PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 03 TAHUN 2001 TENTANG PENATAAN RUANG PANTAI PESISIR DAN PELABUHAN TAHUN 2000 S/D 2010 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GRESIK Menimbang
: a. Bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan otonomi
daerah
khususnya
dalam
eksplorasi,
eksploitasi,
konservasi dan pengelolaan wilayah laut sejauh 1/3 dari batas laut daerah Propinsi, dipandang perlu untuk disusun suatu penataan ruang wilayah pantai, pesisir, dan pelabuhan; b. Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah nomor 03 tahun 2001 tentang Penataan Ruang Pantai Pesisir dan Pelabuhan Kabupaten Gresik tahun 2000 s/d 2010, maka perlu dijabarkan lebih terinci untuk penataan ruang wilayah pantai, pesisir di dalam suatu penataan ruang Wilayah dan Pelabuhan; c. Bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka penataan ruang wilayah pantai, pesisir dan pelabuhan merupakan arahan lokasi investasi pembangunan arahan kegiatan eksplorasi, ekploitasi, konservasi dan pengelolaan wilayah pantai;
d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf d, dan huruf c, serta sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang penataan ruang, dipandang perlu ditetapkan dalam peraturan Daerah. Mengingat
: 1. Undang-undang nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Juncto Undang-undang nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Letak wilayah kota Praja surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya. 2. Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 3. Undang-undang Nomor 21 tahun 1992 tentang Pelayaran; 4. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Penataan ruang; 5. Undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 6. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1974 tentang Perubahan nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah nasional; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi; 11. Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 12. Peraturan Daerah kabupaten Gresik Nomor 02 tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik; 13. Peraturan Daerah kabupaten Gresik Nomor 25 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Gresik dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 26 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja dinas-dinas Daerah Kabupaten Gresik; 15. Peraturan Daerah kabupaten Gresik Nomor 27 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gresik; Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG PENATAAN RUANG PANTAI PESISIR DAN PELABUHAN TAHUN 2000 S/D 2010. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah kabupaten Gresik; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik; c. Kepala Daerah adalah Bupati Gresik; d. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatannya serta memelihara kelansungan kehidupannya; e. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak; f. Penataan
ruang
adalah
proses
perencanaan
tata
pemanfaatan ruang dan pengendalian permanfaatan ruang;
ruang
g. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan Tata Ruang; h. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional; i. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Gresik adalah merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah propinsi kedalam strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Gresik yang menjadi pedoman untuk penataan ruang yang lebih rinci dan merupakan dasar dipergunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan dalam pengawasan terhadap perijinan lokasi pembangunan; j. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya; k. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatn; l. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan poten sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan; m. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan urama pertanian temasuk penelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi; n. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
permukiman
perkotaan,
pemusatan
dan
distribusi
pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi; o. Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan;
p. Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, dengan batas ke arah darat meliputi bagian daratan baik kering maupun terendam air yang masih mendapat pengaruh sifa-sifat laut seperti angin laut, pasang surut, perembesan air laut yang dicirikan oleh jenis vegetasinya yang khas, sedangkan batas pesisir kearah laut mencakup bagian atau batas terluar paparan benua (continental shelf), dengan ciri-ciri perairan ini masih dipengaruhi oleh proses alami yang terdapat didarat, seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun proses yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti pengundulan hutan dan pencemaran; q. Sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai; r. Kawasan Pantai yang berhutan bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alam hutan bakau (Mangrove) yang berfungsi memberi perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan; s. Kawasan suaka Alam Laut dan Perairan lainnya adalah daerah yang mewakili ekosistem khas dilautan maupun diperairan lainnya, yang merupakan habitat alami yang memberikan tempat maupun perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan satwa yang ada; t. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari dataran dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar
muat
barang
yang
dilengkapi
dengan
fasilitas
keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi; u. Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan;
v. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran; w. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang hak wewenangnya sebagimana diatur dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku; x. Penyidikan Tindak Pidana dibidang tertibusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik; y. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum; z. Pelabuhan khusus adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu; BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang penataan ruang wilayah pantai pesisir dan pelabuhan ini mencakup strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Gresik sampai dengan batas ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 3 Penataan ruang wilayah Pantai Pesisir dan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi : a. Arah, tujuan dan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah pantai; b. Rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah pantai; c. Rencana Pengembangan Pelabuhan; d. Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pantai dan pelabuhan;
BAB III ASAS, TUJUAN, DAN STRATEGI Pasal 4 Penataan ruang wilayah pantai, pesisir dan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disusun berasaskan : a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan. b. Keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum. Pasal 5 Tujuan pemanfaatan ruang wilayah pantai, pesisir dan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a yaitu; a. Terselenggaranya pramanfaatan ruang wilayah pantai yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta kebijaksanaan pembangunan nasional dan daerah; b. Terselenggaranya
pengaturan
pemanfaatan
ruang
kawasan
lindung dan kawasan budidaya di wilayah pantai; c. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; d. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera. Pasal 6 (1) Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang wilayah pantai sebagaimana
dimaksud
pada
pasal 5 ditetapkan
strategi
pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah pantai dan pesisir; (2) Strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah pantai dan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; a. Pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya di wilayah pantai dan pesisir;
b. Pengelolaan kawasan pedesaan dan perkotaan di wilayah pantai dan pesisir; c. Pengelolaan kawasan pelabuhan.
Pasal 7 (1) Didalam kawasan lindung tidak diijinkan adanya pembangunan yang bersifat fisik dan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan; (2) Pemerintah daerah berkewajiban untuk mengadakan penertiban terhadap kegiatan pembangunan pada kawasan lindung baik yang dilaksanakan oleh usaha maupun masyarakat setempat; (3) Pada kawasan lindug dimungkinkan untuk melakukan kegiatankegiatan/usaha yang tidak menimbulkan perubahan keseimbangan ekosystem dikawasan lindung dan tidak menimbulkan perubahan permukaan tanah serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 8 (1) Pada kawasan budidaya kegiatan usaha dan pemanfaatan ruang dilaksanakan seacra optimal yang sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan ; (2) Pengendalian dan pengaturan pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya dilakukan melakukan melalui proses perijinan oleh Bupati untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan antar sektor kegiatan ; (3) Proses perijinan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan baik dalam Peratuaran Daerah yang sudah ada maupun Surat Keputusan Bupati; (4) Kegiatan
perikanan
laut
pada
kawasan
budidaya
yang
diselenggarakan oleh para nelayan berhak untuk mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah; (5) Pemerintah Daerah secara bertahap berkewajiban menyediakan prasarana umum yang dibutuhkan oleh nelayan di dalam menyelenggarakan kegiatan penangkapan antara lain dermaga pendaratan perhubungan.
