cgi.fisipol.ugm.ac.id

DATABASE GOOD PRACTICE Initiatives for Governance Innovation merupakan wujud kepedulian civitas akademika terhadap upaya mewujudkan tata pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik. Saat ini terdapat lima institusi yang tergabung yakni FISIPOL UGM, FISIP UNSYIAH, FISIP UNTAN, FISIP UNAIR, DAN FISIP UNHAS. Sekretriat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Jl. Sosio-Justisia Bulaksumur Yogyakarta 55281 email: [email protected]

cgi.fisipol.ugm.ac.id

Penerapan MBS Berorientasi Pelayanan Publik di SDN Kebonsari Kulon 2 dan SDN Sumbertaman 1 Sektor Sub-sektor

Pendidikan Manajemen Berbasis Sekolah

Provinsi

Jawa Timur

Kota/Kabupaten

Probolinggo

Institusi Pelaksana

Kategori Institusi Penghargaan Kontak

1. SDN Kebonsari Kulon 2 2. SDN Sumbertaman 1 Pemerintah Kota Hj. Rukmini, Spd. SDN Kebonsari Kulon 2 Jl. Cokroaminoto No.9 Probolinggo Telp. : 0335-425296 / Hp: 085323235000 Email : [email protected] Hj. Sutiyah, Spd SDN Sumbertaman 1 Jl. Sunan Giri No. 4 Sumbertaman - Probolinggo Telpon: 0335-425917 / Hp: 085235409678 Email: [email protected]

Mitra

Peneliti

1. KINERJA –USAID 2. Pemerintah Kota Probolinggo (Bagian Organisasi, Bappeda, dan Dinas Pendidikan) 3. LPKP Jawa Timur Moch. Solekhan ([email protected]) M. Baiduri Faishal ([email protected]) Institusi: LPKP Jawa Timur

Mengapa program/kebijakan tersebut muncul? Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 51 ayat (1) menyebutkan, bahwa “Pengelolaan satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah”. Selain itu, dengan adanya keterbatasan sarana-prasarana pendidikan, keterbatasan sosial-ekonomi orang tua murid, keterbatasan anggaran sekolah, kapasitas SDM guru

yang relatif rendah, dan rendahya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kegiatan sekolah telah mendorong SDN Kebonsari Kulon 02 dan SDN Sumbertaman 01 untuk mengembangkan sistem pengelolaan atau manajemen sekolah guna meningkatkan prestasi akademik maupun non-akademik sekolahnya. Apa tujuan program/kebijakan tersebut? Tujuan program adalah meningkatkan kualitas tata kelola sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dasar. Bagaimana gagasan tersebut bekerja? Desain penerapan MBS Berorientasi Pelayanan Publik ini, secara umum terdiri atas 3 elemen pokok, yaitu: 1) Pemahaman konsep MBS Berorientasi Pelayanan Publik bagi stakeholders sekolah, 2) Peningkatan peran Komite Sekolah, dan 3) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam kegiatan sekolah. Strategi penerapan programnya menggunakan langkahlangkah sebagai berikut: 1) Sosialisasi program MBS Berorientasi Pelayanan Publik kepada stakeholders peduli pendidikan, 2) Penyelenggaraan ToT (Training of Trainner) bagi calon fasilitator MBS dan stakeholders pendidikan di tingkat Kota Probolinggo, 3) Penyelenggaraan pelatihan MBS Berorientasi Pelayanan Publik bagi stakeholders tingkat sekolah, dan 4) Pendampingan teknis di masing-masing sekolah dalam penerapan MBS Berorientasi Pelayanan Publik. Sedangkan prinsip yang dipergunakan adalah: partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Siapa inisiatornya? Siapa saja pihak-pihak utama yang terlibat? TP3S (Tim Peningkatan Pelayanan Publik) yang keanggotaannya terdiri dari: Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Dewan Guru. Apa perubahan utama yang dihasilkan? Secara umum perubahan yang dihasilkan dari penerapan program ini dapat dikategorikan menjadi 4 kategori. Pertama, meningkatnya partisipasi warga sekolah dalam kegiatan EDS (Evaluasi Diri Sekolah), penyusunan RKS (RKJM, dan RKT/RKAS), pengadaan/perbaikan sarana-prasarana sekolah, maupun kegiatan sekolah lainnya. Kedua, meningkatnya transparansi penyelenggaraan kegiatan sekolah dalam bentuk publikasi RKS, IPM (Indeks Pengaduan Masyarakat), janji /maklumat perbaikan pelayanan, dan laporan keuangan sekolah melalui papan informasi. Ketiga, meningkatnya responsivitas stakeholders sekolah dalam mensikapi kebutuhan fasilitas sekolah yang dikeluhkan oleh warga sekolah. Keempat, meningkatnya kualitas pelayanan publik Siapa yang paling memperoleh manfaat? Orangtua siswa dan siswa

Penerapan MBS Berorientasi Pelayanan Publik di SDN Kebonsari Kulon 2 dan SDN Sumbertaman 1

2

http://cgi.fisipol.ugm.ac.id

Deskripsi Ringkas Dengan adanya keterbatasan sarana-prasarana pendidikan, keterbatasan sosial-ekonomi orang tua murid, keterbatasan anggaran sekolah, kapasitas SDM guru yang relatif rendah, dan rendahya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kegiatan sekolah telah mendorong Kepala Sekolah dan Komite Sekolah untuk mengembangkan sistem pengelolaan atau manajemen sekolah guna meningkatkan prestasi akademik maupun nonakademik sekolahnya. Lebih daripada itu, buruknya kinerja di era Orde Baru telah melahirkan konsep baru dalam pengelolaan sekolah. Konsep baru tersebut disebut MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 51 ayat (1) menyebutkan, bahwa “Pengelolaan satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah”. Karena itu, sekolah dasar dan menengah diwajibkan untuk menerapkan MBS. Terkait dengan penerapan MBS tersebut, Pemerintah Kota Probolinggo telah melakukan kontrak kerjasama dengan KINERJA-USAID untuk penerapan MBS Berorientasi Pelayanan Publik pada 20 sekolah mitra. Dua diantara 20 sekolah mitra sebagai pilot proyek dalam penerapan MBS Berorientasi Pelayanan Publik tersebut adalah SDN Kebonsari Kulon 2 dan SDN Sumbertaman 1. Tujuan penelitian hasil penerapan MBS Berorientasi Pelayanan Publik di Kota Probolinggo ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan capaian hasil dari penerapan program MBS Berorientasi Pelayanan Publik di SDN Kebonsari Kulon 02 dan SDN Sumber Taman 01 Kota Probolinggo – Jawa Timur yang difasilitasi oleh LPKP Jawa Timur kerjasama dengan KINERJAUSAID dan Pemerintah Kota Probolinggo – Jawa Timur. Mengenai desain penerapan MBS Berorientasi Pelayanan Publik ini, secara umum terdiri atas 3 elemen pokok, yaitu: 1) Pemahaman konsep MBS Berorientasi Pelayanan Publik bagi stakeholders sekolah, 2) Peningkatan peran Komite Sekolah, dan 3) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam kegiatan sekolah. Strategi penerapannya menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Sosialisasi program MBS Berorientasi Pelayanan Publik kepada stakeholders peduli pendidikan, 2) Penyelenggaraan ToT (Training of Trainner) bagi

calon fasilitator MBS dan stakeholders pendidikan di tingkat Kota Probolinggo, 3) Penyelenggaraan pelatihan MBS Berorientasi Pelayanan Publik bagi stakeholders tingkat sekolah, dan 4) Pendampingan teknis di masing-masing sekolah dalam penerapan MBS Berorientasi Pelayanan Publik. Sedangkan prinsip yang dipergunakan dalam penerapan MBS Berorientasi Pelayanan Publik tersebut ada 3, yaitu: 1) Partisipasi, 2) Transparansi, dan 3) Akuntabilitas. Hasil penelitian mengungkapkan, bahwa pelaksanaan program MBS sudah sesuai atau mengarah pada desain program yang telah ditetapkan oleh OMP-MBS. Lebih daripada itu, SDN Sumbertaman 01 dan SDN Kebonsari Kulon 02 sebagai institusi pelaksana penerapan MBS Berorientasi Pelayanan Publik telah mampu mensinergikan ketiga elemen pokok tersebut ke dalam pengelolaan sekolah. Sehingga, dalam waktu yang relatif singkat, kedua sekolah tersebut mampu menunjukkan perubahan-perubahan yang cukup signifikan dalam penerapan MBS Berorientasi Pelayanan Publik. Mengenai dampak nyata yang dapat dirasakan dari penerapan program MBS Berorientasi Pelayanan Publik tersebut, antara lain: 1) Meningkatnya partisipasi warga sekolah dalam kegiatan EDS (Evaluasi Diri Sekoah), penyusunan RKS (RKJM, RKT, dan RKAS), pengadaan/perbaikan sarana-prasarana sekolah, maupun kegiatan sekolah lainnya. 2) Meningkatnya transparansi penyelenggaraan kegiatan sekolah dalam bentuk publikasi RKS (Rencana Kerja Sekolah), IPM (Indeks Pengaduan Masyarakat), Janji / Maklumat Perbaikan Pelayanan, maupun laporan keuangan sekolah melalui papan informasi, 3) Meningkatnya resposivitas stakehoders sekolah dalam mensikapi kebutuhan fasilitas sekolah yang dikeluhkan oleh warga sekolah. Hal tersebut tercermin dari komitmen Kepala Sekolah untuk menerbitkan “Janji Perbaikan Pelayanan” yang dipublikasikan melalui papan informasi, dan 4) Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik ini, sudah cukup banyak perubahanperubahan yang dilakukan oleh pihak sekolah, terutama sekali terkait dengan perbaikan dan penambahan sarana-prasarana sekolah, diantaranya:


3






Perbaikan dan penambahan fasilitas pojok laktasi, baik di SDN Kebonsari Kulon 02 maupun SDN Sumber Taman 1 Kota Probolinggo. Perbaikan dan peningkatan perawatan sarana sanitasi, yaitu: kamar mandi atau toilet, dan wastafel (tempat cuci tangan), baik di SDN Kebonsari Kulon 02 maupun SDN Sumber Taman o1 Kota Probolinggo.



Perbaikan dan peningkatan perawatan kebersihan tempat ibadah di SDN Kebonsari Kulon 02 Kota Probolinggo.



Penambahan fasilitas bak sampah, baik di SDN Kebonsari Kulon 02 maupun SDN Sumber Taman 01 Kota Probolinggo



Penambahan fasilitas rak sepatu kelas III untuk menjaga kebersihan ruang kelas di SDN Sumber Taman 01 Kota Probolinggo.



Pengadaan media atau papan informasi yang mudah diakses oleh warga sekolah, baik di SDN Kebonsari Kulon 02 maupun SDN Sumber Taman 01 Kota Probolinggo.



Pengadaan kalender pendidikan yang didistribusikan kepada wali murid di SDN Kebonsari Kulon 02 Kota Probolinggo.



Pengadaan papan “Daftar Nama Guru Kelas, Alamat, dan Nomor Telpon” yang mudah diakses oleh warga sekolah di SDN Kebonsari Kulon 02 Kota Probolinggo.



Pengadaan balai cangkru’an untuk tempat berembug bagi stakeholders sekolah di SDN Kebonsari Kulon 02 Kota Probolinggo.



Dsb.

