BUPATI TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR TAHUN 2017 TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNSUR-UNSUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KOPERASI DAN USAHA MIKRO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANAH BUMBU, Menimbang
: a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menyusun tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja unsur-unsur organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro dalam bentuk Peraturan Bupati; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19); 8. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29); MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNSUR-UNSUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KOPERASI DAN USAHA MIKRO. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. 3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. 5. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tanah Bumbu. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro. 7. Sekretariat dan Bidang adalah Sekretariat dan Bidang pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro. 8. Sekretaris dan Kepala Bidang adalah Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro. 9. Sub Bagian dan Seksi adalah Sub bagian dan Seksi pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro.
10. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro. 11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro. 12. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro. BAB II TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNSUR-UNSUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KOPERASI DAN USAHA MIKRO Bagian Kesatu Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro. Pasal 2 (1)
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tenaga kerja, transmigrasi, koperasi dan usaha mikro.
(2)
Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan daerah di bidang tenaga kerja, transmigrasi, koperasi dan usaha mikro; b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tenaga kerja, transmigrasi, koperasi dan usaha mikro; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja, transmigrasi, koperasi dan usaha mikro; d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Dalam menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. merumuskan kebijakan teknis di bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku; b. menetapkan kebijakan teknis di bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro; c. melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja; d. melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan di bidang hubungan industrial dan jamsostek; e. melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengaturan serta
penyelenggaraan kegiatan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro; f. melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan di bidang Transmigrasi; g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait; h. membina dan mengoordinasikan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah; i. mengendalikan pengelolaan kegiatan ketatausahaan; j. mengoordinasikan dan membina unit pelaksana teknis; k. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Jabatan Fungsional; l. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas; dan m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas. Pasal 3 Unsur-unsur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro terdiri dari: a. Sekretariat; b. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja; c. Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek; d. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro; e. Bidang Transmigrasi; f. Unit Pelaksana Teknis; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 4 (1)
Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi.
(2)
Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan; b. penyusunan rencana, program kerja dan anggaran; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, perlengkapan, kerjasama, hubungan masyarakat dan kearsipan; d. pembinaan organisasi dan tata laksana dinas; e. koordinasi dan penyusunan Peraturan Perundangundangan; f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah/ negara; g. pengelolaan kegiatan pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan;
h. pengumpulan, pengelolaan data dan teknologi informasi; i. koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan; j. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait; k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasansesuai bidang tugas. (3)
Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretariat mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. melaksanakan koordinasi kegiatan dengan unit kerja di lingkungan Dinas; b. melaksanakan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Dinas; c. menyelenggarakan pelaksanaan urusan tata laksana keuangan; d. melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji; e. melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi keuangan; f. melakukan penyusunan laporan keuangan; g. menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan kepegawaian; h. menyiapkan bahan pembinaan pegawai; i. menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan; j. menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; k. menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan kerja sama dan kehumasan; l. melaksanakan pengelolaan dan inventarisasi barang milik Daerah/Negara; m. melaksanakan layanan pengadaan Dinas; n. melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana Dinas; o. melaksanakan koordinasi dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan; p. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan laporan; q. menyelenggarakan pengelolaan kegiatan dokumentasi dan informasi; r. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan data dan penyelenggaraan urusan teknologi informasi; s. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait; t. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas; Pasal 5
Sekretariat terdiri dari: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan c. Sub Bagian Informasi dan Pelaporan.
Pasal 6 (1)
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, persuratan, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, kehumasan dan pengelolaan barang milik Daerah/Negara.