ikan
dengan
kelengkatapnnya
dan
prasarana
Pasal 9 (1) Pada kawasan perdesaan dan perkotaan yang berada di wilayah pantai dan pesisir perlu dicegah pertumbuhan pemukiman yang mengarah pada terjadinya pergeseran air laut sehingga tidak terjadi abrasi pantai ataupun pengendapan sedmen yang merugikan kepentingan umum; (2) Pemerintah daerah melarang pertumbuhan pemukiman yang dilakukan oleh perorangan pada wilayah pantai ataupun kegiatan lain yang mengarah pada upaya pergeseran garis pantai secara liar; (3) Pemerintah daerah menyediakan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman khususnya pada lokasi disekitar garis pantai untuk menghindari terjadinya pencemaran pantai dari limbah rumah tangga; (4) Pemerintah Daerah akan menjaga kelestarian saluran air hujan (drinage) dengan cara melaksanakan pemeliharaan secara intensif, dan meningkatkan secara bertahap kapasitas saluran yang ada pada kawasan pedesaan dan perkotaan Pasal 10 (1) Pada Kawasan Pelabuhan akan terus dikembangkan Pelabuhan Umum dan Dermaga untuk kepentingan sendiri seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan tingkat ketersediaan sumber daya alam maupun sumberdaya manusia yang ada, dan tingkat kebutuhan
dari
masing-masing
pengguna
dermaga
untuk
kepentingan sendiri; (2) Peran dan fungsi pelabuhan umum dan khusus akan terus ditingkatkan
sehingga
mencapai
kemampuan
untuk
menyelengggarakan angkutan laut secara langsung ke negara tujuan; (3) Pelabuhan konvensional perlu dilakukan rekonfigurasi dan penataan agar mampu meningkatkan produktifitasnya;
(4) Pada kawasan pelabuhan akan diadakan refungsionalisasi secara bertahap terhadap lahan-lahan yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan lebih produktif; (5) Pada kawasan pelabuhan dikembangkan kawasan penunjang dan pelengkap lainnya meliputi kawasan industri dan pergudangan, kawasan bisnis, kawasan berikat, serta kawasan pemukiman. BAB IV RENCANA POLA PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PANTAI DAN PESISIR Pasal 11 Pemanfaatan ruang wilayah pantai dan pesisir sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b menggambarkan sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya pada wilayah pantai dan pesisir. Pasal 12 (1) Yang termasuk kawasan lindung meliputi : a. Kawasan
yang
memberi
perlindungan
kawasan
bawahannya; b. Kawasan perlindungan setempat; c. Kawasan suaka alam dan cagar alam; d. Kawasan rawan bencana. (2) Yang termasuk/disebut kawasan budidaya meliputi; a. Kawasan perikanan; b. Kawasan Industri dan pergudangan; c. Kawasan permukiman; d. Kawasan pariwisata; e. Kawasan pelabuhan. (3) Penetapan letak tepat batas masing-masing kawasan akan diatur di dalam Keputusan Bupati; BAB V PENGEMBANGAN PELABUHAN
Pasal 13 (1) Pengembangan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf
c
diwujudkan
berdasarkan
strategi
pelaksanaan
sebagaimana dimaksud pada pasal 10 Peraturan Daerah ini dan rencana pola pemanfaatan ruang wilayah pantai dan pesisir; (2) Untuk
mewujudkan
rencana
pengembangan
pelabuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas, ditetapkan penetapan lokasi kawasan pelabuhan serta pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan pelabuhan. Pasal 14 (1) Selat Madura merupakan modal dasar yang sangat berharga di dalam
rencana
pengembangan
pelabuhan
dan
dikaitkan
ketersediaan prasarana penunjang dalam bentuk prasarana perhubungan baik jalan umum maupun jalan tol serta ketersediaan lahan yang belum terbangun dalam jumlah yang cukup besar; (2) Lahan potensial yang ditetapkan sebagai rencana pengembangan pelabuhan adalah seluruh jalan pantai yang terletak diantara kali Lamong hingga desa Tanjung Widoro; (3) Batas kawasan pelabuhan akan ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan
kepentingan
lain
yang
berkaitan
dengan
pemanfaatan pantai khususnya perikanan laut. Pasal 15 (1) Daerah lingkungan kerja pelabuhan terdiri dari daerah lingkungan kerja, daratan dan daerah lingkungan kerja perairan; (2) Daerah lingkungan kerja pelabuhan perairan ditetapkan dengan batas maksimum dari garis pantai hingga batas alur pelayaran terdekat dari garis pantai; (3) Daerah lingkungan kerja pelabuhan daratan ditetapkan dengan batas maksimum 1000 m dari garis pantai kearah daratan; (4) Penetapan batas Daerah Lingkungan kerja pelabuhan pada ayat (1) dan (2) diatas, koordinatnya akan ditetapkan atas dasar
keputusan Bupati, dengan memperhatikan hal-hal lain yang telah ada di lapangan. (5) Bagi dermaga untuk kepentingan sendiri maupun pelabuhan umum yang telah ada/telah beroperasi daerah lingkungan kerja pelabuhannya, baik daratan maupun perairan akan diatur sesuai dengan tata urang pantai dan selanjutnya batas koordinatnya akan ditetapkan atas dasar keputusan Bupati. Pasal 16 Daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, koordinatnya batasbatasnya ditentukan dengan keputusan Bupati. Pasal 17 Pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2) meliputi tata cara pelaksanaan pembangunannya, pengaturan hak-hak atas tanah, pengaturan perijinan untuk keiatan pembangunan dan manfaat yang diperoleh Pemerintah Kabupaten di dalam usaha pengembangan kepelabuhanan. Pasal 18 (1)
Pelaksanaan pembangunan pelabuhan diupayakan dengan memanfaatkan kelandaian pesisir melalui usaha reklamasi pantai, dan sedapat mungkin menggunakan bahan urugan dari sekitar lokasi yang sekaligus mampu meningkatkan fungsi sistim saluran pembuangan air hujan (drainage) pada kawasan pelabuhan dan sekitarnya.
