SALINAN
BUPATI LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG PERSYARATAN, TATA CARA PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH SEMERU BUPATI LUMAJANG Menimbang :
a. bahwa tugas Direksi untuk melakukan pengurusan terhadap Perusahaan dan mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan diperlukan anggota Direksi yang profesional, berintegritas, berdedikasi dan memiliki kompetensi guna melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; b. bahwa perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan kebutuhan Sumber Daya Manusia Perusahaan Daerah Semeru, dengan meningkatkan transparansi dan sistem pengangkatan yang lebih cepat dan efisien,
Mengingat
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu mengatur Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Daerah Semeru, dengan Peraturan Bupati.
: 1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2737); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12. 13. 14. 15. 16.
17. 18.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
2
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2015; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Semeru Kabupaten Lumajang. MEMU TUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUMAJANG TENTANG PERSYARATAN, TATA CARA PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI PD SEMERU. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Perusahaan Daerah Semeru yang selanjutnya disebut PD. Semeru adalah Perusahaan Daerah Semeru Kabupaten Lumajang. 2. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Semeru Kabupaten Lumajang ; 3. Direksi adalah organ PD Semeru Kabupaten Lumajang yang bertanggung jawab atas pengurusan PD Semeru Kabupaten Lumajang untuk kepentingan dan tujuan PD Semeru Kabupaten Lumajang, serta mewakili PD Semeru Kabupaten Lumajang baik di dalam maupun di luar pengadilan. 4. Perusahaan adalah badan usaha selain PD. Semeru. 5. Talenta PD Semeru Kabupaten Lumajang adalah pejabat satu tingkat di bawah Direksi PD Semeru Kabupaten Lumajang atau pejabat lainnya yang dianggap cakap dan tepat kompetensinya untuk dikembangkan sebagai Bakal Calon anggota Direksi PD Semeru Kabupaten Lumajang. 6. Sumber Lain adalah profesional selain Direksi PD Semeru Kabupaten Lumajang, Dewan Pengawas PD Semeru Kabupaten Lumajang, dan Talenta PD Semeru Kabupaten Lumajang. 7. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disebut UKK adalah proses pengukuran kelayakan kepatutan kompetensi yang akan diusulkan sebagai Bakal Calon yang dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati atau lembaga profesional yang ditunjuk oleh Bupati. 8. Tim penjaringan adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Lumajang untuk melakukan fasilitasi pelaksanaan penjaringan Calon Direksi PD Semeru Kabupaten Lumajang 9. Tim Seleksi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Lumajang untuk melaksanakan UKK Direksi PD Semeru Kabupaten Lumajang apabila UKK tidak dilakukan oleh Lembaga Profesional
3
10. Lembaga profesional adalah lembaga yang memiliki kompetensi untuk melakukan UKK Direksi PD Semeru Kabupaten Lumajang BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1)
Maksud dari ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menciptakan suatu sistem yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan dalam memperoleh anggota Direksi PD. Semeru yang profesional, berintegritas, berdedikasi dan memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas pengurusan PD. Semeru, serta untuk mewujudkan suatu proses pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi PD. Semeru serta pengembangan Bakal Calon anggota Direksi PD. Semeru secara baik.
(2)
Tujuan dari ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi PD. Semeru. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3
Ruang lingkup dalam peraturan ini meliputi : a. prinsip Pengangkatan dan Pemberhentian anggota Direksi PD. Semeru; b. persyaratan calon anggota Direksi PD. Semeru; c. tata cara pengangkatan Anggota Direksi PD. Semeru; d. alasan dan tata cara pemberhentian Anggota Direksi PD. Semeru; e. ketentuan Lain-Lain. BAB IV PRINSIP PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI PD. SEMERU Pasal 4 Pengangkatan Direksi PD. Semeru dilakukan oleh Bupati selaku pemilik perusahaan dengan Keputusan Bupati. Pasal 5 Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi PD. Semeru dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).
