BUPATI LEBAK PROVINSI BANTEN PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pedoman Pelaksanaan APBD

SALINAN

BUPATI LEBAK PROVINSI BANTEN PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LEBAK, Menimbang

: a.

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dikelola sesuai dengan azas-azas pengelolaan keuangan

daerah,

sehingga

perlu

diatur

pelaksanaannya secara komprehensif; b.

bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang

Pedoman

Pelaksanaan

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah; Mengingat

: 1.

Undang-Undang Pembentukan Republik Tambahan

Nomor

Propinsi

Indonesia Lembaran

23

Tahun

Banten Tahun Negara

2000

tentang

(Lembaran 2000

Negara

Nomor

Republik

182,

Indonesia

Nomor 4010); 2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 |-1-

Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547;

|-2-

Pedoman Pelaksanaan APBD 9.

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 15);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 15) MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 1.

Daerah adalah Kabupaten Lebak.

2.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur

penyelenggara

memimpin

urusan

Pemerintahan Pemerintahan

Daerah yang

yang

menjadi

kewenangan daerah otonom. 3.

Bupati adalah Bupati Lebak.

4.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah

yang

berkedudukan

sebagai

unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5.

Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.

6.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. |-3-


Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

8.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak, selanjutnya disingkat APBD adalah

rencana

keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 9.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

10. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program. 11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD selaku pengguna

anggaran/pengguna

barang,

yang

juga

melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 12. Rencana

Kerja

dan

Anggaran

SKPD

selanjutnya

disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD 13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah

kepala

mempunyai

daerah

yang

kewenangan

karena

jabatannya

menyelenggarakan

keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. 14. Pejabat

Pengelola

Keuangan

Daerah

selanjutnya

disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 15. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. |-4-

Pedoman Pelaksanaan APBD 16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya . 17. Kuasa Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD. 18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA

adalah

pejabat

melaksanakan

yang

sebagian

diberi

kuasa

kewenangan

untuk

pengguna

anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 19. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PPK Perangkat Daerah adalah pejabat

yang

melaksanakan

fungsi

tata

usaha

keuangan Perangkat Daerah. 20. Pejabat

Pelaksana

disingkat

PPTK

Teknis

adalah

Kegiatan

pejabat

pada

selanjutnya unit

kerja

Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 21. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD selanjutnya disingkat

PPK-SKPKD

adalah

pejabat

yang

melaksanakan fungsi tata usaha keuangan SKPKD. 22. Pembantu

Pejabat

Penatausahaan

Keuangan

selanjutnya disingkat Pembantu PPK adalah pejabat yang membantu melaksanakan fungsi tata usaha keuangan yang dilakukan oleh PPK Perangkat Daerah atau SKPKD. 23. Bendahara

Penerimaan

Perangkat

Daerah

adalah

pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, mengusulkan pembayaran atas kelebihan penerimaan pendapatan

pada

menyetorkan,

tahun

dalam

menyimpan,

menatausahakan,

mempertanggungjawabkan daerah

berjalan,

rangka

uang

dan

pendapatan

pelaksanaan

APBD

asli pada

Perangkat Daerah. |-5-

Pedoman Pelaksanaan APBD 24. Bendahara Penerimaan PPKD adalah pejabat fungsional yang

ditunjuk

untuk

menatausahakan

mempertanggungjawabkan uang pendapatan

dan

daerah

dalam rangka penerimaan uang yang bersumber dari transaksi PPKD. 25. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk

keperluan

belanja

daerah

dalam

rangka

pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah dan SKPKD. 26. Bendahara

Penerimaan

Pembantu

adalah

pejabat

fungsional yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Penerimaan

menerima,

menyimpan,

membayarkan,

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit Perangkat Daerah. 27. Bendahara

Pengeluaran

Pembantu

adalah

pejabat

fungsional yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran

dalam

membayarkan,

menerima,

menyimpan,

menatausahakan,

mempertanggungjawabkan

uang

untuk

dan keperluan

belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit Perangkat Daerah. 28. Verifikatur adalah pejabat fungsional Umum yang diberi tugas untuk melakukan kelengkapan

dan

kesesuaian

verifikasi, meneliti

dokumen,

pengujian

kebenaran perhitungan rincian objek belanja serta pengenaan pajak. 29. Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada disetiap Perangkat Daerah. 30. Pembantu pegawai mengurus

Pengurus yang

Barang

diserahi

barang

milik

Milik

tugas

Daerah

untuk

daerah

adalah

membantu

dalam

proses

pemakaian yang ada disetiap Perangkat Daerah.

|-6-

Pedoman Pelaksanaan APBD 31. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung digunakan

seluruh untuk

penerimaan

membayar

daerah

seluruh

dan

pengeluaran

daerah. 32. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan. 33. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. 34. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. 35. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 36. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 37. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. 38. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah. 39. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 40. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat

SILPA

adalah

selisih

lebih

realisasi

penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 41. Pinjaman

Daerah

adalah

semua

transaksi

yang

mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

|-7-

Pedoman Pelaksanaan APBD 42. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah

daerah

kepada

pemerintah

atau

pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, dan organisasi masyarakat, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. 43. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundangan atau akibat lainnya yang sah. 44. Dana Cadangan Daerah adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 45. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 46. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 47. Pengguna

Barang

adalah

pejabat

pemegang

kewenangan penggunaan barang milik daerah. 48. Pejabat

Pembuat

Komitmen

bertanggungjawab

atas

adalah

pelaksanaan

pejabat

yang

pengadaan

barang/jasa. 49. Pejabat/Panitia/Pokja Pengadaan Barang/Jasa adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa

yang

melaksanakan

pengadaan

barang/jasa.

|-8-

Pedoman Pelaksanaan APBD 50. Panitia/Pejabat

Penerima

Hasil

Pekerjaan

adalah

panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. 51. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 52. Dana Perimbangan adalah dana yang berasal dari Anggaran

Pendapatan

dialokasikan

kepada

kebutuhan

daerah

dan

Belanja

daerah dalam

Negara

untuk

rangka

yang

mendanai pelaksanaan

desentralisasi. 53. Belanja

Tidak

Langsung

adalah

belanja

yang

dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 54. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 55. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah

dana

yang

bersumber

dari

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 56. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah

dana

yang

bersumber

dari

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada

daerah

tertentu

dengan

tujuan

untuk

membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 57. Belanja tidak terduga adalah belanja daerah yang digunakan

untuk

keperluan

penanganan

bencana

alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya

yang

sangat

diperlukan

dalam

rangka

penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

|-9-

Pedoman Pelaksanaan APBD 58. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 59. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lebak. 60. Surat Penyediaan Dana Anggaran yang selanjutnya disingkat

SPD-Anggaran

menyatakan

adalah

ketersediaan

dokumen

dana/anggaran

yang untuk

melaksanakan kegiatan pada SKPD per kegiatan per triwulan sebagai dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)/Surat Perintah Membayar (SPM). 61. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen

dalam

rangka

pelaksanaan

Perjalanan

Dinas. 62. Badan

Layanan

Umum

Daerah

yang

selanjutnya

disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat

dan/atau

jasa

yang

mencari

keuntungan,

berupa dijual

penyediaan tanpa

dan

barang

mengutamakan

dalam

melakukan

kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 63. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP atau dapat disebut Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayan kesehatan lainnya. 64. Bendahara FKTP adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk

untuk

menyimpan,

menjalankan

membayar,

mepertanggungjawabkan

fungsi

menerima,

menatausahakan, dana

kapitasi

dan

program

Jaminan Kesehatan. | - 10 -

Pedoman Pelaksanaan APBD BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan Pasal 2 (1)

Pedoman Pelaksanaan APBD dimaksudkan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dan SKPKD/PPKD dalam pelaksanaan APBD.

(2)

Pedoman Pelaksanaan APBD bertujuan agar APBD Kabupaten Lebak dikelola secara tertib berdasarkan azas-azas pengelolaan keuangan daerah. Pasal 3

Pedoman Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2

ayat

(1),

tercantum

dalam

Lampiran

yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Bagian Kedua Azas Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 (1)

Keuangan Daerah dikelola berdasarkan azas ketertiban, ketaatan

pada

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab

dengan

memperhatikan

azas

keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. (2)

Asas efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

pencapaian

keluaran

yang

maksimum

dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu atau penggunaan

masukan

terendah

untuk

mencapai

keluaran tertentu. (3)

Asas ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

| - 11 -

Pedoman Pelaksanaan APBD (4)

Asas efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang

telah

di

tetapkan,

yaitu

dengan

cara

membandingkan keluaran dengan hasil. (5)

Asas transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

(6)

Asas bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan

dan

pengendalian

sumber

daya

dan

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. (7)

Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

keseimbangan

distribusi

kewenangan

dan

pendanaannya. (8)

Asas kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional. BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Lebak Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 6 Peraturan

Bupati

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

diundangkan. Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak

| - 12 -

Pedoman Pelaksanaan APBD Ditetapkan di Rangkasbitung pada tanggal 3 Januari 2017 BUPATI LEBAK, Cap/ttd ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung pada tanggal 3 Januari 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK, Cap/ttd DEDE JAELANI BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2017 NOMOR 1 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBAK KEPALA BAGIAN HUKUM,

LINA BUDIARTI, SH. NIP. 19810228 200502 2 005

| - 13 -

Pedoman Pelaksanaan APBD LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PENDAHULUAN

10000

11000 LATAR BELAKANG 11010

APBD merupakan rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selain sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, APBD merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

11020

APBD Kabupaten Lebak harus dikelola berdasarkan azas ketertiban, ketaatan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Untuk itu diperlukan suatu pedoman guna terselenggaranya tata kelola Pemerintahan yang baik (good governance) dan terciptanya Pemerintah yang bersih (clean government) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.

12000 MAKSUD DAN TUJUAN 12010

Maksud Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Lebak sebagai acuan bagi pejabat pengelola keuangan daerah, pengguna anggaran/pengguna barang, pejabat kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang, PPK-PD, PPTK, Bendahara dan pejabat lainnya dalam melaksanakan APBD.

12020

Tujuan Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Lebak yaitu : 1. Tertib pelaksanaan fungsi-fungsi pengurusan keuangan daerah; 2. Tertib pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan; 3. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan APBD; 4. Meningkatkan kinerja Perangkat Daerah/PPKD dalam pengelolaan APBD; dan 5. Mewujudkan keterpaduan, keserasian, tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, tertib administrasi, disiplin anggaran dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

| - 14 -

Pedoman Pelaksanaan APBD 20000

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

21000

RUANG LINGKUP KEUANGAN DAERAH

21001

Ruang Lingkup keuangan daerah meliputi : 1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; 2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga; 3. Penerimaan daerah; 4. Pengeluaran daerah; 5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan 6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

22000

AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

22001

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. 1. Secara tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan; 2. Taat pada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan; 3. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil; 4. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu; 5. Ekonomis merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah; 6. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah; 7. Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan; | - 15 -

Pedoman Pelaksanaan APBD 8. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif; 9. Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional; 10. Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. 23000

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

23100

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

23101

Bupati Lebak selaku kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;

23102

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan : 1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD meliputi: a. Bersama DPRD menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; b. Bersama DPRD menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah; c. Bersama DPRD menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah; d. Bersama DPRD menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahannya; e. Bersama DPRD menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; f. Menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; g. Menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD; h. Menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan Perubahannya; i. Menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; j. Menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Daerah; k. Menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Retribusi Daerah; l. Menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial; m. Menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; n. Menetapkan Keputusan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Tidak Terduga; o. Menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Harga; p. Menetapkan Keputusan Bupati tentang Analisa Standar Belanja; | - 16 -

Pedoman Pelaksanaan APBD q. Menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial; r. Menetapkan Keputusan Bupati tentang penunjukan Kuasa BUD; s. Menetapkan Keputusan Bupati tentang Kuasa Pengguna Anggaran; t. Menetapkan Keputusan Bupati tentang pelimpahan kewenangan sebagian tugas Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran; u. Menetapkan Keputusan Bupati tentang Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran; v. Menetapkan Keputusan Bupati tentang Bendahara Penerimaan Pembantu dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu; w. Menetapkan Keputusan Bupati tentang pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah; x. Menetapkan Keputusan Bupati tentang Bendahara FKTP; y. Menetapkan Keputusan Bupati tentang pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; z. dan lain-lain terkait pelaksanaan APBD. 2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik daerah meliputi: a. Bersama DPRD membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; b. Menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah; c. Menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah; d. Menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah; e. Menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah; f. Menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah; g. dan lain-lain terkait dengan pengelolaan Barang Milik Daerah. 3. Menetapkan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang pada Sekretariat Daerah dan BPKAD serta Perangkat Daerah lainnya apabila dipandang perlu; 4. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan, dan lainlain pendapatan yang sah serta penerimaan pembiayaan daerah;

| - 17 -

Pedoman Pelaksanaan APBD 5. Menetapkan pejabat pada Perangkat Daerah dan PPKD yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan 6. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah baik sebagai pengguna barang (Kepala Perangkat Daerah), Pejabat Penatausahaan Barang (Kepala BPKAD) maupun sebagai pengelola barang (Sekretaris Daerah). 23103

Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada: 1. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah; 2. Kepala BPKAD selaku PPKD; dan 3. Kepala Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.

23104

Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 23103 ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.

23105

Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan : 1. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD-Anggaran; 2. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM; 3. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ; 4. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D; 5. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran; 6. Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan pada SKPKD; 7. Bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu Perangkat Daerah; dan 8. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.

23200

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

23201

Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu Bupati menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.