(2)
Kegiatan reklamasi pantai oleh pihak swasta, pemerintah, badan usaha
milik
negara
maupun
pihak
lain,
hanya
dapat
dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati Kepala Daerah; (3)
Tanah hasil kegiatan reklamasi pantai yang dilaksanakan baik oleh pihak swasta pemerintah, badan usaha milik negara maupun pihak lain yang peruntukannya untuk fasilitas umum, kepelabuhan, kawasan industri, dan kawasan pengembangan
ekonomi terpadu, hak pengelolaannya atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten; (4)
Kepada pihak yang melaksanakan reklamasi pantai diberikan kesempatan untuk mendapatkan Hak Guna Bangunan (HGB) diatas tanah hasil reklamasi dimaksud atas dasar rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah. Pasal 19
Semua kegiatan yang dilakukan di dalam areal daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan baik bagi pelabuhan umum maupun dermaga untuk kepentingan sendiri dan semua fasilitas pendukungnya harus mematuhi semua ketentuan dan Perturan Daerah yang berlaku; Pasal 20 (1) Terhadap segala macam bentuk usaha pemanfaatan pantai, Pemerintah Daerah Kabupaten berhak untuk mendapatkan bagi hasil atas semua pendapatan yang dihasilkan; (2) Bagi hasil sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, akan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri. BAB VI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Pasal 21 (1) Pedoman
pengendalian
pemanfaatan
ruang
sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 huruf d didasarkan atas pengelolaan kawasan dan penatagunaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, 7, 8, 9 dan 10 dalam Peraturan Daerah ini; (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kawasan lindung kawasan budidaya, kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban dalam pemanfaatan ruang
termasuk
terhadap
penguasaan,
penggunaan
dan
pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya di kawasan pantai pesisir dan pelabuhan.
BAB VII HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 22 (1) Dalam menikmati pemanfaatan ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku; (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumber daya alam yang terkandung didalamnya menikmati manfaat ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan penguasaan atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat; Pasal 23 (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah pantai dan pesisir Kabupaten Gresik diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan; (2) Dalam hal tidak tercapai kesepatakan mengenai penggantian yang layak
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
maka
penyelesaiannnya dilakukan sesuai dengan peraturan perundangaundangan yang berlaku;
BAB VIII KETENTUAN PIDANA
Pasal 24 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah); (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BAB IX PENYIDIKAN Pasal 25 (1) Selain oleh Pejabat penyidikan umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku; (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan dimaksud pada ayat (1) pasal ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 26 Penataan ruang wilayah pantai, pesisir, dan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi: d. Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kabupten Gresik;
e. Mewujudkan
keterpaduan,
keterkaitan
keseimbangan
perkembangan antar wilayah kabupaten serta keserasian antar sektor; f. Penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan atau masyarakat di Kabupaten Gresik; g. Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang dan rencana tata ruang kawasan lainnya di wilayai pantai dan pesisir kabupaten Gresik; h. Pelaksanaan pembangunan dalam mamanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan. Pasal 27 Penataan ruang wilayah pantai pesisir dan pelabuhan menjadi dasar untuk penerbitan perijinan lokasi pembangunan. Pasal 28 Peninjauan kembali dan atau penyempurnaan penataan ruang wilayah pantai, pesisir dan pelbuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat dilakukan minimal 5 (lima) tahun sekali. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Jangka waktu penataan ruang wilayah pantai, pesisir dan pelabuhan adalah 10 (sepuluh) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan. Pasal 30 Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati Kepala Daerah. Pasal 31 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.
Ditetapkan di : Gresik Pada tanggal : 28 Pebruari 2001 BUPATI GRESIK TTD Drs. KH. ROBBACH MA’SUM Diundangkan di
:
Gresik
Pada tanggal
:
15 Maret 2001
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK TTD Drs. GUNAWAN, M.Si. Pembina Tk. I NIP. 010 80 491 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2001 NOMOR 3 SERI C
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 03 TAHUN 2001 TENTANG PENATAAN RUANG WILAYA PANTAI PESISIR DAN PELABUHAN I.
PEJALASAN UMUM Dalam rangka mengantisipasi pertumbuhan wilayah, baik dari sektor pemerintah, Badan Usaha Milik Negara maupun sektor swasta melalui kegiatan investasi khususnya di wilayah pantai dan pesisir dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang tersedia diperlukan adanya suatu kebijakan yang mampu menampung sekaligus mengarahkan arus investasi yang saat ini mulai menunjukkan indikasi besarnya kebutuhan akan lokasi yang tepat dan yang memberikan jaminan bagi hukum. Mengingat bahwa wilayah pantai dan pesisir mempunyai penggunaan alternatif disamping dapat difungsikan sebagai kawasan lindung dapat pula difungsikan sebagai kawasan budidaya, maka pemanfaatannya perlu diatur di dalam suatu kebijakan penataan ruang wilayah pantai dan pesisir sehingga kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di wilaya pantai dan pesisir dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi wilayah tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Kegiatan pembangunan di wilayah pantai dan pesisir yang merupakan upaya pemanfaatan sumber daya alam dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat antara lain petani tambak, nelayan, dan para pengusaha, baik pedagang maupun pengusaha