(2)
Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan tata usaha; b. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga; c. melaksanakan layanan pengadaan Dinas; d. melaksanakan penataan administrasi pendistribusian sarana alat kantor dan keperluan alat kantor terhadap unsur-unsur unit organisasi; e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan, inventarisasi, pemeliharaan, penghapusan serta penyusunan laporan barang milik daerah/negara; f. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan tata persuratan dan kerasipan; g. melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadualan retensi serta penyusutan arsip; h. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, kehumasan dan keprotokolan serta kerjasama; i. menyiapkan bahan pembinaan pegawai, meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/ penghargaan dan kedudukan hukum pegawai; j. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian yang meliputi bazzeting, formasi, DUK, data pegawai, pengarsipan berkas pegawai dan rekapitulasi absensi pegawai; k. menghimpun bahan usulan mutasi kepegawaian, meliputi pengusulan, kepangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan, pemberhentian, pensiun dan cuti; l. menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN); m. menyiapkan bahan penyampaian Laporan PajakPajak Pribadi (LP2P) Aparatur Sipil Negara Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro; n. menyiapkan bahan dalam rangka pemantauan pelaksanaan tata naskah dan tata kearsipan agar diperoleh surat menyurat dan kearsipan/dokumentasi yang benar, tertib dan rapi sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku; o. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana Dinas;
p. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; q. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas. Pasal 7 (1)
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran serta menyelenggarakan kegiatan pengelolaan keuangan Dinas.
(2)
Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kerja dinas; b. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana strategis serta Rencana Kerja Tahunan (Renja); c. menyusun rencana anggaran bulanan/triwulan dinas; d. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran (RKA) dan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan anggaran belanja negara; e. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran tidak langsung dinas; f. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi pembayaran belanja dinas; g. melakukan pengelolaan pembayaran gaji pegawai dan keperluan/kebutuhan kantor; h. menyiapkan bahan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran; i. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data keuangan; j. menyiapkan dan menyusun laporan keuangan dan memelihara pengarsipan administrasi keuangan; k. melaksanakan penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan; l. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas. Pasal 8
(1)
Sub Bagian Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, analisa, penyajian data dan informasi publik, pemanfaatan teknologi informasi, penyusunan Peraturan Perundang-undangan, pendokumentasian dan pelaporan kegiatan Dinas.
(2)
Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Informasi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, analisa dan penyajian data; b. menyelenggarakan pemanfaatan teknologi informasi; c. menyelenggarakan dan mengelola pengamanan data dan informasi; d. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik; e. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas dinas, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan-laporan kedinasan lainnya; f. menghimpun dan menyiapkan bahan untuk mendokumentasikan hasil kegiatan administrasi keuangan, perencanaan dan pelaporan kegiatan dinas; g. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan untuk disampaikan kepada satuan kerja yang membutuhkan laporan pengembangan kinerja Dinas; h. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan; i. menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan; j. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
Bagian Ketiga Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Pasal 9 (1)
Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja.
(2)
Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja; b. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja; c. pelaksanaan pembinaan pelatihan, penempatan dan perluasan kerja;
d. pelaksanaan program, pembinaan, penyuluhan serta peningkatan produktifitas kerja; e. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait; f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. (3)
Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pelatihan dan Penempatan Ketenagakerjaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi (PBK); b. melakukan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta; c. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta; d. melaksanakan pemberian izin kepada lembaga pelatihan kerja swasta; e. melakukan penyebarluasan informasi produktifitas kepada perusahaan kecil; f. melaksanakan koordinasi pemberian konsultasi produktifitas kepada perusahaan kecil; g. melaksanakan koordinasi pengukuran produktivitas tingkat kabupaten/kota; h. melaksankan koordinasi pemantauan tingkat produktivitas; i. melaksankan koordinasi pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat; j. melaksanakan koordinasi penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat; k. melaksanakan koordinasi perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat. l. melaksankan verifikasi penerbitan izin kepada lembaga penempatan tenaga kerja swasta; m. melakukan promosi penyebarluasan informasi mekanisme bekerja keluar negeri kepada masyarakat; n. melaksanakan koordinasi pendaftaran, perekrutan dan seleksi calon TKI; o. melaksanakan koordinasi pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan calon TKI keluar negeri; p. melaksanakan koordinasi pelayanan penandatanganan perjanjian kerja; q. melaksanakan koordinasi penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatan; r. melaksanakan koordinasi pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI; s. melaksanakan pemberdayaan TKI purna; t. melaksanakan penerbitan perpanjangan ijin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang
lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah dalam 1(satu) daerah kabupaten; u. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait; v. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 10 Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari: a. Seksi Pelatihan dan Produktivitas; dan b. Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja. Pasal 11 (1)
Seksi Pelatihan dan Produktivitas mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja.
