BUPATI SUKOHARJO PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 59 TAHUN 2011 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUKOHARJO, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu diatur kembali tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil;
b.
bahwa dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, pertanggungjawaban atas komponen perjalanan dinas khususnya untuk biaya penginapan maka perlu diadakan penyesuaian ketentuan perjalanan dinas yang diatur dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 59 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 59 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
1.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2 2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3 9.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
4 17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 59 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 430), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 59 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 409). MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 59 TAHUN 2011 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO. Pasal I Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 59 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 430), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo : a. Nomor 23 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 32); b. Nomor 51 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 409); diubah sebagai berikut : Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 5 (1)
Biaya perjalanan dinas terdiri atas : a. transport PP; b. biaya penginapan; c. uang makan; d. uang saku; e. transport lokal; dan f. uang representatif bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil tertentu.
5 (2) Klasifikasi kelas Moda Transportasi untuk uang muka transport PP sebagai berikut : a. Moda Transportasi Udara 1. Klasifikasi Bisnis diberikan untuk Bupati/Wakil Bupati; dan 2. Klasifikasi Ekonomi diberikan untuk Eselon II sampai dengan PNS Golongan I. b. Moda Transportasi Darat klasifikasi Eksekutif untuk semua Golongan. c. Moda Transportasi Air 1. Klasifikasi I B diberikan untuk Bupati/Wakil Bupati dan Eselon II; dan 2. Klasifikasi II A diberikan untuk Eselon III sampai dengan PNS Golongan I. (3) Fasilitas dan kelas penginapan bagi pejabat dan Pegawai Negeri Sipil ditentukan sebagai berikut : a. Hotel Bintang Lima untuk Bupati dan Wakil Bupati; b. Hotel Bintang Empat untuk Eselon II; c. Hotel Bintang Tiga untuk Eselon III/Golongan IV; d. Hotel Bintang Dua untuk Eselon IV/Golongan III; dan e. Hotel Bintang Satu untuk PNS Golongan I dan II. (4)
Biaya transport PP untuk perjalanan dinas dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dibayarkan secara lumpsum.
(5)
Perjalanan dinas luar Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dilakukan dengan kendaraan umum, biaya transport PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayar sesuai biaya riil (ad cost).
(6)
Perjalanan dinas luar Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan dengan kendaraan dinas atau kendaraan pribadi biaya transport PP diganti uang pengganti bahan bakar dengan jarak tempuh dengan perbandingan 1 (satu) liter untuk 7 (tujuh) Km bagi kendaraan roda empat dan 1 (satu) liter untuk 14 (empat belas) Km bagi yang menggunakan kendaraan roda dua.
(7) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya pengganti penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
6 (8) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pejabat negara/pegawai dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing pejabat negara/pegawai negeri sipil. (9) Biaya-biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi. (10)
Perjalanan dinas dalam daerah antar kecamatan dan/atau antar desa/kelurahan dan/atau dalam desa/kelurahan hanya diberikan ketika perjalanan dinas dilakukan paling sedikit 7 (tujuh) Km pulang pergi.
(11)
Perjalanan dinas untuk pengemudi dalam rangka mengantar pimpinan hanya diberikan biaya penginapan, uang makan dan uang saku.
(12)
Apabila biaya transport untuk perjalanan dinas ke luar Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaran yang sah, maka pengeluaran tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini. Pasal II
Peraturan Bupati diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.
Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 1 April 2013 BUPATI SUKOHARJO, Diundangkan di Sukoharjo pada tanggal 1 April 2013
ttd WARDOYO WIJAYA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, ttd AGUS SANTOSA BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2013 NOMOR 34
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 59 TAHUN 2011 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO. BLANGKO DAFTAR PENGELUARAN RIIL
LAMBANG DAERAH
KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH
DAFTAR PENGELUARAN RIIL Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NIP Unit Kerja
: ………………………….. : ………………………….. : …………………………..
berdasarkan Surat Perjalanan Dinas ( SPPD ) tanggal ..............Nomor : ……………… dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 1. Biaya di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi: No 1. xxxxxxxxxxxxxx 2.
Uraian
xxxxxxxxxxxxxx
JUMLAH
2.
Rp
Jumlah xxxxxx
Rp
xxxxxxx
Rp
xxxxxxx
Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. ……………, …………………….. Mengetahui/Menyetujui Bendahara Pengeluaran
Nama Jelas Pangkat NIP
Pejabat Daerah / Pegawai Negeri Yang melakukan perjalanan dinas
Nama Jelas Pangkat NIP
BUPATI SUKOHARJO, ttd WARDOYO WIJAYA
