DAMPAK KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT AKTIFITAS PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Studi Kasus di Perumahan Palaran City Oleh PT.Kusuma Hady Property)

JURNAL BERAJA NITI ISSN : 2337-4608 Volume 2 Nomor 11 (2013) http://e-journal.fhunmul.ac.id/index.php/beraja © Copyright 2013

DAMPAK KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT AKTIFITAS PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Studi Kasus di Perumahan Palaran City Oleh PT.Kusuma Hady Property) Yosef Anata Christie1 ([email protected]) La Sina2 ([email protected]) Rika Erawaty3 ABSTRAK Pembangunan yang terus bekembang yang terjadi di kota Samarinda sangatlah berpengaruh terhadap kestabilan kondisi lingkungan. Dan perlu diketahui semakin meningkatnya upaya pembangunan akan menyebabkan semakin meningkatnya dampak terhadap lingkungan. Keadaan ini mengindikasikan diperlukannya upaya pengendalian dampak lingkungan hidup, sehingga resiko kerusakan terhadap lingkungan hidup dapat ditekan sekecil mungkin. pihak pemerintah daerah maupun swasta yang mengelola pembangunan perumahan hendaknya menyediakan sarana untuk mendukung perkembangan pembangunan perumahan penduduk dan menganalisis dampak yang diakibatkan dari pengembangan pembangunan tersebut. Penelitian ini merumuskan masalah mengenai problematika hukum akibat pembangunan perumahan Palaran City oleh PT.Kusuma Hady Property dan upaya pengawasan Pemerintah terhadap kerusakan lingkungan akibat pembangunan perumahan Palaran City. Dengan tujuan untuk mengetahui problematika hukum yang terjadi serta upasa pengawasan pemerintah terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi. Dalam pembahasan di uraikan bahwa Kerusakan yang terjadi akibat pembangunan perumahan Palaran City jelas melanggar Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 69 ayat (1) huruf (a). PT. Kusuma Hady Property sebagai pihak pengelola perumahan Palaran City telah melakukan kelalaian yang menyebabkan kerusakan di lingkungan sekitar perumahan warga yag letaknya bersebelahan dengan perumahan Palaran City. Secara yuridis hal ini telah di atur oleh Pemerintah Kota Samarinda di dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 29 tahun 2003 tentang Ketentuan Pengendalian Kegiatan Usaha Yang Mengubah Bentuk Lahan Dalam Wilayah Kota Samarinda Pasal 6 ayat (1). Pemerintah melalui BLH Kota 1 2 3

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 11

Samarinda melakukan pengawasan terhadap pemulihan kerusakan lingkungan serta ganti rugi kepada warga yang terkena dampak kerusakan lingkungan dan mewajibkan kepada pihak pengelola PT. Kusuma Hady Property untuk melaporkan progresnya ke Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Pihak Badan Lingkungan Hidup sebagai mediator melakukan mediasi dengan warga dan PT. Kusuma Hady Property sebagai pihak pengembang perumahan, dan menghasikan kesepakatan yang mewajibkan pihak pengembang Perumahan Palaran City untuk membenahi kerusakan lingkungan yang terjadi serta memberikan dan kompensasi ganti rugi kerusakan bagi warga yang terkena dampak. Kerusakan lingkungan/lahan di rumah warga adalah sebagai dampak yang terjadi akibat pembangunan perumahan Palaran City sebaiknya biasa menjadi perhatian kusus bagi Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda agar lebih memperhatikan kegiatan pembangunan perumahan-perumahan yang terjadi di kota samarinda. Kata kunci: Dampak, Perumahan, Kerusakan Lingkungan.

