1
BUPATI SIDENRENG RAPPANG PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIDENRENG RAPPANG, Menimbang :
Mengingat
a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan prinsip-prinsip dan asas-asas pengelolaan keuangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan, maka di pandang perlu meninjau Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 02 Tahun 2013, sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang pedoman pengelolaan Alokasi Dana Desa;
: 1.
2.
3. 4. 5.
6.
7.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4557); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemeritahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daera, sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 7); MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTENG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dengan Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang. 4. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurusi kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat berdasarkan yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Repulik Indonesia. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Desa adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB-Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. 7. Alokasi Dana desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima
oleh kabupaten. 8. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa. 10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. 11. Alokasi Dana Desa Minimal selanjutnya disebut ADDM adalah Alokasi dana Desa yang dibagi secara merata kapada masing masing desa. 12. Alokasi Dana Desa Proporsional selanjutnya disebut ADDP adalah Alokasi Dana Desa yang dibagi secara proporsioanal berdasarkan Variabel yang telah ditetapkan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Peraturan Bupati ini dimaksud untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola ADD sebagai salah satu sumber untuk membiayai program/kegiatan pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang berorientasi kepada kemandirian Desa dan masyarakat. (2) ADD bertujuan untuk : a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya; b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisifatif sesuai dengan potensi desa; c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; dan d. mendorong peningkatan dan swasembada gotong royong masyarakat desa. BAB III PRINSIP PENGELOLAAN Pasal 3 (1) Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APB-Desa. (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. (4) ADD digunakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
BAB IV PENETAPAN ADD Pasal 4 (1) Pengalokasian ADD ke masing-masing desa berdasarkan azas prorata dan proporsional. (2) Azas Prorata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, dalam bentuk ADDM (3) Azas proporsional adalah besarnya bagian ADD berdasarkan bobot desa yang dihitung berdasarkan nilai indikator variable sesuai hasil rapat Tim fasilitasi Alokasi Dana Desa. Pasal 5 (1) Jumlah ADDM adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah ADD yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten, selanjutnya dibagi merata ke seluruh desa. (2) Jumlah ADDP adalah sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah ADD yang dibagi keseluruh Desa berdasarkan porsi Desa. (3) Porsi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan proporsi bobot Desa yang bersangkutan dengan jumlah bobot seluruh Desa. (4) Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan nilai indikator variabel. (5) Indikator dan pembobotan dalam perumusan ADD dapat di tinjau ulang untuk disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. BAB V SASARAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA Pasal 6 ADD dialokasikan secara langsung kepada seluruh Desa di Kabupaten Sidenreng Rappang. Pasal 7 Sasaran penggunaan ADD meliputi : a. belanja wajib; b. belanja operasional; dan c. belanja Pembangunan. Pasal 8 Presentase penggunaan belanja Operasional dan belanja pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, setelah dikurangi dengan belanja wajib adalah sebagai berikut : a. belanja operasional sebesar 40 % (empat puluh persen). b. belanja pembangunan sebesarr 60% (enam puluh persen). Pasal 9 (1) Belanja wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, diperuntukkan untuk : a. tunjangan kepala desa sebesar Rp. 1.500.000,-perbulan. b. tunjangan sekretaris desa sebesar Rp. 325.000,-perbulan. c. tunjangan kepala urusan sebesar Rp. 225.000,-perbulan. d. tunjangan kepala dusun sebesar Rp. 300.000,-perbulan.
e. f. g. h. i. j. k. l.
tunjangan tunjangan tunjangan tunjangan tunjangan tunjangan tunjangan tunjangan
bendahara desa sebesar ketua BPD sebesar wakil ketua BPD sebesar sekretaris BPD sebesar anggota BPD sebesar imam desa sebesar imam masjid sebesar petugas syara sebesar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
175.000,-perbulan. 325.000,-perbulan 225.000,-perbulan. 200.000,-perbulan. 175.000,-perbulan. 320.000,-perbulan. 240.000,-perbulan. 200.000,-perbulan.
