SALINAN
BUPATI PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURBALINGGA, Menimbang :
a. bahwa penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan mempunyai peran penting dalam penyediaan pangan yang berasal dari hewan, dan hasil hewan lainnya, termasuk kesehatan masyarakat veteriner sehingga upaya pengembangan dan pemberdayaannya perlu diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; b. bahwa pemanfaatan hewan sebagai sumber daya perlu dilakukan melalui usaha untuk melindungi kesehatan hewan, sehingga dapat diarahkan pada terpeliharanya kesehatan hewan, manusia, tumbuhan dan lingkungan hidup sesuai tuntutan kehidupan manusia yang lebih sehat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
Mengingat : 1. 2.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209);
4.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3495); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5360, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253); Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3509); Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543); 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 05); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 02); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA dan BUPATI PURBALINGGA MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Pubalingga. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Pubalingga. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga. 5. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, paskapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
6.
7.
8. 9.
10.
11.
12.
13.
14. 15. 16. 17.
18.
19.
20.
21. 22. 23. 24.
Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan, dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya. Hewan Peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu. Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah ternak ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak. Ternak Ruminansia Indukan adalah ternak betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat digunakan untuk pengembang biakan. Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Sumber Daya Genetik adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru. Benih Hewan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio. Ternak besar adalah sapi, kerbau, dan kuda. Ternak kecil adalah kambing, domba, dan babi. Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk ayam, itik, burung dara, kalkun, angsa, burung puyuh, dan belibis. Bibit ternak adalah semua ternak hasil proses penelitian dan pengkajian dan atau ternak yang memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan dan atau untuk produksi. Bakalan hewan yang selanjutnya disebut bakalan adalah hewan bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan produksi. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia. Budi daya adalah kegiatan yang memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen Bahan Asal Hewan yang selanjutnya disingkat BAH adalah bahan yang berasal dari hewan yang dapat diolah lebih lanjut. Hasil Bahan Asal Hewan yang selanjutnya disingkat HBAH adalah bahan asal hewan yang telah diolah. Susu adalah cairan yang diperoleh dari ambing ternak perah sehat, dengan cara pemerahan yang benar, terus menerus dan tidak dikurangi sesuatu dan/atau ditambahkan ke dalamnya sesuatu bahan lain.
25. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam Daerah yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu. 26. Perusahaan di bidang peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi perusahaan pemotongan, pabrik pakan dan perusahaan perdagangan sarana produksi peternakan. 27. Usaha Peternakan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan menghasilkan ternak( ternak bibit/potong),telur, susu serta usaha menggemukkan suatu ternak termasuk mengumpulkan , mengedarkan dan memasarkannya. 28. Peternakan Rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak sebagaimana ditetapkan dalam skala usaha peternakan yang diatur oleh Menteri Pertanian. 29. Usaha di bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak. 30. Usaha di bidang kesehatan hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan. 31. Izin Usaha Peternakan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk memberikan hak dalam melakukan usaha peternakan 32. Pendaftaran Peternakan Rakyat adalah pendaftaran peternakan rakyat yang dilakukan oleh Bupati yang diserahkan kepada Kepala Dinas yang membidangi urusan Peternakan 33. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak. 34. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan. 35. Medik veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan. 36. Otoritas veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasikan masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan. 37. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. 38. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan. 39. Medik Veteriner adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggungjawab, wewnang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan di bawah penyelia medik veteriner 40. Medik reproduksi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang reproduksi hewan.
41. Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disebut Siskeswanas adalah tatanan unsur kesehatan hewan yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas yang berlaku secara nasional. 42. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan ricketsia. 43. Penyakit hewan menular adalah penyakit hewan yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba atau jamur. 44. Penyakit hewan strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat dan/atau kematian hewan yang tinggi. 45. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya. 46. Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan alami. 47. Alat dan mesin peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan peternakan dan kesehatan hewan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak. 48. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan, yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. 49. Tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat. 50. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau komplek bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumen masyarakat umum. 51. Inseminasi buatan adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting. 52. Inseminator adalah petugas yang telah dididik dan lulus dalam latihan ketrampilan khusus untuk melakukan inseminasi buatan serta memiliki Surat Ijin Melakukan Inseminasi (SIMI). 53. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. 54. Transfer Embrio adalah proses kegiatan yang meliputi produksi embrio, pembekuan, penyimpanan handling, thoting, memasukkan embrio kedalam alat kelamin ternak betina dengan tehnik tertentu agar ternak itu bunting.
55. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. 56. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana. BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Daerah berasaskan: a. kemanfaatan dan keberlanjutan; b. keamanan dan kesehatan; c. kerakyatan dan keadilan; d. keterbukaan dan keterpaduan; e. kemandirian; f. kemitraan; dan g. keprofesionalan. Pasal 3 Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Daerah bertujuan untuk: a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggungjawab dan berkelanjutan; b. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat; c. mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat; d. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam penyelenggaraan bidang peternakan dan kesehatan hewan, melestarikan sumber daya genetik ternak lokal; dan e. meningkatkan perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat. BAB III PETERNAKAN Bagian Kesatu Kawasan Peternakan Pasal 4 (1) Untuk menjamin kepastian budi daya ternak dalam penyelenggaraan peternakan, Pemerintah Daerah dapat menyediakan kawasan peternakan. (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi syarat: a. bebas patogen berbahaya bagi ternak dan manusia yang mengkonsumsi produk ternak; b. tersedia sumber daya air sesuai sifat peruntukan dan pakan yang memadai; c. tersedia prasarana jalan, jembatan, pasar hewan, dan/atau embung; dan d. sesuai dokumen perencanaan daerah dan tata ruang wilayah daerah;
(3) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai: a. lahan penggembalaan umum; b. kegiatan usaha budidaya ternak; c. penghasil tumbuhan pakan; d. tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi, dan pelayanan reproduksi ternak; e. tempat pelayanan kesehatan hewan; dan/atau f. tempat atau objek penelitian dan pengembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan. (4) Usaha peternakan dalam wilayah kawasan peternakan/peruntukan kawasan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Pasal 5 (1) Dalam hal kawasan peternakan belum tersedia, Pemerintah Daerah dapat menetapkan lahan penggembalaan umum bagi pengembangan budi daya ternak ruminansia skala kecil. (2) Pengelolaan lahan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Benih, Bibit, dan Bakalan Pasal 6 Penyediaan dan pengembangan benih, bibit dan/atau bakalan dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan kemampuan ekonomi kerakyatan. Pasal 7 (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih, bibit dan/atau bakalan. (2) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah Daerah dapat membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan. Pasal 8 (1) Perbaikan kualitas benih dan/atau bibit ternak dilakukan dengan pembentukan galur murni dan/atau rumpun baru melalui persilangan dan/atau aplikasi bioteknologi modern. (2) Aplikasi bioteknologi modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa bertentangan dengan kaidah agama, tidak merugikan keaneka ragaman hayati, kesehatan manusia, lingkungan, masyarakat, dan kesejahteraan hewan. (3) Aplikasi bioteknologi modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui hasil rekayasa genetik harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan hayati produk rekayasa genetik.
Pasal 9 (1) Untuk mencukupi ketersediaan bibit, ternak ruminansia betina produktif diseleksi untuk pemuliaan. (2) Ternak ruminansia betina produktif dilarang disembelih, kecuali bagi keperluan penelitian, pemuliaan, atau pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan. (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui izin dari Bupati yang pelaksanaannya didelegasikan kepada SKPD yang membidangi fungsi peternakan. Pasal 10 Pemerintah Daerah dapat menyediakan dana untuk menjaring ternak ruminansia betina produktif dan menampungnya bagi keperluan penangkaran dan penyediaan bibit ternak ruminansia di Daerah. Pasal 11 Setiap bibit yang beredar di Daerah wajib memiliki keterangan layak bibit dari Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi urusan peternakan yang memuat ciri-ciri keunggulan tertentu. Bagian Ketiga Pakan Pasal 12 (1) Setiap orang yang melakukan budi daya ternak wajib mencukupi kebutuhan pakan dan kesehatan ternaknya. (2) Pemerintah Daerah membina pelaku usaha peternakan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan yang baik bagi ternaknya. Pasal 13 (1) Pakan yang dibuat dan diedarkan secara komersial harus memenuhi persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan, serta memenuhi cara pembuatan pakan yang baik sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. (2) Setiap orang dilarang : a. mengedarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi; b. menggunakan dan/atau mengedarkan pakan ruminansia yang mengandung bahan pakan berupa darah, daging, dan/atau tulang; dan c. menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau obatobatan tertentu yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan. Pasal 14 (1) Setiap orang yang memproduksi pakan dan/atau bahan pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memperoleh izin dari Bupati. (2) Izin produksi pakan dan/atau bahan pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dan perdagangan.
(3) Bupati dapat mendelegasikan pemberian izin produksi pakan dan atau bahan pakan kepada SKPD yang membidangi Perizinan. (4) SKPD yang membidangi perizinan dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapat rekomendasi dari SKPD yang membidangi peternakan. Pasal 15 (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pengadaan dan peredaran bahan pakan, tumbuhan dan/atau tanaman pakan yang tergolong bahan pangan secara terkoordinasi. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyediaan lahan untuk keperluan budi daya tanaman pakan; b. pengadaan pakan di dalam negeri; dan c. pemasukan pakan dari luar negeri. Bagian Keempat Alat dan Mesin Peternakan Pasal 16 (1) Alat dan mesin peternakan meliputi alat dan mesin yang digunakan untuk melakukan fungsi: a. perbibitan dan budi daya; b. penyiapan, pembuatan, penyimpanan, pemberian pakan; dan c. panen, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil peternakan. (2) Fungsi perbibitan dan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan: a. pemeliharaan; b. pemberian pakan dan/atau minum; c. perkandangan, termasuk sangkar; d. inseminasi buatan dan transfer embrio; e. penyimpanan benih secara beku; dan f. pengangkutan benih, bibit, dan hewan. (3) Fungsi penyiapan, pembuatan, penyimpanan, dan pemberian pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan: a. memotong, mencacah, menggiling, dan mengeringkan bahan pakan; b. menyampur pakan; c. mengepres, mencetak dan membentuk pelet dan/atau roti pakan; d. mengemas pakan; e. mempersiapkan peralatan pengelolaan padang penggembalaan; dan f. mempersiapkan peralatan minum dan/atau pakan. (4) Fungsi panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kegiatan: a. pendinginan; b. pemanenan produk hewan; c. penetasan telur; d. pascapanen dan pengolahan produk hewan; dan e. pengemasan dan pengangkutan produk hewan.
