DAFTAR ACUAN
Agoes, S. dan Trisnawati, E. (2009). Akuntansi perpajakan edisi 2. Jakarta: Salemba Empat. Gunadi. (2009). Akuntansi pajak. Jakarta: PT Grasindo. Ilyas, W. B. dan Burton, R. (2008). Hukum pajak edisi empat. Jakarta: Salemba Empat. dan Suhartono, R. (2011). Hukum pajak material 1. Jakarta: Salemba Humanika. . (2009). Pajak penghasilan. Jakarta: FE UI. Kurniawan, A. M. (2011). Upaya hukum terkait dengan pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak. Yogyakarta: Graha Ilmu. Muljono, D. (2008). Ketentuan umum perpajakan. Yogyakarta: ANDI. . (2009). Pemotongan pemungutan PPh dan PPh Pasal 25/29. Yogyakarta: ANDI. . (2009). PPh dan PPN untuk berbagai kegiatan usaha. Yogyakarta: ANDI. Prastowo, Y. (2009). Panduan lengkap pajak. Depok: Raih Asa Sukses (RAS). Purba, M. P. (2009). Akuntansi pajak penghasilan. Yogyakarta: Graha Ilmu. Resmi, S. (2009). Perpajakan: Teori dan kasus buku 1 edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
Setiawan, A. (2010). Petunjuk praktis pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan. Jakarta: Ghalia Indonesia. Suandy, E. (2008). Perencanaan pajak. Jakarta: Salemba Empat. Tansuria, B. I. (2010). Pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan. Yogyakarta: Graha Ilmu. Taswan, C. (2010). Manajemen perbankan edisi 2. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta. Triandaru, S. dan Budisantoso, T. (2008). Bank dan lembaga keuangan lain. Jakarta: Salemba Empat. Waluyo, D. B. 2010. Pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan. Jakarta: Gramedia.
Jurnal Ilmiah: Tancy, F. (2009). Evaluasi perhitungan dan perlakuan atas withholding income tas pada rumah salit “X”. Tesis S1 dipublikasikan, Universitas Kristen Petra, Surabaya.
Daftar Referensi Dari Website: A.N. (n.d). Jasa catering PPh Pasal 23. http://radenagussuparman.wordpress.com/ category/pph-pasal-23/page/2/. Diakses tanggal 24 Juni 2011. A.N. (n.d). SKB potput PPh 23. http://radenagussuparman.wordpress.com/category/pphpasal-23/. Diakses tanggal 24 Juni 2011.
Bank Indonesia. (n.d). http://www.bi.go.id/web/id/Kamus.htm?id=B&start=1&curpage =4& search=False&rule=last. Diakses tanggal 28 Maret 2011. DP. (n.d). PPh 23 atas jasa iklan. http://galeri-pajak.blogspot.com/2009/01/pph-23-atasjasa-iklan.html. Diakses tanggal 20 Juni 2011. Hadad, M. D dan Wimboh, S. (n.d). Fungsi intermediasi bank asing dalam mendorong pemulihan sektor riil di Indonesia. http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/1414FFFC16AE-4506-9513BAF6D12B764A/7819/BankAsing.pdf. Diakses tanggal 17 Maret 2011. Klinik Pajak. (n.d). Daftar tarif pemotongan PPh sebelum 2009. http://www.klinikpajak.com/knowledge-base/pph/tarif-p2pph. Diakses tanggal 19 Juni 2011. Kusumastuti, M. M. (n.d). Penerapan pajak penghasilan Pasal 23 atas jasa pihak ketiga. http://digilib.uns.ac.id/abstrak_1404_penerapan-pajak-penghasilan-pasal23-atas-jasa-yang-telah-diberikan-pihak-ketiga-kepada-pt.-unggul-perkasasurakarta.html. Diakses tanggal 18 Juni 2011. Massofa. (n.d). Klasifikasi bank. http://massofa.wordpress.com/2008/11/03/klasifikasibank/. Diakses tanggal 28 Maret 2011. Rachmanto, C. N. (n.d). Aspek perpajakan pada bidang usaha perbankan. http://slidepajak.wordpress.com/. Diakses tanggal 17 Maret 2011. Sharianomics. (n.d). Berbagai definisi kantor cabang bank dan bank syariah. http://sharianomics.wordpress.com/2010/12/09/berbagai-definisi-kantor-cabangbank-dan-bank-syariah/. Diakses tanggal 28 Maret 2011.
Vibizmanagement.com. (n.d). Sewa dan penghasilan yang menjadi objek PPh 23. http://vibizmanagement.com/column/index/category/tax_accounting.
Diakses
tanggal 17 Juni 2011.
Daftar Referensi Undang-undang: Republik Indonesia, Undang-undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Republik Indonesia, Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Republik Indonesia, Undang-undang Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan.
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.
Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan
Ketentuan
Tertentu
dalam
Peraturan
Perundang-undangan
Perpajakan. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.03/2008 tentang Penghasilan atas Jasa Keuangan yang Dilakukan oleh Badan Usaha yang Berfungsi sebagai Penyalur Pinjaman dan/atau Pembiayaan yang Tidak Dilakukan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat 1 Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2009 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Royalti Dari Hasil Karya Sinematografi. Republik Indonesia, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-58/PJ/2009 tentang Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2009 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Royalti Dari Hasil Karya Sinematografi.
Republik Indonesia, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-53/PJ/2009 tentang Jumlah Bruto Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1 huruf C angka 2 UU No.36 Tahun 2008. Republik Indonesia, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.222/1984 tentang Jasa Tekhnik dan Jasa Manajemen Menurut Pasal 23. Republik Indonesia, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ.222/1984 tentang
Pembetulan
Kesalahan
Ketik
Pada
Angka
Romawi
II
SE-
08/PJ.222/1984. Republik Indonesia, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 35/PJ/2010 tentang Pengertian Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta, Jasa Teknik, Jasa Manajemen, dan Jasa Konsultan Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat 1 Huruf C Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Republik Indonesia, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.4/1992 tentang Hubungan PPh Pasal 23 dengan Biaya Perusahaan. Republik Indonesia, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 08/PJ.4/1995 tentang Penunjukan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Tertentu sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23.
