BUPATI TANAH BUMBU PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG SISTEM PENGELOLAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANAH BUMBU, Menimbang
:
a. bahwa keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pembanguna di desa/kelurahan maka perlu dilakukan reposisi peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian hasil pembangunan daerah; b. bahwa partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat menjamin tercapainya tujuan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Pengelolaan Pembanguna Pertisipatif Daerah;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelengaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598); 11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembanguna Jangka Panjang Nasional 20052025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 310); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pembangunan Masyarakat Desa; 15. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesan Berbasis Masyarakat; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41,) sebagaimana telah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2011 tentang pembentukan Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 20); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU Dan BUPATI TANAH BUMBU MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENGELOLAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DAERAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu 3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. 5. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan Kelurahan bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia. 6. Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif Daerah yang selanjutnya disingkat SP3D adalah usaha sistematis untuk merumuskan strategi pembangunan dan pengelolaan anggaran pembangunan bersama-sama masyarakat melalui pelaksanaan forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD), musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang, mulai dari Penggalian Gagasan (PAGAS) tingkat Dusun/Lingkungan, Musyawarah Khusus Perempuan (MKP), Musyawarah Perencanan
Pembangunan Desa/Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembanguna Kecamatan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten. 7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum musyawarah antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan Daerah yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi sampai tingkat Nasional. 8. Musyawarah Khusus Perempuan yang selanjutnya disingkat MKP adalah suatu forum musyawarah perencanaan pembangunan yang pesertanya adalah perempuan di Desa/Kelurahan. 9. Penggalian Gagasan yang selanjutnya disingkat PAGAS adalah suatu forum pertemuan di tingkat Dusun/Lingkungan untuk mengidentifikasi potensi dan masalah serta usulan-usulan aspiratif dari masyarakat tingkat Dusun/ Lingkungan di Desa/Kelurahan. 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program serta program Organisasi Perangkat Daerah, lintas Organisasi Perangkat Daerah dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja. 11. Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut RKP Desa/Kelurahan adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJMDesa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan ddesa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah daerah dan RPJMDesa. 12. Petunjuk Teknis Operasional yang selanjutnya disingkat PTO adalah penjelasan dan rincian lebih lanjut tentang pelaksanaan SP3D. 13. Fasilitator adalah seseorang atau sekelompok orang yang memerankan diri baik Karena posisi maupun profesionalismenya ditugaskan atau diminta atau secara sukarela mendorong, mengajak, membina dan membimbing pihak terkait agar melibatkan diri secara aktif dalam forum musrenbang dan atau forum sejenis atau kegiatan lainnya. 14. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim pengelola kegiatan pembanguna di tingkat Desa dan Kelurahan yang diangkat dan diberhentikan oleh forum musyawarah Desa/Kelurahan. 15. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. 16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. 17. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Perempuan yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Tanah Bumbu.
18. Fasilitasi adalah upaya mengkoordinasikan dan melakukan pendampingan pelaksanaan SP3D. 19. Swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya lokal yang ada pada masyarakat. 20. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bertugas untuk memfasilitasi proses pembangunan Desa/Kelurahan, sesuai dengan asas dan prinsif pengelola pembanguna masyarakat. 21. Pemberdayaan adalah upaya untuk menciptkan dan meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraanya. 22. Efisien dan efektif adalah pelaksanaan dan pemanfaatan kegiatan pembangunan harus sesuai dengan sumber daya alam yang tersedia dan kebutuhan yang telah ditetapkan serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk mencapai tujuan dan sasaran. 23. Keberlanjutan adalah setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya saat ini tetapi juga di masa depan dengan tetap berwawasan lingkungan. 24. Dusun atau disebut dengan nama lain adalah merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan Desa yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Desa. 25. Desa adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 26. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan. 27. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten. 28. Partisipatif adalah pelibatan semua pihak yang berkepentingan terhadap kegiatan secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian hasil kegiatan untuk memupuk rasa memiliki. BAB II AZAS, PRINSIP DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Azas Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif Daerah (SP3D) adalah dari, oleh dan untuk masyarakat yang pelaksanaan dan kelembagaannya akan diatur dengan peraturan bupati. (2) Prinsip-prinsip SP3D adalah : a. demokratis; b. transparan; c. akuntabel; d. partisipatif; e. adil dan merata; dan f. persamaan derajat. (3) Tujuan umum SP3D adalah untuk memberikan jaminan kepastian hak dan kewajiban setiap orang untuk terlibat dan melibatkan diri dalam proses pengelolaan pembangunan daerah.