23202

Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas koordinasi di bidang : 1. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD meliputi: a. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah; b. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah; | - 18 -

Pedoman Pelaksanaan APBD c. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah; d. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD; e. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Daerah; f. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Retribusi Daerah; g. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial; h. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Tidak Terduga; i. Penyusunan Rancangan Keputusan Bupati tentang Target Pendapatan Daerah untuk setiap tahun; j. Penyusunan Rancangan Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Harga; k. Penyusunan Rancangan Keputusan Bupati tentang Analisa Standar Belanja; l. Penyusunan Rancangan Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial; m. dan lain-lain terkait pelaksanaan APBD. 2. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah meliputi: a. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; b. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah; c. Penyusunan Rancangan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah; d. Penyusunan Rancangan Keputusan Bupati tentang Pemindahtanganan Barang Milik Daerah; e. Penyusunan Rancangan Keputusan Bupati Lebak tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah; f. Penyusunan Rancangan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah; g. dan lain-lain terkait dengan pengelolaan Barang Milik Daerah. 3. Penyusunan Raperda APBD dan perubahannya, Raperbup Penjabaran APBD dan perubahannya;

serta

4. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 5. Penyusunan Raperda Pelaksanaan APBD; dan

Laporan

Pertanggungjawaban

6. Tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah.

| - 19 -


Selain mempunyai tugas koordinasi, Sekretaris Daerah mempunyai tugas: 1. Memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD); 2. Menyiapkan Pedoman Pelaksanaan APBD; 3. Menyiapkan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 4. Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD dan DPPASKPD; 5. Memberikan persetujuan perubahan/pergeseran anggaran DPA-SKPD/PPKD atau DPPA-SKPD/PPKD; dan 6. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

23204

Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

23300

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

23301

Kepala BPKAD selaku PPKD mempunyai tugas: 1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi: a. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah; b. Menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD; c. Menyusun Rancangan Peraturan Bupati Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Daerah; d. Menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Retribusi Daerah; e. Menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial; f. Menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Tidak Terduga; g. Menyusun Rancangan Keputusan Bupati tentang Analisa Standar Belanja; h. Menyusun Rancangan Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial; i. dan lain-lain terkait pelaksanaan APBD. 2. Menyusun RKA-PPKD, RKPA-PPKD, DPA-PPKD dan DPPAPPKD; 3. Menyusun Raperda APBD dan perubahannya serta Raperbup Penjabaran APBD dan perubahannya; 4. Menyusun Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; 5. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah meliputi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (kecuali untuk penerimaan: denda retribusi, | - 20 -

Pedoman Pelaksanaan APBD penerimaan hasil kerjasama pengelolaan aset yang tidak dipisahkan), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah serta penerimaan pembiayaan daerah; 6. Melaksanakan fungsi BUD; 7. Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan 8. Melaksanakan tugas lainnya dilimpahkan oleh Bupati. 23302

berdasarkan

dalam

kuasa

yang

PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang: 1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD meliputi: a. Menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah; b. Menyiapkan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA-Perangkat Daerah ; c. Menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD; d. Menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial; e. Menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Tidak Terduga; f. Menyiapkan Rancangan Keputusan Bupati tentang Analisa Standar Belanja; g. Menyiapkan Rancangan Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial; h. dan lain-lain terkait pelaksanaan APBD. 2. Mengesahkan DPA-SKPD/PPKD dan DPPA-SKPD/PPKD; 3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD terdiri dari: a. Penyusunan Anggaran Kas; b. Laporan posisi kas harian; c. Laporan Evaluasi Realisasi APBD Bulanan; d. Laporan Realisasi Pendapatan Daerah; e. Penerbitan Surat Penyediaan Dana Anggaran (SPDAnggaran); f. Register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); g. Penyusunan Surat Edaran Bupati mengenai pencairan dana menjelang berakhirnya tahun anggaran dan persiapan pelaksanaan tahun anggaran berikutnya. 4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah; 5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah; 6. Menetapkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah; 7. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; | - 21 -

Pedoman Pelaksanaan APBD 8. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; 9. Menyajikan informasi keuangan daerah berupa keuangan yang terdiri dari: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Neraca; d. Laporan Operasional; e. Laporan Arus Kas; f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

laporan

23303

PPKD selaku BUD menunjuk Kabid Perbendaharaan BPKAD selaku Kuasa BUD.

23304

PPKD selaku BUD menunjuk Kasubid di bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD selaku PPK PPKD.

23305

PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

23306

Penunjukan Kuasa BUD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

23307

Kuasa BUD mempunyai tugas: 1. Melakukan pengujian terhadap anggaran kas; 2. Melakukan pengujian terhadap SPD-Anggaran; 3. Menerbitkan SP2D; 4. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk berupa laporan hasil rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah secara harian; 5. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD, berupa melakukan tagihan penerimaan daerah dan penerbitan SPD-Anggaran; 6. Menyimpan uang daerah; 7. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah; 8. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah; 9. Melaksanakan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; 10. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan 11. Melakukan penagihan piutang daerah.

23308

Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD dalam bentuk penyampaian laporan bulanan.

23309

PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat di lingkungan BPKAD untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut: 1. Menyiapkan SPD-Anggaran; 2. Menyiapkan Anggaran Kas; 3. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; | - 22 -

Pedoman Pelaksanaan APBD 4. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 5. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah; 6. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; 7. Menyajikan informasi keuangan daerah. 23400

Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

23401

Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang mempunyai tugas: 1. Menyusun RKA-SKPD dan RKPA-SKPD; 2. Menyusun DPA-SKPD dan DPPA-SKPD; 3. Menyusun Rancangan Anggaran Kas Perangkat Daerah; 4. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; 5. Melaksanakan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya; 6. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 7. Melakukan pemungutan pajak dan retribusi bagi Perangkat Daerah pengelola pajak dan retribusi; 8. Melakukan pemungutan penerimaan bukan pajak; 9. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; 10. Menandatangani SPM; 11. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya; 12. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya dengan berpedoman pada Peraturan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berlaku; 13. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah yang dipimpinnya, terdiri dari : a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca; c. Laporan Operasional; d. Laporan Perubahan Ekuitas; dan e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 14. Mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya berupa pengecekan kas (cash opname) minimal 3 (tiga) bulan sekali, melaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah, dan pengecekan langsung terhadap pelaksanaan kegiatan; 15. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; 16. Bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, apabila tidak melimpahkan kewenangannya kepada KPA dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; | - 23 -

Pedoman Pelaksanaan APBD 17. Melaksanakan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi berpedoman kepada Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga; 18. Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundang-undangan; 19. Dalam hal pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, dengan pertimbangan rentang kendali Penguna Anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah/PA; dan 20. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 23500

Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang

23501

Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Sekretaris dan/atau Kepala Bagian/Bidang pada Perangkat Daerah selaku kuasa pengguna anggaran. Pelimpahan kewenangan berdasarkan pertimbangan: 1. Besaran Perangkat Daerah; 2. Besaran jumlah uang yang dikelola; 3. Beban kerja; 4. Lokasi; 5. Kompetensi dan/atau rentang kendali; dan 6. Pertimbangan obyektif lainnya.

23502

Pelimpahan sebagian kewenangan dari Pengguna Angaran/Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang di Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati meliputi: 1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; 2. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; 3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 4. Menandatangani SPM-TU dan SPM-LS khusus pada Perangkat Daerah BPKAD dan SETDA; 5. Melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi bagi Perangkat Daerah pengelola pajak dan retribusi; 6. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; 7. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; 8. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab unit kerja yang dipimpinnya; 9. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit kerja yang dipimpinnya; 10. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

| - 24 -

Pedoman Pelaksanaan APBD 11. Melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat Pengguna Anggaran; 12. Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Kuasa Pengguna Anggaran dapat bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen; dan 13. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. 23503

Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh Bupati atas usulan kepala Perangkat Daerah.

23504

Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada unit kerja yang dipimpinnya sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

23600

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah

23601

Bupati atas usul PPKD menetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu untuk melaksanakan tugas kebendaharaan pada perangkat daerah sebelum dimulainya tahun anggaran.

23602

Bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu adalah Pelaksana yang diberi tugas tambahan melakukan fungsi kebendaharaan sesuai peraturan perundang-undangan.

23603

Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/ penjualan, serta dilarang membuka rekening tabungan/ giro/deposito untuk menyimpan uang yang dikelola pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

23604

Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Bupati dapat menetapkan bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait.

23605

Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

| - 25 -


Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah mempunyai tugas: 1. Menerima penyetoran penerimaan pendapatan daerah serta menyetorkan seluruh penerimaan ke rekening kas daerah dengan menggunakan formulir STS paling lambat 1 hari kerja kecuali hari libur disetorkan pada saat hari kerja pertama setelah hari libur; 2. Atas pertimbangan kondisi geografis yang sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi atau tidak terdapat layanan perbankan, batas waktu penyetoran paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya atau pada akhir bulan yang bersangkutan yang ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah; 3. Menghitung jumlah uang yang diterima dan mencocokan dengan jumlah yang tercantum dalam SKP-Daerah dan/atau SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKP/SKR dari WP dan/atau WR, dan/atau pihak ketiga yang berada dalam pengurusannya; 4. Membuat surat tanda bukti pembayaran atau bukti lain yang sah untuk diberikan kepada wajib pajak/wajib retribusi/pihak ketiga; 5. Mencatat dalam buku penerimaan dan penyetoran, register STS, dan rincian objek penerimaan; 6. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban administratif secara bulanan berupa bukti setor, rekapitulasi penerimaan dan penyetoran kepada pengguna anggaran/pengguna barang melalui PPK-Perangkat Daerah; 7. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban fungsional dengan dilampiri buku penerimaan dan penyetoran, register STS dan buku pembantu rincian obyek kepada PPKD melalui Pejabat yang menangani verifikasi penerimaan pendapatan secara bulanan; dan 8. Dalam hal Bendahara Penerimaan dibantu oleh Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Penerimaan menghimpun seluruh pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu.

23607

Bendahara Penerimaan Pembantu Perangkat Daerah mempunyai tugas: 1. Menerima penyetoran penerimaan pendapatan daerah serta menyetorkan seluruh penerimaan ke rekening kas daerah dengan menggunakan formulir STS paling lambat 1 hari kerja kecuali hari libur disetorkan pada saat hari kerja pertama setelah hari libur; 2. Atas pertimbangan kondisi geografis yang sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi atau tidak terdapat layanan perbankan, batas waktu penyetoran paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya atau pada akhir bulan yang bersangkutan yang ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah; | - 26 -

Pedoman Pelaksanaan APBD 3. Menghitung jumlah uang yang diterima dan mencocokan dengan jumlah yang tercantum dalam SKP-Daerah dan/atau SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKP/SKR dari WP dan/atau WR, dan/atau pihak ketiga yang berada dalam pengurusannya; 4. Membuat surat tanda bukti pembayaran atau bukti lain yang sah untuk diberikan kepada wajib pajak/wajib retribusi/pihak ketiga; 5. Mencatat dalam buku penerimaan dan penyetoran, register STS, dan rincian objek penerimaan; 6. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada bendahara penerimaan secara bulanan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya berupa buku penerimaan dan penyetoran yang telah ditutup pada akhir bulan berkenaan, register STS, bukti penerimaan yang sah dan lengkap, serta pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu. 23608

Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah mempunyai tugas dan wewenang: 1. Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah; 2. Menyiapkan dan menyusun kelengkapan SPP-UP, SPP-TU, SPP-GU dan SPP-LS; 3. Mengajukan SPP-UP, SPP-TU, SPP-GU dan SPP-LS kepada pengguna anggaran/pengguna barang melalui PPK Perangkat Daerah (khusus SPP-LS pengadan barang dan jasa yang telah disetujui PPTK); 4. Membuat register SPP, SPM dan SP2D yang telah diterima; 5. Melaksanakan pembukuan bendahara; 6. Membuat laporan penutupan kas Perangkat Daerah ; 7. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban administratif berupa BKU, Buku Pembantu BKU, Laporan Penutupan Kas, SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bukti transaksi kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang melalui PPK Perangkat Daerah ; 8. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban fungsional kepada PPKD secara bulanan; 9. Memungut dan menyetorkan pajak-pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak setiap bulan; 10. Dalam hal Bendahara Pengeluaran dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran menghimpun seluruh pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu; 11. Melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan lainnya.

| - 27 -


Bendahara Pengeluaran Pembantu Perangkat Daerah mempunyai tugas dan wewenang: 1. Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah ; 2. Menyiapkan dan menyusun kelengkapan SPP-TU dan SPP-LS; 3. Mengajukan SPP-TU dan SPP-LS kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang melalui PPK Perangkat Daerah (yang telah disetujui PPTK); 4. Membuat register SPP, SPM dan SP2D yang telah diterima; 5. Melaksanakan pembukuan bendahara; 6. Membuat laporan penutupan kas Perangkat Daerah berupa Laporan Penutupan Kas Bulanan; 7. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban fungsional kepada bendahara pengeluaran; 8. Melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan lainnya.