Pasal 17 (1) Alat dan mesin peternakan harus memenuhi standar keselamatan dan keamanan yang ditetapkan pemerintah. (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan, yang secara teknis dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi fungsi peternakan. Bagian Kelima Budi Daya Pasal 18 (1) Budi daya dilakukan untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan. (2) Pengembangan budi daya dapat dilakukan dalam kawasan budi daya sesuai rencana tata ruang wilayah di Daerah. (3) Penyelenggaraan budidaya babi harus ramah lingkungan dan sesuai dengan tata cara pemeliharaan ternak yang baik (good farming practice). Pasal 19 Budi daya dengan memanfaatkan satwa liar dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Pasal 20 (1) Pemerintah Daerah mendorong masyarakat menyelenggarakan budi daya ternak. (2) Pemerintah Daerah membina dan memberikan fasilitasi pengembangan budi daya yang dilakukan peternak dan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan khusus. (3) Pemerintah Daerah membina dan memberikan fasilitasi pengembangan koperasi dan badan usaha dibidang peternakan. Pasal 21 (1) Budi daya ternak diselenggarakan oleh peternak, perusahaan peternakan perorangan atau badan. (2) Peternak yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan Tanda Daftar Usaha Peternakan oleh Bupati. (3) Perusahaan peternakan yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu wajib memiliki izin usaha peternakan dari Bupati. (4) Skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
ayat
(3)
(5) Dalam pemberian Tanda Daftar Usaha Peternakan dan Izin Usaha Peternakan, Bupati dapat mendelegasikan kepada SKPD yang membidangi perizinan.
(6) SKPD yang membidangi perizinan dalam pemberian Tanda Daftar Usaha Peternakan dan Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), setelah mendapat rekomendasi dari SKPD yang membidangi Peternakan. Pasal 22 (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha budi daya berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, dan berkeadilan. (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan: a. peternak dengan peternak; b. antara peternak dengan perusahaan peternakan; c. antara peternak dengan perusahaan di bidang lain; d. antara peternak dengan Pemerintah Daerah; dan e. antara perusahaan peternakan dengan pemerintah atau Pemerintah Daerah. (3) Dalam hal kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, perusahaan peternakan dapat melaksanakan: a. pendidikan; b. pelatihan; c. pemagangan; d. penyuluhan; dan/atau e. proses alih teknologi. Pasal 23 Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kemitraan usaha budi daya ternak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Keenam Panen, Pascapanen, Pemasaran, dan Industri Pengolahan Hasil Peternakan Pasal 24 (1) Peternak dan perusahaan peternakan melakukan tata cara panen yang baik untuk mendapatkan hasil produksi dengan jumlah dan mutu yang tinggi. (2) Pelaksanaan panen hasil budi daya harus mengikuti syarat kesehatan hewan, keamanan hayati, dan kaidah agama, etika, serta estetika. Pasal 25 (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan pengembangan unit pascapanen produk hewan untuk skala kecil dan menengah. (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi berkembangnya unit usaha pascapanen yang memanfaatkan produk hewan sebagai bahan baku pangan, pakan, farmasi, dan industri.
Pasal 26 (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan pemasaran melalui promosi dan distribusi hewan, ternak dan produk hewan. (2) Promosi dan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan produksi dan konsumsi protein hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang. (3) Promosi dan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan produk hewan; b. pengembangan pasar bagi badan usaha milik peternak; c. pengembangan sistem pemasaran hasil peternakan; dan d. penyediaan sistem informasi pasar hewan. Pasal 27 (1) Pemerintah Daerah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku lokal. (2) Pemerintah Daerah membina terselenggaranya kemitraan yang sehat antara industri pengolahan, peternak dan/atau koperasi yang menghasilkan produk hewan yang digunakan sebagai bahan baku industri. BAB IV KESEHATAN HEWAN Bagian Kesatu Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Pasal 28 (1) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dilakukan melalui kegiatan: a. pengamatan dan pengidentifikasian; b. pencegahan; c. pengamanan; d. pemberantasan; dan e. pengobatan. (2) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai: a. persyaratan teknis kesehatan hewan; dan b. sistem informasi. (3) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi fungsi peternakan, dan dokter hewan yang berwenang. Pasal 29 (1) Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan dilakukan melalui kegiatan: a. surveilans; b. penyidikan; c. pemeriksaan dan pengujian; d. peringatan dini; dan e. pelaporan.