(2)
Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelatihan dan Produktivitas mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. mengumpulkan bahan informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan; b. merencanakan pelaksanaan sosialisasi regulasi bidang pelatihan pelatihan kerja kepada lembaga pelatihan kerja swasta; c. menganalisis kebutuhan pelatihan kerja bagi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta; d. merancang kesiapan materi pelatihan kerja; e. memimpin kegiatan pemantauan dan evaluasi lembaga pelatihan kerja swasta; f. mengumpulkan bahan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta; g. menyusun kebutuhan sumber daya manusia dalam pemberian izin lembaga pelatihan kerja swasta; h. menentukan pemberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja; i. menyiapkan pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan; j. menyiapkan program pelatihan, sarana prasarana, instruktur dan tenaga pelatihan serta peserta pelatihan kerja; k. menyiapkan promosi peningkatan produktivitas; l. menyiapkan sumber daya manusia bidang konsultasi dan pengukuran produktivitas; m. menyiapkan alat, teknik, data serta metode peningkatan dan pengukuran produktivitas; n. melaksanakan pemantauan tingkat produktivitas; o. melaksanakan penyiapan koordinasi dengan instansi terkait;
p. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; q. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas. Pasal 12 (1)
Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja.
(2)
Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penempatan dan Perluasan K esempatan Kerja mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. merencanakan penyediaan sumber daya manusia untuk jabatan pengantar kerja dan petugas antar kerja; b. merencanakan penyediaan sarana dan prasarana pemberian informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan dan perantaraan kerja; c. membuat rencana kerja tentang perantaraan kerja dalam pelayanan kerja; d. melaksanakan pemberian izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta; e. menyusun kesiapan sarana prasarana perizinan pemberian izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta; f. menyusun rencana pemantauan dan evaluasi lembaga penempatan tenaga kerja swasta; g. melaksanakan pelayanan penerbitan perpanjangan ijin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA); h. melaksanakan pelayanan penempatan antar kerja lokal (AKL) dalam daerah; i. melaksanakan pelayanan penempatan antar kerja antar daerah (AKAD); j. memantau dan mengevaluasi hasil penerbitan perpanjangan ijin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA); k. melaksanakan penyebarluasan informasi mekanisme bekerja keluar negeri kepada masyarakat atau antar kerja antar negara (AKAN); l. menyusun kesiapan sarana dan prasarana penyebarluasan informasi mekanisme bekerja keluar negeri kepada masyarakat; m. memantau dan evaluasi pelaksanaan penyebarluasan informasi mekanisme bekerja keluar negeri kepada masyarakat; n. menyelenggarakan pelayanan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan calon TKI ke luar negeri;
o. menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan calon TKI ke luar negeri; p. menyelenggarakan pelayanan penandatanganan perjanjian kerja, untuk melakukan penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatan, untuk melakukan pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI serta untuk pemberdayaan TKI purna; q. menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan pemulangan, kepulangan TKI, pemberdayaan TKI purna; r. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatan, pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI dan pemberdayaan TKI purna; s. merencanakan penyediaan sumber daya manusia untuk jabatan yang menangani tugas pengembangan dan perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat; t. merencanakan penyediaan sarana dan prasarana pengembangan dan perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat; u. menyelenggarakan pemberian informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja; v. mengelola penyiapan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pemberian informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja; w. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; x. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan y. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas. Bagian Keempat Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek Pasal 13 (1)
Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang hubungan industrial dan jamsostek.