23610

Penetapan bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

23611

Dalam melaksanakan fungsinya, bendahara penerimaan/ bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dapat dibantu oleh pembantu bendahara penerimaan dan pembantu bendahara pengeluaran. Pembantu bendahara penerimaan dan pembantu bendahara pengeluaran ditetapkan oleh Pengguna Anggaran Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen, pencatat pembukuan dan penyusun laporan, serta pengurusan gaji pegawai. 1. Berfungsi sebagai kasir, mempunyai tugas: a. Membantu bendahara berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang dalam rangka penyelesaian pembayaran baik kepada pihak ketiga maupun pihak lain sesuai dengan nilai besaran yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Menerima dan menyimpan bukti penerimaan dan pengeluaran uang; dan c. Membuat buku catatan bukti penerimaan dan pengeluaran uang. 2. Berfungsi sebagai pembuat dokumen, mempunyai tugas: a. Menyiapkan SPP Unit/Satuan Kerja/Kegiatan beserta kelengkapannya (selain Gaji Pegawai); b. Menyiapkan dokumen-dokumen penatausahaan keuangan Pelaksanaan APBD; c. Menyiapkan alokasi dana untuk kegiatan-kegiatan pada Unit/Satuan Kerja;

| - 28 -

Pedoman Pelaksanaan APBD d. Mencatat, mengarsipkan/menyimpan dokumen seperti DPASKPD, SK penetapan pejabat yang terkait dengan pengelolaan anggaran Perangkat Daerah serta dokumen lainnya; dan e. Menyiapkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran (Realisasi Keuangan) secara Periodik (Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan). 3. Berfungsi sebagai pencatat pembukuan dan pelaporan, mempunyai tugas : a. Meregister SPD-Anggaran, SPP dan SPM; b. Mengarsipkan/menyimpan dokumen seperti SPD-Anggaran, SPP, SPM dan SPJ; c. Mencatat Penerimaan pada Buku Kas Pembantu Khusus Penerimaan dan Buku Pembantu per Obyek dan Rincian Obyek berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan (TBP) dan Surat Tanda Setoran (STS); d. Mengarsipkan SKRD/TBP dan STS; e. Mencatat penerimaan Unit/Satuan Kerja berdasarkan SPM dan bukti-bukti pengeluaran Kas ke dalam Buku Kas Pembantu Pengeluaran dan Buku Pembantu Pengeluaran per kegiatan; f. Mencatat penyimpanan dan pengambilan uang ke/dari bank pada Buku Bank; g. Mencatat Pengeluaran Panjar pada Buku Panjar; h. Mencatat Penerimaan dan Penyetoran PPN/PPh/Pajak Daerah pada Buku Pajak; i. Menyiapkan SPJ Unit/Satuan Kerja; j. Menghimpun bukti-bukti pengeluaran ke dalam daftar pengumpul pengeluaran sebagai lampiran SPJ; dan k. Mengkoordinir laporan Bendahara Pembantu. 4. Berfungsi sebagai Pengurusan Gaji Pegawai, mempunyai tugas: a. Meneliti dan mengoreksi Daftar Gaji; b. Menyiapkan SPP Gaji berdasarkan Daftar Gaji; c. Menyiapkan SPP Rapel/Kekurangan Gaji dan lain-lain yang sah; d. Membayarkan Gaji kepada Pegawai; e. Mencatat Penerimaan dan Pengeluaran Gaji pada Buku Kas; f. Memungut, membukukan dan menyetorkan PPh; g. Menyiapkan SPJ Gaji; dan h. Membantu menyelesaikan kewajiban Pegawai yang berkaitan dengan gaji. 23700

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran PPKD

23701

Bupati atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan pelaksanaan anggaran pada PPKD.

| - 29 -


Penerimaan yang dikelola PPKD berupa Pendapatan Dana Perimbangan, Pendapatan Lain-lain yang Sah dan Penerimaan Pembiayaan.

23703

Penerimaan diterima langsung di rekening Kas Umum Daerah.

23704

Bendahara Penerimaan PPKD mempunyai tugas: 1. Menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan seluruh penerimaan pendapatan PPKD dalam rangka pelaksanaan APBD. 2. Mengidentifikasi jenis dan kode rekening pendapatan, mencatat nilai transaksi pada buku penerimaan PPKD. 3. Mempertanggungjawabkan pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan buku penerimaan PPKD yang telah dilakukan penutupan dilampiri dengan bukti penerimaan yang sah dan lengkap kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 4. Bendahara Penerimaan PPKD wajib mendapatkan Nota Kredit yang dibuat oleh Bank yang memuat informasi tentang penerimaan PPKD, baik informasi penerimaan, jumlah rupiah maupun kode rekening yang terkait.

23705

Bendahara Pengeluaran PPKD mempunyai tugas: 1. Menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran PPKD dalam rangka pelaksanaan APBD. 2. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS PPKD. 3. Mengajukan dokumen SPP-LS PPKD sebagai alat pengajuan dana atas belanja-belanja PPKD seperti belanja bunga, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan. 4. Melaksanakan pencatatan pengeluaran PPKD ke dalam BKU pengeluaran dan buku pembantu rincian obyek belanja. 5. Membuat register SPP, SPM yang diajukan dan SP2D yang sudah diterima. 6. Menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan fungsi kebendaharaan yang berada dalam tanggungjawabnya setiap tanggal 10 bulan berikutnya, dilampiri dengan BKU, dan ringkasan pengeluaran perincian obyek disertai dengan buktibukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek dimaksud.

24000

PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN

24100

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

24101

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah selaku PPTK dengan persyaratan, diutamakan pejabat struktural atau Pelaksana Golongan II/c ke atas yang memiliki kemampuan teknis sesuai bidang kegiatannya;

| - 30 -


Penunjukan pejabat berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya;

24103

PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PA/KPA;

24104

PPTK mempunyai tugas mencakup: 1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dalam bentuk laporan realisasi fisik dan keuangan; dan 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

24105

Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada Paragraf 24104 angka 3 mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan;

24106

Penetapan pejabat tersebut di atas sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

24107

Penunjukan PPTK oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dengan ketentuan: 1. Untuk mengelola 1 (satu) atau beberapa kegiatan; 2. Dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) orang PPTK dalam 1 (satu) kegiatan yang menjalankan lebih dari 3 (tiga) paket pekerjaan.

24200

Staf Teknis dan Staf Administrasi

24201

Dalam pelaksanaan kegiatan, PPTK dapat dibantu oleh unsur pelaksana yang melaksanakan fungsi teknis dan administrasi.

24202

Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada paragraf 24201 ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran.

24203

Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

24300

Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah (PPKPerangkat Daerah)

24301

Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA/DPPASKPD, kepala Perangkat Daerah menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah sebagai PPK-Perangkat Daerah;

| - 31 -


PPK-Perangkat Daerah mempunyai tugas: 1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK; 2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; 3. Melakukan verifikasi SPP; 4. Menyiapkan SPM; 5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan; 6. Melaksanakan akuntansi Perangkat Daerah; dan 7. Menyiapkan laporan keuangan Perangkat Daerah.

24303

PPK-Perangkat Daerah tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah, bendahara, dan/atau PPTK.

24304

Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan atau paling lambat awal tahun anggaran berkenaan.

24400

Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD)

24401

Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA/DPPA PPKD, Kepala BPKAD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan PPKD.

24403

PPK-PPKD mempunyai tugas: 1. Meneliti kelengkapan SPP-LS Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD), Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Pengeluaran Pembiayaan yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran; 2. Melakukan verifikasi SPP; 3. Menyiapkan SPM; 4. Melaksanakan akuntansi PPKD (Hibah dan Bantuan Sosial, BHPD, Bantuan Keuangan, BTT dan Pembiayaan); dan 5. Menyiapkan laporan keuangan PPKD (Hibah dan Bantuan Sosial, BHPD, Bantuan Keuangan, BTT dan Pembiayaan).

24404

Dalam melaksanakan tugasnya, PPK-PPKD dapat dibantu oleh pembantu PPK-PPKD yang terdiri dari: 1. Verifikator 1 untuk belanja Hibah dan Bantuan Sosial, bertugas membantu meneliti kelengkapan SPP-LS Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD. 2. Verifikator 2 untuk belanja BHPD, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan Pengeluaran Pembiayaan, bertugas membantu meneliti kelengkapan SPP-LS BHPD, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan Pengeluaran Pembiayaan yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD. | - 32 -

Pedoman Pelaksanaan APBD 3. Pembuat SPM PPKD yang mempunyai tugas: a. Membantu melakukan verifikasi kelengkapan SPP-LS Hibah, Bantuan Sosial, BHPD, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan Pengeluaran Pembiayaan; dan b. Menyiapkan SPM. 4. Penyusun Laporan Akuntansi BTL PPKD yang mempunyai tugas: a. Membantu melaksanakan akuntansi PPKD untuk belanja Hibah, Bantuan Sosial, BHPD, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan Pengeluaran Pembiayaan; dan b. Membantu menyiapkan Laporan Keuangan belanja Hibah, Bantuan Sosial, BHPD, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan Pengeluaran Pembiayaan.

30000

PERSIAPAN PELAKSANAAN APBD

31000

ANGGARAN KAS

31001

Anggaran kas memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode, adapun mekanisme penyusunan dan penetapan anggaran kas adalah sebagai berikut: 1. Kepala Perangkat Daerah berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran kas perangkat daerah. 2. Rancangan anggaran kas perangkat daerah disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPASKPD. 3. Pembahasan rancangan anggaran kas perangkat daerah dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan verifikasi DPASKPD. 4. PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan. 5. Anggaran kas memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. 6. Anggaran kas pemerintah daerah ditetapkan oleh Kepala SKPKD selaku PPKD.

| - 33 -


DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD DAN PPKD

32001

PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala Perangkat Daerah agar menyusun rancangan DPA-SKPD.

32002

Rancangan DPA-SKPD merinci sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap Perangkat Daerah serta pendapatan yang diperkirakan.

32003

Kepala Perangkat Daerah menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan.

32004

Pada BPKAD disusun 2 jenis DPA yaitu: 1. DPA-SKPD yang digunakan untuk melaksanakan: a. Belanja Pegawai pada BTL Perangkat Daerah BPKAD; b. Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKAD. 2. DPA-PPKD yang digunakan untuk melaksanakan: a. Pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan lainlain pendapatan daerah yang sah; b. Belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga; c. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

32005

TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala Perangkat Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

32006

Berdasarkan hasil verifikasi, PPKD mengesahkan rancangan DPASKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

32007

DPA-SKPD yang telah disahkan disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah, Inspektorat, dan Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan.

32008

DPA-SKPD digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala perangkat daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

33000

SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN (SPD-ANGGARAN)

33001

Setelah penetapan anggaran kas dan dengan memperhatikan ketersediaan dana, PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan Surat Penyediaan Dana Anggaran (SPD-Anggaran).

33002

SPD-Anggaran dihitung berdasarkan estimasi alokasi pengeluaran triwulan pada anggaran kas berdasarkan data rincian objek belanja pengeluaran.

| - 34 -


SPD-Anggaran disiapkan oleh Kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.

33004

Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPDAnggaran atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPDAnggaran.

33005

Penerbitan SPD-Anggaran dilakukan tiap triwulan sesuai dengan ketersediaan dana.

40000

PELAKSANAAN APBD

41000

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH

41100

Kebijakan Pendapatan

41101

Rencana pendapatan daerah dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya.

41102

Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah yang dicatat sebagai pendapatan daerah dan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

41103

Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAD, pemerintah daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan berusaha bagi pelaku ekonomi dan tidak membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat.

41104

Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.

41105

Penerimaan PAD secara tunai oleh Bendahara Penerimaan paling tinggi Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

41106

Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama.

41107

Untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.

41108

Pengembalian sebagaimana dimaksud pada paragraf 41106 dan 41107 harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

41109

Penerimaan Retribusi Perijinan Tertentu yang dikelola oleh Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Bapenda. | - 35 -


Dalam hal bendahara penerimaan dan/atau bendahara penerimaan pembantu berhalangan, maka : 1. Apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, bendahara penerimaan dan/atau bendahara penerimaan pembantu tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas bendahara penerimaan atas tanggung jawab bendahara penerimaan yang bersangkutan dengan diketahui kepala Perangkat Daerah; 2. Apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara penerimaan dan/atau bendahara penerimaan pembantu dan diadakan berita acara serah terima dengan diketahui kepala Perangkat Daerah; 3. Apabila bendahara penerimaan sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara penerimaan dan/atau bendahara penerimaan pembantu dan selanjutnya segera diusulkan penggantinya oleh kepala Perangkat Daerah kepada Bupati melalui PPKD; 4. Apabila bendahara penerimaan dan/atau bendahara penerimaan pembantu Perangkat Daerah lalai dalam melaksanakan tugas kebendaharaan, maka Pengguna Anggaran memberikan teguran dan/atau peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jeda waktu masing-masing 7 (tujuh) hari; 5. Apabila teguran dan/atau peringatan tidak diindahkan, maka Pengguna Anggaran mengganti bendahara penerimaan dan/atau bendahara penerimaan pembantu. Dalam masa pengganti bendahara penerimaan dan/atau bendahara penerimaan pembantu belum ditetapkan, tugas kebendaharaannya diambil alih oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran.

41111

Dalam hal bendahara penerimaan PPKD berhalangan, maka: 1. Apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, bendahara penerimaan tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas bendahara penerimaan atas tanggung jawab bendahara penerimaan yang bersangkutan dengan diketahui PPKD; 2. Apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara penerimaan dan diadakan berita acara serah terima dengan diketahui PPKD; 3. Apabila bendahara penerimaan sesudah 3 (tiga ) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara penerimaan dan selanjutnya segera diusulkan penggantinya oleh PPKD kepada Bupati. | - 36 -


BUD berwenang mengakses seluruh rekening koran bendahara Perangkat Daerah. Setiap pembukaan dan penutupan Rekening Perangkat Daerah harus diketahui oleh BUD dengan membuat Surat Permohonan Pembukaan atau Penutupan Rekening.

