8lu&'tdU.l/v 9'?t.-ovt:nJi PlJUM4A: QYUUJU/.!'
cfflkh{)1a C)ililaAJ:r4
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAER.~H KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAl\N PELAYANAN ELEKTRONJK AKTA (e-.l\KTA) PAOA FASILlTAS KESEHATAN !v1!\SY;\RAKAT
tJENGAN RAHMAT TUHAN YANG rvlAHA ESA
GUBEW>Jun PROVINSI DAE:RAH I
Mcnimbang
a. bahvva berdasarkan ketentuan Pasa.1 -3 Undang-Undang Nomor 2~:1 Tahun 2006 tentang A.dmini5trc\si Kependuduk.an, setiop penduduk wajib rnelaporkan Per]sli'vva Kependuduk.an dan Pe:'istiwa Penting yang dial;:lminya kep<Jda Instansi Pelaksan2;
b. bahwa dalam rangl\a
memperlua~) jangkauan
pelayanan pencatatan
kelahiran dan kemakm dengan datCl i<arakteristik beserta penyebabnya yang diperoleh melalui fasilitas kesehatan masyarak<1t Sekc.lligus ll1Bncapai Jakarta b8bC1S clkta TClhun 20'11, perlu mernberikan kernudahan kepada penducluk untuk segera mencatat ke!8hii';m
1.
Undclrlg-Undang No;nc,r 1 CJ Tat1un 2004 Poratur81l Perundang-undaIl9an;
terlt3n~1
P8mbentukan
2. Undc1l1g-Umbng [\lornor 32 Tah'Jn 201)4 tGn~ang P8rr.erintah;:1!1 D
3. Und8ng-Undang Kependuduk3n;
NOlTlcr
23
Tahun
2006
tentang
Adrninistrasi
2
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukola Negara Kesatuan Republik Indonesia; 5. Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomer 36 Tahun 20091enlang Keseha\an: 7. Undang-Undang Nomer 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pemhangunan Keluarga;
8. Peraturan Pemerintah Nomer 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2006 tentang Administrasj Kependudukan: 9.
Peraturan Presiden Nomar 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Bersama Menleri Oalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nemar 15 Tahun 2010 Nemer 162JMENKES/PBII/2010 tentang Pelaperan Kematian dan Penyebab KernaHan;
11. Peraturan Oaerah Nomer 4 Tahun 2004 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencalatan Sipil; 12. Peraturan Daerah Nomer 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 13. Peraturan Gubernur Narnar 169 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas f<esehatan Provinsi Daerah KllUSUS Ibukata Jakarta; 14. Peraturan Gubernur Namar 47 Tahun 2009 tenlang Organisasi don Tata f<erja Dinas I<ependudukan dan Pencatatan Sipil;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN ELEKTRONIK AKTA (e-AKTA) PADA FASILITAS KESEHATAN MASYARAKAT. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubemur ini yang
dimaks~d
dengan :
1.
Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus lbuketa Jakarta_
2.
Gubemur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.
3.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.
3
4.
Dinas Kesehatan adalah Dloas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.
5.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada!ah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.
6.
Kepala Dioas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakalia.
7.
Kepala Suku Oioas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kola Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8.
Petugas Verifikasi/Operator Pelayanan e-Akta adalah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipH Provinsi OKI Jakarta untuk memeriksa dan meneliti bcrkas persyaratan yang diajukan pemohon dan menginput data pelayanan e-. tao
9.
P
gas D'lskesmas/Bidan adalah Pegawai Dinas Kesehatan yang a,,- ... ..,'n Keputusan Kepala Puskesmas unluk mencatat identifikasi f':(:. ;1 kelahiran bayi dan data-dJta orang tua setelah melahirkan. djtU.lj~.k
10. Pusat Kesehata ,. ~s .. _1fi:hl~ adalah Pusat h.u", .. ~,"lt. Kabupaten Administra~
~·2.ng
selanjutnya disingkat Puskesmas pada Kata!
. ~asyarakat Kecamatan
11. Elektronik
Akta yang :.eiz'ljutnya disingkat e-Akla adalah Pelayanan permohonan 3:-,.!" pcncatatan sipit melalui sistem elektronik yang berjalan d. ipler 1et dalam memproscs permohonan dan penerbitan register k' dan kutipan akta secara realtime online.