(2)
Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang hubungan industrial dan jamsostek; b. pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan di bidang hubungan industrial dan syarat kerja; c. pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan di bidang pengupahan dan jamsostek; d. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait; e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
(3)
Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. menyiapkan dan merumuskan bahan petunjuk teknis bidang hubungan industrial dan jamsostek; b. verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dengan ruang lingkup operasi daerah kabupaten; c. pemberian pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama ; d. koordinasi proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup operasi daerah kabupaten; e. pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan; f. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan; g. koordinasi pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan; h. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait; i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas. Pasal 14
Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek terdiri dari : a. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja; dan b. Seksi Pengupahan dan Jamsostek. Pasal 15 (1)
Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang hubungan industrial dan syarat kerja.
(2)
Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan industrial dan syarat kerja; b. mengumpulkan, menginventarisir dan menganalisa aturan pembuatan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama; c. menyiapkan bahan dalam rangka membentuk kelembagaan di perusahaan melalui PK, PP, PKB dan lembaga kerjasama Bipartit; d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan lembaga kerjasama Bipartit; e. melaksanakan inventaris organisasi pekerja dan organisasi pengusaha serta lembaga kerjasama Bipartit;
f. melaksanakan penyuluhan dan pemasyarakatan pendidikan hubungan Industrial di perusahaan; g. membuat konsep pendaftaran perjanjian kerja bersama; h. mengadakan perjanjian kerjasama karyawan dengan perusahaan; i. mengadakan inventarisasi peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama dan perjanjian kerja; j. mengumpulkan, menginventarisir dan menganalisa regulasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial; k. menyediakan sarana dan prasarana dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial; l. melakukan pembinaan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan berlaku; m. melaksanakan pembinaan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial/Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); n. melaksanakan koordinasi dengan organisasi pekerja, organisasi pengusaha dan pihak-pihak terkait dalam rangka deteksi dini pencegahan masalah ketenagakerjaan; o. memberikan solusi penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak namun tidak bertentangn dengan ketentuan yang ada terhadap unjuk rasa dan mogok kerja; p. menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja, PHI, pemogokan/unjuk rasa; q. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan; r. menyusun ketentuan mengenai syarat-syarat kerja; s. melaksanakan penyebarluasan informasi syarat kerja; t. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; u. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan v. melaksanankan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas. Pasal 16 (1)
Seksi Pengupahan dan Jamsostek mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang pengupahan dan jamsostek.
(2)
Untuk menjabarkan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Seksi Pengupahan dan Jamsostek mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan yang berkaitan dengan
b. c. d.
e. f. g. h.
i. j. k. l. m.
pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja norma keselamatan dan kesejahteraan pekerja; mengumpulkan, menginventarisir dan menganalisa ketentuan-ketentuan pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja; menyiapkan bahan pengembangan sistem pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja; melaksanakan pembinaan mengenai upah tenaga kerja dan jaminan sosial tenaga kerja bagi pengusaha/pengurus perusahaan, tenaga kerja dan anggota asosiasi; melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan; melakukan pemantauan dan evaluasi data kecelakaan kerja; melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka memberikan bahan penetapan upah minimum kabupaten dan sektoral; menyusun petunjuk teknis dan inventarisasi KHL dan Monitoring Upah Minimum di perusahaan dan Inventarisasi IHK, Inflasi dan PDBR dari Kantor Statistik; mengadakan inventarisasi laporan tahunan perusahaan; menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan sidang komisi pengupahan dan jaminan sosial; menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan melaksanankan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
Bagian Kelima Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Pasal 17 (1)
Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang koperasi dan usaha mikro.