Adapun pelajaran berharga atau lesson learned yang bisa dipetik dari pengalaman penerapan MBS Berorientasi Pelayanan Publik di SDN Kebonsari Kulon 02 dan SDN Sumber Taman 01 Kota Probolinggo tersebut dapat disarikan sebagai berikut: 1. Adanya political will dan good will dari Kepala Sekolah 2. Adanya pola kepemimpinan Kepala Sekolah

yang partisipatif dan egaliter. 3. Adanya kommitmen dari stakeholders sekolah untuk menerapkan MBS Berorientasi Pelayanan Publik. 4. Stakeholders sekolah dapat saling bekerjasama dalam memajukan sekolah 5. Terbangunnya sinergitas dan kerjasama yang baik antara Kepala Sekolah dengan Komite Sekolah dalam pengelolaan kegiatan sekolah dengan menerapkan prinsip: responsivitas, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik. 6. Meningkatnya kesadaran masyarakat atau wali murid untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, baik secara material maupun non material. 7. Tersedianya sumberdaya pendukung dalam menerapkan prinsip-prinsip MBS Berorientasi Pelayanan Publik, khususnya dalam pengadaan sarana-prasarana sekolah. 8. Meningkatnya tertib administrasi dan pendokumentasian dalam mengarsipkan dokumen-dokumen penting sekolah, seperti: pengisian instrumen EDS, penyusunan RKS (RKJM, RKT, dan RKAS), penerbitan SK. Kepala Sekolah tentang Kepengurusan Komite Sekolah, penerbitan SK. Kepala Sekolah tentang RKS, penerbitan SK. Kepala Sekolah tentang Tim Peningkatan Pelayanan Publik, penerbitan Janji/Maklumat Perbaikan Pelayanan Publik oleh Kepala Sekolah, dsb. 9. Meningkatnya prestasi akademik siswa, seperti yang diraih oleh SDN Sumber Taman 01 Kota Probolinggo. Dimana pada tahun 2012 ini, SDN Sumber Taman 01 Kota Probolinggo nilai hasil Ujian Nasionalnya secara umum menempati ranking ke-7 dari 115 sekolah tingkat dasar yang ada di Kota Probolinggo. Sedangkan peluang untuk dapat direplikasi di tempat lain, penerapan MBS Berorientasi Pelayanan Publik ini memiliki peluang cukup tinggi dan mempunyai ma’na yang sangat strategis dalam pengembangan manajemen sekolah, dengan ketentuan bahwa persyaratan dan instrumen pendukungnya dapat terpenuhi.


4


Rincian Inovasi 1.

Latar Belakang

Secara sosiologis, Kota Probolinggo ini didominasi oleh masyarakat Jawa, Madura, dan beberapa etnis minoritas, diantaranya: Tionghoa, dan Arab. Penduduknya sangat toleran, dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada di masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Komite SDN Subertaman 01, bahwa “Masyarakat di Kota Probolinggo ini terbagi atas 4 bagian, yaitu: bagian utara, bagian selatan, bagian tengah, dan bagian utara. Masyarakat di daerah bagian tengah dan utara lebih banyak berkulturkan Jawa dan etnis tionghoa, sedangkan masyarakat di bagian timur dan selatan lebih banyak berkulturkan madura dan etnis arab”. Sebagai kota transit, kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kota Probolinggo sangat bertumpu pada sektor perdagangan dan

industri. Karena itu, sangatlah pas jika Kota Probolinggo mempunyai visi “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Probolinggo Melalui Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Berbasis Investasi Produktif dan Berkesinambungan”. Disamping itu, karena keterbatasan SDA (Sumber Daya Alam), Kota Probolinggo sangat memperhatikan pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia) untuk mendukung keberlanjutan pembangunan. Hal ini diwujudkan dalam bentuk visi Dinas Pendidikan Kota Probolinggo, yaitu: “Terwujudnya Insan yang Cerdas dan Berakhlak Mulia”. Terkait dengan pengembangan SDM di Kota Probolinggo tersebut, gambaran kondisi pendidikannya dapat digambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Kondisi Umum Pendidian di Kota Probolinggo – Jawa Timur NO.

NAMA LEMBAGA

JUMLAH LEMBAGA 1. PAUD/KB 107 2. TK / RA 114 3. SD / MI 143 4. SMP /MTs 38 5. SMA /MA 21 6. SMK 18 7. SLB 5 TOTAL 446 Sumber: Data Pokok Pendidikan TP. 2011/2012 Sejalan dengan pengembangan pendidikan, berdasarkan kondisi tahun 2007, bahwa indeks kualitas pembangunan pendidikan Kota Probolinggo sebetulnya cukup baik, yaitu 80,17 dan memiliki selisih 6 angka di atas rata-rat Jawa Timur. Meski demikian, posisinya berada paling buncit diantara 9 kota lain di Jawa Timur (Jawa Pos, 24 Agustus 2010). Untuk itu, prioritas pekerjaan rumah pemerintah, DPRD, dan masyarakat Kota Probolinggo adalah mengarahkan perbaikan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Salah satu upaya pemerintah Kota Probolinggo dalam mengatasi persoalan pendidikan tersebut adalah melakukan ujicoba penerapan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). Berkenaan dengan penerapan MBS

JUMLAH SISWA 2.648 6.150 25.033 12.157 5.837 6.488 201 58.514

JUMLAH GURU NEGERI/SWASTA 386 446 1.510 876 526 627 37 4.408

(Manajemen Berbasis Sekolah) ini, Kabid TK/SD Dinas Pendidikan Kota Probolinggo menjelaskan, bahwa: “Sejak tahun 2002 Pemerintah Kota Probolinggo sebetulnya sudah menerapkan MBS, tetapi sifatnya masih percontohan di beberapa sekolah saja, dan capaian hasilnya juga belum maksimal. Karena itu, untuk meningkatkan kualitas penerapan MBS di sekolah-sekolah – khususnya untuk sekolah tingkat dasar, Pemerintah Kota Probolinggo telah menyepakati kerjasama dengan KINERJA-USAID untuk membuat pilot project pada 20 sekolah yang berada di daerah pinggiran bagian selatan dalam menerapkan MBS Berorikentasi Pelayanan Publik. Adapun tujuannya adalah melakukan perbaikan administrasi dan manajemen sekolah, meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan,


5


dan meningkatkan pemerataan dan keadilan dalam pengembangan pendidikan di Kota Probolinggo bagian selatan dengan bagian utara, sehingga masyarakat dapat menikmati pendidikan yang murah dan berkualitas secara merata.”

Dua diantara 20 sekolah yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan sebagai pilot proyek dalam penerapan program MBS Beroriengtasi Pelayanan Publiik tersebut adalah SDN Kebonsari Kulon 02 dan SDN Sumbertaman 01. Dimana, kedua sekolah tersebut terobsesi untuk mengembangkan pengelolaan atau manajemen sekolahnya dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, dan prestasi akademik maupun non-akademik sekolah. Sebagai sekolah yang terletak di daerah pinggiran, banyak sekali persoalan dan tantangan yang dihadapi sekolah. Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Sekolah Kebonsari Kulon 02, bahwa “persoalan utama yang dihadapi sekolah untuk pengembangan pendidikan dalam hubungannya dengan penerapan MBS, diantaranya: keterbatasan sarana-prasarana pendidikan, kapasitas SDM guru yang relatif rendah, keterbatasan sosialekonomi orang tua murid, keterbatasan anggaran sekolah, dsb.” Ditambahkan oleh Ketua Komite SDN Sumbertaman 01, bahwa: “Persoalan mendasar yang dihadapi sekolah adalah aspek kultur atau sosial budaya masyarakat. Dimana, masyarakat daerah pinggiran bagian selatan ini perhatian orang tua terhadap pendidikan relatif masih rendah. Mereka merasa berat untuk mengeluarkan biaya pendidikan, tetapi sebaliknya mereka sangat royal mengeluarkan uang untuk kegiatan-kegiatan yang berbau sosial keagamaan. Pendidikan tidak terlalu penting, yang penting bagi mereka bisa memasukkan anaknya ke pondok pesantren untuk bisa belajar tentang keagamaan. Karena itu, tingkat pendidikan masyarakat di sini relatif rendah.”

Karena itu peran komite sekolah sangat penting dan strategis dalam membangun sinergitas antara masyarakat dengan pihak sekolah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Dengan terbangunnya sinergitas tersebut diharapkan bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sekolah. Dijelaskan oleh Kepala Sekolah Sumbertaman 01, bahwa “Tanpa adanya partisipasi masyarakat, utamanya yang berupa material, sekolah akan kesulitan untuk meningkatkan kualitas pendidian, mengingat anggaran yang

teralokasikan untuk sekolah relatif masih terbatas, dan sangat bergantung pada dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah)”. Selain itu, buruknya kinerja di era Orde Baru telah melahirkan konsep baru dalam pengelolaan sekolah. Konsep baru tersebut disebut MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 51 ayat (1) menyebutkan, bahwa “Pengelolaan satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah”. Bertitik tolak pada kondisi realistis penyelenggaraan pendidikan tingkat dasar seperti tersebut di atas, maka program “ MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) Berorientasi Pelayanan Publik” ini dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi sekolah. Lebih daripada itu, dijelaskan pula oleh Kabid TK/SD Dinas Pendidikan Kota Probolinggo, bahwa: “Pelaksanaan program MBS ini merupakan bentuk kommitmen Pemerintah Kota Probolinggo dalam menjalankan amanah UU Nomor 25.Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PP. Nomor 68 tahun 1999 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakt dalam Penyelenggaraan Negara, serta Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Jawa timur”.

Selain itu, dengan adanya Perda Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2003 tentang Partisipasi Masyarakat, dan Perda Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kebebasan Memperoleh Informasi, maka program MBS Berorientasi Pelayanan Publik tersebut mempunyai peluang untuk dapat dikembangkan. Dengan demikian, program MBS Berorientasi Pelayanan Publik ini sangat cocok untuk diterapkan di Kota Probolinggo, khususnya di SDN Kebonsari Kulon 2 dan SDN Subertaman 1. Tujuannya cukup jelas, yaitu mengembangkan manajemen sekolah yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, dan prestasi akademik maupun non akademik sekolah. 2. Tujuan Penelitian Hasil Penerapan MBS Berorientasi Pelayanan Publik


6


Tujuan penelitian hasil penerapan MBS Berorientasi Pelayanan Publik ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan capaian hasil dari penerapan program MBS Berorientasi Pelayanan Publik di SDN Kebonsari Kulon 02 dan SDN Sumber Taman 01 Kota Probolinggo – Jawa Timur yang difasilitasi oleh LPKP Jawa Timur kerjasama dengan KINERJA-USAID dan Pemerintah Kota Probolinggo – Jawa Timur. 3. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendiskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena atau kejadian dengan apa adanya. Dijelaskan oleh Kirk dan Miller dalam Moloeng (2003:4), bahwa “penelitian kualitatif itu merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia, baik dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya maupun dalam peristilahannya”. Dengan kata lain, bahwa pendekatan kualitatif itu merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diwawancarai dan diamati, maupun dari data-data atau dokumen-dokuen yang dapat dikaji dan dipelajari. Penelitian ini difokuskan pada proses pelaksanaan program MBS Berorientasi Pelayanan Publik, pencapaian hasil, dan faktor penghambat serta pendukungnya yang terjadi selama pelaksanaan program. Sedangkan jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini ada 2 jenis, yang meliputi: a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan para informan yang menguasai permasalahan, memiliki data terkait dengan pengelolaan program MBS Berorientasi Pelayanan Publik, dan bersedia memberikan data, khususnya data yang berguna dan berkaitan serta ada relevansinya dengan tujuan penelitian. b. Data Sekunder, yaitu yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi diperoleh melalui studi dokumentasi, misalnya: petunjuk

pelaksanaan, petunjuk teknis, laporan hasil kegiatan, foto-foto dokumentasi, rekamanrekaman proses dan hasil, dan sebagainya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu: wawancara dan studi dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya dipergunakan analisis data kualitatif, dan dilaksanakan di lapangan (selama proses pengumpulan data). Adapun langkahlangkahnya akan dipergunakan model analisis interaktif (interactive model analysis) dengan prosedur: reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan dan verifiasi (Miles dan Huberman, 2007:20)

A. INISIASI Dalam hubungannya kerjasama antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan KINERJA-USAID dalam penerapan MBS Berorientasi Pelayanan Publik ini, Pemerintah Kota Probolinggo telah membentuk Tim Teknis, dan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Pendidikan. Dimana, Tim Teknis tersebut dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor: 188.45/281/KEP/425.012/2011 tentang “Tim Teknis Pendampingan Kerjasama antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan KINERJA-USAID Tahun 2011”. Sedangkan Pokja Bidang Pendidikan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Nomor: 421.2 / 37 / 425.103 / 2011 tentang “Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Pendidikan Program KINERJAUSAID Kota Probolinggo Tahun 2011”. Disisi lain, KINERJA-USAID dalam memfasilitasi hubungan kerjasama dalam penerapan program MBS Berorientasi Pelayanan Publik tersebut juga telah merekrut dan menetapkan LPKP Jawa Timur sebagai OMP (Organisasi Mitra Pelaksana) dalam operasionalisasi program di tingkat lapang. Selanjutnya, Dinas Pendidikan Kota Probolinggo sebagai leading sector dalam penerapan program MBS Berorientasi Pelayanan Publik tersebut, menetapkan 20 sekolah yang akan dijadikan sebagai pilot proyek. Didalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Nomor: 421.2/37.a/KEP/425.103/2011 tentang “Pemilihan Sekolah Mitra Program


7


KINERJA-USAID” menyebutkan bahwa 20 sekolah mitra yang dimaksudkan tersebut

adalah sebagai berikut:

NAMA-NAMA SEKOLAH MITRA PROGRAM KINERJA-USAID KOTA PROBOLINGGO NO.