(2) Pembayaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah melalui rekening masing-masing desa yang bersangkutan. (3) Pembayaran tunjangan sebagaimana dimaksud ayat 2, dilakukan oleh Bank Sul Sel ke rekening masing masing penerima tunjangan, berdasarkan surat kuasa dari masing-masing pemerintah desa. (4) Bagi sekretaris desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. Pasal 10 Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b, dialokasikan untuk : a. pemerintah desa sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari total belanja operasional. b. BPD 30 % (tiga puluh persen) dari total belanja operasional. Pasal 11 Penggunaan belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b, dipergunakan untuk : a. belanja barang dan jasa yaitu biaya barang dan jasa yang dibutuhkan dalam rangka operasionalisasi Pemerintahan Desa yang bersifat rutin seperti ATK, peralatan kantor, biaya jasa pihak ketiga, biaya foto copy, biaya cetak dan penggadaan, biaya sewa, biaya makan dan minum serta BBM. b. belanja pemeliharaan yang meliputi biaya pemeliharaan sarana dan prasarana kerja, kendaraan dinas dan gedung kantor. c. biaya perjalanan dinas sebagai berikut : 1. kepala desa, ketua dan wakil ketua BPD a) dalam daerah Rp. 50.000.- perhari b) luar daerah dalam propinsi: - Biaya Hotel / Penginapan : Rp 350.000,- Biaya Harian : Rp 300.000,- Biaya Transport Sidrap Makassar : Rp 150.000,c) luar daerah luar propinsi: - Biaya Tranport (Tiket) - Biaya Penginapan - Biaya Harian Biaya Transport Sidrap Makassar (Bandara)
: : : :
Rp 3.000.000,Rp 600.000,Rp 400.000,Rp 150.000,-
d) biaya perjalanan dinas dibayarkan secara lumsum 2. sekretaris desa, kepala urusan, kepala dusun, sekretaris dan anggota BPD a) dalam daerah Rp. 50.000.- perhari b) luar daerah dalam propinsi - Biaya Hotel Rp. 250.000.- perhari
- Biaya Harian - Biaya Transportasi Sidrap- Makssar c) luar daerah luar propinsi - Biaya Transportasi ( Tiket ) - Biaya Penginapan - Biaya Harian - Biaya Transportasi Sidrap- Makssar
Rp. Rp.
200.000.- perhari 150.000.- perhari
Rp. 2.500.000.Rp. 400.000.- perhari Rp. 300.000.- perhari Rp. 150.000.- perhari
d. penyediaan biaya perjalanan dinas dibatasi untuk kepentingan melaksanakan tugas rutin yang waktu dan tujuannya telah ditetapkan sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa dan BPD. e. belanja lain-lain, yaitu biaya yang disediakan untuk menampung kredit anggaran yang tidak disediakan pada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas. Pasal 12 Penggunaan belanja pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, diperuntukkan untuk : a. pembangunan sarana dan prasarana pemerintah : 1. rehabilitasi kantor desa (termasuk pagar kantor desa); 2. rehabilitasi kantor BPD; 3. rehabilitasi kantor LKMD; 4. rehabilitasi kantor PKK; 5. pembangunan/rehabilitasi pos kamling; 6. pemasangan jaringan listrik PLN; dan 7. pengadaan meubiler, komputer dan mesin ketik. b. pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan : 1. pembangunan/pembuatan jalan dusun/lingkungan; 2. penimbunan jalan dusun; 3. pembangunan dueker; 4. pemasangan gorong-gorong; 5. pembangunan talud jalan dusun; 6. pembangunan jalan setapak; dan 7. pembangunan drainase jalan dusun. c. pembangunan sarana dan prasarana Perekonomian : 1. rehabilitasi pasar/kios desa; 2. rehabilitasi bangunan milik desa (gedung masyarakat); 3. rehabilitasi pintu air saluran irigasi tersier dan kwarter; dan 4. pembangunan sanggara tani. 5. Dana penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa d. pembangunan sarana dan prasarana kesehatan : 1. rehabilitasi posyandu; 2. rehabilitasi baruga KB; 3. pembangunan MCK; dan 4. rehabilitasi sarana air bersih milik desa. e. pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar 1. rehabilitasi gedung belajar Pendidikan Anak Usia Dini 2. bantuan alat peraga / bermain Pendidikan Anak Usia Dini f. pembangunan sarana dan prasarana sosial : 1. bantuan pembinaan generasi muda (maksimal 5% dari total dana pembangunan yang bersumber dari ADD); dan 2. bantuan pembinaan/peningkatan peran wanita/Tim penggerak PKK (maksimal 5% dari total dana pembangunan yang bersumber dari ADD).
