DAFTAR ISI BERITA RESMI PEMUDA MUHAMMADIYAH KOTA YOGYAKARTA. Tanfidz Musyda X PDPM Kota Yogyakarta

DAFTAR ISI Tanfidz Musyda X PDPM Kota Yogyakarta halaman. 3

BERITA RESMI PEMUDA MUHAMMADIYAH KOTA YOGYAKARTA Nomor : 1 / 2014 - 2018 Safar 1437 H Desember 2015 M Diterbitkan Oleh Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta Dewan Redaksi Ghifari Yuristiadhi. Muhammad Rifqi Rifa’i. Afidz Nurrahman. Farid Zuhdi. Anang Amiruddin Nugroho. Muh. Zeni Rochmatullah I. Zulfan Nur Aziz. Alamat Redaksi Jln. Sultan Agung No.14 Kota Yogyakarta, 55151. HP. 085740079846 (Ketua) Email : [email protected] Dicetak oleh Mentari Publisher

SK Pengesahan Tanfidz Musyda | 5 Instruksi Pelaksanaan Tanfidz Musyda | 7 Garis Besar Haluan Gerakan Periode 2014 - 2018 | 9 Rekomendasi Musyda | 14 Tanfidz Rakerda PDPM Kota Yogyakarta tahun 2015 halaman. 19 SK Pengesahan Tanfidz Rakerda | 21 Instruksi Pelaksanaan Tanfidz Rakerda | 23 Recana Strategis Periode 2014 - 2018 | 25 Program Bidang Organisasi & Keanggotaan | 30 Program Bidang Kader & Pembardayaan Cabang – Ranting – Remaja Masjid | 34 Program Bidang Ekonomi, Kewirausahaan & Pelayanan Masyarakat | 37 Program Bidang Tabligh & Pemikiran Islam | 40 Program Bidang Hikmah, Kebijakan Publik & Hubungan Antar Lembaga | 44 Program Bidang Seni, Budaya, Olahraga & Pariwisata | 45 Program Bidang KOKAM & SAR | 47

DAFTAR ISI Wawasan halaman. 51 Berjamaah Jaga Kota Pusaka Jogja : Sebuah Model Gerakan Kebudayaan Pemuda Muhamamdiyah di Perkotaaan | 53 Ikrar Berjamaah Jaga Kota Pusaka Jogja | 58 Profil Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta halaman. 59 SK Pelantikan | 61 Daftar Kontak Pimpinan | 70 Pedoman Organisasi Pemuda Muhammadiyah halaman. 73 Anggaran Dasar Pemuda Muhammadiyah | 75 Anggaran Rumah Tangga Pemuda Muhammadiyah | 89 Pedoman Administrasi Pemuda Muhammadiyah | 111

Berita Resmi Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta TERBIT MINIMAL 1 X SETAHUN Dibuat Untuk Kalangan Sendiri Sebagai Media Komunikasi Pimpinan Pemuda Muhammadiyah Se Kota Yogyakarta DAPAT DIGANDAKAN UNTUK KEPENTINGAN ORGANISASI DAN NON KOMERSIAL

PENGANTAR REDAKSI Assalamualaikum W.W. Sebagai sebuah organisasi PM hendaknya mempunyai kesefahaman yang sama dalam hal yang prinsipil di bidang ideologi dan praksis gerakan di semua level kepemimpinan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka PDPM periode ini memiliki inisiatif untuk menerbitkan BRPM Kota Yogyakarta sebagai media yang berfungsi untuk : (1) menghimpun, mendokumentasikan dan mensosialisasikan peraturan organisasi (2) menyajikan artikel yang memperkaya pemahaman ideologi gerakan di PM. Untuk edisi BRPM Kota Yogyakarta edisi perdana ini redaksi mensosialisasikan pemikiran - pemikiran tentang gerakan PM Kota Yogyakarta periode 2014 - 2018 yang tertuang di dalam wawasan, tanfidz Musyda dan tanfidz Rakeda 2015. Selain itu sebagai bentuk perkenalan kami juga menyajikan profil PDPM Kota Yogyakarta periode 2014 - 2018. Dan terakhir untuk menjadi pegangan utama di PCPM dan PRPM kami menyajikan AD, ART dan pedoman administrasi terbaru Demikian pengantar dari redaksi selamat membaca dan mohon masukannya untuk pengembangan BRPM Kota Yogyakarta lebih lanjut. Wassalamualaikum W.W.

BAGIAN I

Tanfidz Musyawarah Daerah X Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta SD Muhammadiyah Sukonandi, 31 Januari - 1 Februari 2015

I.A

SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN TANFIDZ MUSYAWARAH DAERAH X PEMUDA MUHAMMADIYAH KOTA YOGYAKARTA PIMPINAN DAERAH

PEMUDA MUHAMMADIYAH KOTA YOGYAKARTA

Jln. Sultan Agung No,14, Kota Yogyakarta, 55151 (PDM Kota Yogyakarta) HP. 085740079846 (Ketua); E Mail : [email protected]

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN DAERAH PEMUDA MUHAMMADIYAH KOTA YOGYAKARTA Nomor : 1.1/100/1436 Tentang : TANFIDZ MUSYAWARAH DAERAH X PEMUDA MUHAMMADIYAH KOTA YOGYAKARTA Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta, setelah : Memperhatikan : 1. Hasil keputusan Musyawarah Daerah X Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta yang berlangsung pada tanggal 31 Januari – 1 Februari 2015 di SD Muhammadiyah Sukonandi. 2. Hasil rapat pleno Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta pada tanggal 27 Agustus 2015 M di Sekretariat Mengingat : 1. Anggaran Dasar Pemuda Muhammadiyah : pasal 29 tentang Tanfidz, pasal 23 tentang Muyawarah Daerah. 2. Anggaran Rumah Tangga Pemuda Muhammadiyah : pasal 14 tentang Wewenang Pimpinan Daerah, pasal 25 ayat 9 - 10 tentang Keputusan Musyawarah Daerah, Menimbang : 1. Bahwa Musyawarah Daerah X Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta yang berlangsung pada tanggal 31 Januari – 1 Februari 2015 di SD Muhammadiyah Sukonandi. 2. Bahwa keputusan Musyawarah Daerah X Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta tersebut agar segera tersosialisasi dan dilaksanakan disemua tingkatan pimpinan Pemuda Muhammadiyah di Kota Yogyakarta maka perlu segera ditanfidzkan. TANFIDZ MUSYDA X PM KOTA YOGYAKARTA

SK Pengesahan Tanfidz Musyda X

5

3. Bahwa setiap keputusan ditetapkan dalam surat keputusan. MEMUTUSKAN Pertama

: Mentanfidzkan keputusan Musyawarah Daerah X Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini. Kedua : Keputusan Musyawarah Daerah X Pemuda Muhammadiyah tersebut merupakan pedoman dan rujukan yang bersifat umum dalam proses pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pimpinan Pemuda Muhammadiyah di semua tingkatan di Kota Yogyakarta. Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Fastabiqul Khairaat Ditetapkan di : Yogyakarta Pada tanggal : 27 Agustus 2015 M 13 Dzulqaidah 1436 H

6

Ketua Umum

Sekretaris Umum

Ghifari Yuristhiadi NBM : 1.034.342

Muhammad Rifqi Rifa`i NBM : 1.034.342

TANFIDZ MUSYDA X PM KOTA YOGYAKARTA

Nomor : I / 2014 - 2018 (Safar 1437 H / Desember 2015 M)

I.B

SURAT INSTRUKSI PELAKSANAAN TANFIDZ MUSYAWARAH DAERAH X PEMUDA MUHAMMADIYAH KOTA YOGYAKARTA PIMPINAN DAERAH



SURAT INSTRUKSI PIMPINAN DAERAH PEMUDA MUHAMMADIYAH KOTA YOGYAKARTA Nomor : 1.8/101/1436 Tentang : PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN DAERAH PEMUDA MUHAMADIYAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR : 1.1/100/1436 TENTANG TANFIDZ MUSYAWARAH DAERAH X PEMUDA MUHAMADIYAH KOTA YOGYAKARTA KOTA YOGYAKARTA Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta, setelah : Memperhatikan : Hasil rapat pleno Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta pada tanggal 27 Agustus 2015 M di Sekretariat. Mengingat : 1. Anggaran Dasar Pemuda Muhammadiyah : Bab VI pasal 29 tentang Tanfidz. 2. Anggaran Rumah Tangga Pemuda Muhammadiyah : Bab III Pasal 14 tentang Wewenang Pimpinan Daerah, Bab V pasal 25 tentang Musyawarah Daerah. Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan keputusan Musyawarah Daerah X Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta dipandang perlu mengeluarkan instruksi pelaksanaannya. MENGINSTRUKSIKAN Kepada

: Pimpinan Cabang dan Pimpinan Ranting Pemuda Muhammadiyah se Kota Yogyakarta UNTUK

Pertama

: Melaksanakan keputusan Musyawarah Daerah X Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta yang telah ditanfidzkan oleh TANFIDZ MUSYDA X PM KOTA YOGYAKARTA

S.Instruksi Pelaksanaan Tanfidz Musyda X

7

Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta dengan surat keputusan Nomor 1.1/100/1436. Kedua : Melakukan koordinasi pelaksanaan instruksi ini sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya di masing – masing tingkatan kepemimpinan. Ketiga : Menyebarluaskan instruksi ini kepada pihak – pihak yang berkepentingan. Keempat : Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan instruksi ini di pimpinan dibawahnya. Fastabiqul Khairaat Ditetapkan di : Yogyakarta Pada tanggal : 27 Agustus 2015 M 13 Dzulqaidah 1436 H

8

Ketua Umum

Sekretaris Umum





I.C

GARIS BESAR HALUAN GERAKAN PEMUDA MUHAMMADIYAH KOTA YOGYAKARTA PERIODE 2014 - 2018

A. DASAR PEMIKIRAN Gerakan Pemuda Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan dakwah Islam. Ciri ini sejalan dan tetap melekat tidak terpisahkan dalam jati diri Muhammadiyah. Garis-garis Besar Haluan Gerakan adalah pedoman tentang pelaksanaan program kerja Pemuda Muhammadiyah dalam garis-garis besar secara menyeluruh dan terpadu yang ditetapkan oleh Musyawarah DaerahPemuda MuhammadiyahKota Yogyakarta untuk empat tahun ke depan guna mewujudkan tujuan Pemuda Muhammadiyah. B. PENGERTIAN

Garis-garis Besar Haluan Gerakan adalah serangkaian strategi untuk dilakukan dengan penjabaran program yang lebih reahstis, dàn tentunya memiliki daya dukung yang memadai. Oleh karenanya, improvisasi, kreativitas dan penyesuaian atas kondisi masing-masing harus dilakukan. Dalam kaitan itulah maka dapat dirumuskan 5 (lima) pondasi utama untuk dijadikan koridor penting sebagai batasan pijakan bersama untuk mencapai tujuan kemajuan Pemuda Muhammadiyah, yaitu; Pondasi pertama, tauhid. Aqidah ini penting sekali sebagai dasar gerakan kita. Jika keyakinan kita lemah, maka akan sangat rapuh gerakan Pemuda Muhammadiyah. Sesuai dengan surat Al - Ankabut (19:41) : “Perumpamaan orang-orang yang mengambil perlindunganperlindungan selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, kalau mereka mengerti”. Pondasi kedua, adatah sistem moral yang benar berdasarkan wahyu illahi. Kita sering membaca surat Al - Bagarah (12:185) yang menyatakan bahwa Al - Quran itu sebagai hudallinnas (petunjuk bagi ummat manusia). Kemudian berisi keterangan dan pembeda.Jadi selain tauhid kita bangun juga sistem nilai moral yang benar. TANFIDZ MUSYDA X PM KOTA YOGYAKARTA

Garis Besar Haluan Gerakan periode 2014 - 2018

9

Pondasi ketiga, adalah iman dan amal. Jadi melakukan amal sholeh banyak - banyaknya yang didasarkan pada aqidah serta nilai nilai moral yang benar, sehingga amal itu tidak hampa. Tujuan amal itu menjadi jelas arahnya. Pondasi keempat, adalah Keadilan. Keadilan ini merupakan perintah dalam Al - Quran. Innallah ya’muru bil ‘adi wal ihsan, yakni agama keadilan. Karena memang begitu jelas benang merah keadilan itu dalam konsep agama Islam. Jadi keadilan harus ada keseimbangan yang simetris. Semua orang mendapat apa yang menjadi haknya dan bagi semua orang itu diminta apa yang menjadi kewajibannya. Pemuda Muhammadiyah berusaha membangun masyarakat yang tidak diskriminatif. Pondasi kelima, adalah memiliki semangat (ghirrah) yang kuat untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dalam tinjauan Al - Quran dan Al - Sunnah, ilmu pengetahuan merupakan salah satu kunci pembangunan kehidupan menuju sejahtera di dunia dan akhirat. C. MAKSUD DAN TUJUAN

Garis-garis Besar Haluan Gerakan ditetapkan dengan maksud memberikan arah pelaksanaan program kerja dengan tujuan menghimpun, membina, dan menggerakkan potensi pemuda Islam demi terwujudnya kader persyarikatan, kader ummat, dan kader bangsa dalam mencapai tujuan Muhammadiyah. Pencapaian maksud dan tujuan tersebut dilakukan dengan upayaupaya sebagai berikut : 1) Meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT. 2) Memperdalam ilmu, memperluas pengetahuan dan meningkatkan kecerdasan serta mengamalkan sesuai dengan ajaran Islam. 3) Memperdalam dan meningkatkan pemahaman Agama Islam. 4) Menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan kader. 5) Mengadakan dakwah di kalangan pemuda dan remaja. 6) Meningkatkan fungsi dan peran pemuda Muhammadiyah sebagai kader Muhammadiyah, kader ummat dan kader bangsa. 7) Memasyarakatkan dan meningkatkan kegiatan olahraga sebagai

10



sarana dakwah Islami. 8) Menumbuhkan dan mengembangkan seni budaya yang bernafaskan Islam. 9) Menggembirakan beramal yang diridhai Allah dan hidup tolong menolong (ta’awun) dalam ukhuwah Islamiyah. 10) Menumbuhkan jiwa berwirausaha. 11) Usaha-usaha lain yang tidak menyalahi tujuan.

D. LANDASAN

1) Al - Qur’an dan As Sunnah Al Maqbulah. 2) Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemuda Muhammadiyah. 4) Kepribadian Pemuda Muhammadiyah. 5) Khittah Perjuangan Pemuda Muhammadiyah.

E. VISI DAN MISI E.1. Visi

Menjadi Kader Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta yang berilmu dan beramal sholeh E.2. Misi

a) Menumbuhkan kesadaran kader Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta untuk terus belajar. b) Mencetak kader Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta yang berdaya dan memberdayakan

F. PROGRAM KERJA

F.1. Bidang Organisasi dan Keanggotaan a) Mengawal pelaksanaan musyawarah cabang dan musyawarah ranting. b) Memiliki database organisasi dari daerah sampai ranting. c) Mensosialisasikan hasil musyda dan AD/ART Pemuda Muhammadiyah ke cabang dan ke ranting. d) Terjalinnya konsolidasi organisasi daerah dan cabang dengan menyelenggarakan forum komunikasi dan konsultasi cabang. e) Mensinergiskan program – program dengan wilayah dan TANFIDZ MUSYDA X PM KOTA YOGYAKARTA


11

menurunkan program kebawah.

F.2. Bidang Tabligh dan Pemikiran Islam a) Melanjutkan kajian rutin yang telah ada sebelumnya (Baitul Hikmah kerjasama dengan LHKP PDM Kota Yogyakarta). b) Mendesain dakwah kreatif untuk masyarakat Kota Yogyakarta yang heterogen (berkerjasama dengan bidang lain). c) Mencetak 26 khatib muda dalam suatu periode (gerakan 1 cabang 2 khotib). d) Menyelenggarakan forum diskusi lintas gerakan islam. e) Menyelenggarakan pelatihan kultum, mendongeng, dan tahsin Al – Qur`an.

F.3. Bidang Perkaderan dan Pemberdayaan Cabang - Ranting Remaja Masjid

a) Menyelenggarakan dan mengawal perkaderan formal (Melati Muda). b) Mendesain perkaderan fungsional di daerah dan cabang berbasis kebutuhan kader (setir mobil, jurnalistik warga, anti korupsi, dll). c) Membentuk tim instruktur tingkat daerah. d) Membuat database potensi kader. e) Membina cabang dan ranting. f) Membuat sekolah kader (berkerjasama dengan semua bidang dan MPK).

F.4. Bidang Kokam dan SAR

a) Melaksanakan pendidikan dasar KOKAM tingkat daerah. b) Menyelenggarakan kepelatihan (baris berbaris, tanggap bencana, memanah, menembak, berenang, rapling dan SRT) yang rutin dan berkerjasama dengan lembaga terkait. c) Mengembangkan KOKAM berbasis sekolah. d) Membentuk struktur organisasi KOKAM (infantri, senjata/senapan, logistik).

F.5. Bidang Ekonomi, Kewirausahaan dan Pelayanan Masyarakat

a) Mendirikan amal usaha ekonomi produktif milik PDPM Kota Yogyakarta.

12



b) Menjalin kemitraan dan menjajaki poeluang kerjasama dengan pihak terkait untuk membuka amal usaha produktif (kantin sekolah, makanan sehat, catering, dll). c) Mengadakan silaturahmi pengusaha 2 bulan sekali untuk membangun jaringan bisnis. d) Melaksanakan program pemberdayaan kader dalam bidang usaha produktif (peternakan lele, belut, kelinci, dll) dan pemasarannya. e) Menjembatani AUM dan kader dalam pencerian pekerjaan.

F.6. Bidang Hikmah, Kebijakan Publik dan Hubungan Antar Lembaga

a) Mengadakan pengkajian dan memberi solusi pemikiran terhadap berbagai isu aktual dan kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta yang menyangkut hajat hidup orang banyak (raperda, Danais, dll). b) Membangun jejaring silaturahmi yang berkelanjutan antara Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta dengan lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, ormas kepemudaan, lembaga swadaya masyarakat, dll. c) Mendorong kader – kader terbaik PM untuk berkiprah di lembaga negara tingkat daerah (KPUD, KPID, KIP, LOD, Bawaslu, dll). d) Melanjutkan kerjasama dengan satgas muda anti korupsi yang digagas LHKP PDM Kota Yogyakarta.

F.7. Bidang Seni, Budaya, Olahraga dan Pariwisata

a) Berusaha mengakses dana keistimewaan bidang seni, kebudayaan dan pariwisata dengan menjalin kerjasama dengan dinas terkait. b) Melaksanakan dakwah kreatif berbasis seni dan budaya lokal dan mengisinya dengan nilai – nilai dan ajaran islam sehingga tidak bertentangan dengan tauhid (berkerjasama dengan bidang lain). c) Menyelenggarakan dan menggalakkan wisata religi cabang / ranting yang potensial. d) Mendorong dan melakukan kampanye terhadap pentingnya kesadaran kader dan masyarakat dalam membangun budaya olahraga, menjaga kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup.



13

I.D

REKOMENDASI MUSYAWARAH DAERAH X PEMUDA MUHAMMADIYAH KOTA YOGYAKARTA

1. Kepada PDPM Kota Yogyakarta 1.1. PDPM Kota Yogyakarta perlu mempertegas jati dirinya dengan mengkaji kembali AD/ART Pemuda Muhammadiyah, Muqodimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Kepribadian Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan Cita - Cita Hidup Muhammadiyah dan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah bagi seluruh pimpinan. 1.2. PDPM Kota Yogyakarta berpartisipasi aktif dalam kerja - kerja kemanusiaan dalam.membantu korban - korban bencana alam. melalui lembaga resmi Muhammadiyah. 1.3. PDPM Kota Yogyakarta berperan aktif dalam upaya - upaya pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang selama ini merusak sistem dan tatanan kehidupan. 1.4. PDPM Kota Yogyakarta melaksanakan kaderisasi secara berkesinambungan dengan mengawal terselemggaranya Musycab selambat - lambatnya 6 bulan setelah Musyda dan mendoromg PCPM menyeleggarakan perkaderan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di masing - masing PCPM. 1.5. PDPM Kota Yogyakarta membentuk korps kader mubaligh yang siap diterjunkan di cabang, dan membuat pola pelatihan yang berkesinambungan untuk mencetak kader 28 mubaligh dalam satu periode kepemimpinan dan dibuat databasenya. 1.6. PDPM Kota Yogyakarta mendorong kepada PCPM se Kota Yogyakarta agar mengawal terselenggaranya musyran selambat lambatnua 6 bulan setelah musycab. 1.7. PDPM Kota Yogyakarta menjalin kerjasama dengan organisasi kepemudaan islam dalam membangun strategi pembendungan pemurtadan di Kota Yogyakarta. 1.8. PDPM Kota Yogyakarta menjalin kerjasama dengan organisasi kepemudaan nasional dalam mengawal dana keistimewaan. 1.9. PDPM Kota Yogyakarta mendukung PWPM DIY untuk

14



memginstruksikam setiap SMK/SMA Muhammadiyah se DIY untuk membentuk KOKAM berbasis sekolah. 1.10. PDPM Kota Yogyakarta harus mempunyai satu amal usaha ekonomi produktif yang berjejaring dengan amal usaha PCPM dan PRPM. 1.11. PDPM Kota Yogyakarta diharapkan benar - benar mengawal pendistribusian kader - kadernya ke lembaga - lembaga negara di tingkat daerah (LPUD, KPOD, LOD, KIP, Panwaslu, dsb). 1.12. PDPM Kota Yogyakarta menjadi pioner dalam merespon isu - isu lokal, nasional dan global. 1.13. PDPM Kota Yogyakarta menyusun program kerja yang bersifat gerakan berkelanjutan dan bukan yang bersifat temporal seperti event organizer. 1.14. PDPM Kota Yogyakarta harus membangun kerjasama dengan media sehingga terliput di media lokal DIY setidaknya satu kali dalam dua bulan. 1.15. PDPM Kota Yogyakarta mendorong kader terbaik Pemuda Muhammadiyah menjadi pimpinan hatian PDM Kota Yoguakarta periode 2015 - 2020. 1.16. PDPM Kota Yogyakarta membuat komunitas - komunitas berbasis hobi dalam rangka perkaderan Pemuda Muhammadiyah di Kota Yogyakarta. 1.17. PDPM Kota Yogyakarta mendesign program pemberdayaan ekonomi untuk kader di PC dan PRPM. 1.18. PDPM Kota Yogyakarta mengadakan mati tunas untuk cabang minimal setahun sekali. 1.19. PDPM Kota Yogyakarta mendorong kader terbaiknya untuk berkerja di AUM dengan mempertimbangkan kompetensi. 1.20. PDPM Kota Yogyakarta membuat database prestasi kader sebagai alat untuk mempermudah proses pengusulan perekrutan kader di AUM. 1.21. PDPM Kota Yogyakarta melakukan pengawasan dan kritis pada rancangan dan penggunaan RAPBD. TANFIDZ MUSYDA X PM KOTA YOGYAKARTA

Rekomendasi Musyda X

15

2. Kepada PDM Kota Yogyakarta 2.1. PDM Kota Yogyakarta diharuskan menjaga dan menertibkan aset - aset serta amal usaha Muhammadiyah dan memastikan dipimpinnya AUM oleh kader Muhammadiyah. 2.2. PDM Kota Yogyakarta dihatapkan mengakomodir kader terbaik PDPM Kota Yogyakarta untuk masuk dalam jajaran struktur Pimpinan Harian PDM Kota Yogyakarta periode 2015-2020. 2.3. PDM Kota Yogyakarta mendukung dan mendampingi pembentukan amal usaha ekonomi PDPM Kota Yogyakarta periode 2014-2018. 2.4. PDM Kota Yogyakarta memprioritaskan kader - kader Pemuda Muhammadiyah berkiprah di AUM atas pertimbangan integritas, loyalitas dan profesionalitas. 2.5. PDM Kota Yogyakarta konsisten dengan keputusan Rapimda PDM Kota Yogyakarta tahun 2015 tentang pemberian dana stimulan untuk PDPM Kota Yogyakarta setiap tahunnya. 2.6. PDM Kota Yogyakarta mendorong majelis tarjih dan majelis tabligh dalam perkaderan mubaligh muda Muhammadiyah di Kota Yogyakarta. 2.7. PDM Kota Yogyakarta bersama PDA Kota Yogyakarta mengelola biro jodoh dalam rangka memfasilitasi kader yang siap menikah. 2.8. PDM Kota Yogyakarta mempermudah peminjaman inventaris PDM Kota Yogyakarta (aula, mobil dan peralatan lain) untuk kepentingan organisasi otonom. 2.9. PDM Kota Yogyakarta turut menegur keras guru / karyawan di AUM yang tidak aktid di PRM / PCM nya. 2.10. PDM Kota Yogyakarta turut mengundang PDPM dan PCPM se Kota Yogyakarta dalam rapat konsultasi PCM se Kota Yogyakarta. 3. Kepada Pemerintah Kota Yogyakarta

3.1. Pemerintah Kota Yogyakarta meningkatkan pengawasan dalam. peredaran minuman keras, narkoba dan menjamurnya perjudian serta hiburan malam. 3.2. Pemerintah kota Yogyakarta menghimbau dinas perizinan Kota Yogyakarta membatasi pemberian izin pendirian hotel dan

16



pemasangan papan reklame yang merusak tata kota. 3.3. Pemerintah Kota Yogyakarta membatasi pemasangan papan reklame yang merusak tata kota. 3.4. Pemerintah Kota Yogyakarta lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola dana keostimewaan dan terbuka mengajak seluruh organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah dan Pemuda Muhammadiyah untuk turut mengawasi . 3.5. Pemerintah Kota Yogyakarta menertibkan parkir - parkir liar di Kota Yogyakarta. 3.6. Pemerintah Kota Yogyakarta meningkatkan perhatian terhadap aksi vandalisme dan kenakalan remaja di Kota Yogyakarta. 3.7. Pemerintah Kota Yogyakarta menjaga kelestarian benda - benda cagar budaya di Kota Yogyakarta dalam rangka mendukung kota pusaka Yogyakarta. 3.8. Pemerintah Kota Yogyakarta konsisten melaksanakan desain pengembangan kawasan Malioboro sesuai dengan visi jogja 2020. 3.9. Pemerintah Kota Yogyakarta konsisten dengan moto Yogyakarta berhati nyaman. 4. Kepada DPRD Kota Yogyakarta

4.1. DPRD Kota Yogyakarta melaksanakan pengawasan dan penggunaan APBD. 4.2. DPRD Kota Yogyakarta melibatkan PDPM Kota Yogyakarta dalam penyusunan rancangan peraturan daerah yang terkait dengan kepemudaan dan keagamaan. 4.3. DPRD Kota Yogyakarta menerbitkan raperda kenakalan remaja. 4.4. DPRD Kota Yogyakarta menerbitkan raperda tentang pembatasan miras. 4.5. DPRD Kota Yogyakarta lebih mengkritisi kebijakan walikota yang menyangkut hajat hidup orang banyak khususnya kaum muslimin.