industri. Untuk itu maka kebijakan pemanfaatan wilayah pantai dan pesisir diperlukan pula untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan antar sektor. Terlealisasinya potensi yang ada di wilayah pantai pesisir melalui kegiatan pembangunan dari berbagai sumber dana baik dari pemerintah ataupun dari sektor swasta diharapkan tidak hanya berdampak terhadap peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat saja. Melainkan secara langsung dapat pula meningkatkan kemampuan pemerintah kabupaten di dalam memberikan pelayanan sarana dan prasarana yang seimbang dengan pertumbuhan ekonomi di daerah. Dengan demikian maka pemanfaatan wilayah pantai dan pesisir oleh berbagai pihak tidak hanya memberikan beban tambahan saja kepada Pemerintah Kabupaten melainkan juga memberikan kemampuan untuk mengatasi pengaruh kurang menguntungkan yang terjadi sebagai akibat berlangsungnya kegiatan usaha yang ditumbuhkannya, baik kegiatan usaha primer maupun sekunder. Pengaruh yang kurang menguntungkan dimaksud antara lain a. Terjadinya pathologi sosial seperti prostitusi, gelandangan, dan pengemis; b. Tumbuhnya sektor informal seperti pedagang kaki lima dan pedagang asongan; c. Terciptanya lingkungan yang kumuh dan menurunnya derajat kesehatan lingkungan; d. Penurunan tingkat pelayanan prasarana yang ada, misalnya untuk prasarana perhubungan dalam bentuk kemacetan lalu lintas, kerusakan jalan, naiknya angka kemacetan lalu lintas, kerusakan jalan. Naiknya angka kecelakaan lalu lintas, dan masalah-masalah perkotaan lainnya. Peluang yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tersebut adalah pengembangan kawasan pelabuhan dan kawasan industri sebagai kawasan pendukungnya sehingga dalam kebijakan ini perlu dirumuskan pula secara khusus mengenai upaya pengembangan pelabuhan yang nantinya dapat dijadikan arahan di dalam pelaksanaannya. Sebagai perwujudan otonomi daerah sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah kabupaten diberikan kewenangan untuk melaksanakan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan wilayah laut dalam batas sejauh 1/3 (sepertiga) batas laut Daerah Propinsi, maka penataan ruang wilayah pantai, pesisir dan pelabuhan tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL PASAL 1 s/d 21
: Cukup Jelas
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR
: 3 TAHUN 2001
TANGGAL
: 28 FEBRUARI 2001
TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2001
NO 1
JENIS PELAYANAN
TARIF (RP)
PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN a. Pelayanan
kesehatan
dasar
terbatas
untuk
satu
1.500 – 3.000
pengunjung berlaku sehari ; b. Debri demem luka
2.500 – 5.000
c. Perawatan luka bakar
2.500 – 5.000
d. Minor surgei ringan e. Incini Abses
2
10.000 – 15.000 5.000 – 10.000
f. Ekstraksi benda asing
2.500 – 5.000
g. Hecting kecil (1 – 6 )
5.000 – 10.000
h. Hecting besar sedang (7 - 12)
11.000 – 15.000
i. Hecting berat >13
16.000 – 20.000
j. Circum sisi
25.000 – 50.000
k. Cross incini
2.500 – 5.000
l. Dorsum cisi
2.500 – 5.000
m. Angkat Jahitan
2.500 – 5.000
PERTOLONGAN PERSALINAN a. Pertolongan persalinan di luar Puskesmas b. Pertolongan persalinan di Puskesman dengan rawat inap
15.000 – 30.000 87.500 – 125.000
untuk Ibu paling lama 3 hari c. Rawat inap untuk Ibu, hari keempat dan seterusnya per
10.000 – 15.000
hari d. Rawat inap untuk bayi hari keempat dst 3
TINDAKAN MEDIK RINGAN
5.000 – 7.500
a. Tindik daun telinga
4
4.000 – 7.500
b. Sunat/Sircumsisi pria
25.000 – 50.000
c. Tindakan operasi kecil
10.000 – 15.000
TINDAKAN MEDIK RINGAN (OUSKESMAS PERAWATAN) Operasi katarak
5
6
-
PEMERIKSAAN DIAGNOSIS a. Photo Thorax
35.000 – 50.000
b. EKG
12.500 – 20.000
c. Photo abdomen
35.000 – 20.000
RAWAT
INAP
DAN
KUNJUNGAN/VISITE
DOKTER
PERHARI
7
a. Rawat inap di zaal
10.000 – 20.000
b. Rawat inap di pavilyun
20.000 – 30.000
c. Visite dokter umum di pavilyun
10.000 – 15.000
d. Visite dokter specialis
20.000 – 30.000
TINDAKAN LABORATORIUM a. Golongan darah
2.000 – 4.000
b. Darah perjenis
2.000 – 3.000
c. Darah rutin
10.000 – 15.000
d. Test kehamilan (Plano Test)
12.500 – 17.500
e. Urine rutin
7.500 – 10.000
f. Urine perjenis
1.500 – 2.500
g. Faeces rutin
3.000 – 5.000
h. Tetes tebal
2.500 – 4.000
i. Pewarnaan gram
4.000 – 6.000
j. Pewarnaan BTA (Sputum)
3.000 – 5.000
k. Pewarnaan BTA (MH)
3.000 – 5.000
l. Trombocyte
3.000 – 5.000
m. BJ Urine n. Widal side
7.500 – 12.500
o. PCV
4.000 – 5.000
Pemeriksaan Gula Darah a. BSN (puasa) b. Reduksi (puasa) c. 2 jam PP
10.000 – 15.000 1.500 – 12.500 10.000 – 15.000
d. reduksi 2 jam PP
1.500 – 2.500
8
PENGUJIAN KESEHATAN
1.500 – 5.000
9
PENGURUSAN JENAZAH
10
a. Visum hidup
15.000 – 20.000
b. Visum mati
15.000 – 20.000
SEWA AMBULANCE a. Pemakaian mobil jenazah dalam kota wilayah Kabupaten
15.000 – 20.000
Gresik setiap pemakaian b. Pemakaian luar kota setiap pemakaian per kilometer 11
PERAWATAN JENAZAH a. Bedah jenazah pada jam kerja b. Bedah jenazah pada luar jam kerja c. Perawatan jenazah
12
1.250 – 1.500
50.000 – 75.000 100.000 – 150.000 20.000 – 30.000
PELAYANAN KESEHATAH GIGI Tindakan medik gigi a. Pencabutan gigi susu/anak
5.000 – 7.500
b. Pencabutan gigi permanen 1 akar
7.500 – 10.000
c. Pencabutan gigi tanpa penyulit > 1 akar
7.500 – 10.000
d. Pencabutan gigi dengan penyulit > 1 akar e. Geraham ketiga miring
10.000 – 15.000 100.000 – 125.000
f. Scaling tiap regio 1 kali dating
2.500 – 5.000
g. Perawatan past ekstraksi/dengan Dry Sroket
5.000 – 7.500
Pembuatan/Reparasi Gigi Tiruan a. Pembuatan gigi tiruan lengkap atas atau bawah
600.000 – 800.000
b. Pembuatan gigi tiruan lengkap atas dan bawah
400.000 – 600.000
Pembuatan gigi tiruan sebagian a. 1 (satu) gigi per rahang
40.000 – 60.000
b. Tambahan tiap gigi berikutnya
15.000 – 20.000
c. Reparasi gigi tiruan partial/sebagian
30.000 – 50.000
d. Reparasi gigi tiruan tiap rahang
60.000 – 70.000
e. Pembuatan jembatan gigi Acrylic tiap unit
100.000 – 150.000
f. Pembuatan jembatan gigi porcelen tiap unit
200.000 – 250.000
g. Rebacine gigi tiruan Full Dentis
75.000 – 100.000
Perawatan Bagian pengawwt gigi a. Tumpatan amalgam/piji lonomer kecil
10.000 – 20.000
b. Tumpatan amalgam/piji lonomer besar
15.000 – 25.000
c. Pulp caping direct/indirect
7.500 – 10.000
d. Munifikasi/Pulpatemi
3.000 – 5.000
e. Pemeriksaan rutin
1.500 – 3.000
Perawatan meratakan gigi a. Perawatan meratakan gigi per rahang
150.000 – 200.000
b. Penggantian alat selanjutnya
100.000 – 150.000
c. Relief of pain
5.000 – 10.000
Tumpatan dengan sinar a. tumpatan kompesite sulung/permanen b. tumpatan kompesite dengan crown form 13
50.000 – 75.000 75.000 – 100.000
PELAYANAN KELUARGA BERENCANA a. Pemasangan IUD
10.000 – 15.000
b. Pelepasan IUD
10.000 – 15.000
c. Kontrol IUD
5.000 – 7.500
d. Pemasangan Implant
10.000 – 15.000
e. Pelepasan Implant
17.500 – 25.000
BUPATI GRESIK TTD
Drs. KH. ROBBACH MA’SUM SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK TTD Drs. GUNAWAN, M.Si. Pembina Tk. I NIP. 010 80 491
BESARAN TARIF BERDASARKAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
NO JENIS PELAYANAN
TARIF (RP)
1 2
3
1 RAWAT JALAN Pelayanan pasien umum a. Karcis rawat jalan
4.500,00
-
2.500,00
b. Pasien dengan rujukan Pemerintah
3.000,00
-
5.000,00
4.000,00
-
6.000,00
4.000,00
-
6.000,00
d. Gigi
2.500,00
-
4.000,00
e. Dokter Spesialis
3.000,00
-
5.000,00
15.000,00
-
21.000,00
6.000,00
-
8.500,00
c. Ekstraksi gigi lebih dari satu akar
10.000,00
-
14.000,00
d. Ekstraksi gigi sulung TOOP
12.000,00
-
17.000,00
e. Incisi abces intra oral
8.500,00
-
12.000,00
f. Incisi abces extra oral
23.500,00
-
33.000,00
g. Perwatan perdarahan tanpa suntik
6.500,00
-
9.500,00
h. Perwatan perdarahan dengan suntik
9.500,00
-
13.500,00
Perawatan komplikasi post ekstraksi tanpa agyl
8.500,00
-
12.000,00
15.000,00
-
21.000,00
8.500,00
-
12.000,00
k. Tumpatan amalgan kecil
15.000,00
-
21.000,00
l. Tumpatan amalgan besar
20.000,00
-
28.000,00
Non pemerintah c.
