CYBER CRIME : KENALI, ANTISIPASI Norma Sari, S.H.,M.Hum.
Dunia Kita hari ini
Fear of Missing Out
NAMUN, ...
crime is a product of society its self
Ibu E di Bantul Curhat di FB Ervani curhat pemberhentian kerja suaminya oleh perusahaan. Ia menulis tentang pendapat sikap supervisor di perusahaan suaminya yang dinilai tidak pantas jadi pemimpin. Pasal 27 ayat 3 UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik(ITE). Dibebaskan di tingkat MA
Mahasiswa F di Bantul berkomentar di akun Instagram Kapolda Jabar Mahasiswa berkomentar foto tentang foto konferensi pers terkait kasus penistan Pancasila beberapa waktu lalu Komentar dilaporkan sebagai provokasi dan penyebar kebencian kepada Kapolda Jabar Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 Ayat 2 tentang penyebaran kebencian, permusuhan, dan provokasi dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
Mahasiswi F di Sleman di Path menghina Yogyakarta
Mahasiswa menyebut Yogya tolol dan dia mengajak teman-temannya agar jangan tinggal di Kota Pelajar itu. Hal itu dijadikan status akun jejaring sosial Path-nya. Dilaporkan ke Polda DIY oleh LSM Jangan Khianati Suara Rakyat (Jati Sura) Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 Ayat 2 tentang penyebaran kebencian, permusuhan, dan provokasi dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. PN)Yogyakarta menyatakan F tidak perlu dihukum 2 bulan penjara asalkan tidak berbuat kejahatan selama 6 bulan ke depan dan denda Rp 10 juta. F lalu mengajukan banding. PT Yogyakrta menghapuskan pidana denda. Jaksa tidak terima dan mengajukan kasasi . MA menolak permohonan kasasi jaksa Skorsing 1 semester di kampusnya
Korban tidak pandang bulu
Penipuan Online di Indonesia Tertinggi
26 % konsumen Indonesia kehilangan uang karena menjadi sasaran tindak penipuan daring (hasil penelitian terbaru Kaspersky Lab dan B2B International). Indonesia menjadi negara dengan korban penipuan daring tertinggi menurut hasil penelitian itu Bentuk ancaman keuangan online terhadap konsumen semakin berkembang. Selain penipuan online dengan gaya tradisional, para penjahat siber mengeksploitasi serta mencari cara baru untuk menipu konsumen
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA TAHUN 2011 – 2016 Kasus Pornografi dan Cyber Crime total 1809 kasus Masalah
2011
2012 2013 2014 2015 201 6
Anak Korban Kejahatan Seksual Online
17
11
23
53
133
94
Anak Pelaku Kejahatan Seksual Online
8
7
16
42
52
72
Anak Korban Pornografi dari Media Sosial
107
110
147
163
174
168
Anak Pelaku Kepemilikan Media Pornografi (HP/Video, dsb)
56
47
61
64
104
80
Total
188
175
247
322
463
414
Indonesia darurat pornografi dan kejahatan seksual online
Cyber Crime? The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders di Havana Cuba pada tahun 1990 dan di Wina Austria, 2000: 1. Cyber crime in a narrow sense (computer crime): any legal behaviour directed by means of electronic operations that targets the security of computer system and the data processed byh them. 2. Cyber crime in a broader sense (computer related crime): any illegal behaviour committed by means on in relation to, a computer system or network, including such crime as illegal possession, offering or distributing information by means of a computer system or network.
Kualifikasi Cyber Crime menurut Convention on Cyber Crime 2001 di Budhapest Hongaria, yaitu: 1. Illegal access: yaitu sengaja memasuki atau mengakses sistem komputer tanpa hak. 2. Illegal interception: yaitu sengaja dan tanpa hak mendengar atau menangkap secara diamdiam pengiriman dan pemancaran data komputer yang tidak bersifat publik ke, dari atau di dalam sistem komputer dengan menggunakan alat bantu teknis. 3. Data interference: yaitu sengaja dan tanpa hak melakukan perusakan, penghapusan, perubahan atau penghapusan data komputer 4. System interference: yaitu sengaja melakukan gangguan atau rintangan serius tanpa hak terhadap berfungsinya sistem komputer
5. Misuse of Devices: penyalahgunaan perlengkapan komputer, termasuk program komputer, password komputer, kode masuk (access code) 6. Computer related Forgery: Pemalsuan (dengan sengaja dan tanpa hak memasukkan, mengubah, menghapus data autentik menjadi tidak autentik dengan maksud digunakan sebagai data autenti) 7. Computer related Fraud: Penipuan (dengan sengaja dan tanpa hak menyebabkan hilangnya barang/kekayaan orang lain dengan cara memasukkan, mengubah, menghapus data computer atau dengan mengganggu berfungsinya computer/sistem computer, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi bagi dirinya sendiri atau orang lain).