41200

Penatausahaan Penerimaan Pendapatan Perangkat Daerah

41201

Prosedur penerimaan Pendapatan Perangkat Daerah dapat dilaksanakan dalam 3 (tiga) cara, yaitu: 1. Penerimaan atas pendapatan yang dibayar tunai; a. Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah menerima pembayaran sejumlah uang yang tertera dalam SKP-Daerah dan/atau SKR-Daerah dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKP/SKR-Daerah dari wajib pajak dan/atau wajib retribusi dan/atau pihak ketiga yang berada dalam pengurusannya. b. Bendahara penerimaan Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk melakukan pemeriksaaan kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan. c. Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah kemudian membuat Surat Tanda Bukti Pembayaran/bukti lain yang sah untuk diberikan kepada wajib pajak/wajib retribusi. d. Bendahara Penerimaan selanjutnya menyetorkan seluruh penerimaan ke Kas Umum daerah dengan menggunakan formulir STS atau bukti lain yang dipersamakan paling lambat 1 hari berikutnya, kecuali hari libur disetorkan pada saat hari kerja pertama setelah hari libur. 2. Penerimaan atas pendapatan yang dibayar melalui rekening bendahara penerimaan; Bank penerima uang membuat Bukti Setoran dan Nota Kredit. (Bukti setoran diserahkan kepada Wajib Pajak/Retribusi sedangkan Nota Kredit diserahkan kepada Bendahara Penerimaan): a. Bendahara Penerimaan akan menerima Slip Setoran/Bukti Lain yang sah dari Wajib Pajak/Retribusi atau mendapatkan salinannya dari Bank; b. Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah menyetorkan seluruh penerimaan ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 hari berikutnya dengan menggunakan STS, kecuali hari libur disetorkan pada saat hari kerja pertama setelah hari libur; c. Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah menyetorkan seluruh penerimaan yang dialih kelolakan kepada pihak ketiga yang berada dalam pengurusannya setiap tanggal 5 bulan berikutnya.

| - 37 -

Pedoman Pelaksanaan APBD 3. Penerimaan atas pendapatan yang dibayar melalui Kas Umum Daerah. a. Bank Kas Umum Daerah penerima uang membuat Bukti Setoran dan Nota Kredit. (Bukti Setoran diserahkan kepada Wajib Pajak/Retribusi sedangkan Nota Kredit diserahkan kepada BUD); b. Bendahara Penerimaan akan menerima Slip Setoran/Bukti Lain yang Sah dari Wajib Pajak/Retribusi atau mendapatkan salinannya dari Bank. 41202

Pembukuan pendapatan oleh bendahara penerimaan menggunakan Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan. Dalam melakukan pembukuan tersebut, bendahara penerimaan menggunakan dokumen-dokumen sebagai dasar pencatatan yaitu: 1. Surat Tanda Bukti Pembayaran; 2. Nota Kredit dari bank; 3. Bukti Penerimaan Yang Sah; dan 4. Surat Tanda Setoran. Daftar STS yang dibuat oleh bendahara penerimaan didokumentasikan dalam Register STS.

41203

Pada saat menyetorkan pendapatan yang diterimanya ke rekening Kas Umum Daerah. Langkah-langkah pembukuan pada saat penyetoran adalah sebagai berikut: 1. Membuat STS dan melakukan penyetoran pendapatan yang diterimanya ke rekening Kas Umum Daerah. 2. Mencatat penyetoran pada buku penerimaan dan penyetoran pada bagian penyetoran kolom Tanggal, Nomor STS dan Jumlah Penyetoran. 3. Mengisi register STS.

41204

Prosedur pembukuan: 1. Pembukuan atas pendapatan yang diterima Tunai Proses pencatatan sebagai berikut : a. Pada saat menerima pembayaran tunai dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi. Apabila pembayaran menggunakan cek/giro, maka pencatatan dilakukan ketika cek tersebut diuangkan bukan pada saat cek tersebut diterima. Langkah-langkah pembukuan pada saat penerimaan tunai berdasarkan Bukti Penerimaan/Bukti Lain yang sah adalah sebagai berikut: 1) Mengisi Buku Penerimaan dan Penyetoran pada bagian penerimaan kolom tanggal, kolom nomor bukti, dan kolom cara pembayaran dengan pembayaran tunai. 2) Mengidentifikasi jenis dan kode rekening pendapatan, dan mengisi kolom kode rekening. 3) Mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah.

| - 38 -

Pedoman Pelaksanaan APBD b. Pada saat menyetorkan pendapatan yang diterimanya ke rekening Kas Umum Daerah. Langkah-langkah pembukuan pada saat penyetoran adalah sebagai berikut: 1) Membuat STS dan melakukan penyetoran pendapatan yang diterimanya ke rekening Kas Umum Daerah. 2) Mencatat penyetoran pada buku penerimaan dan penyetoran pada bagian penyetoran kolom Tanggal, Nomor STS dan Jumlah Penyetoran. 3) Mengisi register STS. 2. Pembukuan atas pendapatan yang ditransfer ke rekening Bendahara Penerimaan Wajib Pajak/Wajib Retribusi dapat melakukan pembayaran melalui rekening bendahara penerimaan. Proses pencatatan: a. Pada saat menerima informasi dari Bank. Langkah-langkah dalam membukukan penerimaan yang diterima di rekening bank bendahara penerimaan adalah sebagai berikut: 1) Menerima pemberitahuan dari Bank dan atau dari WP/WR (berupa slip setoran atau bukti lain yang sah); 2) Melakukan verifikasi dan rekonsiliasi atas penerimaan tersebut (untuk mengetahui asal penerimaan); 3) Mencatat penerimaan di Buku Penerimaan dan Penyetoran pada bagian penerimaan kolom Nomor Bukti, kolom tanggal dan kolom cara pembayaran. (pada kolom cara pembayaran diisi dengan pembayaran melalui rekening bendahara penerimaan); 4) Mengisi kolom kode rekening sesuai dengan jenis pendapatan yang diterima, dan mengisi kolom jumlah sesuai dengan jumlah penerimaan yang didapat. b. Pada saat menyetorkan pendapatan yang diterimanya ke rekening Kas Umum Daerah. Langkah-langkah dalam membukukan penyetoran ke rekening Kas Umum Daerah atas penerimaan pendapatan melalui rekening bendahara penerimaan adalah sebagai berikut: 1) Membuat STS dan melakukan penyetoran pendapatan yang diterimanya dengan cara transfer melalui rekening bank bendahara penerimaan ke rekening Kas Umum Daerah; 2) Mencatat penyetoran pada buku penerimaan dan penyetoran untuk bagian penyetoran pada kolom Tanggal, Nomor STS dan Jumlah Penyetoran; 3) Mengisi register STS.

| - 39 -

Pedoman Pelaksanaan APBD 3. Pembukuan atas pendapatan yang ditransfer ke rekening Kas Umum Daerah. Wajib Pajak/Wajib Retribusi dapat melakukan pembayaran secara langsung melalui Rekening Kas Umum Daerah. Langkah-langkah dalam membukukan penerimaan yang diterima langsung di rekening Bank Kas Umum Daerah adalah sebagai berikut: a. Menerima slip setoran/bukti lain yang sah dari wajib pajak/retribusi atas pembayaran yang mereka lakukan ke Kas Umum Daerah. b. Mencatat penerimaan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran pada bagian penerimaan. c. Mencatat penyetoran pada Buku Penerimaan dan Penyetoran pada bagian penyetoran. 41205

Bendahara Penerimaan Pembantu Perangkat Daerah menerima pembayaran sejumlah uang yang tertera pada dalam SKP Daerah dan/atau SKR dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKP/SKR-Daerah dari wajib pajak dan/atau wajib retribusi dan/atau pihak ketiga yang berada dalam pengurusannya.

41206

Bendahara penerimaan pembantu Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk melakukan pemeriksaaan kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan.

41207

Bendahara Penerimaan Pembantu Perangkat Daerah kemudian membuat Surat Tanda Bukti Pembayaran/bukti lain yang sah untuk diberikan kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi.

41208

Bendahara Penerimaan Pembantu selanjutnya menyetorkan seluruh penerimaan ke Kas Umum daerah dengan menggunakan formulir STS atau bukti lain yang dipersamakan.

41209

Pembukuan penerimaan pendapatan oleh bendahara penerimaan pembantu menggunakan Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan Pembantu.

41210

Dalam melakukan pembukuan tersebut, bendahara penerimaan pembantu menggunakan dokumen-dokumen sebagai dasar pencatatan yaitu: 1. Surat Tanda Bukti Pembayaran; 2. Bukti Penerimaan Yang Sah; dan 3. Surat Tanda Setoran (STS). STS yang dibuat oleh bendahara penerimaan pembantu didokumentasikan dalam Register STS.

41211

Prosedur pembukuan penerimaan dan cara pembayaran untuk bendahara penerimaan pembantu yaitu pembukuan atas pendapatan yang dilakukan secara tunai.

41212

Apabila pembayaran menggunakan cek/giro, maka pencatatan dilakukan ketika cek tersebut diuangkan bukan pada saat cek tersebut diterima. | - 40 -


Langkah-langkah pembukuan pada saat penerimaan tunai berdasarkan Bukti Penerimaan/Bukti Lain yang sah adalah sebagai berikut: 1. Mengisi buku Penerimaan dan Penyetoran pada bagian penerimaan kolom tanggal, kolom nomor bukti, dan kolom cara pembayaran dengan pembayaran tunai; 2. Mengidentifikasi jenis dan kode rekening pendapatan, dan mengisi kolom kode rekening; 3. Mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah; 4. Pada saat menyetorkan pendapatan yang diterimanya ke rekening Kas Umum Daerah.

41214

Langkah-langkah pembukuan pada saat penyetoran adalah sebagai berikut: 1. Membuat STS dan melakukan penyetoran pendapatan yang diterimanya ke rekening Kas Umum Daerah; 2. Mencatat penyetoran pada buku penerimaan dan penyetoran pada bagian penyetoran kolom Tanggal, No. STS dan Jumlah Penyetoran; 3. Mengisi register STS.

41300

Pertanggungjawaban Daerah

41301

Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah wajib mempertanggung jawabkan pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya baik secara Administratif maupun Fungsional.

41302

Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya secara administratif kepada Pengguna Anggaran melalui PPK Perangkat Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

41303

Laporan pertanggungjawaban (LPJ) bendahara penerimaan merupakan penggabungan dengan LPJ bendahara penerimaan pembantu dan memuat informasi tentang rekapitulasi penerimaan, penyetoran dan saldo kas yang ada di bendahara. LPJ tersebut dilampiri dengan: 1. Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah ditutup pada akhir bulan berkenaan; 2. Register STS; 3. Bukti penerimaan yang sah dan lengkap; 4. Pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu.

41304

Langkah-langkah penyusunan dan penyampaian pertanggungjawaban bendahara penerimaan Perangkat Daerah secara administratif adalah sebagai berikut : 1. Bendahara penerimaan menerima pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara penerimaan pembantu paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;

Penerimaan

Pendapatan

Perangkat

| - 41 -

Pedoman Pelaksanaan APBD 2. Bendahara penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan oleh bendahara penerimaan pembantu; 3. Bendahara penerimaan menggunakan data pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu yang telah diverifikasi dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan yang merupakan gabungan laporan pertanggungjawaban bendahara pembantu; 4. Bendahara penerimaan memberikan Laporan Pertanggungjawaban kepada PA/KPA melalui PPK Perangkat Daerah ; 5. Atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh bendahara penerimaan, maka PPK Perangkat Daerah akan melakukan verifikasi kebenaran terhadap Laporan Pertanggungjawaban tersebut; 6. Apabila disetujui, maka Pengguna Anggaran akan menandatangani Laporan Pertanggungjawaban (administratif) sebagai bentuk pengesahan. 41305

Pertanggungjawaban administratif pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut.

41306

Bendahara penerimaan Perangkat Daerah juga menyampaikan pertanggungjawaban secara fungsional kepada PPKD melalui PPKPPKD dan ditembuskan ke Bapenda paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya menggunakan format LPJ yang sama dengan pertanggungjawaban administratif.

41307

LPJ fungsional bendahara penerimaan Perangkat Daerah dilampiri dengan: 1. Buku penerimaan dan penyetoran yang telah ditutup pada akhir bulan berkenaan; 2. Register STS; 3. Pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu.

41308

Langkah-langkah penyusunan dan penyampaian pertanggungjawaban bendahara penerimaan Perangkat Daerah secara fungsional adalah sebagai berikut: 1. Bendahara penerimaan menerima pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara penerimaan pembantu paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya; 2. Bendahara penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan oleh bendahara penerimaan pembantu; 3. Bendahara penerimaan menggunakan data pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu yang telah diverifikasi dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan yang merupakan gabungan laporan pertanggungjawaban bendahara pembantu;

| - 42 -

Pedoman Pelaksanaan APBD 4. Bendahara dapat menyempurnakan laporannya apabila terdapat masukan dari PPK Perangkat Daerah ketika melakukan verifikasi atas pertanggungjawaban administratif; 5. PPK-PPKD kemudian melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis dalam rangka rekonsiliasi pendapatan. 41309

Pertanggungjawaban fungsional bendahara penerimaan Perangkat Daerah pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut.

41310

Bendahara Penerimaan Pembantu Perangkat Daerah menyampaikan pertanggungjawaban kepada bendahara penerimaan paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya. Pertanggungjawaban ini berupa Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah dilakukan penutupan pada akhir bulan, dilampiri dengan: 1. Register STS; 2. Bukti penerimaan yang sah dan lengkap.

41311

Pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat pada hari kerja terakhir bulan tersebut.

41312

Langkah-langkah dalam membuat dan menyampaikan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu adalah sebagai berikut: 1. Bendahara penerimaan pembantu melakukan penutupan Buku Penerimaan dan Penyetoran, melakukan perhitungan total penerimaan, total penyetoran dan sisa kas yang dipegang olehnya; 2. Bendahara penerimaan pembantu menyiapkan register STS dan bukti-bukti penerimaan yang sah dan lengkap; 3. Bendahara penerimaan pembantu menyampaikan Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah dilakukan penutupan dilampiri dengan Register STS dan bukti penerimaan yang sah dan lengkap kepada bendahara penerimaan Perangkat Daerah, paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

41400

Penatausahaan Penerimaan PPKD

41401

Penerimaan yang dikelola PPKD dapat berupa pendapatan dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah serta penerimaan pembiayaan daerah. Penerimaan-penerimaan tersebut diterima secara langsung di Kas Umum Daerah.