f. bantuan biaya pemilihan kepala desa (maksimal Rp. 5.000.000.-). Pasal 13 (1) Biaya administrasi Umum yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan pembangunan yang dananya bersumber dari Alokasi Dana Desa dibebankan pada Biaya/Anggaran pembangunan sebesar 5 % (lima persen) dari total jumlah Anggaran belanja pembangunan. (2) Biaya administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi honor tim pelaksana tingkat desa, biaya ATK, biaya dokumentasi proyek, biaya gambar dan RAB proyek. BAB VI MEKANISME PENYALURAN PENCAIRAN DANA DESA Pasal 14 (1) ADD dalam APBD dianggarkan pada Badan Pengelolah Keuangan Daerah. (2) Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah. (3) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan, sesuai format pada Lampiran I Peraturan Bupati ini. (4) Hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (3), sesuai format pada Lampiran II Peraturan Bupati ini. (5) Lampiran surat permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud ayat (3) antara lain : a. dokumen rencana penggunaan dana, sesuai format pada Lampiran III Peraturan Bupati ini; b. keputusan kepala desa tentang pengangkatan panitia pelaksanana kegiatan pembangunan, sesuai format pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini. c. rencana anggaran biaya (RAB) untuk kegiatan pembanguna yang bersifat fisik, sesuai format pada Lampiran V Peraturan Bupati ini. d. dokumen rencana penggunanaan dana, sesuai format pada Lampiran VI Peraturan Bupati ini. (6) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah. (7) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari Kas Daerah ke rekening Pemerintah Desa. Pasal 15 (1) Kepala Desa mengajukan Rencana Penggunaan Dana dengan ketentuan : a. permohonan pencairan belanja wajib, dilakukan setiap bulan. b. Permohonan pencairan anggaran pembangunan dilakukan dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut : 1. permohonan pencairan tahap I sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari total belanja pembangunan, yang diajukan pada triwulan II tahun anggaran berjalan. 2. permohonan pencairan tahap II sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total belanja pembangunan, yang diajukan pada triwulan III tahun anggaran berjalan dengan melampirkan : a) surat pertanggungjawaban belanja pembangunan tahap I; dan b) laporan perkembangan fisik dan keuangan anggaran pembangunan tahap I. c. permohonan pencairan belanja operasional dilakukan dalam 4 (empat) tahap sebagai berikut :
1. permohonan pencairan tahap I sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total belanja operasional, yang diajukan pada triwulan I tahun anggaran berjalan dengan melampirkan : a) surat pertanggungjawaban ADD tahun sebelumnya; b) rencana penggunaan dana ADD tahun berjalan; c) APB Desa tahun anggaran berjalan; e) LKPJ dan LPPD tahun anggaran sebelumnya; dan f) foto copy buku rekening kas Pemerintahan Desa. 2. permohonan pencairan tahap II sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total belanja operasional, yang diajukan pada triwulan II tahun anggaran berjalan dengan melampirkan : a) surat pertanggungjawaban belanja operasional tahap I; dan b) laporan perkembangan fisik dan keuangan tahap I. 3. permohonan pencairan tahap III sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total belanja operasional, yang diajukan pada triwulan III tahun anggaran berjalan dengan melampirkan : a) surat pertanggungjawaban belanja operasional tahap II; dan b) laporan perkembangan fisik dan keuangan tahap II. 4. permohonan pencairan tahap IV sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total belanja operasional, yang diajukan pada triwulan IV tahun anggaran berjalan dengan melampirkan : a) surat pertanggungjawaban belanja operasional tahap III; b) surat pertanggungjawaban anggaran pembangunan tahap II; c) laporan perkembangan fisik dan keuangan belanja operasional tahap III; dan d) laporan perkembangan fisik dan keuangan belanja pembangunan tahap II. 5. surat pertanggungjawaban belanja operasional tahap IV dan laporan perkembangan fisik dan keuangan belanja operasional tahap IV, dilaporkan paling lambat satu bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. (2) Rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Pendamping Kecamatan untuk dilakukan verifikasi kesesuaian dengan APB-Desa. (3) Berkas pengajuan rencana penggunaan dana yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan APB-Desa, dikembalikan kepada Kepala Desa untuk dilakukan perbaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berkas dikembalikan. (4) Berkas pengajuan rencana penggunaan dana yang telah dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi Tim Pendamping Kecamatan, selanjutnya disampaikan oleh Camat ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk proses pencairan dana ADD. (5) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atas dasar rencana penggunaan dana yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya mengajukan rekomendasi kepada Bupati. (6) Berdasarkan rekomendasi yang telah disetujui Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selanjutnya Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah melakukan proses penyaluran dana ADD langsung dari Kas Daerah ke rekening bendahara desa pada bank yang telah ditunjuk. BAB VII TATA CARA PEMBUKUAN Pasal 16 (1) (2)