Rekomendasi Musyda X

17

BAGIAN II

Tanfidz Rapat Kerja Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta Tahun 2015 SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta, 19 April 2015

II.A

SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN TANFIDZ RAPAT KERJA DAERAH PIMPINAN DAERAH PEMUDA MUHAMMADIYAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 PIMPINAN DAERAH



SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN DAERAH PEMUDA MUHAMMADIYAH KOTA YOGYAKARTA Nomor : 1.1/102/1436 Tentang : TANFIDZ RAPAT KERJA DAERAH PIMPINAN DAERAH PEMUDA MUHAMMADIYAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta, setelah : Memperhatikan : 1. Hasil keputusan Rapat Kerja Daerah Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta tahun 2015 yang berlangsung pada tanggal 19 April 2015 di SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta. 2. Hasil rapat pleno Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta pada tanggal 27 Agustus 2015 M di Sekretariat. Mengingat : 1. Anggaran Dasar Pemuda Muhammadiyah : pasal 29 tentang tanfidz, pasal 27 tentang Rapat Kerja. 2. Anggaran Rumah tangga Pemuda Muhammadiyah : pasal 30 tentang Rapat Kerja. Menimbang : 1. Bahwa Rapat Kerja Daerah Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta Tahun 2015 telah dilaksanakan pada tanggal 19 April 2015 di SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta. 2. Bahwa setiap keputusan harus ditetapkan dalam surat keputusan. MEMUTUSKAN TANFIDZ RAKERDA PDPM KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015

SK Pengesahan Tanfidz Rakerda 2015

21

Pertama

: Mentanfidzkan keputusan Rapat Kerja Daerah Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta tahun 2015 sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini. Kedua : Tanfidz Rapat Kerja Daerah Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta tersebut sebagai pelaksana yang bersifat teknis, sitematis dan spesifik dari keputusan Musyawarah Daerah X Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Fastabiqul Khairaat Ditetapkan di : Yogyakarta Pada tanggal : 27 Agustus 2015 M 13 Dzulqaidah 1436 H

22

Ketua Umum

Sekretaris Umum





II.B

SURAT INSTRUKSI PELAKSANAAN TANFIDZ RAPAT KERJA DAERAH PIMPINAN DAERAH PEMUDA MUHAMMADIYAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016 PIMPINAN DAERAH



SURAT INSTRUKSI PIMPINAN DAERAH PEMUDA MUHAMMADIYAH KOTA YOGYAKARTA Nomor : 1.8/103/1436 Tentang : PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN DAERAH PEMUDA MUHAMADIYAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR : 1.1/102/1436 TENTANG TANFIDZ RAPAT KERJA DAERAH PIMPINAN DAERAH PEMUDA MUHAMMADIYAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta, setelah : Memperhatikan : Hasil rapat pleno Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta pada tanggal 27 Agustus 2015 M di Sekretariat. Mengingat : 1. Anggaran Dasar Pemuda Muhammadiyah : pasal 29 tentang tanfidz, pasal 27 tentang Rapat Kerja. 2. Anggaran Rumah tangga Pemuda Muhammadiyah : pasal 30 tentang Rapat Kerja, Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan keputusan Rapat Kerja Daerah Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta Tahun 2015 dipandang perlu mengeluarkan instruksi pelaksanaannya MENGINSTRUKSIKAN Kepada

: Pimpinan Cabang dan Pimpinan Ranting Pemuda Muhammadiyah se Kota Yogyakarta UNTUK

Pertama

: Melaksanakan Tanfidz Rapat Kerja Daerah Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta Tahun 2015 yang telah TANFIDZ RAKERDA PDPM KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015

S.Instruksi Pelaksanaan Tanfidz Rakerda 2015

23

disahkan oleh Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta dengan surat keputusan Nomor 1.1/102/1436 Kedua : Melakukan koordinasi pelaksanaan instruksi ini sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya di masing – masing tingkatan kepemimpinan. Ketiga : Menyebarluaskan instruksi ini kepada pihak – pihak yang berkepentingan. Keempat : Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan instruksi ini di pimpinan dibawahnya. Fastabiqul Khairaat Ditetapkan di : Yogyakarta Pada tanggal : 27 Agustus 2015 M 13 Dzulqaidah 1436 H

24

Ketua Umum

Sekretaris Umum





II.C

RENCANA STRATEGIS PIMPINAN DAERAH PEMUDA MUHAMMADIYAH KOTA YOGYAKARTA PERIODE 2014 – 2018

A. DELAPAN PRIORITAS PROGRAM A.1. A.2. A.3. A.4. A.5. A.6. A.7. A.8.

Capacity and Quality Upgrading, yaitu peningkatan Kualitas dan kapasitas pimpinan dan kader seperti tahsin, imam shalat jahr, public speaking, mendongeng dan pembacaan doa. Cross Dakwah Understanding, yaitu diskusi lintas gerakan dakwah islam di Kota Yogyakarta. Daerah - Cabang Business Networking, yaitu jejaring amal usaha ekonomi cabang dengan daerah seperti aqiqoh, lele, tanam pohon kayu, dll. Government Holding, yaitu pembangunan jejaring dengan Pemerintah Kota Yogyakarta baik eksekutif, legislatif dan yudikatif. One Year One Project of Community Sevice, yaitu menggarap pelayanan masyarakat pertahun satu kampung berbasis potensi lokal. Communication Intensify, yaitu komunikasi intens daerahcabang dengan rapat konsultasi cabang sekaligus kajian bulanan pimpinan, rapat antar pimpinan dengan rapat pekanan dan konsultasi dengan PDM Kota 3 bulan sekali. 3 in 1 Special Group of KOKAM, yaitu pembinaan dan penyeragamaan 33 pasukan elite KOKAM Kota Yogyakarta bersinergi dengan Muhammadiyah Rescue Team. Be a Media Darling, yaitu diliput media lokal Jogja minimal 2 bulan sekali.

TANFIDZ RAKERDA PDPM KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015

Rencana Strategis Periode 2014 - 2018

25

B. TARGET CAPAIAN & BENTUK PROGRAM PERBIDANG – PERTAHUN 2015

2016

Tabligh dan Pemikiran Islam • Pendataan dan gerakan Kajian Cabang berdasarkan zonasi • Kurikulum kompetensi kader • Ramadhaniat bersama Cabang Fokus isu : Islam dan kebudayaan

• Sharing prioritas & srategi dakwah lintas gerakan Islam • Uji kompetensi • Ramadhaniat bersama cabang Fokus isu : Memahami peta dunia Islam

Organisasi dan Keanggotaan

• Data Base Anggota • NBM dan KTA-isasi • Jas pimpinan • Kaos PDPM • Sosialisasi tanfidz dan hasil • Persiapan Mengawal lomba rakerda cabang-ranting se-DIY • Cabang This Month Award Perkaderan & Pemberdayaan Cabang - Ranting - Remaja Masjid

• Up grading pimpinan • Pelatihan Pelatih Melati Tunas • Perkaderan fungsional untuk cabang • Database Masjid Muhammadiyah

• Jambore Remaja Masjid se Kota • Melati Muda • Perkaderan fungsional untuk cabang • PM Mengajar AIK

Ekonomi, Kewirausahaan dan Pelayanan Masyarakat

• • • •

Lauching brand bisnis PDPM Silaturrahmi pengusaha Musholla Portable Mapping potensi cabang

26

• Berjalannya satu bisnis PDPM dengan stabil • Silaturrahmi pengusaha • Kampung Wisata Qoryah Thoyyibah Muhammadiyah • Komunikasi dgn LPM UAD/ LP3M UMY



2015

2016

Seni, Budaya, Pariwisata dan Olahraga • Gerakan satu bulan, satu mu- • Lomba ide dakwah kultural seum kreatif tingkat nasional bersa• Merancang Culture Event (Takma dengan tabligh biran & Muharram) kerjasama • Pelaksanaan Cultural Event dgn cabang thn 2016 dan persiapan pengajuan pro• Program Kader Sehat posal 2017 • Penulisan Buku “Museums of Jogja” Hikmah, Kebijakan Publik dan Hubungan Antar Lembaga

• Silaturrahmi ke Walikota / Kesbang, DPRD, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan • Isu : Jogja aman Miras dan Narkoba • Kawal Pemilukada Kota • Web PDPM Kota

• Diskusi panel dengan OKP tentang isu Tata Kota • Silaturrahmi ke Poltabes dan Kodim • Isu : Jogja tanpa Vandalisme dan kenakalan remaja • Kawal Musyda PDM

KOKAM dan SAR

• Apel KOKAM • Diksar KOKAM Kota • Atributisasi KOKAM dengan • Atributisasi KOKAM dengan amal usaha buper tahap 1 amal usaha buper tahap 2 • Latihan Rutin Pekanan • Latber dengan Menwa



27

2017

2018

Tabligh dan Pemikiran Islam

• Forum Nasional tentang Dunia Launching 50 muballigh cabang Islam Fokus Isu : Islam dan Ilmu • Evaluasi kurikulum kajian dan uji kompetensi • Ramadhaniat bersama Cabang Fokus Isu : Gerakan makanan halal Organisasi dan Keanggotaan

• • • •

Pembaruan data base • Persiapan Muktamar PM di YoUpgrading organisasi gyakarta Korsa PDPM • Persiapan Musyda Mengawal lomba cabang ranting se-DIY

Perkaderan & Pemberdayaan Cabang - Ranting - Remaja Masjid

• Upgrading pimpinan • Melati Muda persiapan Musyda • Pilot Project TPA Lanjutan un- • Perkaderan fungsional untuk tuk SMP cabang • Perkaderan fungsional untuk cabang Ekonomi, Kewirausahaan dan Pelayanan Masyarakat

• Berjalannya satu bisnis lain • Berjalannya satu bisnis lain PDPM dengan stabil PDPM dengan stabil • Silaturrahmi pengusaha • Silaturrahmi pengusaha • Pemuda Muhammadiyah Ramah Difabel • Terjalinnya kerjasama KKN bersama UAD / UMY

28



2017

2018

Seni, Budaya, Pariwisata dan Olahraga

• Silaturrahmi ke Keraton dan • Pelaksanaan Cultural Event Pakualaman dan persiapan pengajuan pro• Pelaksanaan Cultural Event posal 2019 dan persiapan pengajuan pro- • Lomba-lomba dan syiar jelang posal 2018 musyda • Penulisan Buku “Toponim Jalan-jalan di Jogja” Hikmah, Kebijakan Publik dan Hubungan Antar Lembaga

• Silaturrahmi Walikota / Kes- • Isu : Generasi muda dan bang, DPRD, Dinas Pariwisata Ponografi dan Kebudayaan • Penjaringan kader terbaik un• Isu : Arif bersosial Media tuk Musyda 2018 • Pelatihan Rebranding PM KOKAM dan SAR

• Pembentukan Special Group of • Susur pantai / camping KOKOKAM KAM • Atributisasi KOKAM dengan • Apel KOKAM jelang Musyda amal usaha buper tahap 3 • Latber dengan KODIM



29

30

II.D

PROGRAM BIDANG ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

A. GAMBARAN UMUM PER TAHUN



2015 2016 2017 2018 • Pengawalan Musyda & • Pengawalan Musycab • Upgrading Keorganisa- • Upgrading KeorganisaMusycab (Tahap II) sian III sian IV • Upgrading Keorganisa- • Upgrading Keorganisa- • Lomba Administrasi Ca- • Pendampingan Bidangsian I sian II bang & Ranting bidang di daerah dalam • Pembuatan Database PCP • Pembuatan Identitas penyusunan Laporan M se Kota Yogyakarta Pemuda Tahap II (Jaket Pertanggungjawaban • Pembuatan Identitas PM) Pemuda Tahap I (Jas PM) Pertemuan bidang : sebulan sekali (door to door) B. RINCIAN PROGRAM 1 PERIODE Program Kerja

Tahun 2015 Pengawalan Musycab Tahap 1

Waktu

Kegiatan

Sesuai jadw- Pendampingan & meal Musycab nerima konsultasi PC PM dalam mempersiapkan Musycab

Kualitatif

Target

Te r l a k s a n a n y a musycab di Kota Yogyakarta yang melahirkan pimpinan & kader berkualitas

Kuantitatif

PJ

Terlaksananya mu- Satria, Didik sycab di 14 PC PM Arifin pada 2015. Minimum 30% PC PM melaksanakan Musycab.

Program Kerja

Program Bidang Organisasi & Keanggotaan


Upgrading Keorganisasian I

Waktu

Kegiatan

PJ Kualitatif Kuantitatif Bedah Muqaddimah Terlaksananya open D i s e l e n g g a r a k a n Zeni, Tri AD Muhammadiyah & house & bedah AD/ di Kota Yogyakarta AD/ART PM ART pada 2015 Pemetaan kondisi PC Luqman, Tri PM Se Kota yogyakarta

Pembuatan Database PC se Yota yogyakarta Pembuatan April Identitas Pemuda Tahap I (Jas PM) Tahun 2016 Pengawalan Sesuai jadwal Pendampingan & meMusycab musycab nerima konsultasi (Tahap II) PCPM dalam mempersiapkan Musycab

31

Upgrading Keorganisasian II

Target

Te r l a k s a n a n y a musycab di Kota Yogyakarta yang melahirkan pim-pinan & kader yg berkualitas Evaluasi tupoksi & Terevaluasinya tusinergi program antar poksi & sinergi probidang di Wilayah & gram antar bidang Daerah selama 1 tahun

Seluruh PD memiliki jas mamater

PM al-

Zulfan, Saifurrahman

60% PC PM tersisa telah melaksanakan musycab

Zeni

Terselenggaranya upgrading dalam 1 waktu

Satria

32

Program Kerja



Pembuatan Identitas Pemuda Tahap II (Jaket PM) Tahun 2017 Upgrading Keorganisasian III Lomba Administrasi Cabang & Ranting Tahun 2018 Upgrading Keorganisasian IV

Waktu

Kegiatan

Materi penguatan leadership & membangun jejaring organisaasi dengan eksternal Dilaksanakannya sosialisasi, penjurian serta pengumuman lomba administrasi cabang - ranting

Penyampaian ma-teri evaluasi proker dalam 1 periode & penyusunan GBHG untuk PD

Kualitatif

Target

Terbangunnya leadership pimpinan & dimilikinya jejaring dengan organisasi eksternal Terlaksananya sosialisasi, penjurian serta pengumuman lomba administrasi cabang – ranting

Kuantitatif

PJ

Luqman A

Terselenggaranya S a i f u r ra h upgrading dalam 1 man waktu Terselenggaranya Luqman, Tri lomba administrasi cabang - ranting

Hadirnya evaluasi Terselenggaranya Didik Arifin proker dalam 1 peri- upgrading dalam 1 ode yg terukur & ter- waktu susunnya draf GBHG 2014-2018 di tiap PC PM

Program Kerja

Program Bidang Organisasi & Keanggotaan


Pendampingan Penyusunan LPJ Bidang - bidang di Daerah

Waktu

Kegiatan

Target

Kualitatif Kuantitatif D i l a k s a n a k a n n y a Tersusunnya LPJ Dilaksanakannya kependampingan peny- yang berkualitas giatan evaluasi usunan LPJ perbidang

PJ

Zulfan

33

34

II.E

PROGRAM BIDANG KADER DDAN PEMBERDAYAAN CABANG - RANTING - REMAJA MASJID



Program Merevitalisasi fungsi perkaderan dengan optimalisasi pelaksanaan prog-ram perkaderan formal untuk pimpinan & anggota dengan menyelenggarakan pelatihan Instruktur secara berjenjang. Mengintensifkan pendataan kader & aspek - aspek yang terkait dengannya guna tranformasi & pengembangan potensi kader, baik untuk kepentingan internal maupun eksternal PM Menguji & mensosialisasikan modul, model & sistem perkaderan yang telah ada dengan sekaligus mengevaluasi keutamaan & kelemahannya Menjadikan keikutsertaan jenjang perkaderan sebagai salah satu tolak ukur seseorang mampu menduduki jabatan pimpinan sesuai tingkatannya untuk menjamin terjadinya budaya perkaderan yang intensif, berjenjang & berkualitas di lingkungan PM

Kegiatan Mengadakan BA, Melati Muda, Pelatihan Instruktur, dll

Mendata kader

Sasaran

PCPM, PRPM

Waktu Keterangan Min 3 x Kerjasama dengan pertahun MPK PDM Kota Yk Flexibel

Menguji & men- PCPM, PRPM 1 Tahun sosialisasi modul, model & sistem perkaderan Sosialisasi Anggota kad- J a n g k a er PCPM & panjang

PDPM

Kerjasama dengan bidang organisasi PDPM Kota Yk Kerjasama dengan MPK PDM Kota Yk Kerjasama dengan bidang organisasi PDPM Kota Yk

Program Bidang Kader & Pemberdayaan Cabang - Ranting - Remaja Masjid


35

Program Meningkatkan pembinaan anggota dengan menanamkan pemahaman yang intensif mengenai prinsip-prinsip gerakan seperti mengenal persyarikatan Muhammadiyah dengan segala permasalahnya, mengenal prinsip-prinsip perjuangan PM & sebagainya. Bekerjasama dengan berbagai pihak untuk membentuk forum kajian tematik bagi pengembangan kader. Pemetaan sumberdaya insani yang dimiliki PM pada semua lini organisasi, khususnya alumni PM yang bertebaran di banyak tempat. Melakukan koordinasi kaderisasi dengan ortom - ortom yang ada pada setiap jenjang, serta mengupayakan transformasi kader dengan banyak melibatkan & memberi pengalaman yang proporsional kepada kader sam-ping asal AMM dalam berbagai aktivitas.

Kegiatan Sasaran Waktu Keterangan Pengenalan & Pem- Anggota kader J a n g k a Kerjasama dengan bekalan cara kajian, PCPM, PDPM, panjang bidang organisasi pertemuan, pelati- RISMATA PDPM Kota Yk han, dll Pembentuk kajian

Anggota PCPM, RISMATA Pencatatan pemeta- Anggota an sumberdaya in- PCPM, sani RISMATA

kader J a n g k a Kerjasama denPDPM, Panjang gan bidang kajian PDPM Kota Yk kader J a n g k a Kerjasama dengan PDPM, panjang bidang organisasi PDPM Kota Yk

Konsultasi cabang Anggota kader J a n g k a Kerjasama dengan ranting yang sifatnya PCPM, PDPM, panjang PCPM SE KOTA YK resmi RISMATA & pimpinan PDPM

36 TANFIDZ MUSYDA X PM KOTA YOGYAKARTA


Program Mengokohkan sitaturrahim alumni PM sebagai bagian dari pengembangan kader pada berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengembangkan kerjasama penyeleng-garaan pendidikan/ pelatihan khusus untuk pengembangan SDM dalam rangka peningkatan partisipasi dan responsibilitas pada persoalan keummatan. Mengembangkan cabang ranting yang aktif ataupun yang belum aktif

Kegiatan Sasaran Waktu Keterangan pertemuan anggota Anggota kader J a n g k a Kerjasama dengan yang sifatnya tidak PCPM, PDPM, panjang PCPM SE KOTA YK resmi RISMATA & pimpinan PDPM Pembuat pelatihan Anggota kader J a n g k a Kerjasama dengan untuk pengemban- PCPM, PDPM, panjang PCPM SE KOTA YK gan SDM RISMATA & pimpinan PDPM

Pemberdayaan mela-lui ekonomi kreatif Memberi pelatihan kepada Rismata Pelatihan pemberagar bisa bergabung ke PM da-yaan masjid, dll

Anggota PCPM, RISMATA Anggota PCPM, RISMATA

kader J a n g k a Kerjasama dengan PDPM, panjang bidang ekonomi PDPM Kota Yk kader J a n g k a Kerjasama denPDPM, panjang gan bidang kajian PDPM Kota Yk

II.F

PROGRAM BIDANG EKONOMII, KEWIRAUSAHAAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT

Program Bidang Ekonomi, Kewirausahaan & Pemberdayaan Masyarakat


Uraian Kegiatan Pengembangan program pemberdayaan ekonomi meliputi pengembangan SDM pelaku ekonomi, pengembangan kewirausahaan & usaha kecil, & jika mungkinan Badan Usaha Milik PM (BUM-PM) yang benar-benar kongkrit & produktif Penggalangan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan program ekonomi & kewiraswastaan di lingkungan PM (Business Networking)

37

Melakukan pelatihan-pelatihan & pilot proyek pengembangan ekonomi kecil & menengah baik secara mandiri maupun kerjasama dengan lembaga lain sesuai perencanaan program ekonomi & kewirausahaan

Bentuk Kegiatan Mengusahakan berdirinya badan usaha jasa maupun non jasa di level PCPM maupun PDPM

Tujuan Sasaran Peningkatan kema- Anggota & juan ekonomi atau Pimpinan PM usaha anggota / kader Muhammad-iyah

Bekerjasama dengan AUM Di Level Wilayah, Daerah, Maupun Cabang Bekerjasama dg Majelis M e n i n g k a t k a n Ekonomi PDM pendapatan/kas PDPM Bekerjasama dengan di- Meningkatkan kenas terkait dilingkungan mampuan ekonomi Pemerintah anggota Mengadakan Pelatihan Meningkatkan skill & Tehnis Terkait wirausaha pengetahuan anggota (Pemasaran, Management, dst)

Anggota PD PM, PC PM & PR PM Anggota PD PM, PC PM & PR PM Anggota PD PM, PC PM & PR PM Anggota PD PM, PC PM & PR PM



Uraian Kegiatan Memberikan panduan terhadap usaha-usaha ekonomi dalam membangun kekuatan ekonomi anggota & masyarakat melalui kegiatan-kegiatan ekonomi alternatif (Community Sevice)

Bentuk Kegiatan Mengadakan study banding dengan Badan Ekonomi Alternatif yang sudah berhasil ditingkat Regional/Nasional

Tujuan Memberikan motifasi terhadap Pengusaha Muda Muhammadiyah guna menambah wawasan usaha yang lebih luas Membentuk himpunan & menguatkan jar- Pendataan Pengusaha Terbentuknya Jariningan pengusaha Pemuda Muhammadiyah Mu-da Muhammadiyah gan Pengusaha Muda (Madrasah Wirausaha) Muhammadiyah Mengikuti Kegiatan Pam- Meningkatkan daya eran Dagang saing ditengah kehidupan global Mendorong kader PM untuk berani, mam- Mengadakan Workshop, Terciptanya Lapangan pu & menjadi contoh pemuda mandiri yang Seminar, Dialog Kewirau- Kerja Baru bagi aktifis mampu menciptakan lapangan kerja baru sahaan PM

Sasaran Pengusaha Muda Muhammadiyah di Ranting, Cabang & Daerah Pengusaha Muda Muhammadiyah di Ranting, Cabang & Daerah Pengusaha Muda Muhammadiyah di Ranting, Cabang & Daerah Anggota / Pimpinan PM

Program Bidang Ekonomi, Kewirausahaan & Pemberdayaan Masyarakat


Uraian Kegiatan Turut serta dalam upaya pemberdayaan masyarakat mustad-a’fin berbasis potensi lokal sebagai wujud gerakan Al Maun (One Year, One Product)

Bentuk Kegiatan Pendampingan terhadap satu / beberapa komunitas marginal terbentuknya komunitas baru

Tujuan Sasaran Terciptanya rasa Anggota / kepedulian dalam Pimpinan PM menumbuhkan semangat Al Maun di kalangan PM & sebagai wujud konkrit da’wah bil hal

39

40

II.G

PROGRAM BIDANG TABLIGH DAN PEMIKIRAN ISLAM

A. GAMBARAN UMUM PER TAHUN



2015 • Ngaji (tahsin qur’an) & Kultum sebelum rapat • Tabligh Akbar • Madrasah Khatib • Kajian Pemikiran Islam • Pembuatan Akun Sosial Media & Website Tabligh • Turba PCPM • Pendataan Kajian PCPM

2016 • Ngaji (tahsin qur’an) & Kultum sebelum rapat • Tabligh Akbar • Madrasah Khatib • Kajian Pemikiran Islam • Lomba Dakwah Kreatif • Turba PCPM • Buletin Jum’at (dari hasil madrasah Khotib)

B. RINCIAN PROGRAM 1 PERIODE

2017 2018 • Ngaji (tahsin qur’an) & • Ngaji (tahsin qur’an) & Kultum sebelum rapat Kultum sebelum rapat • Tabligh Akbar • Tabligh Akbar • Madrasah Khatib • Madrasah Khatib • Kajian Pemikiran Islam • Kajian Pemikiran Islam • Lomba Dakwah Kreatif • Lomba Dakwah Kreatif • Turba PCPM • Turba PCPM • Training Pra Nikah • Tabligh Akbar Ust. Yusuf Mansur

Target PJ Kualitatif Kuantitatif Ngaji (tahsin Setiap Qobla Tadarus bersama & Dapat membaca Al- Seluruh Pengurus Ust. Abdan qur’an) & Kul- Rapat Kultum Qur’an sesuai tajwid PDPM Kota Jogja tum sebelum mampu membaca rapat qur’an sesuai tajwid

Program Kerja

Waktu

Kegiatan

Program Kerja

Waktu

Madrasah Khatib

1x /minggu (1 program: 4 bulan)

Tabligh Akbar Insidental

Program Bidang Tablig & Pemikiran Keislaman


Kajian Pemikiran Islam & Pembuatan Kurikulum Kajian Turba PCPM

Kegiatan

Target

Kualitatif Kuantitatif Pengajian akbar ber- Memberikan pema- Dihadiri seluruh sama ustadz kondang haman secara global remaja Islam & OKP tentang Islam se-Kota Jogja ± 200 peserta Pelatihan khotib un- Mampu berkhotbah Terpenuhinya kuota tuk PCPM se Kota dan menjadi khotib 3 orang calon khotib Jogja dengan kaidah yang setiap PCPM benar Kajian tentang pe- Memberikan pema- Dihadiri seluruh mikiran Islam men- haman tentang wa- PCPM se Kota Jogja dalam untuk PCPM se wasan pemikiran Kota Islam

41

1x /bulan. Setiap Kamis malam di minggu pertama. Lokasi di Masjid PDM. 1x /bulan Silaturahim ke PCPM dan menyampaikan informasi-informasi dari daerah

PJ

Ust. Aliyyun Ust. Sholahuddin Ust. Iqbal

PCPM merasa lebih Seluruh PCPM di Ust. Sholadekat dengan PDPM, Kota Jogja terkunhuddin hubungan antar jungi PDPM dengan PCPM semakin kuat & akrab

42

Program Kerja

Waktu

Kegiatan



Pembuatan 1x dalam Pembuatan Akun FB, Akun Sosial kepenguru- Twitter, & Website Media & Web- san site Tabligh Lomba Dakwah Kreatif

Pendataan Kajian PCPM

1x setahun

1x dalam kepengurusan Buletin Jum’at 1x /bulan (dari hasil madrasah Khotib)

Lomba syi’ar Islam dalam format video

Mendata seluruh kajian rutin PCPM se Kota Jogja Menerbitkan bulletin lembaran untuk dibagiakan setiap jum’at

Target

Kualitatif Tersampaikan informasi tabligh sesuai tuntunan ajaran Islam dan Muhammadiyah Meningkatkan kreativitas dalam berdakwah Termonitornya jadwal kajian PCPM se Kota Jogja Te r s a m p a i ka n nya dakwah Islam secara massif dan terstruktur

Kuantitatif Te r s a m p a i k a y n a informasi tabligh PDPM secara luas

PJ

Afif B.

