BUPATI PASER PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 32 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN KEPALA INSPEKTUR TAMBANG DAN INSPEKTUR TAMBANG BIDANG PERTAMBANGAN UMUM KABUPATEN PASER DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PASER, Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kepala Inspektur Tambang dan Inspektur Tambang Bidang Pertambangan Umum Kabupaten Paser.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembran Negara Republik Indonesia Nomor 5142).
8. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2555 K Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Inspeksi Tambang Bidang Pertambangan Umum; 2. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2011 tentang Pedoman Kepala Inspektur Tambag (KAIT) dan Inspektur Tambang (IT) Bidang Pertambangan Umum Provinsi Kalimantan Timur. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PEDOMAN KEPALA INSPEKTUR TAMBANG DAN INSPEKTUR TAMBANG BIDANG PERTAMBANGAN UMUM KABUPATEN PASER. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Paser. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Paser. 4. Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi adalah Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Paser. 5. Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi adalah Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Paser. 6. Inspektur Tambang (IT) adalah Aparat Pemerintah Kabupaten Paser pada Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Paser yang berwenang dan bertanggungjawab dalam hal pengawasan teknis pertambangan, konservasi sumber daya mineral dan batubara, keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang dan pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2 (1) Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Paser bertanggungjawab atas pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan kewenangan dan bidang tugasnya. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Pengawasan teknis pertambangan; b. Pengawasan konservasi sumber daya mineral dan batubara; c. Pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan; d. Pengawasan keselamatan operasi pertambangan; e. Pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang;dan f. Pengawasan pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun.
(3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Inspektur Tambang melalui : a. Evaluasi terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu; b. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu;dan c. Penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Pasal 3 (1) Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi karena jabatannya diangkat sebagai Kepala Inspektur Tambang (KAIT). (2) Inspektur Tambang (IT) adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan, pertambangan dan Energi yang diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Inspektur Tambang (KAIT). (3) Pengangkatan Kepala Inspektur Tambang (KAIT) dan Inspektur Tambang (IT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 4 (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Inspektur Tambang mempunyai fungsi sebagai berikut : a. b. c. d. e. f. g. h.
melakukan pemeriksaan/Inspeksi; melakukan penyelidikan kecelakaan tambang dan/atau kejadian berbahaya; melakukan penyelidikan terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan; melakukan pengujian atasperalatan tambang/sarana yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja; melakukan pengujian terhadap kondisi limbah cair, padat maupun gas; melakukan pengujian terhadap lingkungan tempat kerja; memberikan perintah, larangan dan petunjuk baik yang dicatat dalam Buku Tambang maupun secara lisan;dan menyusun laporan tertulis mengenai hasil pemeriksaan, membuat Berita acara Penyelidikan Kecelaksaan dan/atau kejadian berbahaya, pencemaran lingkungan dan pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan perundang-undangan pada usaha pertambangan mineral dan batubara.
(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektur Tambang secara Teknis berpedoman pada Petunjuk dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang pertambangan mineral dan batubara. Pasal 5 Kepala Inspektur Tambang mempunyai tugas sebagai berikut : a. mengatur dan mengendalikan serta bertanggungjawab atas pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dengan dibantu oleh Inspektur Tambang; b. mengkoordinasikan pelaksana pengawasan kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara dalam wilayah kerja sesuai dengan wewenangnya; c. melakukan pembinaan terhadap Inspektur Tambang; d. mengusulkan pengangkatan dan atau pemberhentian Inspektur Tambang; e. mengeluarkan Kartu Izin Meledakkan (KIM); f. mengesahkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang dan memberikan perijinan peralatan tambang, penimbunan bahan bakar cair dan perijinan/pengesahan lainnya; g. memberikan perijinan pengangkutan, penyimpanan/penimbunan bahan peledak serta memberikan rekomendasi pembelian bahan peledak; h. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh Inspektur Tambang;dan i. melakukan valuasi atas pelaksanaan pengawasan kegiatan pertambangan mineral dan batubara.
BAB III WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 6 Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur Tambang berwenang : a. memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat; b. menghentikan sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan mineral dan batubara apabila kegiatan pertambangan dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja/buruh tambang, keselamatan tambang, keselamatan umum, atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;dan c. mengusulkan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b, menjadi pengehentian secara tetap kegiatan pertambangan mineral dan batubara kepada Kepala Inspektur Tambang (KAIT). Pasal 7 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur Tambang (IT) bertanggung jawab kepada Kepala Inspektur Tambang (KAIT) sesuai dengan tugas dan wewenangnya. (2) Kepala Inspektur Tambang (KAIT) bertanggung jawab kepada Bupati dan secara berkala menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Pasal 8 (1) Untuk dapat diangkat menjadi Inspektur Tambang (IT) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berijazah serendah-rendahnya Sarjana Teknik (S1)/Diploma IV (D-IV) yang berhubungan dengan pertambangan; b. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a; c. telah mengikuti dan lulus diklat yang ditetapkan; dan d. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Aparat Pemerintah Kabupaten dan Aparat Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Paser yang pernah diangkat sebagai Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT), dapat diangkat menjadi Inspektur Tambang (IT). Pasal 9 Inspektur Tambang dapat diberhentikan apabila : a. melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pegawai Negeri Sipil; b. memasuki masa pensiun; c. dipindahtugaskan ke Dinas atau Instansi lain;dan d. mengajukan pengunduran diri secara sukarela. BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 10 Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Tambang dan Kepala Inspektur Tambang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser pada Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi serta sumber dana lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser. Ditetapkan di Tanah Grogot pada tanggal 5 November 2012 BUPATI PASER, ttd H.M. RIDWAN SUWIDI Diundangkan di Tanah Grogot pada tanggal 5 November 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER, ttd H.HELMY LATYHF BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2012 NOMOR 32 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Paser,
H. Suwardi, SH, M. Si Pembina NIP. 19620424 199303 1 011
NO
NAMA
JABATAN
1.
H. Andi Azis
Kasubbag. Produk Hukum Daerah
2.
H. Suwardi
Kepala Bagian Hukum
3.
H. Heriansyah Idris
4.
H. Helmy Lathyf
Asisten Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah
PARAF
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,
H. Suwardi, SH,M.Si P e m b i n a NIP. 19620424 199303 1 011
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,
H. Suwardi, SH,M.Si P e m b i n a NIP. 19620424 199303 1 011
NO
NAMA
JABATAN
1.
H. Andi Azis
Kasubbag. Produk Hukum Daerah
2.
H. Suwardi
Kepala Bagian Hukum
3.
H. Heriansyah Idris
4.
H. Helmy Lathyf
Plt. Asisten Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah
PARAF