1. PENDAHULUAN Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya. Baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Manusia dan lingkungan hidup (alam) memiliki hubungan sangat erat. Keduanya saling memberi dan menerima pengaruh besar satu sama lain. Pengaruh alam terhadap manusia lebih bersifat pasif, sedangkan pengaruh manusia terhadap alam lebih bersifat aktif. Manusia memiliki kemampuan eksploitatif terhadap alam sehingga mampu mengubahnya sesuai yang dikehendakinya. Dan walaupun alam tidak memiliki keinginan dan kemampuan aktif-eksploitatif terhadap manusia, namun pelan tapi pasti, apa yang terjadi pada alam, langsung atau tidak langsung, akan terasa pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu manusia atau masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup demi kelangsungan hidup umat manusia. dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-

2

DAMPAK KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT AKTIFITAS (Yosef Anata) undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam arti, Negara mempunyai wewenang dan kewajiban untuk memanfaatkan seluruh sumber daya alam dan hasil dari sumber daya alam tersebut ditujukan untuk mensejahterakan rakyat. Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang seharusnya dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemimpin negara saja, melainkan tanggung jawab setiap orang. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kemampuanya masing-masing. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya lingkungan yang baik. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang tersebut merupakan suatu sistem yang meliputi lingkungan alam hayati, lingkungan alam nonhayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Semua komponen-komponen lingkungan hidup seperti benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup berhimpun dalam satu wadah yang menjadi tempat berkumpulnya

3


komponen itu disebut ruang.4 Pembangunan yang terus bekembang yang terjadi di kota Samarinda sangatlah berpengaruh terhadap kestabilan kondisi lingkungan. Dalam arti disini pembangunan sangat berpengaruh penting dalam menyumbang kerusakan lingkungan, karena dengan pertambahan penduduk yang diiringi dengan pembangunan yang tinggi/pesat maka otomatis akan terjadi perluasan lahan perumahan yang menyebabkan perubahan kondisi lingkungan Perlu diketahui semakin meningkatnya upaya pembangunan akan menyebabkan semakin meningkatnya dampak terhadap lingkungan. Keadaan ini mengindikasikan diperlukannya upaya pengendalian dampak lingkungan hidup, sehingga resiko kerusakan terhadap lingkungan hidup dapat ditekan sekecil mungkin. Upaya pengendalian dampak lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tindakan pengawasan instansi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Samarinda agar ditaatinya ketentuan peraturan Perundang-undangan tentang lingkungan hidup. 1.1. Perumusan Masalah Adapun perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana problematika hukum akibat pembangunan perumahan Palaran City oleh PT.Kusuma Hady Property? 2. Bagaimana

upaya

pengawasan

Pemerintah

terhadap

kerusakan

lingkungan akibat pembangunan perumahan Palaran City di Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran?

4

Artikel berjudul, “Kerusakan Lingkungan Akibat Populasi Manusisa”, http://kumpulanmakalah-dan-artikel.blogspot.com/2012/09/makalah-kerusakan-lingkungan-hidup.html , diakses tanggal 15 Januari 2013 pukul 13:00 Wita.

4

DAMPAK KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT AKTIFITAS (Yosef Anata) 2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Dampak Lingkungan Pasal 1 Angka 26 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Suatu rencana usaha atau kegiatan akan mempengaruhi kondisi lingkungan dan akan menimbulkan dampak terhadap lingkungannya, dampak yang ditimbulkan oleh rencana usaha atau kegiatan ini dapat terjadi pada masa konstruksi maupun masa operasi proyek dan dapat berupa dampak positif maupun negatif bagi lingkungannya. 2.2 Kerusakan Lingkungan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 5 Pembangunan selama ini terus memperbesar eksploitasi sumber daya alam, sementara itu kebutuhan untuk melakukan konservasi dan perlindungan sumber daya alam tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Akibatnya adalah semakin banyaknya kerusakan lingkungan, banjir, longsor, pencemaran air, dan lain-

5 Pasal 1 Angka 17 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

5


lain. Faktor penyebab kerusakan lingkungan hidup dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu faktor alam dan faktor manusia. 6 a. Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Faktor Alam Bentuk bencana alam yang akhir-akhir ini banyak melanda Indonesia telah

menimbulkan

dampak

rusaknya

lingkungan

hidup.