Diikuti oleh remaja Kang Antok Islam se Kota Jogja & sekitarnya Terdatanya seluruh Afif B. kajian yang ada di PCPM kota Jogja Terdistribusi ke Ust. Aliyyun seluruh masjid Kota Jogja

Program Kerja

Waktu

Kegiatan

Program Bidang Tablig & Pemikiran Keislaman


Pembuatan 1x dalam Pembuatan Akun FB, Akun Sosial kepenguru- Twitter, & Website Media & Web- san site Tabligh Lomba Dakwah Kreatif

Pendataan Kajian PCPM

1x setahun

1x dalam kepengurusan Buletin Jum’at 1x /bulan (dari hasil madrasah Khotib)

Lomba syi’ar Islam dalam format video

Mendata seluruh kajian rutin PCPM se Kota Jogja Menerbitkan bulletin lembaran utk dibagiakan setiap jum’at

Target

Kualitatif Tersampaikan informasi tabligh sesuai tuntunan ajaran Islam dan Muhammadiyah Meningkatkan kreativitas dalam berdakwah Termonitornya jadwal kajian PCPM se Kota Jogja Te r s a m p a i ka n nya dakwah Islam secara massif dan terstruktur

Kuantitatif Te r s a m p a i k a y n a informasi tabligh PDPM secara luas

PJ

Afif B.

Diikuti oleh remaja Kang Antok Islam se Kota Jogja & sekitarnya Terdatanya seluruh Afif B. kajian yang ada di PCPM kota Jogja Terdistribusi ke Ust. Aliyyun seluruh masjid Kota Jogja

43

44

II.H

PROGRAM BIDANG HIKMAH, KEBIJAKANN PUBLIK DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA



Program Kerja Kegiatan Partisipasi Penolakan Privatiasi Kampanye Penolakan Privatisasi Air melalui Sosmed Air Bermitra dengan Majelis Lingkungan Hidup, PD, PW dan PP Sosialisai Penjagaan Air dan Bentuk-bentuk Privatisasi Air Gerakan Mengawal identitas Yo- Kajian tentang Budaya dan Penjagaan Pusaka Kota Yogyakarta gyakarta sebagai Kota Budaya Kampanye anti Vandalisme ke pemuda dan Pelajar Kota Gerakan Merespon issu-issu Diskusi Publik terkait Isu-isu strategis Kota Yogyakarta Strategis Kota Yogyakarta Diskusi Terkait Kabijakan Tata Ruang Kota Yogyakarta Riset Respon kepuasan masyarakat terhadap pemkot dalam menjaga Yogyakarta sebagai kota pusaka Konsolidasi Organisasi Vertikal Rapat Bidang HKP PD PM Kota dan Horizontal Rapat HKP dengan Cabang Terkait Suatu Issu Rapat Bidang HKP PD PM Kota dengan Wilayah

II.I

PROGRAM BIDANG SENI, BUDAYA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Program Bidang Seni, Budaya, Olahraga & Pariwisata


A. VISI Menciptakan & mengembangkan seni budaya yang bernapaskan Islam & mencerahkan akal budi manusia sebagai makhluk yang berakhlak mulia. Menggali potensi untuk meraih prestasi pariwisata yang bedaya guna. Membangun kesadaran olah raga menuju manusia yang sehat jasmani & Rohani. B. RINCIAN PROGRAM 1 PERIODE

Program Kerja Tujuan Kesadaran Olah Raga Menumbuh rasa berolah Pemuda raga di kalangan pemuda Muhammadiyah Menciptakan & Men- Menciptakan & Mengemgem-bangkan apresia- bangkan apresiasi kessi kesenian, pariwisata enian pariwisata yang yang islami & member- islami & memberikan ikan nuansa ahlak mulia nuansa akhlak mulia Sosialisasi tentang UUD Mempopulerkan keiskeistimewaan timewaan Yogyakarta

45

Seni Budaya

Mengenalkan budaya

Indikator Kegiatan Keberhasilan hidup sehat Cek Kesehatan, Jalan – jalan, dikalangan pemuda Sepeda gembira, Futsal, Dst. Terbentuknya wisata di PDPM

pemandu Diklat Pemandu Wisata, Lomba Drum Band / Paduan Suara

Pemuda mengenal keis- SEMINAR timewaan budaya Yogyakarta kesenian Terbentuknya sebuah ko- Karawitan. Seni musik munitas kesenian



Program Kerja Jambore Nasional Pendataan Minat Bakat

Tujuan Mengenalkan budaya olah raga melewati games Memfasilitasi Pemuda Di Kota Yogayakarta, Yang mempunyai bakat terpendam

Indikator Kegiatan Keberhasilan & mendidik Game outbond. jiwa berolah raga masa lampau Menumbuhkan kreatifitas Melakukan Pendataan Cabang di kalangan PM

II.J

PROGRAM BIDANG KOKAMA & SAR

Program Kerja

Program Bidang KOKAM & SAR


Inventarisasi Barang dan Anggota

Silaturrahim KOKAM

Target Kualitatif Mendata barang untuk kegia- KOKAM Kota memiliki tan KOKAM daftar barang yang dibukukan sebagai barang penunjang kegiatan KOKAM Mendata anggota KOKAM KOKAM Kota memiliki diseluruh Cabang daftar anggota diseluruh cabang Silaturrahim KOKAM Bejalannya komunikasi diseluruh Cabang dan koordinasi dengan semua Cabang Kegiatan

Kuantitatif Mei 2015

Mei-Juli 2015 2 Bulan 1 x

Andre

Rencana Biaya (Rp) 100.000

Dika

200.000

Ma'ruf

250.000

PJ

47

48

Program Kerja



Peningkatan Kualitas Anggota KOKAM

Peningkatan Kuantitas Anggota KOKAM

Target Kualitatif Kuantitatif Pembentukan Pasukan Inti Terbentuknya pasukan Jan-16 KOKAM Kota : yang memiliki banyak 1. Latihan Beladiri Semi ketangkasan Militer 2. Latihan Dasar SAR Pembentukan Instruktur KO- Memiliki Tim instruk- Des 2015 KAM Kota tur Daerah Instruktur 1. Perekrutan calon in- memiliki dan menguasai struktur materi dasar dan materi 2. Pelatihan materi dasar lanjut Ke Instrukturan 3. Pelatihan materi lanjut Melaksanakan DIKSAR KO- Bertambahnya anggo- Des 2015 KAM PH/anggota PDPM Kota ta KOKAM yang sudah memiliki kemampuan dasar Kegiatan

Damar

Rencana Biaya (Rp) 4.000.000

Pramudya

8.000.000

Ariaji

10.000.000

PJ

Target Kualitatif Pembentukan Penyusunan Kurikulum Tersusun kurikuum yang KOKAM SMA sejalan dengan program SMK sekolah Koordinasi dengan sekolah Terjalin komunikasi dan terkait koordinasi dengan pihak sekolah Pendampingan Pendampingan dilakukan oleh instruktur yang sudah ada Atributisasi Penyeragaman Pakaian PDL Anggota memiliki pakaian PDL

Program Kerja

Kegiatan

Kuantitatif Mei 2015

Rencana Biaya (Rp) Pramudya 500.000 PJ

Program Bidang KOKAM & SAR


Mei 2015

Ma'ruf

300.000

Mei 2015

Damar

500.000

2015-2017

Andre

50 Juta

49

BAGIAN III Wawasan

BERJAMAAH JAGA KOTA PUSAKA JOGJA : SEBUAH MODEL GERAKAN KEBUDAYAAN PEMUDA MUHAMMADIYAH DI PERKOTAAN Ghifari Yuristiadhi Ketua PDPM Kota Yogyakarta 2014 -2018 Sejak kelahirannya, Muhammadiyah menjadi organisasi yang urbanized, berkarakter kekotaan. Selain karena lokasi kelahirannya di perkotaan Jawa (Yogyakarta), orang-orang yang terlibat di dalamnya juga mengusung konsep-konsep yang “melampaui zaman”. Hadirnya polikliniek, armen-huis (rumah miskin) dan weeshuis (rumah yatim) milik Muhammadiyah di bawah bagian PKO pada kurun 1923-1931 adalah hasil karya anak muda Muhammadiyah. Soedjak, Ketua Bagian PKO pertama mendirikan polikliniek di usia 41 tahun (lahir 1882). Sedangkan rekan-rekannya yang lain di bagian PKO berusia di bawahnya. Pada perkembangannya, pada 1932 Hoofdbestuur Muhamamdiyah Bagian Pemuda resmi dilepas menjadi sebuah organisasi yang otonom bernama Pemuda Muhammadiyah. Momentum inilah yang membuka gerbang gerakan anak muda Muhammadiyah (bersama Nasyiatul Aisyiyah yang terbentuk setahun sebelumnya). Dalam perjalannya, Pemuda Muhammadiyah yang kini berusia 82 tahun telah membentuk struktur kepemimpinan seperti halnya di Muhammadiyah, mulai pusat hingga ranting (meskipun di luar Jawa persebaran ranting Pemuda Muhammadiyah sangat terbatas). Namun patut disayangkan, seiring berjalannya waktu, Pemuda Muhammadiyah seakan kehabisan inisiatif gerakan. Memasuki masa Orde Baru, seiring konstelasi politik yang bergulir, patut disayangkan, Pemuda WAWASAN

Berjamaah Jaga Kota Pusaka Jogja : Sebuah Model Gerakan Kebudayaan PM di Perkotaan

53

Muhammadiyah tidak ada bedanya dengan organisasi kepemudaan lain yang mulai tergerus kepentingan politik para elitnya. Tidak sedikit para elit Pemuda Muhammadiyah terutama di tingkat pusat yang hanya menjadikan Pemuda Muhammadiyah sebagai batu loncatan politik. Tidak sedikit setelah menjabat sebagai Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah kemudian menjadi kader partai plat merah, Golkar. Gerusan dan tarikan politik itu semakin kuat sehingga Pemuda Muhammadiyah sering kali tak berdaya dengan politisasi organisasi yang dilakukan para elitnya. Hal tersebut berjalan hingga saat ini dengan varian politisasi organisasi dan partai politik yang dituju oleh para elit Pemuda Muhamamdiyah tersebut. Itulah mengapa hingga Muktamar Pemuda Muhammadiyah ke-XVI di Padang yang lalu, isu politisasi organisasi yang berpangkal dari politik uang (baca: politik tiket yang konon dari elit partai tertentu) masih muncul. Sebenarnya masih ada pilihan lain dari para pimpinan Pemuda Muhammadiyah di berbagai struktur kepemimpinan untuk mengembalikan spirit gerakan Pemuda Muhammadiyah dibandingkan hanya melulu menjadi batu loncatan politik. Jika merujuk pada tujuan Pemuda Muhammadiyah yakni menghimpun, membina dan menggerakkan potensi pemuda Islam demi terwujudnya kader persyarikatan, kader umat dan kader bangsa dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah, maka seharusnya Pemuda Muhammadiyah bisa bergerak dengan menghadirkan “nalar baru gerakan Pemuda Muhammadiyah”. Nalar baru gerakan itu bisa dibangun dengan mengangkat satu itu spesifik yang cukup dikuasai oleh pimpinan dan menjadi gerakan bersama yang berjejaring. Apa yang ditawarkan Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Periode 2014-2018 dengan mengangkat isu pemberantasan korupsi dengan gerakan #BerjamaahMelawanKorupsi seharusnya bisa menjadi inspirasi. Pemilihan isu tersebut sangat tepat untuk Pemuda Muhammadiyah di tingkat pusat seiring masih cukup tingginya angka korupsi dan terus menghangatnya isu pemberantasan korupsi yang melibatkan banyak instansi di tingkat pusat. Lalu bagaimana dengan gerakan serupa di tingkat daerah?

54



Seharusnya setiap pimpinan Pemuda Muhammadiyah di tingkat daerah bisa merespon isu-isu yang paling aktual di Kota/Kabupatennya. Isu tersebut dikemas dalam sebuah desain gerakan yang terinternalisasi dalam setiap program kerja masing-masing bidang pimpinan yang ada. Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta Periode 20142018 mencoba mendesain gerakan #BerjamaahJagaKotaPusakaJogja. Gerakan kebudayaan ini mencoba mendengungkan isu-isu di seputar status Kota Pusaka yang melekat pada Kota Yogyakarta sejak 2012 dan status Keistimewaan yang tersemat pada Propinsi D.I. Yogyakarta. Gerakan ini akan mencoba mengawal isu-isu kebijakan publik, tata kota, kebudayaan dan heritage, kehidupan keagamaan masyarakat dan hal-hal lain yang termaktub dalam poin-poin Keistimewaan Yogyakarta dalam UU No, 13 Tahun 2012. Bentuk-bentuk produk gerakan yang akan disajikan antara lain advokasi, diskusi, tulisan ataupun kampanyekampanye penjagaan benda cagar budaya baik yang tangible ataupun intangible di berbagai media: surat kabar, majalah, televisi, foto, web blog, spanduk, dll. Implementasi gerakan #BerjamaahJagaKotaPusakaJogja dalam program kerja masing-masing bidang antara lain : 1) Bidang Tabligh dan Pemikiran Islam, menjaga keislaman kader dan generasi muda Islam di Yogyakarta baik fikriyah dan amaliyah sebagai representasi budaya religius yang menjadi roh keistimewaan Yogyakarta. 2) Bidang Kader dan Pengembangan Cabang, Ranting dan Remaja Masjid, membangun kesadaran kader baik di cabang, ranting maupun remaja masjid mempunyai kapasitas pengetahuan yang cukup atas kebudayaan baik tangible maupun intangible di Yogyakarta. Diharapkan dengan pengetahuan yang dimiliki, seorang kader mempunyai rasa memiliki dan cinta atas kotanya dan bisa memberi masukan yang dianggap perlu untuk kemajuan kotanya. 3) Bidang Seni, Budaya, Pariwisata dan Olahraga, menyelenggarakan event berbasis budaya Islam yang menjadi “budaya tanding” dari event kebudayaan yang terlanjur tercerabut dari keislaman yang menjadi core dari kebudayaan di wilayah Kasultanan Yogyakarta dan dibalut sebagai event pariwisata tahunan di Yogyakarta. 4) Bidang Hikmah, Kebijakan Publik dan Hubungan antar Lembaga, WAWASAN


55

membangun komunikasi yang baik dan produktif dengan stake holder kebudayaan dan keistimewaan Yogyakarta sehingga tetap bida memberikan kontribusi pemikiran maupun partisipasi yang utuh dari Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta dalam rangka mengawal wacana-wacana kebudayaan di birokrasi pemerintahan. 5) Bidang Ekonomi, Kewirausahaan dan Pelayanan Masyarakat, menggerakkan kegiatan kewirausahaan yang menjadi ciri masyarakat Islam di Yogyakarta sejak awal abad XX sehingga dapat memberdayakan kader maupun masyarakat sekitar. Diharapkan dengan berjalannya kegiatan ekonomi kader berbasis cabang dan daerah dapat menjadikan kader sebagai warga Jogja Istimewa yang mandiri dan gagah menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan gagah. Selain itu secara kontinyu juga menyelenggarakan kegiatankegiatan pelayanan yang “inklusif” kepada komunitas-komunitas yang selama ini belum terlalu tersentuh dakwah persyarikatan Muhammadiyah maupun Pemuda Muhammadiyah. 6) Bidang KOKAM dan SAR, membangun jiwa kepedulian dan empati atas musibah yang menimpa orang lain, yang juga menjadi bagian dari kebudayaan luhur Jawa, pada diri kader Pemuda Muhammadiyah sehingga selalu siap sedia terjun dalam kedaruratan dan kebencanaan. 7) Bidang Organisasi dan Keanggotaan yang selalu membangun data base potensi kader baik di cabang maupun di daerah dalam rangka mengadakan pemetaan yang dibutuhkan untuk menjalankan program-program bidang lain dalam Pemuda Muhammadiyah. Sejak digulirkannya konsep Dakwah Kultural pada Tanwir di Bali tahun 2002 silam, sebagian warga persyarikatan Muhammadiyah gundah dan mulai dirundung ketakutan. Apakah Muhammadiyah harus kembali menelan ludahnya sendiri dengan mengakomodir ekspresi-ekspresi kebudayaan yang sering kali dikatakan warganya sebagai bentuk Tahayul, Bid’ah dan Churofat (TBC). Namun, seruan dakwah kultural tersebut tampak disambut dengan baik oleh pimpinan persyarikatan Muhammadiyah di daerah dengan menggelar berbagai event kebudayaan yang tetap berdimensi dakwah keislaman, seperti pentas kesenian, wayang, ketoprak bahkan teater. Pimpinan Daerah

56



Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta juga harus mengambil peran dalam Dakwah Kultural ini dengan gerakan kebudayaan #BerjamaahJagaKotaPusakaJogja yang akan diusungnya dalam periode ini. Jika benar-benar berjalan dengan baik, model gerakan Pemuda Muhammadiyah ini bisa menjadi inspirasi Pemuda Muhammadiyah di daerah lain untuk mencoba membuat gerakan dengan satu concern issue sesuai dengan yang berkembang di Kota / Kabupatennya masingmasing. Hal ini diharapkan dapat memecah kebekuan gerakan Pemuda Muhammadiyah yang selama ini (mungkin) hanya menjadi event organizer yang menyelenggarakan satu acara ke acara yang lain tanpa sebuah korelasi dan kesinambungan yang terukur. Fastabiqul khairaat.

WAWASAN


57

IKRAR BERJAMAAH JAGA KOTA PUSAKA Kami Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta berkomitmen turut menjaga Kota Pusaka Yogyakarta dengan :

1. Turut menyosialisasikan dan aktif dalam penjagaan warisan budaya benda dan tak benda di Kota Yogyakarta. 2. Meningkatkan kepedulian dan turut memberikan saran kepada Pemerintah Kota Yogyakarta atas pembangunan fisik, tata kota dan sosial masyarakat Kota Yogyakarta. 3. Menjadi mitra Pemerintah Kota Yogyakarta dalam sosialisasi kampanye anti-narkoba, minuman keras, pornografi dan tawuran pelajar.

Semoga Allah Swt mengizinkan dan meridhoi apa yang kami ikrarkan dan cita-citakan. Amiin.

Diikrarkan oleh seluruh Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta Pada tanggal 26 Maret 2015 Yang bertepatan dengan prosesi pelantikan Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta Periode 2014 - 2015 Di Serambi Masjid Gede Kauman Yogyakarta

58



BAGIAN IV

Profil Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta Periode 2014 - 2018

IV.A

SURAT KEPUTUSAN PELANTIKAN PIMPINAN DAERAH PEMUDA MUHAMMADIYAH KOTA YOGYAKARTA PERIODE 2014 - 2018

Berikut Salinan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang penetapan susunan personalia Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta Periode 2014 – 2018 yang disalin oleh Farid Zuhdi (Sekretaris II Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta) : PIMPINAN WILAYAH

PEMUDA MUHAMMADIYAH DAERAH ISTIMEWA

Jln. Gedong Kuning 130B, Yogyakarta HP. 08122743238 / 087839092998; E Mail : [email protected]

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN WILAYAH PEMUDA MUHAMAMDIYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nomor : 1.5/020/1436 Tentang : PENETAPAN SUSUNAN PERSONALIA PIMPINAN DAERAH PEMUDA MUHAMMADIYAH KOTA YOGYAKARTA PERIODE 2014 - 2018 Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, setelah : Menimbang : 1. Bahwa untuk terlaksananya program kerja Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta maka dipandang perlu melakukan penetapan personalia Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta periode 2014 – 2018. 2. Bahwa nama – nama yang diusulkan dipandang cakap untuk menjalankan tugas – tugas yang telah ditetapkan gerakan. Mengingat : 1. Anggaran Dasar Pemuda Muhammadiyah. 2. Anggaran Rumah Tangga Pemuda Muhammadiyah. Menimbang : 1. Hasil Musyawarah Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta yang diselenggarakan pada 31 Januari – 1 Februari 2015 di Yogyakarta. 2. Rapat formatur Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta pada tanggal 4, 11, 18, dan 25 Februari 2015 PROFIL PDPM KOTA YOGYAKARTA 2014 - 2018

SK Pelantikan PDPM Kota Yogyakarta

61

di Yogyaakrta. 3. Surat Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta No. 1.5/160/1436 tanggal 22 Maret 2015 tentang permohonan pengesahan Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta periode 2014 – 2018. MEMUTUSKAN Menetapkan Pertama

: Menetapkan Ghifari Yuristhiadi, S.S sebagai Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta periode 2014 – 2018. Kedua : Menetapkan susunan personalia Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta sebagaimana dalam lampiran. Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak dan kewajiban untuk menjalankan tugas – tugas kepemimpinan. Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Fastabiqul Khairaat Ditetapkan di : Yogyakarta Pada tanggal : 5 Jumadil Akhir 1436 H 26 Maret 2015 M Ketua Umum

Sekretaris Umum

dto

dto

Iwan Setiawan, M.Si NBM. 926.258

Iwan Triyanto, S.Pd.I NBM. 939.410

Tembusan Kepada : Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan ditembuskan 1. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta

62



PIMPINAN WILAYAH

PEMUDA MUHAMMADIYAH DAERAH ISTIMEWA

Jln. Gedong Kuning 130B, Yogyakarta HP. 08122743238 / 087839092998; E Mail : [email protected]

Lampiran Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1.5/020/1436 Tanggal : 5 Jumadal Akhir 1436 H / 26 Maret 2015 M Tentang : Penetapan Susunan Personalia Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta Periode 2014 – 2018 Ketua Umum Sekretaris Umum Sekretaris I Sekretaris II Bendahara I Bendahara II

: : : : : :

Pemuda

Ghifari Yuristiadhi, S.S Muhammad Rifqi Rifai, S.Si Afidz Nurrahman, S.Pd.I Farid Zuhdi Anang Amiruddin Nugroho Nur Rahman

Ketua Bidang Tabligh dan Pemikiran Islam Sekretaris Bidang Tabligh dan Pemikiran Islam Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan

: Sholahuddin Zuhri : Afif Bimantara, S.Kom, M.Kom : Muhammad Zeni Rochmatullah Ilyas : Zulfan Nur Aziz

Sekretaris Bidang Organisasi dan Keanggotaan Ketua Bidang Perkaderan – Pemberdayaan Cabang, Ranting dan Remaja Masjid : Khairul Anwar, S.Sos.I Sekretaris Bidang Perkaderan - Pemberdayaan Cabang, Ranting dan Remaja Masjid : drh. Imam Abror Ketua Bidang Ekonomi, Kewirausahaan dan Pelayanan Masyarakat : Jamaluddin Hakim Sekretaris Bidang Ekonomi, Kewirausahaan dan Pelayanan Masyarakat : Yuko Yudanto Priyo Hutomo Ketua Bidang Seni, Budaya, Pariwisata dan Olahraga : Ilvan Rio Aryandi Sekretaris Bidang Seni, Budaya, Pariwisata dan Olahraga : Riski Yunanto Ketua Bidang Hikmah, Kebijakan Publik dan Hubungan Antar Lembaga : Yogi Jatmikanto, S.IP. PROFIL PDPM KOTA YOGYAKARTA 2014 - 2018


63

Sekretaris Bidang Hikmah, Kebijakan Publik dan Hubungan Antar Lembaga : Erizal, S.Th.I Ketua Bidang KOKAM dan SAR (Danops) : Ma’ruf Nur Ahmad Sekretaris I Bidang KOKAM dan SAR (Pasukan) : Damar Norman Asmara, S.Sos Sekretaris II Bidang KOKAM dan SAR (Diklat) : Pramudya Ananto Susilo, ST. Sekretaris III Bidang KOKAM dan SAR (Logistik & Inventaris) : Andre Nurcahyo Ditetapkan di : Yogyakarta Pada tanggal : 5 Jumadil Akhir 1436 H 26 Maret 2015 M

64

Ketua Umum

Sekretaris Umum

dto

dto

Iwan Setiawan, M.Si NBM. 926.258

Iwan Triyanto, S.Pd.I NBM. 939.410



PIMPINAN DAERAH



SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN DAERAH PEMUDA MUHAMMADIYAH KOTA YOGYAKARTA Nomor : 1.5/001/1436 Tentang : PENETAPAN SUSUNAN PERSONALIA PIMPINAN DAN ANGGOTA BIDANG PIMPINAN DAERAH PEMUDA MUHAMMADIYAH KOTA YOGYAKARTA Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta, setelah : Memperhatikan : 1. Keputusan Musyawarah Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta pada tanggal 11 Rabiul Awwal 1436 H bertepatan dengan 1 Februari 2015 M di SD Muhammadiyah Sukonandi Yogyakarta. 2. Hasil pemilihan ketua dan anggota formatur di Musyda PDPM Kota Yogyakarta periode 2014 – 2018. 3. Rapat formatur tanggal 4, 11, 18 dan 25 Februari 2015 di Kantor PDM Kota Yogyakarta . 4. Rapat formatur diperluas tanggal 7 Jumadil Ula 1436 H yang bertepatan dengan tanggal 26 Februari 2015 M tentang penetapan Personalia Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta periode 2014 – 2018. Mengingat : 1. Anggaran Dasar Pemuda Muhammadiyah. 2. Anggaran Rumah Tangga Pemuda Muhammadiyah. Menimbang : 1. Bahwa untuk terlaksananya Program Kerja Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta, maka dipandang perlu melakukan penetapan personalia Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta Periode 2014 – 2018. 2. Bahwa nama – nama yang disusulkan telah dipandang mampu dan cakap untuk menjalankan tugas – tugas yang telah ditetapkan gerakan. MEMUTUSKAN PROFIL PDPM KOTA YOGYAKARTA 2014 - 2018


65

Pertama

: Menetapkan nama – nama terlampir sebagai pimpinan dan Anggota Bidang Pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta Kedua : Menentapkan susunan personalia Pimpinan dan Anggota Bidang Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta Periode 2014 – 2018 sebagaimana terlampir. Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak dan kewajiban untuk menjalankan tugas – tugas kepemimpinan yang melekat pada jabatannya. Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Fastabiqul Khairaat Ditetapkan di : Yogyakarta Pada tanggal : 5 Jumadil Akhir 1436 H 26 Maret 2015 M

66

Ketua Umum

Sekretaris Umum

dto

dto





PIMPINAN DAERAH



Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta Nomor : 1.5/001/1436 Tanggal : 5 Jumadal Akhir 1436 H / 26 Maret 2015 M Tentang : Penetapan Susunan Personalia Dan Anggota Bidang Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta Periode 2014 - 2018 SUSUNAN PERSONALIA PIMPINAN DAN ANGGOTA BIDANG PIMPINAN DAERAH PEMUDA MUHAMMADIYAH KOTA YOGYAKARTA PERIODE 2014 - 2018 Ketua Umum Sekretaris Umum Sekretaris I Sekretaris II Bendahara I Bendahara II

: : : : : :


Bidang Tabligh dan Pemikiran Islam Ketua : Sholahuddin Zuhri Sekretaris : Afif Bimantara, S.Kom, M.Kom Anggota : Fithri Ariyanto Muhammad As’ad Iqbal Fahri Mukhamad Aliun, S.Pd.I Aulia Abdan Idza Shalla, S.Th.I Tedi Choirul Basyir, S.Pd.I Ahmad Saifuddin Rauf, S.S Bidang Organisasi dan Keanggotaan Ketua : Muhammad Zeni Rochmatullah Ilyas Sekretaris : Zulfan Nur Aziz

