DAFTAR PERUNDANG UNDANGAN. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DAFTAR PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) (disingkat UUPA ). Undang-undang No.16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar

Dalam

Lingkungan

Propinsi

Jawa

Timur/Jawa

Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-udang Nomor 16 Tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan,Hak Guna Usaha,dan Hak Pakai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643; Undang-undang No.20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Undang-undang No.2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya. Undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan.

ix SKRIPSI

PELEPASAN TANAH HAK PENGELOLAAN...

SAFITRI NURSHAFIRA RAHMAPUTRI


Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanahtanah Partikelir Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2008. Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha,Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 1997 Tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

x SKRIPSI




Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanahtanah Negara. Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. Keputusan Presiden No.34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan. Peraturan Menteri Agraria No.9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan atas Tanah Negara daan Ketentuanketentuan tentang Kebijaksanaan Selanjutnya; Peraturan Menteri Agraria No.1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran hak Pakai dan Hak Pengelolaan; Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.5 Tahun 1973 tentang Ketentuan – Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1974 tentang Ketentuan – Ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Hak Atas Bagian – Bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pedaftarannya, dan Undangundang No.16 Tahun 1985, tidak diberikan pengertian tentang Hak Pengelolaan.

xi SKRIPSI




Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen Agraria/Kepala BPN) No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Peraturan Menteri Agraria No.1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketntuanketentuan Tentang Kebijaksanaan Selanjutnya. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan Menteri Agraria No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 ( PMA 9/1965 ) mengenai Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan atas tanah Negara. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya No.1 Tahun 1997 tentang Izin Pemakaian Tanah (IPT). Peraturan Daerah Kabupaten / Kota Nomor

Tahun 2014 tentang

Pelepasan Aset Pemerintah Kota Surabaya. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Surabaya No.3 Tahun 1987 tentang Pemakaian Tanah atau Tempat-tempat Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kotamadya Tingkat II Surabaya. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Surabaya No.12 Tahun 1994 tentang Pemakaian Tanah atau Tempat-tempat Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kotamadya Tingkat II Surabaya Keputusan

xii SKRIPSI




Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya No. 202 Tahun 1987. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya No.22 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah atau Tempat-tempat Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya No.1 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya No.1 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun

1996

tentang

Perubahan

Pertama

Keputusan

Walikotamadya Kepala Daerah Tigkat II Surabaya Nomor 27 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Mendapatkan Hak Guna Bangunan di Atas Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

xiii SKRIPSI



DAFTAR PERUNDANG UNDANGAN. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Recommend Documents