Yaitu

peristiwa alam yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup antara lain; letusan gunung berapi, gempa bumi, dan angin topan,banjir, dan lain sebagainya. Peristiwa-peristiwa alam tersebut yang menimbulkan kerusakan pada lingkungan hidup. b. Kerusakan Lingkungan Hidup Faktor Manusia Manusia sebagai penguasa lingkungan hidup di bumi berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup, yang dilakukan manusia tidak diimbangi dengan pemikiran akan masa depan kehidupan generasi berikutnya. Manusia merupakan salah satu kategori faktor yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. 2.3 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan

Pengelolan

Lingkungan

Hidup

menyatakan

bahwa

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan tepat yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

6

Artikel berjudul, “Kerusakan Lingkungan Akibat Populasi Manusisa”, http://kumpulanmakalah-dan-artikel.blogspot.com/2012/09/makalah-kerusakan-lingkungan-hidup.html , diakses tanggal 15 Januari 2013 pukul 13:00 Wita.

6

DAMPAK KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT AKTIFITAS (Yosef Anata) yang meliputi pencemaran, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. 7 Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya

dalam

pengendalian,

pemanfaatan, pemulihan,

penataan, dan

pemelliharaan,

pengembangan

pengawasan,

lingkungan

hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab Negara, asas kelestarian dan keberlanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkekanjutan, yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peran masyarakat juga sangat diperlukan dalam pengelolaan lingkungan hidup, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 70 ayat (1) Undang-undang

Nomor

32

Tahun

2009

tentang

Perlindungan

dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan keputusan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Arti yang terpenting dari hak asasi yang sebenarnya adalah, bahwa setiap orang dijamin untuk menuntut hak-haknya melalui prosedur hukum.

7 Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup.

7


2.4 Pembangunan Perumahan Rumah adalah struktur fisik atau bangunan untuk tempat berlindung, dimana lingkungan berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani serta keadaan sosialnya baik untuk kesehatan keluarga dan individu. Pemukiman sering disebut perumahan dan atau sebalinya. Perumahan memberikan kesan tentang rumah beserta prasarana dan sarana lingkungannya. Perumahan didefinisikan pula sebagai satu ciri rumah yang disatukan di sebuah kawasan petempatan. Di dalam satu unsur perumahan terdapat beberapa sub unsur rumah-rumah, di kawasan perumahan, masyarakat hidup berkelompok dan bersosialisasi antara satu sama yang lain. Soedarsono, staf Ahli Menteri Negara Peruamahan Rakyat Bidang Hukum mengemukakan, jika suatu daerah telah tumbuh dan berkembang, rumah-rumah sebagai suatu proses bermukim yaitu kehadiran manusia dalam menciptakan ruang dalam lingkungan masyarakat dan alam sekitarnya dinamakan perumahan.8 Jadi, dapat dikatakan bahwa perumahan adalah kumpulan

rumah-rumah

sebagai

tempat

bermukim

manusia

dalam

melangsungkan kehidupannya. Rumah juga dijadikan sebagai tempat berlindung dan merupakan keperluan peringkat ke dua yang mesti dicapai untuk tujuan keselamatan sebelum keperluan-keperluan dalam peringkat yang lebih tinggi dipenuhi. Berdasarkan penjelasan di atas tersedianya sarana perumahan dan permukiman yang layak huni dan tertata dengan baik, adalah merupakan syarat mutlak untuk dapat terwujudnya kualitas 8 Artikel berjudul, “Perumahan”, http://id.shvoong.com/social-sciences/2268537-pengertianperumahan/, diakses Pada Tanggal 13 Januari 2013, 14:00 Wita.

8

DAMPAK KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT AKTIFITAS (Yosef Anata) penduduk dan kualitas lingkungan yang baik. Dengan demikian jelaslah bahwa masalah perumahan dan permukiman serta lingkungan hidup merupakan suatu sistem yang berjalan kurang baik. 2.5

Pembangunan Berwawasan Lingkungan Hidup Pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia bertujuan

untuk

meningkatkan

kesejahteraan

dan

mutu

hidup

rakyat.

Proses

pelaksanaan pembangunan, di satu pihak menghadapi permasalahan jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertambahan yang tinggi, di lain pihak dumber daya alam terbatas. Dalam pembangunan perlu memasukkan antara pembangunan dengan

lingkungan

karena

lingkungan

berfungsi

sebagai

penopang

pembangunan secara berkelanjutan. Jika pembangunan secara terusmenerus tidak memperhatikan faktor lingkungan maka lingkungan hidup akan rusak dan berkelanjutan pembangunan itu sendiri akan terancam. Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumberdaya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.9 Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana merupakan tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup.