(2)
Bidang Koperasi dan Usaha Mikro dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang koperasi dan usaha mikro; b. pelaksanaan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro; c. pelaksanaan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi; d. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait; e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
(3)
Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. menyiapkan dan merumuskan bahan petunjuk teknis bidang koperasi dan usaha mikro sesuai kewenangan daerah; b. melaksanakan program kebijakan teknis dan operasional di bidang koperasi dan usaha mikro sesuai kewenangan daerah; c. menyelenggarakan penerbitan izin usaha simpan pinjam dengan wilayah keanggotaan dalam daerah; d. menyelenggarakan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah; e. menyelenggarakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaaannya dalam daerah; f. melaksanakan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah; g. mengkoordinasikan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayahnya dalam daerah; h. mengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi; i. mengoordinasikan pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan; j. mengoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan menjadi usaha kecil; k. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait; l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas. Pasal 18
Bidang Koperasi dan Usaha Mikro terdiri dari: a. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro; dan b. Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi. Pasal 19 (1)
Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro.
(2)
Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro; b. menyiapkan bahan koordinasi pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan dan kemudahan perijinan; c. menyiapkan bahan koordinasi pendataan izin usaha mikro; d. menyiapkan bahan promosi akses pasar bagi produk usaha mikro di dalam dan luar negeri; e. menyiapkan bahan koordinasi pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan menjadi usaha kecil; f. menyiapkan bahan koordinasi pengembangan kewirausahaan; g. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas. Pasal 20
(1)
Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi.
(2)
Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan perlindungan koperasi; b. memverifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat; c. memverifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat; d. menyiapkan bahan koordinasi dan memverifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas; e. menyiapkan bahan koordinasi pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi; f. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan koperasi; g. mengkoordinir perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi Koperasi; h. menyiapkan bahan penyelenggaraan promosi akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan luar negeri;
i. j. k. l. m. n.
o. p. q. r. s. t. u. v. w.
menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi; menyiapkan bahan koordinasi kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya; menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi; menyiapkan bahan koordinasi bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam; menyiapkan bahan pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah; menyiapkan bahan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah; menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam; menyiapkan bahan koordinasi upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi; menyiapkan bahan koordinasi penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam; menyiapkan bahan koordinasi penerapan Peraturan Perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi; menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan perlindungan koperasi; menyiapkan bahan koordinasi pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil; menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas. Bagian Keenam Bidang Transmigrasi Pasal 21
(1)
Bidang Transmigrasi mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang transmigrasi.
(2)
Bidang Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang transmigrasi; b. pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan permukiman transmigrasi;
c. pelaksanaan program dan penyelenggaraan kegiatan pembinaan transmigrasi; d. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait; e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. (3)
Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Transmigrasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. menyiapkan dan merumuskan bahan petunjuk teknis bidang transmigrasi; b. melaksanakan program kebijakan teknis dan operasional di bidang transmigrasi; c. melaksanakan pembinaan potensi kawasan transmigrasi; d. melaksanakan koordinasi penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi; e. melaksanakan perencanaan pembangunan permukiman transmigrasi; f. melaksankan penataan persebaran penduduk; g. melaksanakan pembinaan dan koordinasi pengumpulan data, menganalisa dan penyajian informasi fasilitas pengembangan kawasan transmigrasi; h. melaksanakan koordinasi dan pembinaan pengembangan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi; i. melaksanakan pembinaan pengembangan usaha masyarakat transmigran; j. melaksankan pembinaan pengembangan sosial budaya masyarakat transmigran; k. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait; l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas. Pasal 22
Bidang Transmigrasi terdiri dari: a. Seksi Pemukiman Transmigrasi; dan b. Seksi Pembinaan Transmigrasi. Pasal 23 (1)
(2)
Seksi Pemukiman Transmigrasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan permukiman transmigrasi. Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemukiman Transmigrasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan di bidang pemukiman transmigrasi;
b. menyiapkan bahan pembinaan potensi kawasan transmigrasi; c. menyiapkan bahan koordinasi penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi; d. melaksanakan perencanaan pembangunan permukiman transmigrasi; e. melaksankan penataan persebaran penduduk; f. menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi pengumpulan data, menganalisa dan penyajian informasi fasilitas pengembangan kawasan transmigrasi; g. menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan pengembangan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi; h. menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi perencanaan teknis desain kawasan transmigrasi, penyiapan lahan, prasarana bangunan dan fasilitas umum serta penetapan pola pemukiman berkenaan dengan kebutuhan sumber daya alam dan lingkungan serta anabilitas penduduk; i. menyediakan areal desain penyusunan tata ruang satuan pemukiman (PTRSP) untuk pemberdayaan sumber daya kawasan dan sertifikasi; j. menyiapkan lahan, prasarana pemukiman dan pemeliharaannya sesuai kuantitas dan kualitas teknis; k. mendayagunakan sumber daya dan lingkungan transmigrasi serta penetapan pola pemukiman sesuai kebutuhan struktur tata ruang; l. menyiapkan bangunan dan fasilitas umum serta pemeliharaannya sesuai standarisasi kuantitas dan kualitas teknis; m. menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi pendaftaran dan seleksi lahan transmigrasi, pengarahan dan fasilitas penempatan; n. menyiapkan bahan kejasama dengan instansi terkait di bidang pembinaan Transmigrasi; o. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; p. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas. Pasal 24 (1)
Seksi Pembinaan Transmigrasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan transmigrasi.
