BUPATI WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Menimbang : a.
b.
Mengingat
: 1.
2.
3.
4.
BUPATI WONOSOBO, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak reklame; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684); Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 16);
Menetapkan
MEMUTUSKAN: : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Wonosobo. 4. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang bentuk corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. 5. Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutkan disebut izin reklame adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemasangan Reklame. 6. Titik lokasi adalah titik/tempat dimana Reklame dipasang. 7. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. 8. Panggung reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa reklame. 9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Wonosobo. 10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 11. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 12. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas Penyelenggaraan Reklame. 13. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum, kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
14. Reklame papan/ billboard adalah reklame yang terbuat dari papan, callibrete, vinyle termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman, diatas bangunan. 15. Reklame megatron/ videotron/ large electronic display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubahubah topogram dan difungsikan dengan listrik. 16. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu. 17. Reklame melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, deberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda. 18. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain. 19. Reklame berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan atau dengan cara dibawa oleh orang. 20. Reklame udara adalah reklame yang diselengarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenis. 21. Reklame suara adalah reklame yang diselengarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dan/atau oleh perantaraan alat. 22. Reklame film/slide adalah reklame yang diselengarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk memproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain didalam ruangan. 23. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara. 24. Reklame baliho adalah reklame yang terbuat dari kain, kayu atau plastik dan/atau sejenisnya yang diselenggarakan secara temporer untuk memperkenalkan/menganjurkan atau memujikan, menarik perhatian umum kepada suatu barang, dan/atau jasa yang berhubungan dengan suatu kegiatan dan/atau pameran yang dapat dilihat dan dibaca oleh masyarakat. 25. Reklame umbul-umbul adalah reklame kain yang dibuat dari kain sedemikian rupa corak dan ragamnya untuk memperkenalkan/ menganjurkan atau memujikan, menarik perhatin umum atau barang dan/atau jasa yang yang berhubungan dengan suatu kegiatan dan/atau pameran yang dapat dilihat dan dibaca oleh masyarakat dan diselenggarakan secara insidental/sementara. 26. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. 27. Kawasan/Zona adalah batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk pemasangan reklame. 28. Nilai Jual Objek Reklame adalah keseluruhan pembayaran/ pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara Reklame, Konstruksi, Instalasi Listrik, pembayaran/ ongkos perakitan, pemancaran,
29.
30.
31. 32.
33.
34. 35.
36.
37.
38.
39. 40.
peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi, pengangkutan, dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan/atau terpasang ditempat yang telah diizinkan. Nilai Strategis Titik Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan Reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Daerah. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek, subjek pajak dan penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan pajak serta pengawasan penyetorannya. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah atau Bank atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati. Surat Tagihan Pajak Daerah yang yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau Surat Tagihan Pajak Daerah. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah, dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan Daerah.
41. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 42. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 43. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
BAB II TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
(1) (2)
(3)
(4)
Pasal 2 Data Wajib Pajak Reklame diperoleh melalui kegiatan Pendaftaran dan Pendataan terhadap objek dan subjek Pajak dengan memberikan SPTPD. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah menerima dan mengisi formulir SPTPD dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari harus mengembalikan kepada petugas pajak di organisasi perangkat daerah yang menangani urusan pajak Daerah. Petugas pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat formulir SPTPD yang telah dikembalikan oleh Wajib Pajak kedalam daftar induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan NPWPD. Pengisian formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perpanjangan, wajib menunjukkan tanda lunas pembayaran Pajak periode tahun sebelumnya.
Pasal 3 Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan pajak Daerah menetapkan pajak terutang dengan SKPD. BAB III TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK Pasal 4 (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Nilai Sewa Reklame. (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, penyelenggara Reklame menunjukkan dokumen kontrak Reklame.