9

Artikel berjudul, “Pembangunan Berwawasan Lingkungan”, http://angsanatirta. blogspot.com/2012/06/makalah-plh-pembangunan-berwawasan.html , di akses pada tanggal 5 Maret 2013, pukul 10;00 Wita.

9


3. METEDOLOGI PENELITIAN 3.1 Analisis Data Data yang diperoleh baik dari hasil penelitian lapangan maupun dari penelitian kepustakaan kemudian dianalisa dengan menggunakan metode : analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun dari

penelitian

kepustakaan

dikelompokkan

dan

dipilih

kemudian

digabungkan dengan masalah yang akan diteliti menurut kualitas dan kebenaran sehingga akan dapat menjawab permasalahan yang ada. 4. PEMBAHASAN 4.1 Problematika hukum akibat pembangunan perumahan Palaran City oleh PT.Kusuma Hady Property. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH), telah mengatur mengenai instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dan sebagai acuan dari produk-produk hukum di daerah-daerah seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam di daerah sebagai unsur lingkungan hidup akan diserahkan

kepada

pemerintah

daerah

setempat.

Konsekuensi

dari

perubahan kewenangan ini adalah timbulnya keharusan bagi pemerintah daerah untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas segala masalah lingkungan hidup yang terjadi di daerahnya sendiri, termasuk masalah

10

DAMPAK KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT AKTIFITAS (Yosef Anata) penanggulangan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu terbentuknya Badan Lingkungan Hidup (BLH) yang diserahi tanggung jawab dalam pemeliharaan fungsi lingkungan hidup harus dapat diberdayakan secara maksimal, untuk menanggulangi terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. setiap kegiatan yang berdampak lingkungan dalam pelaksanaannya wajib disertai dengan upaya pemantauan dan upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan Pasal 34 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL. Kerusakan yang terjadi akibat pembangunan perumahan Palaran City jelas melanggar Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 ayat (1) huruf (a) yang berbunyi, setiap

orang

dilarang

melakukan

perbuatan

yang

mengakibatkan

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Oleh karena itu peran serta masyarakat juga sangat dibutuhkan

di dalam sistem pengawasan

lingkungan hidup, hal ini tertuang pada Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yatimah selaku warga RT 23 Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran yang terkena dampak langsung melakukan pengaduan ke Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Samarinda selaku instansi pemerintah yang mengawasi perusakan/kerusakan lingkungan, dalam Pasal 65 ayat (5) Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2009

tentang

Perlindungan

dan

11


Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, isi dari laporan warga Yatimah adalah telah terjadi kerusakan lingkungan yaitu banjir lumpur dan pasir di lahan warga sekitar perumahan Palaran City, dan meminta pihak pengembang perumahan untuk segera menanggulangi kerusakan yang terjadi, serta memberikan dana kompensasi bagi warga yang terkena dampak kerusakan. Adanya pelaporan ke Badan Lingkungan Hidup (BLH) kota Samarinda langsung melakukan verifikasi pengaduan dari Yatimah warga RT 23 Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran, Ditemukan fakta di lapangan sebagai berikut: a. Lokasi rumah warga berdampingan dengan lahan Perumahan Palaran City, yang dipisahkan oleh lahan dengan tanaman semak selebar ±20m. b. Letak/posisi rumah warga lebih randah dari lahan perumahan Palaran City, terlihat parit dengan dimensi lebar ±1,5m di belakang dan samping lahan dan dalam kondisi tertimbun tanah (tersedimentasi) c.

Terlihat sedimentasi di lahan warga. lahan yang tersedimentasi adalah halaman di sekitar rumah warga dengan ketebalan bervariasi antara ±1cm sampai 5cm.

d. Terlihat kegiatan pembersihan material sedimen di parit sepanjang depan lahan warga.