(2) Kegiatan pengamatan dan pengidentifkasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangan urusan peternakan, serta dapat dilakukan melalui kerjasama dengan laboratorium veteriner terakreditasi. (3) Tata cara pengamatan dan pengidentifkasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 30 (1) Pencegahan penyakit hewan dilakukan melalui kegiatan pencegahan: a. masuk dan keluar dari wilayah Daerah; dan b. muncul, berjangkit, dan menyebarnya di satu wilayah tertentu di Daerah. (2) Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan. Pasal 31 (1) Pengamanan penyakit hewan dilakukan melalui kegiatan: a. penetapan penyakit hewan menular strategis; b. penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan menular strategis; c. penerapan prosedur biosafety dan biosecurity; d. pengebalan hewan; e. pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina; f. kesiagaan darurat veteriner; dan g. penerapan kewaspadaan dini. (2) Kegiatan pengamanan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 32 (1) Pemberantasan penyakit hewan dilakukan untuk membebaskan Daerah dari kasus dan/atau agen penyakit hewan menular. (2) Pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada wilayah tertular. Pasal 33 (1) Pemberantasan penyakit hewan menular dilakukan dengan cara: a. penutupan wilayah; b. pembatasan lalu lintas hewan rentan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya yang berisiko tinggi; c. pengebalan hewan; d. pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit; e. penanganan hewan sakit; f. pemusnahan bangkai hewan; g. pengeradikasian penyakit hewan; dan h. pendepopulasian hewan. (2) Pemerintah Daerah tidak memberi kompensasi atas tindakan dipopulasi terhadap hewan yang positif terjangkit penyakit hewan menular.
(3) Pemberantasan penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 34 Peternak, pemilik hewan, dan perusahaan peternakan yang mengetahui terjadinya penyakit hewan menular wajib melaporkan kejadian tersebut kepada Pemerintah Daerah, dan/atau tenaga kesehatan hewan setempat. Pasal 35 (1) Pengobatan hewan dilaksanakan melalui tindakan medik pada hewan yang meliputi tindakan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif. (2) Pengobatan hewan menjadi perusahaan peternakan.
tanggungjawab
pemilik,
peternak,
atau
(3) Pelaksanaan pengobatan hewan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Obat Hewan Pasal 36 (1) Setiap orang yang mempunyai usaha pembuatan, penyediaan, dan/atau pengedaran obat hewan wajib memiliki izin usaha dari Bupati melalui SKPD yang membidangi Perizinan. (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dan Perdagangan. Pasal 37 (1) Setiap orang dilarang membuat, menyediakan, dan/atau mengedarkan obat hewan yang: a. berupa sediaan biologik yang penyakitnya tidak ada di Indonesia; b. tidak memiliki nomor pendaftaran; c. tidak diberi label dan tanda; dan d. tidak memenuhi standar mutu. (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pembuatan, penyediaan, dan peredaran obat hewan. Bagian Ketiga Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan Pasal 38 (1) Persyaratan teknis kesehatan hewan mencakup persyaratan teknis kesehatan hewan untuk lalu lintas hewan, produk hewan non pangan, dan media pembawa penyakit hewan lain dari satu daerah ke daerah lain. (2) Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagian Keempat Sistem Informasi
Pasal 39 (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan secara terintegrasi. (2) Sistem informasi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data penyakit hewan yang diolah sesuai perkembangan situasi penyakit hewan dengan paling sedikit memuat status situasi penyakit hewan menular dan persyaratan teknis kesehatan hewan. (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh setiap orang. BAB V KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER, RPH DAN KESEJAHTERAAN HEWAN Bagian Kesatu Kesehatan Masyarakat Veteriner Pasal 40 Kesehatan masyarakat veteriner diselenggarakan dalam bentuk: a. pengendalian dan penanggulangan foodborne disease dan zoonosis; b. penjaminan kehalalan, keamanan, keutuhan, dan kesehatan produk hewan; c. penjaminan higiene dan sanitasi; d. pengembangan kedokteran perbandingan; dan e. penanganan bencana. Pasal 41 (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penjaminan kehalalan, keamanan, keutuhan, dan kesehatan produk hewan melalui pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standarisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan. (2) Pelaksanaan penjaminan kehalalan, keamanan, keutuhan, dan kesehatan produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat produksi, pada waktu pemotongan, penampungan, pengumpulan, pada waktu dalam keadaan segar, sebelum pengawetan, dan pada waktu peredaran setelah pengawetan. (3) Ketentuan tentang pelaksanaan penjaminan kehalalan, keamanan, keutuhan, dan kesehatan produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Pasal 42 Pemerintah Daerah melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan untuk memperoleh nomor kontrol veteriner.