(4) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelengaraan, jumlah dan ukuran media. (5) Jenis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagai berikut : a. billboard/ papan/ neon box; b. megatron/videotron/large electronic display (LED); c. baliho/ shop sign/ wall painting; d. kain/spanduk/banner/suncrent; e. selebaran; f. tempel/ stiker/ poster/ tinplate; g. berjalan; h. peragaan;dan i. balon udara. j. suara; k. film/ slide; l. umbul-umbul. (6) Bahan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagai berikut : a. seng/besi/logam/fiberglass/kayu/kaca/batu/karet atau sejenisnya; b. kain atau sejenisnya; c. plastik atau sejenisnya; d. kertas atau sejenisnya. (7) Lokasi/ Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan komponen nilai strategis pemasangan Reklame yang diperhitungkan berdasarkan : a. kawasan strategis; b. kawasan sedang;dan c. kawasan lainnya. (8) Lokasi/ Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan, sebagai berikut : No Kawasan Lokasi 1. Kawasan Strategis 1. Jalan dalam Kota Wonosobo; 2. Jalan Mayor Bambang Sugeng sampai dengan jalan Pertigaan Kertek; 3. Jalan Pertigaan Kertek sampai dengan Jalan Perbatasan Kledung; 4. Jalan Tumenggung Jogonegoro sampai dengan jalan Perbatasan Sawangan. 2. Kawasan Sedang Jalan di Kecamatan Kertek, kecuali sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3 Kawasan Strategis. 3. Kawasan Lainnya Wilayah selain yang tercakup dalam kawasan strategis dan kawasan sedang. Pasal 5 (1) Tarif Pajak ditetapkan sebesar 25% (duapuluh lima persen). (2) Besaran pokok Pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Nilai Sewa Reklame. (3) Besaran pokok Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran
(1) (2) (3) (4)
(5)
Pasal 6 Setiap Wajib Pajak Reklame wajib membayar Pajak terutang berdasarkan SKPD. Wajib Pajak membayar Pajak terutang menggunakan SKPD atau SSPD. Pembayaran Pajak dilakukan sekaligus. Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran dalam rangkap 4 (empat) diperuntukkan : a. lembar kesatu untuk Wajib Pajak; b. lembar kedua untuk Bendahara Penerima; c. lembar ketiga untuk Kasi Penagihan; d. lembar keempat untuk Bidang Akuntansi. Jatuh tempo pembayaran Pajak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah SKPD diterima Wajib Pajak. Bagian Kedua Tempat Pembayaran
Pasal 10 Pembayaran Pajak dilakukan di Bank yang ditunjuk atau ke Bendahara Penerimaan organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan pajak Daerah. Bagian Ketiga Angsuran dan Penundaan Pembayaran
(1)
(2)
(3)
Pasal 11 Wajib Pajak Reklame dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak yang harus dibayar dalam STPD. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum saat jatuh tempo pembayaran hutang Pajak berakhir, disertai : a. alasan dan bukti yang mendukung permohonan; b. jumlah pembayaran Pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angusuran;dan c. jumlah pembayaran Pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan. Apabila ternyata batas waktu 9 (sembilan) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan diluar kekuasaannya, permohonan Wajib Pajak masih dapat dipertimbangkan oleh Bupati sepanjang Wajib Pajak Reklame dapat membuktikan kebenaran keadaan diluar kekuasaannya tersebut.
(4)
(5)
(6)
(7)
Bupati menerbitkan surat keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa menerima seleuruhnya, menerima sebagian, atau menolak, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lewat, Bupati tidak memberi suatu keputusan, permohonan Wajib Pajak Reklame dianggap diterima. Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang menerima seluruhnya atau sebagian dengan jangka waktu masa angsuran atau penundaan tidak melebihi 12 (duabelas) bulan dengan mempertimbangkan kesulitan likuiditas atau keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak Reklame. Terhadap utang Pajak yang telah diterbitkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat diajukan lagi permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran.
BAB V TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK Bagian Kesatu Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif
(1)
(2)
Pasal 12 Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif harus memenuhi persyaratan : a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STPD; b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya sanksi administrasi yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang mendukung; c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala organisasi perangkat Daerah yang menangani Pajak; d. dilampiri fotokopi STPD, yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi; e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas STPD, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administrasi yang tercantum dalam STPD; f. Wajib Pajak Reklame telah melunasi Pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi yang tercantum dalam STPD;dan g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak. Surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
Bagian Kedua Tata Cara Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak
(1)
(2)
(3)
Pasal 13 Permohonan pengurangan ketetapan SKPD harus memenuhi persyaratan : a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD; b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya ketetapan yang dimohonkan pengurangan atau pembatalan disertai alas an yang mendukung; c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan pajak; d. dilampiri asli SKPD yang dimohonkan pengurangan;dan e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya. Permohonan pembatalan SKPD yang tidak benar harus memenuhi persyaratan : a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD; b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya ketetapan yang dimohonkan pengurangan atau pembatalan disertai alasan yang mendukung; c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan pajak; d. dilampiri asli SKPD yang dimohonkan pembatalan;dan e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya. Surat permohonan pengurangan atau pembatalan SKPD yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alas an yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan itu diterima.
BAB VI TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
(1)
(2)
(3)
(4)
Pasal 14 Kelebihan pembayaran Pajak terjadi apabila : a. Pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;dan b. Dilakukan pembayaran Pajak yang seharusnya tidak terutang. Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang jelas kepada Bupati melalui Kepala organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan pajak. Kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB hasil pemeriksaan Kepala organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan pajak. Kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan oleh Kepala organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan pajak atas nama Bupati dengan menerbitkan SKPKPP berdasarkan SKPDLB.
(1) (2)
(3)
(4)
Pasal 15 Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan (SPMK) Pajak. Surat Perintah Membayar Kelebihan (SPMK) Pajak dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak tahun anggaran berjalan, yaitu pada mata anggaran yang sama atau sejenis dengan mata anggaran penerimaan semula. Surat Perintah Membayar Kelebihan (SPMK) Pajak dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut : a. lembar kesatu dan lembar kedua untuk organisasi perangkat daerah yang menangani urusan pajak Daerah; b. lembar ketiga untuk Wajib Pajak yang bersangkutan; c. lembar keempat untuk bank. Kepala organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan pajak wajib menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak Surat Perintah Membayar Kelebihan (SPMK) Pajak diterima.
