Daftar Pustaka Amri, 2009. Pengembangan Sumberdaya Aparatur sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja . WACANA. Vol. 12 No. 3 Juli 2009. ISSN. 1411-0199. Andrianto, Muh., 2011. Evaluasi penyusunan Anggaran Belanja Daerah . Tesis. Surakarta: UNS Surakarta (Tidak dipublikasikan). Anthony dan Young, 2003. Management Control in Nonprofit Organization. New York: McGraw-Hill Companies. BAPPENAS, 2011. Analisis Efisiensi Belanja Aparatur Dalam Struktur Anggaran. Jakarta: Direktorat Aparatur Negara. Bastian, Indra, 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Pengantar Erlangga. Bastian, Indra, 2009. Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. Cipta, 2011. Analisis Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Daerah . Tesis. Semarang: UNDIP Semarang (Tidak dipublikasikan). Claessens, Stijn, M., Ayhan Kose, Luc Laeven, and Fabián Valencia, 2013. Understanding Financial Crises: Causes, Consequences, and Policy Responses . Koç University-TUSIAD Economic Research Forum. Working Papers 1301. Koc University-TUSIAD Economy Research Forum. Deaton, Angus, 2010. Journal of Economic Perspectives. Vol. 24, iss. 3, pp. 3-16 (2010). General Accounting Office, 1993. Performance Budgeting, State Experience and Implications for the Federal Goverment. Washington D.C., GAO/AFMD-93-43. Halim, Abdul, 2002. Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba empat. Hansen dan Mowen, 2005. Management Acounting. Edisi ke-7. Jakarta: Salemba Empat.
74
75
Jamal, A.N. dan Halim, A., 2006. Kajian tentang Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang . Jurnal Manajemen Usahawan. Nomor 06 Th XXXV Juni 2006. Jakarta: Lembaga Management FE-UI, hal.42. Kurniasih, Wiwin, 2007. Proses Penyusunan dan Penetapan Anggaran Dinas Kesehatan yang Bersumber dari APBD . Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro (Tidak dipublikasikan). Lembaga Administrasi Negara (LAN), 1999. Modul Diklat Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta: LAN Loho, Sony, 2013. Anggaran Proporsional dan Reformasi Anggaran (Internet) . DNABERITA.com. Rabu 28 Agustus 2013-09:41:19 WIB, diakses 7 April 2014. Mardiasmo, 2002. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Pertama. Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta. Mardiasmo, 2005. Perpajakan. Edisi revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta. Mawardi, Gusti, 2002. Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan Ditinjau dari Proses dan Pengalokasian . Tesis. Yogyakarta: MEP UGM (Tidak dipublikasikan).
Mediaty, 2010. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Sulawesi Selatan . Skripsi. Makassar: Fakultas Ekonomi Sultan Hasannudin Makassar (Tidak dipublikasikan). Mulyadi, 1993. Akuntansi Biaya. Edisi ke-5. Yogyakarta: BP-STIE YKPN. Nasir, M., 1988. Metoda Penelitian. Cetakan Ketiga. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia. Nordiawan, 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat. Nurcholis, Hanif, (2005). Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: PTIK Pres Jakarta dan CV. Restu Agung. Nugroho, Wahyu, 2013. Materi Penganggaran Sektor Publik . (http://wahyoenoegroho.blogspot.com/2013/03/penganggaran-sektorpublik.html), diakses 29 Maret 2014). Nurdin, Ahmad, (2006). Publik . Tesis. dipublikasikan).
Efektifitas Belanja Daerah Terhadap Pelayanan Semarang: Universitas Diponegoro (Tidak
76
Republik Indonesia, 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Depdagri. Republik Indonesia, 2008. Undang-undang No. 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas UU No. 32 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Depdagri. ________________, 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Jakarta: Depdagri. ________________, 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Keuangan Daerah. Jakarta: Depdagri. ________________, 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah. Jakarta: Depdagri. ________________, 2004. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Depdagri. ________________, 2004. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta: Depdagri. ________________, 2004. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Program Nasional (SPPN). Jakarta: Depdagri. ________________, 2002. Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.06/2007 Tentang Bagan Akun Standar (BAS). Jakarta: Depkeu ________________, 2002. Kepemendagri No. 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasn Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jakarta: Depdagri. ________________, 2000. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Jakarta: Depdagri. ________________, 2000. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 903/2735/SJ Perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2001. Jakarta: Depdagri.
77
Robinson, Marc dan Brumby, J., 2005. Does Performance-Based Budgeting Work?: An Analytical Review of the Empirical Literature. IMF Working Paper 05/210. Washington: International Monetary Fund. Santoso, Urip dan Pambelum, 2008. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Mencegah Fraud . Jurnal Administarasi Bisnis. Vol.4. Bandung: FISIPUNPAR. Supanto, 2010. Analisis Pengaruh Partisipasi Penganggaran Terhadap Budgetary Slack dengan Informasi Asimetri, Motivasi, Budaya Organisasi sebagai Pemoderasi . Tesis. Semarang: UNDIP Semarang (Tidak dipublikasikan). Suzetta, Paskah, 2008. Pemerintah Terus Perbaiki Kinerja Aparatur Negara . Internet. Nasional Aktual. CyberNews.com. 06/08/2008. 13:38 wib, diakses 1 April 2014. Taufiq, Irwan, R., 2010. Akuntansi Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta. Tjahjono, Abdul Halim dan Fakhri Husein, 2000. Sistem Pengendalian Manajemen, Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Trisnamanda, 2002. Anggaran Belanja Pembangunan. Yogyakarta: ETD UGM Yogyakarta. Valdivia, Daney dan Lilian Loayza, 2012. Analizando la Determinacion de Impuesto a la renta y sa Efectos Sobre el Crecimiento de la Economia Boliviana (On the Determination of Income Tax and its Effects on the Economic Growth in Bolivi). MPRA Paper 37211. Germany: University Library of Munich. Veenhoven and Floris Vergunst, 2013. Pertumbuhan ekonomi apakah sudah beriringan dengan kesejahteraan lebih besar? . Erasmus Happiness Economics Research Organization (EHERO). Rotterdam: Erasmus University Rotterdam. Widodo, T.S., 2006. Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era otonomi Daerah). Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Widyantoro, Ari Eko, 2009. Implementasi Performance Based Budgeting. Sebuah Kajian Fenomelogis (Studi Kasus Univeritas Diponegoro) . Tesis. Semarang: UNDIP Semarang (Tidak dipublikasikan). Witjaksono, 2006. Akuntansi Biaya. Yogyakarta: Graha Ilmu.
78
Yusuf, M., 2001. The government Expenditure Evaluation Viewed From The Preparing and Accomplishing Processes in Tangerang City . Tesis. Yogyakarta: MEP UGM (Tidak dipublikasikan).