Pasien non rujukan
Layanan Konsultasi
2 TINDAKAN PADA POLIKLINIK GIGI a. Rontgen foro dental Tindakan Medis Dasar b. Ekstraksi gigi satu akar
i. perawatan komplikasi post ekstraksi tanpa agyl j. Pembersihan karang gigi/kwadran
m. Cetak gigi
25.000,00
-
35.000,00
28.000,00
-
39.500,00
b. Alveolectomi incisi extra biopsi
30.000,00
-
42.000,00
c. Ondonvektomi/melintang sedang
45.000,00
-
63.000,00
d. Exsirculum
25.000,00
-
35.000,00
e. Apexresectle tanpa RCT
40.000,00
-
58.000,00
f. Squasferotomy proc alveoris
25.000,00
-
35.000,00
g. Fractur rahang tertutup/rahang tanpa osteo
75.000,00
-
105.000,00
h. Frenectomy
25.000,00
-
35.000,00
i. Exterpetie fibroma per tahun
30.000,00
-
42.000,00
100.000,00
-
140.000,00
19.500,00
-
27.500,00
l. Perawatan sal akar selesai anterior
35.000,00
-
49.000,00
m. Perawatan sal akar selesai post terior
44.500,00
-
62.500,00
n. Perawatan pulp capping non amalgan
19.000,00
-
27.000,00
o. Perawatan tumpatan atau glasstonomer
16.500,00
-
23.500,00
p. Tumpatan light curring kecil
35.000,00
-
49.000,00
q. Tumpatan light curring besar
45.000,00
-
83.000,00
r. Inlay
50.000,00
-
70.000,00
s. Uplay
150.000,00
-
210.000,00
t. Full cast crown
200.000,00
-
280.000,00
u. Acrylic backing logam tanpa RCT
200.000,00
-
280.000,00
v. Acrylic backing tanpa RCT
100.000,00
-
140.000,00
50.000,00
-
70.000,00
125.000,00
-
175.000,00
y. Partial denture gigi berikutnya
35.000,00
-
49.000,00
z. Reparasi partial denture
85.000,00
-
91.000,00
75.000,00
-
105.000,00
100.000,00
-
140.000,00
3 TINDAKAN MEDIK THERAPHY KECIL a. Ekstraksi
gigi
permanen
dengan
komplikasi melintang ringan
syntesa
j. Exterpetie Epulis per kwadran k. Perawatan
murnifikasi
tdk
tumpatan
amalgan
w. Pin tanpa RCT x. Partial denture element
Reparasi Fraktur Denture a. Rebacking FD rahang
b. Pembersihan nicotine pada gigi
12.500,00
-
17.500,00
c. Perawatan ortho Opbecef oblurator
65.000,00
-
91.000,00
d. Fissure selmat gigi
12.500,00
-
17.500,00
150.000,00
-
210.000,00
95.000,00
-
133.000,00
1.000.000,00
-
1.400.000,00
d. Fraktur rahang – osthesintesa
100.000,00
-
140.000,00
e. Othoddentie lepas rahang
275.000,00
-
385.000,00
f. Meratakan gigi dengan pregmentian
150.000,00
-
210.000,00
50.000,00
-
70.000,00
h. Fraktur rahang ostheo syntesis
280.000,00
-
392.000,00
i. Osfetomy
280.000,00
-
392.000,00
j. Resejsi rahang ostheo syntesis
280.000,00
-
392.000,00
k. Enucieasi krista besar lebih :1/2 kwadran
280.000,00
-
392.000,00
l. Ortho remofix rahang
1.000.000,00
-
1.400.000,00
m. Orthodentie rahang
2.000.000,00
-
2.800.000,00
a. III / B
10.000,00
-
14.000,00
b. III / A
17.500,00
-
24.500,00
c. II
35.000,00
-
49.000,00
a. III / B
40.000,00
-
56.000,00
b. III / A
60.000,00
-
84.000,00
120.000,00
-
168.000,00
7 Ruang Rawat Pre OP / RR per hari (KL III – A)
22.000,00
-
31.000,00
8 Ruang Rawat Isolasi per hari (KL III – A)
22.000,00
-
31.000,00
4 TINDAKAN MEDIS DASAR DAN THERAPHY SEDANG a. Odofectomy/implikasi berat b. Envictassi krista rahang c. Full denture rahang
g. Kontrol berkala meratakan gigi Tindakan Medic Threphy Besar
Tindakan Medik dan Theraphy Khusus
5 PELAYANAN RAWAT INAP
6 PELAYANAN RAWAT INAP ICU
c. II
9 PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK Pemeriksaan Laboratorium Pathologi Klinik KL. III – A Pemeriksaan Urine : a. Urine lengkap
10.000,00
-
14.000,00
b. Bilirubin / Urobilirubin
7.000,00
-
10.000,00
c. Albumin / Sedimen
7.000,00
-
10.000,00
d. Reduksi
3.000,00
-
4.500,00
e. BJ. Urine
7.000,00
-
10.000,00
f. Esbuch
8.000,00
-
11.500,00
g. P II
7.000,00
-
10.000,00
h. Aceton
8.000,00
-
11.500,00
i. Bencidin Test
8.000,00
-
11.500,00
j. Urine Bencejohson
8.000,00
-
11.500,00
10.000,00
-
14.000,00
b. HB
5.000,00
-
7.000,00
c. PVC
5.000,00
-
7.000,00
d. Thrombocyte
7.500,00
-
10.500,00
e. Leucocyte / led
8.000,00
-
11.500,00
f. HB, PVC. Thrombo
15.000,00
-
21.000,00
g. Hap . Darah
16.000,00
-
22.500,00
h. Golongan darah
7.000,00
-
10.000,00
i. Darah malaria
8.500,00
-
12.000,00
j. BT / CT
7.000,00
-
10.000,00
k. EOS
9.000,00
-
13.000,00
l. Rell
9.000,00
-
13.000,00
a. Faeces lengkap
7.000,00
-
10.000,00
b. Benalcis lengkap
8.000,00
-
11.500,00