BAB VII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG YANG SUDAH KEDALUWARSA
(1) (2)
Pasal 16 Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa dengan ketentuan sebagai berikut : a. organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan pajak melakukan inventarisasi terhadap piutang Pajak; b. menyusun daftar piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa; c. melakukan penelitian setempat atau administratif; d. organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan pajak membuat daftar usulan penghapusan piutang yang sudah kedaluwarsa kepada Bupati; e. Bupati menerbitkan surat keputusan penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa.
BAB VIII Tata Cara Pemeriksaan Pasal 17 Pemeriksaan Pajak : a. wajib dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak selain permohonan karena keputusan keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali, keputusan pengurangan, atau keputusan lain, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran Pajak; b. dapat dilakukan dalam hal : 1. Wajib Pajak mengajukan keberatan Pajak;atau 2. terdapat indikasi kewajiban Pajak yang tidak dipenuhi. Pasal 18
Dalam rangka pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak. Pasal 19 (1) Pemeriksaan Pajak dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor, dan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan lapangan dalam hal diperlukan data, keterangan dan/atau bukti yang tidak terdapat di organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan pajak. (2) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat tugas pemeriksaan lapangan yang ditandatangani oleh Kepala organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan pajak.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 22 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2003 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 21 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo. Ditetapkan di Wonosobo pada tanggal 23 Desember 2014 BUPATI WONOSOBO,
H. A KHOLIQ ARIF Diundangkan di Wonosobo pada tanggal 24 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,
EKO SUTRISNO WIBOWO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2014 NOMOR 40
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 40 TAHUN 2014 DAFTAR BESARAN POKOK PAJAK REKLAME NO
1 1.
JENIS REKLAME
2 MEGATRON/VIDEOTRON/LED a. kawasan strategis b. kawasan sedang c. kawasan lainnya
2.
3.
BALIHO/BILLBOARD/PAPAN NAMA SHOP SIGN/NEON BOX BERCAHAYA a. kawasan strategis b. kawasan sedang c. kawasan lainnya
BALIHO/BILLBOARD/PAPAN NAMA SHOP SIGN/WALL PAINTING TIDAK BERCAHAYA a. kawasan strategis b. kawasan sedang c. kawasan lainnya
NJOPR
NSPR (m2/th)
NSR (m2/th)
3
4
5
2.400.000 1.425.000 450.000
3.900.000 2.925.000 1.950.000
251.250 178.125 95.250
341.250 268.125 185.250
1.500.000 (m2/th)
90.000 (m2/th)
TARIF (25% x NSR) minggua bulanan tahunan n (m2) (m2) (m2) 6
7
7.109 5.586 3.859
8
273.000 219.375 175.500
5.688 4.570 3.656
9
975.000 731.250 487.500
dihitung pertahun apabila kurang dari satu tahun maka dihitung satu tahun
85.313 67.031 46.313
dihitung perbulan apabila kurang dari satu bulan maka dihitung satu bulan
60.000 (m2/th) 213.000 159.375 115.500
KETERANGAN
68.250 54.844 43.875
dihitung perbulan apabila kurang dari satu bulan maka dihitung satu bulan
4.
1 5.
6.
MELEKAT/STRIKER/POSTER/TINPLATE a. kawasan strategis b. kawasan sedang c. kawasan lainnya
15.000 (m2/bl)
2 SPANDUK/BANNER/SUNCRENT/ UMBUL-UMBUL a. kawasan strategis b. kawasan sedang c. kawasan lainnya SELEBARAN a. berwarna b. tidak berwarna
3 15.000 (m2/bl)
175.500 146.250 117.000
5
35.000 105.000 75.000
43.875 36.563 29.250
6
2.188 1.828 1.463
43.875 36.563 29.250
7
8
8.750 7.312 5.850
8.750 7.312 5.850
dihitung perminggu apabila kurang dari satu minggu maka dihitung satu minggu
9 dihitung perminggu apabila kurang dari satu minggu maka dihitung satu minggu
195/folio 95/folio
195 95
dihitung perfolio permuka, apabila kurang dari satu folio dihitung satu folio
195.000
dihitung pertahun, jika kurang dari satu tahun maka dihitung satu tahun
KENDARAAN/ BERJALAN
195.000 (unit/th)
8.
BALON UDARA
292.500 (unit/bl)
9.
PENGERAS SUARA
FILM/SLIDE
4
20.000 90.000 60.000
7.
10.
160.500 131.250 102.000
292.500
dihitung perbuah perbulan, jika kurang dari satu tahun maka dihitung satu tahun dihitung dari bukti otentik kuitansi atau ikatan kontrak. dihitung dari bukti otentik kuitansi atau ikatan kontrak.
11.
PERAGAAN
48.750 (unit/bl)
48.750
dihitung perminggu, jika kurang dari satu minggu dihitung satu minggu.
BUPATI WONOSOBO,
H. A. KHOLIQ ARIF