KECAMATAN

NAMA SEKOLAH

1.

Kanigaran

1. 2. 3. 4. 5. 6.

SDN Kanigaran 5 SDN Curahgrinting 1 SDN Tisnonegaran 1 SDN Sumber Wetan 1 SDN Kebonsari Kulon 2 SDN Sukoharjo 4

2.

Kedopok

1. 2. 3. 4. 5.

SDN Kareng Lor 2 SDN Sumber Wetan 1 SDN Jrebeng Kulon 2 SDN Kedopok 1 SDN Jrebeng Wetan

3.

Wonoasih

1. 2. 3. 4. 5. 6.

SDN Kedunggaleng 1 Pakistaji 1 Kedungasem 3 Jrebeng Kidul Wonoasih 2 Sumbertaman 1

4.

Sekolah Mitra untuk SMP

1. SMPN 6 2. SMPN 8 3. MTs Negeri Sumber: Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Nomor: 421.2/37.a/KEP/425.103/2011 tentang “Pemilihan Sekolah Mitra Program KINERJAUSAID” Selanjutnya untuk menjamin bahwa pihak sekolah akan melaksanakan program MBS Berorientasi Pelayanan Publik, maka calon sekolah mitra tersebut diminta oleh Kepala Dinas untuk memberikan surat pernyataan kesediaan, tanpa terkecuali bagi SDN Kebonsari Kulon 02 dan SDN Sumbertaman 01. Secara substansial, isi surat pernyataan kesediaan tersebut memuat 4 pernyataan. Sebagaimana diuraikan pada Surat Pernyataan Komitmen Sebagai Sekolah Mitra Bantuan teknis Peningkatan Pelayanan Publik dengan fokus Utama pada Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SDN Sumbertaman 01 Nomor: 422.1/254.103.3.118/2011, yang berkomitmen : 1. Membentuk Tim Peningkatan Pelayanan Publik 2. Bersedia melaksanakan seluruh tahapan kerjasama bantuan teknis

3. Memantau kemajuan pelaksanaan tahapan bantuan teknis Peningkatan Pelayanan Publik fokus pada pelaksanaan MBS dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapai target dan tahapan yang telah disepakati. 4. Mendukung pelaksanaan proses peningkatan Pelayanan Publik dengan fokus utama pada pelaksanaan MBS dan akan memenuhi ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Probolinggo”. Setelah terbangun kommitmen antara pihak sekolah dengan Dinas Pendidikan, selanjutnya pihak sekolah membentuk TP3S (Tim Peningkatan Pelayanan Publik Sekolah). Dimana, TP3S ini yang selanjutnya akan mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan program MBS Berorientasi Pelayanan Publik di tingkat sekolah.


8


Lebih daripada itu, untuk menguatkan komitmen Pemerintah Kota Probolinggo dalam menerapkan MBS Berorientasi Pelayanan Publik tersebut, pemerintah terus meningkatkan alokasi anggaran pendidikan dalam setiap tahunnya. Berdasarkan

Anggaran Pendidikan (Rp)

Tahun

penjelasan dari Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Probolinggo dalam presentasinya di hadapan peserta studi banding Kabupaten Melawi – Kalimantan Barat tanggal 30 Juli 2012, bahwa anggaran pendidikan Kota Probolinggo dapat dijelaskan sebagai berikut:

APBD Kota Probolinggo

Prosentase Terhadap APBD

2009

126.293.408.438

495.304.486.753

25,50 %

2010

125.799.159.393

472.577.968.109

26,62 %

2011

182.233.998.783

579.909.451.142

31,42 %

2012

188.787.466.852

568.041.790.684

33,20 % 33, 20%

Grafik Prosentase terhadap APBD

31,42% 26, 62 %

25,50 % 2012 2011 2009

2010 Catatan : Termasuk gaji

Sumber: Bahan Presentasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo dalam acara Studi Banding Pemerintah Kabupaten Melawi – Kalimantan Barat di Kota Probolinggo, 30 Juli 2012. Bertitik tolak pada proses dan dinamika tercetusnya program MBS Berorientasi Pelayanan Publik, serta komitmen Pemerintah Kota Probolinggo dalam mengembangkan pendidikan tersebut, maka implementasi program ini diprediksikan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selain itu, dengan adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan stakeholders pendidikan dapat diyakini bahwa pelaksanaan program ini akan dapat meraih kesuksesan.

B.

IMPLEMENTASI PROGRAM

1. Strategi Pelaksanaan Program Program ini bertajuk “Manajemen Berbasis Sekolah Berorientasi Pelayanan Publik”. Tujuan program adalah meningkatkan kualitas tata kelola sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dasar. Sedangkan secara substansial, penerapan program ini terdiri atas 3 elemen pokok, yaitu: 1) Pemahaman konsep MBS

Berorientasi Pelayanan Publik bagi stakeholders sekolah, 2) Peningkatan peran Komite Sekolah, dan 3) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam kegiatan sekolah. Adapun langkah-langkah pelaksanaan programnya, berdasarkan dokumen “Laporan Hasil Pelaksanaan Program MBS Berorientasi Pelayanan Publik” yang disusun oleh OMPMBS Kota Probolinggo dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Sosialisasi Program MBS Berorientasi Pelayanan Publik Langkah awalnya, LPKP Jawa Timur sebagai OMP-MBS Berorientasi Pelayanan Publik melakukan sosialisasi program kepada pemerintah Kota Probolinggo (dalam hal ini kepada Bappeda, Bagian Organisasi, dan Dinas Pendidikan). Setelah diperoleh pemahaman dan mendapatkan respon positif dari pemerintah, langkah selanjutnya, OMP-MBS melakukan sosialisasi program MBS kepada


9


stakeholders sekolah (Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Dewan Guru) dengan target sasaran 20 Sekolah Dasar yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan sebagai pilot proyek dalam penerapan MBS Berorientasi Pelayanan Publik. b. Melakukan TOT MBS Berorientasi Pelayanan Publik Kegiatan TOT MBS Berorientasi Pelayanan Publik ini dimaksudkan untuk menyiapkan tenaga fasilitator yang akan memfasilitasi proses Pelatihan MBS bagi stakeholders sekolah dan pendampingan teknis di tingkat sekolah. Pesertanya adalah fasilitator MBS yang telah direkrut OMPMBS atas persetujuan LPSS dan Dinas Pendidikan Kota Probolinggo, Fasilitator Daerah yang telah dipersiapkan sejak awal pelaksanaan program oleh OMP-MBS, dan Tim Teknis yang telah dibentuk oleh Pemerintah Kota Probolinggo. c. Pelatihan MBS Berorientasi Pelayanan Publik Pelatihan MBS Berorientasi Pelayanan Publik ini dimaksudkan untuk memberikan pembekalan kepada stakeholders sekolah mengenai teknis operasional pelaksanaan MBS Berorientasi Pelayanan Publik di tingkat sekolah. Pesertanya adalah para stakeholders sekolah dari 20 sekolah yang menjadi pilot proyek atau mitra kerja OMPMBS, dan masing-masing sekolah mengikutsertakan peserta sebanyak 3 orang (yaitu: Kepala Sekolah, perwakilan guru, dan Komite Sekolah). Sehingga total peserta pelatihan MBS Berorientasi Pelayanan Publik ini sebanyak 60 orang. d. Pendampingan Teknis di Tingkat Sekolah Pendampingan teknis di tingkat sekolah ini dimaksudkan untuk meenguatkan kapasitas stakeholders sekolah pada aspek teknis penyusunan RKS (RKJM, RKT, dan RAKAS), tugas pokok dan fungsi Komite Sekolah, pendokumentasian dan publikasi RKS, pengelolaan anggaran sekolah, prestasi sekolah, dsb. Lebih daripada itu, kegiatan pendampingan teknis ini juga dimaksudkan untuk mendorong kepada

stakeholders sekolah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik yang bersifik fisik maupun non fisik. Mengenai teknis pendekatannya, ada 2 model yang dilaksanakan oleh team OMP-MBS ini, yaitu: 1) Pendampingan dengan sistem cluster, dan 2) Pendampingan langsung ke sekolah untuk kegiatan-kegiatan yang lebih teknis dan spesifik. e. Pendokumentasian hasil kegiatan program Terkait dengan pendokumentasian hasil kegiatan program ini ada 2 model yang dilakukan oleh OMP-MBS Kota Probolinggo, yaitu: 1) Pendokumentasian hasil kegiatan yang sifatnya insidentil, seperti: sosialisasi program MBS, TOT MBS, dan pelatihan MBS, 2) Pendokumentasian hasil kegiatan pendampingan teknis di tingkat sekolah yang dikemas dalam bentuk laporan perkembengan program bulanan. Sedangkan maksud dan tujuan dari pendokumentasian hasil kegiatan program ini adalah untuk mengetahui tingkat capaian hasil kegiatan, faktor penghambat, dan pendukungnya, serta solusi pemecahan permasalahan untuk perbaikan kegiatankegiatan selanjutnya. f. Monitoring dan asisten hasil kegiatan program: Dalam kaitannya dengan kegiatan monitoring dan asistensi hasil kegiatan program ini, secara umum dapat dikatakan bahwa mekanisme pelaksanaan monitoring dan asistensi program ini dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu: 1) Rapat Koordinasi OMP-MBS Kota Probolinggo melakukan rapat koordinasi setiap 2 minggu sekali. Tujuan rapat koordinasi terasebut adalah untuk mengetahui capaian hasil kinerja program, dan menyamakan persepsi dalam melaksanakan kegiatankegiatan yang akan dilaksanakan 2 minggu ke depan. Disamping itu, tujuan rapat koordinasi dua mingguan tersebut adalah merumuskan alternatif pemecahan permasalahan di lapang yang membutuhkan pemecahan


10


segera, sehingga team MBS bisa segera mengambil tindakan pemecahannya. 2) Monitoring dan asistensi 3 bulanan Kegiatan monitoring dan asistensi 3 bulanan ini dilaksanakan oleh Koordinator Nasional MBS dan Penanggungjawab Program MBS. Tujuannya adalah untuk mengetahui capaian hasil kinerja program MBS, faktor penghambat dan pendukung yang ditemui selama kegiatan di lapang, serta mencarikan solusi pemecahan permasalahan. Dalam kegiatan monitoring dan asistensi 3 bulanan ini juga dilaksanakan kunjungan lapang, dan koordinasi dengan pihak-pihak

NO. 1.

terkait untuk mensinergikan kegiatan, dan menumbuhkan kerjasama antar OMP secara lebih baik. 2. Siapa Melakukan Apa ? Dalam pelaksanaan program MBS Berorientasi Pelayanan Publik ini, LPKP Jawa Timur selaku OMP- MBS tidak berdiri sendiri tetapi harus berinteraksi dan bersinergi dengan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan pelaksanaan MBS. Terkait dengan pihak-pihak lain yang terlibat maupun yang akan menerima manfaat dari kegiatan pelaksanaan MBS ini, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak-pihak terkait, secara umum dapat dijelaskan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Siapa melakukan apa ? Kinerja:  Sosialasi program KINERJA kepada Pemerintah Daerah dan stakeholders di tingkat Kabupaten/Kota.