PROFIL PDPM KOTA YOGYAKARTA 2014 - 2018


67

Anggota

: Luqman Abdullah Tri Budianto Satria Majid Jatmiko Saifurrahman, S.Fil.I Didik Arifin Bidang Perkaderan – Pemberdayaan Cabang, Ranting dan Remaja Masjid Ketua : Khairul Anwar, S.Sos.I Sekretaris : drh. Imam Abror Anggota : Luqman Rico Khashogi, M.S.I Hanggar Cahyo Nugroho Wahyu Aryo Bondan Cresna Anguila Shidiq, S.S Mohamad Apriyanto, S.Psi Bidang Ekonomi, Kewirausahaan dan Pelayanan Masyarakat Ketua : Jamaluddin Hakim Sekretaris : Yuko Yudanto Priyo Hutomo Anggota : Prima Heradestra Fikri Hajjan Mubarak Fakhruddin Hadi, S.T Noor Cahyadi Yuli Widyawan Muhammad Fajrul Bahri Asgar Risanto Bidang Seni, Budaya, Pariwisata dan Olahraga Ketua : Ilvan Rio Aryandi Sekretaris : Riski Yunanto Anggota : Gunardi Arief Riyadi Hanung Hardoyo, A.Md, S.Par Moch. Iqbal Amrullah Hamid Bidang Hikmah, Kebijakan Publik dan Hubungan Antar Lembaga Ketua : Yogi Jatmikanto, S.IP. Sekretaris : Erizal, S.Th.I Anggota : Choirul Fajri, S.I.Kom, M.A Arif Muhammad Ali Sodikin, S.H.I Kamal Fahmi, S.H Bidang KOKAM dan SAR Ketua (Danops) : Ma’ruf Nur Ahmad

68



Sekretaris I (Pasukan) Sekretaris II (Diklat) Sekretaris III (Logistik & Inventaris) Anggota

: Damar Norman Asmara, S.Sos : Pramudya Ananto Susilo, ST. : Andre Nurcahyo : Ariaji Prasetya Yudha, A.Md Alvian Rizky, S.E Pradika Jiwa Saputra Muhammad Gunawan Sholeh Ditetapkan di : Yogyakarta Pada tanggal : 5 Jumadil Akhir 1436 H 26 Maret 2015 M

Ketua Umum

Sekretaris Umum

dto

dto



PROFIL PDPM KOTA YOGYAKARTA 2014 - 2018


69

IV.B

DAFTAR KONTAK PIMPINAN DAERAH PEMUDA MUHAMMADIYAH KOTA YOGYAKARTA PERIODE 2014 - 2018

Ketua Umum : Sekretaris Umum : Sekretaris I : Sekretaris II : Bendahara I : Bendahara II :


Bidang Tabligh dan Pemikiran Islam Ketua : Sholahuddin Zuhri Sekretaris : Afif Bimantara, S.Kom, M. Anggota : Fithri Ariyanto Muhammad As’ad Iqbal Fahri Mukhamad Aliun, S.Pd.I Aulia Abdan Idza Shalla, S.Th.I Tedi Choirul Basyir, S.Pd.I Ahmad Saifuddin Rauf, S.S

085740079846 085643287125 085643178800 085739960442 085647424024 08562889107

085643746927 085726973850 085643231450 085720095257 085729279454 085725891945 085643147179 085789522798

Bidang Organisasi dan Keanggotaan Ketua : Muhammad Zeni Rochmatullah Ilyas 089675162896 Sekretaris : Zulfan Nur Aziz 085643366543 Anggota : Luqman Abdullah 087836745210 Tri Budianto 085799270939 Satria Majid Jatmiko 085643682586 Saifurrahman, S.Fil.I 08995089179 Didik Arifin 089672313781 Bidang Perkaderan – Pemberdayaan Cabang, Ranting dan Remaja Masjid Ketua : Khairul Anwar, S.Sos.I 085328016824 Sekretaris : drh. Imam Abror 085747597428 Anggota : Luqman Rico Khashogi, M.S.I 085228573205 089620955781 Hanggar Cahyo Nugroho 083867276819 083867725757

70



Wahyu Aryo Bondan Cresna Anguila Shidiq, S.S Mohamad Apriyanto, S.Psi

087839381918 085643456962 085729719751 086729603790

Bidang Ekonomi, Kewirausahaan dan Pelayanan Masyarakat Ketua : Jamaluddin Hakim 085648297338 Sekretaris : Yuko Yudanto Priyo Hutomo 081329240548 Anggota : Prima Heradestra 089617507871 Fikri Hajjan Mubarak 081578000883 Fakhruddin Hadi, S.T 085878799079 Noor Cahyadi Yuli Widyawan 085743668006 Muhammad Fajrul Bahri 081802628814 Asgar Risanto 089692061234 Bidang Seni, Budaya, Pariwisata dan Olahraga Ketua : Ilvan Rio Aryandi 083867725311 Sekretaris : Riski Yunanto 085878991112 Anggota : Gunardi 08994525434 Arief Riyadi Hanung Hardoyo 087739113122 Moch. Iqbal Amrullah 085729886968 Hamid 085640801849 08522972801 Bidang Hikmah, Kebijakan Publik dan Hubungan Antar Lembaga Ketua : Yogi Jatmikanto, S.IP. 08562552678 Sekretaris : Erizal, S.Th.I 085743708021 Anggota : Choirul Fajri, S.I.Kom, M.A 089671901055 Arif Muhammad 085643103008 Ali Sodikin, S.H.I 081328534660 Kamal Fahmi, S.H 085743256678 Bidang KOKAM dan SAR Ketua : Ma’ruf Nur Ahmad 085643432991 Sekretaris I : Damar Norman Asmara, S.Sos 081578888008 Sekretaris II : Pramudya Ananto Susilo, ST. 081578884975 Sekretaris III : Andre Nurcahyo 085729524739 PROFIL PDPM KOTA YOGYAKARTA 2014 - 2018

Daftar Kontak PDPM Kota Yogyakarta

71

Anggota :

Ariaji Prasetya Yudha, A.Md Alvian Rizky, S.E Pradika Jiwa Saputra Muhammad Gunawan Sholeh

087738845898 08562927357 087839788768

BAGIAN V Pedoman Organisasi Pemuda Muhammadiyah

V.A

ANGGARAN DASAR PEMUDA MUHAMMADIYAH MUKADIMAH

(1) Dengan Menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. (2) Segala Puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam. (3) Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. (4) Yang Menguasai hari pembalasan. (5) Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. (6) Tunjukilah kami jalan yang lurus, (7) (yaitu) jalan orang - orang yang telah Engkau anugerahkan ni’mat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat. (QS. Al Fatihah : 1 – 7) Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwasannya Muhammad adalah hamba - Nya dan utusan - Nya. Saya ridha; Bertuhan kepada Allah, ber - Agama kepada Islam dan ber Nabi kepada Muhammad Rasulullah SAW.”

“Adakanlah dari kamu sekalian, golongan yang mengajak kepada ke Islaman, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada keburukan. Mereka itulah golongan orang - orang yang beruntung dan berbahagia”. (QS. Ali Imran : 104)

PEDOMAN ORGANISASI

Anggaran Dasar

75

(13) Kami kisahkan kepadamu (Muhammad) cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda - pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan Kami tambah pula untuk mereka petunjuk. (14) Dan Kami meneguhkan hati mereka diwaktu mereka berdiri, lalu mereka pun berkata, “Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi; kami sekali - kali tidak menyeru Tuhan selain Dia, sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. (QS. Al Kahfi : 13 - 14) Bahwa kemerdekaan dan kebebasan bermasyarakat adalah hak setiap warga negara yang diakui, dijamin dan dilindungi oleh negara sebagaimana yang digariskan dalam Undang - Undang Dasar (UUD) 1945. Oleh karena itu, Pemuda Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi pemuda bangsa Indonesia berhimpun dan bersyarikat guna memperjuangkan dan mengisi kemerdekaan itu dengan senantiasa memperhatikan segala peraturan perundang - undangan yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa Pemuda Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi otonom Muhammadiyah merupakan lembaga perjuangan yang bertujuan menghimpun, membina dan menggerakkan potensi pemuda Islam demi terwujudnya kader persyarikatan, kader ummat dan kader bangsa dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah, maka setiap gerak dan langkahnya harus merupakan perwujudan dari ajaran Islam. Menyadari peran dan fungsi Pemuda Muhammadiyah sebagai pelopor, pelangsung, dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah, maka ia harus mampu menempatkan dirinya sebagai gerakan dakwah amar ma’ruf nahi mungkar, khususnya di kalangan pemuda. Dengan senantiasa meneladani kepribadian Rasulullah, Pemuda Muhammadiyah bertekad untuk menjadi ummat yang terbaik, kepeloporan dalam mewujudkan masyarakat utama dengan semangat menjadikan Islam rahmatan lil’alamin.

76



Dengan bekal iman, ilmu dan akhlaq yang mulia, Pemuda Muhammadiyah berjuang dan beramal untuk mewujudkan keyakinan, bahwa Islamlah satu - satunya yang mampu mengantar ummat manusia dari segala kegelapan menuju kepada kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, dunia dan akhirat. Keyakinan akan kebenaran Islam, akhlak yang mulia dan amalan yang ikhlas, dalam perwujudannya perlu diusahakan dengan tertib, teratur dan disiplin serta penuh kebijaksanaan yang bertanggungjawab, maka dengan nama Allah yang Maha Kuasa, kami Pemuda Muhammadiyah bergerak dengan berpedoman pada Anggaran Dasar sebagai berikut :

BAB I NAMA, IDENTITAS, TEMPAT KEDUDUKAN DAN LAMBANG Pasal 1 Nama, Identitas dan Tempat Kedudukan 1. Organisasi ini bernama Pemuda Muhammadiyah yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 26 Zulhijjah 1350 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 2 Mei 1932 Miladiyah. 2. Pemuda Muhammadiyah adalah organisasi otonom Muhammadiyah, yang merupakan gerakan Islam, dakwah amar ma’ruf nahi munkar, bersumber pada Al - Qur’an dan As - Sunnah. 3. Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia. Pasal 2 Lambang 1. Lambang Pemuda Muhammadiyah adalah setangkai kuncup melati dengan dua daun di atas pita bersemboyan huruf Arab “Fastabiqul Khairat”. 2. Ketentuan tentang arti lambang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN DAN USAHA Pasal 3 Asas Pemuda Muhammadiyah berasas Islam. Pasal 4 Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan Pemuda Muhammadiyah ini adalah menghimpun, membina dan menggerakkan potensi pemuda Islam demi terwujudnya PEDOMAN ORGANISASI

Anggaran Dasar

77

kader Persyarikatan, kader umat dan kader bangsa dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Pasal 5 Usaha 1. Menanamkan kesadaran beragama Islam, memperteguh iman, menertibkan peribadatan dan mempertinggi akhlaq. 2. Memperdalam dan mengembangkan pengkajian ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan untuk mendapatkan kemurnian dan kebenarannya. 3. Meningkatkan harkat, martabat dan kualitas sumberdaya manusia agar berkemampuan tinggi serta berakhlaq mulia. 4. Memperdalam, memajukan dan meningkatkan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Budaya. 5. Membimbing, membina dan menggerakkan anggota guna meningkatkan fungsi dan peran Pemuda Muhammadiyah sebagai kader Persyarikatan, umat dan bangsa dalam menunjang pembanguan manusia seutuhnya menuju terbentuknya masyarakat utama adil dan makmur yang diridhai Allah SWT. 6. Meningkatkan amal shalih dan keperdulian terhadap nilai - nilai kemanusiaan. 7. Memelihara keutuhan bangsa serta berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 8. Memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas. 9. Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. 10. Memelihara, mengembangkan dan mendayagunakan sumberdaya alam dan lingkungan untuk kesejahteraan. 11. Mengembangkan komunikasi, ukhuwah dan kerjasama dalam berbagai bidang dan kalangan masyarakat dalam dan luar negeri. 12. Mengupayakan penegakan hukum, keadilan dan kebenaran serta meningkatkan pembelaan terhadap masyarakat. 13. Segala usaha yang tidak menyalahi ajaran Islam dengan mengindahkan hukum dan falsafah yang berlaku. BAB III KEANGGOTAAN Pasal 6 Anggota 1. Anggota Pemuda Muhammadiyah terdiri dari Anggota Biasa,

78



Anggota Istimewa, Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan. 2. Anggota biasa adalah Pemuda Islam, warga negara Indonesia yang berumur 18 - 40 tahun dan menyetujui Anggaran Dasar gerakan serta bersedia melaksanakan maksud dan tujuan gerakan. 3. Anggota Istimewa adalah mereka yang pernah menjadi anggota biasa yang masih diperlukan oleh organisasi sebagai pimpinan dengan usia maksimal 40 tahun. 4. Anggota luar Biasa adalah alumni Pemuda Muhammadiyah yang tetap setia kepada Pemuda Muhammadiyah dan Muhammadiyah. 5. Anggota Kehormatan adalah orang - orang yang dipandang berjasa mengembangkan Pemuda Muhammadiyah. 6. Hak dan Kewajiban serta peraturan lainnya tentang keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB IV SUSUNAN DAN PENETAPAN ORGANISASI Pasal 7 Susunan Organisasi Organisasi ini bergerak dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tersusun dalam tingkat sebagai berikut : 1. Ranting ialah kesatuan anggota dalam satu tempat atau kawasan. 2. Cabang ialah kesatuan Ranting - Ranting dalam satu tempat atau kecamatan atau di mana Muhammadiyah berada. 3. Daerah ialah kesatuan Cabang - Cabang dalam daerah Kabupaten / Kota. 4. Wilayah ialah kesatuan daerah - daerah dalam propinsi. 5. Pusat ialah kesatuan wilayah - wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 8 Penetapan Organisasi 1. Penetapan Wilayah dan Daerah dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Pusat. 2. Penetapan Cabang dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah. 3. Penetapan Ranting dengan ketentuan luas lingkunganya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah.

PEDOMAN ORGANISASI

Anggaran Dasar

79

1.

2. 3. 4.

5. 6.

1. 2.

3. 4.

1.

BAB V PIMPINAN ORGANISASI Pasal 9 Pimpinan Pusat Pimpinan Pusat adalah Pimpinan tertinggi yang memimpin gerakan secara keseluruhan. Pimpinan Pusat sekurang - kurangnya terdiri dari 13 (tiga belas) orang yang dipilih dan ditetapkan Muktamar dari calon - calon yang diajukan oleh Tanwir dan disahkan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ketua Umum Pimpinan Pusat dipilih secara langsung oleh anggota muktamar dari calon - calon yang diusulkan dan ditetapkan oleh muktamar. Anggota Pimpinan Pusat terpilih menetapkan Sekretaris Jenderal dan diumumkan dalam forum Muktamar. Apabila dipandang perlu, Pimpinan Pusat dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Tanwir. Pimpinan Pusat diwakili oleh Ketua Umum atau salah seorang Ketua bersama - sama Sekretaris Jenderal atau salah seorang Sekretaris, mewakili Pemuda Muhammadiyah untuk tindakan di dalam dan di luar pengadilan. Pasal 10 Pimpinan Wilayah Pimpinan Wilayah memimpin gerakan dalam Wilayahnya dan melaksanakan kebijakan dari Pimpinan Pusat untuk Wilayahnya. Pimpinan Wilayah sekurang - kurangnya terdiri dari 11 (sebelas) orang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat dari calon - calon yang dipilih dalam musyawarah wilayah. Ketua Pimpinan Wilayah dipilih secara langsung oleh anggota musyawarah wilayah dan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat dari calon - calon anggota Pimpinan Wilayah yang telah disahkan oleh Musyawarah Wilayah. Pimpinan Wilayah dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Rapat Pimpinan Wilayah yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Pusat. Pasal 11 Pimpinan Daerah Pimpinan Daerah memimpin gerakan dalam daerahnya dan melaksanakan kebijakan dari Pimpinan diatasnya.

80



2. Pimpinan Daerah sekurang - kurangnya terdiri dari 9 (sembilan) orang ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah dari calon - calon yang dipilih dalam musyawarah daerah. 3. Ketua Pimpinan Daerah dipilih secara langsung oleh anggota musyawarah daerah dan ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah dari calon - calon anggota Pimpinan Daerah yang telah disahkan oleh Musyawarah Daerah. 4. Pimpinan Daerah dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Rapat Pimpinan Daerah yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Wilayah. Pasal 12 Pimpinan Cabang 1. Pimpinan Cabang memimpin gerakan dalam cabangnya dan melaksanakan kebijakan dari Pimpinan di atasnya. 2. Pimpinan Cabang sekurang - kurangnya terdiri dari 7 (tujuh) orang ditetapkan oleh Pimpinan Daerah dari calon - calon yang dipilih dalam musyawarah cabang. 3. Ketua Pimpinan Cabang dipilih secara langsung oleh anggota musyawarah cabang dan ditetapkan oleh Pimpinan Daerah dari calon - calon anggota Pimpinan Cabang yang telah disahkan oleh Musyawarah Cabang. 4. Pimpinan Cabang dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Rapat Pimpinan Cabang yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Daerah. Pasal 13 Pimpinan Ranting 1. Pimpinan Ranting memimpin gerakan dalam rantingnya dan melaksanakan kebijakan dari Pimpinan diatasnya. 2. Pimpinan ranting sekurang - kurangnya terdiri dari 5 (lima) orang ditetapkan oleh Pimpinan Cabang dari calon - calon yang dipilih dalam Musyawarah Ranting. 3. Ketua Pimpinan Ranting dipilih secara langsung oleh anggota musyawarah ranting dan ditetapkan oleh Pimpinan Cabang dari calon - calon anggota Pimpinan Ranting yang telah disahkan oleh Musyawarah Ranting. 4. Pimpinan Ranting dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Rapat Pimpinan Ranting yang kemudian dimintakan PEDOMAN ORGANISASI

Anggaran Dasar

81

1. 2. 3. 1.

2. 3.

1. 2. 3.

4. 1.

ketetapan Pimpinan Cabang. Pasal 14 Pemilihan Anggota Pimpinan Pemilihan anggota Pimpinan dilakukan secara langsung. Anggota Pimpinan terpilih berfungsi sebagai formatur untuk menyusun kelengkapan pimpinan. Syarat ketua umum dan anggota pimpinan serta cara pemilihan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 15 Masa Jabatan Pimpinan Masa jabatan Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang dan pimpinan ranting selama 4 (empat) tahun. Jabatan Ketua Umum Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Wilayah, Ketua Pimpinan Daerah, masing - masing dapat dijabat oleh orang yang sama dua kali masa jabatan berturut - turut. Serah terima jabatan Pimpinan Pusat dilakukan pada saat Muktamar telah menetapkan Pimpinan Pusat baru sedang serah terima jabatan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang dan Pimpinan Ranting dilakukan setelah disahkan oleh pimpinan di atasnya. Pasal 16 Reshuffle Pimpinan Pergantian Pimpinan yang telah habis masa jabatannya, tetap menjalankan tugasnya sampai dilakukan serah terima dengan Pimpinan yang baru. Setiap pergantian Pimpinan harus menjamin adanya peningkatan efisiensi dan penyegaran jalannya kepemimpinan. Reshuffle pimpinan menjadi wewenang Pimpinan bersangkutan dilaksanakan dalam pleno pimpinan dimana menjamin adanya peningkatan efisiensi dan penyegaran jalannya kepemimpinan dan ditetapkan dengan surat keputusan pimpinan pusat / pimpinan di atasnya. Hal - hal lain tentang reshuffle pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 17 Perangkapan Jabatan Perangkapan jabatan dalam Pemuda Muhammadiyah atau Organisasi Otonom Muhammadiyah dan atau organisasi kepemudaan lainnya

82



hanya dapat dibenarkan setelah mendapat izin dari Pimpinan yang bersangkutan. 2. Ketentuan lain tentang perangkapan jabatan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 18 Ketentuan Luar Biasa Dalam hal - hal luar biasa yang terjadi berkenaan dengan ketentuan pada pasal 10 sampai dengan pasal 17, Pimpinan Pusat dapat mengambil ketetapan lain. BAB VI PERMUSYAWARATAN Pasal 19 Muktamar 1. Muktamar adalah permusyawaratan tertinggi dalam Pemuda Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab Pimpinan Pusat. 2. Muktamar diikuti oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah 3. Muktamar diadakan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun. 4. Acara dan ketentuan lain tentang Muktamar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 20 Muktamar Luar Biasa 1. Muktamar Luar Biasa adalah Muktamar yang diselenggarakan apabila keberadaan Pemuda Muhammadiyah terancam atau akan dibubarkan dan atau kekosongan pimpinan yang Tanwir tidak berwenang untuk memutuskan dan tidak dapat ditangguhkan sampai Muktamar berikutnya. 2. Muktamar Luar Biasa diadakan oleh Pimpinan Pusat atas keputusan Tanwir. 3. Ketentuan mengenai Muktamar Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 21 Tanwir 1. Tanwir adalah permusyaratan tertinggi di bawah Muktamar diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab Pimpinan Pusat. 2. Tanwir diikuti oleh Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah. 3. Tanwir diadakan sekurang - kurangnya sekali dalam satu masa PEDOMAN ORGANISASI

Anggaran Dasar

83

jabatan. 4. Acara dan ketentuan lain tentang Tanwir diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 22 Musyawarah Wilayah 1. Musyawarah Wilayah adalah permusyawaratan tertinggi di tingkat wilayah yang diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab Pimpinan Wilayah. 2. Musyawarah Wilayah diikuti oleh Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang. 3. Musyawarah Wilayah diadakan satu kali dalam 4 (empat) tahun. 4. Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Wilayah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 23 Musyawarah Daerah 1. Musyawarah Daerah adalah permusyaratan tertinggi di tingkat daerah diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab Pimpinan Daerah. 2. Musyawarah daerah diikuti oleh Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang dan Pimpinan Ranting. 3. Musyawarah Daerah diadakan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun. 4. Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Daerah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 24 Musyawarah Cabang 1. Musyawarah Cabang adalah permusyawaratan tertinggi di tingkat cabang diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab Pimpinan Cabang. 2. Musyawarah Cabang diikuti oleh Pimpinan Cabang dan Pimpinan Ranting. 3. Musyawarah Cabang diadakan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun. 4. Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 25 Musyawarah Ranting 1. Musyawarah Ranting adalah permusyawaratan tertinggi di tingkat ranting diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab Pimpinan Ranting.

84



2. Musyawarah Ranting diikuti oleh Pimpinan Ranting dan anggota Ranting. 3. Musyawarah Ranting diadakan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun. 4. Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Ranting diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 26 Rapat Pimpinan 1. Rapat Pimpinan ialah permusyawaratan Pimpinan pada tingkat Wilayah sampai dengan Ranting yang berkedudukan di bawah Musyawarah pada masing - masing tingkat. 2. Rapat Pimpinan diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan masing - masing tingkat. 3. Rapat Pimpinan diadakan sekurang - kurangnya sekali dalam satu masa jabatan. 4. Acara dan ketentuan lain mengenai Rapat Pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 27 Rapat Kerja 1. Rapat Kerja ialah rapat yang diadakan untuk membicarakan pelaksanaan keputusan muktamar / musyawarah yang menyangkut program dan jalannya kegiatan organisasi. 2. Rapat Kerja Pimpinan diadakan sekurang - kurangnya satu kali dalam satu tahun. 3. Ketentuan mengenai Rapat Kerja diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 28 Keabsahan dan Keputusan Musyawarah 1. Permusyawaratan dapat berlangsung tanpa memandang jumlah yang hadir, asal yang bersangkutan telah diundang secara sah. 2. Keputusan Permusyawaratan diusahakan diambil berdasarkan suara bulat dan apabila terpaksa dengan pemungutan suara maka putusan dengan suara terbanyak mutlak. 3. Keputusan permusyawaratan tetap berlaku hingga dibatalkan oleh dan atau bertentangan dengan keputusan di atasnya. Pasal 29 Tanfidz 1. Tanfidz adalah pernyataan berlakunya keputusan Muktamar, Tanwir, Musyawarah, dan Rapat yang dilakukan oleh Pimpinan PEDOMAN ORGANISASI

Anggaran Dasar

85

Pemuda Muhammadiyah masing - masing tingkat. 2. Keputusan Muktamar, Tanwir, Musyawarah, dan Rapat berlaku sejak ditanfidzkan oleh Pimpinan Pemuda Muhammadiyah masing - masing tingkatan dengan surat keputusan dan diberitahukan kepada pimpinan Muhammadiyah setingkat. 3. Tanfidz bersifat redaksional, mempertimbangkan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemuda Muhammadiyah. BAB VII KEUANGAN Pasal 30 Pengertian Keuangan dan Kekayaan Pemuda Muhammadiyah adalah semua harta benda yang diperoleh dari sumber yang sah dan halal serta digunakan untuk kepentingan pelaksanaan organisasi. Pasal 31 Sumber Keuangan Pemuda Muhammadiyah diperoleh dari : a. Uang pangkal dan iuran anggota. b. Sumbangan, Infaq, Zakat, wasiat dan hibah. c. Badan Usaha Milik Pemuda Muhammadiyah. d. Sumber - sumber lain yang halal dan tidak mengikat. Pasal 32 Pengelolaan dan Pengawasan Ketentuan mengenai pengelolaan dan pengawasan keuangan dan kekayaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB VIII LAPORAN Pasal 33 Laporan 1. Pimpinan Pemuda Muhammadiyah semua tingkatan wajib membuat laporan perkembangan organisasi, laporan pertanggungjawaban, laporan kebijakan dan keuangan disampaikan kepada permusyawaratan masing - masing tingkat. 2. Ketentuan lain tentang laporan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

86



BAB IX ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 34 Anggaran Rumah Tangga 1. Anggaran Rumah Tangga menjelaskan Anggaran Dasar dan mengatur segala sesuatu yang belum diatur atau belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini. 2. Anggaran Rumah Tangga dibuat oleh Pimpinan Pusat berdasarkan Anggaran Dasar dan disahkan oleh Tanwir. 3. Dalam keadaan yang sangat memerlukan perubahan, Pimpinan Pusat dapat merubah Anggaran Rumah Tangga dan berlaku sampai disahkan oleh Tanwir. BAB X PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 35 Perubahan Anggaran Dasar 1. Anggaran Dasar hanya dapat diubah oleh Muktamar. 2. Perubahan Anggaran Dasar dinyatakan sah apabila diputuskan oleh sekurang - kurangnya dua pertiga dari jumlah peserta Muktamar yang hadir. 3. Rencana perubahan Anggaran Dasar diusulkan oleh Tanwir dan harus sudah tercantum dalam acara Muktamar. BAB XI PEMBUBARAN Pasal 36 Pembubaran Organisasi 1. Pembubaran Pemuda Muhammadiyah menjadi wewenang Muktamar atau Muktamar Luar Biasa Pemuda Muhammadiyah setelah ditetapkan oleh Tanwir Muhammadiyah dengan surat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2. Sesudah Pemuda Muhammadiyah bubar, segala hak miliknya menjadi hak milik persyarikatan Muhammadiyah. BAB XII PENUTUP Pasal 37 Penutup 1. Anggaran Dasar ini merupakan pengganti Anggaran Dasar sebelumnya dan telah disahkan oleh Muktamar Pemuda PEDOMAN ORGANISASI

Anggaran Dasar

87

2.