12. Penduduk adalah Warga ne£;'m
I. r!onesia dan orang asing yang bertempat tinggal di daeral1 Provir:"i 0:<.1 Jakarta.
13. Pelaporan Pencatatan Kelahiran dan K ·,·'tian adalah Pemberian data tentang terjadinya kelahiran dan ke,nalian yang telah tercalat di Dinas Kesehatan. 14. Database Kependudukan adalah Data kependudukan yang merupakan hasH registrasi penduduk yang mencakup seluruh karakteristik da:a perorangan lermasuk semua perubahan dan mutasi yang terjc.~'i, dalam rangka pemanfaatan, baik untuk pelayanJn maupLln :'1~ormasi. 15. Pencatatan Kelahiran dan Kematian ada!ah Pencatatan kejadian kelahiran dan kernat'an yang dialami aleh seseorang dalarn register pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui pelaporan data kelahi,an hidup dan kematian dari Puskesmas, Rumah Sakil dan Kehlrahan. 16. Karakteristik Data Kelahiran adalah Identifikasi calatan kelahiran bayi pada saat lahir dan dat:,~data orang tua setelah me!ahirkan.
4
17. Pencatatan Penyebab Kernatian adalah Pencatatan beberapa penyakit atau kondisi yang merupakan suatu rangkaian perjalanan penyaklt menuju kematian atau keadaan kecelakaan atau kekerasan yang menyebabkan cedera dan berakhir dengan kernaHan. 18. Autopsi Verbal adalah Suatu penelusuran rangkaian peristiwa keadaan, gejala dan tanda penyakit yang mengarah pad a kematian melalui wawancara dengan keluarga atau pihak lain yang mengetahui kondisi sakil dari almarhum/almarhumah. 19. Sertifikat Medis Penyebab Kematian (SMPK) adalah Catalan hasil pemeriksaan pasien mclalui autopsi forensik dan perawalan medis yang dikeluarkan oleh Rumah Sa kit. 20. Sural Keterangan Penyebab Kematian (SKPK) adaJah Catatan hasH pemeriksaan pasien melalui AUlopsi Verbal (wawancara) dengan pihak ke)uarga yang dikeluarkan olel1 Puskesmas Kecamatan dan Kelurahan. 21. Statistik Vital adalah Pengumpulan informasi oleh pencalatan sipil at au penghitungan frekuensi kejadian kejadian yang spesifik (yano dinyatakan sebagai peristiwa vital/penting) berikut karakteristik karakleristik peristiwa itu sendiri dan orang orang yang lerllbat dalam peristiwa itu. dan Proses pengumpulan, pengolahan. analisis, evaluasi, penyampaian data-data dalam bentuk statistik. BAB II TUJUAN DAN SASARAN
Pasal2 Petaksanaan pelayanan e-Akta pada Fasilitas Kesehatan Masyarakal bertujuan : a.
b. c.
memberikan kemudahan bagi penduduk untuk mencalatkan peristiwa kelahiran dan kematian yang dialami agar tidak melebihi batas waktu pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; meningkatkan akurasi database kependudukan; dan membangun dan mengembangkan data statistik vital. Pasal3
Pelaksanaan pelayanan e~Akta pada Fasilitas Kesehatan Masyarakat diberikan kepada penduduk atau bukan penduduk yang mengalami peristiwa kelahiran dan kematian di daerah. . BAS III RUANG L1NGKUP
Pasal4 Ruang lingkup pelaksanaan pelayanan e·Akta pada Fasilitas Kesehatan Masyarakat meliputi :
a. pelayanan pelaporan pencatatan peristiwa kelalliran yang tepat waktu sesuai dengan ketenluan peraturan perundang-undangan: dan b. pelayanan pelaporan pencalatan perisliw3 kematian.