Menurut Convention on Cybercrime, tindak pidana yang dapat digolongkan sebagai cyber crime adalah : 1. Illegal Access 2. Illegal Interception 3. Data Interception 4. System Interference 5. Misuse of Device
Sudut pandang Cyber Crime ( Barda Nawawi Arief) 1. Kejahatan biasa (ordinary crime) yang dilakukan dengan komputer teknologi tinggi (high-tech) dan KUHP dapat dipergunakan untuk menanggulanginya (tentu dengan penambahan) 2. Kejahatan kategori baru (new category of crime) yang membutuhkan suatu kerangka hukum yang baru dan komprehensif untuk mengatasi sifat khusus teknologi yang sedang berkembang dan tantangan baru yang tidak ada pada kejahatan biasa, dan karena itu perlu diatur secara tersendiri di luar KUHP
Kebijakan Kriminal Kebijakan kriminal pada hakikatnya merupakan penanggulangan kejahatan sekaligus satu kesatuan dengan upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan rakyat (social welfare). Dengan kata lain tujuan final dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik yaitu yang memenuhi syarat keadilan dan daya guna.
Sistem Hukum (Friedman) Substansi
Struktur
Budaya Ketiga unsur harus berjalan dinamis dan mengantisipasi dan mengatasi cyber crime
Substansi Hukum Kita belum meratifikasi Convention on Cyber Crime KUHP,UU ITE dan perubahannya Nomor 19 Tahun 2016, dan Perkominfo Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Namun perbuatan yang direkomendasikan dalam European Convention on Cyber Crime telah diatur dalam UU ITE. Perbedaannya hanya pada tata letak atau urutan pengaturan berbagai perbuatan tersebut. Jika Konvensi memulai dengan perbuatan yang terkategori sebagai cyber crime dalam arti sempit (murni), maka pengaturan dalam UU ITE tidak mengikuti pola tersebut. Hal ini terlihat bahwa pasal pertama (27) justru mengatur perbuatan yang sebenarnya merupakan tindak pidana konvensional (ada dalam KUHP), hanya saja sekarang dilakukan dengan media komputer berikut jaringannya.
KUHP 1. Pasal 362 KUHP dapat dikenakan untuk kasus carding dimana pelaku mencuri nomor kartu kredit milik orang lain walaupun tidak secara fisik karena hanya nomor kartunya yang diambil dengan menggunakan software card generator di Internet untuk melakukan transaksi di e-commerce. Setelah dilakukan transaksi dan barang dikirimkan, kemudian penjual yang ingin mencairkan uangnya di bank ternyata ditolak karena pemilik kartu bukanlah orang yang melakukan teransaksi. 2. Pasal 378 KUHP dapat dikenakan untuk penipuan dengan seolah-olah menawarkan dan menjual suatu produk atau barang dengan memasang iklan di salah satu produk atau barang dengan memasang iklan di salah satu website sehingga orang tertarik untuk membelinya lalu mengirimkan uang kepada pemasang iklan. Tetapi, pada kenyataannya , barang tersebut tidak ada. Hal tersebut diketahui setelah uang dikirimkan dan barang yang dipesan tidak datang sehingga pembeli tersebut merasa tertipu.
3. Pasal 335 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pengancaman dan pemerasan yang dilakukan melalui email yang dikirimkan oleh pelaku untuk memaksa korban melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelaku dan jika tidak dilaksanakan akan membawa dampak yang membahayakan. Hal ini biasanya dilakukan karena pelaku biasanya mengetahui rahasia korban. 4. Pasal 310 dan 311 KUHP dapat dikenakan untuk kasus penghinaan dan pencemaran nama baik dengan menggunakan media Internet. Modusnya adalah pelaku menyebarkan e-mail kepada teman-teman korban tentang suatu cerita yang tidak benar atau mengirimkan e-mail ke suatu mailing list sehingga banyak orang mengetahui cerita tidak benar tersebut. 5. Pasal 303 KUHP dapat dikenakan untuk menjerat permainan judi yang dilakukan secara online di Internet dengan penyelenggara dari Indonesia
6. Pasal 282 KUHP dapat dikenakan untuk penyebaran pornografi maupun website porno yang banyak beredar dan mudah diakses di Internet. Walaupun berbahasa Indonesia, sangat sulit sekali untuk menindak pelakunya karena mereka melakukan pendaftaran domain tersebut di luar negeri dimana pornografi yang menampilkan orang dewasa bukan merupakan hal yang ilegal. 7. Pasal 282 dan 311 KUHP dapat dikenakan untuk kasus penyebaran foto atau film pribadi seseorang yang vulgar di Internet, misalnya kasus Sukma Ayu dan Bjah. 8. Pasal 378 dan 262 KUHP dapat dikenakan pada kasus carding, karena pelaku melakukan penipuan seolah-olah ingin membeli suatu barang dan membayar dengan kartu kreditnya yang nomor kartu kreditnya merupakan curian. 9. Pasal 406 KUHP dapat dikenakan pada kasus deface atau hacking yang membuat sistem milik orang lain, seperti website atau program menjadi tidak berfungsi atau dapat digunakan sebagaimana mestinya.