 Membentuk Tim Teknis dan Pokja  Memediasi OMP atau Service Provider dalam melakukan komunikasi dan koordinasi kepada pemerintah daerah  Memperkenalkan SP MBS kepada 20 Kepala Sekolah yang akan menjadi mitra kerja  Workshop SPM (Standar Pelayanan Minimum) Bidang Pendidikan  Fasilitasi pembentukan PPID

2.

Tim Teknis :  Mempertanggungjawaban semua kegiatan yang dilaksanakan oleh para OMP kepada Pemerintah Kota Probolinggo  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil kinerja para OMP

Penerima Manfaat

 Stakeholders peduli pendidikan, baik dari pemerintah maupun non pemerintah di tingkat Kota Probolinggo  Pemerintah Kota Probolinggo  Pemerintah Kota Probolinggo dan para OMP  Para OMP dan calon sekolah mitra kerja dalam pelaksanaan program MBS  Para OMP dan stakeholders peduli pendidikan di tingkat Kota Probolinggo  Para OMP dan stakeholders peduli pendidikan di tingkat Kota Probolinggo

 Pemerintah Kota Probolinggo (Dinas / instansi terkait)  Pemerintah Kota


11


3.

 Memediasi hubungan antara para OMP dengan pemerintah Kota Probolinggo dalam memperlancar proses kegiatan yang dilaksanakan oleh para OMP. OMP MBS ( LPKP Jawa Timur ):  Pembuatan desain program implementasi program MBS, dan penyusunan modul MBS.  Semiloka MBS  TOT MBS

 Pelatihan MBS bagi Stakeholders sekolah

 Sosialisasi dan konsolidasi ke media (TV Pro, Radar Bromo, dan Suara Kota), dan sekolah2 mitra)  Pendampingan teknis penerapan MBS yang berorientasi pelayanan publik di sekolah.  Rapat koordinasi intern Team MBS dua mingguan

4.

 Rapat koordinasi antar OMP bersama dengan Tim Teknis, Pokja Pendidikan, dan LPSS setiap bulan sekali. OMP Survei Pengaduan (Council):  Workshop penyusunan instrumen survei pengaduan  Melaksanakan survei pengaduan

 Workshop analisis hasil survei pengaduan

 Penyusunan maklumat pelayanan dan rekomondasi

5.

OMP Media (ISAI):  Workshop jurnalisme warga  Pembentukan komunitas jurnalis warga  Pendampingan jurnalis warga

Probolinggo dan para OMP selaku pelaksana program.  Idem

 Tim Pelaksana Program MBS  Stakeholders peduli pendidikan di tingkat kota Probolinggo  Tim Teknis, Pokja Pendidikan, Calon Fasilitator MBS, dan Tim Pelaksana program MBS  Stakeholders sekolah (Kepala Sekolah, guru, Komite Sekolah, dan Tokoh Masyarakat).  Para pelaku media massa, baik elektronik maupun non elektronik.  Stakeholders sekolah, dan warga sekolah  Team pelaksana program MBS  Para OMP, Tim Teknis, Pokja Pendidikan, dan LPSS.

 Para OMP, para calon pelaksana survei pengaduan  Stakeholders peduli pendidikan, baik di tingkat Kota Probolinggo, maupun di tingkat sekolah.  Stakeholders peduli pendidikan, baik di tingkat Kota Probolinggo, maupun di tingkat sekolah.  Stakeholders sekolah, warga sekolah, dan pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan.  Para calon jurnalisme warga  Komunitas jurnalisme warga  Jurnalisme warga


12


6.

7.

Pihak Sekolah:  Membentuk TP3S (Tim Peningkatan Pelayanan Publik Sekolah)  Membentuk dan melakukan reorganisasi kepengurusan paguyuban kelas, mulai dari kelas 1 s/d kelas VI.  Melaksanakan EDS dan analisis SPM, serta survei pengaduan.  Melaksanakan penyusunan RKS (RKJM, RKT, dan RKAS)  Mempublikasikan hasil perencanaan dan pengelolaan anggaran sekolah  Mempublikasikan prestasi sekolah  Pembuatan papan informasi/mading yang representatif  Pembuatan kotak saran/pengaduan sebagai bagian dari sistem pengaaduan siswa dan masyarakat,  Membuat janji perbaikan pelayanan dan rekomendasi  Membuat kalender akademik untuk dibagikan kepada wali murid  Membuat identitas guru dan wali kelas yang bisa diakses oleh siswa dan orang tua.  Penyediaan perpustakaan yang bisa diakses oleh stakeholders sekolah  Menyediakan tempat / balai cangkruan sebabgai sarana untuk rembug warga sekolah  Optimalisasi sarana-prasarana publik, terdiri dari: pojok laktasi, tempat ibadah, tempat cuci tangan, lapangan olah raga, tempat sampah, kamar mandi /jamban, rak sepatu, dsb.  Membangun kemitraan dengan pihak multi stakeholders (Puskesmas, DUDI, dsb).

 Stakehoders sekolah  Para wali murid, dan Komite Sekolah  Stakeholders sekolah, dan para wali murid  Stakeholders sekolah, dan para wali murid, serta siswa  Idem  Idem  Idem  Idem  Idem  Idem  Idem  Idem  Idem  Idem

 Idem

Komite Sekolah:  Penyusunan/enyempurnaan AD/ART

 Stakeholders sekolah, warga sekolah, dan pengurus Komite Sekolah sendiri.  Peningkatan pemahaman tupoksi komite sekolah  Pengurus Komite  Penyusunan program kerja Sekolah  Pengurus Komite Sekolah Sumber: Data diolah berdasarkan hasil wawncara dengan OMP-MBS, OMP-Survei Pengaduan, OMP-Media, Kepala SDN Kebonsari Kulon 2, Kepala SDN Sumbertaman 1, Ketua Komite SDN Sumbertaman 1, dan LPSS Kota Probolinggo. 3. Dukungan anggaran, SDM, dan fasilitas penunjang lainnya Dalam pelaksanaan program ini tidak bisa terlepaskan dari adanya dukungan dana, SDM, maupun bentuk-bentuk fasilitas lainnya. Secara lebih rinci dukungan anggaran maupun SDM tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Dukungan Anggaran: Terkait dengan dukungan anggaran, sumber utamanya adalah Kinerja, dan pemerintah Kota Probolinggo dalam bentuk Co-sharring. Alokasi anggaran yang bersumber dari KINERJA-USAID untuk mendukung pelaksanaan program ini kurang lebih


13


sebanyak Rp. 385.000.000,-dan jika dirata-rata alokasi anggaran untuk tiap sekolah kurang lebih sebanyak Rp. 19.250.000,-Tetapi perlu difahami bersama, bahwa dukungan dana dari KINERJA tersebut tidak dirupakan dalam bentuk uang, tetapi diwujudkan dalam bentuk fasilitasi teknis, baik di tingkat Kota Probolinggo maupun di tingkat sekolah. Sebagaimana diungkapkan oleh Anwar-selaku penanggung jawab program MBS, bahwa “program ini murni hanya memberikan bantuan teknis, dan tidak ada sepeserpun anggaran program yang bisa dialokasikan untuk pengadaan barang.” Untuk itu, pemerintah daerah (baca: Dinas Pendidikan), dan pihak sekolah diharapkan bisa berkontribusi dalam penerapan program MBS ini, terutama pengadaan saranaprasarana untuk peningkatan pelayanan publik. Sebagai bentuk kommitmen dari pihak sekolah dalam menerapkan MBS ini, pihak sekolah juga berkontribusi secara finansial untuk mendukung kelancaran kegiatan pendampingan teknis di tingkat sekolah, seperti pemberian jamuan konsumsi dalam proses pengisian instrumen EDS, penyusunan RKS (RKJM dan RAKAS) yang dilakukan oleh TPS (Tim Pengembang Sekolah), rapat-rapat koordinasi internal sekolah, rapat koordinasi dengan komite sekolah, dsb. Disamping itu, sekolah juga mengeluarkan anggaran untuk melakukan perbaikan dan pengadaan fasilitas pelayanan publik, seperti: pengadaan papan informasi, perpustakaan, jamban, musholla, pojok laktasi, balai cangkruan, dsb. Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala SDN Kebonsari Kulon 02, bahwa: “Sebagai wujud kommitmen dari Pihak Sekolah yang telah dipercaya sebagai sekolah ber-MBS, maka pihak sekolah semaksimal mungkin berupaya untuk memenuhi kebutuhan sarana-prasarana sekolah yang diperlukan, sehingga sekolah diharapkan dapat meningkatkan kualitas outputnya. Tentu saja dalam mewujudkan pemenuhan sarana-prasarana sekolah tersebut sekolah harus dapat dukungan dari Komite Sekolah untuk meningkatkan partisipasi wali murid, baik secara material maupun non material dalam penyelenggaraan kegiatan sekolah”.

Sedangkan dukungan dana dari pemerintah dalam penerapan program MBS ini,

menurut Kabid. TK/SD Dinas Pendidikan Kota Probolinggo, bahwa “Pemerintah telah mengalokasikan anggaran melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) senilai kurang lebih Rp. 60.000.000,- (Enampuluh juta rupiah) yang akan disalurkan sebagai bentuk penghargaan kepada 20 sekolah yang telah menerapkan MBS. Ditambahkan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Probolinggo, bahwa “Dipandang penting bagi Pemerintah untuk melakukan penilaian terhadap 20 sekolah yang telah menerapkan MBS tersebut untuk dapat diketahui tingkat capaian kinerjanya. Atas capaian prestasi kinerja tersebut, maka perlu diberikan reward atau penghargaan guna mendorong kinerja sekolah supaya lebih baik lagi, dan sekolah yang telah menerapkan MBS dengan baik dapat dijadikan contoh bagi sekolah-sekolah lainnya”. b. Dukungan SDM: Disamping dukungan anggaran, dalam penerapan program MBS ini juga terdapat dukungan SDM. Artinya, dalam penerapan MBS ini, OMP-MBS melibatkan banyak pihak, seperti misalnya Tim Teknis, Tim Pokja Pendidikan, dan MSF (Multi Stakeholders Forum), dsb. Lebih daripada itu, secara lebih teknis, dalam pelaksanaan program MBS di tingkat sekolah juga melibatkan Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Dewan Guru, Komite Sekolah, dan tokoh masyarakat, dan para wali murid. Selain OMP-MBS, KINERJA-USAID juga merekrut pihak ke-3 sebagai OMP untuk menangani bidang survei pengaduan, dan publiasi atau media. Sehingga dalam kaitan ini, OMP-MBS tidak berdiri sendiri dalam melaksanakan program, tetapi juga didukung OMP-Survei Pengaduan, OMP-Media, Tim Teknis, Tim Pokja Pendidikan, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Dewan guru, Komite Sekolah, Tokoh Masyarakat, dan para wali murid. Karena banyaknya pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program MBS ini, maka sangat diperlukan adanya sistem komunikasi dan koordinasi yang baik, yang mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Lebih daripada


14


itu, komunikasi dan koordinasi secara intensif harus dilakukan untuk menghindari adanya tumpang tindih kegiatan, dan menumbuhkan kerjasama dan sinergitas antar pihak.