5
8ABIV PELAKSANAAN PELAYANAN Bagian Kesatu Pelaksana Pelayanan
Pasal5 (1) Pelayanan e-Akta pencatatan peristiwa kelahiran dan kematian pad a Fasilitas Kesehatan Masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi OKI Jakarta dan Dinas Kesehatan Provinsi 01<1 Jakarta. (2) Petugas verifikasi persyaratanJoperator pelayanan e-Akta merupakan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi OKI Jakarta yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi OKI Jakarta. (3) Petugas pencatat identlfikasi catatan keJahiran bayi dan data-data orang tua setelah melahirkan merupakan Petugas Puskesmas/Bidan yang ditunjuk oleh Kepala Puskesmas setempat Bagian Kedua Waktu Pelayanan Pasa!6
(1) Waktu pelayanan e-Akta pada Fasilitas Kesehatan Masyarakat dilaksanakan pada had dan jam kerja. (2) Informasi Jayanan e-Akta akan diberitahukan kepada Penduduk baik secara langsung maupun meIalui media cetak dan pengumuman di Rumah Sakit Bersalin atau tempat lain yang mudah dilihat oleh masyarakat.
(3) Pelaporan pelayanan yang terjadi di luar jam kerja akan dilayani pada pelayanan e-Akta pada hari kerja berikutnya.
BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Pasal7 Tugas dan tanggung jawab Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut : a. menyiapkan, memelihara dan mengembangkan software aplikasi pelaporan pencatatan kelahiran dan kematlan; b. menerima, menghimpun dan mengolah hasil pelaporan terjadinya kelahiran dan kematian dari Dinas Kese~latan; c. menyusun, menyajikan dan memanfaatkan data statistik vital untuk perencanaan di bidang kependudukan;
6
d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelaporan pencatatan keJahiran dan kematian di Kecamatan dan Suku Dinas; dan 8. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelaporan pencatatan terjadinya kelahiran dan kematian. Pasal 8 Tugas dan tanggung jawab Kepala Dinas Kesehatan sebagai berikut: menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan e-Akta; b. memanfaatkan hasil data statistik vital untuk perencanaan di bidang kesehatan; c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pencatatan kelahiran dan kematian di Puskesmas Kecamatan; d. mengoordinasikan hasH layanan pelaporan kelahiran dan kematian yang terjadi pad a Puskesmas Kelurahan dan fasilitas kesehatan lainnya; dan e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelaporan pencatatan terjadinya kelahiran dan kematian. 3.
BAB VI PERSYARATAN DAN TATA CARA PELAPORAN PENCATATAN KELAHIRAN DAN KEMATIAN Bagian Kesatu Persyaratan Pasal9 Pelayanan e-Akta pencatatan kelahiran dan kernatian pad a Fasilitas Kesehatan Masyarakat dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. e- Akta Kelahiran : 1. Mengisi formulir pelaporan kelahiran dan permohonan akta WNII Orang Asing kode F-2.01A; 2. Menyiapkan nama anak/bayi; 3. Surat Keterangan Kelahiran dari Penolong persalinan/Puskesmas; 4. Fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk orang tua; 5. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua; 6. Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk bagi Orang Asing pernegang f
e-Akta Kematian : 1. Mengisi Form. Pelaporan Kematian dan Permohonan Akta kode F-2.32; 2. Surat pengantar RT/RW;
7
3. Fotokopi Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan; 4. Fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk bagi Orang Asing pemegang Kartu Izin Tinggal Tetap; 5. Surat f<.eterangan Tempat Tinggal orang tua bagi pemegang izin Tinggal Terbatas; 6. Paspor bagi pemegang Izin Kunjungan; 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pelapor; dan 8. Sertifikat Medis Penyebab Kematian (SMPK) dari Rumah Saki! atau Sertifikat Keterangan Penyebab Kematian (SKPK) dari Kelurahan.
Bagian Kedua Tata Cara Pelaporan Pencatatan Kelahiran Pasal10
Tala cara pelaporan pencatatan terjadinya kelahiran Penduduk sebagai berikut : a. Penduduk: 1. mengisi formulir pelaporan kelahiran dan permohonan akla (kode F-2.01A); 2. melengkapi berkas persyaratan; dan 3. menyerahkan kepada petugas Puskesmas/Bidan.
b. Petugas/Bidan Puskesmas : 1. menerbitkan Surat Keterangan Kelahiran dari penolong persalinanl Puskesmas; 2. penolong kelahiran menandatangani Surat Keterangan Kelahiran; 3. menerima formulir pelaporan kelahiran dan pennohonan akta (kode F-2.01A) dar; penduduk; 4. mengisi identifikasi calalan kelahiran bayi dan data-data orang tua setelah melahirkan (kode F.2.018); dan 5. menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kode F-2.01A dan F-2.01B kepada operator Dinas Kependudukan dan Pencalatan Sipil Provinsi DI
5
e.