Muhammadiyah ke XIV di DKI Jakarta pada tanggal 05 - 09 Djumadil Akhir 1431 H bertepatan dengan tanggal 19 - 23 Mei 2010 M, dan dinyatakan mulai berlaku sejak ditanfidzkan. Setelah Anggaran Dasar ini ditetapkan, Anggaran Dasar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 23 Mei 2010

88



V.B

ANGGARAN RUMAH TANGGA PEMUDA MUHAMMADIYAH

BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 Persyaratan Anggota Anggota Pemuda Muhammadiyah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. Warga Negara Indonesia yang beragama Islam 2. Laki - laki yang berumur 18 sampai dengan 40 tahun 3. Menyetujui maksud dan tujuan Gerakan 4. Bersedia mendukung dan melaksanakan usaha - usaha gerakan 5. Mendaftarkan diri pada Pimpinan Pemuda Muhammadiyah setempat. Pasal 2 Tata Cara Menjadi Anggota Tata cara permintaan menjadi anggota diatur sebagai berikut : 1. Mengajukan secara tertulis kepada Pimpinan Daerah dengan mengisi surat isian yang telah ditetapkan disertai kelengkapan syarat - syaratnya melalui Pimpinan Ranting atau Pimpinan Cabang. 2. Pimpinan Daerah meneruskan permintaan tersebut kepada Pimpinan Wilayah yang kemudian menyampaikannya kepada Pimpinan Pusat. 3. Pimpinan Pusat memberikan Kartu Tanda Anggota kepada calon yang telah disetujui melalui Pimpinan Wilayah yang bersangkutan. 4. Bentuk Kartu Tanda Anggota ditetapkan oleh Pimpinan Pusat. Pasal 3 Kewajiban Anggota 1. Taat kepada peraturan - peraturan dan Keputusan - keputusan serta kebijakan organisasi. 2. Menjaga dan mempertahankan kehormatan Gerakan dan menjadi teladan sebagai pemuda muslim. 3. Membayar uang pangkal dan iuran anggota. Pasal 4 Hak Anggota 1. Menyatakan usul dan pendapat kepada pimpinan. 2. Menyampaikan pendapat, memilih dan dipilih dalam suatu permusyawaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PEDOMAN ORGANISASI

Anggaran Rumah Tangga

89

3. Mengikuti setiap kegiatan organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 5 Pemberhentian Anggota Anggota berhenti karena 1. Meninggal dunia. 2. Usianya melebihi 40 tahun, kecuali anggota yang masih tetap menjabat sebagai pimpinan sampai akhir masa jabatannya. 3. Permintaan sendiri. 4. Diberhentikan oleh keputusan Pimpinan Pusat karena melanggar disiplin organisasi dan merusak nama baik Gerakan. Pasal 6 Tata Cara Pemberhentian Anggota 1. Pimpinan Daerah berdasar bukti yang dapat dipertanggung jawabkan mengusulkan pemberhentian anggota kepada Pimpinan Wilayah. 2. Pimpinan Wilayah setelah melakukan penelitian dan penilaian, meneruskan usulan pemberhentian anggota kepada Pimpinan Pusat dengan disertai pertimbangan Pimpinan Wilayah. 3. Pimpinan Pusat setelah menerima usulan pemberhentian anggota, dapat menyetujui atau tidak menyetujui usulan pemberhentian anggota tersebut. 4. Pimpinan Daerah selama menunggu proses pengusulan pemberhentian anggota kepada Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Pusat, dapat melakukan pemberhentian sementara (skorsing) yang berlaku paling lama 6 (enam) bulan. 5. Anggota yang diusulkan pemberhentian keanggotaannya, selama proses pengusulan berlangsung dapat mengajukan surat keberatan kepada Pimpinan Daerah, Pimpinan Wilayah, dan Pimpinan Pusat. BAB II PERANGKAT ORGANISASI Pasal 7 Ranting 1. Ranting merupakan tempat menghimpun, membina, dan menggerakkan amal ibadah anggota - anggotanya serta menyalurkan usahanya, didirikan dengan Surat Keputusan Pimpinan Daerah, atas usul sedikitnya 9 (sembilan) orang anggota di suatu tempat. 2. Permintaan mendirikan Ranting diajukan secara tertulis kepada

90



3. 4.

1. 2.

3.

4.

1. 2.

Pimpinan Daerah atas usul permusyawaratan Cabang atau permufakatan anggota - anggota Ranting yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah setempat, dengan rekomendasi Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah. Pengesahan berdirinya Ranting ditetapkan oleh Pimpinan Daerah dengan persetujuan Pimpinan Ranting Muhammadiyah setempat. Pendirian suatu Ranting yang merupakan pemisahan dari Ranting yang sudah ada dilakukan dengan persetujuan Pimpinan Ranting yang bersangkutan atau atas keputusan Musyawarah Cabang / Rapat Pimpinan tingkat Cabang. Pasal 8 Cabang Cabang adalah tempat pembinaan dan koordinasi Ranting, didirikan dengan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah, atas usul sedikitnya 3 (tiga) Ranting yang telah mempunyai kemampuan berusaha untuk mewujudkan maksud dan tujuan gerakan. Permintaan mendirikan Cabang diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Wilayah atas usul permusyawaratan Daerah atau permufakatan Ranting - Ranting yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah setempat, dengan rekomendasi Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah. Pengesahan berdirinya Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah dengan persetujuan Pimpinan Cabang Muhammadiyah setempat. Pendirian suatu Cabang yang merupakan pemisahan dari Cabang yang sudah ada dilakukan dengan persetujuan Pimpinan Cabang yang bersangkutan atau atas keputusan Musyawarah Daerah / Rapat Pimpinan tingkat Daerah. Pasal 9 Daerah Daerah adalah tempat pembinaan dan koordinasi Cabang, didirikan dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat, atas usul sedikitnya 3 (tiga) Cabang, berada di suatu Kabupaten atau Kota. Permintaan mendirikan Daerah diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Pusat atas usul permusyawaratan Wilayah atau permufakatan Cabang - Cabang yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah setempat, PEDOMAN ORGANISASI


91

dengan rekomendasi Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah. 3. Pengesahan berdirinya Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat dengan persetujuan Pimpinan Daerah Muhammadiyah setempat. 4. Pendirian suatu Daerah yang merupakan pemisahan dari Daerah yang sudah ada dilakukan dengan persetujuan Pimpinan Daerah yang bersangkutan atau atas keputusan Musyawarah Wilayah / Rapat Pimpinan tingkat Wilayah. Pasal 10 Wilayah 1. Wilayah adalah tempat pembinaan dan koordinasi Daerah, didirikan dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat, atas usul sedikitnya 3 (tiga) Daerah, berada di suatu Propinsi. 2. Permintaan mendirikan Wilayah diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Pusat atas usul permusyawaratan Wilayah atau permufakatan Daerah - daerah yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah setempat. 3. Pengesahan berdirinya Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat dengan persetujuan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah setempat. 4. Pendirian suatu Wilayah yang merupakan pemisahan dari Wilayah yang sudah ada dilakukan dengan persetujuan Pimpinan Wilayah yang bersangkutan atau atas keputusan Muktamar / Tanwir Pasal 11 Pusat Pusat adalah induk gerakan yang didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tanggal 26 Dzulhijjah 1350 bertepatan dengan tanggal 2 Mei 1932. BAB III KEWENANGAN ORGANISASI Pasal 12 Pimpinan Pusat 1. Pimpinan Pusat menetapkan kebijakan Gerakan berdasar keputusan Muktamar dan Tanwir, Mentanfidzkan Keputusan Muktamar dan Tanwir serta memimpin dan mengendalikan pelaksanaannya. 2. Pimpinan Pusat membuat pedoman kerja dan pembagian wewenang bagi para anggotanya. 3. Anggota Pimpinan Pusat berdomisili di kota tempat kantor Pimpinan Pusat atau di sekitarnya. 4. Pimpinan Pusat dapat menambah anggotanya sebanyak - banyaknya

92



sejumlah anggota Pimpinan Pusat terpilih. 5. Perubahan susunan anggota Pimpinan Pusat harus melalui persetujuan Tanwir. Apabila perubahan tersebut dilaksanakan pada saat tenggang masa jabatan, maka Pimpinan Pusat wajib mempertanggung - jawabkannya dalam Tanwir. 6. Pimpinan Pusat mengusulkan kepada Tanwir calon pengganti Ketua Umum apabila yang bersangkutan meninggal dunia, berhenti atas permintaan sendiri atau diberhentikan karena melanggar disiplin organisasi atau merusak nama baik gerakan. Selama menunggu ketetapan Tanwir, Ketua Umum Pimpinan Pusat dijabat sementara oleh salah seorang Ketua atas keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat. 7. Ketentuan Tentang Kriteria pelanggaran disiplin organisasi dan merusak nama baik gerakan diatur melalui surat keputusan Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Pasal 13 Pimpinan Wilayah 1. Pimpinan Wilayah menetapkan kebijakan gerakan dalam wilayahnya berdasarkan kebijakan Pimpinan diatasnya, keputusan Musyawarah / Rapat Pimpinan tingkat Wilayah, dan keputusan permusyawaratan di atasnya, mentanfidzkan Keputusan Musyawarah Wilayah dan Rapat Pimpinan tingkat Wilayah, serta memimpin dan mengendalikan pelaksanaannya. 2. Pimpinan Wilayah membuat pedoman kerja dan pembagian wewenang bagi para anggotanya. 3. Anggota Pimpinan Wilayah berdomisili di kota tempat kantor Pimpinan Wilayah atau di sekitarnya. 4. Pimpinan Wilayah dapat menambah anggotanya sebanyak banyaknya sejumlah anggota Pimpinan Wilayah terpilih. 5. Perubahan susunan anggota Pimpinan Wilayah harus melalui persetujuan Rapat Pimpinan tingkat Wilayah. Apabila perubahan tersebut dilaksanakan pada saat tenggang masa jabatan, maka Pimpinan Wilayah wajib mempertanggung - jawabkannya dalam Rapat Pimpinan tingkat Wilayah. 6. Pimpinan Wilayah mengusulkan kepada Rapat Pimpinan tingkat Wilayah calon pengganti Ketua apabila yang bersangkutan meninggal dunia, berhenti atas permintaan sendiri atau diberhentikan karena PEDOMAN ORGANISASI


93

1.

2. 3.

4. 5.

6.

1.

melanggar disiplin organisasi atau merusak nama baik gerakan. Selama menunggu ketetapan Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Wilayah dijabat sementara oleh salah seorang Wakil Ketua atas keputusan Rapat Pleno Pimpinan Wilayah. Pasal 14 Pimpinan Daerah Pimpinan Daerah menetapkan kebijakan gerakan dalam daerahnya berdasarkan kebijakan Pimpinan di atasnya, keputusan Musyawarah / Rapat Pimpinan tingkat Daerah, dan keputusan permusyawaratan di atasnya, mentanfidzkan Keputusan Musyawarah Daerah dan Rapat Pimpinan tingkat Daerah, serta memimpin dan mengendalikan pelaksanaannya. Pimpinan Daerah membuat pedoman kerja dan pembagian wewenang bagi para anggotanya. Anggota Pimpinan Daerah berdomisili di kota tempat kantor Pimpinan Daerah atau di sekitarnya. Pimpinan Daerah dapat menambah anggotanya sebanyak banyaknya sejumlah anggota Pimpinan Daerah terpilih. Perubahan susunan anggota Pimpinan Daerah harus melalui persetujuan Rapat Pimpinan tingkat Daerah. Apabila perubahan tersebut dilaksanakan pada saat tenggang masa jabatan, maka Pimpinan Daerah wajib mempertanggungjawabkannya dalam Rapat Pimpinan tingkat Daerah. Pimpinan Daerah mengusulkan kepada Rapat Pimpinan tingkat Daerah calon pengganti Ketua apabila yang bersangkutan meninggal dunia, berhenti atas permintaan sendiri atau diberhentikan karena melanggar disiplin organisasi atau merusak nama baik gerakan. Selama menunggu ketetapan Pimpinan Wilayah, Ketua Pimpinan Daerah dijabat sementara oleh salah seorang Wakil Ketua atas keputusan Rapat Pleno Pimpinan Daerah. Pasal 15 Pimpinan Cabang Pimpinan Cabang menetapkan kebijakan gerakan dalam daerahnya berdasarkan kebijakan Pimpinan di atasnya, keputusan Musyawarah / Rapat Pimpinan tingkat Cabang, dan keputusan permusyawaratan di atasnya, mentanfidzkan Keputusan Musyawarah Cabang dan Rapat Pimpinan tingkat Cabang, serta memimpin dan mengendalikan

94



pelaksanaannya. 2. Pimpinan Cabang membuat pedoman kerja dan pembagian wewenang bagi para anggotanya. 3. Anggota Pimpinan Cabang berdomisili di Cabangnya. 4. Pimpinan Cabang dapat menambah anggotanya sebanyak banyaknya sejumlah anggota Pimpinan Cabang terpilih. 5. Perubahan susunan anggota Pimpinan Cabang harus melalui persetujuan Rapat Pimpinan tingkat Cabang. Apabila perubahan tersebut dilaksanakan pada saat tenggang masa jabatan, maka Pimpinan Cabang wajib mempertanggungjawabkannya dalam Rapat Pimpinan tingkat Cabang. 6. Pimpinan Cabang mengusulkan kepada Rapat Pimpinan tingkat Cabang calon pengganti Ketua apabila yang bersangkutan meninggal dunia, berhenti atas permintaan sendiri atau diberhentikan karena melanggar disiplin organisasi atau merusak nama baik gerakan. Selama menunggu ketetapan Pimpinan Daerah, Ketua Pimpinan Cabang dijabat sementara oleh salah seorang Wakil Ketua atas keputusan Rapat Pleno Pimpinan Cabang. Pasal 16 Pimpinan Ranting 1. Pimpinan Ranting menetapkan kebijakan gerakan dalam daerahnya berdasarkan kebijakan Pimpinan diatasnya, keputusan Musyawarah / Rapat Pimpinan tingkat Ranting, dan keputusan permusyawaratan di atasnya, mentanfidzkan Keputusan Musyawarah Ranting dan Rapat Pimpinan tingkat Ranting, serta memimpin dan mengendalikan pelaksanaannya. 2. Pimpinan Ranting membuat pedoman kerja dan pembagian wewenang bagi para anggotanya. 3. Anggota Pimpinan Ranting berdomisili di Rantingnya. 4. Pimpinan Ranting dapat menambah anggotanya sebanyak banyaknya sejumlah anggota Pimpinan Ranting terpilih. 5. Perubahan susunan anggota Pimpinan Ranting harus melalui persetujuan Rapat Pimpinan tingkat Ranting. Apabila perubahan tersebut dilaksanakan pada saat tenggang masa jabatan, maka Pimpinan Ranting wajib mempertanggungjawabkannya dalam Rapat Pimpinan tingkat Ranting. 6. Pimpinan Ranting mengusulkan kepada Rapat Pimpinan PEDOMAN ORGANISASI


95

tingkat Ranting calon pengganti Ketua apabila yang bersang kutan meninggal dunia, berhenti atas permintaan sendiri atau diberhentikan karena melanggar disiplin organisasi atau merusak nama baik gerakan. Selama menunggu ketetapan Pimpinan Cabang, Ketua Pimpinan Ranting dijabat oleh salah seorang Wakil Ketua atas keputusan Rapat Pleno Pimpinan Ranting. BAB IV KELENGKAPAN ORGANISASI Pasal 17 Departemen, Lembaga dan Biro 1. Pada setiap Pimpinan dapat dibentuk departemen, lembaga, atau biro sebagai pembantu pimpinan yang jumlah dan departemennya disesuaikan dengan kebutuhan gerakan. 2. Pengesahan anggota Departemen, Lembaga, dan Biro dilakukan oleh Pimpinan gerakan setingkat. 3. Tugas dan kewajiban departemen, lembaga, dan biro diatur oleh Pimpinan gerakan setingkat dengan berpedoman kepada peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat. BAB V PERMUSYAWARATAN Pasal 18 Syarat Anggota Pimpinan 1. Sudah menjadi anggota Pemuda Muhammadiyah sekurang kurangnya 4 tahun untuk Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah, 3 tahun untuk Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang dan 2 tahun untuk Pimpinan Ranting atau pernah menjadi pimpinan organisasi otonom Muhammadiyah setingkat. 2. Telah mengikuti perkaderan formal yang dilakukan oleh pimpinan Pemuda Muhammadiyah atau Ortom setingkat. 3. Menjadi anggota Muhammadiyah dengan bernomor baku Muhammadiyah minimal 1 tahun. 4. Usia kurang dari 40 tahun saat pemilihan berlangsung. 5. Berjiwa islami dan dapat menjadi teladan umat dan gerakan. 6. Mempunyai kemampuan dan kecakapan menjalankan kepemimpinan. 7. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi pimpinan. 8. Setia kepada aqidah, asas serta maksud dan tujuan gerakan. 9. Tidak merangkap jabatan dengan Organisasi Masyarakat dan

96



1. 2. 3. 4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) lain yang sejenis. Pasal 19 Cara Pemilihan Pimpinan Pemilihan Pimpinan dilakukan dalam Muktamar / musyawarah masing - masing tingkat dengan calon yang diajukan oleh Pimpinan setingkat di bawahnya. Khusus Pimpinan Ranting, calon diusulkan oleh anggota Ranting yang bersangkutan. Ketua Umum Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Wilayah, Ketua Pimpinan Daerah, Ketua Pimpinan Cabang, dan Ketua Pimpinan Ranting dipilih oleh anggota Muktamar / musyawarah secara langsung dari calon yang diusulkan. Muktamar / musyawarah memilih formatur yang jumlahnya ditentukan oleh Tata Tertib Pemilihan Muktamar / Musyawarah. Ketua Umum / Ketua Terpilih selaku ketua formatur dibantu anggota Formatur terpilih lainnya bertugas menyusun kepengurusan Selambat - lambatnya satu bulan setelah Muktamar / Musyawarah. Semua kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, sedapat - dapatnya dicapai melalui musyawarah untuk mufakat, jika tidak dicapai mufakat maka kepengurusan disusun berdasarkan pemungutan suara dengan suara terbanyak pada rapat formatur Pasal 20 Ketentuan Pemilihan Pimpinan Segala sesuatu tentang penyelenggaraan pemilihan pimpinan diatur dalam tata tertib pemilihan. Untuk menyelenggarakan pemilihan pimpinan dibentuk panitia pemilihan. Tata tertib Pemilihan dan Panitia Pemilihan Pimpinan Pusat ditetapkan dalam Tanwir, Tata Tertib Pemilihan dan Panitia Pemilihan Pimpinan Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting ditetapkan dalam Rapat Pimpinan masing - masing tingkat, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pemilihan berlangsung. Panitia Pemilihan diangkat untuk sekali pemilihan dan dinyatakan bubar setelah pemilihan selesai. Pimpinan Pusat menyusun pedoman Tata Tertib Pemilihan dan ditetapkan oleh Tanwir

PEDOMAN ORGANISASI


97

Pasal 21 Muktamar 1. Muktamar diadakan atas undangan Pimpinan Pusat. 2. Muktamar memiliki wewenang a. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Pusat tentang i. Kebijaksanaan pimpinan. ii. Organisasi dan Keuangan. iii. Pelaksanaan Keputusan - keputusan Muktamar dan Tanwir. b. Menyusun Program Kerja Gerakan untuk dilaksanakan satu periode kepemimpinan berikutnya. c. Memilih dan Menetapkan Ketua Umum dan formatur Pimpinan Pusat. 3. Pimpinan Pusat bertanggung jawab atas penyelenggaraan Muktamar. 4. Isi dan susunan acara Muktamar ditetapkan Pimpinan Pusat dengan memperhatikan Keputusan Tanwir. 5. Undangan dan Ketentuan - ketentuan umum Muktamar harus sudah dikirimkan Selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan Muktamar. 6. Peserta Muktamar : a. Anggota Muktamar yang terdiri atas i. Anggota Pimpinan Pimpinan Pusat. ii. Ketua dan 3 orang Anggota Pimpinan Wilayah. iii. Ketua dan 1 anggota Pimpinan Daerah b. Wakil Pimpinan Pusat Muhammadiyah. c. Undangan Pimpinan Pusat 7. Hak Berbicara dan Hak Suara. a. Setiap anggota Muktamar berhak menyatakan pendapatnya dan berhak satu suara. b. Selain anggota Muktamar yang menjadi peserta, berhak menyatakan pendapat tetapi tidak mempunyai hak suara. 8. Muktamar dinyatakan sah dan berhak mengambil keputusan dengan tidak memandang jumlah yang hadir asalkan Pimpinan Pusat telah menyampaikan undangan secara sah kepada anggota Muktamar. 9. Keputusan - keputusan Muktamar mulai berlaku setelah ditanfidzkan Pimpinan Pusat dan berlaku sampai ada perubahan atau pembatalan oleh keputusan Muktamar berikutnya.

98



10. Selambat - lambanya 3 (tiga) bulan Pimpinan Pusat harus sudah mentanfidzkan keputusan - keputusan Muktamar tersebut dan mengumumkan kepada anggota Gerakan. 11. Ketentuan tentang pelaksanakan dan tata tertib Muktamar diatur Pimpinan Pusat. 12. Pada waktu berlangsungnya Muktamar dapat diadakan pertemuan dan kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan Gerakan pada umumnya selama tidak menyalahi aqidah, asas dan tujuan Gerakan. Pasal 22 Muktamar Luar Biasa 1. Muktamar Luar Biasa dilakukan untuk membicarakan masalah masalah yang sifatnya luar biasa yang bukan menjadi wewenang Tanwir, sedangkan waktunya tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya Muktamar biasa. 2. Muktamar Luar Biasa dihadiri Anggota Muktamar dan wakil Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pasal 23 Tanwir 1. Tanwir diadakan atas undangan Pimpinan Pusat sedikitnya sekali dalam satu masa jabatan atau permintaan 2 / 3 anggota Tanwir di luar anggota Pimpinan Pusat. 2. Tanwir memiliki wewenang : a. Menilai laporan Pimpinan Pusat. b. Membahas masalah penting yang menyangkut kepentingan gerakan, sedangkan waktunya tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya Muktamar. c. Membahas masalah - masalah yang oleh Muktamar atau menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diserahkan kepada Sidang Tanwir. d. Membahas acara pokok yang akan diajukan dalam Muktamar serta masalah - masalah yang menyangkut dengan penyelenggaraan Muktamar. 3. Pimpinan Pusat bertanggung jawab atas penyelenggaraan Tanwir. 4. Isi dan susunan acara ditentukan Pimpinan Pusat dan diserahkan kepada anggota Tanwir. 5. Undangan dan ketentuan Tanwir Selambat - lambatnya satu bulan sebelumnya sudah dikirim oleh Pimpinan Pusat kepada anggota PEDOMAN ORGANISASI


99

Tanwir. Peserta Tanwir a. Anggota Tanwir yang terdiri dari : i. Anggota Pimpinan Pusat ii. Ketua dan 5 (lima) orang yang terdiri atas 3 orang anggota Pimpinan Wilayah dan 2 orang perwakilan Pimpinan Daerah yang penunjukannya ditentukan oleh Pimpinan Wilayah. b. Wakil Pimpinan Pusat Muhammadiyah c. Undangan Pimpinan Pusat. 7. Ketentuan tentang hak suara dan sahnya Tanwir sebagaimana ketentuan Muktamar. 8. Keputusan - keputusan Tanwir mulai berlaku setelah ditanfidzkan Pimpinan Pusat dan tetap berlaku sampai diubah atau dibatalkan oleh Keputusan Tanwir atau Muktamar berikutnya. 9. Selambat - lambatnya 1 bulan setelah Tanwir, Pimpinan Pusat harus sudah mentanfidzkan Keputusan - keputusan Tanwir tersebut dan mengumumkan kepada anggota Gerakan. 10. Ketentuan - ketentuan tentang Pelaksanaan Tata Tertib Tanwir diatur Pimpinan Pusat. 11. Pada waktu berlangsungnya Tanwir dapat diadakan pertemuan - pertemuan dan kegiatan - kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan Gerakan pada umumnya selama tidak menyalahi aqidah, asas dan tujuan gerakan. Pasal 24 Musyawarah Wilayah 1. Musyawarah Wilayah diadakan atas undangan Pimpinan Wilayah. 2. Musyawarah Wilayah mempunyai wewenang : a. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Wilayah tentang i. Kebijaksanaan Pimpinan Wilayah. ii. Organisasi dan keuangan. iii. Pelaksanaan Keputusan - keputusan Muktamar, Tanwir, Intruksi Pimpinan Pusat dan Keputusan Musyawarah Wilayah dan Rapat Pimpinan tingkat Wilayah. b. Menyusun program kerja gerakan untuk dilaksanakan satu periode kepemimpinan berikutnya. c. Memilih Ketua dan Formatur Pimpinan Wilayah periode berikutnya. 6.

100



3. Pimpinan Wilayah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Musyawarah Wilayah. 4. Isi dan susunan Musyawarah Wilayah ditetapkan Pimpinan Wilayah dengan mempertimbangkan keputusan Rapat Pimpinan tingkat Wilayah. 5. Undangan dan Ketentuan - ketentuan umum Musyawarah Wilayah Selambat - lambatnya 1 bulan sebelum pelaksanaan Musyawarah Wilayah telah dikirimkan kepada anggota musyawarah. 6. Peserta Peserta Musyawarah Wilayah : a. Anggota Musyawarah Wilayah yang terdiri dari : i. Anggota Pimpinan Wilayah. ii. Ketua dan 4 (empat) orang Pimpinan Daerah. iii. Ketua dan 2 (dua) orang Pimpinan Cabang. b. Wakil Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. c. Wakil Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. d. Undangan Pimpinan Wilayah. 7. Ketentuan tentang hak suara dan sahnya keputusan Musyawarah Wilayah sebagaimana ketentuan Muktamar. 8. Tata tertib Musyawarah Wilayah diatur Pimpinan Wilayah dan ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah. 9. Keputusan - keputusan Musyawarah Wilayah mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Wilayah dan tetap berlaku sampai ada perubahan atau pembatalan oleh kepu - tusan Musyawarah Wilayah berikutnya atau keputusan permusyawaratan di atasnya, atau keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah setempat. 10. Selambat - lambatnya 1 bulan Pimpinan Wilayah harus sudah mentanfidzkan dan melaporkan Keputusan - keputusannya kepada Pimpinan Pusat dengan tembusan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan apabila dalam waktu 1 bulan tidak ada penelitian atau perubahan, maka keputusan tersebut dianggap telah disahkan. 11. Pada waktu berlangsungnya Musyawarah Wilayah dapat diadakan pertemuan - pertemuan atau kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan gerakan pada umumnya selama tidak menyalahi aqidah, asas dan tujuan gerakan. PEDOMAN ORGANISASI


101

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7.

8. 9.