41402

Berdasarkan penerimaan tersebut, Bank membuat Nota Kredit atau memvalidasi dokumen pembayaran pajak/bukti lain yang sah yang memuat informasi tentang penerimaan tersebut, baik berupa informasi pengiriman, jumlah rupiah maupun kode rekening yang terkait. Bendahara penerimaan wajib mendapatkan Nota Kredit tersebut melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

| - 43 -


Pembukuan Pendapatan oleh bendahara penerimaan menggunakan Buku Penerimaan Pendapatan PPKD.

PPKD

41404

Dalam melakukan pembukuan tersebut, bendahara penerimaan PPKD menggunakan dokumen-dokumen tertentu sebagai dasar pencatatan, yaitu: 1. Nota Kredit dari Bank; 2. Bukti penerimaan lainnya yang sah yang telah divalidasi oleh bank.

41405

Pembukuan Pendapatan PPKD dimulai dari saat bendahara penerimaan PPKD menerima informasi dari Kas Daerah mengenai adanya penerimaan di rekening Kas Umum Daerah. Langkahlangkah pencatatannya adalah sebagai berikut: 1. Berdasarkan Nota Kredit, dokumen pembayaran pajak atau bukti penerimaan lainnya yang sah, bendahara penerimaan PPKD membukukan/mencatat pada Buku Penerimaan PPKD pada bagian penerimaan kolom tanggal dan kolom nomor bukti; 2. Kemudian bendahara penerimaan PPKD mengidentifikasi jenis dan kode rekening pendapatan. Apabila dari dokumen berupa nota kredit atau bukti penerimaan lainnya yang sah tidak dapat diidentifikasi secara jelas jenis pendapatannya maka Bendahara Penerimaan PPKD mencatatnya sebagai penerimaan lain-lain dalam jenis penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 3. Bendahara Penerimaan PPKD mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah.

41500

Pertanggungjawaban Penerimaan PPKD

41501

Bendahara Penerimaan PPKD mempertanggungjawabkan pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

41502

Pertanggungjawaban tersebut berupa Buku Penerimaan PPKD yang telah dilakukan penutupan pada akhir bulan, dilampiri dengan bukti-bukti pendukung yang sah dan lengkap.

41503

Langkah-langkah penyusunan dan penyampaian pertanggungjawaban bendahara penerimaan PPKD adalah sebagai berikut: 1. Bendahara penerimaan PPKD melakukan penutupan Buku Penerimaan PPKD dan melakukan rekapitulasi perhitungan. 2. Bendahara penerimaan PPKD menghimpun bukti-bukti penerimaan yang sah dan lengkap. Bendahara penerimaan PPKD menyampaikan buku penerimaan PPKD yang telah dilakukan penutupan dilampiri dengan bukti penerimaan yang sah dan lengkap kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

| - 44 -


Pertanggungjawaban Penerimaan Bendahara Umum Daerah

41601

Bendahara Umum Daerah membuat laporan atas Kas Umum Daerah yang berada dalam pengelolaannya dan menyusun pertanggungjawabannya setiap hari dalam bentuk Laporan Posisi Kas Harian.

41602

Laporan Bendahara Umum Daerah disusun dalam bentuk: 1. Laporan Posisi Kas Harian (LPKH); dan 2. Rekonsiliasi Bank Bulanan. Laporan Posisi Kas Harian (LPKH) dibuat setiap hari dan diserahkan kepada Bupati paling lambat hari ketiga minggu berikutnya. Berita Acara Rekonsiliasi Data Kas Daerah dengan Data Bank dibuat setiap bulan dan diserahkan kepada Bupati pada minggu pertama bulan berikutnya.

41603

Langkah-langkah dalam menyusun Rekonsiliasi Bank dan Laporan Posisi Kas Harian adalah sebagai berikut: 1. Berdasarkan bukti-bukti yang ada (SP2D/STS/Bukti lainnya yang sah), setiap hari BUD menyusun laporan posisi kas harian. 2. BUD menerima rekening koran dari Bank setiap hari untuk transaksi satu hari sebelumnya. 3. Berdasarkan rekening koran dan laporan posisi kas harian BUD menyusun rekonsiliasi bank 4. Rekonsiliasi Bank disusun dengan cara membandingkan saldo kas di Bank menurut Rekening Koran dengan saldo kas di Bank menurut laporan posisi kas harian.

41604

Disamping laporan-laporan di atas Bendahara Umum Daerah membuat Register SP2D yang telah diterbitkan.

42000

PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH

42100

Kebijakan Belanja

42101

Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.

42102

Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.

42103

Pelampauan Pengeluaran dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

42104

Pengeluaran yang bersifat darurat dan mendesak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kepentingan publik menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga.

| - 45 -


Setiap Perangkat Daerah dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

42106

Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

42107

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

42108

Bukti sebagaimana dimaksud pada paragraf 42107 harus mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

42109

Proses pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan sejak persetujuan APBD antara DPRD dengan Bupati namun penandatanganan kontrak/SPK setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disahkan.

42110

Dilarang melakukan ikatan perjanjian yang mengakibatkan pembebanan pada APBD sebelum tersedia anggaran.

42111

Pengeluaran yang bersifat darurat dan mendesak kepada individu/perorangan yang diakibatkan bencana alam, tekanan ekonomi, kebakaran dan sejenisnya dapat diberikan berupa belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

42112

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat mengajukan uang persediaan dan/atau tambahan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.

42113

Besaran uang tunai yang diperkenankan sebagai persediaan yang ada dalam kas Bendahara Pengeluaran maksimal Rp.20.000.000,(Dua Puluh Juta Rupiah) untuk kantor/kecamatan, dan Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) untuk Perangkat Daerah selain kantor/kecamatan, kecuali untuk gaji sesuai kebutuhan dan untuk Bendahara Pengeluaran PPKD maksimal Rp.50.000.000,(Lima Puluh Juta Rupiah) dan disimpan dalam brankas perangkat daerah.

42114

Bendahara Pengeluaran Wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pembayaran dari Uang Persediaan: 1. Dokumen perintah pembayaran tidak lengkap; 2. Ketepatan perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran tidak tepat; 3. Tidak cukup tersedia dananya; 4. Untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan APBD.

| - 46 -


Bendahara Pengeluaran Sebagai wajib pungut pajak, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak pusat yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak setiap bulan secara online serta menyetorkan pajak daerah yang dipungutnya ke rekening kas daerah pada bank yang telah ditunjuk oleh Bupati dalam jangka waktu sesuai ketentuan.

42116

Penyetoran pajak pusat dengan menggunakan bukti setoran elektronik (e-billing) dan e-faktur untuk mendapatkan NTPN.

42117

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hanya berlaku bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP)

42118

Penyetoran pajak daerah dengan menggunakan blanko Surat Tanda Setoran (STS) yang terdiri dari 5 (lembar), terdiri dari : 1. Lembar 1, untuk wajib pajak daerah; 2. Lembar 2, untuk BUD; 3. Lembar 3, untuk Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda); 4. Lembar 4, untuk Bank; 5. Lembar 5, untuk Arsip Wajib Pungut atau pihak lain.

42119

Dalam hal bendahara pengeluaran dan/atau bendahara pengeluaran pembantu Perangkat Daerah, maupun bendahara pengeluaran PPKD berhalangan, maka : 1) Apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, bendahara pengeluaran Perangkat Daerah dan/atau bendahara pengeluaran pembantu Perangkat Daerah tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran dan tugas-tugas bendahara pengeluaran Perangkat Daerah dan/atau bendahara pengeluaran pembantu Perangkat Daerah atas tanggung jawab bendahara pengeluaran Perangkat Daerah dan/atau bendahara pengeluaran pembantu Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan diketahui Kepala Perangkat Daerah; 2) Apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara pengeluaran Perangkat Daerah dan/atau bendahara pengeluaran pembantu Perangkat Daerah dan diadakan berita acara serah terima; 3) Apabila bendahara pengeluaran Perangkat Daerah dan/atau bendahara pengeluaran pembantu Perangkat Daerah sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara pengeluaran dan/atau bendahara pengeluaran pembantu dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya. | - 47 -

Pedoman Pelaksanaan APBD 4) Apabila bendahara pengeluaran pembantu Perangkat Daerah lalai dalam melaksanakan tugas kebendaharaan,maka Kuasa Pengguna Anggaran memberikan teguran dan/atau peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jeda waktu masing-masing 7 (tujuh) hari; 5) Apabila teguran dan/atau peringatan tidak di indahkan, maka Kuasa Pengguna Anggaran mengusulkan kepada Pengguna Anggaran untuk mengganti Bendahara Pengeluaran Pembantu. Dalam jangka waktu BPP pengganti belum ditetapkan tugas kebendaharaan BPP diambil alih oleh BP atas perintah PA. 42120

Pelaksanaan belanja sewa gedung/bangunan dan tanah serta belanja asuransi diperkenankan melewati tahun berkenaan dan dibayar dimuka.

42121

Belanja sewa gedung/bangunan dan tanah serta belanja asuransi jangka waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

42122

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil diusulkan setiap bulan dan diajukan untuk realisasi pencairan keuangannya mulai tanggal 5 bulan berikutnya. Khusus untuk pembayaran bulan Desember diajukan setelah tanggal 20 Desember atau disesuaikan dengan Surat Edaran Bupati tentang batas akhir pencairan SPP/SPM.

42123

Proses pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan sejak persetujuan APBD antara DPRD dengan Bupati namun penandatanganan kontrak/SPK setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disahkan.

42124

Perangkat Daerah berstatus BLUD menggunakan penerimaan Pendapatannya secara langsung untuk mendanai belanja operasional dan belanja modal.

42125

Perangkat Daerah berstatus BLUD membuka rekening BLUD untuk menampung seluruh Pendapatan BLUD yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran belanja baik belanja operasional dan belanja modal.

42126

Pencatatan atas laporan pendapatan diajukan pimpinan BLUD dalam bentuk Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) untuk mendapatkan pengesahan BUD dalam bentuk Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B).

42127

Pelaporan keuangan atas pelaksanaan kegiatan BLUD wajib disampaikan kepada Pemerintah Daerah setiap semester dan tahunan melalui BUD yang terdiri dari: a. b. c. d. e.

Laporan Realisasi Anggaran; Neraca; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

| - 48 -


Bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas) yang menerima dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pencatatan atas laporan pendapatan dan belanja diajukan pimpinan FKTP dalam bentuk laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas Kesehatan. Selanjutnya Kepala Dinas Kesehatan menerbitkan SP3B untuk mendapatkan pengesahan BUD dalam bentuk SP2B.

42129

Bagi satuan pendidikan negeri yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pencatatan atas laporan realisasi pendapatan dan belanja disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan laporan tersebut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyusun dan menerbitkan SP3B untuk mendapatkan pengesahan BUD dalam bentuk SP2B.

42130

Dalam mendukung kegiatan Operasional di Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah, dapat dilakukan melalui mekanisme pemberian barang atau uang oleh perangkat daerah induknya. Dalam hal dukungan kegiatan Operasional diberikan dalam bentuk uang maka: 1. Kepala UPT PD mengajukan permohonan anggaran operasional kepada Kepala PD. 2. Kasubag TU bertindak sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran, dalam hal tidak terdapat Kasubag TU pertanggungjawaban atas belanja anggaran operasional dilakukan oleh Kepala UPT PD 3. Bukti pertanggungjawaban disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran

42131

Pemeliharaan kendaraan dinas dan perlengkapan kantor lainnya harus dilengkapi dengan kartu pemeliharaan. Format kartu pemeliharaan terlampir.

42132

Mekanisme Pengadaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil berpedoman kepada Peraturan tentang Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah.

42133

Pembayaran Honor bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Honor dibayarkan sejumlah yang telah disepakati dalam perjanjian kerja. b. Honor diberikan setelah pegawai melaksanakan tugas dalam jangka waktu satu bulan dan dibayarkan pada minggu pertama bulan berikutnya. c. Honor untuk bulan Desember dibayarkan 2 (dua) kali, minggu pertama untuk pembayaran honor bulan Nopember dan minggu keempat untuk bulan Desember.

42134

Perjanjian kerja terhadap Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil harus memuat klausul tentang iuran jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan), jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian (BPJS Ketenagakerjaan).

| - 49 -


Penatausahaan Belanja Perangkat Daerah

42201

Bendahara pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dalam rangka melaksanakan belanja. Dalam hal ini bendahara pengeluaran menyusun dokumen SPP yang dapat berupa: 1. SPP Uang Persediaan (UP) a. Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan SPP-UP kepada PA-Perangkat Daerah setelah menyelesaikan kewajiban pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahun sebelumnya. b. PA-Perangkat Daerah mengajukan SPM Uang Persediaan ke BPKAD melalui Bidang Anggaran dan selanjutnya ke Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa BUD setelah mendapat persetujuan BUD. SPP-UP diajukan setiap awal tahun anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebak tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan (UP) Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan APBD, dipergunakan untuk mengisi uang persediaan Perangkat Daerah dan pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS; c. Uang Persediaan yang diajukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Perangkat Daerah akan direalisasikan oleh PPKD setelah Perangkat Daerah menyelesaikan seluruh kewajiban atas pertanggungjawaban tahun sebelumnya. d. UP merupakan uang muka kerja dari BUD kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya (revolving); e. UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran: 1) Belanja Pegawai; 2) Belanja Barang & Jasa; dan 3) Belanja Modal; f. Bendaharan Pengeluaran melakukan penggantian (revolving) UP yang telah digunakan setiap saat sepanjang SPD-Anggaran masih tersedia dan pertanggungjawaban penggunaan UP telah dipenuhi; g. Penggantian UP sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat dilakukan apabila UP telah dipergunakan paling sedikit 65% (enam puluh lima persen). h. Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai lampiran dalam pengajuan SPP-UP, selain dari dokumen SPP-UP itu sendiri. Lampiran tersebut antara lain: 1) Salinan SPD-Anggaran; 2) Surat Pernyataan Pengguna Anggaran; 3) Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan; 4) Bukti setor sisa UP tahun sebelumnya;

| - 50 -

Pedoman Pelaksanaan APBD 5)

i.

j. k.