10 PEMERIKSAAN DARAH a. darah lengkap
11 FAECES
12 SEROLOGY / IMUNOLOGY
a. Widal tube (24 jam)
11.000,00
-
15.500,00
b. Widal slide (5 menit)
13.000,00
-
18.500,00
c. VDRL
11.000,00
-
5.500,00
d. Tes kehamilan (slide)
13.000,00
-
18.500,00
e. Tes kehamilan (stick)
18.500,00
-
26.000,00
f. HbSAg (RPA) 4 jam
22.000,00
-
31.000,00
g. Hb Sag (PHA) 4 menit
22.000,00
-
31.000,00
h. Hb Sag (stick) 5 menit
28.500,00
-
40.000,00
i. Hb Sag (stick) 5 menit
28.000,00
-
39.500,00
j. Dbt
42.000,00
-
59.000,00
k. Micodot
52.000,00
-
73.000,00
a. GO Prep
7.000,00
-
10.000,00
b. MH
7.500,00
-
10.500,00
c. Sputum (BTA)
7.500,00
-
10.500,00
d. Difteri
7.500,00
-
10.500,00
42.000,00
-
59.000,00
a. BH. Dir / TOT
10.000,00
-
14.000,00
b. SGOT
10.000,00
-
14.000,00
c. SGPT
10.000,00
-
14.000,00
d. ALK PHOS
13.500,00
-
19.000,00
e. GMGT
32.500,00
-
45.500,00
f. Albumin
10.500,00
-
15.000,00
g. To. Prot
11.500,00
-
16.500,00
h. Globelin
10.000,00
-
14.000,00
i. BUN
11.000,00
-
15.500,00
j. S. Crestin
11.000,00
-
15.500,00
k. Urine Acit
11.000,00
-
15.500,00
l. Ures Clearrens
26.000,00
-
3.500,00
m. Crestin CL
26.000,00
-
36.500,00
n. Choiesteroi
13.000,00
-
18.500,00
13 BACTEROLOGY
e. Pemakaian. Air 14 KIMIA DARAH
o. Trigeliseride
16.000,00
-
22.500,00
p. HDL – Choi
16.000,00
-
22.500,00
q. LDL – Choi
16.000,00
-
22.500,00
r. TOT – Lipid
13.000,00
-
18.500,00
s. Klaium
18.000,00
-
25.500,00
t. Natrium
17.000,00
-
24.000,00
u. Calcium
17.000,00
-
24.000,00
v. Chlorida
17.000,00
-
24.000,00
w. Gula Darah
8.000,00
-
11.500,00
x. BSN 2 jam PP
8.000,00
-
11.500,00
y. BSN + 2 jam PP (cito)
25.000,00
-
35.000,00
z. SL
21.000,00
-
29.500,00
aa. TIBC
21.000,00
-
29.500,00
a. Nonne
7.000,00
-
10.000,00
b. Pandy
7.000,00
-
10.000,00
c. Cell
7.000,00
-
10.000,00
d. Glucosa
11.000,00
-
15.500,00
e. Protein
11.000,00
-
15.500,00
f. Sperma analysa
26.000,00
-
36.500,00
a. Rifalta Test
13.000,00
-
18.500,00
b. Cell
13.000,00
-
18.500,00
a. Papsmear (sederhana)
20.000,00
-
28.000,00
b. Sitologi cairan
30.000,00
-
42.000,00
c. PA kecil Biopsi
37.500,00
-
52.500,00
d. PA sedang / operasi kecil
47.500,00
-
66.500,00
e. PA Besar / operasi IBS
57.500,00
-
80.500,00
f. FNA
80.000,00
-
112.000,00
15 LIQUOR
16 CAIRAN FLEURA
17 PEMERIKSAAN
LABORATORIUM
PATOLOGI ANATOMI (PA) Klass III – A
Pemeriksaan Canggih
18 JENIS PEMERIKSAAN ( PA) DI POLIKLINIK a. Papsmea (sederhana)
20.000,00
-
28.000,00
b. Sitologi cairan (sedang)
40.000,00
-
56.000,00
c. PA kecil biopsi (canggih)
45.000,00
-
63.000,00
d. FNNA (canggih)
95.000,00
-
133.000,00
a. Foto Thorax – PA
32.500,00
-
45.500,00
b. Foto Thorax – Lat
32.500,00
-
45.500,00
c. Foto BOF AP
32.500,00
-
45.500,00
d. Foto BOF LLD
32.500,00
-
45.500,00
e. Foto Thorax anak
24.000,00
-
34.000,00
f. Foto BOF anak
20.000,00
-
28.000,00
g. Foto kepala – skul dewasa AP
48.000,00
-
67.500,00
h. Foto kepala – skul dewasa anak AP + Lat
40.000,00
-
58.000,00
i. Foto Sinus Maxiliaris
24.000,00
-
34.000,00
j. Foto Mandibuta
24.000,00
-
34.000,00
k. Foto Mastoid / THT
24.000,00
-
34.000,00
l. Foto Formane opticum
24.000,00
-
34.000,00
m. Foto Sella Tursica
24.000,00
-
34.000,00
n. Foto Twne, SteneR Cadwell
24.000,00
-
34.000,00
o. Foto Basis Crani
24.000,00
-
34.000,00
p. TMJ
24.000,00
-
34.000,00
a. Bahu (shoulder )
24.000,00
-
34.000,00
b. Claviculta
20.000,00
-
28.000,00
c. Humerus
24.000,00
-
34.000,00
d. Artic Cubuti
24.000,00
-
34.000,00
e. Antebracchi
24.000,00
-
34.000,00
f. Pergelangan tangan
24.000,00
-
34.000,00
g. Tangan
24.000,00
-
34.000,00
h. Jari-jari tangan
24.000,00
-
34.000,00
19 PEMERIKSAAN RADIOLOGI Foto tanpa kontras :
20 EXTREMETAS ATAS
21 EXTREMETAS ATAS a. Sndi panggul
32.500,00
-
45.500,00
b. Femur
32.500,00
-
45.500,00
c. Artic enu
24.000,00
-
34.000,00
d. Cruris
32.500,00
-
45.500,00
e. Anida
24.000,00
-
34.000,00
f. Fadis
24.000,00
-
34.000,00
g. Vert Ceervicalis AP
20.000,00
-
28.000,00
h. Vert Ceervicalis Lat
20.000,00
-
28.000,00
i. Vert Ceervicalis Obligue
24.000,00
-
34.000,00
32.500,00
-
45.500,00
j. Vert Thorax Sacral
32.500,00
-
45.500,00
k. Vert Lumbalis
32.500,00
-
45.500,00
l. Tulang ekor / oscoxgeas
24.000,00
-
34.000,00
m. Alar view