Guna kepentingan pengawasan, bendahara desa dalam melaksanakan pengelolaan ADD harus membuat pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
a. buku kas umum, sesuai format pada lampiran VII Peraturan Bupati ini. b. buku pajak, sesuai format pada lampiran VIII Peraturan Bupati ini. c. buku bank, sesuai format pada lampiran IX Peraturan Bupati ini. BAB VIII PAJAK ALOKASI DANA DESA Pasal 17 Pajak atas pembelian barang/jasa harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB IX TIM FASILITASI ALOKASI DANA DESA TINGKAT KABUPATEN Pasal 18 Dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan ADD dibentuk Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa Tingkat Kabupaten. Pasal 19 (1) Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta Instansi terkait lainnya. (2) Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut : a. melaksanakan desiminasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang ADD. b. membantu tim pendamping kecamatan untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada Pemerintah Desa. c. menentukan/merumuskan besarnya ADD yang diterima berdasarkan rumus yang telah ditetapkan. d. melakukan kegiatan koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama dengan tim pendamping tingkat kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan. e. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada Badan Pengawasan. f. memberikan laporan kemajuan desa dalam mengelola ADD kepada Bupati. BAB X TIM PENDAMPING KECAMATAN Pasal 20 Untuk melaksanakan pembinaan dalam pengelolaan ADD di Tingkat Kecamatan dibentuk Tim Pendamping Tingkat Kecamatan. Pasal 21 (1) Tim Pendamping Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan susunan sebagai berikut : a. Ketua Tim : Camat b. Petugas Verifikasi : Sekretaris Camat
c. Petugas Verifikasi : Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan a. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan mempunyai tugas : a. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemantauan kegiatan pengelolaan ADD dan Adminstrasi Desa sesuai ketentuan dan selanjutnya dibuatkan berita acara. b. Melakukan verifikasi surat pertanggung jawaban Alokasi dana Desa yang diajukan oleh masing-masing desa. c. Menyusun rekapitulasi laporan kemajuan kegiatan dan laporan keuangan kepada tim fasilitasi Alokasi dana Desa d. menyelesaikan permasalahan yang timbul di tingkat desa dan melaporkan kepada tim fasilitasi Alokasi Dana Desa . BAB XI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA Bagian Kesatu Pertanggungjawaban Pasal 22 Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB-Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban Desa yang dilaporkan setiap bulan. Bagian kedua Pelaporan Paragraf 1 Umum Pasal 23 (1) Pelaporan dalam rangka pengendalian ADD dilakukan secara insidentil dan periodik. (2) Mekanisme pelaporan sesuai bahan pembinaan dan pengendalian penggunaan ADD dilakukan secara berjenjang. Paragraf 2 Pelaporan Tingkat Desa Pasal 24 (1) Kepala Desa melaporkan surat Pertanggungjawaban (SPJ) serta Realisasi Perkembangan Fisik dan Keuangan (RPFK) ADD kepada Bupati Sidenreng Rappang melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan dan Tim Fasilitasi Kabupaten. (2) Realisasi Perkembangan Fisik dan Keuangan (RPFK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum pada lampiran X Peraturan Bupati ini. (3) Pada akhir tahun anggaran, Kepala Desa membuat laporan hasil pelaksanaan penggunaan ADD yang dilampiri dengan foto visual / dokumentasi kegiatan (0 %, 50 % dan 100 %). Paragraf 3 Pelaporan Tingkat Kecamatan Pasal 25 Rekapitulasi realisasi perkembangan fisik dan keuangan Desa dilaporkan Tim Pendamping Kecamatan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten secara Priodik
setiap tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada lampiran XI Peraturan Bupati ini. Paragraf 4 Pelaporan Tingkat Kabupaten Pasal 26 Rekapitulasi realisasi perkembangan fisik dan keuangan Desa dan jumlah ADD yang disalurkan ke masing-masing Desa dilaporkan oleh Tim Koordinasi kepada Bupati secara priodik setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada lampiran XII Peraturan Bupati ini. BAB XII PENGAWASAN Pasal 27 (1) Pengawasan atas pemanfaatan dan pengelolaan ADD dilakukan oleh Lembaga Pengawasan yang berwenang. (2) Pengawasan sebagaiman dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 02) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 29 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Ditetapkan di Pangkajene, pada tanggal, BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
RUSDI MASSE Diundangkan di Pangkajene pada tanggal, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,
RUSLAN BERITA DAERAH NOMOR...