Proses akuntansi manual (worksheet) yang telah direkonsiliasi dengan Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Kabupaten Lebak; 6) Salinan Keputusan Bupati Lebak tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan (UP) Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan APBD. Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah dapat menyerahkan sebagian uang persediaan yang dikelolanya kepada bendahara pengeluaran pembantu Perangkat Daerah untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan. Penyerahan tersebut dilakukan berdasarkan persetujuan pengguna anggaran dengan menggunakan Nota Pencairan Dana (NPD) dan dibuatkan tanda serah terima uang. (khusus untuk BPKAD dan Setda persetujuannya oleh Kuasa Pengguna Anggaran). Uang Panjar harus dipertanggungjawabkan paling lambat dalam waktu 2 Minggu setelah diterimanya uang panjar. Uang Panjar yang belum dapat di pertanggungjawabkan wajib dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran, dan dibuatkan tanda serah terima pengembalian.

2. SPP Ganti Uang (GU) a. Pada saat uang persediaan telah terpakai sebesar 65 % dari Uang persediaan yang diterima, maka bendahara pengeluaran dapat mengajukan SPP Ganti Uang Persediaan (GU) dengan besaran sejumlah SPJ penggunaan uang persediaan yang telah disahkan pada periode waktu tertentu. Misal, Perangkat Daerah mendapatkan alokasi Uang Persediaan pada tanggal 17 Januari sebesar Rp.100.000.000,-. Pada tanggal 25 Januari telah terealisasi belanja yang menghabiskan uang UP sebesar Rp.65.000.000,-, maka SPP-UP yang akan diajukan adalah sebesar Rp.65.000.000,- dengan pembebanan pada kode rekening belanja terkait pada kegiatan-kegiatan tersebut. b. Bendahara pengeluaran dapat mengajukan SPP-GU setiap saat sepanjang pagu Surat Penyediaan Dana Anggaran (SPD-Anggaran) masih mencukupi. c. Bendahara pengeluaran mempersiapkan dokumendokumen yang diperlukan sebagai lampiran dalam pengajuan SPP-GU, selain dari dokumen SPP-GU itu sendiri. Kelengkapan dokumen tersebut mencakup : 1) Surat pernyataan pengajuan SPP-GU oleh pengguna anggaran; 2) Ringkasan pengeluaran per rincian objek yang disertai dengan Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB).

| - 51 -

Pedoman Pelaksanaan APBD 3)

4) 5) 6) 7)

8)

9)

Salinan SPD-Anggaran (lembar pertama, lembar yang terdapat kegiatan yang diajukan dan lembar terakhir); Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan; Surat Pernyataan Tanggungjawab PA atas kebenaran Belanja GU; Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Keuangan Bulanan Perangkat Daerah dengan lampiran proses akuntansi manual (worksheet) yang telah direkonsiliasi dengan Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Kabupaten Lebak; Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan hasil cetak Sistem Monitoring dan Evaluasi (SIMONEV) yang sudah di verifikasi; Khusus untuk Perangkat Daerah Kecamatan dalam pengajuan SPP-GU wajib melampirkan Surat rekomendasi dari Inspektorat.

3. SPP Tambah Uang (TU) a. Apabila terdapat kebutuhan belanja atas kegiatan tertentu yang sifatnya mendesak, yang harus dikelola oleh bendahara pengeluaran, dan uang persediaan tidak mencukupi maka bendahara pengeluaran dapat mengajukan SPP-TU. Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan. Jumlah dana yang diajukan dalam SPP-TU ini harus dipertanggungjawabkan tersendiri, terpisah dari pertanggungjawaban UP/GU selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya SP2D. b. Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas umum daerah. Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang dikecualikan untuk: 1) Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; 2) Kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali PA/KPA. c. Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai lampiran dalam pengajuan SPP-TU, selain dari dokumen SPP-TU itu sendiri. Lampiran tersebut antara lain: 1) Salinan SPD-Anggaran; 2) Surat Pernyataan Pengguna Anggaran; 3) Surat keterangan penjelasan keperluan pengisian TU; 4) Persetujuan dari PPKD.

| - 52 -

Pedoman Pelaksanaan APBD 4. SPP Langsung (LS) a. SPP Langsung (SPP-LS) dipergunakan untuk pembayaran langsung pada pihak ketiga dengan jumlah yang telah ditetapkan. b. SPP-LS dapat melalui Bendahara Pengeluaran untuk dibayarkan kepada pihak yang berhak atas dasar SPM-LS dan dilengkapi dengan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap diajukan oleh Pengguna Anggaran, yaitu SPP-LS untuk Belanja Tidak Langsung, dan Belanja Langsung khusus Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran, Jasa Layanan Medis, Upah kegiatan yang diswakelolakan, pengadaan tanah, pembuatan sertifikat tanah, Belanja Pegawai serta untuk pembayaran kegiatan yang dilaksanakan melalui Kerjasama Operasional (KSO). c. SPP-LS dapat dikelompokkan menjadi : 1) SPP-LS untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan; 2) SPP-LS untuk pembayaran Barang dan Jasa. d. Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai lampiran dalam pengajuan SPP -LS, selain dari dokumen SPP-LS itu sendiri. Lampiran tersebut antara lain: 1) Untuk SPP-LS Gaji dan Tunjangan a) Salinan SPD-Anggaran; b) Surat Pernyataan Pengguna Anggaran; c) Dokumen-dokumen pelengkap daftar gaji yang terdiri atas: (1) Rekapitulasi pembayaran gaji induk; (2) Rekapitulasi pembayaran gaji (3) Gaji susulan; (4) Kekurangan gaji; (5) Gaji terusan; (6) Uang duka wafat/tewas yang dilengkapi dengan daftar gaji induk/gaji susulan/ kekurangan gaji/uang duka wafat/tewas (khusus DPRD); d) Kelengkapan dokumen tersebut di atas digunakan sebagai syarat pengajuan SPM-LS disimpan dan di arsipkan di Perangkat Daerah masing-masing. 2) SPP-LS untuk belanja pegawai pada Belanja Langsung diajukan oleh Bendahara Pengeluaran langsung kepada Pengguna Anggaran Perangkat Daerah. Dokumen untuk SPP-LS pegawai terdiri dari : a) Salinan SPD-Anggaran; b) Keputusan Bupati/Kepala Perangkat Daerah/ Kepala ULP tentang Penetapan Tim/ Panitia/Pejabat/Pokja/PPK/Pengelola Kegiatan dan sejenisnya; | - 53 -

Pedoman Pelaksanaan APBD Daftar penerima yang sudah ditandatangani; Surat Setoran Pajak. 3) SPP-LS untuk pengadaan Barang dan Jasa yang terikat perjanjian kontrak dengan pihak ketiga diajukan Bendahara Pengeluaran langsung kepada Pengguna Anggaran Perangkat Daerah. Dokumen untuk SPP-LS Barang dan Jasa terdiri dari: a) Salinan SPD-Anggaran; b) Surat Pernyataan Pengguna Anggaran; c) Salinan surat rekomendasi dari Perangkat Daerah teknis terkait; d) Resume kontrak pengadaan barang/jasa. e) Dokumen-dokumen terkait kegiatan (disiapkan oleh PPTK) yang terdiri atas: (1) Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak Penyedia Barang/ Jasa dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berikut lampiran daftar barang/jasa yang diperiksa; (2) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa yang ditandatangani oleh pihak Penyedia Barang/Jasa dan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan; (3) Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh pihak Penyedia Barang/Jasa dan Pejabat Pembuat Komitmen; (4) Tanda Bukti Perjanjian terdiri atas : • Bukti pembelian (nota/faktur) yang dilengkapi dengan Surat Pesanan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) yang ditandatangani pihak Penyedia Barang/Jasa; • Kwitansi bermaterai cukup dan dilengkapi dengan Surat Pesanan untuk pengadaan yang bernilai lebih dari Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang ditandatangani pihak Penyedia Barang/Jasa dan PPK serta disetujui oleh PA/KPA; • Surat Perintah Kerja untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya bernilai lebih dari Rp.50.000.000 (Lima Puluh juta Rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) dan untuk jasa konsultansi dengan nilai sampai dengan c) d)

| - 54 -


(5)

(6)

(7) (8)

(9)

(10)

(11) (12)

(13)

(14)

Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang ditandatangani pihak Penyedia Barang/Jasa dan PPK; • Surat Perjanjian untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya diatas Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) dan untuk jasa konsultansi dengan nilai diatas Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang ditandatangani pihak Penyedia Barang/Jasa dan PPK. Surat Setoran Pajak (SSP) disertai faktur pajak (PPN, PPh dan Pajak Daerah) yang telah ditandatangani wajib pajak atau wajib pungut; Foto dan/atau buku dan/atau laporan dan/atau dokumentasi kemajuan/ penyelesaian pekerjaan; Surat keterangan yang mencantumkan nomor rekening bank pihak rekanan; Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri; Surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja; Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan; Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan; Berita Acara Penyerahan Hasil Pengadaan Barang kepada pengurus barang sebagai bahan pencatatan dalam Buku Inventaris Barang; Potongan Jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan Jamsostek); dan Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran. | - 55 -

Pedoman Pelaksanaan APBD f)

Kelengkapan dokumen tersebut di atas diperlihatkan dan digunakan sebagai syarat pengajuan SPM-LS kepada BUD, kemudian disimpan dan diarsipkan di Perangkat Daerah masing-masing. 4) SPP-LS Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum pembayaranannya dilaksanakan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS). Apabila tidak mungkin dilaksanakan melalui mekanisme LS, dapat dilakukan melalui UP/TUP, dengan persyaratan sebagai berikut : a) Persetujuan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah untuk tanah yang luasnya lebih dari 5 (lima) hektar dan SK Kepala BPN tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah; b) Persetujuan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah untuk tanah yang luasnya kurang dari 5 (lima) hektar dan SK Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah; c) Berita Acara Kesepakatan; d) Berita Acara Pelepasan Hak; e) Foto copy bukti kepemilikan tanah; f) Kuitansi; g) Daftar Nominatif pemilik tanah dan besaran harga tanah yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran apabila objek tanah dan pemilik tanah lebih dari 1 (satu) orang dalam 1 (satu) hamparan. h) SSP PPh final atas pelepasan hak bagi objek tanah yang dikenakan pajak; i) Surat pelepasan hak adat (bila diperlukan); j) Surat Keterangan waris/Surat Kuasa Waris apabila pemilik tanah telah meninggal dunia yang diketahui oleh camat setempat. k) Surat Kuasa Penerimaan Pembayaran apabila pembayaran diberikan bukan kepada Pemilik Tanah. 5) Untuk SPP-LS pembayaran lembur dilengkapi dengan daftar pembayaran perhitungan lembur yang ditandatangani oleh Kuasa PA/Pejabat yang ditunjuk dan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah yang bersangkutan, surat perintah kerja lembur, daftar hadir lembur dan SSP PPh Pasal 21. 6) Untuk SPP-LS jasa penyediaan listrik, telepon/komunikasi dan air PDAM diajukan langsung ke BPKAD. a) Pembayaran Biaya Langganan Daya Jasa Listrik, Telepon/komunikasi dan Air PDAM dengan melampirkan : | - 56 -

Pedoman Pelaksanaan APBD • Bukti tagihan daya dan jasa; • Nomor Rekening Pihak Ketiga (PT. PLN, PT. Telkom, PDAM, dll); b) Dalam hal pembayaran Langganan Daya dan Jasa belum dapat dilakukan secara langsung, Perangkat Daerah yang bersangkutan dapat melakukan pembayaran dengan UP/GU. c) Tunggakan langganan daya dan jasa tahun anggaran sebelumnya dapat dibayarkan oleh Perangkat Daerah setelah mendapat dispensasi/persetujuan terlebih dahulu dari BPKAD sepanjang dananya tersedia dalam DPASKPD berkenaan. 42202

Pembayaran tunai yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada satu rekanan/pihak ketiga tidak boleh melebihi Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) kecuali untuk pembayaran honor.

42203

Ketentuan pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan diajukan pada bulan April dan Oktober.

42204

Bukti pembayaran belanja yang sah terdiri dari: 1. Nota (yang ditandatangani dan distempel oleh penyedia)/Faktur/Struk Belanja yang dikeluarkan oleh penyedia. 2. Kwitansi, dapat berupa kwitansi pasar atau kwitansi Perangkat Daerah. Ketentuan penggunaan materai pada kwitansi sebagai berikut: a. Materai Rp.3.000,dipergunakan untuk belanja Rp.250.000,- sampai dengan Rp.1.000.000,b. Materai Rp.6.000,- dipergunakan untuk belanja di atas Rp.1.000.000,-

42300

Pertanggungjawaban Belanja Perangkat Daerah

42301

Pertanggungjawaban administratif dibuat oleh bendahara pengeluaran dan disampaikan kepada Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

42302

Pertanggungjawaban administratif tersebut berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang menggambarkan jumlah anggaran, realisasi dan sisa pagu anggaran baik secara kumulatif maupun per kegiatan. SPJ ini merupakan penggabungan/rekapitulasi dengan SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

42303

Pertanggungjawaban administratif berupa SPJ dilampiri dengan: 1. Buku Kas Umum (BKU); 2. Laporan Penutupan Kas; dan 3. SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

| - 57 -


Pertanggungjawaban administratif pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut yang dilampiri bukti setoran sisa uang persediaan.

