BUPATI SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUKOHARJO, Menimbang :
Mengingat :
a.
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2016, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
1.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2.
3.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
-24.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
5.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
6.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
-311. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuhbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
-417. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
-526. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 28. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 30. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5); 31. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 33. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 121) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 150);
-634. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172); 35. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 179); 36. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187); 37. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191); 38. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO dan BUPATI SUKOHARJO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016. Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut : a. Pendapatan Daerah 1. Semula 2. Bertambah/(berkurang) Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
Rp. 1.800.944.422.000,00 Rp. 119.088.868.000,00 Rp. 1.920.033.290.000,00
-7b. Belanja Daerah 1. Semula 2. Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja setelah Perubahan
Rp. 1.912.871.494.000,00 Rp. 244.770.448.000,00 Rp. 2.157.641.942.000,00 (-)
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan
(Rp.
237.608.652.000,00)
a) Semula b) Bertambah/(berkurang)
Rp. Rp.
122.665.349.000,00 243.645.580.000,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
Rp.
366.310.929.000,00
c. Pembiayaan Daerah 1. Penerimaan
2. Pengeluaran a) Semula b) Bertambah/(berkurang) Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan
Rp. Rp.
10.738.277.000,00 117.964.000.000,00
Rp.
128.702.277.000,00 (-)
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan
Rp.
237.608.652.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan
Rp.
0,00
Pasal 2 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah 1. Semula Rp. 2. Bertambah/ (berkurang) Rp. Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan b. Dana Perimbangan sejumlah 1. Semula 2. Bertambah/ (berkurang) Jumlah dana perimbangan setelah perubahan
Rp.
264.729.757.000,00 50.166.810.000,00 314.896.567.000,00
Rp. 1.056.467.156.000,00 Rp. 192.101.833.000,00 Rp. 1.248.568.989.000,00
-8c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah 1. Semula Rp. 479.747.509.000,00 2. Bertambah/ (berkurang) (Rp. 123.179.775.000,00) Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan
Rp.
356.567.734.000,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: a. Pajak Daerah 1. Semula Rp. 108.600.000.000,00 2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 29.400.000.000,00 Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp. 138.000.000.000,00 b. Retribusi Daerah 1. Semula 2. Bertambah/ (berkurang) Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan
Rp. (Rp.
26.279.232.000,00 2.115.762.000,00)
Rp.
24.163.470.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1. Semula Rp. 8.973.000.000,00 2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 20.118.506.000,00 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan
Rp.
29.091.506.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 1. Semula Rp. 120.877.525.000,00 2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 2.764.066.000,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Setelah Perubahan
Rp.
123.641.591.000,00
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 1. Semula Rp. 30.990.667.000,00 2. Bertambah/ (berkurang) (Rp. 30.990.667.000,00) Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan b. Dana Alokasi Umum 1. Semula 2. Bertambah/ (berkurang) Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan
Rp.
Rp. (Rp. Rp.
0,00
922.624.169.000,00 922.624.169.000,00) 0,00
-9c. Dana Alokasi Khusus 1. Semula 2. Bertambah/ (berkurang) Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan
Rp. (Rp.
102.852.320.000,00 102.852.320.000,00)
Rp.
0,00
Rp. Rp.
0,00 827.320.854.000,00
Rp.
827.320.854.000,00
e. Dana Transfer Khusus 1. Semula 2. Bertambah/ (berkurang)
Rp. Rp.
0,00 421.248.135.000,00
Jumlah Dana Transfer Khusus Setelah Perubahan
Rp.
421.248.135.000,00
d. Dana Transfer Umum 1. Semula 2. Bertambah/ (berkurang) Jumlah Dana Transfer Umum Setelah Perubahan
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: a. Hibah 1. Semula Rp. 966.757.000,00 2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan b. Dana Darurat 1. Semula 2. Bertambah/ (berkurang) Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan
Rp.
966.757.000,00
Rp. Rp.
0,00 0,00
Rp.
0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 1. Semula Rp. 92.190.884.000,00 2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 87.947.550.000,00 Jumlah Dana Bagi hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan
Rp.
180.138.434.000,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1. Semula Rp. 386.589.868.000,00 2. Bertambah/ (berkurang) (Rp. 278.985.859.000,00) Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan
Rp.
107.604.009.000,00
- 10 e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya 1. Semula Rp. 0,00 2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 67.858.534.000,00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya Setelah Perubahan
Rp.
67.858.534.000,00
Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Belanja Tidak Langsung 1. Semula Rp. 1.286.927.234.000,00 2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 85.385.658.000,00 Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan b. Belanja Langsung 1. Semula 2. Bertambah/ (berkurang) Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan
Rp. 1.372.312.892.000,00
Rp. Rp.
625.944.260.000,00 159.384.790.000,00
Rp.
785.329.050.000,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai 1. Semula 2. Bertambah/ (berkurang)
Rp. 1.024.665.361.000,00 Rp. 55.755.759.000.,00
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan
Rp. 1.080.421.120.000,00
b. Belanja Bunga 1. Semula 2. Bertambah/ (berkurang)
Rp. Rp.