4
BAB V PERSYARATAN CALON ANGGOTA DIREKSI Pasal 6 Persyaratan Anggota Direksi PD. Semeru meliputi persyaratan formal, persyaratan material dan persyaratan lainnya. Pasal 7 Dalam hal bakal calon, sebelumnya pernah menjabat sebagai anggota direksi suatu perusahaan, maka berlaku ketentuan : a. perusahaan asal bakal calon tidak dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan pada PD Semeru; b. menjadi Anggota Direksi atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan tidak bersalah sehingga menyebabkan suatu Perusahaan asal dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan pada PD Semeru; c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, Perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan pada PD Semeru. Pasal 8 Persyaratan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi : a. Warga Negara Indonesia; b. diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata 1 (S-1); c. cakap melakukan perbuatan hukum; d. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan dan/atau instansi sebelumnya dengan penilaian baik; e. mampu membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan; f. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati; g. tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, pengurus partai politik, anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten, DPRD provinsi, anggota TNI, dan anggota POLRI; h. usia pada saat pengangkatan untuk pertama kali tidak melampaui 60 (enam puluh) tahun; i. tidak pernah menjadi Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Badan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu, BUMN, atau perusahaan dinyatakan pailit; j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, BUMN, dan/atau berkaitan dengan sektor Keuangan; k. lulus uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).
5
Pasal 9 Direksi dilarang memangku jabatan rangkap baik di Perusahaan Daerah lain dan/atau di Perusahaan lainnya, yakni : a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah; b. anggota Direksi pada lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta; dan/atau c. jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Pasal 10 Persyaratan material Anggota Direksi PD. Semeru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi : a. keahlian; b. integritas; c. kepemimpinan; d. pengalaman; e. jujur; f. perilaku yang baik; dan g. dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan. Pasal 11 Persyaratan lain Direksi PD. Semeru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi : a. sehat jasmani dan rohani; b. bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah; c. tidak sedang menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris BUMN/badan usaha swasta kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut apabila terpilih sebagai anggota Direksi; d. tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan; e. tidak menjabat sebagai Direksi pada PD. Semeru yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut; f. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya; dan g. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Direksi PD. Semeru), yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Dokter.
6
BAB VI TATA CARA PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI PD SEMERU Bagian Kesatu Umum Pasal 12 Badan Pengawas wajib menyampaikan surat usulan kepada Bupati tentang proses pengangkatan Direksi PD Semeru untuk masa jabatan selanjutnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi PD Semeru definitif berakhir. Pasal 13 (1)
Bupati menetapkan Tim Penjaringan setelah menerima surat usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
(2)
Tim penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari : a. Asisten ekonomi dan pembangunan sebagai pengarah; b. Ketua Badan Pengawas PD. Semeru sebagai Ketua; c. Kepala SKPD yang membidangi Ekonomi sebagai Sekretaris; d. SKPD yang membidangi pengawasan, perencanaan pembangunan, kepegawaian, keuangan Daerah, hukum organisasi dan anggota Badan Pengawas PD. Semeru sebagai anggota.
(3)
Tim penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bagian Kedua Penjaringan Paragraf Kesatu Tim Penjaringan Pasal 14
(1)
Tugas Tim Penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, yaitu : a. melakukan proses seleksi administrasi, meliputi : 1. Penyampaian pengumuman proses pengangkatan Direktur PD Semeru; 2. Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen bakal calon; b. melakukan fasilitasi proses pelaksanaan UKK; c. melakukan fasilitasi proses pelantikan Direktur PD Semeru; d. mengadministrasikan semua dokumen terkait dengan pengangkatan anggota Direksi, termasuk dokumentasi proses pengangkatan, UKK dan evaluasi; dan e. melaporkan hasil penjaringan kepada Bupati.
(2)
Tim Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sampai dengan terpilihnya calon direksi 7
Paragraf Kedua Sumber Bakal Calon Anggota Direksi PD. Semeru Pasal 15 Sumber Bakal Calon anggota Direksi PD. Semeru berasal dari : a. Direksi PD. Semeru; b. Dewan Pengawas PD. Semeru; c. Sumber Lain yang terdiri dari : 1. Pejabat atau karyawan lain; 2. Sumber lainnya, yaitu talenta PD. Semeru yang merupakan pejabat satu tingkat di bawah Direksi atau pejabat yang mempunyai prestasi istimewa; dan 3. Swasta Pasal 16 (1)
Dalam hal bakal calon adalah anggota Direksi PD. Semeru atau dewan pengawas, maka anggota Direksi PD. Semeru atau dewan pengawas tersebut wajb cuti.
