INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW (INSW) SEBAGAI TOOLS DALAM DEREGULASI / DEBIROKRATISASI
Entitas Sistem NSW
Sistem NSW Portal INSW
Sistem di semua Instansi
Instansi Perijinan
Customs
SeaPort/ AirPort
Pelaku Usaha
Sistem NSW Negara Lain
Importir, Eksportir, Lainnya
ASEAN, Negara Lainnya
INSW DALAM CLEARANCE PROCESS Pre
Clearance Looking for Information
Access INTR
Applying required licenses/Permit
Collecting Information
Customs Clearance GA’s Permit
Customs Declaration Lodgement
INSW Validation
GA’s Licenses
GA’s Perrmit Validation
Bank’s
Payment Checking
Customs
Customs Risk Profile Checking
Channeling & Inspection
Customs Clearance
CLEARANCE PROCESS (LANJUTAN)
Post Clearance (Goods Clearance) DO from SHiP AGENT
Customs Clearance Permit
Terminal Operator Validation
Trucker
Trucker Order
Bank’s
Terminal Billing Checking
Customs Gate
Truck Gate In
Truck Gate Out
Trader Premises
CAKUPAN LAYANAN INSW SAAT INI •
Manajemen Perijinan Impor Ekspor Elektronis (e-licensing Inatrade, eBPOM, e-Regalkes, e-Pharm, SVLK, e-SKA, PPK online)
•
Manajemen Pelaporan / Kepatuhan (e-Reporting)
•
Manajemen Proses / Workflow (Analyzing Point, Automatic DSS)
•
Manajemen Barang (e-Logistic Cargolink)
•
Manajemen Kualitas Informasi (INTR, SLA, Transaction Tracking)
•
Manajemen Pengawasan (Dwell Time Dashboard, BI, Utilization Report)
•
Manajemen Pertukaran Data (License, Recommendation, Interkoneksi PDE)
•
Manajemen Simplifikasi dan Harmonisasi Informasi antar Instansi (BC dg KL, KL dg KL, BC dg PORT, Cross Border ASEAN,
5
Area Dwelling Time Proses Pengurusan Perijinan
Kapal Sandar
Pengurusan Dokumen Pabean (INSW)
Pemeriksaan Barang dan Ijin Instansi (Bila Diperlukan)
Persetujuan Pengeluaran Barang
Administrasi Pengeluaran Barang di Terminal Kontainer
Pengeluaran Fisik Barang dari Pelabuhan
Dwelling Time
secara garis besar bahwa titik titik yang berperan dalam lamanya proses pengeluaran fisik barang dari pelabuhan meliputi : 1. Lamanya pengurusan dokumen pabean sejak kapal sandar (saat ini menggunakan sistem INSW) 2. Lamanya pemeriksaan barang dan ijin instansi terkait (Bila diperlukan) – Saat ini proses pemeriksaan ijin sebagian menggunakan sistem INSW 3. Lamanya proses persetujuan pengeluaran barang (SPPB) – menggunakan INSW 4. Lamanya Pengurusan Administrasi pengeluaran barang di Pelabuhan (terminal kontainer). 5. Lamanya Pengeluaran Fisik Barang dari Pelabuhan
Proses Pengurusan Perijinan (Ideal Sebelum Dwelling Time Dihitung)
INSW DALAM PROSES DEREGULASI / DEBIROKRATISASI •
Simplifikasi Perizinan di Badan POM dalam Rangka Kebijakan Ekonomi Nasional • • • •
Penghilangan ijin impor yang bersifat transaksional dan mengganti dengan yang sifatnya periodik untuk mengurangi jumlah perijinan Penerapan Manajemen Resiko berbasis data kepatuhan INSW untuk mengurangi jumlah inspeksi dokumen dan perijinan Penerapan sistem pembayaran secara elektronik (e-payment) PNBP untuk percepatan layanan perijinan Capaian saat ini: Pengurusan perijinan SKI dapat diselesaikan lebih cepat, dari SLA 8 jam, menjadi hanya dalam waktu rata-rata 5,7 jam. • Tidak lagi dibutuhkan tanda tangan pejabat atas perijinan yang dikeluarkan. • Pembayaran PNBP dapat dilaksanakan dimana saja tanpa harus hadir di BPOM. •
8
INSW DALAM PROSES DEREGULASI / DEBIROKRATISASI •
Penghilangan Pengawasan Label dan SNI di Kemendag •
Aturan mengenai label dan SNI yang sebelumnya menjadi persyaratan impor sudah diubah menjadi pengawasan edar dengan bantuan data dari INSW. Hal ini berpengaruh terhadap peningkatan kelancaran sekitar 13 ribu kontainer impor.