Pasal 25 Musyawarah Daerah Musyawarah Daerah diadakan atas undangan Pimpinan Daerah. Musyawarah Daerah mempunyai wewenang : a. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Daerah tentang i. Kebijaksanaan Pimpinan Daerah. ii. Organisasi dan keuangan. iii. Pelaksanaan Keputusan - keputusan Musyawarah Daerah dan Rapat Pimpinan tingkat Daerah, serta keputusan permusyawaratan dan instruksi pimpinan di atasnya. b. Menyusun program kerja gerakan untuk dilaksanakan satu periode kepemimpinan berikutnya. c. Memilih Ketua dan Formatur Pimpinan Daerah periode berikutnya. Pimpinan Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Musyawarah Daerah. Isi dan susunan Musyawarah Daerah ditetapkan Pimpinan Daerah dengan memperhatikan keputusan Rapat Pimpinan tingkat Daerah. Undangan dan Ketentuan - ketentuan umum Musyawarah Daerah Selambat - lambatnya 1 bulan sebelum pelaksanaan Musyawarah Daerah telah dikirimkan kepada anggota musyawarah. Peserta Musyawarah Daerah : a. Anggota Musyawarah Daerah yang terdiri dari : i. Anggota Pimpinan Daerah. ii. Ketua dan 5 (lima) orang Pimpinan Cabang. iii. Ketua dan 2 (dua) orang Pimpinan Ranting. b. Wakil Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah. c. Wakil Pimpinan Daerah Muhammadiyah. d. Undangan Pimpinan Daerah. Ketentuan tentang hak suara dan sahnya keputusan Musyawarah Daerah sebagaimana ketentuan Muktamar. Tata tertib Musyawarah Daerah diatur Pimpinan Daerah dan ditetapkan oleh Musyawarah Daerah. Keputusan - keputusan Musyawarah Daerah mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Daerah dan tetap berlaku sampai ada perubahan atau pembatalan oleh keputusan Musyawarah Daerah berikutnya atau keputusan permusyawaratan di atasnya, atau

102



keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah setempat. 10. Selambat - lambatnya 1 bulan Pimpinan Daerah harus sudah mentanfidzkan dan melaporkan Keputusan - keputusannya kepada Pimpinan Wilayah dengan tembusan kepada Pimpinan Pusat dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan apabila dalam waktu 1 bulan tidak ada penelitian atau perubahan, maka keputusan tersebut dianggap telah disahkan. 11. Pada waktu berlangsungnya Musyawarah Daerah dapat diadakan pertemuan - pertemuan atau kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan gerakan pada umumnya selama tidak menyalahi aqidah, asas dan tujuan Gerakan. Pasal 26 Musyawarah Cabang 1. Musyawarah Cabang diadakan atas undangan Pimpinan Cabang. 2. Musyawarah Cabang mempunyai wewenang : a. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Cabang tentang i. Kebijaksanaan Pimpinan Cabang. ii. Organisasi dan Keuangan. iii. Pelaksanaan Keputusan - keputusan Musyawarah Cabang dan Rapat Pimpinan tingkat Cabang, serta keputusan permusyawaratan dan instruksi pimpinan di atasnya. b. Menyusun program kerja gerakan untuk dilaksanakan satu periode kepemimpinan berikutnya. c. Memilih Ketua dan Formatur Pimpinan Cabang periode berikutnya. 3. Pimpinan Cabang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Musyawarah Cabang. 4. Isi dan susunan Musyawarah Cabang ditetapkan Pimpinan Cabang dengan memperhatikan keputusan Rapat Pimpinan tingkat Cabang. 5. Undangan dan Ketentuan - ketentuan umum Musyawarah Cabang Selambat - lambatnya 1 bulan sebelum pelaksanaan Musyawarah Cabang telah dikirimkan kepada anggota musyawarah. 6. Peserta Peserta Musyawarah Cabang : a. Anggota Musyawarah Cabang yang terdiri dari : i. Anggota Pimpinan Cabang. ii. Ketua dan 7 (tujuh) orang Pimpinan Ranting. b. Wakil Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah. PEDOMAN ORGANISASI


103

c. Wakil Pimpinan Cabang Muhammadiyah. d. Undangan Pimpinan Cabang. 7. Ketentuan tentang hak suara dan sahnya keputusan Musyawarah Cabang sebagaimana ketentuan Muktamar. 8. Tata tertib Musyawarah Cabang diatur Pimpinan Cabang dan ditetapkan oleh Musyawarah Cabang. 9. Keputusan - keputusan Musyawarah Cabang mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Cabang dan tetap berlaku sampai ada perubahan atau pembatalan oleh keputusan Musyawarah Cabang berikutnya atau keputusan permusyawaratan di atasnya, atau keputusan Pimpinan Cabang Muhammadiyah setempat. 10. Selambat - lambatnya 1 bulan Pimpinan Cabang harus sudah mentanfidzkan dan melaporkan Keputusan - keputusannya kepada Pimpinan Daerah dengan tembusan kepada Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan apabila dalam waktu 1 bulan tidak ada penelitian atau perubahan, maka keputusan tersebut dianggap telah disahkan. 11. Pada waktu berlangsungnya Musyawarah Cabang dapat diadakan pertemuan - pertemuan atau kegiatan yang berhu - bungan dengan kepentingan gerakan pada umumnya selama tidak menyalahi aqidah, asas dan tujuan gerakan. Pasal 27 Musyawarah Ranting 1. Musyawarah Ranting diadakan atas undangan Pimpinan Ranting. 2. Musyawarah Ranting mempunyai wewenang : a. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Ranting tentang i. Kebijaksanaan Pimpinan Ranting. ii. Organisasi dan keuangan. iii. Pelaksanaan Keputusan - keputusan Musyawarah Ranting dan Rapat Pimpinan tingkat Ranting, serta keputusan permusyawaratan dan instruksi pimpinan di atasnya. b. Menyusun program kerja gerakan untuk dilaksana kan satu periode kepemimpinan berikutnya. c. Memilih Ketua dan Formatur Pimpinan Ranting periode berikutnya. 3. Pimpinan Ranting bertanggung jawab atas penyelenggaraan Musyawarah Ranting.

104



4. Isi dan susunan Musyawarah Ranting ditetapkan Pimpinan Ranting dengan memperhatikan usulan anggota. 5. Undangan dan Ketentuan - ketentuan umum Musyawarah Ranting Selambat - lambatnya 1 bulan sebelum pelaksanaan Musyawarah Ranting telah dikirimkan kepada anggota musyawarah. 6. Peserta Musyawarah Ranting : a. Anggota Musyawarah Ranting yang terdiri dari : i. Anggota Pimpinan Ranting. ii. Semua anggota Pemuda Muhammadiyah di Ran - ting yang bersangkutan. b. Wakil dari Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah. c. Wakil dari Pimpinan Ranting Muhammadiyah. d. Undangan Pimpinan Ranting. 7. Ketentuan tentang hak suara dan sahnya keputusan Musyawarah Ranting sebagaimana ketentuan Muktamar. 8. Tata tertib Musyawarah Ranting diatur Pimpinan Ranting dan ditetapkan oleh Musyawarah Ranting. 9. Keputusan - keputusan Musyawarah Ranting mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Ranting dan tetap berlaku sampai ada perubahan atau pembatalan oleh keputusan Musyawarah Ranting berikutnya atau keputusan permusya - waratan di atasnya, atau keputusan Pimpinan Ranting Muhammadiyah setempat. 10. Selambat - lambatnya 1 bulan Pimpinan Ranting harus sudah mentanfidzkan dan melaporkan Keputusan - keputusannya kepada Pimpinan Cabang dengan tembusan kepada Pimpinan Daerah dan Pimpinan Ranting Muhammadiyah dan apabila dalam waktu 1 bulan tidak ada penelitian atau perubahan, maka keputusan tersebut dianggap telah disahkan. 11. Pada waktu berlangsungnya Musyawarah Ranting dapat diadakan pertemuan - pertemuan atau kegiatan yang berhu - bungan dengan kepentingan gerakan pada umumnya selama tidak menyalahi aqidah, asas dan tujuan gerakan Pasal 28 Struktur Pimpinan Pemuda Muhammadiyah 1. Struktur Pimpinan Pusat Terdiri dari : Ketua Umum, Ketua - Ketua, Sekretaris Umum, Sekretaris - sekretaris, Bendahara Umum, Bendahara - Bendahara, anggota departemen / lembaga / biro. PEDOMAN ORGANISASI


105

2.

Struktur Pimpinan Wilayah, Daerah, Cabang dan Ranting terdiri dari : Ketua, Wakil - Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil - Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil - Wakil Bendahara, anggota departemen / lembaga / biro. Pasal 29 Rapat Pimpinan 1. Rapat Pimpinan adalah permusyawaratan dalam gerakan pada tingkat Wilayah sampai dengan Ranting yang berkedudukan di bawah Musyawarah masing - masing tingkatan yang diadakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan masing - masing tingkatan untuk membicarakan dan atau memutus - kan kebijakan organisasi. 2. Rapat Pimpinan membicarakan pelaksanaan Keputusan Muktamar atau musyawarah setingkat dan menjabarkan program kerja dalam jangka waktu tertentu serta pendekatan kepada masalah yang berhubungan dengan kesempurnaan tugasnya. 3. Pelaksanaan Rapat Pimpinan. a. Tingkat Wilayah dilaksanakan Pimpinan Wilayah yang dihadiri : i. Anggota Pimpinan Wilayah ii. Ketua dan 4 (empat) orang Pimpinan Daerah. iii. Wakil Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. iv. Undangan Pimpinan Wilayah. b. Tingkat Daerah dilaksanakan Pimpinan Daerah yang dihadiri : i. Anggota Pimpinan Daerah., ii. Ketua dan 4 (empat) orang Pimpinan Cabang., iii. Wakil Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah iv. Undangan Pimpinan Daerah. c. Tingkat Cabang dilaksanakan Pimpinan Cabang yang dihadiri : i. Anggota Pimpinan Cabang ii. Ketua dan 3 (tiga) orang Pimpinan Ranting. iii. Wakil Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah iv. Undangan Pimpinan Cabang. d. Tingkat Ranting dilaksanakan Pimpinan Ranting yang dihadiri : i. Anggota Pimpinan Ranting ii. Seluruh anggota Pemuda Muhammadiyah dalam Ranting yang bersangkutan. iii. Undangan Pimpinan Ranting. 4. Undangan Rapat Pimpinan Selambat - lambatnya 2 minggu sebelum

106



pelaksanaan Rapat Pimpinan telah dikirimkan kepada anggota Rapat Pimpinan. 5. Acara Rapat Pimpinan : a. Laporan Kebijaksanaan Pimpinan b. Masalah mendesak yang tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya Musyawarah. c. Masalah yang oleh Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, atau menurut Musyawarah diserahkan kepada Rapat Pimpinan. d. Masalah yang akan dibicarakan dalam Musyawarah, sebagai pembicaraan pendahuluan. e. Usul - usul. 6. Rapat Pimpinan pada masing - masing tingkatan diadakan sekurang - kurangnya satu kali dalam satu periode masa jabatan. 7. Setiap Anggota Rapat Pimpinan berhak menyatakan pendapatnya dan berhak satu suara, undangan berhak menyatakan pendapatnya tetapi tidak mempunyai hak suara. 8. Tata tertib Rapat Pimpinan dibuat oleh Pimpinan Pelaksana Rapat Pimpinan dan ditetapkan oleh Rapat Pimpinan. 9. Selambat - lambatnya 1 bulan Pelaksana Rapat Pimpinan harus sudah mentanfidzkan dan melaporkan Keputusan - keputusannya kepada Pimpinan di atasnya dengan tembusan kepada Pimpinan Muhammadiyah setingkat dan apabila dalam waktu 1 bulan tidak ada penelitian atau perubahan, maka keputusan tersebut dianggap telah disahkan. 10. Pada waktu berlangsungnya Rapat Pimpinan dapat diadakan pertemuan - pertemuan atau kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan gerakan pada umumnya selama tidak menyalahi aqidah, asas dan tujuan gerakan. Pasal 30 Rapat Kerja 1. Rapat Kerja adalah rapat yang membicarakan tentang teknis pelaksanaan program dan merupakan penjabaran dari keputusan Tanwir untuk Pimpinan Pusat dan Rapat Pimpinan untuk Pimpinan Wilayah sampai Pimpinan Ranting. 2. Rapat Kerja di tingkat Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting dilaksanakan atas undangan masing - masing tingkatan pimpinan. PEDOMAN ORGANISASI


107

3. Rapat Kerja dilaksanakan sewaktu - waktu apabila dianggap perlu, sekurang - kurangnnya setahun sekali. 4. Tata Tertib Rapat Kerja ditentukan oleh pimpinan setingkat. 5. Keputusan Rapat Kerja merupakan landasan pelaksanaan program. Pasal 31 Peserta Rapat Kerja 1. Pelaksanaan Rapat Kerja Pusat dihadiri : a. Anggota Pimpinan Pusat b. Ketua dan 1(satu) orang Pimpinan Wilayah. 2. Pelaksanaan Rapat Kerja Wilayah dihadiri : a. Anggota Pimpinan Wilayah b. Ketua dan 1 (satu) orang Pimpinan Daerah. c. Wakil Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. 3. Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah dihadiri : a. Anggota Pimpinan Daerah b. Ketua dan 1 (satu) orang Pimpinan Cabang. c. Wakil Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah. 4. Pelaksanaan Rapat Kerja Cabang dihadiri : a. Anggota Pimpinan Cabang b. Ketua dan 1 (satu) orang Pimpinan Ranting. c. Wakil Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah. 5. Pelaksanaan Rapat Kerja Ranting dihadiri : a. Anggota Pimpinan Ranting. b. Seluruh Anggota Ranting c. Wakil Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Pasal 32 Keputusan Permusyawaratan 1. Keputusan Muktamar, Tanwir, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, Musyawarah Ranting dan Rapat Pimpinan serta Rapat Kerja diusahakan dengan Musyawarah untuk mufakat. 2. Apabila dilakukan pemungutan suara, maka keputusan diambil melalui suara terbanyak mutlak yakni separuh lebih satu dari yang berhak. 3. Pemungutan suara mengenai perorangan atau masalah yang sangat penting dilakukan secara tertulis dan rahasia. 4. Apabila dalam pemungutan suara terdapat jumlah suara yang sama

108



banyaknya, maka pemungutan suara dapat dilakukan sebanyak tiga kali, dan apabila masih tetap tidak memenuhi syarat untuk mengambil keputusan, maka setelah dilakukan lobying pembicaraan dihentikan tanpa mengambil keputusan. 5. Apabila suatu keputusan telah diambil menurut peraturan yang berlaku dalam Pemuda Muhammadiyah, maka segenap anggota masing - masing wajib menerima keputusan tersebut dengan hati ikhlas dan tawakal kepada Allah Yang Maha Bijaksana. Pasal 33 Pergantian Pimpinan 1. Pergantian Pimpinan Pusat dilakukan dalam Muktamar, sedangkan pergantian Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting dilakukan dalam musyawarah masing masing tingkatan. 2. Setiap pergantian pimpinan harus menjamin penyegaran, regenerasi, dan jalannya roda kepemimpinan. 3. Pimpinan lama tetap menjalankan tugasnya sampai dilakukan serah terima jabatan. 4. Serah terima jabatan pimpinan dan hak milik organisasi harus dilaksanakan Selambat - lambatnya 1 (satu) bulan setelah Muktamar / Musyawarah, dengan disaksikan pimpinan di atasnya dan atau Pimpinan Muhammadiyah setingkat BAB VI RAPAT - RAPAT Pasal 34 Rapat - rapat yang dimaksud adalah rapat rutin organisasi di luar Muktamar, Tanwir, Rapat Pimpinan, dan Rapat Kerja. BAB VII LAPORAN TAHUNAN Pasal 35 1. Semua tingkat pimpinan berkewajiban membuat laporan tahunan masing - masing, meliputi masalah - masalah organisasi, gerakan usaha, keuangan dan kekayaan gerakan. 2. Laporan Pimpinan Pusat diumumkan lewat berita resmi yang kemudian dipertanggungjawabkan dalam Muktamar. 3. Laporan tahunan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting disampaikan dan dipertanggungjawabkan dalam Rapat Pimpinan di tingkat masing PEDOMAN ORGANISASI


109

masing.

1. 2. 3.

4. 5. a. b.

c.

1. 2. 3. 4.

BAB VIII KEUANGAN Pasal 36 Keuangan Gerakan dibiayai bersama oleh Pimpinan Ranting, Pimpinan Cabang, Pimpinan Daerah, Pimpinan Wilayah, dan Pimpinan Pusat. Kepentingan - kepentingan setempat dibiayai oleh gerakan masing - masing yang bersangkutan menurut keputusan rapat di tingkat pimpinan setempat. Jumlah uang pangkal dan uang iuran anggota ditentukan Pimpinan Pusat. Masing - masing tingkat pimpinan mempunyai kas sendiri. Pemeriksaan keuangan. Tiap tahun masing - masing tingkat pimpinan mengadakan pemeriksaan kasnya. Ketentuan tentang pemeriksaan kas diatur oleh peraturan khusus yang dibuat dan ditetapkan Pimpinan Pusat. Hasil pemeriksaan kas Pimpinan Pusat dipertanggungjawabkan dalam Muktamar, untuk Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang dan Pimpinan Ranting dipertanggungjawabkan dalam musyawarah masing - masing. BAB IX KETENTUAN - KETENTUAN LAIN Pasal 37 Perhitungan tahun dimulai 1 Muharram dan berahir pada akhir bulan Dzulhijjah. Perhitungan Milad Pemuda Muhammadiyah ditetapkan tanggal 26 Dzulhijjah. Hal - hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat. Anggaran Rumah Tangga ini digunakan sebagai pengganti Anggaran Rumah Tangga sebelumnya.

Ditetapkan di Pontianak Pada tanggal 21 Mei 2012

110



V.B

PEDOMAN ADMINISTRASI PEMUDA MUHAMMADIYAH BAB I PENDAHULUAN

Wahai orang - orang beriman, jadilah kamu orang yang benar - benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri, atau ibu, bapak, dan kaum kerabatmu. (QS. An - Nisa’ 135) Kata administrasi dalam Al - Qur’an memang tidak kita temukan, yang ada adalah yang berarti mengelola (to manage) atau mengadministrasi. Administrasi merupakan kegiatan sebagai perwujudan proses pengendalian usaha kerjasama sekelompok manusia yang mempergunakan dan mengikutsertakan semua potensi yang tersedia baik personal maupun material secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan sehingga akan lebih memudahkan usaha sekelompok dalam menjalankan pekerjaannya. Proses administrasi menunjukan kegiatan mulai dari membuat keputusan, merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan - kegiatan gerakan, sehingga dituntut adanya kemampuan untuk menumbuh kembangkan kerjasama yang efektif dan efisien. Administrasi bagi gerakan adalah faktor yang paling berarti dalam menentukan tingkat efektifitasd program gerakan, sebab tindakan administrasi mampu menerobos setiap aspek kehidupan gerakan. Tindakan administrasi mempunyai potensi untuk menunjang memajukan dan mengembangkan atau sebaliknya dapat pula menjadi penghambat menjalankan mekanisme organisasi. Dengan semakin kompleknya persoalan organisasi yang dihadapi makin mendorong usaha untuk merinci dan menerapkan prosedur - prosedur administrasi secara sistematis dan praktis dalam pelaksanaannya. Administrasi dalam pandangan Islam adalah merupakan tugas besar yang harus dikerjakan oleh pelaksana - pelaksana organisasi, sebab tanggung jawab yang besar terutama terletak pada Pimpinan. Akibatnya menurut pandangan ajaran Islam berdosa para administrator yang tidak dapat menjalankan fungsi, tanggung jawab maupun wewenang PEDOMAN ORGANISASI

Pedoman Administrasi

111

pelaksanaan administrasi, yang telah diamanatkan oleh umat melalui organisasi. Dengan demikian, hubungan antara organisasi dengan administrasi sebagai sebuah badan atau lembaga yang menjalankan fungsi kerjasama kearah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebagai keseluruhan mulai dari pekerjaan perncanaan, pengorganisasia, pengkoordinasian, motivasi, pengawasan, dan pelaksanaan menjadi satu kegiatan yang saling terkait.

112



BAB II STRUKTUR ORGANISASI DAN MEKANISME KERJA PIMPINAN A. STRUKTUR ORGANISASI Struktur organisasi Pemuda Muhammadiyah :

PEDOMAN ORGANISASI


113

B. PEMBAGIAN KERJA PIMPINAN B.1. Ketua / Ketua Umum 1. Memimpin dan bertanggung jawab terhadap keberadaan, kelangsungan, dan penyelenggaraan gerakan (organisasi) secara keseluruhan, baik kedalam maupun keluar. 2. Bertanggung jawab umum atas kebijakan gerakan berdasarkan ketentuan - ketentuan organisasi dengan tidak meninggalkan sifat kolegial. 3. Dalam kegiatan sehari - hari dibantu oleh sekretaris umum. 4. Bertanggung jawab kepada permusyawaratan tertinggi pada masing - masing tingkat. B.2. Wakil Ketua / Ketua Bidang 1. Mewakili ketua dalam hal ketua berhalangan. 2. Memimpin dan mengelola tugas - tugas gerakan di bidang masing – masing. 3. Penanggung jawab terlaksananya program bidang masing – masing. 4. Melaksanakan fungsi koordinatif dan konsultatif bagi bidang masing – masing. 5. Penanggung jawab atas surat - surat yang berhubungan dengan bidang dan memberi disposisi sesuai bidangnya. 6. Dalam tugas sehari - hari dibantu sekretaris, wakil sekretaris.

B.3. Sekretaris / sekretaris Umum 1. Mewakili Ketua dalam hal ketua berhalangan. 2. Bertanggung jawab dan pemegang kebijakan administrasi organisasi secara umum. 3. Bertanggung jawab sosialisasi kebijakan / keputusan serta monitoring pelaksanaannya. 4. Penandatangan / penanggung jawab surat - surat yang bersifat umum. 5. Dalam tugas sehari - hari dibantu wakil - wakil sekretaris. B.4. Wakil Sekretaris / Sekretaris - Sekretaris 1. Mewakili sekretaris Umum dalam hal berhalangan. 2. Bertanggung jawab persidangan, kegiatan rutin dan insidentil. 3. Penanggung jawab atas tindak lanjut dari surat - surat yang telah dibuat oleh sekretaris umum, dokumentasi kegiatan, pengadaan perlengkapan kesekretariatan.

114



4.

Bertanggung jawab kepada sekretaris umum.

B.5. Bendahara 1. Mewakili ketua dalam hal ketua berhalangan. 2. Bertanggung jawab dan pemegang kebijakan keuangan organisasi secara umum. 3. Bertanggung jawab atas pengadaan dan pengelolaan keuangan. 4. Penanda tangan / penanggung jawab atas surat - surat yang berkaitan dengan keuangan. 5. Bertanggung jawab kepada ketua. B.6. Wakil Bendahara 1. Mewakili bendahara dalam hal bendahara berhalangan. 2. Penanggung jawab harian atau insidental. 3. Pemegang kas dan pembukuan serta tugas - tugas kebendaharaan lainnya. 4. Bertanggung jawab kepada bendahara umum.

B.7. Anggota Departemen 1. Bertanggung jawab kepada ketua bidang masing – masing. 2. Berkewajiban sebagai pelaksana program bidang masing - masing sesuai keputusan permusyawaratan. B.8. Biro / Lembaga Khusus Tugas dan wewenangnya akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan musyawarah. C. PERMUSYAWARATAN

C.1. Tingkat Pusat / Nasional 1. Muktamar Permusyawaratan tertinggi di Pemuda Muhammadiyah sesuai dengan AD/ART dan dalam keadaan tertentu / darurat dapat diselenggarakan Muktamar Luar Biasa. 2. Tanwir Permusyawaratan tertinggi didalam gerakan setelah Muktamar. C.2. Tingkat Wilayah 1. Musyawarah Wilayah Permusyawaratan tertinggi di tingkat wilayah. 2. Rapat Pimpinan Wilayah Permusyawaratan tertinggi ditingkat wilayah setelah musyawarah PEDOMAN ORGANISASI


115

wilayah.

C.3. Tingkat Daerah 1. Musyawarah Daerah Permusyawaratan tertinggi di tingkat daerah. 2. Rapat Pimpinan Daerah Permusyawaratan tertinggi ditingkat daerah setelah musyawarah daerah. C.4. Tingkat Cabang 1. Musyawarah Cabang Permusyawaratan tertinggi di Tingkat cabang. 2. Rapat Pimpinan Cabang Permusyawaratan tertinggi ditingkat cabang setelah musyawarah cabang.

C.5. Tingkat Ranting 1. Musyawarah Ranting Permusyawaratan tertinggi ditingkat ranting. 2. Rapat Pimpinan Ranting Permusyawaratan tertinggi ditingkat ranting setelah musyawarah ranting. D. RAPAT – RAPAT Dilaksanakan oleh semua tingkat Pimpinan, jenis - jenisnya sebagai berikut : 1. Rapat - rapat harian Diselenggarakan satu atau dua minggu sekali. Anggota : Ketua Umum, Wakil Ketua Bidang, Sekretaris Umum, wakil sekretari Bidang, Bendahara, Wakil - Wakil bendahara. 2. Rapat Pleno Diselenggarakan bila diperlukan atau sewaktu - waktu. Anggota : Anggota rapat harian ditambah ketua dan anggota bidang / departemen / Biro 3. Rapat Pleno Diperluas Diselenggarakan satu atau setengah bulan sekali. Anggota : Anggota rapat pleno dityambah siapa saja yang di pandang perlu rapat bidang. 4. Rapat Departemen atau Bidang Diselenggarakan dalam dua minggu sekali atau satu bulan sekali

116



5. 6.

atau sewaktu – waktu. Anggota : ketua dan anggota Departemen. Rapat Kerja Bidang Diselenggarakan satu tahun sekali atau sewaktu - waktu. Anggota : anggota rapat bidang ditambah anggota rapat departemen / bidang. Rapat Khusus Diselenggarakan sewaktu – waktu. Anggota selain point 1 – 5. BAB III

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN A.KESEKRETARIATAN Istilah kesekretariatan yang dimaksud disini adalah aktifitas organisasi yang terkait dengan ketata usahaan dan surat menyurat organisasi. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Pemuda Muhammadiyah dilakukan dengan sistem sentralisasi, yakni segala sesuatu yang menyangkut kegiatan ketatausahaan, baik yang bersifat umum maupun departemen ada dalam satu koordinasi, sekretaris masing - masing departemen ada dalam satu koordinasi, sekretaris masing - masing departemen tidak diperkenankan mengelola ketata usahaan sendiri, sehingga mempermudah pengawasan dan koordinasi semua aktifitas organisasi. B. SURAT MENYURAT

B.1. Kode Indeks Surat

Kode 1

1.1 1.2 1.3

Keterangan Urusan Umum

Permusyawaratan : Muktamar, Tanwir, Musywil, Musyda, Musycab, dll

Acara / Aktifitas : Kunjungan kuliah Wawasan, seminar, sarasehan, dll Laporan Aktifitas : Bulanan, Triwulan, Tahunan, secara menyeluruh PEDOMAN ORGANISASI


117

Kode

Keterangan

1.4

Keanggotaan : Pendaftaran anggota, pengesahan anggota, alumnus dll

1.6

Kepanitiaan : Pembentukan, Pengesahan, Pembubaran Panitia

1.5

Kepemimpinan : Pengesahan Pimpinan, mutasi Pimpinan, Kuasa, Mandat

1.7

Sarana / Prasarana : Inventaris Organisasi, Stempel, Papan Nama

1.8

Lain - lain yang belum tercakup pada point 1.2 s/d 1.7

2

Urusan Perbidang

2.1

Rapat / Sidang khusus Bidang / Departemen / Bagian

2.2

Acara / Aktifitas Perbidang / Departemen / Bagian

2.3

Lain - lain yang belum tercakup pada point 2.1 s/d 2.2

3

Urusan Keuangan

3.1

Keuangan / Dana : Uang Pangkal, Iuaran, Infak, Pimpinan, Donatur, dll.