12

DAMPAK KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT AKTIFITAS (Yosef Anata) e. Pengembang

Perumahan

Palaran

City

belum

membuat

kolam

pengendapan untuk mengelola air dari bukaan lahan perumahan. 10 Berkaitan dengan pembahasan dia atas dimana PT. Kusuma Hady Property sebagai pihak pengelola perumahan Palaran City telah melakukan kelalaian yang menyebabkan kerusakan lingkungan di sekitar perumahan warga yag letaknya bersebelahan dengan perumahan Palaran City. Secara yuridis hal ini telah di atur oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 29 Tahun 2003 tentang Ketentuan Pengendalian Kegiatan Usaha Yang Mengubah Bentuk Lahan Dalam Wilayah Kota Samarinda Pasal 6 ayat (1) setiap penangung jawab usaha dan atau kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan lahan wajib melakukan upaya pencegahan kerusakan lahan. (2) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan

yang

mengakibatakan

kerusakan

lahan

wajib

melakukan

penanggulangannya.11 Penyelesaian masalah kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktifitas pembangunan perumahan Palaran City ini diselesaikan dengan cara mediasi. Para pihak yang bersengketa dapat memilih berbagai mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan yang menguntungkan, tepat praktis, efektif, efisien.12 Mediasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan bantuan pihak ketiga yang disebut mediator. Pihak ketiga yang

10 Data Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Samarinda Nomor 660/1455/BLHV/KS/XII/2012. 11 Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 29 tahun 2003 tentang Ketentuan Pengendalian Kegiatan Usaha Yang Mengubah Bentuk Lahan Dalam Wilayah Kota Samarinda. 12 A’an Efendi, 2012, Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Mandar Maju, Bandung, Halaman 16.

13


disebut mediator ini adalah pihak yang netral dan independen dalam suatu sengketa. Pengalaman, kemampuan dan integritas dari pihak mediator diharapkan dapat mengefektifkan proses negosiasi di antara para pihak yang bersengketa.13 Seperti pada umumnya

bentuk-bentuk penyelesaian sengketa

alternatif lainya, penyelesaian sengketa melalui mediasi juga memiliki kelebihan-kelebihan tertentu dan juga kekuranga-kekurangan tertentu. Kelebihan dari penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah: a. Relatif murah dibandingkan dengan alternatif-alternatif yang lain. b. Adanya kecendrungan dari pihak yang bersengketa untuk dapat menerima dan adanya rasa memiliki putusan mediasi. c.

Dapat menjadi dasar bagi para pihak yang bersengketa untuk menegosiasi sendiri sengketa-sengketa dikemudian hari.

d. Terbukanya kesempatan untuk menelaah masalah-masalah yang merupakan dasar dari suatu sengketa. e. Membuka adanya saling kepercayaan di antara pihak yang bersengketa, sehingga dapat dihindari rasa bermusuhan dan dendam.14 Dari kasus tersebut pihak Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Samarinda hadir sebagai mediator atau penengah. Penyelesaiaan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan di lakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai, bentuk dan besarnya ganti rugi, tindakan pemulihan, tindakan 13 14

14

Munir Fuady, Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, halaman 47. Ibid, Halaman 50.

DAMPAK KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT AKTIFITAS (Yosef Anata) pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan, tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan, dan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. 15 Mediasi yang dilakukan pada, selasa 4 Desember 2012 oleh Yatimah dengan pihak pengelola PT.Kusuma Hady Property dan Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda yang hadir sebagai mediator telah menghasilkan kesepakatan yaitu pihak pengelola harus melaksanakan kewajiban pemulihan kerusakan lingkungan sesuai dengan surat verifikasi Badan Lingkungan Hidup nomor 660/1455/BLH-V/KS/XII/2012 dan sepakat memberikan uang ganti rugi kepada Yatimah sebesar Rp. 1.000.000,-

4.2

Upaya

pengawasan

Pemerintah

terhadap

kerusakan

lingkungan akibat pembangunan perumahan Palaran City di Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran. Berdasarkan penelitian penulis di lapangan yang berkaitan dengan pengawasan

Pemerintah

terhadap

kerusakan

lingkungan

akibat

pembangunan perumahan Palaran City di Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran, oleh pihak pengembang PT. Kusuma Hady Property, ditinjau dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan daerah Kota Samarinda Nomor 29 Tahun 2003 tentang Ketentuan Kegiatan Usaha yang Mengubah Bentuk Lahan Dalam Wilayah Kota Samarinda, Bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Badan lingkungan Hidup Kota Samarinda sudah berjalan 15 Pasal 85 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