KABUPATEN
SIDENRENG
RAPPANG
TAHUN
2014
LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR : TAHUN 2013 TANGGAL :
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG KECAMATAN ………………………………………………….. DESA…………………………………………….
................,.......,..............,20.. Kepada Nomor : Lamp. : 1 (satu) berkas. Perihal : Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap ... (.....) T.A 200...
Yth. Bapak Bupati Sidenreng Rappang Di – Pangkajene
Berdasarkan Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor : ...................... Tentang Pagu Indikatif Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten
Sidenreng
Rappang
Tahun
Anggaran
.....
Tanggal
.................., maka kami memohon kiranya dapat dicairkan Alokasi Dana Desa (ADD) bagi Desa ................. Kecamatan ...................... untuk Tahap ... Sebesar Rp. .......................... dengan perincian sebagaimana terlampir. Demikian permohonan ini kami buat, atas persetujuan Bapak diucapkan banyak terima kasih. Kepala Desa ........................
Bendahara Desa .............................
.................................
(......................................) Mengetahui :
Ketua Tim Pendamping ADD Kecamatan ........................ ................................. Pangkat : ..................... NIP. : ..................... Tembusan Yth : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Pertinggal.
BUPATI SIDENRENG RAPPANG, RUSDI MASSE
LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR : TAHUN 2013 TANGGAL :
DATA HASIL PENELITIAN DAFTAR RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN ALOKASI DANA DESA KECAMATAN ................................. TAHUN ANGGARAN .................................. DESA
: ...............................................
NO. ASPEK PENELITIAN 1. Perencanaan 2.
Administrasi
3.
Keuangan
4.
Teknis
KET. / TINDAK LANJUT
Tim Peneliti Kecamatan Tanda Tangan 1.
Camat
.................................................................
2.
Sekretaris kecamatan
.................................................................
3
Kasi Ekonomi Pembangunan
.................................................................
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
RUSDI MASSE
LAMPIRAN III :
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR : TAHUN 2013 TANGGAL : DOKUMEN RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHAP.....................TAHUN ANGGARAN
Desa : Kecamatan : Kabupaten : N O 1
KODE REKENIN G 2
URAIAN/KEGIATAN
VOLU ME
SATUA N
3
4
5
Belanja Wajib Belanja Rutin Belanja Pegawai/Personalia 1. Penghasilan - Kepala Desa - Sekretaris Desa - Urusan/Seksi - Kepala Dusun 2. Tunjangan BPD - Ketua - Wakil Ketua - Sekretaris - Anggota 3. Tunjangan Imam Desa Mesjid Petugas syara - Imam Desa - Imam Masjid - Petugas Syara 4. Belanja barang dan Jasa - Biaya ATK, Materai, Perangko, Dan biaya jasa pengiriman - Biaya Cetak/ Penggandaan Dan Foto Copy - Biaya Makan/Minum Rapat Dan Pertemuan Dinas - Biaya Makan/Minum Kantor - Biaya Jasa Kantor : Listrik,Air - dan Telepon - Biaya Pengadaan Buku Pedoman Kerja - ........................................ 5. Belanja Operasional/Pemeliharaan - Biaya BBM - Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Dan Gedung Kantor - Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas - ................................................. 6. Belanja Perjalanan Dinas - Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Perjalanan Dinas Dalam Luar Daerah
HARGA SATUA N 6
JUMLA H 7
1
2
3 Belanja Modal/Pembangunan Pembangunan/Rehabilitasi - Honorarium Tim Pelaksana - Biaya Dokumentasi proyek - Biaya Jasa Pihak Ketiga - Biaya Gambar dan RAB - Biaya Pembangunan..(RAB Terlampir) ..............................................