32.500,00
-
45.500,00
n. Obrutator view
32.500,00
-
45.500,00
a. BUNCS Besar
100.000,00
-
140.000,00
b. BUNCS sedang
40.000,00
-
58.000,00
c. BUNCS Kecil
65.000,00
-
40.000,00
d. Angiografin / kontras
95.000,00
-
133.000,00
a. Besar
95.000,00
-
133.000,00
b. Sedang
55.000,00
-
77.000,00
c. Kecil
50.000,00
-
70.000,00
d. UGI
130.000,00
-
182.000,00
e. Uretro Cysto Graphy
100.000,00
-
140.000,00
f. Fistulografy
80.000,00
-
122.000,00
g. USG Abdomen atas
75.000,00
-
105.000,00
h. USG Abdomen bawah
75.000,00
-
105.000,00
i. USG Abdomen atas dan bawah
90.000,00
-
128.000,00
j. Appendiogram
80.000,00
-
112.000,00
Vert Thorax Lumbai
22 Foto dengan bahan kontras
23 COLLON IN LOOP
24 TINDAKAN
KHUSUS
MEDIK
NON
OPERATIF Klass III – A a. WSD
195.000,00
-
273.000,00
b. Biopai
96.000,00
-
134.500,00
c. Resus tasi bayi
75.000,00
-
105.000,00
d. Pemberian Cytostaika
195.000,00
-
273.000,00
e. Fungsi paru/ fungsi abites
120.000,00
-
168.000,00
f. Lumbai fungsi
96.000,00
-
134.000,00
g. Induksi persalinan
75.000,00
-
105.000,00
h. Pemberian sulfas mag
54.000,00
-
76.000,00
i. Fungsi Douglas
98.000,00
-
134.000,00
j. Schtion Pump
54.000,00
-
76.000,00
k. Nebulzer
54.000,00
-
76.000,00
a. pasang infus
5.000,00
-
7.000,00
b. pasang Maagslang
5.000,00
-
7.000,00
c. pasang Cateter
5.000,00
-
7.000,00
d. Lavement
5.000,00
-
7.000,00
e. Perawatan luka kecil
10.000,00
-
14.000,00
f. Perawatan luka sedang
20.000,00
-
28.000,00
g. Perawatan luka bakar
15.000,00
-
21.000,00
h. Angkat jahitan
4.000,00
-
6.000,00
i. Melaksanakan Injeksi
4.000,00
-
6.000,00
a. Persalinan Normal
250.000,00
-
350.000,00
b. Persalinan Pathology
350.000,00
-
490.000,00
150.000,00
-
210.000,00
25 TINDAKAN PERAWATAN MEDIK DI RJ & RI
26 TARIF
PELAYANAN
KEBIDANAN
&
KANDUNGAN Ditolong dokter Specialis
27 Ditolong Bidan a. Persalinan Normal
28 Tindakan Non Operatif a. Pemberian Sulfas Respirasi pada Echiasis
50.000,00
-
70.000,00
b. Pemasangan laminating Oxytocyn Drip
50.000,00
-
70.000,00
17.500,00
-
24.500,00
5.000,00
-
7.000,00
a. Kecil
300.000,00
-
420.000,00
b. Sedang
920.000,00
-
1.288.000,00
c. Besar
1.150.000,00
-
1.610.000,00
d. Khusus
1.450.000,00
-
2.030.000,00
10.000,00
-
14.000,00
35.000,00
-
49.000,00
a. Dengan rujukan
6.000,00
-
8.500,00
b. Tanpa Rujukan
7.000,00
-
49.000,00
5.000,00
-
7.000,00
b. Perawatan luka bakar ( 0 – 10 %)
10.000,00
-
14.000,00
c. Perawatan luka bakar ( 10 % - 20 % )
15.000,00
-
21.000,00
d. Perawatan luka bakar ( 30 % keatas )
25.000,00
-
35.000,00
7.500,00
-
10.500,00
f. Pemasangan kateter
10.000,00
-
14.000,00
g. Incici Abces kecil
15.000,00
-
21.000,00
h. Incici Abces besar
25.000,00
-
35.000,00
i. External Ficsasi (pasang)
20.000,00
-
28.000,00
29 Tindakan Operatif = Tarif Tindakan Bedah a. Rawat Inap per hari b. Jasa konsultasi Dr. Spesialis (rawat inap) 30 TINDAKAN OPERATIF = KLAS A
31 PENGGUNAAN KESEHATAN a. Kesehatan pelajar & mahasiswa b. Kesehatan CPNS 32 INSTALASI RAWAT DARURAT (IRD) Pelayanan Rawat Darurat
33 TINDAKAN MEDIK MINOR BLUS LOKAL DI IRD a. Perawatan luka
e. Rectal Toucher
j. Internal Ficsasi (lepas)
17.000,00
-
24.000,00
k. Reposisisi Manual Haernoroid
10.000,00
-
14.000,00
l. Reposisi Harmonia dan Fiksasi
30.000,00
-
42.000,00
m. Pemasangan Bidal Spalk
10.000,00
-
14.000,00
n. Pemasangan Ransel Verband
10.000,00
-
14.000,00
o. Pemasangan Fiksasi data
10.000,00
-
14.000,00
5.000,00
-
7.000,00
q. Fungsi kandung kemih
15.000,00
-
21.000,00
r. Ektraksi benda asing (sult)
30.000,00
-
42.000,00
s. Ekstraksi gram di mata
10.000,00
-
14.000,00
5.000,00
-
7.000,00
u. Pemasangan NGT Tube
10.000,00
-
14.000,00
v. Tindakan Haching kecil ( 1 – 6 )
15.000,00
-
21.000,00
w. Tindakan Haching sedang ( 7 – 12 )
20.000,00
-
28.000,00
x. Tindakan Haching Besar ( > 13 )
30.000,00
-
42.000,00
y. Vena seksi
30.000,00
-
42.000,00
z. Kumbah lambung
30.000,00
-
42.000,00
aa. Observasi Intoksikasi/ hari
40.000,00
-
58.000,00
bb. Ekstraksi kuku
20.000,00
-
28.000,00
cc. Amputasi
75.000,00
-
105.000,00
dd. Circumsisi
75.000,00
-
105.000,00
ee. Cross incici
10.000,00
-
14.000,00
ff. Dorcumcial Phistosis
10.000,00
-
14.000,00
7.500,00
-
10.500,00