15


sesuai dengan Pasal 74 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menyatakan, ayat (1) pejabat pengawasan lingkungan hidup sebagai mana dimaksud pada pasal 74 ayat (1) berwenang: a.

melakukan pemantauan

b.

meminta keterangan

c.

membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang

di perlukan; d.

memasuki tempat tertentu;

e.

memotret;

f.

membuat rekaman audio visual;

g.

mengambil sampel;

h.

ralatan;

i.

memeriksa

instalasi

dan/atau

alat

transportasi;

dan/atau

menghentikan pelanggaran tertentu. Ayat

(2)

Undang-undang

Nomor

32

Tahun

2009

tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan, Dalam melakukan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil. Berkaitan peraturan dia atas Badan Lingkungan Hidup Kota samarinda telah melakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada saat melakukan pengawasan terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktifitas pembangunan perumahan Palaran City oleh PT.

16

DAMPAK KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT AKTIFITAS (Yosef Anata) Kusuma

hady

Property.

Hasil

yang

didapat

melalui

mediasi

yang

dilaksanakan oleh Yatimah warga RT 23 Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran dengan pihak pengembang perumahan PT. Kusuma Hady Property dan pihak dari Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda sebagai mediator, maka di temukan kesepakatan yang mewajibkan pihak pengelola perumahan Palaran City untuk: 1. Segera membuat kolam pengendapan guna merangakap air yang berasal dari kegiatan sehingga tidak masuk ke media lingkungan. 2. Terlebih dahulu mengelola air di kolam pengendapan sebelum dibuang ke media lingkungan, sehingga air yang dibuang ke media lingkungan memenuhi baku mutu. 3. Melakukan perawatan secara rutin terhadap saluran/parit warga yang tesedimentasi material yang berasal dari kegiatan Palaran City. 4. Membantu pemulihan lahan warga yang terkena dampak dari limpahan air permukaan yang berasal dari kegiatan Palaran City.16 Pemerintah Kota Samarinda melalui BLH (Badan Lingkungan Hidup) wajib turun ke lapangan guna melakukan pengawasan terhadap ganti rugi dari kerusakan akibat aktifitas pembangunan perumahan Palaran City yang mengakibatkan banjir lumpur atau sedimentasi di rumah Yatimah warga RT.23 Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran. apabila tidak dilakukan

16

Surat Hasil Verifikasi, No 660/137/BLH-V/KS/2012

17


pengawasan, sesuai dengan Pasal 112 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pejabat

pengawas dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundangundangan dan izin lingkungan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dapat dikenakan sanksi pidana. Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktifitas pembangunan perumahan Palaran City seharusnya ada pengawasan dari

Walikota

Samarinda selaku Pemerintah Daerah sesuai dengan Pasal 72 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Laporan dari ibu Yatimah warga RT 23 Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran kepada Badan Lingkungan Hidup membuat Pihak BLH wajib melakukan pemantauan sesuai dengan Pasal 74 ayat (1). Dengan turun langsung ke lapangan, penulis melihat itikad baik dari pihak

pengembang

PT.

Kusuma

Hady

Property

untuk

memenuhi

kewajibannya yang telah ditentukan oleh hasil mediasi yang didapat dan ganti rugi untuk masyarakat telah diberikan. Berdasarkan dari wawancara yang dilakukan penulis kepada Yatimah warga RT 23 Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran didapat keterangan bahwa Pemerintah melalui BLH

18

DAMPAK KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT AKTIFITAS (Yosef Anata) Kota Samarinda telah melakukan pengawasan yaitu melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat catatan yang sesuai, memasuki tempat tertentu, dan memotret, 17 dimana hal tersebut telah sesuai dengan pasal 74 ayat (1) Undang-undang 32 Tahun 2009 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. BLH juga berperan terhadap pengawasan pemulihan kerusakan lingkungan serta ganti rugi kepada warga Yatimah yang terkena dampak kerusakan lingkungan dan mewajibkan kepada pihak pengelola PT. Kusuma Hady Property untuk melaporkan progresnya ke Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda. 5. KESIMPULAN Berdasakan dari hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Telah terjadi kerusakan lingkungan yang menimbulkan problematika hukum yang mewajibkan pihak pengelola perumahan Palaran City PT. Kusuma Hady Property untuk melakukan penanggulangan dan pemulihan, sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2003 tentang Kegiatan Usaha Yang Mengubah Bentuk Lahan Dalam Wilayah Kota Samarinda. 2. Badan

