DAFTAR PUSTAKA. Harmonisasi peraturan..., Suhartono, FH UI, Universitas Indonesia

126

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia, Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU No. 28 Tahun 1999, LN No.75 Tahun 1999 ,Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 31 tahun 1999 LN. No. 140 Tahun 1999 TLN No. 3874 , Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UndangUndang No. 20 tahun 2001 LN No. 134 Tahun 2001 , Undang-Undang tentang Keuangan Negara, UU No. 17 Tahun 2003, LN No. 47 tahun 2003. TLN No. 4287. ,Undang-Undang

tentang

Susunan

Kedudukan

Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, UU No.22 Tahun 2003, LN No. 92 Tahun 2003 , Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara , UU No. 1 Tahun 2004 , LN No. 5 tahun 2004, TLN No. 4355 , Undang-Undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No. 15 Tahun 2004, LN No. 66 Tahun 2004, TLN No.4400 ,Undang-Undang

tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-

undangan, UU No. 10 tahun 2004 , LN No. 53 Tahun 2004, TLN No. 4389 ,Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah UU No. 32 tahun 2004 , LN No.125 Tahun 2004, TLN No. 4437

Universitas Indonesia

Harmonisasi peraturan..., Suhartono, FH UI, 2011.

127

,Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, UU No. 33 tahun 2004 , LN No. 126 Tahun 2004, TLN No. 4438 ,Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009, UU No.41 Tahun 2008 , LN No. 171 Tahun 2008 , TLN No. 4920 , Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-

Undang No.14 tahun 2008, LN No. 61 Tahun 2008 TLN No. 4846 ,Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010, UU No. 47 Tahun 2009 , LN No. 156 Tahun 2009 , TLN No. 5075 ,Peraturan Pemerintah Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kemernterian Negara/Lembaga, PP No. 21 Tahun 2004 ,Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, PP No. 39 Tahun 2007 ,Keputusan Presiden Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Kepres Nomor 42 Tahun 2002. ,Keputusan Presiden Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 , Keputusan Presiden Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 ,Keputusan presiden tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah, Kepres No. 80 Tahun 2003 ,Peraturan Presiden Tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Nasional, Perpres No. 7 Tahun 2005 ,Peraturan Presiden Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah pusat Tahun Anggaran 2009, Perpres No. 72 Tahun 2008



128

, Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN, PMK No. 134 Tahun 2005 , Peraturan Menteri Keuangan tentang Bagan Perkiraan Standar, PMK No. 13 Tahun 2005 ,Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, PMK. No. 100 Tahun 2008 , Peraturan Menteri Keuangan tentang

Perubahan

Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 100 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, PMK. No. 149 Tahun 2008 , Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, PMK. No. 73 Tahun 2009 , Peraturan Menteri Keuangan tentang Bagan Akun Standar,PMK No. 91 tahun 2007 , Peraturan Menteri Keuangan tentang

Perubahan

Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, PMK. No. 100 Tahun 2008 ,Peraturan Menteri Keuangan tentang

tentang Tata Cara Revisi

Anggaran Tahun Anggaran 2010, PMK No. 69 Tahun 2010 ,Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Mekanisme Pelaksanaan pembayaran Atas Beban APBN., Perdirjen Nomor 66 Tahun 2005

B.

Buku

Ali, Chidir, Badan Hukum, Bandung : Alumni Cetakan ketiga , 2005 Apeldoorn, L.J Van. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 2009 Atmadja, Arifin P. Soeria. Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum, Teori, Kritik dan Praktik. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009. , Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara: Suatu Tinjauan Yuridis. Jakarta: Gramedia 1986. Asshiddiqie,Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta:Sinar Grafika, 2010



129

, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008 Babunakis , Michael, Budget

an Analytical and Procedural Handbook for

Government and Non Profit Organization, Westport-Connecticut Greenwood Press 1976. Belinfante, A.D dan Boerhanoeddin Soetan Batoetah, Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara, Bina Cipta 1993. Burkhead, Jesse , Government Bugeting, New York and Sons, Inc 1967 Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000 Kansil, CST dan Cristine ST Kansil, Hukum Keuangan dan Perbendaharaan Negara, Jakarta:Pradnya Paramita, 2008 Lee Jr. Robert D and Ronald W. Johnson. Public Budgeting System, Second Edition, Baltimore:University Park Press, 1978. MD, Moh. Mahfud, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: Pustaka LP3Es Indonesia, 1998 , Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2007 Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2005. Musgrave, Richard A. The Theory of Public Finance a Study in Public Economic , Newyork: Mc Graw Hill Book Company, 1959 Purnadi, Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perihal Kaidah Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993 Rahardjo, Satjipto

Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu

Hukum, genta Publishing: Maret 2010 Saidi, Muhammad Djafar, Hukum Keuangan Negara, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008 Sidharta et al, Narasi Inisiatif Harmonisasi Sistem Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia, Menuju Harmonisasi Sistem Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan

Wilayah

Pesisir

Indonesia,

Jakarta,

Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan



130

Nasional, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia kerjasama dengan Mitra Pesisir/Coastal Resources Management Project II, September 2005 Sidharta, Bernard Arief, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2009 Simatupang, Dian Puji. Determinasi Kebijakan Anggaran Negara Indonesia, Studi Yuridis, Jakarta : Papas Sinar Sinanti, 2005 Sinamo, Nomensen, Hukum Anggaran Negara, Jakarta: Pustaka Mandiri, 2010 Soeprato, Maria Farida Indrati. Ilmu Perundang-undangan , Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Jogjakarta: Kanasius, 2007. , Ilmu Perundang-undangan, Proses dan Teknik Pembentukkannya. Jogjakarta: Kanisius, 2007. Soekanto, Soerjono. Pokok-pokok sosiologi hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010. ,Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 2008. Soekanto,Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009. Soeroso, R. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2009 Stourm, Rene The Budget,

D. Appleton and Company Publisher, New York,

1917 Stillman II, Richard J. Public Administration Concepts

and Cases,

Boston,Houghton Mifflin Company, 2000 Sugono, Dendy. Mahir Berbahasa Indonesia Dengan Benar. Jakarta: Gramedia, 2009. Subagio, M. Hukum Keuangan Negara Republik Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers,1991 Suherman, Ade Maman

Pengadaan Barang dan Jasa

(Government

Procurement) Persfektif Kompetisi, Kebijakan Ekonomi, dan Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta : PT Raja Grapindo Persada, 2010. Sumarsono, Sonny. Manajemen Keuangan Pemerintahan, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010



131

Sutedi, Adrian. Hukum Keuangan Negara, Jakarta: Sinar Grafika 2010 Utrech, E.Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Jakarta:Ichtiar Baru 1956 Wargakusumah, Moh Hasan et al , Perumusan Harmonisasi Hukum tentang Metodologi

Harmonisasi Hukum, Jakarta Badan Pembinaaan Hukum

Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 1995 Wiratno, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Penerbit Universitas Tri Sakti, 2009

C. Artikel Ilmiah/ Bab dalam Buku/Disertasi/Tesis/ Makalah/Internet Al Rasid, Harun. ”Pengertian Keuangan Negara Dalam Hubungannya Dengan Tugas Badan Pemeriksa Keuangan” Bab dalam. Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum, Teori, Kritik dan Praktik. Arifin P. Soeria Atmadja Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009 Attamimi, Hamid S.”Pengertian Keuangan Negara Menurut UUD 1945 Pasal 23” Bab dalam. Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum, Teori, Kritik dan Praktik. Arifin P. Soeria Atmadja Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009 Aviliani, kutipan dalam http.//www.beritasore.com diunduh 03 Mei 2010 Atmadja, Arifin P. Soeria, ” Beberapa Aspek Yuridis Hak Budget DPR-RI”, Makalah yang disampaikan dalam Seminar Keuangan Negara, Jakarta 3031 Januari 1986 ,”Landasan Hukum Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Teori, Praktik dan Kritik), Makalah pada diskusi Round Table dengan topik ”Konsekuensi Putusan Judicial Review UU APBN 2006 terhadap Pembangunan, Khususnya Bidang Pendidikan, Habibie Center

dan

Hanns Siedel Foundation, Jakarta 18 April 2006 Black Law Dictionary, Eighth Edition, Editor in Chief - Bryan A. Garner, West Publishing 1999



132

Gandhi, L.M

”Harmonisasi hukum menuju hukum responsif”, Pidato

Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 14 Oktober 1995 Indradewa, Yusuf L “Pengertian Keuangan Negara Menurut Pasal 23 Ayat (5) UUD 1945” Bab dalam. Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum, Teori, Kritik dan Praktik. Arifin P. Soeria Atmadja Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009 Indonesia, Direktorat Jenderal Perbendaharaan ”Hambatan-Hambatan DalaM penyerapan

APBN

Tahun

Anggaran

2009”

ftp://ftp1.perbendaharaan.go.id di unduh 3 September 2010 , Naskah Akademis Undang-Undang Tentang Keuangan Negara ,Risalah Rapat Pembahasan