2.780.000,00 0,00
Rp.
2.780.000,00
c. Belanja Subsidi 1. Semula 2. Bertambah/ (berkurang)
Rp. Rp.
0,00 0,00
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan
Rp.
0,00
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan
- 11 d. Belanja Hibah 1. Semula 2. Bertambah/ (berkurang) Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan e. Belanja Bantuan Sosial 1. Semula 2. Bertambah/ (berkurang)
Rp. Rp.
20.865.145.000,00 10.902.800.000,00
Rp.
31.767.945.000,00
Rp. Rp.
20.057.000.000,00 4.403.000.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan Rp. 24.460.000.000,00 f. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa 1. Semula Rp. 8.134.802.000,00 2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 4.518.535.000,00 Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa Setelah Perubahan Rp. 12.653.337.000,00 g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa 1. Semula Rp. 211.202.146.000,00 2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 6.661.962.000,00 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Setelah Perubahan
Rp.
217.864.108.000,00
h. Belanja Tidak Terduga 1. Semula 2. Bertambah/ (berkurang)
Rp. Rp.
2.000.000.000,00 3.143.602.000,00
Rp.
5.143.602.000,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai 1. Semula 2. Bertambah/ (berkurang) Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan
Rp. Rp.
115.491.477.000,00 2.433.693.000,00
Rp.
117.925.170.000,00
b. Belanja Barang dan Jasa 1. Semula 2. Bertambah/ (berkurang)
Rp. Rp.
260.490.841.000,00 45.098.764.000,00
Rp.
305.589.605.000,00
Jumlah Belanja Barang dan jasa Setelah Perubahan
- 12 c. Belanja Modal 1. Semula 2. Bertambah/ (berkurang) Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan
Rp. Rp.
249.961.942.000,00 111.852.333.000,00
Rp.
361.814.275.000,00
Pasal 4 (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Penerimaan 1. Semula Rp. 122.665.349.000,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 243.645.580.000,00 Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan b. Pengeluaran 1. Semula 2. Bertambah/(berkurang) Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan
Rp.
366.310.929.000,00
Rp. Rp.
10.738.277.000,00 117.964.000.000,00
Rp.
128.702.277.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: a. SiLPA Tahun Anggaran 1. Semula 2. Bertambah/(berkurang) Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya Setelah Perubahan b. Pencairan Dana Cadangan 1. Semula 2. Bertambah/(berkurang) Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan
Rp. Rp.
122.665.349.000,00 243.645.580.000,00
Rp.
366.310.929.000,00
Rp. Rp.
0,00 0,00
Rp.
0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 1. Semula Rp. 2. Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan d. Penerimaan pinjaman daerah 1. Semula 2. Bertambah/(berkurang) Jumlah Penerimaan pinjaman daerah Setelah Perubahan
0,00 0,00
Rp.
0,00
Rp. Rp.
0,00 0,00
Rp.
0,00
- 13 e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 1. Semula Rp. 2. Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan
0,00 0,00
Rp.
0,00
1. Semula 2. Bertambah/(berkurang)
Rp. Rp.
0,00 0,00
Jumlah Penerimaan Piutang daerah Setelah Perubahan
Rp.
0,00
f. Penerimaan Piutang daerah
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pembiayaan: a. Pembentukan dana cadangan 1. Semula 2. Bertambah/(berkurang) Jumlah Pembentukan dana cadangan Setelah Perubahan
Rp. Rp.
0,00 95.000.000.000,00
Rp.
95.000.000.000,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah 1. Semula Rp. 2. Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Setelah Perubahan Rp. c. Pembayaran pokok utang 1. Semula 2. Bertambah/(berkurang)
Daerah 10.692.000.000,00 22.964.000.000,00
33.656.000.000,00
Rp. Rp.
46.277.000,00 0,00
Rp.
46.277.000,00
d. Pemberian pinjaman daerah 1. Semula 2. Bertambah/(berkurang)
Rp. Rp.
0,00 0,00
Jumlah Pemberian pinjaman daerah Setelah Perubahan
Rp.
0,00
Jumlah Pembayaran pokok utang Setelah Perubahan
- 14 Pasal 5 Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas: 1. Lampiran I 2. Lampiran II
Ringkasan Perubahan APBD; Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran II a
Ringkasan Perubahan APBD Menurut Organisasi dan Urusan Pemeerintah Daerah; Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
4. Lampiran II b 5. Lampiran III
6. Lampiran IV
Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
7. Lampiran V
Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
8. Lampiran VI
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
9. Lampiran VII
Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini; 10. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. Pasal 6 (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut : a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- 15 Pasal 7 Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. Pasal 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo. Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 7 Oktober 2016 BUPATI SUKOHARJO, Diundangkan di Sukoharjo pada tanggal 7 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,
ttd WARDOYO WIJAYA
ttd AGUS SANTOSA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2016 NOMOR 17