4. Dinamika Proses Implementasi Program Dalam pelaksanaan program MBS ini, pemerintah Kota Probolinggo telah memberikan dukungan yang cukup memadai, baik secara kebijakan, SDM, sarana-prasarana pendukung, maupun anggaran yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program MBS ini. Namun di sisi lain, banyaknya pihak yang terlibat dalam pelaksanan program MBS ini juga berimplikasi terhadap panjangnya birokrasi dan alotnya proses pengambilan keputusan dalam menentukan tindakan atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Hal ini sangat dirasakan oleh OMP-MBS yang kegiatan-kegiatannya banyak beririsan atau bersinggungan dengan OMPSurvei Pengaduan, dan OMP-Media. Belum lagi ditambah dengan kegiatan-kegiatan sisipan yang dilaksanakan sendiri oleh KINERJA-USAID yang sebelumnya tidak terkoordinasikan dalam kerangka Workplan (Rencana Kerja) para OMP. Implikasinya, pada tataran implementasi di lapang seringkali harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian jadual kegiatan. Sangat disadari, bahwa pelaksanaan program MBS ini akan membawa arah perubahan yang siginifikan bagi penyelenggaran kegiatan sekolah sebagaimana yang diharapkan masyarakat. Akan tetapi pada implementasinya juga membawa konsekuensi terhadap transparansi pengelolaan anggaran sekolah yang selama ini ditengarahi masih dirasa berat bagi pihak sekolah. Lebih daripada itu, bagi sekolah yang tingkat sosial-ekonomi wali muridnya rendah akan merasa berat dan kesulitan untuk bisa menerapkan MBS, karena itu harus didukung anggaran yang memadai dari pemerintah. Sebaliknya kalau tingkat sosial-ekonomi wali murid bagus/tinggi, tentunya memudahkan bagi pihak sekolah untuk bisa menerapkan MBS, sekalipun tanpa ada dukungan dana dari pemerintah. Sementara itu, adanya isue sekolah gratis juga berpengaruh secara signifikan untuk bisa menggerakkan partisipasi masyarakat secara finansial. Problematika penyelenggaraan kegiatan

sekolah tersebut sangat mempengaruhi pihak sekolah dalam menerapkan MBS. Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Komite SDN Kebonsari Kulon 02, bahwa “Sekolah yang siap melaksanakan MBS adalah sekolah yang berjiwa reformis untuk melaksanakan prinsip-prinsip partisipasi, transparani, dan akuntabilitas. Tanpa memiliki semangat reformasi, maka akan merasa keberatan untuk melaksanakan MBS”. Karena itu, kata kunci pelaksanaan MBS ini adalah diterapkannya 3 prinsip dalam penyelenggaraan kegiatan sekolah, yaitu: partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Jika sekolah bisa menerapkan 3 prinsip MBS tersebut, maka sekolah akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat atau wali murid, dan prestasi sekolah akan meningkat. Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Komite SDN Sumbertaman 01, bahwa “Jika sekolah dapat menerapkan MBS, para stakeholders sekolah dalam bekerjanya akan lebih terarah, rasa memiliki sekolah menjadi lebih tinggi, bisa saling kerjasama untuk mendukung kegiatan sekolah, dan rasa kepercayaan masyarakat/para wali murid kepada sekolah semakin meningkat”. Ditambahkan oleh Kepala SDN Sumbertaman 01, bahwa: “Salah satu berkah yang didapatkan sekolahnya dalam menerapkan MBS ini adalah diraihnya prestasi sekolah sebagai peringkat ke-7 dari 135 sekolah yang ada di Kota Probolinggo. Selain itu, angka partisipasi masyarakatnya juga cukup tinggi. Hal ini terbukti dengan adanya partisipasi masyarakat untuk berkontribusi dalam pengadaan rak sepatu bagi siswa, melakukan pengecetan ruang kelas, melakukan pavingisasi halaman sekolah, dsb”.

Dengan demikian dapat ditarik benang merah, bahwa MBS Berorientasi Pelayanan Publik ini jika benar-benar diimplementasikan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel akan dapat menumbuhkan kepercayaan kepada publik, yang selanjutnya berdampak pula kepada peningkatan prestasi sekolah. 5. Strategi penyelesaian persoalan yang muncul dalam implementasi program Dalam setiap pelaksanaan program, selalu tidak bisa dilepaskan dengan suatu permasalahan atau tantangan yang dihadapi, termasuk pelaksanaan program MBS Berorientasi Pelayanan Publik ini. Adapun persoalan-persoalan yang muncul di lapang


15


ketika proses program ini berjalan, antara lain: (1) banyaknya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh para OMP yang harus melibatkan pihak sekolah, (2) Banyaknya kegiatan-kegiatan sekolah yang harus dilaksanakan di akhir tahun ajaran, dan tahun ajaran baru, (3) Adanya liburan sekolah di awal bulan puasa, dan liburan Hari Raya Idul Fitri, dsb. Permasalahan-permasalahan tersebut tentunya membutuhkan perhatian dan pemikiran serius dari pihak sekolah, agar program tetap bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala SDN Kebonsari Kulon 02, bahwa “pelaksanaan program MBS ini banyak menyita waktu, tenaga, dan biaya, tetapi karena sekolah sudah berkommitmen untuk menerapakan MBS, maka pihak sekolah mau/tidakmau harus bekerja keras agar program bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. Lalau bagaimana caranya mengatasi banyaknya persoalan yang muncul tersebut ? Ada dua macam cara yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Pertama, Kepala Sekolah selaku ketua TP3S melakukan rapat koordinasi dengan anggota TP3S untuk memecahkan berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program. Dimana, rapat koordinasi tersebut dilaksanakan setiap bulan sekali, dan secara insidental jika terjadi permasalahan yang membutuhkan penyelsaian segera. Kedua, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada OMP dan LPSS terkait dengan proses pelaksanaan program, maupun ketika menghadapi permasalahan-permasalahan yang sulit dan berat untuk dilaksanakan oleh pihak sekolah. Diungkapkan oleh Kepala SDN Sumbertaman 01, bahwa: “untuk memudahkan proses pelaksanaan program MBS, TP3S penting sekali untuk melaksanakan rapat koordinasi setiap bulan sekali, dan melakukan konsultasi kepada Pengawas sekolah, tim MBS, Dinas Pendidikan, ataupun kepada KINERJA langsung ketika menghadapi persoalan yang sulit untuk dipecahkan oleh pihak sekolah, seperti misalnya pengadaan fasilitas sekolah

yang penting tetapi sekolah tidak mempunyai anggarannya.”

Melalui dua macam cara mengatasi permasalahan tersebut, maka segala macam persoalan yang ditemui dalam proses pelaksanaan program akan dapat dipecahkan. Lebih daripada itu, TP3S sebagai organisasi yang dibentuk untuk mengawal pelaksanaan program MBS tersebut dapat berfungsi, dan program dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. C. DAMPAK SUBSTANTIF Dari hasil penerapan program MBS Berorientasi Pelayanan Publik tersebut tentunya dapat memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung. Mengenai dampak dari penerapan program MBS Berorientgasi Pelayanan Publik di SDN Kebonsari Kulon 2 dan SDN Sumbertaman 1 tersebut, secara lebih detail dapat diuraikan sebagai berikut. 1.

Dampak langsung terhadap kelompok sasaran Dengan diterapkannya MBS di sekolah, para siswa dan para orang tua bisa merasakan dampaknya secara langsung. Kepala Sekolah dan para guru semakin rajin dan aktif dalam mengajar. Kreatifitas dan keaktifan guru dalam mengajar semakin meningkat, sehingga berpengaruh terhadap meningkatnya prestasi akademik siswa. Lebih daripada itu, warga sekolah semakin meningkat kepeduliannya terhadap kegiatan sekolah. Sebagaimana diungkapkan oleh Thohir-wali kelas IV yang anaknya barusan lulus sekolah dari SDN Sumber Taman 01 Kota Probolinggo, bahwa beliau merasa senang dan bangga karena anaknya bisa lulus sekolah dengan nilai hasil Ujian Nasional yang sangat memuaskan. Luapan kegembiraan juga sangat dirasakan oleh siswa kelas VI yang telah dinyatakan lulus dengan nilai rata-rata memuaskan. Selanjutnya, untuk mengekspresikan wujud kegembiraan siswa kelas VI dan para wali murid, pihak sekolah menggelar pentas seni untuk melepas siswa kelas VI menuju jenjang pendidikan yang lebih


16


tinggi, yaitu SMP atau MTs. Dimana, kegiatan pelapasan siswa kelas VI tersebut sama-sama dilaksanakan oleh SDN Kebonsari Kulon 02 maupun SDN Sumber Taman 01 Kota Probolinggo. Karena kegembiraan dan kebaganggaan atas prestasi anaknya yang telah lulus tersebut, para orang tua murid dengan penuh kerelaan dan keihlasan dapat berpartisipasi dalam bentuk finansial dan tenaga untuk menggelar pentas seni dalam rangka pelepasan siswa kelas VI. Dengan demikian jelas, bahwa para orang tua murid akan merasa senang dan bangga jika anak-anaknya dapat berprestasi. Mereka juga akan merasa senang bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik dari pihak sekolah. Jika para siswa dapat berprestasi, dan orang tua siswa mendapatkan perhatian dan pihak sekolah, maka para orang tua murid tersebut akan meningkat pula partisipasinya dalam kegiatan sekolah karena mereka betulbetul dapat merasakan manfaatnya dari sekolah tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh Rosyid (1998), bahwa hakekat keberadaan pemerintahan dan birokrasi adalah dalam rangka menjalankan tugas memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. 2.

Dampak bagi penguatan kelembagaan/institusi (sekolah yang bersangkutan) Setelah sekolah mendapatkan pendampingan teknis mengenai penerapan MBS selama kurang lebih tujuh (7) bulan, terdapat perubahan-perubahan yang cukup signifikan di tingkat sekolah. Perubahanperubahan yang terjadi sebagai dampak dari penerapan program MBS Berorientasi Pelayanan Publik tersebut diantaranya:

a. Peningkatan partisipasi stakeholders sekolah dalam kegiatan sekolah. Berkenaan dengan partisipasi stakeholders dalam kegiatan sekolah ini, perubahan yang sangat menonjol adalah keterlibatan stakeholders dalam proses pelaksanaan EDS (Evaluasi Diri Sekolah), dan penyusunan RKS (Rencana Kerja Sekolah). Kalau tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan EDS dan penhyusunan RKS hanya dilakukan sendiri oleh Kepala Sekolah dengan melibatkan beberapa guru saja, tetapi setelah mendapatkan pendampingan penerapan MBS, pihak Kepala Sekolah tidak hanya melibatkan guru saja, tetapi juga melibatkan Komite Sekolah, para tokoh masyarakat, dan perwakilan wali murid. Proses pelaksanaannya pun benar-benar dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan perlengkapan laptop dan LCD, sehingga para peserta betul-betul dapat terlibat secara aktif. Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Komite SDN Sumber Taman 01 Kota Probolinggo, bahwa: “Proses pelaksanaan EDS dan penyusunan RKS tahun ini berbeda sekali dengan tahun-tahun sebelumnya. Pelaksanaan EDS dan penyusunan RKS tahun ini melibatkan dewan guru, komite sekolah, tokoh masyarakat, dan perwakilan dari wali murid. Prosesnya pun memakan waktu berhari-hari, karena para peserta banyak yang belum memahami teknik pengisian instrumen EDS, dan penyusunan RKS. Namun karena proses pelaksanaan EDS dan penyusunan RKS tersebut didampingi oleh pengawas sekolah secara intensif, akhirnya para peserta pun bisa terlibat dalam proses pelaksanaan EDS dan penyusunan RKS dengan sabar sampai tuntas”.


17


Foto Dokumen: Proses Pelaksanaan EDS di SDN Sumbertaman 01 Kota Probolinggo Dalam proses pembentukan dan penentuan pengurus paguyuban kelas pun, pihak sekolah memfasilitasi proses tersebut secara partisipatif pula. Dijelaskan oleh Ketua Komite SDN Kebonsari Kulon 02 Kota Probolinggo, bahwa: “Dalam proses pelaksanaan pembentukan dan penentuan pengurus paguyuban kelas, masing-masing guru kelas memfasilitasi proses penyusunan pengurus paguyuban kelas secara partisipatif. Dimana, sebelum ditentukan pengurus paguyuban kelas, para guru kelas menjelaskan terlebih dahulu

tentang struktur kepengurusan paguyuban kelas, setelah itu menjelaskan mengenai kriteria calon pengurus paguyuban kelas. Setelah penjelasan dari guru kelas tersebut bisa difahami dan diterima para wali murid, langkah selanjutnya adalah proses pemilihan dan penentuan pengurus paguyuban kelas. Melalui mekanisme tersebut, para wali murid merasa senang dan puas karena para pengurus paguyuban kelas yang telah ditetapkan tersebut merupakan pilihan para wali murid sendiri, bukan karena tunjukan dari pihak sekolah”.