Ke~2.la
Suku Dinaf. Kepe;odudukan dan Pencatatan 5ipil :
1. menandatangrni register dan kutipan akto Kelahiran; dan 2. menyampaikan register dan kutipan akta kelahiran yang telah ditandatanganj Kcpada I<...::pali.l Seksi
f.
Pencata~an Sipi1.
-
Kepala Seksi PHncatatan Sipil Suku Dinas Kependudukan dan PC:icatatan Sipil :
1. menerima regisler dan
kutipan akta
kelahiran
yang
telal1
dHandCltangani;
2. menyampaikan kutipan akta kelahiran kepada petugas vcrifikasil o!Jerator; dan 3. menyimpan regist~r a~ta kelahiran. g. Petugas verifikasi/operator : 1. menerima kutipan akti::i kelahiran; dan 2. menyampaikan kulipan akta ke:ahiran l:;epada petugas Puskcsmasl Bidan.
n. Petugas Puskesmas!Bidur"l : 1. menerima kutipan akta kelahiran dari pelugas verifikasi/operator; dan 2. Illenyampaikan kepada pendl'duk.
i.
Penduduk: 1. menerima kutipan akta l<el2hiran dan Surat Keterangan Kelahiran dari Petugas Puskesmas/Bidan; dan 2. melakukan penambahan anggota keluarga pada Kartu Keluarga di Kantor Kelurallan.
j.
Seksi Data dan Infonnasi Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sir il : 1. menghimpun hasil pelaporar. dala kelahiran penduduk melalui aplikasi pada database; 2. menghimpun data statislik vilal; dan 3. menyampaikan hasil pelaporan data kelahlran penduduk kepada Dlnas Kependudukall dan Pencatatan Sipil melalui Bidang Data dan lnformasi.
k. Seksi Stallstik Vital Bidang Data dan I~formasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil : 1. mengolah dan menganalisis data hasil pelaporan kelahiran penduduk cJari masing-IT,C-lsing Suku Din as;
2. menyusun dan menyajikan d2ta statisUk vital; dcln 3. menyampaikan infomtas[ data statistik vital kciahiran kepada Dinas Kesehatan. I.
Dinas Kesehatan :
1. menerima pelapora~ infoiTTlasi data s:atistik vital kelahiran dan uinas Kependuduk3r: dan Pencatatan Sipil: dan 2. menerima hak akses untuk mendapat data dan informasi sesuai ke:JUluhan.
9
Bagian Ketiga
T ata Cara Pelaporan Pencatatan Kemalian Pasa! 11
Tata cara pelaporan pencatatan kematian sebagai berikut :
a. Penduduk: 1. mengisi fermurir pelaporan kematian dan permohonan akla (kode F-2.32); 2. melengkapi berkas permohonan; dan 3. menyerahkan kepada petugas Puskesmas. b. Petugas Puskesmas : 1. mengisi Form.Pelaporan Kematian dan P0rmohonan Akla (kode F-2.32) (khusus penyebab kcmatian); 2. menerbitkan Sural Keterangan Kemalian dari dckter yang memeriksa; 3. menerbilkan Sertifjkat Medis Penyebab Kematian (SMPK); dan 4. menyerahkan berkas persyaratan dan permohonan akta kematian
kepada opera lor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi OKI Jakarta. C. Pelugas verifikasiloperator :
1. menerima berkas formulir pelaporan kematian dan permohonan akta dad petugas Puskesmas; 2. mclakukan verjfjkasi dan validasi berkas permohonan; 3. menghapus dalam database kependudukan: 4, mencatat dalam register Akta KernaHan; 5. menerbitkan Kutipan Akta Kematian; dan 6. menyampaikan berkas permohonan, register dan kutipan akta kematian kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Kepala Seksi Pencatalan Suku Dinas untuk dilandatangani.
d. Kepala Seksi Pencatatan Sipil Suku Oinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :
1. memaraf register dan kutipan akta kemalian; dan 2. menyampaikan kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatalan Sipil untuk ditandatangani. e. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatalan Sipil : 1. menandatangani register dan kutipan aIda Kematian: dan 2. menyampaikan register dan kutipan akta kematian yang telah ditandatangani kepada Kepala Seksi Pencatalan Sipil.
f.