(2)
Bupati menunjuk Plh. untuk menggantikan anggota Direksi PD. Semeru atau dewan pengawas yang cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Bagian Ketiga Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Proses Penjaringan Pasal 17 Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Proses Penjaringan sebagai berikut : a. bakal calon diusulkan melalui Dewan Pengawas; b. Bupati dan/atau Dewan Pengawas dapat menetapkan bakal calon dari Talenta PD. Semeru apabila dipandang memiliki prestasi yang baik; c. bakal calon yang berasal dari Direksi, Dewan Pengawas, dan/atau Sumber Lain dapat mengajukan lamaran kepada atau diusulkan langsung oleh Bupati; d. dalam hal bakal calon berasal dari anggota Direksi PD. Semeru, dewan pengawas atau sumber lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, huruf b, dan huruf c angka 1 dan angka 2, maka kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk mengajukan cuti kepada instansi masing masing; e. Penjaringan bakal calon diutamakan dari Talenta PD. Semeru. Pasal 18 Terhadap calon anggota Direksi yang telah lulus seleksi administratif dengan memenuhi persyaratan formal, persyaratan material dan syarat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan UKK.
8
Bagian Ketiga UKK Paragraf Kesatu Umum Pasal 19 (1)
Berdasarkan laporan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, Bupati melaksanakan UKK.
(2)
Bakal calon anggota direksi hasil penjaringan wajib menjalani seleksi melalui UKK.
(3)
UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme yaitu : a. Lembaga profesional; atau b. Tim seleksi.
(4)
Bupati berwenang menetapkan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
UKK
Paragraf Kedua Lembaga Profesional Pasal 20 (1)
Tim Penjaringan mengajukan daftar lembaga professional yang berkompeten untuk melakukan UKK, kepada Bupati.
(2)
Lembaga profesional yang dapat ditetapkan untuk melakukan UKK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. memiliki sistem penilaian dengan menggunakan standar nasional/global. b. setiap penilai memiliki pengalaman untuk melakukan metode assessment center c. lembaga tersebut memiliki pengalaman dalam menggunakan metoda Assessment Center
(3)
Indikator mengikuti dimaksud
(4)
Dalam hal Bupati menetapkan mekanisme UKK melalui Lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka Bupati menetapkan Lembaga profesional melalui penunjukan langsung.
penilaian standard
melalui Lembaga penilaian lembaga
profesional profesional
Paragraf Kedua Tim Seleksi Pasal 21 (1)
Tim seleksi terdiri dari satuan perangkat daerah yang membidangi : 9
a. b. c. d. e. f. g.
pembinaan BUMD; perencanaan pembangunan; pengelolaan keuangan daerah; pengawasan; kelembagaan; kepegawaian;dan hukum.
(2)
Dalam melakukan penilaian, Tim Seleksi menggunakan dimensi penilaian UKK sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
(3)
Dalam melakukan UKK, Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan lembaga yang berkompeten.
(4)
Dalam hal Bupati menetapkan mekanisme UKK melalui Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Bupati menetapkan Tim seleksi dengan Keputusan Bupati. Paragraf Ketiga Hasil UKK Pasal 22
(1)
Hasil penilaian UKK oleh Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berupa Rekomendasi hasil penilaian.
(2)
Rekomendasi hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai berikut : Klasifikasi Disarankan (D)/ istilah lain yang disamakan Disarankan dengan Pengembangan (DP)/istilah lain yang disamakan Tidak disarankan (TD)/istilah lain yang disamakan
(3)
Bakal calon dinyatakan lulus UKK apabila mendapat rekomendasi Disarankan (D)/istilah lain yang disamakan atau Disarankan dengan Pengembangan (DP)/istilah lain yang disamakan.
(4)
Hasil uji kelayakan dan kepatutan disampaikan kepada Bupati.
(5)
Bakal calon yang akan ditetapkan menjadi calon anggota Direksi, adalah seseorang yang telah dinyatakan memenuhi Persyaratan Formal dan Persyaratan Lain serta lulus UKK.
(6)
Masa berlaku hasil penilaian adalah selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal hasil UKK diterbitkan.