Pasal 43
(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penjaminan higiene dan sanitasi melalui : a. pengawasan, inspeksi, dan audit tempat produksi, rumah pemotongan hewan, tempat pemerahan, tempat penyimpanan, tempat pengolahan, dan tempat penjualan atau penjajaan serta alat dan mesin produk hewan; b. surveilans residu obat hewan, cemaran mikroba, dan/atau cemaran kimia; dan c. pembinaan orang yang terlibat dengan aktivitas bersangkutan. (2) Penyelenggaraan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh petugas dibawah pengawasan dokter hewan bidang kesehatan masyarakat veteriner. Pasal 44 Pemerintah Daerah mengantisipasi ancaman kesehatan masyarakat yang ditimbulkan hewan dan/atau perubahan lingkungan sebagai dampak bencana alam yang memerlukan kesiagaan dan cara penanggulangan zoonosis, masalah higiene, dan sanitasi lingkungan. Bagian Kedua Rumah Potong Hewan Pasal 45 (1) Usaha rumah potong hewan terdiri dari 2 (dua) jenis, yakni: a. rumah potong hewan untuk ternak besar dan ternak kecil; dan b. rumah potong unggas.
(2) Pemerintah Daerah menyediakan rumah potong hewan yang memenuhi persyaratan teknis. (3) Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di rumah potong Hewan (4) Usaha rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan yang memiliki izin dari Bupati. (5) Bupati dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mendelegasikan kepada SKPD yang membidangi Perizinan. (6) SKPD yang membidangi perizinan dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah mendapat rekomendasi teknis dari SKPD yang membidangi urusan peternakan. Pasal 46 (1) Lokasi usaha rumah potong hewan harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah. (2) Lokasi usaha rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tidak memenuhi persyaratan: a. tidak berada di daerah rawan banjir, tercemar asap, debu, bau dan/atau kontaminan lain; b. tidak menimbulkan gangguan dan pencemaran lingkungan; c. lebih rendah dan tidak berada dekat dengan lingkungan permukiman; d. mempunyai akses air bersih yang cukup untuk pemotongan hewan, pembersihan, dan desinfeksi; e. tidak berada dekat industri logam dan kimia; dan f. mempunyai lahan cukup untuk pengembangan.
Bagian Ketiga
Kesejahteraan Hewan Pasal 47 (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat menjaga kesejahteraan hewan melalui tindakan yang berkaitan dengan: a. penangkapan dan penanganan; b. penempatan dan pengandangan; c. pemeliharaan dan perawatan; d. pengangkutan; e. pemotongan dan pembunuhan; serta f. perlakuan dan pengayoman wajar terhadap hewan. (2) Kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara manusiawi melalui: a. penangkapan dan penanganan satwa dari habitat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan; b. penempatan dan pengandangan dengan sebaik-baiknya yang memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya; c. pemeliharaan dan perawatan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan; d. pengangkutan hewan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut, tertekan serta penganiayaan; e. pemotongan dan pembunuhan dilakukan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut, tertekan, dan penganiayaan; f. perlakuan terhadap hewan dilakukan dengan menghindari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi semua jenis hewan bertulang belakang dan sebagian hewan tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit. BAB VI PENGAWASAN BAHAN ASAL HEWAN, HASIL BAHAN ASAL HEWAN Pasal 48 (1) Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan dari luar daerah harus dilengkapi keterangan kesehatan Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan. (2) Dokter hewan yang berwenang dapat melakukan pemeriksaan ulang Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah pemotongan hewan setempat. Pasal 49 Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan yang dibawa keluar daerah disertai keterangan kesehatan yang dikeluarkan dokter hewan yang berwenang. Pasal 50
Setiap orang dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengolah bahan asal hewan dan/atau bagian lain yang berasal dari: a. daging ilegal; b. daging gelonggongan; c. daging oplosan; d. daging yang diberi bahan pengawet berbahaya yang dapat berpengaruh terhadap kualitas daging; dan e. daging yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi. Pasal 51 (1) Tempat penjualan daging terpisah dari tempat penjualan komoditas lain. (2) Penjualan daging babi terpisah dari penjualan daging dan hewan lain sesuai kaidah agama. Pasal 52 (1) Daging beku atau daging dingin yang ditawarkan dan dijual di toko daging harus ditempatkan dalam: a. kotak pamer berpendingin dengan suhu yang sesuai; b. kotak pamer dilengkapi lampu dengan pantulan cahaya yang tidak mengubah warna asli daging. (2) Toko yang menjual daging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan tanggal kadaluwarsa dan asal daging beku tersebut. Pasal 53 (1) Setiap usaha peternakan yang melakukan usaha persusuan harus memenuhi persyaratan kesehatan bagi sapi/kambing perah yang meliputi: a. Perkandangan; b. kesehatan lingkungan; c. kamar susu; d. tempat; e. penampungan susu; dan f. alat-alat serta keadaan air yang dipergunakan dalam kaitannya dengan produksi susu. (2) Usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan vaksinasi. Pasal 54 Susu yang berasal dari sapi dan/atau kambing perah yang nyata atau diduga menderita salmonellosis, tuberculosis, brucellosis, penyakit mulut dan kuku, mastitis, endometritis, luka pada kambing disertai nanah atau menderita penyakit hewan lain yang dapat mempengaruhi kelayakan kesehatan susu dilarang dimanfaatkan untuk dikonsumsi. Pasal 55 (1) Pemerintah Daerah mengawasi kualitas susu yang beredar di Daerah. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. pemeriksaan kesehatan sapi dan/atau kambing perah, vaksinasi dan pengujian brucellosis dan tuberculosis; b. pengambilan sampel susu untuk pemeriksaan laboratorium;dan c. pemeriksaan tempat pemerahan, cara pemerahan, kebersihan kamar susu dan peralatan yang dipergunakan. (3) Sampel susu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diambil dari tempat usaha sapi dan/atau kambing perah, pengumpul, penampung susu dan/atau kendaraan pengangkut susu. BAB VII PELAYANAN KESEHATAN HEWAN Pasal 56 (1) Pelayanan kesehatan hewan dilakukan melalui kegiatan: a. pemeriksaan kebuntingan; b. pengamatan dan pengidentifikasian; c. pengamanan penyakit Hewan; d. pengobatan Hewan sakit; dan e. pemberantasan penyakit Hewan. (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 57 (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha pelayanan kesehatan hewan harus memiliki izin dari Bupati. (2) Bupati dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada SKPD yang membidangi urusan peternakan. (3) SKPD yang membidangi perizinan dalam memberikan perizinan setelah mendapat rekomendasi dari SKPD yang membidangi urusan peternakan. (4) Izin usaha pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. pelayanan jasa laboratorium veteriner; b. pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner; c. pelayanan jasa medik veteriner; dan/atau d. pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan dan unit pelayanan kesehatan hewan. Pasal 58 (1) Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki izin praktik kesehatan hewan dari Bupati. (2) Bupati dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada SKPD yang membidangi urusan peternakan. (3) Permohonan izin praktik kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan sertifikat kompetensi dari organisasi profesi kedokteran hewan. (4) Tata cara penerbitan izin praktik kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII PEMBERDAYAAN PETERNAK USAHA DI BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Pasal 59 (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan peternak, usaha di bidang peternakan, dan usaha di bidang kesehatan hewan dengan memberikan kemudahan bagi kemajuan usaha dan peningkatan daya saing. (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi; b. pelayanan peternakan, pelayanan kesehatan hewan, dan bantuan teknik; c. penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi; d. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antar pelaku usaha; e. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau meningkatan kewirausahaan; f. pengutamaan pemanfaatan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan daerah; g. memfasilitasi terbentuknya kawasan pengembangan usaha peternakan; dan/atau h. memfasilitasi promosi dan pemasaran. (3) Tata cara pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 60 Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan produk hewan yang ditetapkan sebagai bahan pangan pokok strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan. Pasal 61 (1) Pemerintah Daerah melindungi peternak dari perbuatan yang mengandung unsur pemerasan oleh pihak lain untuk memperoleh pendapatan yang layak. (2) Pemerintah Daerah mencegah segala penyalahgunaan di bidang permodalan dan/atau fiskal yang ditujukan untuk pemberdayaan peternak, perusahaan peternakan, dan usaha kesehatan hewan. (3) Pemerintah Daerah mencegah penyelenggaraan kemitraan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan peternak dan masyarakat. BAB IX SUMBER DAYA MANUSIA Pasal 62 (1) Pemerintah Daerah mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia dibidang peternakan dan kesehatan hewan. (2) Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. penyuluhan; b. pendidikan dan pelatihan;
c. cara lain dengan memperhatikan kebutuhan kompetensi kerja, budaya masyarakat, serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (3) Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui institusi pendidikan dan dunia usaha. BAB X PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Pasal 63 (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan. (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama institusi pendidikan, perorangan, lembaga swadaya masyarakat, atau dunia usaha. (3) Pemerintah Daerah mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan yang lolos proses uji terapan kepada masyarakat. (4) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan kerja sama antar penyelenggara penelitian dan pengembangan dibidang peternakan dan kesehatan hewan di Daerah. BAB XI PEMBIAYAAN Pasal 64 Pembiayaan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB XII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 65 (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan dan/atau usaha di bidang peternakan atau kesehatan hewan tanpa memiliki keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 36, Pasal 57 ayat (1), dan Pasal 58 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi. (2) Tata Cara pemberian sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 66 (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan. (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan; c. melakukan pengumpulan bahan dan keterangan dari orang pribadi atau badan; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang peternakan; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang peternakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 67 Setiap orang yang melakukan penyembelihan 1. Ternak ruminansia kecil betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000 (lima juta rupiah). 2. Ternak ruminansia besar betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000 (duapuluh lima juta rupiah).
3. Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). 4. Setiap orang yang membuat, menyediakan dan/atau mengedarkan obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta) dan paling banyak Rp1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah). BAB XV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 68 Penyelenggara peternakan babi yang sudah ada di Kabupaen Purbalingga harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun. BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 69 Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
Pasal 70 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga. Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 25 Maret 2016 BUPATI PURBALINGGA, ttd TASDI Diundangkan di Purbalingga pada tanggal 25 Maret 2015 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA ttd KODADIYANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 NOMOR 1
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN I. UMUM Hewan ternak adalah salah satu sumber daya dalam penyediaan pangan bagi kehidupan manusia yang sangat penting, sehingga diperlukan berbagai upaya pengembangan dan pelindungan agar sumber daya hewan agar menjadi aman, sehat, utuh dan halal dalam menunjang derajat kesehatan masyarakat. Demikian pula, hewan sebagai bagian dari kekayaan keanekaragaman hayati dalam pemanfaatannya harus bertumpu prinsip pemeliharaan dan pelindungan secara lebih sehat. Oleh karena pertimbangan itu, Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sebagai landasan hukum bagi semua kegiatan dan/atau aktivitas yang berhubungan dengan peternakan dan kesehatan hewan. Usaha tersebut dapat dilakukan melalui instrumentasi penataan, pelindungan, maupun pengawasan aktivitas peternakan dan kesehatan hewan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Huruf a Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan dan keberlanjutan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memerhatikan kondisi sosial budaya. Huruf b Yang dimaksud dengan asas “keamanan dan kesehatan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan harus menjamin produknya aman, layak untuk dikonsumsi, dan menjamin ketenteraman batin masyarakat. Huruf c Yang dimaksud dengan asas “kerakyatan dan keadilan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam memberikan izin harus dicegah terjadinya praktik monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni.
Huruf d Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan dan keterpaduan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan memerhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya. Huruf e Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan mengutamakan penggunaan bahan, sarana produksi, dan sarana pendukung lainnya dari dalam negeri untuk mencapai penyediaan ternak dan produk hewan bagi masyarakat. Huruf f Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional. Huruf g Yang dimaksud dengan asas “keprofesionalan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan melalui pendekatan kompetensi dan berorientasi pada kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Yang dimaksud dengan “mengutamakan produksi dalam negeri dan kemampuan ekonomi kerakyatan” adalah upaya pemanfaatan sumber daya genetik asli Indonesia seperti ternak rumpun murni dan silangan, baik dalam bentuk ternak komposit maupun hibrida, upaya pembibitan, pembenihan, produksi bakalan yang dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung oleh rakyat, seperti pusat pembibitan perdesaan. Pasal 7 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “melibatkan peran serta masyarakat“ adalah upaya untuk memberikan peluang berusaha dalam penyediaan benih, bibit, dan /atau bakalan yang bersertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan “unit pembenihan dan/atau pembibitan” antara lain Balai Pembibitan Unggul, Balai Inseminasi Buatan, dan Balai Embrio Ternak. Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “ternak ruminansia betina produktif” adalah ruminansia besar, yaitu sapi dan kerbau yang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau berumur dibawah 8 (delapan) tahun dan ruminansia kecil, yaitu kambing dan domba yang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau berumur di bawah 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan. Penentuan ternak ruminansia betina tidak produktif ditentukan oleh tenaga kesehatan hewan. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pakan” meliputi bahan pakan, pakan konsentrat, tumbuhan pakan, imbuhan pakan, pelengkap pakan, pakan olahan, dan bahan lain yang dapat digunakan sebagai pakan ternak yang baik. Pakan yang baik meliputi serat, karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral baik yang berasal dari tumbuhan, hewan, jasad renik, dan bahan anorganik dalam bentuk premiks. Peternak dan perusahaan peternakan harus menghindari pemenuhan pakan dari sumber yang tidak baik misalnya tempat pembuangan sampah. Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Cukup Jelas Pasal 18 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Penyelenggaraan budidaya babi harus ramah lingkungan dan sesuai dengan tata cara pemeliharaan ternak yang baik (good farming practice). Yang dimaksud good farming practice) adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 20/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian yaitu suatu pedoman yang menjelaskan cara budidaya tumbuhan/ternak yang baik agar menghasilkan pangan bermutu,aman dan layak di konsumsi. Pasal 19 Cukup Jelas Pasal 20 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan “pihak tertentu untuk kepentingan khusus” misalnya adalah instansi yang melakukan pembudidayaan ternak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 21 Cukup Jelas Pasal 22 Ayat (1) Kemitraan usaha budidaya dapat meliputi antara lain: bagi hasil (gaduhan), sewa, kontrak farming, sumba kontrak, maro bati, inti plasma, atau bentuk lain sesuai budaya lokal, dan kebiasaan masyarakat setempat. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan “Industri pengolahan produk hewan” adalah kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil peternakan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi, dengan memperhatikan aspek produk yang aman, sehat, utuh, dan halal (asuh). Pasal 28 Cukup Jelas. Pasal 29 Ayat (1) huruf a Yang dimaksud dengan “kegiatan surveilans” adalah pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan sampel atau spesimen di lapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit. Untuk melaksanakan kegiatan surveilans dan penyidikan ini diperlukan pengidentifikasian hewan. Ayat (1) huruf b Yang dimaksud dengan “penyidikan” adalah kegiatan untuk menelusuri asal, sumber, dan penyebab penyakit hewan dalam kaitannya dengan hubungan antara induk semang dan lingkungan. Ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 30 Cukup Jelas Pasal 31 Ayat (1) huruf a dan huruf b Cukup Jelas Ayat (1) huruf c Yang dimaksud dengan ”biosafety” adalah kondisi dan upaya untuk melindungi personel atau operator serta lingkungan laboratorium dan sekitarnya dari agen penyakit hewan dengan cara menyusun protokol khusus, menggunakan peralatan pendukung, dan menyusun desain fasilitas pendukung. Yang dimaksud dengan “biosecurity” adalah kondisi dan upaya untuk memutuskan rantai masuknya agen penyakit ke induk semang dan/atau untuk menjaga agen penyakit yang disimpan dan diisolasi dalam suatu laboratorium tidak mengontaminasi atau tidak disalahgunakan, misalnya, untuk tujuan bioterorisme. Ayat (1) huruf d Yang dimaksud dengan “pengebalan hewan” adalah vaksinasi, imunisasi (pemberian antisera), peningkatan status gizi dan hal lain yang mampu meningkatkan kekebalan hewan.