4
5
6
Pemeliharaan Kepala Desa Rincian Anggaran - Honararium Tim Pelaksana - Biaya ATK - Biaya Dokumen - Biaya Makan Minum - Biaya Jasa Pihak Ketiga - Biaya Perjalanan Dinas ................................... .................................. ............................................. .............................................
........ ................................20... Bendahara Desa......... Kepala Desa.................... .........................................
........................................
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
RUSDI MASSE
7
LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR : TAHUN 2014 TANGGAL : 1
KEPALA DESA............................... KEPUTUSAN KEPALA DESA.............. NOMOR.........TAHUN......... TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN, JALAN TANI DESA.... KECAMATAN.........KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 20.. KEPALA DESA............... Menimbang :
a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan pelayanan kepala masyarakat petani Desa.... khususnya kelancaran angkutan dari areal pertanian ke perkampungan besar (jalan tani), maka dipandang perlu memebntuk panitia. b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a diatas dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala desa....
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor....Tahun......tentang pemebentukan Daerah-daerah Tingkat II di sulawesi 9 (Lembaran Negara Tahun ........Nomor......, Tambahan Lembaran Negara Nomor.......); 2. Undang-Undang Nomor....Tahun.....tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun.....Nomor.....Tambahan Lembaran Negara Nomor....); 3. Undang-Undang Nomor......Tahun.......tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun.......Nomor......, Tambahan Lembaran Negara Nomor..........); 4. Peraturan Pemerintah Nomor..........Tahun.........tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun.....Nomor.....Tambahan Lembaran Negara Nomor.....); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun......Nomor.....tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Tahun.....Nomor.....); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor.....Tahun......tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Tahun.....Nomor....); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor......Tahun.......tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran......(Lembaran Daerah Tahun.....Nomor....);
8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor.......Tahun.......tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Tahun....Nomor.....); 9. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor.....Tahun.....tentang Pagu Alokasi Dana Desa 10. Peraturan Desa ...................Nomor ...................Tahun........Rencana Pembangunan Desa 11. Peraturan Desa..............Nomor......Tahun......tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa................ 12. Keputusan Kepala Desa...........Nomor..........Tahun.......tentang Anggaran pembangunan Desa........20...... 13. .......dst MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KESATU
: Membentuk panitia Pelaksana Pembangunan Jalan Tani Desa....Tahun......dengan susunan panitia sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini. : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas memproses pelaksanaan pembangunan Jalan Tani Desa ........baik secara administrasi maupun teknis. : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada biaya administrasi umum pada kegiatan Pembangunan Jalan .... Pemerintah Desa ..... Tahun Anggaran 200...... : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
KEDUA KETIGA
KEEMPAT
Ditetapkan di..................... pada tanggal, KEPALA DESA.......
NAMA TERANG
Tembusan : 1. Bupati Sidenreng Rappang (sebagai laporan) ; 2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab.Sidenreng Rappang di Pangkajene; 3. Inspektur Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene; 4. Camat ......................di Tempat; 5. Ketua BPD Desa ................di Tempat; 6. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya 7. Pertinggal.-
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA ................................................ NOMOR : TANGGAL : SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN TANI DESA ............KECAMATAN.................... KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN.......... Penanggung jawab : Kepala Desa.................... Pelaksana
: Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)....
Staf Pelaksana
: 1 ................................................... 2 ...................................................
Staf Teknis
: 1. 2. 3. 4. 5.
..................................................... .................................................... ..................................................... ...................................................... ......................................................
Staf Admisnistrasi
: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
....................................................... ....................................................... ........................................................ .......................................................... .......................................................... ......................................................... .........................................................
Staf Umum
: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
......................................................... ......................................................... ......................................................... ........................................................ ........................................................ ........................................................
KEPALA DESA ..............