Foto Dokumen: Proses Pembentukan Paguyuban Kelas di SDN Kebonsari Kulon 2 Penerapan MBS Berorientasi Pelayanan Publik di SDN Kebonsari Kulon 2 dan SDN Sumbertaman 1

18


Lebih daripada itu, peningkatan partisipasi masyarakat tersebut juga ditunjukkan oleh adanya keterlibatan wali murid untuk memberikan sumbangan dalam pengadaan fasilitas sekolah, seperti: rak sepatu siswa, pengecatan ruang kelas, dsb. Bahkan dalam kegiatan perpisahan kelas VI, para orang tua juga terlibat untuk mengisi acara pentas seni, dan memberikan iuran secara finansial. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sekolah tersebut tentunya tidak lepas dari rasa kebersamaan dan saling kepercayaan, serta mau menerima kritik untuk perbaikan dari stakeholders sekolah dalam menerapkan MBS Berorientasi Pelayanan Publik di sekolah. Sebagaimana diungkapkan oleh Sutrisno (1995), bahwa untuk membangkitkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan diperlukan adanya sikap toleran dari aparat pemerintah dalam menerima kritik. Dimana kritik dan pikiran alternatif yang muncul dari masyarakat tersbut sebagai akibat dari dinamika pembangunan itu sendiri. Mengingat kritik dan pikiran alternatif itu merupakan suatu bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Lebih daripada itu, penumbuhan partisipasi masyarakat itu memerlukan kesungguhan dan konsistensi dari semua pihak, mengingat hal ini harus dilakukan secara terus-menerus dan membutuhkan rentang waktu yang cukup lama bahkan tidak terbatas. Mengingat, penumbuhan partisipasi itu harus dimulai dari rasa saling percaya dan sikap solider, baik antar individu dalam masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah.

Karena itu, dengan pendampingan program yang relatif singkat namun sudah dapat menggerakkan partisipasi warga sekolah seperti tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan program MBS Berorientasi Pelayanan Publik ini telah mampu meningkatkan partisipasi warga sekolah dalam kegiatan sekolah. b. Peningkatan transparansi sekolah Dalam kaitannya dengan transparansi sekolah, pihak sekolah juga telah menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Kalau sebelumnya, pihak sekolah itu hanya mempublikasikan mengenai prestasi sekolah saja. Setelah menerapkan MBS ini, pihak sekolah juga telah berani mempublikasikan tentang RKS (Rencana Kerja Sekolah), IPM (Indeks Pengaduan Masyarakat), Janji / Maklumat Perbaikan Pelayanan, maupun laporan keuangan sekolah, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluarannya. Lebih daripada itu, pihak sekolah juga tidak “sungkan-sungkan” menyampaikan kepada wali murid (dalam acara pelapasan siswa kelas VI) untuk menyampaikan kritik maupun saran melalui “Kotak Saran Sekolah” guna perbaikan mutu pendidikan. Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Komite SDN Kebonsari Kulon 02 Kota Probolinggo, bahwa: “Kita tidak akan pernah bisa melihat kekurangan atau kelemahan diri kita sendiri. Karena itu, kalau kita ingin berubah dan maju, kita harus mau dan berani menerima kritik dari pihak manapun. Karena melalui kritik itulah, kita bisa melihat kekurangan atau kelemahan kita, dan melalui kritik itu pula, kita akan bisa melakukan perubahan ke arah yang lebih baik”.


19


Foto Dokumen: Wawancara antara Pro-TV dengan Kepala Sekolah dan Ketua Komite SDN Sumbertaman 01 tentang Program MBS Berorientasi Pelayanan Publik. Lebih daripada itu, diungkapkan oleh Widodo (2010), bahwa reformasi yang terjadi pada tahun 1998 sejatinya juga bersumber dari tidak adanya keterbukaan informasi. Akibat mengabdi berlebih pada pusat kekuasaan, hakhak warga negara diabaikan. Selain itu, informasi sebagai sumber transparansi kala itu tidak cukup dimiliki oleh warga negara, Implikasinya, rakyat sama sekali tidak berperan dalam semua kebijakan publik dan hanya berposisi sebagai obyek belaka. Transparansi atau keterbukaan publik itu berarti adanya minat dan upaya untuk saling kontrol dan bertanggung jawab. Kelembagaan pemerintah yang transparan dan berakuntabilitas publik berarti lembaga tersebut berminat untuk menerima kontrol masyarakat yang senantiasa mau mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang diamanati oleh rakyat (Syamsudin, 2007). Oleh karena itu, keterbukaan informasi publik menjadi sebuah keniscayaan, dan merupakan salah satu ciri penting dalam sistem demokratis. Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga telah melembagakan prinsip transparansi badan publik dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dengan adanya sekolah menerapakan

MBS berorientasi Pelayanan Publik tersebut telah memberikan kontribusi bagi sekolah untuk meningkatkan transparansi penyelenggaraan kegiatan sekolah dalam bentuk RKS (Rencana Kerja Sekolah), IPM (Indeks Pengaduan Masyarakat), Janji / Maklumat Perbaikan Pelayanan, maupun laporan keuangan sekolah, baik melalui media papan informasi yang mudah diakses oleh publik maupun melalui forum komunikasi wali murid. c. Peningkatan responsivitas stakehoders sekolah Meningkatnya responsivitas stakeholders sekolah ini tercermin dari komitmen Kepala Sekolah untuk menerbitkan “Janji Perbaikan Pelayanan” yang dipublikasikan melalui papan informasi. Lebih daripada itu, sikap responsivitas tersebut juga diwujudkan oleh pihak sekolah dalam memenuhi fasilitas-fasilitas sekolah, dan membangun komunikasi yang intensif dengan warga sekolah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan sekolah. d. Peningkatan kualitas pelayanan publik Terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik ini, sudah cukup banyak perubahan-perubahan yang dilakukan oleh


20


pihak sekolah, terutama sekali terkait dengan perbaikan dan penambahan sarana-prasarana sekolah yang diharapkan dapat meningkatkan kepuasan warga sekolah. Perbaikan dan penambahan sarana-prasarana sekolah tersebut, menurut keterangan dari Kepala SDN Kebonsari Kulon 02 dan Kepala SDN Sumber Taman 01 Kota Probolinggo, diantaranya dapat disebukan sebagai berikut:  Perbaikan dan penambahan fasilitas pojok laktasi, baik di SDN Kebonsari Kulon 02 maupun SDN Sumber Taman 1 Kota Probolinggo.  Perbaikan dan peningkatan perawatan sarana sanitasi, yaitu: kamar mandi atau toilet, dan wastafel (tempat cuci tangan), baik di SDN Kebonsari Kulon 02 maupun SDN Sumber Taman o1 Kota Probolinggo.  Perbaikan dan peningkatan perawatan kebersihan tempat ibadah di SDN Kebonsari Kulon 02 Kota Probolinggo.  Penambahan fasilitas bak sampah, baik di SDN Kebonsari Kulon 02 maupun SDN Sumber Taman 01 Kota Probolinggo  Penambahan fasilitas rak sepatu kelas III untuk menjaga kebersihan ruang kelas di SDN Sumber Taman 01 Kota Probolinggo.  Pengadaan media atau papan informasi yang mudah diakses oleh warga sekolah, baik di SDN Kebonsari Kulon 02 maupun SDN Sumber Taman 01 Kota Probolinggo.  Pengadaan kalender pendidikan yang didistribusikan kepada wali murid di SDN Kebonsari Kulon 02 Kota Probolinggo.







Pengadaan papan “Daftar Nama Guru Kelas, Alamat, dan Nomor Telpon” yang mudah diakses oleh warga sekolah di SDN Kebonsari Kulon 02 Kota Probolinggo. Pengadaan balai cangkru’an untuk tempat berembug bagi stakeholders sekolah di SDN Kebonsari Kulon 02 Kota Probolinggo. Dsb.

Disamping melakukan perbaikan dan penambahan sarana-prasarana sekolah tersebut, pihak sekolah juga telah membentuk wadah yang disebut TP3S (Tim Peningkatan Pelayanan Publik Sekolah) yang tugas dan fungsinya adalah mendorong kepada pihak sekolah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, pihak sekolah juga telah membuat Janji / Maklumat Perbaikan Pelayanan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan harapan warga sekolah. Ketika dilakukan pemetaan capaian standar SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang difasilitasi oleh KINERJA-USAID pada tanggal 25-26 Juni 2012 di gedung Puri Menggala Bhakti – Probolinggo, capaian standar SPM pada indikator 27 tentang “Penerapan MBS dalam Kerangka Pelayanan Publik” menunjukkan, bahwa SDN Sumber Taman 01 dan SDN Kebonsari Kulon 02 Kota Probolinggo telah memenuhi standar SPM tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat diIihat pada tabel sebagai berikut:


21


Indikator Penerapan MBS dalam Kerangka Pelayanan Publik Di SDN Sumber Taman 01 Kota Probolinggo – Jawa Timur Tahun 2012 No

Komponen

Kondisi di Sekolah dan Madrasah Ya Tidak

(1)

(2)

1

Adanya Tim Peningkatan pelayanan Publik di sekolah.



Dibentuk pada bulan Maret 2012

2

Mempunyai RKS dan RKAS yang disusun secara partisipatif



Disusun pada bulan Mei – Juni 2012

3

Komite sekolah aktif dan partisipatif



4

Adanya publikasi perencanaan dan penganggaran sekolah



5

Adanya publikasi penggunaan dana BOS



6

Peran serta orang tua/wali murid/ stakeholders sekolah dalam kemajuan sekolah Papan informasi/mading yang representatif



Adanya Kotak saran/ pengaduan sebagai bagian dari sistem pengaduan siswa dan masyarakat Pelaksanaan survei pengaduan rutin setahun sekali



10

Adanya Janji perbaikan pelayanan / maklumat pelayanan yang di susun partisipatif dan di publikasikan



11

Adanya pernyataan perbaikan pelayanan dengan pengambil kebijakan



12

Adanya SOP, SPP dan kode etik sekolah yang di susun partisipatif



13

Hasil perencanaan sekolah di sinergikan dengan proses musrenbangdes



7

8

9

(3)

Keterangan

(4)

Dipublikasikan di papan informasi pada bulan Juni 2012 Dipublikasikan pada papan informasi, dan dijelaskan kepada wali murid saat penerimaan rapor siswa.



Papan ini sifatnya penambahan yang lebih baik, dan dibuat pada bulan April 2012. Disediakan sejak bulan April 2012.




22

Dilaksanakan oleh Tim Survei pada bulan Pebruari s/d Maret 2012. Janji perbaikan pelayanan sudah disusun secara partisipatif, tetapi tinggal pengesahan. Pernyatan perbaikan pelayanan dengan pengambil kebijakan sudah disusun, tetapi tinggal pengesahan. Dalam kaitan ini yang sudah ada baru “kode etik sekolah. Belum pernah dilakukan


14

Adanya pusat pelayanan informasi dan konsultasi sekolah



15

Tersedia perpustakaan yang terbuka untuk stakeholders sekolah



16

Adanya publikasi prestasi sekolah



17

Publikasi identitas walikelas lengkap di depan kelas



18

Publikasi siswa yang mempunyai prestasi di akhir minggu setiap kelas.



Sudah dilakukan sejak bulan April 2012.

19

Kalender akademik di bagikan kepada orang tua siswa dan atau di publikasikan.