Ayat (1) huruf e Yang dimaksud dengan “di luar wilayah kerja karantina” adalah pelabuhan laut, sungai, dan perbatasan negara yang belum menjadi wilayah kerja karantina dan dapat berpotensi sebagai tempat pemasukan dan pengeluaran lalu lintas hewan dan produk hewan. Ayat (1) huruf f Yang dimaksud dengan “kesiagaan darurat veteriner” adalah tindakan antisipatif dalam menghadapi ancaman penyakit hewan menular eksotik. Ayat (1) huruf g Yang dimaksud dengan “kewaspadaan dini” adalah tindakan pengamatan penyakit secara cepat (early detection), pelaporan terjadinya tanda munculnya penyakit secara cepat (early reporting), dan pengamanan secara awal (early response) termasuk membangun kesadaran masyarakat. Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 32 Cukup Jelas Pasal 33 Ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f Cukup Jelas Ayat (1) huruf g Yang dimaksud dengan “pengeradikasian penyakit hewan” adalah tindakan pembasmian penyakit hewan, seperti pembakaran, penyemprotan desinfektan, dan penggunaan bahan kimia lainnya untuk menghilangkan sumber penyakit. Ayat (1) huruf h Yang dimaksud dengan “depopulasi hewan” adalah tindakan mengurangi dan/atau meniadakan jumlah hewan dalam rangka mengendalikan dan penanggulangan penyakit hewan, menjaga keseimbangan rasio hewan jantan dan betina, dan menjaga daya dukung habitat. Depopulasi meliputi kegiatan (a) pemotongan terhadap hewan yang tidak lolos seleksi teknis kesehatan hewan, (b) pemotongan hewan bersyarat, (c) pemusnahan populasi hewan di areal tertentu, (d) pengeliminasian hewan yang terjangkit dan/atau tersangka pembawa penyakit hewan, dan (e) pengeutanasian hewan yang tidak mungkin disembuhkan dari penyakit untuk mengurangi penderitaannya. Ayat (2) Yang maksud dengan memberikan kompensasi adalah bagi hewan sehat dalam penyakit tersebut bukan penyakit hewan menular eksotik, seperti: dalam pemberantasan brucellosis dan anthrax. Ketentuan ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui bahwa pendepopulasian hewan yang positif terinfeksi penyakit hewan menular strategis tidak mendapatkan kompensasi mengingat hewan tersebut dipastikan akan mati. Ayat (3) Cukup Jelas
Pasal 34 Cukup Jelas Pasal 35 Cukup Jelas Pasal 36 Cukup Jelas Pasal 37 Cukup Jelas Pasal 38 Cukup Jelas Pasal 39 Cukup Jelas Pasal 40 Cukup Jelas Pasal 41 Cukup Jelas Pasal 42 Cukup Jelas Pasal 43 Cukup Jelas Pasal 44 Cukup Jelas Pasal 45 Cukup Jelas Pasal 46 Cukup Jelas Pasal 47 Cukup Jelas Pasal 48 Cukup Jelas Pasal 49 Cukup Jelas Pasal 50 Cukup Jelas Pasal 51 Cukup Jelas Pasal 52 Ayat (1) Huruf a Kotak pamer berpendingin dengan suhu sesuai ketentuan Pasal 27 hurf d Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/Permentan OT./40/1/2010 tentang Persyaratan RPH Rumansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant).
Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Huruf d Cukup Jelas Huruf e Cukup Jelas Huruf f Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 53 Cukup Jelas Pasal 54 Cukup Jelas Pasal 55 Cukup Jelas Pasal 56 Cukup Jelas Pasal 57 Cukup Jelas Pasal 58 Cukup Jelas Pasal 59 Cukup Jelas Pasal 60 Cukup Jelas Pasal 61 Cukup Jelas Pasal 62 Cukup Jelas Pasal 63 Cukup Jelas Pasal 64 Cukup Jelas Pasal 65 Cukup Jelas Pasal 66 Cukup Jelas Pasal 67 Cukup Jelas
Pasal 69 Cukup Jelas Pasal 70 Cukup Jelas