NAMA TERANG BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
RUSDI MASSE
LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR : TAHUN 2014 TANGGAL :
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PEMBANGUNAN/KEGIATAN ........................................................................... DESA ..........................KECAMATAN............................... TAHUN ANGGARAN............... NO
URAIAN
BANYAKNYA
1
2
3
REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN 1. ......................................... Rp. 2. ......................................... Rp. 3. ......................................... Rp. 4. ........................................ Rp. 5. ......................................... Rp.
HARGA SATUAN TOTAL 4 5
KET 6
..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... Rp. ..........................
Jumlah - Total Rp. ......................... - Pembulatan Rp. ......................... (Terbilang ........................................................................) .........................................................20.. Kepala Desa ................
.....................................
Bendahara Desa .........................
........................................ BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
RUSDI MASSE
LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR : TAHUN 2014 TANGGAL :
DOKUMEN RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN...... NO
1
KODE REKENING 2
URAIAN/KEGIATAN
TAHAP 1
TAHAP II
TAHAP III
TAHAP IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
8
Belanja Wajib Belanja Rutin Belanja Pegawai/Personalia 1.Penghasilan Aparat Desa - Kepala Desa - Sekretariat Desa - Urusan/Seksi - Kepala Dusun 2. Tunjangan BPD - Ketua - Wakil Ketua - sekretaris - Anggota 3. Tunjangan Imam Desa, Mesjid, Petugas Syara - Imam Desa - Imam Masjid - Petugas Syara
1
2
3 Belanja barang dan jasa - Biaya ATK, Materai, Perangko, dan biaya jasa pengiriman - Biaya cetak/Penggandaan dan foto copy - Biaya makan/minum rapat dan pertemuan Dinas - Biaya makan/minum Kantor Biaya jasa kantor : Listrik,air dan telpon Belanja barang dan jasa - Biaya ATK, Materai, perangko dan biaya jasa pengiriman - Biaya cetak/penggandaan dan foto copy - Biaya makan/minum rapat dan pertemuan Dinas - Biaya makan/minum Kantot - Biaya Jasa Kantor : Listrik, air dan telepon - Biaya Pengangadaan buku pedoman kerja - ........................... Belanja Operasi/Pemeliharaan - Biaya BBM - Biaya Pemeliharaan sarana kantor dan gedung kantor - Biaya Pemeliharaan kendaraan Dinas - .................................... Belanja Perjalanan Dinas - Perjalanan Dinas dalam Daerah - Perjalanan Dinas luar daerah
4
5
6
7
8
1
2
3 Belanja barang dan jasa - Biaya ATK, Materai, perangko dan biaya jasa pengiriman - Biaya cetak/penggandaan dan foto copy - Biaya makan/minum rapat dan pertemuan Dinas - Biaya makan/minum Kantor Biaya Jasa Kantor : Listrik, air dan Biaya telepon Belanja Barang dan Jasa - Biaya ATK, Materai, Perangko dan Biaya Jasa Pengiriman - BiayaCetak/Penggandaan dan Foto copy - Biaya makan/minum rapat dan pertemuan Dinas - Biaya Makan/Minim Kantor - Biaya jasa Kantor : Listrik, Air dan Telepon - Biaya Pengadaan Buku Pedoman Kerja - ..................................................................... Belanja Operasi/ Pemeliharaan Biaya BBM Biaya pemeliharaan Sarana kantor dan Gedung Kantor Biaya Pemeliharaan kendaraan Dinas .............................................................. Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Modal/Pembangunan Honorarium tim Pelaksana Biaya Dokumentasi Proyek Biaya Jasa Pihak Ketiga Biaya Gambar dan RAB Biaya Pembagunan.. ( RAB terlampir )
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
Pemilihan Kepala Desa Rincian Anggaran - Honorarium Tim Pelaksana - Biaya ATK - Biaya Dokumen - Biaya Makan Minum - Biaya Jasa Pihak Ketiga - Biaya Perjalanan Dinas ...................................... ..................................... ........................... ..........................
..................................................20… KEPALA DESA................................, BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
RUSDI MASSE
LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR : TAHUN 2014 TANGGAL : REALISASI PERKEMBANGAN FISIK DAN KEUANGAN (RPFK) ALOKAS DANA DESA .............................. KEADAAN BULAN : DESA : KECAMATAN : KABUPATEN : PROPINSI :
........................................................ ........................................................ ....................................................... ........................................................ .......................................................