Sudah dilakukan sejak bulan Juni 2012.

20

Pojok Ibu Menyusui dan atau UKS sesuai standar.



21

Sarana Peturasan / toilet sesuai standar.



Sudah dilakukan sejak 2 tahun yang lalu, namun terus ditingkatkan fasilitas dan perawatannya. Sudah ada sejak 5 tahun yang lalu, namun terus ditingkatkan perawatan kebersihannya. Pengembangan budaya pelayanan tersebut telah dijadikan motto sekolah sejak tahun 2010.

Pusat pelayanan informasi dan konsultasi sekolah ini dibentuk pada bulan April 2012. Stakeholders sekolah bisa akses buku ke sekolah, tetapi mereka belum bisa memanfaatkan ruang baca karena fasilitas belum memadai. Sudah dilakukan sekolah sejak 2 tahun yang lalu. Sudah dilakukan sejak bulan April 2012.

Pengembangan Budaya Pelayanan /  budaya ramah di sekolah ( Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun dan Ikhlas)/etika pelayanan siswa, guru dan petugas sekolah lainnya. Sumber: Dokumen Laporan MBS Distrik Probolinggo – LPKP Jawa Timur, Juni 2012 22


23


Indikator Penerapan MBS dalam Kerangka Pelayanan Publik Di SDN Kebonsari Kulon 02 Kota Probolinggo – Jawa timur Tahun 2012 No

Komponen

(1)

Kondisi di Sekolah dan Madrasah Ya Tidak (2)

(3)

Keterangan

(4)

1

Adanya Tim Peningkatan pelayanan Publik di sekolah.

V

Dibentuk pada bulan Maret 2012

2

Mempunyai RKS dan RKAS yang disusun secara partisipatif

V

Disusun pada bulan Mei – Juni 2012

3

Komite sekolah aktif dan partisipatif

V

4

Adanya publikasi perencanaan dan penganggaran sekolah

V

5

Adanya publikasi penggunaan dana BOS

V

6

Peran serta orang tua/wali murid/ stakeholders sekolah dalam kemajuan sekolah Papan informasi/mading yang representatif

V

Adanya Kotak saran/ pengaduan sebagai bagian dari sistem pengaduan siswa dan masyarakat Pelaksanaan survei pengaduan rutin setahun sekali

V

10

Adanya Janji perbaikan pelayanan / maklumat pelayanan yang di susun partisipatif dan di publikasikan

V

11

Adanya pernyataan perbaikan pelayanan dengan pengambil kebijakan

V

12

Adanya SOP, SPP dan kode etik sekolah yang di susun partisipatif

7

8

9

Dipublikasikan di papan informasi pada bulan Juni 2012 Dipublikasikan pada papan informasi, dan dijelaskan kepada wali murid saat penerimaan rapor siswa.

V

Papan ini sifatnya penambahan, dan dibuat pada bulan April 2012. Disediakan sejak bulan April 2012.

V

Dilaksanakan oleh Tim Survei pada bulan Pebruari s/d Maret 2012. Janji perbaikan pelayanan sudah disusun secara partisipatif, tetapi belum disyahkan. Pernyatan perbaikan pelayanan dengan pengambil kebijakan sudah disusun, tetapi belum disyahkan. Dalam kaitan ini yang sudah ada baru “kode etik sekolah dan SOP tentang

V


24


Penerimaan Siswa Baru. 13

Hasil perencanaan sekolah di sinergikan dengan proses musrenbangdes

V

14

Adanya pusat pelayanan informasi dan konsultasi sekolah

V

Belum pernah dilakukan

Pusat pelayanan informasi dan konsultasi sekolah ini dibentuk pada bulan April 2012. 15 Tersedia perpustakaan yang terbuka untuk V Stakeholders stakeholders sekolah sekolah bisa akses buku ke sekolah, tetapi mereka belum bisa memanfaatkan ruang baca karena fasilitas belum memadai. 16 Adanya publikasi prestasi sekolah V Sudah dilakukan sekolah sejak 2 tahun yang lalu. 17 Publikasi identitas walikelas lengkap di V Sudah dilakukan depan kelas sejak bulan April 2012. 18 Publikasi siswa yang mempunyai prestasi V Sudah dilakukan di akhir minggu setiap kelas. sejak bulan April 2012. 19 Kalender akademik di bagikan kepada V Sudah dilakukan orang tua siswa dan atau di publikasikan. sejak bulan Juni 2012. 20 Pojok Ibu Menyusui dan atau UKS sesuai V Sudah dilakukan standar. sejak 2 tahun yang lalu, namun terus ditingkatkan fasilitas dan perawatannya. 21 Sarana Peturasan / toilet sesuai standar. V Sudah ada sejak 5 tahun yang lalu, namun terus ditingkatkan perawatan kebersihannya. 22 Pengembangan Budaya Pelayanan / V Pengembangan budaya ramah di sekolah ( Senyum, budaya pelayanan Salam, Sapa, Sopan, Santun dan tersebut telah Ikhlas)/etika pelayanan siswa, guru dan dijadikan motto petugas sekolah lainnya. sekolah sejak tahun 2010. Sumber: Dokumen Laporan MBS Distrik Probolinggo – LPKP Jawa Timur, Juni 2012 Dengan demikian jelas, bahwa penerapan MBS berorientasi Pelayanan Publik di SDN Sumber Taman 01 dan SDN Kebonsari Kulon 02 telah mendapatkan respon positif dari para stakeholders sekolah, sehingga pihak sekolah dapat memenuhi

prinsip-prinsip MBS Berorientasi Pelayanan Publik dalam pengelolaan kegiatan sekolah. D.

INSTITUSIONALISASI DAN TANTANGAN


25


1.

Pelembagaan MBS Berorientasi Pelayanan Publik Penerapan MBS Berorientasi Pelayanan Publik ini pada hakekatnya membutuhkan waktu yang cukup panjang dan berliku-liku. Secara garis besar, proses pelembagaan program tersebut dapat dibedakan atas 2 jenis, yaitu pelembagaan secara internal, dan pelembagaan secara eksternal. Secara internal, proses pelembagaan MBS Berorientasi Pelayanan Publik ini dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain: a. Membentuk TP3S (Tim Peningkatan Pelayanan Publik Sekolah) b. Melaksanakan EDS (Evaluasi Diri Sekolah) secara partisipatif c. Melaksanakan penyusunan RKS (RKJM, RKT, dan RKAS) secara partisipatif d. Mempublikasikan hasil perencanaan dan pengelolaan anggaran sekolah e. Menyediakan papan informasi yang dapat diakases oleh siswa dan orangtua siswa f. Menyediakan kotak saran sebagai bagian dari sistem pengelolaan pengaduan g. Menyediakan kalender pendidikan yang dapat diakses oleh wali murid h. Menyediakan papan identitas guru dan wali kelas yang dapat diakses oleh warga sekolah Sedangkan secara eksternal, proses pelembagaan MBS Berorientasi Pelayanan Publik tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain: a.

b. c.

d.

e.

Memberi ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan sekolah, baik dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. Memberi ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan EDS (Evaluasi Diri Sekolah). Memberi ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam penyusunan RKS (RKJM, RKT, dan RKAS). Memberi ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengadaan maupun perbaikan fasilitas sekolah, seperti: papan informasi publik, kotak saran, rak sepatu siswa, rak buku perpustakaan, papan identitas guru dan wali kelas, dsb. Membangun komunikasi dan mengembangkan jaringan dengan Dinas Kota Probolinggo untuk menjamin keberlansungan penerapan MBS Berorientasi Pelayanan Publik.

f.

Membangun komunikasi dan mengembangkan jaringan dengan masyarakat secara luas, khususnya kalangan DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri) untuk menjamin keberlangsungan penerapan MBS Berorientasi Pelayanan Publik.

2.

Tantangan Pelembagaan MBS Berorientasi Pelayanan Publik Tantangan yang perlu diantisipasi dan diatasi dalam pelembagaan MBS berorientasi Pelayanan Publik ini, antara lain dapat disebutkan sebagai berikut: a. Menjaga kesinambungan komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk menjamin keberlanjutan penerapan MBS Berorientasi Pelayanan Publik jika program ini telah usai. b. Mensinergikan antara penerapan MBS Berorientasi Pelayanan Publik dengan pemenuhan kebutuhan fasilitas sekolah. Artinya, salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam penerapan MBS ini adalah pemenuhan kebutuhan fasilitas sekolah untuk dapat meningkatkan mutu atau kualitas penyelenggaraan pendidikan. c. Persaingan yang sangat kompetitif, antara lain: bermunculnya sekolah-sekolah yang berlabel RSBI, sementara jarak antar sekolah relatif sangat dekat. Kondisi ini membuat pihak sekolah merasa khawatir untuk bisa mendapatkan siswa sesuai kebutuhan. Karena itu, Dinas Pendidikan perlu mengambil sikap dalam menghadapi situasi dan kondisi sekolah seperti ini. E. LESSON LEARNED DAN CATATAN KRITIS Dalam konteks pelaksanaan program MBS Berorientasi Pelayanan Publik di Kota Probolinggo Jawa Timur ini, tidak sekedar hanya memenuhi 3 (tiga) indikator SPM (Standar Pelayanan Minimum), akan tetapi ada tambahan 1 (satu) indikator lagi, yaitu: Berorientasi Pelayanan Publik. Karena itu, penerapan program ini memiliki nilai plus atau inovasi, yaitu tidak sekedar menerapkan MBS untuk mencapai pemenuhan 3 (tiga) indikator SPM tersebut, tetapi ditambah adanya upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi warga sekolah. Pertanyaannya, “Apa esensi dari penambahan indikator peningkatan pelayanan publik tersebut ?


26


Beranjak dari citra pmerintahan yang buruk di era pemerintahan Orde Baru, maka dalam era reformasi ini telah dikembangkan dan dipopulerkan wacana good governance (tata pemerintahan yang baik). Konsep good governance ini memberikan rekomendasi pada sistem pemerintahan yang menekankan kesetaraan pada lembaga-lembaga negara, baik di pusat maupun daerah, sektor swasta maupun masyarakat madani (civil society). Good governance berdasarkan pandangan ini berarti suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan sektor swasta. Terkait dengan pelaksanaan good governance tersebut, UNDP mengajukan 9 (sembilan) karakteristik sebagai berikut: 1) Partisipasi, 2) Penegakan hukum, 3) Transparansi, 4) Daya tanggap, 5) Berorientasi pada konsensus, 6) Keadilan, 7) Keefektifan dan efisiensi, 8) Akuntabilitas, dan 9) Visi strategis. Sedangkan dalam konteks penyelenggaran pelayanan publik, menurut Lenvine yang dikutip oleh AG. Subarsono (2005) paling tidak harus memenuhi 3 (tiga) indikator: Pertama, responsivitas yaitu daya tanggap penyedia jasa terhadap harapan, keinginan, aspirasi maupun tuntutan pengguna layanan; Kedua, responsibilitas yaitu suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan administrasi dan organisasi yang benar dan telah ditetapkan; Ketiga, akuntabilitas yaitu suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dngan kepentingan stakeholders dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat. Lebih daripada itu, dalam pasal 4 UU Pelayanan Publik dikemukakan, bahwa penyelenggaraan pelayanan publik itu berasaskan: 1) Kepentingan umum, 2) Kepastian hukum, 3) Kesamaan hak, 4) Keseimbangan hak dan kewajiban, 5) Keprofesionalan, 6) Partisipatif, 7) Persaman perlakuan/tidak diskriminatif, 8) Keterbukaan, 9) Akuntabilitas, 10) Rentan, 11) Ketepatan waktu, dan 12) Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Mengacu pada pengertian dan pentingnya penerapan prinsip-prinsip pelayanan publik tersebut di atas, jika sekolah menerapkan MBS dengan memperhatikan prinsip-prinsip peningkatan kualitas pelayanan publik akan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah. Karena itu, pelajaran berharga atau lesson learned yang bisa kita petik dari pengalaman penerapan MBS Berorientasi Pelayanan Publik di SDN Kebonsari Kulon 02 dan