(2)
Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Transmigrasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan transmigrasi;
b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, supervisi dan monitoring kegiatan produksi, pengolahan, pemasaran, kewirausahaan, lembaga ekonomi dan permodalan, promosi dan publikasi serta kerjasama kemitraan; c. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi, peran serta masyarakat pada bidang sosial ekonomi dan budaya, pembinaan kerjasama swasta dalam pengelolaan potensi di lokasi pemukiman transmigrasi; d. melakukan bimbingan keterampilan masyarakat dalam pengembangan usaha ekonomi, pengelola hasil produksi dan pemasaran; e. mengadakan penjajakan kerjasama swasta dengan investor di bidang ekonomi guna mempercepat perkembangan ekonomi pemukiman melalui program kemitraan; f. menyelenggarakan terbentuknya fasilitas kelembagaan ekonomi sosial, lembaga swadaya masyarakat dan perangkat desa dalam kelembagaan pemukiman; g. memberikan motivasi dan promosi kepada transmigrasi dan warga sekitar dalam peningkatan usaha ekonomi dan fasilitas; h. peningkatan peran serta kerjasama swasta dalam usaha ekonomi di daerah transmigrasi dan menyiapkan bahan kerjasama instansi terkait serta pembinaan kemudahan bagi investor dalam rangka memepercepat pertumbuhan ekonomi kawasan pemukiman transmigrasi dan sekitarnya sesuai potensi; i. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas. Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Pasal 25 Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 26 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan fungsinya.
BAB III TATA KERJA Pasal 27 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat Fungsional Senior. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan unsur-unsur organisasi lainnya yang terkait serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 28
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan Unit Organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masingmasing maupun antar satuan organisasi. Pasal 29 Setiap pimpinan Satuan Organisasi di Lingkungan Dinas wajib mengawasi bawahannya masing-masing sesuai fungsi pengawasan melekat. Pasal 30 Setiap pimpinan Satuan Organisasi di Lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing. Pasal 31 Pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili pimpinan di lingkungan Dinas dilaksanakan menurut ketentuan sebagai berikut: a. Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; b. Dalam hal Sekretaris berhalangan, maka ditunjuk salah seorang Kepala Bidang sebagai pejabat yang mewakili Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari; c. Dalam hal Sekretaris berhalangan, maka ditunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian sebagai pejabat yang
mewakili Sekretaris dalam pelaksanaan tugas seharihari; dan d. Dalam hal Kepala Bidang berhalangan, maka ditunjuk salah seorang Kepala Seksi sebagai pejabat yang mewakili Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Pasal 32 Pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili pimpinan di lingkungan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 33 Dengan berlakunya peraturan ini, maka semua Peraturan Bupati sebelumnya yang mengatur tentang hal-hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Pasal 34 Peraturan Bupati diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Ditetapkan di pada tanggal
Batulicin
BUPATI TANAH BUMBU,
MARDANI H. MAMING Diundangkan di Batulicin pada tanggal Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,
ERNO RUDI HANDOKO BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2017 NOMOR