NO
URAIAN
TARGET ANGGARAN
PENERIMAAN S.D BULAN INI (Rp)
1
2
3
4
SISA KAS (Rp) 5
SISA ANGGARAN (Rp) 6
PERKEMBANGAN FISIK (%) 7
JUMLAH Kepala Desa ...................................
.................................................20... Bendara Desa ..................................
.....................................................
.......................................................... BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
RUSDI MASSE LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR : TAHUN 2014 TANGGAL : BUKU KAS UMUM Halaman : ....................................... PENERIMAAN TANGGA NO L URAIAN TB
JUMLAH BULAN INI JUMLAH S.D BULAN LALU JUMLAH S.D BULAN INI
KODE ANGGARA N
JUMLA H
TANGG AL
Bulan : ...................................... PENGELUARAN NO KODE URAIAN TB ANGGARA JUMLAH N
JUMLAH BULAN INI JUMLAH S.D BULAN LALU JUMLAH S.D BULAN INI
SALDO Pada hari ini ...................... tanggal .............................. bulan ............................ Tahun dua ribu ........ buku kasa umum ini kami tutup dan didapat Saldo Sebesar Rp .......................( ..................................... terbilang ......................... ) yang terdiri dari : a. Uang Tunai : Rp. .................................. b. Saldo Bank : Rp. ................................. c. Surat Berharga : Rp. ................................. ...........................................................20... Kepala Desa .............................. Bendahara Desa ....................................... BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
RUSDI MASSE LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR : TAHUN 2014 TANGGAL : BUKU PAJAK Halaman : ....................................... NO
TANGGAL
PENERIMAAN URAIAN
Bulan : ...................................... JUMLAH
JUMLAH BULAN INI JUMLAH S.D BULAN LALU JUMLAH S.D BULAN INI
NO
TANGGAL
PENGELUARAN URAIAN
JUMLAH
JUMLAH BULAN INI JUMLAH S.D BULAN LALU JUMLAH S.D BULAN INI ...........................................................20...
Kepala Desa .............................. ..........................................
Bendahara Desa ....................................... ........................................ BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
RUSDI MASSE
LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR : TAHUN 2014 TANGGAL : BUKU BANK Halaman : ....................................... NO
TANGGAL
PENYETORAN URAIAN
JUMLAH BULAN INI JUMLAH S.D BULAN LALU JUMLAH S.D BULAN INI
Bulan : ...................................... JUMLAH
NO
TANGGAL
PENGAMBILAN URAIAN
JUMLAH
JUMLAH BULAN INI JUMLAH S.D BULAN LALU JUMLAH S.D BULAN INI SALDO ...........................................................2011
Kepala Desa .............................. ..........................................
Bendahara Desa ....................................... ........................................ BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
RUSDI MASSE
LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR : TAHUN 2014 TANGGAL : REKAPITULASI REALISASI PERKEMBANGAN FISIK DAN KEUANGAN (RPFK) ALOKASI DANA DESA TAHUN ....................................... KEADAAN BULAN KECAMATAN KABUPATEN PROPINSI
: .................................... : .................................... : .................................... : ....................................
NO
URAIAN
1
2
TARGET ANGGARAN (Rp) 3
PENERIMAAN S.D BULAN INI (Rp) 4
SISA KAS (Rp)
SISA ANGGARAN (Rp)
PERKEMBANGAN FISIK (%)
5
6
7
JUMLAH ................................................2011 Camat ......................................... .........................................
Sekretaris Kecamatan .............. .............................................. BUPATI SIDENRENG RAPPANG, RUSDI MASSE
LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR : TAHUN 2014 TANGGAL : REKAPITULASI REALISASI PERKEMBANGAN FISIK DAN KEUANGAN (RPFK) ALOKASI DANA DESA TAHUN ....................................... KEADAAN BULAN KABUPATEN PROPINSI NO
URAIAN
1
2
: .................................... : ................................... : .................................... TARGET ANGGARAN (Rp) 3
PENERIMAAN S.D BULAN INI (Rp) 4
SISA KAS (Rp)
SISA ANGGARAN (Rp)
PERKEMBANGAN FISIK (%)
5
6
7
JUMLAH ................................................20… Kepala ........................... .............. .............................................. BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
RUSDI MASSE