Melakukan Inisiasi Kerjasama Internasional Atas Mengelektronikan SPS di Badan Karantina Pertanian dan Karantina Ikan •
•
Bermanfaat kedepan untuk percepatan proses clearance pemeriksaan karantina yang sebelumnya dilakukan terhadap seluruh kontainer menjadi berbasis manajemen resiko Prioritas negara mitra yang dikoordinasikan adalah Australia dan ASEAN, melalui sistem INSW dalam kerangka ASW dan MEA 9
INSW DALAM PROSES DEREGULASI / DEBIROKRATISASI •
Peningkatan Pengawasan Peredaran Alat Kesehatan di Kemenkes • •
•
Fasilitasi Importasi Kendaran Bermotor (CKD/IKD) di Kemenperin •
•
Untuk memfasilitasi percepatan impor bahan baku untuk industri kendaraan bermotor di dalam negeri dengan basis CKD (Completely Knocked Down) dan IKD (Incompletely Knocked Down), proses rekomendasi dikirimkan ke INSW melalui sistem elektronik
Elektronisasi Form A di Bea dan Cukai oleh POLRI •
•
Inisiasi fasilitasi produksi Alat Kesehatan dalam Negeri melalui percepatan impor bahan baku terkait produk industri ALKES Pengawasan produk ALKES impor yang beredar melalui pemanfaatan data sistem INSW
Perubahan model koordinasi pengeluaran surat kendaraan bermotor di POLRI yang menggunakan Form A, dari manual menjadi sistem elektronik melalui INSW.
Peran INSW Dalam Penurunan Dwelling Time karena mengelektronikan 5.116 perizinan (sekitar 51% dari jenis barang dan rekomendasi untuk ekspor/impor) oleh 15 Kementerian atau Lembaga atau 18 unit perizinan. 10
INSW MENDORONG MODEL PELAYANAN PUBLIK YANG CERDAS •
Pelayanan Paperless
Tidak dibutuhkan lagi dokumen hardcopy dengan tandatangan dan cap basah, cukup melalui sistem elektronik K/L dan INSW saja. • Tidak diperlukan lagi pengurusan dokumen melalui tatap muka, sehingga dapat mempercepat waktu pelayanan. •
•
Single Sign on •
•
Pelaku usaha cukup hanya sekali mengakses secara online untuk pengajuan perizinan ekspor/impor, selanjutnya sistem INSW akan meneruskan ke K/L terkait untuk diproses lebih lanjut
Single Submission (Sesuai Ketentuan ASEAN Single Window) •
Pelaku usaha cukup hanya sekali menyampaikan persyaratan untuk pengajuan perizinan ekspor/impor, sehingga tidak dibutuhkan lagi informasi yang berulang untuk prosedur pengurusan perijinan antar sistem yang berbeda di K/L. 11
INSW MENDORONG MODEL PELAYANAN PUBLIK YANG CERDAS •
Akurasi Data dan Informasi •
•
Transparansi •
•
Dengan pemanfaatan referensi impor ekspor tunggal melalui system INSW (untuk API, SIUP, NPWP, Perijinan,dsb) maka tercipta model koordinasi dan pengawasan antar K/L yang terintegrasi dan sulit disalahgunakan
Kepastian Usaha •
•
Seluruh Stakeholder dapat mengikuti proses pengurusan perijinan dan impor ekspornya di K/L terkait hanya dengan mengakses system INSW saja.
Pengawasan Yang Terintegrasi •
•
Seluruh informasi mengenai realisasi impor dan ekspor untuk kebutuhan pengawasan dan analisa oleh K/L dapat disediakan secara tunggal dan akurat oleh system INSW
Segala informasi yang konsisten dari system INSW ke seluruh K/L terkait secara tidak langsung memberikan jaminan kepastian waktu dan aturan yang dapat menciptakan Iklim Usaha yang lebih Pasti dan Kondusif.
Optimalisasi Penerimaan •
Melalui system elektronis INSW yang mencatat seluruh aktifitas fiscal terkait Bea, Pajak dan PNBP. Maka akan terbentuk suatu system pencatatan penerimaan Negara yang akurat dan optimal. 12
PROSES PRA DAN PASCA DEREGULASI / DEBIROKRATISASI •
PRA
Pre Import
•
PASCA
Pre Import
INSW & K/L Clearance
Market
INSW & K/L
INSW & K/L Clearance
Market
13
Arus Barang Impor
HARAPAN PEMERINTAH TERHADAP ARUS BARANG
Bahan Baku Industri
Barang Jadi / Konsumsi
Pre Deregulasi / Debirokratisasi
Pasca Deregulasi / Debirokratisasi 14