gg. Angkat jahitan (sedang)
10.000,00
-
14.000,00
hh. Angkat jahitan (besar)
15.000,00
-
21.000,00
a. Visum hidup/ orang
7.500,00
-
40.500,00
b. Visum mati / mayat
10.000,00
-
14.000,00
5.500,00
-
8.000,00
p. Pemasangan Elastis Bandage
t. Pasang infus
Angkat Jahitan (kecil)
34 SURAT KETERANGAN SEHAT / MATI
35 REHABILITASI
MEDIS/
FISIOTHERAPHY
Klass III – A a. Pelayanan Kecil
b. Pelayanan sedang
11.000,00
-
15.500,00
a. Perawatan Jenazah
22.500,00
-
31.500,00
b. Bedah Jenazah pada jam kerja
12500,00
-
17500,00
c. Bedah jenazah di ruan jam kerja
200.000,00
-
280.000,00
d. Instrumen IKK
200.000,00
-
280.000,00
25.000,00
-
35.000,00
750.000,00
-
1.050.000,00
a. Mobil Jenazah Per Kilometer
2.000,00
-
3.000,00
b. Mobil Ambulance per kilometer
1.250,00
-
2.000,00
3.000,00
-
4.200,00
b. Pemakaian oxygen per tabung
30.000,00
-
42.000,00
c. Pemakaian ECG ( Rawat Jalan ) sekali
12.500,00
-
17.500,00
d. Pemakaian ECG rawat inap sekali
20.000,00
-
28.000,00
e. Pemakaian incubator per hari
50.000,00
-
70.000,00
3.000,00
-
4.200,00
12.500,00
-
17.500,00
6.000,00
-
8.400,00
50.000,00
-
75.000,00
100.000,00
-
150.000,00
50.000,00
-
75.000,00
200.000,00
-
250.000,00
5.000,00
-
8.000,00
36 PERAWATAN JENAZAH
e. Pembuatan Berita Acara f. Formalin/ Embalming Jenazah 37 SEWA MOBIL JENAZAH DAN AMBULANCE
38 PEMAKAIAN OXYGEN DAN PERALATAN MEDIS a. Pemakaian oxygen per jam
f. Jasa alat cucian alat pakaian bayi / stel g. Jasa alat cucian placenta sekali h. Jasa cuci pakaian persalinan / stel i. DC Shock j. Monitor Operasi k. Monitor ECG l. Echa Cardiography m. Pembakaran Sampah Medis
BUPATI GRESIK TTD
Drs. KH. ROBBACH MA’SUM SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK TTD Drs. GUNAWAN, M.Si. Pembina Tk. I NIP. 010 80 491
TARIF BIAYA PELATIHAN PKL DAN PENELITIAN DI RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN GRESIK
NO 1
JENIS TINDAKAN PEMERIKSAAN
JUMLAH BIAYA
KET
3
4
2 PELAYANAN REKAM MEDIK UNTUK 1. Penelitian dari RSU Kabupaten Gresik
2 .000,00
-
2.6 00,00 Perbulan
2. Dari Luar RSU Kabupaten Gresik
5 .000,00
-
6.5 00,00 Perbulan
9 .000,00
-
11.7 00,00 Perbulan
a. PS Pemerintah
75 .000,00
-
97.5 00,00 Perbulan
b. RS Swasta, BUMN, PIP
100.000,00
-
130.000,00 Perbulan
1. Akademi Analisis Medis
60 .000,00
-
78 .000,00 Perbulan
2. Akademi Perawat
20 .000,00
-
26 .000,00 Perminggu
3. Akademi Gizi
30 .000,00
-
39 .000,00 Perbulan
4. SMF
16 .000,00
-
20.8 00,00 Perbulan
5. SPK/ P2B
15 .000,00
-
19.5 00,00 Perbulan
(Pemerintah ) 3.
Dari Luar RSU Kabupaten Gresik (Swasta)
PELATIHAN PKL PENELITIAN 1. Pelatihan karyawan dari:
2. Biaya PKL a. Siswa/ Mahasiswa
6. SPPH
-
7. SPAG
25 .000,00
-
32.5 00,00 Perbulan
8. SMAK
30 .000,00
-
39 .000,00 Perbulan
1. Akademi Analisis Medis
40 .000,00
-
52 .000,00 Perbulan
2. Akademi Elektro Medis
50 .000,00
-
65 .000,00 Perbulan
3. Akademi Perawat
10 .000,00
-
15 .000,00 Perminggu
4. Akademi Gizi
23 .000,00
-
29.9 00,00 Perbulan
b. Siswa/ Mahasiswa
5. SMF
10 .000,00
-
13 .000,00 Perbulan
6. SPK/ P2B
15 .000,00
-
19.5 00,00 Perbulan
7. SPPH
20 .000,00
-
26 .000,00 Perbulan
8. SPAG
25 .000,00
-
32.5 00,00 Perbulan
9. SMAK
20 .000,00
-
26 .000,00 Perbulan
1. Mahasiswa
15 .000,00
-
19.5 00,00 Perbulan
2. SISWA
10 .000,00
-
13 .000,00 Perbulan
1. Universitas Negeri
100.000,00
-
130.000,00 Perbulan
2. Universitas Swasta
120.000,00
-
156.000,00 Perbulan
a. Siswa
30 .000,00
-
39 .000,00 Perbulan
b. Mahasiswa Kesehatan
75 .000,00
-
97.5 00,00 Perbulan
c. Mahasiswa Non Kesehatan
50 .000,00
-
65 .000,00 Perbulan
d. Mahasiswa Kedokteran
90 .000,00
-
117.000,00 Perbulan
e. Karyawan di Luar RSU Kabupaten
100.000,00
-
130.000,00 Perbulan
75 .000,00
-
97.5 00,00 Perbulan
60 .000,00
-
78 .000,00 Perhari
30 .000,00
-
396.000,00 Perhari
15 .000,00
-
19.5 00,00 Perhari
c. Siswa/ Mahasiswa Non Mahasiswa
d. Mahasiswa Kedokteran
3. Biaya Penelitian
Gresik f. Karyawan Kesehatan SEWA GEDUNG PERTEMUAN 1. Sewa Ruang Pertemuan dengan fasilitasnya 2. Sewa Ruang Pertemuan Tanpa Fasilitasnya 3. Sewa Audio Visual
BUPATI GRESIK TTD Drs. KH. ROBBACH MA’SUM SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK TTD Drs. GUNAWAN, M.Si. Pembina Tk. I NIP. 010 80 491