10
Paragraf Keempat Pengangkatan kembali Pasal 23 (1)
Pengangkatan kembali anggota Direksi pada posisi jabatan yang sama PD Semeru Kabupaten Lumajang, dapat dilakukan tanpa UKK, dalam hal anggota dimaksud dinilai mampu melaksanakan tugasnya dengan baik selama masa jabatannya yang didasarkan pada pencapaian target kinerja perusahaan, kekompakan Tim, Integritas, dan rekam jejak (track record).
(2)
Penyajian hasil penilaian atas anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk narasi kualitatif.
(3)
UKK terhadap bakal calon yang berasal dari anggota Direksi dan/atau mantan anggota Direksi, maka Tim Seleksi dapat menggunakan pencapaian target kinerja perusahaan, kekompakan Tim, Integritas, dan rekam jejak (track record) yang bersangkutan selama menjalankan tugasnya sebagai Direksi sebagai bahan pertimbangan .
(4)
Penyajian hasil UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dalam bentuk narasi kualitatif. Paragraf Kelima Penetapan Direksi Pasal 24
(1)
Bupati menetapkan/menunjuk calon Direksi untuk diangkat menjadi Direksi dengan berpedoman/berdasarkan hasil seleksi adminsitrasi, UKK yang dilakukan oleh lembaga profesional atau Tim Seleksi yang ditunjuk.
(2)
Penetapan seseorang menjadi anggota Direksi dilakukan melalui Keputusan Bupati
(3)
Bupati dapat menetapkan salah satu dari Direksi sebagai Direktur Utama.
(4)
Anggota Direksi terpilih pelantikan oleh Bupati.
(5)
Pengajuan Keputusan Bupati tentang penetapan anggota direksi terpilih sampai dengan pelantikan dilakukan oleh BKD.
wajib
mengikuti
prosesi
Pasal 25 (1)
Anggota Direksi terpilih menandatangani Kontrak Manajemen, Pakta Integritas dan surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan 11
(2)
baik dan bersedia diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan Bupati. Anggota Direksi mulai menjabat secara efektif terhitung sejak dilantik oleh Bupati. BAB VII ALASAN, BERAKHIRNYA JABATAN, DAN TATA CARA PEMBERHENTIAN DIREKSI PD SEMERU Bagian Kesatu Alasan Pemberhentian Dan Berakhirnya Jabatan Pasal 26
(1)
Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan Keputusan Bupati dengan menyebutkan alasannya.
(2)
Alasan pemberhentian antara lain : a. meninggal dunia; b. masa jabatannya berakhir; c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya; d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan termasuk rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran diri. e. tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen; f. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik; g. melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan; h. telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam tindakan yang merugikan PD Semeru dan/atau negara; i. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai Direksi PD Semeru; j. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; k. atas permintaan sendiri; l. alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Bupati demi kepentingan dan tujuan PD Semeru, antara lain karena terjadinya ketidakharmonisan antar Anggota Direksi.
(4)
Rangkap jabatan yang dilarang sebagai mana dimaksud pada ayat (4) huruf d antara lain sebagai berikut : a. Direksi pada, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta; b. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah; c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan; d. pengurus partai politik, anggota legislatif dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah; 12
e. f.
jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau menjadi calon legislatif atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Bagian Kedua Tata Cara Pemberhentian Pasal 27
(1)
Dewan Pengawas melakukan evaluasi terhadap Direksi sebelum mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan kepada Bupati.
(2)
Dewan Pengawas menyampaikan usulan pemberhentian Direksi PD Semeru kepada Bupati untuk mendapatkan penetapan.
(3)
Penyampaian usulan pemberhentian disertai penjelasan mengenai alasan pemberhentian.
dengan
Pasal 28 (1)
Pembelaan diri disampaikan secara tertulis kepada Bupati dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Direksi yang bersangkutan diberitahu.
(2)
Pembelaan diri dapat diberikan langsung pada saat pemberitahuan kepada pejabat yang memberitahukan. Pasal 29
(1)
Bupati dapat memberhentikan Direksi berdasarkan hasil evaluasi Bupati sendiri selain yang diusulkan oleh Badan Pengawas.