42305

Langkah-langkah dalam membuat dan menyampaikan SPJ bendahara pengeluaran adalah sebagai berikut : 1. Bendahara pengeluaran menyiapkan Laporan Register Penutupan Kas; 2. Bendahara pengeluaran melakukan rekapitulasi jumlahjumlah belanja dan item terkait lainnya berdasarkan Buku Kas Umum (BKU) dan buku pembantu BKU lainnya, khususnya Buku Pembantu Rincian Obyek untuk mendapatkan nilai belanja per rincian obyek; 3. Bendahara pengeluaran menggabungkan hasil rekapitulasi tersebut dengan hasil yang ada di Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran Pembantu; 4. Berdasarkan rekapitulasi dan penggabungan itu, bendahara pengeluaran membuat SPJ atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya; 5. Dokumen SPJ beserta BKU, laporan penutupan kas dan SPJ bendahara pengeluaran pembantu kemudian disampaikan ke PPK Perangkat Daerah untuk dilakukan verifikasi; 6. Setelah mendapatkan verifikasi, Pengguna Anggaran menandatangani sebagai bentuk pengesahan; 7. Bendahara pengeluaran mengumpulkan bukti-bukti belanja yang sah atas penggunaan tambahan uang persediaan; 8. Apabila terdapat TU yang tidak digunakan harus disetorkan ke Kas Umum Daerah. Surat Tanda Setoran atas penyetoran itu dilampirkan sebagai lampiran laporan pertanggungjawaban TU; 9. Berdasarkan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap tersebut dan bukti penyetoran sisa tambahan uang persediaan, bendahara pengeluaran pembantu merekapitulasi belanja ke dalam Laporan Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan sesuai dengan program dan kegiatannya yang dicantumkan pada awal pengajuan TU; 10. Pengisian Surat Tanda Setoran (STS) atas pengembalian TUP mencantumkan nilai nominal, nama Perangkat Daerah, nama kegiatan dan nama lengkap penyetor; 11. Surat Tanda Setoran (STS) sebagaimana yang tersebut dalam angka 10 harus mendapat validasi dari pihak bank persepsi; 12. Laporan pertanggungjawaban tersebut kemudian disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK Perangkat Daerah ; 13. PPK Perangkat Daerah kemudian melakukan verifikasi atas pertanggungjawaban yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran;

| - 58 -

Pedoman Pelaksanaan APBD 14. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran kemudian menandatangani laporan pertanggungjawaban TU sebagai bentuk pengesahan. 42306

Pertanggungjawaban fungsional dibuat oleh bendahara pengeluaran dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD melalui PPK SKPKD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Pertanggungjawaban fungsional tersebut berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dilampiri dengan: 1. Laporan Penutupan Kas; 2. SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

42306

Pertanggungjawaban fungsional pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan pada hari kerja terakhir bulan tersebut yang dilampiri bukti setoran sisa uang persediaan.

42307

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat mengajukan pelimpahan sebagian UP dari Bendahara Pengeluaran dengan persetujuan PA/KPA menggunakan Nota Pencairan Dana (NPD), baik melalui Panjar maupun tidak melalui panjar. (Uang Panjar harus dipertanggungjawabkan paling lambat dalam waktu 2 Minggu).

42308

Pembukuan Belanja oleh bendahara pengeluaran pembantu menggunakan: 1. Buku Kas Umum (BKU) 2. Buku Pembantu BKU yang terdiri dari: a. Buku Pembantu Kas Tunai; b. Buku Pembantu Simpanan/Bank; c. Buku Pembantu Pajak; d. Buku Pembantu Panjar; e. Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja. Dalam pelaksanaannya, tidak semua dokumen pembukuan digunakan secara bersamaan untuk membukukan satu transaksi keuangan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran pembantu.

42309

Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembukuan adalah: 1. SP2D TU/LS; 2. Dokumen-dokumen pendukung lainnya yang menjadi kelengkapan masing-masing SP2D.

42310

Pembukuan penerimaan SP2D TU merupakan proses pencatatan transaksi penerimaan SP2D TU ke dalam BKU dan Buku pembantu yang terkait. Proses pembukuan dilakukan ketika bendahara pengeluaran menerima SP2D TU dari BUD/Kuasa BUD. Pencatatan dilakukan sebesar jumlah yang tercantum di SP2D sebagai "penerimaan SP2D" di: 1. BKU pada kolom penerimaan. 2. Buku Pembantu Simpanan/Bank pada kolom penerimaan.

| - 59 -


Atas persetujuan Pengguna Anggaran, bendahara pengeluaran melakukan pelimpahan uang persediaan ke bendahara pengeluaran pembantu. Atas dasar "pelimpahan UP" tersebut, maka bendahara pengeluaran pembantu mencatat sebesar jumlah yang dilimpahkan di: 1) BKU pada kolom penerimaan 2) Buku Pembantu simpanan/bank pada kolom penerimaan Langkah 1 2

Mencatat pada Buku BKU BP Simpanan/Bank

Mencatat Pada Kolom Penerimaan Pengeluaran √ √

42312

Pembukuan pembayaran belanja tanpa melalui uang panjar, proses pembukuannya dimulai ketika bendahara pengeluaran pembantu membayarkan sejumlah uang atas belanja yang telah dilakukan.

42313

Berdasarkan bukti-bukti belanja yang disiapkan oleh PPTK, bendahara pengeluaran pembantu melakukan pembayaran. Atas pembayaran tersebut, bendahara pengeluaran pembantu melakukan pembukuan sebesar nilai belanja bruto sebagai "belanja" pada: 1. BKU pada kolom pengeluaran. 2. Buku Pembantu Kas Tunai pada kolom pengeluaran. 3. Buku Pembantu Rincian Obyek pada kolom UP/GU atau TU.

42314

Jika pembayaran dilakukan dengan transfer dari rekening bank, bendahara pengeluaran pembantu melakukan pembukuan sebesar nilai belanja bruto sebagai "belanja" pada: 1. BKU pada kolom pengeluaran. 2. Buku Pembantu Simpanan/Bank pada kolom pengeluaran. 3. Buku Pembantu Rincian Obyek pada kolom UP/GU.

42315

Apabila bendahara pengeluaran pembantu melakukan pungutan pajak atas transaksi belanja di atas, bendahara pengeluaran pembantu melakukan pembukuan sebesar jumlah pajak yang dipotong sebagai "pemotongan PPh/PPN" pada: 1. BKU pada kolom penerimaan. 2. Buku Pembantu Pajak pada kolom penerimaan.

42316

Ketika penyetoran atas pungutan pajak, bendahara pengeluaran pembantu melakukan pembukuan sebesar jumlah pajak yang disetorkan sebagai "setoran PPh/PPN" pada: 1. Buku pada kolom pengeluaran. 2. Buku Pembantu Pajak pada kolom pengeluaran.

42317

Pembukuan pembayaran belanja melalui panjar terlebih dahulu kepada PPTK merupakan proses pencatatan pemberian uang panjar ke PPTK termasuk didalamnya pencatatan atas pertanggungjawaban yang diberikan oleh PPTK untuk uang panjar yang diterimanya. | - 60 -


Proses pembukuan dimulai ketika Bendahara Pengeluaran Pembantu memberikan uang panjar kepada PPTK untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan Nota Pencairan Dana (NPD), memo persetujuan PA/KPA, serta bukti pengeluaran uang/bukti lainnya yang sah, Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat pemberian uang panjar sebesar uang yang diberikan di: 1. BKU pada kolom pengeluaran. 2. Buku Pembantu Kas Tunai pada kolom pengeluaran 3. Buku Pembantu Panjar pada kolom pengeluaran.

42319

Apabila pemberian panjar dilakukan dengan transfer dari rekening bank, Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat pemberian uang panjar sebesar uang yang diberikan pada: 1. BKU pada kolom pengeluaran 2. Buku Pembantu Simpanan/Bank pada kolom pengeluaran 3. Buku Pembantu Panjar pada kolom pengeluaran.

42320

Langkah-langkah dalam membukukan pertanggungjawaban uang panjar adalah sebagai berikut: 1. Bendahara Pengeluaran Pembantu menerima bukti belanja/bukti pengeluaran uang/bukti lainnya yang sah dari PPTK sebagai bentuk pertanggungjawaban uang panjar. Setelah pertanggungjawaban tersebut diterima, Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat pengembalian panjar pada : a) BKU pada kolom penerimaan b) Buku pembantu panjar pada kolom penerimaan. Jumlah yang dicatat sebesar jumlah uang panjar yang pernah diberikan. 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu kemudian mencatat belanja yang sebenarnya terjadi berdasarkan pertanggung-jawaban yang diberikan PPTK. Belanja tersebut dicatat pada: a) BKU pada kolom pengeluaran b) Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja 3. Apabila uang panjar yang diberikan lebih besar daripada belanja yang dilakukan, PPTK mengembalikan kelebihan tersebut. Atas pengembalian itu Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat pada Buku Pembantu Kas Tunai atau Buku Pembantu Bank/Simpanan pada kolom penerimaan sebesar jumlah yang dikembalikan. 4. Apabila uang panjar yang diberikan lebih kecil daripada belanja yang dilakukan, Bendahara Pengeluaran Pembantu membayar kekurangannya kepada PPTK. Atas pembayaran itu bendahara mencatat pada Buku Pembantu Kas Tunai atau Buku Pembantu Bank/Simpanan pada kolom pengeluaran sebesar jumlah yang dibayarkan.

| - 61 -


Pembukuan atas proses belanja LS untuk pengadaan barang dan jasa dimulai ketika bendahara pengeluaran pembantu menerima SP2D-LS barang dan Jasa dari BUD atau Kuasa BUD melalui Pengguna Anggaran.

42322

Pembukuan dilakukan sebesar jumlah belanja bruto (sebelum dikurangi potongan) sebagai "belanja pengadaan barang/jasa" pada: 1) BKU pada kolom penerimaan dan pengeluaran pada tanggal yang sama. 2) Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja yang terkait pada kolom belanja LS.

42323

Terhadap informasi potongan pajak terkait belanja pengadaan barang dan jasa, bendahara pengeluaran pembantu melakukan pembukuan sebesar jumlah pajak yang dipotong sebagai "pemotongan PPh/PPN" pada: 1) BKU pada kolom penerimaan dan kolom pengeluaran pada tanggal yang sama. 2) Buku Pembantu Pajak pada kolom penerimaan dan kolom pengeluaran pada tanggal yang sama.

42324

Pertanggungjawaban pengeluaran merupakan proses pertanggungjawaban seluruh pengeluaran belanja yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran pembantu dalam rangka pelaksanaan APBD. Proses ini merupakan proses lanjutan dari proses pembukuan pengeluaran.

42325

Pertanggungjawaban penggunaan tambahan uang persediaan. Bendahara pengeluaran pembantu melakukan pertanggungjawaban penggunaan TU apabila TU yang dikelolanya telah habis/selesai digunakan untuk membiayai suatu kegiatan atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak TU diterima.

42326

Dalam melakukan pertanggungjawaban tersebut dokumen yang disampaikan adalah Laporan Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan. Dokumen ini dilampirkan dengan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap.

42327

Langkah-langkah dalam membuat pertanggungjawaban TU adalah sebagai berikut: 1. Bendahara pengeluaran pembantu mengumpulkan buktibukti belanja yang sah atas penggunaan tambahan uang persediaan; 2. Apabila terdapat TU yang tidak digunakan bendahara pengeluaran pembantu melakukan setoran ke Kas Umum Daerah. Surat Tanda Setoran atas penyetoran itu dilampirkan sebagai lampiran laporan pertanggungjawaban TU; 3. Berdasarkan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap tersebut dan bukti penyetoran sisa tambahan uang persediaan (apabila tambahan uang persediaan melebihi belanja yang dilakukan) bendahara pengeluaran pembantu | - 62 -


4.

5. 6.

7.

8.

merekapitulasi belanja kedalam Laporan Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan sesuai dengan program dan kegiatannya yang dicantumkan pada awal pengajuan TU; Pengisian Surat Tanda Setoran (STS) atas pengembalian TU mencantumkan nilai nominal, nama Perangkat Daerah, nama kegiatan dan nama lengkap penyetor; Surat Tanda Setoran (STS) sebagaimana yang tersebut dalam angka 4 harus mendapat validasi dari pihak bank persepsi; Laporan pertanggungjawaban tersebut kemudian disampaikan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK Perangkat Daerah ; PPK Perangkat Daerah kemudian melakukan verifikasi atas pertanggungjawaban yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran pembantu; Kuasa Pengguna Anggaran kemudian menandatangani laporan pertanggungjawaban TU sebagai bentuk pengesahan.

42328

Pertanggungjawaban fungsional dibuat oleh bendahara pengeluaran pembantu dan disampaikan kepada bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya. Pertanggungjawaban fungsional tersebut berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dengan dilampiri dengan : 1. Buku Kas Umum; 2. Laporan Penutupan Kas.

42329

Pertanggungjawaban fungsional pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat pada hari kerja terakhir bulan tersebut yang dilampiri bukti setoran sisa uang persediaan dan/atau sisa tambahan uang persediaan

42400

Penatausahaan Belanja PPKD

42401

Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dilakukan bendahara pengeluaran PPKD adalah untuk melakukan pengeluaran/belanja PPKD dan pengeluaran pembiayaan. Dalam proses ini bendahara pengeluaran PPKD menyusun dokumen SPPLS PPKD.

42402

SPP-LS PPKD sebagai alat pengajuan dana atas belanja-belanja PPKD seperti belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja tak terduga dan belanja lainnya. SPP-LS PPKD ini disusun oleh bendahara pengeluaran PPKD.