Rancangan Undang-Undang tentang

Keuangan Negara , Risalah Rapat Pembahasan Rancangan Undaang-Undang tentang Pebendaharaan Negara , Risalah Rapat Pembahasan Rancangan Undaang-Undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara , Nota Keuangan dan APBN Tahun 2009 Rubin, Irene S, Bab dalam Public Administration Concepts and Cases, Richard J. Stillman Boston,Houghton Mifflin Company, 2000 Kiryanto

Ryan,

“Menggenjot

Belanja

Modal

Pemerintah

Pusat”,

http://www.mediaindonesia.com, di unduh tanggal 10 des 2010 Muhammad, Mari’e. Kebijakan Fiskal pada Masa Krisis 1997. bab Dalam buku Era Baru Kebijakan Fiskal. Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2009. Mahendra, Yusril Ihza, ”Sistem Ketatanegaraan Pasca Perubahan UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”, http://www.setneg.go.id diunduh tanggal 15 Oktober 2010 Mahendra,

AA

Oka,

“Harmonisasi

Peraturan

Perundang-Undangan”,

http://www.djpp.dephumham.go.id/htn-dan-puu/421-Harmonisasi Peraturan perundang-Undangan.html

di unduh 15 Oktober 2010

Mamudji,Sri. “Organisasi, Birokrasi dan Kebijakan Publik”, Bab dalam Hukum Administrasi Negara, Depok FH UI, 2007



133

Muhammad, Agus “ Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara dari Orde baru ke Orde Reformasi”, Era Baru Kebijakan Fiskal, Penerbit Buku Kompas, 2009 Nasution, P. Mulya “Reformasi Manajemen Keuangan Negara”, Era Baru Kebijakan Fiskal, Penerbit Buku Kompas, 2009 Nugraha, Safri “Pendahuluan”, Bab dalam Hukum Administrasi Negara, Depok FH UI, 2007 , “ Perkembangan Peristilahan Hukum Administrasi Negara”, Bab dalam Hukum Administrasi Negara, Depok FH UI, 2007 Online Dictionary, http://www.merriam-webster.com, diunduh tanggal 17 Mei 2010 Purnomo Hery dan Tata Suntara, “Implementasi Rekening Tunggal Pemerintah” Era Baru Kebijakan Fiskal, Penerbit Buku Kompas, 2009 Rajagukguk, Erman “ Juicial Review Peraturan Menteri: Penerapan Stufentheorie Hans Kelsen” , www.ermanhukum.com diunduh tanggal 8 agustus 2010 ,, “Peranan Legislator Dalam Penyusunan Peraturan PerundangUndangan”, Key-note Speech disampaikan pada Legal Drafting Course bagi anggota DPRD;diselenggarakan oleh “Badan Kemitraan Ventura” Universitas Indonesia, Jakarta 11-12 Maret 2005. www.ermanhukum.com diunduh 8 agustus 2010 Ratnawari, Anny “Reformasi Sistem Perencanaan Penganggaran Indonesia, Mempertajam Evektivitas Kebijakan Pengeluaran Anggaran” , Era Baru kebijakan Fiskal, Penerbit Buku Kompas, 2009 Ritonga, A. Anshari “Upaya-Upaya Efisiensi Belanja Negara”,

Era Baru

Kebijakan Fiskal, Penerbit Buku Kompas, 2009 Sasongko, Nur “Kontradiksi Hukum Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dalam Melakukan Pemeriksaan Terhadap Persero di PT. Bank Negara Indonesia Terbuka”, Tesis Magister Universitas Indonesia, 2006 Simatupang, Dian Puji Nugraha. “Anggaran Negara dan Keuangan Publik”. Dalam Hukum Administrasi Negara. Jakarta: FH-UI, 2007



134

, “Kontruksi Yuridis Anggaran Pendidikan”,

dalam Hukum

Keuangan Negara, Depok: Fakultas Hukum UI,2007 Sirait, Nur Intan MNO “Tinjauan Yuridis Atas Keputusan Presiden RI nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah dikaikan dengan Undang-Undang Nomor 5

Tahun

1999 Tentang

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.” Tesis, Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2004. Sukamto Imam, “Penyerapan Belanja Modal Baru Capai 32 persen” http://www.tempointeraktif.com/ di unduh tanggal 10 desember 2010 Treasury Guidelines Republic of South Africa

http://www. treasury.gov.za

diunduh tanggal 9 Desember 2010 Websters new twentieth century dictionary unabridged second edition – Jean L. McKechnie 1983



DAFTAR PUSTAKA. Harmonisasi peraturan..., Suhartono, FH UI, Universitas Indonesia

Recommend Documents