(2)
Dalam proses pemberhentian berdasarkan hasil evaluasi Bupati sendiri, maka Bupati dapat meminta pertimbangan Badan Pengawas.
(3)
Dalam hal penetapan pemberhentian anggota Direksi dilakukan dengan Keputusan Bupati maka Dewan Pengawas memproses rancangan Keputusan Bupati.
(4)
Selama pemberhentian masih dalam proses, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib dinonaktifkan.
(5)
Bupati mengangkat Plt untuk menjalankan tugas anggota direksi yang dinonaktifkan.
(6)
Masa kerja Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 3 (tiga) bulan atau sampai dengan ditetapkannya direksi definitif
(7)
Pemberhentian anggota Direksi dapat diproses bersamaan dengan proses pengangkatan anggota Direksi PD Semeru.
13
BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Bagian Kesatu Karyawan Menjadi Direksi Pasal 30 (1)
Pejabat/Karyawan PD Semeru atau lain yang diangkat menjadi anggota Direksi PD Semeru, harus mengajukan cuti sebagai karyawan, terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi anggota Direksi.
(2)
Bagi karyawan yang pensiun dengan pangkat tertinggi karena menjabat sebagai Direksi, diberikan hak pensiun dengan kategori tertinggi berdasarkan ketentuan perusahaan.
(3)
Dalam hal Pejabat/Karyawan PD Semeru atau lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai melakukan tugasnya, dan tidak mengajukan diri lagi sebagai calon anggota direksi PD Semeru, maka dapat kembali kepada tempat kerja masing-masing Bagian Kedua Kerahasiaan Pasal 31
(1)
Proses dan hasil Penilaian bersifat rahasia dan hanya dipergunakan oleh Bupati dalam rangka pembinaan dan pengawasan.
(2)
Pejabat dan pegawai yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, serta pihak manapun dilarang membocorkan hasil Penilaian.
(3)
Hasil Penilaian hanya dapat diberikan atas persetujuan Bupati apabila diminta oleh instansi yang berwenang dalam rangka pelaksanaan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)
Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Ketiga Pengangkatan Pelaksana Tugas Pasal 32
(1)
Dalam hal Bupati menilai terdapat keadaan mendesak, Bupati dapat melakukan pengangkatan anggota Direksi, tanpa proses UKK. 14
(2)
Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan karena : a. anggota direksi meninggal dunia; b. anggota direksi terjerat kasus pidana; dan c. masa jabatan direksi telah habis dan masih belum ditentukan direksi definitif.
(3)
Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural /PNS sebagai Pelaksana Tugas.
(4)
Pengangkatan anggota Direksi definitif untuk mengganti anggota Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
(5)
Pengangkatan Pelaksana Keputusan Bupati.
(6)
Keputusan Bupati dimaksud berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
(7)
Pelaksana Tugas dimaksud tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
Tugas
ditetapkan
dengan
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 33 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang. Ditetapkan di Lumajang pada tanggal 17 November 2016 BUPATI LUMAJANG ttd. Diundangkan di Lumajang pada tanggal 17 November 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUMAJANG ttd.
Drs. H. AS‘AT, M.Ag. PARAF KOORDINASI JABATAN PARAF TANGGAL Sekda Asisten Plt. Kabag Ekonomi
Kabag Hukum Drs. MASUDI, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 195700615 198503 1 021 BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2016 NOMOR 51 15
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR : 51 TAHUN 2016 TANGGAL : 17 NOVEMBER 2016 DIMENSI PENILAIAN DALAM UKK a.
b.
Dimensi penilaian terdiri atas : 1. Kualitas pribadi; 2. Pengalaman, yang merupakan rekam jejak (track record); 3. Keahlian. Penilaian aspek kualitas pribadi terdiri dari (standar domestik) : 1. Personal aspect : integrity, enthuasiastic, innovation & creativity, 2. Interpersonal skill : building business partnership; 3. Managing the business : business acumen, customer focus, strategic orientation, driving for result; 4. Leadership skill/making other succeed, visionary leadership, aligning performance for success, change leadership, empowering. No 1.
Nama Kompetensi Integrity
2.
Enthusiastic
3.
Innovation and creativity
4.
Building Business Partnership
5.
Business Acumen
6.