Lingkungan

Hidup

kota

Samarinda

telah

melakukan

pengawasan terhadap kasus kerusakan lingkungan yang terjadi di rumah Yatimah warga RT 23 Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran akibat aktifitas pembangungan perumahan Palaran City oleh 17

Hasil wawancara dengan Yatimah warga RT 23 Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan

Palaran.

19


pihak pengembang PT Kusuma Hady Property. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup kota Samarinda telah sesuai dengan

Pasal

74

Undang-undang

32

Tahun

2009

tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Serta warga yang mengalami kerugian dapat mengajukan ganti rugi sesuai dengan kerugian yang dialami, dan mewajibkan pihak yang bertanggungg jawab untuk menanggulangi kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktifitas pembangunan perumahan Palaran City.

DAFTAR PUSTAKA Buku Abdulkadir, Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Efendi, A’an 2012, Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Mandar Maju, Bandung. Hadi, Sudarto P, 2005, Aspek Sosial Amdal, Gajah Mada Univercity, Yogyakarta. Koesnadi, Hardjasoemantri dan Harry Supriyono, 1996, Hukum Lingkungan, Universitas Terbuka, Jakarta. Munir, Fuady, 2000, Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung. Siti, Sundari Rangkuti, 2005, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Hukum Lingkungan Nasional, Airlangga University Press, Surabaya.

Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140); Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Ketentuan Pengendalian Kegiatan Usaha Yang Mengubah Bentuk Lahan Dalam Wilayah Kota Samarinda. (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2003 Nomor 2);

20

DAMPAK KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT AKTIFITAS (Yosef Anata) Dokumen Hukum, Hasil Penelitian, dan Skripsi Jaka Dilaga, (2007), Tanggung Jawab PT. Bukit Baiduri Enterprise Atas Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Batu Bara Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi kasus pada kerusakan lingkungan di RT 21 kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang), Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Samarinda. Nurhayati, (2006), Implementasi Keputusan Walikota Samarinda Nomor 24 tahun 2004 Tentang Pedoman Umum Upaya pengelolaan Lingkunga Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Terhadap Perumahan Griya Karya Sejahtera, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Samarinda. Wahyudi, (2010), Dampak Linkungan Akibat Pembangunan Perumahan Bumi Sempaja di Kota Samarinda Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisa Dampak Lingkungan, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Samarinda. Yuliana Rombe, (2006), Perspektif Hukum Terhadap Amdal Pembangunan Perumahan Balipapan Baru di Kota Balikpapan, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Samarinda. Artikel, Jurnal, dan Internet Artikel berjudul, “Kerusakan Lingkungan Akibat Populasi Manusisa", http://kumpulan-makalah-dan-artikel.blogspot.com/2012/09/makalahkerusakan-lingkungan-hidup.html ,diakses tanggal 15 Januari 2013 pukul 13:00 Wita. Artikel berjudul, “Perumahan”, http://id.shvoong.com/social-sciences/2268537pengertian-perumahan/, Diakses Pada Tanggal 13 Januari 2013, pukul 14:00 Wita. Artikel berjudul, “Kebutuhan Primer, Sekunder, dan Tersier”. http://rizkacil.wordpress.com/ 2012/06/03/kebutuhan-primer-sekunderdan-tersier/ ,diakses tanggal 5 Maret 2013, pukul 10:20 Wita. Artikel berjudul, “Pembangunan Berwawasan Lingkungan”, http://angsanatirta.blogspot.com/2012/06/makalah-plh-pembangunanberwawasan.html , di akses pada tanggal 5 Maret 2013, pukul 10:00 Wita

21

DAMPAK KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT AKTIFITAS PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Studi Kasus di Perumahan Palaran City Oleh PT.Kusuma Hady Property)

Recommend Documents