SDN Sumber Taman 01 Kota Probolinggo ini dapat disarikan sebagai berikut: 1. Adanya kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo dalam mendukung pelaksanaan program MBS Berorientasi Pelayanan Publik, antara lain: a. Perda tentang “Kebebasan Memperoleh Informasi”. b. Perda tentang “Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan”. c. Surat Keputusan Walikota mengenai Tim Teknis dan Pokja Pendidikan untuk mengawal pelaksanaan MBS Berorientasi Pelayanan Publik di tingkat sekolah. d. Kommitmen Pemerintah Kota Probolinggo (Dinas Pendidikan) untuk mengalokasikan anggaran dalam mendukung penerapan MBS Berorientasi Pelayanan Publik. 2. Adanya political will dan good will dari Kepala Sekolah 3. Adanya jiwa kepemimpinan Kepala Sekolah yang reformis 4. Adanya kommitmen dari stakeholders sekolah untuk menerapkan MBS Berorientasi Pelayanan Publik. 5. Stakeholders sekolah dapat saling bekerjasama dalam memajukan sekolah 6. Terbangunnya sinergitas dan kerjasama yang baik antara Kepala Sekolah dengan Komite Sekolah dalam pengelolaan kegiatan sekolah dengan menerapkan prinsip: responsivitas, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik. 7. Meningkatnya kesadaran masyarakat atau wali murid untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, baik secara material maupun non material. 8. Tersedianya sumberdaya pendukung dalam menerapkan prinsip-prinsip MBS Berorientasi Pelayanan Publik, khususnya dalam pengadaan sarana-prasarana sekolah. 9. Meningkatnya tertib administrasi dan pendokumentasian dalam mengarsipkan dokumen-dokumen penting sekolah, seperti: pengisian instrumen EDS, penyusunan RKS (RKJM, RKT, dan RKAS), penerbitan SK. Kepala Sekolah tentang Kepengurusan Komite


27


Sekolah, penerbitan SK. Kepala Sekolah tentang RKS, penerbitan SK. Kepala Sekolah tentang Tim Peningkatan Pelayanan Publik, penerbitan Janji/Maklumat Perbaikan Pelayanan Publik oleh Kepala Sekolah, dsb. 10. Meningkatnya prestasi akademik siswa, seperti yang diraih oleh SDN Sumber Taman 01 Kota Probolinggo. Dimana pada tahun 2012 ini, SDN Sumber Taman 01 Kota Probolinggo nilai hasil Ujian Nasionalnya secara umum menempati ranking 7 di tingkat Kota Probolinggo. 11. Meningkatnya angkap partisipasi masyarakat dalam kegiatan sekolah, baik secara akademik maupun non-akademik. Dengan demikian, penerapan MBS Berorientasi Pelayanan Publik ini jika dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan penuh kommitmen akan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah dan prestasi akademik siswa, serta dapat meningkatkan rasa kepuasan bagi warga sekolah. Karena itu, dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa MBS Berorientasi Pelayanan Publik ini mempunyai makna yang strategis bagi pengembangan sekolah dan mutu pendidikan, dan layak untuk dikembangkan, serta direplikasikan di tempat lain.

F.

PELUANG REPLIKASI

Bertitik tolak pada lesson learned dari penerapan MBS Berorientasi Pelayanan Publik seperti tersebut di atas, bahwa pengalaman tersebut dapat direplikasikan di tempat lain. Pertanyaannya, apakah semua daerah bisa menerapkan prinsip-prinsip MBS tersebut ? Lalu daerah seperti apa yang diproyeksikan dapat menerapkan prinsip-prinsip MBS tersebut ? Dan instrumen-instrumen seperti apa yang diperlukan untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip MBS tersebut ? Dengan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah, bahwa sekolah dalam menerapkan manajemen atau pengelolaan sekolah itu tidak berdiri sendiri, tetapi sekolah sangat terkait dan tergantung pada pemerintah Kota/Kabupaten. Karena itu, sistem dan struktur pemerintahan Kota/Kabupaten tersebut sangat berpengaruh terhadap sistem pengelolaan sekolah. Berkenaan dengan replikasi penerapan MBS Berorientasi Pelayanan Publik ini, jika mengacu pada pengalaman di SDN Kebonsari Kulon 2 dan SDN Sumbertaman 1 Kota Probolinggo,

mensyaratkan adanya: 1. Tingkat Pemerintahan Kota / Kabupaten: a. Political will dan good will dari Walikota / Bupati untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance (tata kelola pemerintahan yang baik). b. Adanya kommitmen dari pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran melalui APBD dalam menerapkan MBS Berorientasi Pelayanan Publik dalam rangka memenuhi SPM dan SNP. c. Adanya kommitmen dari pemerintah daerah untuk memberikan peluang yang lebih luas kepada masyarakat dalam mengakses informasi publik. d. Adanya kommitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. e. Adanya kommitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil pembangunan. f. Adanya kommitmen dari dinas/instansi terkait (khususnya Bappeda dan Dinas Pendidikan) untuk terlibat secara aktif dan memberikan support kepada pihak sekolah dalam menerapkan MBS Berorientasi Pelayanan Publik. 2. Tingkat Sekolah: a. Adanya political will dan good will dari Kepala Sekolah b. Adanya pola kepemimpinan Kepala Sekolah yang partisipatif dan egaliter c. Adanya kommitmen dari stakeholders sekolah untuk menerapkan MBS Berorientasi Pelayanan Publik. d. Adanya kommitmen dari Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dalam mewujudkan sinergitas dan kerjasama yang baik dalam pengelolaan kegiatan sekolah dengan menerapkan prinsip: responsivitas, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik. e. Adanya kommitmen dari pihak sekolah untuk meningkatkan tertib administrasi dan


28


pendokumentasian dalam mengarsipkan dokumen-dokumen penting sekolah, seperti: pengisian instrumen EDS, penyusunan RKS (RKJM, RKT, dan RKAS), penerbitan SK. Kepala Sekolah tentang Kepengurusan Komite Sekolah, penerbitan SK. Kepala Sekolah tentang RKS, penerbitan SK. Kepala Sekolah tentang Tim Peningkatan Pelayanan Publik, penerbitan Janji/Maklumat Perbaikan Pelayanan Publik oleh Kepala Sekolah, dsb. f. Tersedianya sumberdaya pendukung dalam menerapkan prinsip-prinsip MBS Berorientasi Pelayanan Publik, khususnya dalam pengadaan sarana-prasarana sekolah, baik yang bersumber dari pemerintah, masyarakat, maupun pihak lain. Jika persyaratan dan instrumen tersebut dapat terpenuhi, maka penerapan MBS Berorientasi Pelayanan Publik tersebut akan dapat berjalan dengan baik dan lancar sebagaimana yang diharapkan.

Daftar Referensi: Miles, M. B & M. A. Habberman. 2007. Analisis Data Kualitatif. Terjemah. Jakarta: UI Press. Moloeng, Lexy J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Rasyid, Ryas. 1998. Desentralisasi dalam Menunjang Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES. Subarsono, AG. 2005. Pelayanan Publik yang Efisien, Responsif, dan Non-Partisan dalam Agus Dwiyanto (editor), 2005. Mewujudkan Good governance Melalui Pelayanan Publik. Yogjakarta: Gajah Mada University Press. Sjamsuddin, Sjamsiar. 2007. Etika Birokrasi & Akuntabilitas Sektor Publik. Malang: Agritek YPN Malang Kerjasama dengan CV. SOFA Mandiri dan Indonesia Print. Soetrisno, Lukman. 1995. Menuu Masyarakat Partisipatif. Yogjakarta: Kanisius. Widodo, Suko. 2010. Reformasi Informasi Publik Dimulai. Jawa Pos. Edisi: Jum’at 30 April 2010 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara. Propinsi Jawa Timur, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Jawa Timur Boodklet SEMIPRO (Seminggu di Kota Probolinggo) – Tanggal 24 – 29 Juni 2012. Dokumen “Proposal Program MBS - LPKP Jawa Timur (OMP-MBS)” Dokumen “Kontrak Kerja atau MoU antara LPKP Jawa Timur dengan RTI-USAID tentang Pelaksanaan Program MBS” Dokumen “Laporan Tiga Bulanan Program MBS Kota Probolinggo – Jawa Timur” Dokumen “Instrumen Pencapaian SPM (Standar Pelayanan Minimal)” SDN Sumber Taman 01 Kota Probolinggo Dokumen “Instrumen Pencapaian SPM (Standar Pelayanan Minimal)” SDN Kebonsari Kulon 02 Kota Probolinggo Dokumen Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Probolingo dengan KINERJA-USAID, Nomor: 067/123/425.012/2011 tentang “Pelaksanaan Program Kinerja di Kota Probolinggo”. Dokumen Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor: 188.45/281/KEP/425.012/2011 tentang “Tim Teknis Pendampingan Kerjasama antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan KINERJA-USAID Tahun 2011”. Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Nomor: 421.2 / 37 / 425.103 / 2011 tentang “Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Pendidikan Program KINERJA-USAID Kota Probolinggo Tahun 2011”. Dokumen Surat Pernyataan SDN Sumbertaman 01 Nomor: 422.1/254.103.3.118/2011 tentang “Surat Pernyataan Komitmen Sebagai Sekolah Mitra Bantuan teknis Peningkatan Pelayanan Publik dengan fokus Utama


29


pada Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)”. Dokumen Bahan Presentasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo dalam acara “Studi Banding Pemerintah Kabupaten Melawi – Kalimantan Barat di Kota Probolinggo, 30 Juli 2012”.

11. Ikhsan – Fasilitator Media Kota Probolinggo (Wawancara tgl. 23 Juni 2012 di Sekretariat MBS Kota Probolinggo)

Dokumen Dinas Pendidikan Kota Probolinggo tentang: “Data Pokok Pendidikan TP. 2011/2012” Nara Sumber : 1. Anwar Sholihin – Penanggung Jawab Program MBS Berorientasi Pelayanan Publik – LPKP Jawa Timur (Wawancara tgl. 22 Juni 2012 di Kantor LPKP Jawa Timur) 2. Bambang Widi – LPSS Kota Probolinggo KINERJA-USAID (Wawancara tgl. 25 Juni 2012 di kantor Kinerja-USAID Kota Probolinggo) 3. Mohammad Asin – Kabid TK/SD Dinas Pendidikan Kota Probolinggo (Wawancara tgl. 27 Juni 2012 di Kantor Dinas Pendidikan Kota Probolinggo) 4. Drs. Paeni Efendi, M.Hum – Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Probolinggo dan Ketua Komite SDN Kebonsari Kulon 02 Kota Probolinggo (Wawancara tgl. 27 Juni 2012 di Kantor Dinas Pendidikan Kota Probolinggo) 5. Hj. Rukmini, Spd – Kepala SDN Kebonsari Kulon 02 Kota Probolinggo (Wawancara tgl. 26 Juni 2012 di SDN Kebonsari Kulon 02 Kota Probolinggo). 6. Hj. Sutiyah, Spd – Kepala SDN Sumber Taman 01 Kota Probolinggo (Wawancara tgl. 25 Juni 2012 di gedung Puri Manggala Bhakti – Pemerintah Kota Probolinggo) 7. Bambang – Ketua Komite SDN Sumber Taman 01 Kota Probolinggo (Wawancara tgl. 27 Juni 2012 di rumah kedimannya). 8. Moch. Thohir-Wali Kelas IV SDN Sumbertaman 01 Kota Probolinggo (Wawancara tgl. 27 Juni 2012 di rumah kedimannya). 9. Singo Maruto Fasilitator Daerah MBS Kota Probolinggo (Wawancara tgl. 23 Juni 2012 di Sekretariat MBS Kota Probolinggo) 10.Vidiya – Fasilitator Survei Pengaduan Kota Probolinggo (Wawancara tgl. 23 Juni 2012 di Sekretariat MBS Kota Probolinggo)


30


cgi.fisipol.ugm.ac.id

Recommend Documents