3.2

Hutang Piutang : Tagihan, tabungan, Simpanan.

3.3

Laporan / Komunikasi : Bulanan, triwulan, semesteran,

3.4

Lain - lain yang belum tercakup pada point 3.1 s/d 3.3.

4

Urusan Konsultasi & Komunikasi

4.1

Dengan Muhammadiyah dan Majelis - majelisnya

4.2

Dengan Ortom - Ortom Muhammadiyah

4.3

Dengan Pemerintah

4.4 4.5

Dengan Instansi Swasta, Ormas Islam, Non Islam Dengan Luar Negeri

B.2. Tata Urutan Penomoran Dalam Surat

Contoh

1.1 / 023 / 1428

118

Keterangan

1.1 : Urusan Permusyawaratan 23 : Nomor urut surat keluar 1428 : Tahun pembuatan surat



Contoh 2.2 / 024 / 1428

Keterangan 2.2 : Aktifitas Bidang / Departemen 24 : Nomor urut surat keluar 1428 : Tahun pembuatan surat

B.3. Bagian Surat Resmi Pemuda Muhammadiyah 1. Kop / kepala surat Lambang melati terletak disebelah kiri atas sejajar dengan tulisan tingkat dan nama organisasi (Pimpinan Pusat / Wilayah / Daerah / Cabang / Ranting Pemuda Muhammadiyah). Untuk Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, Ranting dicantumkan pula Pimpinan satu diatasnya. Dan hanya Pimpinan Pusat yang menggunakan bahasa asing (arab / inggris). Dibawah nama tingkat Pimpinan ditulis alamat sekretariat secara lengkap, lalu diberi garis bawah tebal. 2. Kalimat basmallah Ditulis dibawah garis tebal, bagian tengah surat dengan menggunakan huruf arab. Dalam lampiran surat (bukan merupakan surat itu sendiri) tidak perlu ditulis. 3. Nomor surat, lampiran, perihal Ditulis secara berurutan ditepi kiri, sedikit dibawah. 4. Tanggal, bulan, tahun pembuatan surat Ditulis di bagian kanan sejajar dengan nomor surat, tanpa menuliskan nama tempat dimana surat tersebut dibuat, tanggal pembuatan ada dua macam yakni tanggal hijriyah dibagian atas dan tanggal miladiyah dibagian bawah. Untuk surat keputusan / pengesahan / Instruksi / Mandat / Pedoman / Sertifikat / syahadah ditulis dibagian bawah isi surat sebelah kanan, dijelaskan tempat, dan tanggal ditetapkannya. 5. Alamat surat Ditulis ditepi kiri, tegak lurus dibawah titik dua setelah nomor, lampiran dan perihal. 6. Isi surat. 7. Motto PM FASTABIQUL KHOIROT. Ditulis setelah isi surat dengan huruf kapital. 8. Salam penutup Ditulis setelah motto PM. PEDOMAN ORGANISASI


119

9.

10. 11. 12. 13.

Penanggungjawab surat Terdiri dari Ketua Umum / Wakil Ketua dan Sekretaris Umum / Wakil sekretaris. Stempel / cap organisasi Terletak diantara tanda tangan ketua dan sekretaris. Nama ketua dan sekretariS Di bawah nama dibuat garis dan di ikuti dengan nomor baku Muhammadiyah. Tembusan Jika ada tembusan ditulis dan jika tidak ada tidak ditulis, dalam tembusan tidak boleh ditulis. Catatan : a. Kertas untuk resmi Pemuda Muhammadiyah kertas HVS 70 / 80 gram berwarna putih ukuran folio, dengan warna kop surat biru tua. b. Khusus surat - surat keputusan / pengesahan / syahadah / sertifikat, hanya ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris umum. c. Hal - hal yang berkaitan dengan keuangan, ditandatangi ketua / wakil ketua dan bendahara.

B.4. Mekanisme Surat Menyurat 1. Surat masuk a. Diterima bagian agendaris / petugas sekretaris yang ditunjuk lalu disampaikan pada staf sekretaris untuk diteliti dan diposisi. b. Untuk surat - surat penting yang tidak mungkin sekretaris mengambil kebijakan sendiri, diajukan dan di bicarakan dalam rapat. c. Diserahkan kembali pada petuga untuk diberi agenda surat masuk dan arsip. 2. Surat keluar a. Penyusunan konsep. b. Pengetikan dan penelitian hasil konsep. c. Penandatangan oleh ketua umum dan sekretaris dilanjutkan dengan pembubuhan stempel organisasi. d. Registrasi dalam buku agenda dan buku ekspedisi. e. Penyampaian surat asli dan tembusan kealamat yang dituju dengan jelas dan dengan menggunakan kode pos disertai buku

120



ekspedisi dan atau untuk pengantar tanda terima. f. Penyimpanan surat keluar.

B.5. Tata Kearsipan 1. Klasifikasi arsip a. Arsip surat masuk dan keluar disimpan secara terpisah. b. Penyimpanan surat masuk diklasifikasikan berdasarkan nomor huruf agenda atau berdasarkan atas asal surat yang diterima, menurut wilayah / daerah / cabang / ranting yang mengirim surat mapun masalah / kepentingannya masing - masing. c. Penyimpanan suarat surat keluar. 2. Peminjaman arsip Untuk mencegah hilangnya arsip, surat - surat yang telah disimpan lalu diperlukan lagi untuk dipinjam, hendaknya melalui proses peminjaman dan persetujuan dari bagian arsip, serta perlu diberi batas waktu peminjaman dan pengembalian. 3. Penyusutan arsip Arsip - arsip yang dinilai telah tidak berfungsi (pasif) perlu disusutkan, misalnya dengan penjilidan atau pemusnahan. C. ALAT - ALAT PERLENGKAPAN KANTOR Untuk menunjang kelancaran kegiatan kesekretariatan, diperlukan alat - alat antara lain : 1. Yang berupa kertas : lembar Diposisi, lembar konsep surat, lembar pinjam arsip, lembar kosong, kertas kop surat, sampul surat, dan karbon. 2. Buku - buku pedoman. 3. Stempel organisasi, stempel penanggalan, stempel agenda, stempel perangko berlangganan, stempel alamat dan kotak surat. 4. Meja, kursi dan lemari. 5. Komputer dan printer atau mesin tulis. 6. Perforator, spidol, penggaris, papan nama personalia Pimpinan dengan clipper, dll. D. BUKU - BUKU ORGANISASI

D.1. Buku Agenda Surat Untuk mencatat surat masuk dan keluar, kolom yang diperlukan antara lain : PEDOMAN ORGANISASI


121

1.

2.

Untuk surat masuk : nomor urut, tanggal surat masuk, . nomor surat, pengirim surat, perihal isi surat, keterangan Untuk surat keluar : nomor urut, tanggal surat, nomor surat, alamat penerima yang dituju, perihal isi surat, keterangan.

D.2. Buku Notulen Rapat Untuk mencatat keputusan sidang / hasil rapat, kolom - kolomnya antara lain : 1. Nomor urut. 2. Pokok masalah. 3. Pembahasan masalah. 4. Keputusan / kesimpulan. 5. Keterangan antara lain untuk menuliskan : waktu dan tempat rapat, Pimpinan dan notulen rapat, jumlah peserta yang diundang, dan peserta yang hadir dan lain - lain yang dianggap perlu. D.3. Buku Daftar Hadir rapat Buku daftar hadir setiap rapat sebaiknya berbentuk buku, agar direkomendasikan secara rapi. Buku tersebut memuat : nomor urut, nama lengkap peserta rapat, jabatan dalam organisasi, tanda tangan, dan keterangan, diatas kolom ditulis rapat, waktu dan tempat rapat. D.4. Buku daftar piket harian

D.5. Buku tamu Diisi oleh setiap tamu yang datang disekretariat. Kolom yang diperlukan : nomor urur, waktu (hari, jam), kedatangan tamu, nama lengkap, alamat lengkap rumah atau instansi yang diwakili) tujuan, keperluan, tanda tangan.

D.6. Buku Ekspidisi Untuk mencatat setiap pengiriman surat, antara lain : nomor urut surat, perihal isi surat yang dikirim, tanggal pengeriman, alamat tujuan surat, nama dan tanda tangan penerima, keterangan. D.7. Buku Inventaris Untuk mencatat barang - barang yang menjadi hak milik organisasi, kolom - kolom yang diperlukan : nomor urut, nama barang, ukuran, jumlah, taksiran harga. Asal perolehan barang, waktu pemilikan, tempat barang, keterangan. D.8. Buku Induk Anggota 1. Nomor urut sesuai dengan pendaftaran anggota. 2. Nomor induk anggota disesuaikan dengan nomor induk Pimpinan

122



3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Wilayah masing – masing. Nomor Baku Muhammadiyah (NBM). Nama Anggota. Tempat tanggal lahir. Pendidikan terakhir. Lamat lengkap. Anggota dari : Wilayah, Daerah, Cabang, Ranting. Tanggal penerima menjadi anggota. Pas photo yang bersangkutan.

D.9. Buku Induk Pimpinan Buku ini hanya ada pada Pimpinan Pusat, berkaiatan dengan kartu Pimpinan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat. Berisi antara lain, nomor urut baku anggota, nomor baku anggota, nomor baku Pimpinan, tempat & tanggal lahir, pas photo yang bersangkutan. D.10. Buku agenda kegiatan Digunakan untuk mencatat rencana dan realisasi kegiatan, kolom yang diperlukan : 1. Nomor urut. 2. Rencana kegiatan. 3. Keterangan. D.11. Buku Keuangan Buku keuangan setidak - tidaknya terdiri dari buku jurnal dan buku kas. E. KEANGGOTAAN

E.1. Prosedur pengurusan Kartu Anggota Memenuhi persyaratan yang diatur dalam Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga 1. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pimpinan Wilayah, dengan mengisi formulis rangkap 4 : a. Untuk Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah. b. Untuk Pimpinan Daearah Pemuda Muhammadiyah. c. Untuk Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah. d. Untuk Pimpinan Ranting Pemuda Muhammadiyah, dilengkapi pas poto ukuran 3x3 sebanyak 5 lembar dengan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Formulir yang telah diisi lengkap dengan lampiriannya, diserahkan kepada Pimpinan Ranting setempat, dan oleh Pimpinan Ranting PEDOMAN ORGANISASI


123

diteruskan kepada Pimpinan Cabang. 3. Pimpinan Cabang setelah meneliti dan mencatat dalam buku anggota cabang, dengan membubuhkan nomor anggota cabang, diteruskan Pimpinan Daerah. 4. Pimpinan Daerah meneruskan kepada Pimpinan Wilayah dengan membubuhkan nomor anggota daerah. 5. Pimpinan Wilayah setelah menerima formulir permohonan, melalui Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting. Setiap tingkat Pimpinan supaya menyimpan satu lembar arsip formulir beserta satu pas photo yang bersangkutan. 6. Pada saat penyerahan Kartu Tanda Anggota, yang bersangkutan mengucapkan ikrar dihadapan Pimpinan setempat. E.2. Penyediaan Blanko Registrasi Blanko regristrasi disediakan oleh Pimpinan Wilayah, yang isinya dapat lihat dalam daftar lampiran.

E.3. Nomor Kartu Tanda Anggota Penomoran KTA dibuat dengan angka kode Wilayah diikuti oleh jumlah urutan anggota sampai dengan 8 digit. E.4. Bentuk KTA Lihat dalam daftar lampiran.

E.5. Tanda tangan dan stempel KTA 1. Penandatangan kartu tanda anggota adalah ketua dan sekretaris Pimpinan Wilyah. 2. Stempel KTA Berukuran khusus, berdiameter 2 centimeter tidak berlaku untuk surat resmi. F. KEUANGAN

F.1. Sistem Anggaran Untuk membiayai keperluan serta kelancaran pelaksanaan kegiatan / program, perlu ada sumber dana yang dapat diprediksikan dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja organisasi. Oleh karena itu disetiap tingkat Pimpinan organisasi Pemuda Muhammadiyah supaya menyusun perencanaan sesuai dengan kebutuhan, yang dituangkan dalam pos perkiraan pendapatan dan pos perkiraan pengeluaran / belanja, untuk diajukan dalam sidang pleno masing - masing. Anggaran mulai berlaku setelah dapat mendapat pengesahan dari sedang pleno dimaksud, dan dikeluarkan atas dasar pengajuan project

124



proposal yang telah menjadi keputusan musyawarah, dan tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja Pemuda Muhammadiyah

F.2. Pos penerimaan dan Pos Pengeluaran Untuk memudahkan kontrol dan evaluasi, maka komponen yang ada pada pos penerimaan, dibuat sama dengan yang ada pada pos pengeluaran antara lain : 1. Kas. 2. Sekretaris (keperluan rutin kantor, termasuk honor petugas). 3. Inventaris (hak milik organisasi yang bersifat permanen). 4. Sumbangan Wajib Organisasi. 5. Sumbangan (Infaq, Shodaqoh, Zakat, Iuran, dll). 6. Hutang. 7. Piutang. 8. Bank. 9. Departemen Organisasi. 10. Departemen Dakwah dan Kader. 11. Departemen Ekonomi / kewirausahaan. 12. Departemen pengembangan pedesaan dan SDM. 13. Departemen hukum dan Hubungan Luar Negeri. 14. Departemen Olahraga.

F.3. Penerimaan dan Pengeluaran Uang 1. Setiap penerimaan dan pengeluaran uang harus dibuktikan dengan faktur. 2. Faktur atau kwitansi tersebut dilampirkan dalam bukti kas penerimaan / pengeluaran untuk dimasukkan dalam pembukuan sesuai dengan nomor bukti kas. F.4. Pembukuan Keuangan 1. Penanggung jawab pembukuan keuangan adalah bendahara yang pelaksanaannya dilakukan sesuai Job discription yang ada atau oleh petugas yang ditunjuk. 2. Untuk kelengkapan administrasi keuangan, diperlukan antara lain : buku kas harian, bukti penerimaan / pengeluaran kas. Nota Bon, kuitansi dan buku bantu lainnya. F.5. Laporan Keuangan 1. Setiap rapat atau sidang, bendahara berkewajiban melaporkan kepada Pimpinan. PEDOMAN ORGANISASI


125

2. Laporan bulanan dan triwulan, disahkan oleh rapat Pimpinan harian / pleno. Laporan tahunan disahkan sesuai dengan tingkat musyawarah masing – masing. 3. Laporan keuangan akhir periode disahkan oleh Musyawarah tertinggi masing - masing tingkat Pimpinan. 4. Laporan keuangan ditandatangani oleh ketua umum, wakil ketua dan bendahara umum / Bendahara.

F.6. Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan 1. Pengawasan intern keuangan organisasi secara rutin dilakukan oleh bendahara umum / bendahara. 2. Pemeriksaan keuangan secara rutin oleh tingkat Pimpinan bersangkutan atas dasar keputusan musyawarah. 3. Pemeriksaan keuangan tahunan dan akhir periode, oleh tim verifikasi, yang personilnya terdiri dari anggota musyawarah tersebut. Dalam penyelenggaraan administrasi baik kesekretariatan, keanggotaan, keuangan, yang telah disebutkan diatas dalam proses pelaksanaannya perlu diusahakan sarana pendukung lainnya seperti : 1. Adanya kantor / sekretariat yang berfungsi sebagai : Pusat informasi / Jaringan komunikasi dan Pusat pemikiran / Pengembangan ide 2. Adanya program kerja yang disusun dalam sistematika dan daftar kegiatan 3. Adanya pembagian tugas sebagai pedoman dalam operasionalisasi gerakan / organisasi 4. Tersedianya perlengkapan kantor baik yang bergerak dan yang tidak bergerak 5. Penentuan jam kerja karyawan (jika ada) dan hari / jam rapat Pimpinan

G. KEGIATAN - KEGIATAN ORGANISASI Untuk dapat menunjang pelaksanaan program kerja organisasi, perlu ditempuh tahap kegiatan organisasi sebagai berikut :

G.1. Kegiatan mengatur proses pelaksanaan program kerja 1. Menyusun program tahunan, termasuk pembagian tugasnya. 2. Menyusun jadwal kegiatan dengan memperhatikan prioritas program.

126



3. Mengatur pelaksanaan program. 4. Mengatur usaha - usaha peningkatan, perbaikan, dan kemajuan organisasi.

G.2. Kegiatan mengatur personalia 1. Menginventarisasi personal Pimpinan. 2. Mengatur penetapan persyaratan menjadi Pimpinan. 3. Mengusulkan pergantian dan penyempurnaan personalia apabila terdapat kekosongan atau kevakuman kegiatan. 4. Mengusulkan pemberian tanda jasa dan sertifikasi pengakuan lainnya. 5. Mengatur pembagian tugas Pimpinan.

G.3. Kegiatan mengatur anggota 1. Mengatur penerimaan anggota baru dan heregistrasi. 2. Mengatur program peningkatan kualitas akhlak anggota (kaderisasi) dan SDM anggota. 3. Mengusulkan pemberian kartu tanda anggota. 4. Mengatur partisipasi aktif anggota terhadap semua jenis kegiatan organisasi. G.4. Kegiatan mengatur keuangan organisasi 1. Mengatur kegiatan pemasukan dan pengeluaran keuangan organisasi. 2. Mengelola keuangan organisasi. 3. Mempertanggungjawabkan keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku diorganisasi.

G.5. Kegiatan mengatur sarana dan prasarana serta harta benda milik organisasi 1. Mengatur, mengelola dan menjaga kebersihan dan keindahan gedung dan kantor. 2. Mengatur tata laksana kantor. 3. Mengatur dan menyediakan buku - buku perpustakaan organisasi dan kantor. 4. Mengatur setiap sarana dan prasarana administrasi organisasi. 5. Mengatur harta benda milik organisasi.

G.6. Kegiatan komunikasi 1. Mengatur hubungan dengan persyarikatan Muhammadiyah, Ortom dan Majelisnya. PEDOMAN ORGANISASI


127

2. Mengatur hubungan dengan instansi pemerintah dan organisasi non pemerintah lainnya.. 3. Mengatur hubungan dengan OKP lainnya. 4. Mengatur hubungan antar personalia secara pribadi baik Pimpinan maupun bukan. 5. Khusus untuk Pimpinan pusat, mengatur hubungan dengan luar negeri. BAB IV PENDIRIAN RANTING, CABANG, DAERAH DAN WILAYAH

A. PENDIRIAN RANTING Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga pasal 4 ayat 1, pendirian Ranting diatur sebagai berikut : 1. Ranting didirikan oleh Pimpinan Cabang atas permintaan sedikitnya 9 (sembilan) orang dari Pemuda Muhammadiyah yang berada dilokasi calon Ranting dan yang sudah melaksanakan salah satu usaha gerakan. 2. Untuk keperluan proses perndirian Ranting dibawahnya, Pimpinan Cabang bermusyawarah dengan mereka serta bersama Pimpinan Ranting Muhammadiyah setempat dan atau juga bersama Pimpinan Ranting terdekat guna membentuk panitia khusus. 3. Panitia khusus didirikan / ditetapkan Pimpinan Cabang dan bertugas untuk mempersiapkan / melaksanakan segala sesuatunya dan berhubungan dengan proses pendirian Ranting sampai dengan ditetapkanya Pimpinan Ranting, meliputi : a. Melakukan pendataan anggota dan usaha - usaha yang diselenggarakan b. Melakukan komunikasi dengan pihak - pihak yang terkait, antara lain : Pimpinan Ranting Muhammadiyah, Pimpinan Ortom lainya, dll. c. Menyampaikan laporan dan pandangan tentang kelayakan didirikanya Ranting kepada Pimpinan Cabang. d. Membantu Pimpinan Cabang dalam proses tehnis dan urusan administrasi lainya. e. Menyekenggarakan peresmian Ranting (setelah ada pengesahan).

128



f. Menyelenggarakan Musyawarah ranting (yang upacara pembukaanya dibersamakan dengan peresmian Ranting). g. Menyelenggarakan pelantikan Pimpinan Ranting periode pertamanya. 4. Setelah memperoleh masukan / laporan dari panitia khusus teatang kelayakan pendirian Ranting, Pimpinan Cabang segera menetapkan Pendirian Ranting dimaksud, yang selanjutnya menyampaikan laporan dan dimintakan pengesahanya kepada Pimpinan Daerah setampat dengan disertai rekomendasi dari Pimpinan Ranting Muhammadiyah setempat. 5. Setelah mempelajari dan mempertimbangkan laporan pendirian Ranting dari Pimpinan Cabang serta dipandang telah memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan oleh AD dan ART maka Pimpinan Daerah segera membuat surat pengesahan pendirian Ranting dan disampaikan kepada Pimpinan Cabang, Panitia khusus, Pimpinan Cabang Muhammadiyah, Pimpinan Ranting Muhammadiyah setempat, serta dilaporkan kepada Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Pusat. B. PENDIRIAN CABANG Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga pasal 4 ayat 2, pendirian Cabang sebagai berikut : 1. Kalau dicalonkan cabang tersebut sudah ada ranting maka, ketentuanya sebagai berikut : a. Cabang didirikan oleh Pimpinan Daerah disuatu tempat yang sudah ada sedikitnya 3 (tiga) Ranting yang telah mampu menyelenggarakan usaha - usaha untuk mewujudkan maksud dan tujuan Gerakan. b. Untuk keperluan proses pendirian Cabang diatas Pimpinan Daerah bermusyawarah dengan Pimpinan Ranting - Ranting setempat (yang berada diwilayah calon Cabang), serta bersama Pimpinan Cabang Muhammadiyah setempat guna membentuk Panitia Khusus. c. Panitia Khusus ditetapkan / disahkan oleh Pimpinan Daerah dan bertugas untuk mempersiapkan / melaksanakan segala sesuatunya yang berhubungan dengan proses pendirian Cabang sampai ditetapkannya Pimpinan Cabang meliputi : PEDOMAN ORGANISASI


129

i. Melakukan Pendataan anggota dan usaha - usaha yang diselenggarakan. ii. Melakukan komunikasi dengan pihak - pihak terkait, antara lain : Pimpinan Cabang Muhammadiyah, Pimpinan Ortom lainnya, dll. iii. Menyampikan laporan dan Pandangan tentang kelayakan didirikannya Cabang kepada Pimpinan Daerah. iv. Membantu Pimpinan Daerah dalam proses teknis dan Administrasi lainnya. v. Menyelenggarakan peresmian Cabang (setelah ada pengesahan). d. Menyelenggarakan Setelah memperoleh masukan / laporan dari Panitia Khusus tentang kelayakan pendirian Cabang dimaksud, yang selanjutnya menyampaikan laporan dan dimintakan pengesahan kepada Pimpinan Wilayah setempat denga desertai Rekomandasi dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah. e. Setelah mempelajari dan mempertimbangkan laporan Pendirian Cabang dari Pimpinan Daerah, serta dipandang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan AD dan ART, maka Pimpinan Wilayah segera membuat surat pengesahan Pendirian Cabang dan disampaikan Pimpinan Daerah, Panitia Khusus, Pimpinan Cabang Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah setempat serta dilaporkan kepada Pimpinan Pusat. 2. Jika Ranting - Ranting yang ada sudah tergabung dalam cabang lain dan atau dalam hal satu cabang membawahinya Ranting - Ranting pada 2 Wilayah kecamatan, maka ketentuannya adalah sebagai berikut : a. Pimpinan Ranting Ranting yang bersangkutan memusyawarahkan rencana pemisahan / pendirian Cabang baru dengan Pimpinan Cabang yang selama ini membawahinya dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan daerah. b. Pimpinan Daerah bersama dengan Pimpinan Cabang terdekat (yang selama ini membawahi calon cabang), Pimpinan Ranting dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah setempat memusyawarahkan rencana tersebut, yang selanjutnya membentuk panitia khusus.

130



c. Selanjutnya melaksanakan butir b s/d e. Jika dalam satu hal kecamatan memiliki potensi gerakan yang cukup besar, berdasarkan azaz potensial yang ditetapkan oleh gerakan, maka dalam satu kecamatan dapat didirikan / ditetapkan lebih dari satu buah cabang, dengan ketentuan tiap cabang membawahi lebih atau sama dengan tiga buah ranting, sehingga diatur sebagai berikut : a. Bahwa rencana tersebut harus merupakan keputusan Musyawarah Cabang dan telah mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah setempat, serta dilaporkan Pimpinan Daerah. b. Pimpinan Daerah membentuk Panitia Khusus sejumlah sama dengan Cabang lama, Pimpinan Ranting - Ranting dan Pimpinan Muhammadiyah setempat. c. Dan selanjutnya melaksanakan butir c s/d e. d. Didirikan oleh Pimpinan Daerah. 4. Jika pada Calon Cabang tersebut belum memiliki Ranting, maka diatur sebagai berikut : a. Pimpinan Daerah berkomunikasi dengan Pimpinan Cabang Muhammadiyah setempat guna memusyawarahkan rencana pendirian Cabang tesebut, hingga terbentuk Panitia Khusus. b. Dan selanjutnya melaksanakan butir c s/d e. 3.