(4) Tujuan khusus SP3D adalah untuk : a. mendorong dan meningkatkan akuntabilitas publik yang menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana dan proses pengambilan keputusan serta alasan-alasannya; b. mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengefektifkan fungsi-fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengawasan yang ada pada masyarakat dalam proses pengelolaan pembanguna daerah; c. mendorong dan meningkatkan kualitas aspirasi masyarakat dalam memberikan masukan bagi pengambilan dan penetapan kebijakan public dalam kaitan dengan pengelolaan pembangunan daerah; d. memastikan bahwa setiap orang mengetahui alasan dan pertimbangan bahwa suatu agenda pembangunan menjadi prioritas utama; e. meningkatkan sinergi pendekatan perencanaan politis, teknokratis, partisifatif, atas-bawah dan bawah-atas; f. mendorong dan Meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran kegiatan pembangunan; g. mendorong dan meningkatkan keterpaduan pengelolaan kegiatan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat; h. mendorong dan meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan yang telah dibentuk oleh masyarakat; i. meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan terutama pemerintahan desa/kelurahan dalam pengelolaan pembanguna terpadu; j. meningkatkan kapasitas pelaku masyarakat dan aparatur pemerintah, terutama aparatur pemerintahan desa; dan k. menjadikan dokumen RPJM Desa dan RKPDes/Kel tahun berjalan sebagai input dalam proses Musrenbang secara berjenjang.
BAB III PENGELOLAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF Bagian Kesatu Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Pasal 3 (1) Setiap orang baik individu maupun kelompok berkewajiban berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah. (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal : a. menyampaikan masalah-masalah prioritas yang dihadapi dan dialami masyarakat untuk dikaji menjadi agenda prioritas pembangunan daerah; b. menyampaikan usul saran atau aspirasi untuk menjadi agenda prioritas pembangunan daerah; c. terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan tentang rencana pembangunan daerah. (3) Penyampaian masalah-masalah dan usul saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan alasan-alasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengn mekanisme penyaluran aspirasi public melalui proses Musrenbang secara berjenjang. (4) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui :
a. b. c. d. e.
forum sosialisasi tingkat Daerah; forum Musrenbang I sosialisasi tingkat Kecamatan; forum Musrenbang I sosialisasi tingkat Desa/Kelurahan; forum penggalian gagasan tingkat Dusun/Lingkungan; forum musyawarah Khusus Perempuan tingkat Desa/Kelurahan; f. forum Musrenbang II Perencanaan tingkat Desa/Kelurahan; g. forum Musrenbang II Prioritas tingkat Kecamatan; h. forum SKPD tingkat Daerah; i. forum diskusi SKPD-DPRD/Semiloka DPRD; dan j. forum Musrenbang Daerah.
(1)
(2)
(3)
(4)
Pasal 4 Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah, berkewajibn memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan. Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui cara: a. merespon, menilai dan mengevaluasi agenda pembangunan yang diusulkan masyarakat melalui forum musyawarah tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Daerah sesuai dengan dokumen RPJM Desa dan RKPDesa/Kelurahan tahun berjalan; b. mengakomodir kebutuhan prioritas masyarakat hasil musrenbang Kecamatan untuk menjadi usulan program prioritas masing-masing SKPD pada forum Musrenbang Daerah sesuai dengan persyaratan teknis dan fungsi SKPD dan c. menetapkan usulan program prioritas masyarakat untuk menjadi agenda prioritas pembangunan daerah pada forum Musrenbang Daerah. Penetapan usulan program prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diikuti dengan pengalokasian dana melalui SKPD. Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan Musrenbang dan pengalokasian dana diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Pasal 5 (1) Setiap orang baik individu maupun kelompok dalam masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat serta efektifitas pelaksanaan pembangunan daerah. (3) Bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang dikerjakan sendiri oleh masyarakat dengan swakelola dapat berbentuk tenaga, pikiran, material dan non material yang dibutuhkan dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan di Desa/Kelurahan. (4) Besaran nilai partisipasi dalam bentuk tenaga dan material sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar minimal 5 - 10 % (sepuluh persen) dari besaran dana yang dihibahkan kepada masyarakat. Pasal 6 (1) Pemerintah Daerah melalui SKPD berkewajiban mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
(2) Pemerintah Daerah melalui SKPD dapat menyerahkan pengelolaan kegiatan proyek berupa hibah dana bantuan langsung kepada masyarakat Desa dan Kelurahan. (3) Pengelolaan kegiatan proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan aspek konstruksi, kemampuan sumber daya lokal, dan aspek teknis lainnya yang dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa. (4) Tata cara penyaluran dana dan pengelolaan proyek oleh TPK Desa/Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Ketiga Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pembangunan Pasal 7 (1) Setiap orang baik individu maupun kelompok dalam masyarakat berkewajiban berpartisipasi dalam kegiatan pengawasan pembangunan Desa/Kelurahan. (2) Pengawasan pembangunan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan Desa/Kelurahan yang meliputi Kepala Desa dan Lurah, aparat Desa/Kelurahan, Ketua dan anggota BPD, Ketua dan anggota LKMD, LPM, Badan Pengurus UPKD, TPK, kader Desa/Kelurahan dan kader-kader lainnya dan secara sukarela dilakukan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat umum. (3) Pelaksanaan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD dan masyarakat penerima hibah baik secara lisan maupun secara tertulis dalam forum pertemuan setingkat forum Musrenbang secara berjenjang dari tingkat Desa/kelurahan, Kecamatan dan Daerah. Pasal 8 (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pembangunan. (2) Pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan secara internal oleh Organisasi Pelaksana Program yang bersangkutan dan secara eksternal dilakukan oleh Inspektorat Daerah, serta lembaga pengawasan dan pemeriksaan lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (3) Tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Keempat Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Hasil Pembangunan Pasal 9 (1) Setiap orang baik individu maupun kelompok dalam masyarakat berkewajiban berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian hasil pembangunan. (2) Partisipasi masyarakat dalam pelestarian hasil pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk tim pelestarian di tingkat Desa Kelurahan. (3) Bentuk partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk tenaga, pikiran, uang, material sesuai dengan kemampuan masyarakat yang dapat disumbangkan untuk perbaikan dan pengembangan hasil pembangunan yang telah dikerjakan baik oleh masyarakat maupun pihak ketiga.