UU ITE dan perubahannya
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik 1. Indecent Materials/ Illegal Content (Konten Ilegal) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik serta pemerasan, pengancaman serta yang menimbulkan rasa kebencian berdasarkan atas SARA serta yang berisi ancaman kekerasan (Pasal 27, 28, dan 29 UU ITE) 2. Illegal Acces (Akses Ilegal) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/ atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun untuk memperoleh Informasi elektronik serta melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan (Pasal 30 UU ITE).
3. Illegal Interception (Penyadapan Ilegal) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan intersepsi atas Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dalam suatu Sistem Elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/ atau penghentian Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan (Pasal 31 UU ITE). 4. Data Interference (Gangguan Data) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, atau mentransfer suatu Informasi Elektronik milik orang lain atau milik publik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak, sehingga mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. (Pasal 32 UU ITE).
5. System Interference (Gangguan Sistem) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/ atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya (Pasal 33 UU ITE). 6. Misuse of Devices (Penyalahgunaan Perangkat) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan yang dilarang dan sandi lewat komputer, kode akses, atau hal yang sejenis dengan itu, yang ditujukan agar sistem elektronik menjadi dapat akses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan yang dilarang (Pasal 34 UU ITE).
7. Computer Related Fraud and Forgery (Penipuan dan Pemalsuan yang berkaitan dengan Komputer) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik (Pasal 35 UU ITE).
Sebagaimana umumnya UU di luar KUHP yang mengatur perbuatan dengan sanksi pidana, dalam UU ITE perumusan perbuatan dan sanksi pidana juga dicantumkan secara terpisah. Semua perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 sampai Pasal 35 di atas, diancam dengan sanksi pidana dalam Pasal 45-52
Regulasi yang akan datang Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi Rancangan Undang-undang KUHP RUU Perlindungan Data Pribadi
Struktur Hukum Pertimbangan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum di Indonesia yang untuk menegakkan ketentuan yang mengatur delik komputer yang dikategorikan sebagai tindak pidana siber, sehingga tidak terjadi beban tugas yang bersifat overbelasting
sehingga banyak peraturan yang dibuat ternyata dalam prakteknya di lapangan tidak dapat ditegakkan
Budaya Hukum Aktivitas di dunia siber masih dianggap kesenangan Memanfaatkan tetapi kurang sadar bahaya Sebagai konsumen belum banyak memiliki kewaspadaan
Penaggulangan kejahatan 1. Penal Penerapan Hukum Pidana 2. Non-penal. a. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment), b. mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan c. pemidanaan melalui mass media (influencing views of society on crime and punishment/mass media)
Tips 1. Hanya belanja dari toko terpercaya, misalnya toko online yang sudah punya nama besar atau atas rekomendasi teman. 2. Bertanya kepada pembeli yang pernah bertransaksi dengan penjual bersangkutan. Pastikan bahwa kamu bertanya dengan pembeli asli, bukan teman si penipu. 3. Jangan tergoda oleh harga yang terlalu murah 4. Gunakan jasa Cash on Delivery (COD). 5. Gunakan akal sehat Simpan semua bukti komunikasi dan transaksi
6. 7.
8.
9.
Berhati-hati dalam transasksi menggunakan kartu kredit : tempat, waktu, nominal, tujuan transaksi, Berhati-hati terhadap penawaran khusus yang seakan-akan memberikan banyak keuntungan Simpanlah informasi transaksi kartu kredit Anda, jika ada sesuatu yang mencurigakan, atau kehilangan kartu kredit, segeralah menghubungi Contact Center penerbit kartu kredit Anda. Hati-hati, ketika berhadapan dengan individu/perusahan yang berada diluar negeri. Perlu diingat bahwa berbeda negara berbeda pula perlakuan hukumnya jika muncul masalah transaksi.
Langkah-langkah Korban Penipuan Online untuk memblokir rekening Pelaku 1. Siapkan Bukti Transaksi (salinan email, data lengkap penipu seperti nama, nomor rekening dan nomor handphone, tak lupa siapkan juga bukti transfer bank.) 2. Buat Laporan Penipuan (laporan penipuan dan kronologi kejadian diatas materai sebagai pelengkap untuk meblokir rekening penipu) 3. Bawa Laporan ke Kantor Polisi ( sampai mendapatkan surat tanda penerimaan laporan) 4. Buat Surat Permintaan Penutupan Rekening ( sertakan surat laporan dari kantor polisi dan meminta pihak bank memblokir rekening pelaku) 5. Tunggu Panggilan Dari Pihak bank ( Jika bank menyetujui permohonan pemblokiran, maka pelaku akan diminta untuk mendatangi bank dan pihak bank akan meminta pelaku untuk mengkontak Anda)
Sms Palsu
Penipuan investasi? Jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat bisa mengkonsultasikan atau melaporkan kepada Layanan Konsumen OJK 1500655, email
[email protected] atau
[email protected]. Masyarakat juga bisa melihat langsung daftar perusahaan yang tidak terdaftar dan tidak berada di bawah pengawasan OJK, yang dimuat di laman http://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/AlertPortal/Hom e.
Jagalah telunjuk dan jari-jarimu dari kejahatan dunia maya baik pelaku maupun korban
Sekian dan terima kasih