Kepala Seksi Pencatatan Sipil Suku O:nas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; 1. menerima register dan kutipan akta kematian yang telah ditandatangani; 2. menyampaikan kutipan akta kematian kepada petugas verifikasil operator; dan 3. menyimpan register akta kernaHan.
10
Q. P3tugas verifikasi/operiltor:
1. menerima kutipan aktC'l komalian; dan 2. mcnyampai!ada petugas Puskesmas.
h. Petugas Puskesmas : 1. mcnerima kutipan akta kematian dari petugas verifikasi/operator;
dan 2. rnenyampaika'l kepada penduduk.
i.
Penduduk: 1. rnenerima kutipan a!-:ta kematjan dan Sura! Keterangan Kemat:an
d3ri Puskesmas; dail 2.
mela~:ukan p::rubahan anggota kelu:Jrgi'1 pada Kartu Keluarga di I(antor Kclurahan.
Seksi Data dan Inforrna::;:i Suku Dinas Kepencludukan dan Pencalatan Sipil:
j.
1. menghimpun hasil pelaporan data kematian penduduk melalui aplikasi pada dat3bE"se;
2. menghimpun data statistik vital: dan 3. mcnyampaikan hasil pelaporan data kematian penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui 6idang Dnta dan Infonnasi. k. Seksi Slatislik Vital Bkiang Data dan Informasi Oinas Kependudukan d2n Pencatatan Sip!! : 1. mengolah dan menganalisls data hasH pelaporan kematian penduduk dar: masing-masir.'] S:Jk:"1 Oinas; 2. mcnyusun dan i-neny<:ljikan dat<:l sl.a~istik vital; dan 3. !llenyarnpaik~in infonna:::;i (Jata ~.tJtistik vital I-,ematian kepada Din3s r(8sei'l'Jtan.
l.
Dinas Kesehatan :
1. menerima pe!apOf"3n infOimasi data st<3tistll< vital kematlan dari Dinas Kependl..:dukan dan Pencatatan Sipil; d:)n 2. menerima hak akses untuk mendapat data dan informasi statistik vital kernaHan.
8A8 VII PHAPORAN Of,N PEMANFAATNJ HASIL DA"rA Po sal 12 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sip!! dcln Kepala Dina.s
Kes(;hatan melapork2.n hasi! pelayan:m e-A1c~a kepadz Gubcrnur mei31L':i Sekretaris Daerah 5etiap 3 (t:ga) bulan selambat-!ambalnya seU8p tcmggal15.
Pasal 13 Pemcllllaatan hasil pp.lapomn kelahiran dan kematian dimanfaatkan oleh Dinas Kependudukan dan F'encataian Sipi! dan Dinas Kesehatan d,11am benluk statistik vilal kelahiran dan kernaHan .
•
11
BABVIII PENGAWASAN DAN MONITORING Pasal14 Pengawasan dan monitoring pelaksanaan pelayanan e- Akta dilakukan oleh Tim Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Kesehatan secara periodik.
BABIX PEMBIAYAAN Pasal15 Biaya pelaksanaan pelayanan e-Akta pada Fasilitas Kesehatan Masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBO) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
BABX KETENTUAN PENUTUP Pasal16 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Ditetapkan di Jakarta pada tangg30l 9 F~bruari 2011 VINSI DAERAH KHUSUS T A JAKfl.RTA,
Diundangkan di Jakarta pada tangg30l 16 Feb r u a r i
2011
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 18UKOTA JAKARTA,
FADJAR PANJAITAN NIP 195508261976011001 BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2011 NbMOR 24