(4) Tata cara pelestarian hasil pembangunan Desa dan Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 10 (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong masyarakat agar melakukan pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan baik yang bersumber dari dana hibah yang diserahkan kepada masyarakat Desa/Kelurahan maupun non hibah yang dikelola oleh SKPD terkait. (2) Pelaksanaan kegiatan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD dan masyarakat penerima hibah dengan membentuk tim pemelihara dalam forum pertemuan setingkat forum Musrenbang secara berjenjang dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Daerah. (3) SKPD terkait berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi proses pemeliharaan dan pelestarian hasil pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat. (4) Tata cara pemeliharaan dan pelestarian hasil pembangunan diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Kelima Partisipasi Masyarakat Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pasal 11 (1) Setiap orang baik individu maupun kelompok dalam masyarakat berkewajiban berpartisipasi dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan. (2) Partisipasi masyarakat dalam monitoring dan evaluasi hasil pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk tim monitoring dan evaluasi di tingkat Desa/Kelurahan. (3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi pada forum musyawarah di tingkat Desa/Kelurahan. (4) TPK sebagai pengelola dana hibah wajib membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana hibah kepada masyarakat maupun kepada SKPD penyalur dana hibah. (5) Tata cara pelaksanaan monitoring evaluasi, dan penyampaian laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana hibah diatur dengan Peraturan Bupati.
(1)
(2)
(3)
(4)
Pasal 12 Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan secara berjenjang dari Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Daerah. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan oleh instansi terkait, dan SKPD lainnya sesuai dengan jenis kegiatan yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik, insidentil serta dilakukan secara partisipatif. Tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi diatur dengan Peraturan Bupati. BAB IV PEMBIAYAAN
Pasal 13 (1) Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif Daerah (SP3D) dibiayai dari : a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan; d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan e. Sumber lain yang syah.
BAB V PENUTUP Pasal 14 Peraturan Daerah ini mulai pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Ditetapkan di Batulicin Pada tanggal 12 Nopember 2013 BUPATI TANAH BUMBU,
MARDANI H.MAMING Diundangkan di Batulicin Pada tanggal 12 Nopember 2013 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,
SAID AKHMAD LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2013 NOMOR 12
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG SISTEM PENGELOLAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DAERAH I. UMUM Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, membawa konsekuensi bagi Daerah Kabupaten untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Kewenangan tersebut memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmonisasikan dan menyelaraskan pembangunan yang berskala Nasional dan Daerah. Apabila pembangunan dimaknai sebagai upaya sadar untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik maka diperlukan perencanaan yang lebih terarah, terpadu,
sistematis dan berkelanjutan serta partisifatif. Dengan demikian sistem perencanaan pembangunan partisipatif adalah satu kesatuan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan baik dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanaka oleh seluruh unsure pemerintahan daerah dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka diperlukan rangkaian tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda). Untuk memenuhi maksud tersebut dibutuhkan regulasi yang dapat memberikan arah atau pedoman bagi pemerintah dan masyarakat untuk dapat mensukseskan pembangunan daerah melalui pendekatan partisipatif dengan mengoptimalkan hasil perencanaan masyarakat desa dalam dokumen RPJMDesa serta melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan pengawasan dan pelestarian pembangunan.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup Pasal 6 Cukup Pasal 7 Cukup Pasal 8 Cukup Pasal 9 Cukup Pasal 10 Cukup Pasal 11
jelas jelas jelas jelas jelas jelas
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan monitoring dan evaluasi adalah kegiatan untuk menilai hasil pelaksanaan program yang telah dilakukan apakah sesuai dengan yang dipersyaratkan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5) Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Ayat (1)
Ayat (2) Ayat (3) Ayat (4) Ayat (5)
Cukup jelas
Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah” adalah anggaran / dana yang bersumber dari dunia usaha, baik Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah maupun Badan Usaha Milik Swasta yang dihibahkan kepada Daerah atau dihibahkan kepada masyarakat desa/Kelurahan.
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas
Pasal 14 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 63