Customer Focus
7.
Strategic Orientation
Tabel Jenis Kompetensi Definisi Kemampuan mengikuti aturan meskipun harus mengorbankan sebagian dari kepentingan pribadinya. Menitikberatkan kepada kejujuran; menjaga dan meningkatkan etika sosial dalam menjalankan aktivitas bisnis baik dalam lingkungan internal maupun eksternal. Penuh energi dan hidup, mungkin impulsif, bersemangat, spontan, ceria, mengambil risiko, suka membutuhkan stimulasi-stimulasi dan mencari tantangan serta cenderung tidak mudah bosan. Kemampuan menghasilkan dan menerapkan metode yang penyelesaian yang inovatif untuk mengatasi berbagai tantangan pekerjaan; melakukan terobosan dalam bentuk ide; gagasan atau program nyata yang mendukung pencapaian kinerja terbaik organisasi; menjadikan kendala sebagai tantangan untuk menghasilkan gagasan yang kreatif. Kemampuan mengidentifikasi dan mengembangkan hubungan dengan stakeholder kunci yang mewakili fungsi dan level yang luas; menggunakan jejaring informal untuk menyelesaikan pekerjaan; membangun jejaring eksternal yang kuat dengan orang-orang dalam industri atau profesi. Kemampuan untuk memanfaatkan peluang dalam memperoleh profit dan mengembangkan aktifitas bisnis perusahaan. Kemampuan secara proaktif memberikan pelayanan yang bernilai tambah dan lebih dari yang diharapkan pelanggan eksternal atau internal. Kemampuan pemahaman komprehensif tentang berbagai hal yang mempengaruhi arah strategic
16
8.
Driving Execution
9.
Visionary Leadership
10. 11.
12.
Aligning Performance For Success Change leadership
Empowering
Kemampuan untuk memiliki keyakinan untuk mengambil keputusan secara efektif dengan memanfaatkan pendekatan tertentu, dan mampu memastikan keputusan tersebut dijalankan sebagaimana mestinya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemampuan untuk menggerakkan atau mempengaruhi orang lain dan kelopmok melalui nilai-nilai dan sistem organisasi yang dilandasi oleh visi yang jelas dan menantang. Kemampuan untuk memfokuskan dan membimbing orang lain dalam menyelesaikan sasaran kerja. Kemampuan untuk secara terus menerus mencari (atau mendorong orang lain mencari) kesempatankesempatan untuk melakukan pendekatanpendekatan yang berbeda dan inovatif untuk mengatasi masalah-masalah dan kesempatankesempatan organisasi; memfasilitasi implementasi atau membantu penggunaan dari pengetahuan (dari organisasi yang lebih besar atau di luar organisasi) untuk mengidentifikasi masalahmasalah potensial atau peluang-peluang peningkatan; memfasilitasi kebutuhan din sendiri dan orang lain untuk mendapatkan cara yang lebih baik dalam masalah pekerjaan. Kemampuan memberdayakan staf melalui pemberian wewenang yang lebih besar sehingga mereka merasa lebih mampu dan termotivasi.
c. Hasil Penilaian : Skala rating hasil penilaian : 1 s/d 5 a. Sangat Baik (5) Memiliki kemampuan yang berada pada taraf Sangat Baik (jauh di atas rata-rata) dan selalu dapat menunjukkan prestasi tanpa memerlukan arahan. b. Baik (4) Secara umum memiliki kemampuan yang berada pada taraf Baik (melebihi rata-rata) dan dapat menunjukkan prestasi tanpa memerlukan arahan. c. Cukup (3) Memiliki kemampuan yang berada pada taraf Cukup (rata-rata) dan dapat menunjukan prestasi walaupun masih harus diarahkan. d. Kurang (2) Memiliki kemampuan yang berada pada taraf Kurang (di bawah rata-rata) dan baru akan berprestasi dengan upaya yang kuat/besar dari perusahaan maupun dari yang bersangkutan. e. Sangat Kurang (1) Memiliki kemampuan yang berada pada taraf Sangat Kurang (jauh di bawah rata-rata) dan sangat sulit diharapkan untuk berprestasi. BUPATI LUMAJANG, ttd. Drs. H. AS‘AT, M.Ag. 17