C. PENDIRIAN DAERAH Berdasrkan Anggaran Rumah Tangga Pasal 4 ayat 3, pendirian Daerah diatur sebagai berikut : 1. Jika di wilaya Daerah sudah ada Cabang, maka ketentuannya adalah sebagai berikut : a. Daerah didirikan oleh Pimpinan Wilayah di suatu Daerah Tingkat II (Kabupaten / Kotamadya / Kota Administratif) yang telah ada sedikitnya 3 (tiga) Cabang yang mampu menyelenggarakan usaha - usaha untuk mewujudkan maksud dan tujuan Gerakan. b. Untuk keperluan proses pendirian Daerah diatas, Pimpinan Wilayah Bermusyawarah dengan Pimpinan Cabang setempat (yang berada di calon Daerah) serta bersama Pimpinan Daerah Muhammadiyah setempat guna membetuk Panitia Khusus. c. Panitia Khusus ditetapkan / disahkan Pimpinan Wilayah dan PEDOMAN ORGANISASI


131

bertuagas untuk mempersiapkan / melaksanakan segala sesuatunya yang berhubungan dengan proses Pendirian Daerah sampai ditetapkannya Pimpinan Daerah meliputi : i. Melakukan Pendataan anggota dan usaha - usaha yang diselenggarakan. ii. Melakukan komunikasi dengan pihak - pihak terkait, antara lain : Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Pimpinan Ortom lainnya, dll. iii. Menyampaikan laporan dan pandangan tentang kelayakan didirikannya Daerah kepada Pimpinan Wilayah. iv. Membantu Pimpinan Wilayah dalam proses teknis dan Administrasi lainnya. v. Menyelenggarakan Peresmian Daerah (setelah ada Pengesahan). vi. Menyelenggarakan Musyawarah Daerah I (yang Upacara pembukaannya dibersamakan dengan Peresmian Cabang). vii. Menyelenggarakan Pelantikan Pimpinan Daerah periode Pertama. d. Setelah memperoleh masukan / laporan dari Panitia Khusus tentang kelayakan Pendirian Daerah, Pimpinan Wilayah segera menetapkan Pendirian Daerah dimaksud, yang selanjutnya menyampaikan laporan dan dimintakan pengesahannya pada Pimpinan Pusat dengan disertai Rekomendasi Pimpinan Muhammadiyah setempat. e. Setelah mempelajari dan mempertimbangkan laporan pendirian Daerah dari Pimpinan Wilayah, serta dipandang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan AD dan ART, maka Pimpinan Pusat segera membuata surat Pengesahan Pendirian Daerah, dan disampaikan pada Pimpinan Wilayah, Panitia Khusus, Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah setempat, serta dilaporkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2. Jika Cabang - Cabang yang ada sudah tergabung dalam Daerah lain dan atau dalam hal satu Daerah membawahinya Cabang - Cabang pada 2 (dua) wilayah Daerah Tingkat II, maka ketentuannya adalah Sebagai berikut : a. Pimpinan Cabang Cabang yang bersangkutan

132



memusyawarahkan rencana Pemisahan / Pendirian Daerah yang selama ini membawahinya dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Wilayah. b. Pimpinan Wilayah bersama Pimpinan Daerah terdekat (yang selama ini membawahi Calon Daerah), Pimpinan Cabang - Cabang dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah setempat memusyawarahkan rencana tersebut, yang selanjutnya membentuk panitia Khusus. c. Selanjutnya melaksananakan butir b.. s/d e. 3. Jika pada Calon Daerah tersebut belum mamiliki Cabang maka diatur sebagai berikut : a. Pimpinan Wilayah berkomunikasi dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah setempat guna memusyawarahkan rencana Pendirian Cabang tersebut, sehingga terbentuk Panitia Khusus. b. Selanjutnya melaksanakan butir c s/d e. D. PENDIRIAN WILAYAH Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Pasal 4. Pendirian Wilayah diatur sebagai berikut : 1. Jika di calon Wilayah tersebut sudah ada Daerah, maka ketentuannya adalah sebagai berikut : a. Wilayah didirikan oleh Pimpinan Pusat di suatu Daerah Tingkat I (Propinsi / Daerah Istimewa) yang telah ada sedikitnya 3 (tiga) Daerah yang mampu menyelenggarakan usaha - usaha untuk mewujudkan maksud dan tujuan Gerakan. b. Untuk keperluan Proses Pendirian Wilayah di atas, Pimpinan Pusat bermusyawarah dengan Pimpinan Daerah setempat (yang berada di calon Wilayah) serta bersama Pimpinan Wilayah Muhammadiyah setempat guna membentuk Panitia Khusus. c. Panitia Khusus ditetapkan / disahkan oleh Pimpinan Wilayah dan bertugas mempersiapkan / melaksanakan segala sesuatunya yang berhubungan dengan Proses Pendirian Wilayah sampai ditetapkannya Pimpinan Wilayah Meliputi : i. Melakukan pendataan anggota dan usaha - usaha yang diselenggarakan. ii. Melakukan komunikasi dengan pihak - pihak terkait, antara lain : Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Pimpinan Ortom PEDOMAN ORGANISASI


133

lainnya, dll. iii. Menyampaikan laporan dan pandangan tentang kelayakan didirikannya Wilayah kepada Pimpinan Pusat. iv. Membantu Pimpinan Pusat dalam proses teknis dan Administrasi lainnya. v. Menyelenggarakan Peresmian Wilayah (setelah ada Pengesahan). vi. Menyelenggarakan Musyawarah Wilayah I (yang Upacara pembukaannya dibersamakan dengan Peresmian Wilayah). vii. Menyelenggarakan Pelantikan Pimpinan Wilayah periode Pertama. d. Setelah memperoleh laporan / masukan dari panitia Khusus tentang kelayakan pendirian Wilayah, Pimpinan Pusat segera menetapkan Pendirian Wilayah yang dimaksud, yang selanjutnya menyampaikan laporan dan dimintakan Pemgesahan kepada Pimpinan Pusat dengan disertai Rekomendasi dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. e. Setelah mempelajari dan mempertimbangkan laporan pendirian Wilayah dari Pimpinan Wilayah, serta dipandang telah memenuhi peryaratan sebagaimana ditentukan oleh AD dan ART, maka Pimpinan Pusat segera membuat surat Pengesahan Pendirian Wilayah dan disampaikan pada Panitia Khusus, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah setempat, serta dilaporkan pada Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2. jika Daerah - daerah yang sudah ada tergabung dalam Wilayah lain dan dalam hal satu Wilayah membawahinya, Daerah - daerah pada 2 (dua) Wilayah Daerah Tingkat I, maka ketentuannya adalah sebagai berikut : a. Pimpinan Daerah - daerah yang bersangkutan Memusyawarahkan rencana Pemisahan / Pendirian Wilayah baru dengan Pimpinan Wilayah yang selama ini membawahinyadan melaporkan hasilnya pada Pimpinan Pusat. b. Pimpinan Pusat bersama dengan Pimpinan Wilayah terdekat (yang selamia ini membawahi calon Wilayah), Pimpinan Daerah - daerah dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah setempat memusyawarahkan rencana tersebut, yang selanjutnya membentuk Panitia Khusus.

134



c. Selanjutnya melaksanakan butir b s/d e. 3. Jika pada Calon Wilayah tersebut belum memiliki Cabang, maka diatur sebagai berikut : a. Pimpinan Pusat berkomunikasi dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah setempat guna memusyawarahkan rencana Pendirian Wilayah tersebut, hingga terbentuk Panitia Khusus. b. Dan selanjutnya melaksanakan butir c s/d e. BAB V PIMPINAN

Berdasarkan Anggaran dasar Bab VI pasal 8 dan Anggaran Rumah Tangga 5, 6, 7, 8 dan 9 masa jabatan Pimpinan Gerakan disemua tingkatan ditentukan selama empat tahun. Oleh karena itu, setiap empat tahun sekali dilakukan pergantian pimpinan melalui permusyawaratan dimasing - masing tingkatan, yang pengesahannya diatur sebagai berikut : 1. Pimpinan Pusat Pengesahan Ketua Umum dan anggota Pimpinan lainnya dilakukan oleh Muktamar. 2. Pimpinan Wilayah Pengesahan Ketua (sekaligus bertindak sebagai ketua Formatur) dan Formatur Pimpinan Wilayah dilakukan oleh Musyawarah Wilayah selanjutnya Formatur terpilih didampingi ketua dan Pimpinan lama atau yang ditunjuk menyusun personalia Pimpinan Wilayah (Pimpinan Harian s/d Anggota Bidang). Hasil penyusunan tersebut dimintakan rekomendasi kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah stempat, kemudian dilaporkan dan dimintakan pengesahan kepada Pimpinan Pusat. 3. Pimpinan Daerah Pengesahan Ketua (sekaligus bertindak sebagai ketua Formatur) dan Formatur Pimpinan Daerah dilakukan oleh Musyawarah Daerah selanjutnya Formatur terpilih didampingi ketua dan Pimpinan lama atau yang ditunjuk menyusun personalia Pimpinan Daerah (Pimpinan Harian s/d Anggota Bidang). Hasil penyusunan tersebut dimintakan rekomendasi kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah stempat, kemudian dilaporkan dan dimintakan pengesahan kepada Pimpinan Wilayah. PEDOMAN ORGANISASI


135

4.

5.

6.

7.

Pimpinan Cabang Pengesahan Ketua (sekaligus bertindak sebagai ketua Formatur) dan Formatur Pimpinan Cabang dilakukan oleh Musyawarah Cabang selanjutnya Formatur terpilih didampingi ketua dan Pimpinan lama atau yang ditunjuk menyusun personalia Pimpinan Cabang (Pimpinan Harian s/d Anggota Bidang). Hasil penyusunan tersebut dimintakan rekomendasi kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah stempat, kemudian dilaporkan dan dimintakan pengesahan kepada Pimpinan Daerah. Pimpinan Ranting Pengesahan Ketua (sekaligus bertindak sebagai ketua Formatur) dan Formatur Pimpinan Ranting dilakukan oleh Musyawarah Ranting selanjutnya Formatur terpilih didampingi ketua dan Pimpinan lama atau yang ditunjuk menyusun personalia Pimpinan Ranting (Pimpinan Harian s/d Anggota Bidang). Hasil penyusunan tersebut dimintakan rekomendasi kepada Pimpinan Ranting Muhammadiyah stempat, kemudian dilaporkan dan dimintakan pengesahan kepada Pimpinan Cabang. Perubahan / penyempurnaan personalia sebelum habis masa bakti, apabila terjadi perubahan / penyempurnaan personalia / anggota Pimpinan (Reshuffle) sebelum masa baktinya berakhir (satu periode) maka pengesahannya dilakukan oleh : a. Pimpinan Pusat oleh Tanwir. b. Pimpinan Wilayah oleh Rapat Pimpinan Wilayah. c. Pimpinan Daerah oleh Rapat Pimpinan Daerah. d. Pimpinan Cabang oleh Rapat Pimpinan Cabang. e. Pimpinan Ranting oleh Rapat Pimpinan Ranting. f. Surat keputusan / pengesahan dibuat oleh Pimpinan ditingkatnya masing - masing dan disampaikan kepada : i. Anggota Pimpinan hasil penyempurnaan Pimpinan dan yang lama. ii. Pimpinan Gerakan satu tingkat dibawahnya (kecuali Pimpinan Ranting). iii. Pimpinan Muhammadiyah Setingkat. iv. Pimpinan Gerakan sampai dua tingkat diatasnya. Persyaratan Menjadi Anggota Pimpinan a. Memenuhi persyaratan keanggotaan sebagaimana ditetapkan

136



oleh Anggaran Dasar Bab IV pasal 5 dan Anggaran Rumah Tangga pasal 2. b. Pernah menduduki jabatan Pimpinan pada Pimpinan Gerakan satu tingkat dibawahnya, atau Pimpinan Ortom Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) lainnya yang setingkat. c. Mendapat persetujuan atau rekomendasi dari Pimpinan Muhammadiyah setingkat. d. Memiliki nomor baku Muhammadiyah . BAB VI UPACARA PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA JABATAN

Berdasarkan Surat Keputusan / Pengesahan Pimpinan dari yang berwenang dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, maka penggantian secara resmi dapat dilaksanakan melalui Upacara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan yang diatur sebagai berikut : A. Upacara Pelantikan 1. Upacara Pelantikan dilaksanakan oleh Pimpinan lama bekerjasama dengan Anggota Pimpinan baru. 2. jika memungkinkan agar dapat disaksikan dan dapat diperkenalkan kepada Keluarga Besar Muhammadiyah / masyarakat luas dengan tamu undangan antara lain : Pimpinan Gerakan satu tingkat dibawahnya, Pimpinan Persyarikatan, Pimpinan Ormas, dan Orpol, Pimpinan Amal Usaha, dll. Atau minimal dalam bentuk yang sederhana dihadiri oleh Pimpinan Lama dan Baru serta Pimpinan Pesyarikatan, badan Pembantu dan Ortom setingkat. 3. Susunan Acara : a. Pembukaan. b. Pembacaan Ayat Suci Al - Quran dan sari Tilawah. c. Lagu Indonesia Raya dan Mars Pemuda Muhammadiyah. d. Prakata Panitia. e. Pelantikan dan Serah Terima Jabatan (oleh Pembuat Surat Keputusan). f. Pembacaan Surat Keputusan (sekaligus pemanggilan). g. Pengambilan Janji / Ikrar Pimpinan. PEDOMAN ORGANISASI


137

h. Penyerahan Surat Keputusan. i. Sambutan pengarahan Ketua Umum / Ketua Pimpinan Lama dan Ketua Umum / Ketua Baru. j. Pimpinan Muhammadiyah setingkat. k. Kepala Pemerintahan Daerah (catatan; jika diwakilkan dimajukan menjadi sebelum dari pembuat Surat Keputusan). l. Pengajian / Ceramah Ilmiyah (dari Pimpinan Persyarikatan satu tingkat di atasnya / tokoh masyarakat, Pemerintahan / Cendekiawan, Pakar, dll). m. Do’a dan Penutup. Atau dalam bentuk yang sederhana sebagai berikut : a. Pembukaan. b. Pembacaan Ayat Suci Al - Quran. c. Prakata Panitia. d. Pelantikan dan Serah Terima Jabatan (sama dengan di atas). e. Sambutan dan Pengarahan Ketua Umum / Ketua Pimpinan Lama dan Ketua Umum / Ketua Baru. f. Sambutan Pimpinan Gerakan satu tingkat di atasnya (pembuat Surat Keputusan). g. Smbutan Pimpinan Muhammadiyah Setingkat. h. Penutup. B. Serah Terima Jabatan. 1. Membuat Berita Acara Serah Terima Jabatan (naskah terlampir). 2. Lampiran Berita Acara. 3. Jumlah Naskah Berita Acara yang mempersiapkan dengan ketentuan sebagai berikut : a. 2 (dua) helai Untuk Ketua Umum / Ketua Lama dan Baru. b. 1 (satu) helai untuk Pimpinan Muhammadiyah Setingkat. c. 1 (satu) helai untuk Pimpinan Gerakan satu tingkat diatasnya (kecuali Pimpinan Pusat). d. 1 (satu) helai untuk arsip Pimpinan tingkatan masing masing. 4. Melaksanakan Serah Terima Jabatan (Rangkaian Pelantikan). 5. Pembacaan Naskah Berita Acara (oleh Sekjen / Sekretaris Lama). C. Upacara dan Serah Terima Jabatan yang dilaksanakan oleh setiap tingkat Pimpinan adalah masa berlaku dan sahnya suatu Pimpinan

138



Gerakan. Sebelum dilaksanakan Serah Terima Jabatan diatas, maka kepemimpinan masih dipegang oleh anggota kepemimpinan yang lama. D. Pelantikan dan Serah Terima Jabatan dilaksanakan setelah diterbitkannya Surat Keputusan / Pengesahan oleh yang berwenang. E. Masa tunggu dari permusyawaratan tertinggi di masing - masing tingkat Pimpinan sampai dilaksanakannya pelantikan dan Serah Terima Jabatan Selambat - lambatnya 1 (satu) bulan. BAB VII ATRIBUT GERAKAN

A. MARS PEMUDA MUHAMAMDIYAH Oleh : Sis Sugiono & Suyoto Bes = Do 2/4 Tempo : Combrio Kita Pemuda Muhammadiyah Quran dan sunnah dasar hidup kita Membangun dengan ilmu dan akhlaq Dalam jihad Fisabilillah Teguhkan sikap hidup kita Amar ma’ruf nahi munkar Rela berkurban jiwa raga Wujudkan masyarakat utama Selalu siap sedia selalu bergembira Masa depan hidup kita Berlomba - lomba dalam kebaikan Indonesia kita jaya

B. LAMBANG PEMUDA MUHAMMADIYAH

B.1. Pencipta H. Syarbini (Letjen Purn).

B.2. Gambar Setangkai Kuncup Melati dengan dua daun di atas pita berwarna kuning bersemboyan Fastabiqul Khoirot (dalam huruf arab). Di bawah lambang bertulis Pemuda Muhammadiyah dengan Warna Kuning. B.3. Ukuran Bulat dengan diameter disesuaikan dengan kebutuhan.

PEDOMAN ORGANISASI


139

B.4. Arti

Lambang Warna

Bunga melati Tangkai bunga

6 kelopak bunga 5 daun bunga 2 daun Pita

Fastabiqul khairat

Arti WARNA DASAR : Warna Dasar Warna dasar lingkaran merah, warna melati hijau, artinya lambang kedamaian, kesuburan, kesabaran, dan kesegaran. WARNA KUNCUP MELATI : Warna Kuncup Melati dan tulisan fastabiqul khoirot adalah Putih, artinya lambang kesucian, ketulusan dan keikhlasan.

Lambang kecintaan dan keharuman. Ia mencerminkan kepribadian Pemuda Muhammadiyah yang khas Indonesia, sebab bunga melati adalah Khas Indonesia. Satu, berarti Tauhid.

Bermakna Rukun Iman.

Bermakna Rukun Islam. Bermakna Syahadah.

Bermakna Kegembiraan.

Berlomba - lomba dalam mengamalkan kebaikan dan keutamaan .

C. LENCANA / BADGE Lencana adalah lambang Pemuda Muhammadiyah yang pemakaiannya di baju (di dada sebelah kiri). Oleh karena itu, gambar, bentuk, warna dan isinya sama dengan lambang Pemuda Muhammadiyah, ukurannya berdiameter 2,5 cm. D. BENDERA

D.1. Gambar Seperti butir B.2.

D.2. Bentuk Empat persegi panjang dengan ukuran panjang 180cm, dan lebar 120 cm. D.3. Warna DASAR HIJAU : Gambar melati ditengah - ditengah di dalam lingkaran yang berdiameter 80 cm dan tulisan Lencana adalah Lambang Pemuda

140



Muhammadiyah yang pemakaiannya di baju (di dada sebelah kiri). Oleh karena itu, gambar, bentuk, warna dan isinya sama dengan lambang Pemuda Muhammadiyah, ukurannya berdiameter 2,5 cm, di tuliskan di dalam lingkaran di bawah gambar melati, Warna melati sama dengan warna lambang dan warna lingkaran serat tulisan Pemuda Muhammadiyah adalah Putih. D.4. Isi Gambar Melati dalam Lingkaran.

E. STEMPEL GERAKAN

E.1. Bentuk Bulat dengan diameter 4 cm.

E.2. Gambar Melati timbul ditengah – tengah.

E.3. Tulisan Pimpinan Pemuda Muhammadiyah melingkar di sebelah atas dan tingkatan Pimpinan melingkar disebelah bawah FASTABIQUL KHOIROT terletak di bagian pita lambang melati dengan tulisan Arab. E.4. Tinta Tinta stempel berwarna Biru.

F. KARTU TANDA ANGGOTA

F.1. Bentuk Empat persegi panjang dengan ukuran panjang 9 cm, dan lebar 6 cm. F.2. Warna Hijau muda dengan latar belakang tulisan transparan Pemuda Muhammadiyah.

F.3. Isi 1. Bagian Muka Bagian muka bertuliskan KARTU ANGGOTA PEMUDA MUHAMMADIYAH, digaris bawahi. Di bawah garis bertuliskan fastabiqul khoirot (dengan huruif arab). Tulisan terletak simetris. Di tengah - tengah kertas. Di bawah syahadatain ditempelkan pas foto pemilik kartu Anggota berukuran 2x3. 2. Bagian Belakang Bagian belakang dilatarbelakangi dengan lambang melati penuh PEDOMAN ORGANISASI


141

transparan, bertuliskan :

Nomor : ……………………………………………………. Nama : ……………………………………………………. Tempat tanggal lahir : ……………………………………………………. Alamat : ……………………………………………………. Cabang / Daerah : ……………………………………………………. Wilayah : ……………………………………………………. Berlaku : ……………………………………………………. Pengesahan : ……………………………………………........... Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur Cap ttd

Nama Terang NKTA : ………………….

G. PAPAN NAMA

G.1. Bentuk Empat persegi panjang dengan warna dasar biru tua

G.2. Ukuran Untuk Ranting : 120 x 90 cm. Untuk Cabang : 140 x 105 cm. Untuk Daerah : 160 x 120 cm. Untuk Wilayah : 180 x 135 cm. Untuk Pusat : 200 x 150 cm. G.3. Lambang Lambang melati ditengah – tengah simetris Pimpinan Pemuda Muhammadiyah di bawah lambang, di bawahnya bertuliskan tingkat Pimpinan dan alamat / sekretariat H. PAKAIAN SERAGAM

1. Celana warna coklat tua. 2. Jaket model jas lengan panjang warna krim (khaki). 3. Badge Pemuda Muhammadiyah dipasang pada dada sebelah kiri di atasnya di letakkan tingkat Pimpinan dengan tingkatan PW atau PD. Contoh : PW Jawa Timur, PD Kota Surabaya.

142



LAMPIRAN I : FORMAT / BENTUK SURAT KEPUTUSAN Lambang

Kepala Surat

Tulisan Basmalah dalam huruf Arab SURAT KEPUTUSAN Nomor : ……………………….. Tentang ………………………………………….......... Pimpinan Pusat / Pimpinan Wilayah / Pimpinan Daerah / Pimpinan Cabang / Pimpinan Ranting Pemuda Muhammasdiyah ……………….……… setelah : Menimbang : 1. Bahwa ………………………………………………………. 2. Bahwa ………………………………………………………. Mengingat : 1. Anggaran dasar bab ….….... pasal …….….. dan Anggaran rumah tangga pasal ……...….. 2. Surat permohonan / keputusan sidang .…….. Memperhatikan : Berdasarkan hasil musyawarah / sidang ………….. pada hari ………. tanggal ……... bertempat di …….. MEMUTUSKAN MENETAPKAN Pertama : …………………………………………………..…………........... Kedua : ……………………………………………………….................. Ketiga : Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada …………….. Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan. FASTABIQUL KHOIROT Ditetapkan di : .…………………......... Pada tanggal : Tgl & Bln Hijriyah Tgl & Bln Miladiyah KETUA UMUM / KETUA

SEKUM / SEKRETARIS

ttd

ttd

Nama Terang NKTA : ………….

Nama Terang NKTA : ………….

PEDOMAN ORGANISASI


143

LAMPIRAN II : DATA PRIBADI ANGGOTA PIMPINAN Nama Lengkap : ……………………………………………………....... Tempat Tanggal Lahir : …………………………………….............................. Alamat Sekarang : ……………………………...…………....................... Pekerjaan Sekarang : …………………………………………....................... Pendidikan Terakhir : …………………………………………...................... Jabatan di PM : …………..…………. No KTA ….............................. Anggota PM di : 7.1. Pada Tahun : …………… Menjadi ………………………………...…..... 7.2. Pada Tahun : …………… Menjadi …………………………………....... 8. Terdaftar di PCM : ……………………. NBM …….............................. 9. Merangkap dalam Organisasi Lain / Partai : 9.1. Sebagai : …………..................................… Tahun ...…………….... 9.2. Sebagai : …………..................................… Tahun ...……………... 10. Pengalaman Dalam Pekerjaan: 10.1. Sebagai : …………..................................… Tahun ...…………….... 10.2. Sebagai : …………..................................… Tahun ...…………….... 11. Sudah Mengunjungi Tanwir PM : 11.1. Ke ................................... Tahun .......... Di .............................................. 12. Sudah Mengunjungi Muktamar PM : 12.1. Ke ................................... Tahun .......... Di .............................................. 13. Sudah pernah bertemu dengan ketua PP PM : 13.1. Ke ................................... Tahun .......... Di .............................................. 14. Keterangan Keluarga : 14.1. Istri : ………….................................…..................................... 15. Keterangan Lain yang dianggap perlu : ……………..........…….......................... 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

………………………… , Tgl & Bln Hijriyah Tgl & Bln Miladiyah Saya yang menyatakan, ttd Nama Terang NKTA : …………….

144

ttd

ttd

Nama Terang NKTA : …………….

Nama Terang NKTA : …………….



LAMPIRAN III : NASKAH PELANTIKAN Dengan Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Aku rela bertuhankan Allah, beragama Islam, bernabikan Muhammad SAW. Dengan penuh keyakinan dan kesadaran kami mengakui : 1. Ajaran Islam adalah aqidah perjuangan kami. 2. Ridha Allah adalah tujuan perjuangan kami. 3. Pelopor, Pelangsung dan Penyempurna cita - cita Muhammad adalah fungsi perjuangan kami. 4. Ilmu, amal, dan taqwa adalah bekal perjuangan kami. 5. Jihad dan berkorban adalah semangat perjuangan kami. Kami berjanji dengan penuh tanggung jawab dan siap melaksanakan tugas, kewajiban yang diamanatkan kepada kami sebagai Pimpinan Pemuda Muhammadiyah semoga Allah Meridhoi kami.

Keterangan : Naskah Pelantikan ini berlaku pula untuk melantik anggota, dengan catatan pada pernyataan janji, kami “Pimpinan” diganti dengan “Anggota”

PEDOMAN ORGANISASI


145

LAMPIRAN IV : NASKAH SERAH TERIMA JABATAN Kami yang bertandatangan di bawah ini : 1. ……………………………………… (Nama ketua umum / lama) 2. ……………………………………… (Nama sekretaris umum / lama) masing-masing yang berturut-turut selaku Ketua Umum / Ketua dan Sekretaris Umum / Sekretaris Pimpinan Pemuda Muhammadiyah ………………… , Periode ………. yang selanjutnya disebut pihak Pertama. 1. ……………………………………… (Nama ketua umum / baru) 2. ……………………………………… (Nama sekretaris umum / baru) masing-masing yang berturut-turut selaku Ketua Umum / Ketua dan Sekretaris Umum / Sekretaris Pimpinan Pemuda Muhammadiyah ………………… , Periode ………. yang selanjutnya disebut pihak Kedua. Pihak pertama dengan ini menyatakan, karena telah habisnya masa jabatan dan telah terbentuknya personalia Pimpinan Pemuda Muhammadiyah .......................... ...... periode ............ , menyerahkan pada pihak kedua hal - hal seperti diterangkan dalam lampiran-lampiran bersama ini …………………........................................... . Pihak kedua dengan ini menyatakan telah menerima penyerahan hak - hal tersebut dengan catatan bahwa bila nanti terdapat hal - hal yang ternyata keliru / kurang jelas akan dibetulkan / diurus dengan bersangkutan ............................................ . …………………………, Tgl & Bln Hijriyah Tgl & Bln Miladiyah Pihak Pertama Ketua Umum,

Sekretaris Umum,

ttd

ttd

( Nama Terang )

( Nama Terang ) Pihak Kedua

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,

ttd

ttd

( Nama Terang )

( Nama Terang )

Saksi – Saksi 1. ……………………….. jabatan ………….........................………………………. 2. ……………………….. jabatan ……………...……..................................………

146



LAMPIRAN V : FORMAT ISI SK PENDIRIAN RANTING / CABANG / DAERAH / WILAYAH PEMUDA MUHAMMADIYAH SURAT KEPUTUSAN Nomor : ……………………….. Tentang PENDIRIAN RANTING / CABANG / DAERAH / WILAYAH PEMUDA MUHAMAMADIYAH …………………. Pimpinan Pusat / Wilayah / Daerah / Cabang / Ranting Pemuda Muhammasdiyah ……………….……… setelah : Menimbang : 1. Bahwa kesempurnaan organisasi gerakan dipandang perlu untuk mendirikan ranting / cabang / daerah / wilayah Pemuda Muhammadiyah; 2. Bahwa calon ranting / cabang / daerah / wilayah pemuda muhammadiyah sebagaimana diusulkan telah memenuhi persyaratan untuk didirikan. Mengingat : 1. Anggaran dasar bab ….….... pasal …….….. ; 2. Anggaran rumah tangga bab …… pasal ……. . Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Pusat / Wilayah / daerah / Cabang Pemuda Muhammadiyah pada hari ………..… Tanggal ……… bertempat di …………………….. . MEMUTUSKAN MENETAPKAN Pertama Kedua

: Berdirinya Ranting / Cabang / Daerah / Wilayah Pemuda Muhammadiyah di …………………………. . : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan.

PEDOMAN ORGANISASI


147

DAFTAR ISI BERITA RESMI PEMUDA MUHAMMADIYAH KOTA YOGYAKARTA. Tanfidz Musyda X PDPM Kota Yogyakarta

Recommend Documents