42403

Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai lampiran dalam pengajuan SPP-LS, selain dari dokumen SPP-LS itu sendiri. Lampiran tersebut antara lain: 1. Salinan SPD-Anggaran; 2. Salinan DPA; 3. Lampiran lain yang diperlukan yaitu : a. Lampiran untuk Belanja Hibah dan Bantuan Sosial agar berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial. | - 63 -

Pedoman Pelaksanaan APBD b. Lampiran untuk belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa: 1) Salinan Peraturan Bupati tentang penetapan besaran Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa; 2) Rekomendasi dari Badan Pendapatan Daerah; 3) Nomor rekening Desa; 4) Usulan dari Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa; 5) Pertangungjawaban belanja periode sebelumnya; 6) Pernyataan tanggung jawab dari Kepala Desa. 42404

Lampiran bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa: 1. Salinan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan; 2. Rekapitulasi Alokasi Dana Desa yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa; 3. Nomor Rekening Desa; 4. Laporan Pertangungjawaban belanja periode sebelumnya yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa; 5. Pernyataan tanggung jawab dari Kepala Desa.

42405

Lampiran untuk belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik: 1. Proposal dari Partai politik untuk Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; 2. Keputusan Bupati tentang besaran bantuan kepada Partai Politik; 3. Nomor Rekening Partai Politik untuk Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; 4. Laporan Pertangungjawaban belanja periode sebelumnya; 5. Pernyataan tanggung jawab dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai.

42406

Lampiran untuk Belanja Tidak Terduga : 1. RKA dan DPA kegiatan Belanja Tidak Terduga; 2. Surat keterangan/pernyataan tanggap darurat/keadaan darurat yang ditandatangani oleh Bupati; 3. Persetujuan Bupati atas penggunaan dana Belanja Tidak Terduga; 4. Kwitansi pembayaran bermaterai.

42407

Lampiran belanja Pengeluaran Pembiayaan : 1. Penyertaan Modal/Penambahan Modal disetor: a. Keputusan Bupati tentang Penyertaan Modal/ Penambahan Modal disetor; b. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BUMD; c. Rencana Anggaran Biaya dari BUMD; d. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); e. Surat Permohonan pencairan dari Perangkat Daerah yang membidangi; f. Kwitansi yang ditandatangani oleh pimpinan BUMD.

| - 64 -


Dana Cadangan : a. Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan; b. Kwitansi rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD).

42408

Setelah itu bendahara pengeluaran PPKD mengisi dokumen SPP-LS PPKD yang telah disiapkan. Disamping membuat SPP, bendahara pengeluaran PPKD juga membuat register untuk SPP yang diajukan, SPM dan SP2D yang sudah diterima oleh bendahara.

42409

Dalam hal belanja Hibah dan Bantuan Sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme SPM-LS melalui Bendahara Pengeluaran PPKD dan/atau Tambahan Uang (TU).

42410

Penyaluran dana Hibah dan Bantuan Sosial kepada penerima bantuan dapat diberikan secara tunai yang dibayarkan langsung oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah pengusul.

42411

Pembukuan bendahara pengeluaran PPKD merupakan proses pencatatan SP2D-LS PPKD ke dalam BKU Pengeluaran dan Buku Pembantu yang terkait.

42412

Pembukuan dimulai ketika bendahara pengeluaran PPKD menerima SP2D-LS PPKD dari BUD/Kuasa BUD. Dokumendokumen yang digunakan dalam pembukuan bendahara pengeluaran PPKD adalah: 1. Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran PPKD; 2. Buku Pembantu BKU Bendahara Pengeluaran PPKD yang terdiri dari Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Obyek Belanja Bendahara Pengeluaran PPKD.

42413

Langkah-langkah dalam membukukan SP2D-LS PPKD yang diterima adalah sebagai berikut: 1. Terhadap SP2D-LS PPKD yang diterima oleh bendahara pengeluaran PPKD, transaksi tersebut di catat di BKU Bendahara Pengeluaran PPKD pada kolom penerimaan. Nilai yang dicatat sebesar jumlah kotor (gross). Kemudian bendahara pengeluaran PPKD mencatat di BKU bendahara pengeluaran PPKD pada kolom pengeluaran sebesar jumlah yang dicatat sebelumnya di kolom penerimaan. 2. Terhadap semua belanja yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran PPKD selain dicatat pada BKU- bendahara pengeluaran PPKD, belanja-belanja tersebut juga perlu dicatat di Buku Pembantu rincian per obyek. Langkah 1 2 3

Mencatat pada Buku BKU BKU BP Rincian Obyek

Mencatat Pada Kolom Penerimaan Pengeluaran √ √ (LS) | - 65 -


Pertanggungjawaban Belanja PPKD

42501

Bendahara pengeluaran PPKD menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan fungsi kebendaharaan yang berada dalam tanggung jawabnya setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Pertangungjawaban disampaikan kepada PPKD dalam bentuk dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

42502

Dokumen SPJ tersebut dilampiri dengan : 1. Buku Kas Umum (BKU)-bendahara pengeluaran PPKD; 2. Ringkasan pengeluaran per rincian obyek-bendahara pengeluaran PPKD yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek dimaksud.

42503

Langkah-langkah dalam membuat dan menyampaikan SPJ bendahara PPKD adalah sebagai berikut: 1. Berdasarkan BKU-bendahara PPKD dan buku pembantu BKU lainnya, Bendahara pengeluaran PPKD membuat SPJ atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya. 2. Dokumen SPJ bendahara pengeluaran PPKD dan kelengkapannya tersebut kemudian di berikan ke PPK SKPKD untuk dilakukan verifikasi. 3. Setelah mendapatkan verifikasi dokumen SPJ bendahara pengeluaran PPKD dan kelengkapannya tersebut kemudian diberikan ke PPKD untuk kemudian mendapatkan pengesahan. 4. Apabila disetujui, PPKD mengesahkan SPJ bendahara pengeluaran PPKD dan kemudian memberikan dokumen SPJ yang sudah ditandatangani tersebut kepada bendahara pengeluaran PPKD.

42504

Disamping laporan pertanggungjawaban di atas, Bendahara Pengeluaran PPKD membuat Register untuk SPP yang diajukan serta SPM dan SP2D yang telah diterbitkan.

42505

Format Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran PPKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

42506

Format Register SPP/SPM/SP2D Bendahara Pengeluaran PPKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

42507

Bendahara pengeluaran PPKD dapat dibantu oleh seorang bendahara pengeluaran pembantu PPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

| - 66 -


Proses Penerbitan SP2D di BUD

42601

Bidang Anggaran memeriksa ketersediaan anggaran sesuai dengan SPD-Anggaran per triwulan agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu. Bidang Perbendaharaan meneliti kelengkapan pengajuan SPM agar memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan untuk kemudian Kuasa BUD mengeluarkan SP2D berdasarkan SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

42602

Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D adalah : 1. Salinan SPD-Anggaran; 2. Surat pernyataan tanggungjawab Pengguna Anggaran (PA); 3. Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan tahun anggaran sebelumnya; 4. Bukti setor sisa UP tahun sebelumnya; 5. Worksheet Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah yang telah direkonsiliasi dengan Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Kabupaten Lebak; 6. Salinan Keputusan Bupati Lebak tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan APBD.

42603

Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D mencakup: 1. Salinan SPD-Anggaran; 2. Surat Pernyataan Tanggungjawab PA atas kebenaran belanja; 3. Laporan Realisasi Anggaran; 4. Worksheet Laporan Keuangan Bulanan Perangkat Daerah yang telah direkonsiliasi dengan Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD; 5. Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan; 6. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan hasil cetak Sistem Monitoring dan Evaluasi (SIMONEV) yang sudah di verifikasi; 7. Khusus untuk Perangkat Daerah Kecamatan, wajib melampirkan Surat rekomendasi dari Inspektorat.

42604

Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D adalah: 1. Salinan SPD-Anggaran; 2. Surat Pernyataan Tanggungjawab PA/KPA; 3. Surat keterangan penjelasan keperluan pengisian TU; 4. Persetujuan dari PPKD.

42605

Kelengkapan dokumen SPM-LS barang dan jasa untuk penerbitan SP2D mencakup: 1. Salinan SPD-Anggaran; 2. Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bahwa seluruh rangkaian tahapan kegiatan mulai dari proses pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan kegiatan, kelengkapan pembuatan dokumendokumen pendukung dibuat sesuai dengan aturan dan ketentuan perundang-undangan, dan telah diarsipkan serta dapat dipertanggungjawabkan. | - 67 -

Pedoman Pelaksanaan APBD 3. SSP disertai faktur pajak; 4. Kwitansi bermaterai cukup. 42606

Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada paragraf 42605 dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan SP2D.

42607

Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada paragraf 42605 dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.

42608

Dalam hal Kuasa BUD berhalangan tetap, SP2D ditandatangani oleh BUD.

42700

Kelompok Belanja Tidak Langsung

42701

Belanja pegawai pada Kelompok Belanja Tidak Langsung merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

42702

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPPNS) yang merupakan obyek belanja dalam jenis belanja pegawai pada belanja tidak langsung diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya.

42703

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diartikan sebagai bentuk pemberian insentif sejalan dengan kinerja organisasi dalam pencapaian target yang ditetapkan.

42704

Insentif diberikan atas dasar kebutuhan riil bagi aparat yang terkait dengan proses pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, yang besaran insentifnya didasarkan pada pertimbangan azaz kepatutan, peran, beban kerja, prestasi, dan lokasi kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

42705

Instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya. Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan besaran insentif diatur dengan Keputusan Bupati.

42706

Belanja Hibah, Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelengaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

| - 68 -


Hibah diberikan tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan memenuhi persyaratan penerima hibah. Artinya pemberian hibah tersebut tergantung pada kemampuan keuangan daerah dengan terlebih dahulu dievaluasi dan diverifikasi oleh Perangkat Daerah terkait.

42708

Tata Cara Pemberian Hibah berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

42709

Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

42710

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik dikelompokan dalam jenis belanja bantuan keuangan.

42711

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

42712

Dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, salah satu pembiayaan keadaan darurat dapat berasal dari Pos Belanja Tidak Terduga.

42713

Keadaan darurat dimaksud agar memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; 2. Tidak diharapkan terjadi secara berulang; 3. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan 4. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

42714

Pengeluaran dalam keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang memenuhi ketentuan sebagai berikut : 1. Program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan 2. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

| - 69 -


Tata Cara Pengeluaran Belanja Tidak Terduga 1. Adanya pernyataan keadaan darurat oleh pemerintah daerah; 2. Pendanaan keadaan darurat terlebih dahulu diformulasikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah atau RKA-PPKD; 3. RKA-SKPD maupun RKA-PPKD sebagai dasar penyusunan DPA-SKPD maupun DPA-PPKD oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah; 4. DPA-SKPD maupun DPA-PPKD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan keadaan darurat atau mendesak lainnya; 5. Selanjutnya pengeluaran dimaksud dimuat dalam Perubahan APBD; 6. Dalam hal keadaan darurat atau pengeluaran yang bersifat mendesak terjadi setelah ditetapkannya Perubahan APBD pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran; 7. Pengeluaran keadaan darurat dan mendesak terlebih dahulu ditetapkan dengan Keputusan Bupati; 8. Khusus untuk pengembalian kelebihan penerimaan tahun anggaran sebelumnya dibebankan pada pos belanja tidak terduga dengan didukung bukti yang lengkap dan sah; 9. Pemberitahuan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan Bupati dimaksud ditetapkan.

42716

Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga dalam hal penyediaan dana untuk penanggulangan bencana alam/bencana sosial dan/atau memberikan bantuan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana alam/bencana sosial dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam sisa lebih perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang kurang mendesak, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Penyediaan kredit anggaran untuk bantuan keuangan yang akan disalurkan kepada provinsi/kabupaten/kota lain yang dilanda bencana alam/bencana sosial dianggarkan dalam Belanja Bantuan Keuangan pada RKA-PPKD; 2. Penyediaan kredit anggaran untuk mobilisasi tenaga medis dan obat-obatan, logistik/sandang dan pangan supaya diformulasikan kedalam RKA-SKPD yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud; 3. Penyediaan kredit anggaran untuk sarana dan prasarana dasar supaya diformulasikan kedalam RKA-SKPD yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud;

| - 70 -


5.

Sambil menunggu perubahan APBD tahun anggaran berkenaan, kegiatan atau pemberian bantuan keuangan tersebut di atas dapat dilaksanakan dengan cara melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan. Apabila penyediaan kredit anggaran untuk kegiatan atau bantuan keuangan dilakukan setelah perubahan APBD agar dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran; Pimpinan Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari belanja tidak terduga wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada Bupati.

42717

Penatausahaan Belanja Tidak Terduga 1. Untuk pengeluaran yang bersifat tanggap darurat dan mendesak terlebih dahulu dilakukan pergeseran anggaran ke dalam RKA-PPKD yang selanjutnya disahkan oleh PPKD setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah menjadi DPA-PPKD; 2. Pergeseran dimaksud pada angka 1 dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; 3. DPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebagai dasar pembebanan SPP, SPM dan SP2D; 4. Selanjutnya pada Perubahan APBD, Belanja Tidak Terduga berkurang sebesar yang telah diformulasikan ke dalam DPAPPKD dan didefinitifkan dalam DPA-SKPD.

42800

Kelompok Belanja Langsung

42801

Belanja pegawai pada Kelompok Belanja Langsung merupakan belanja honorarium yang diberikan kepada PNS terkait kepanitiaan/tim, kinerja pengelola kegiatan dan uang lembur yang dibayarkan dalam pelaksanaan tugas di satu Perangkat Daerah, sedangkan kepada non PNS diberikan sebagai imbalan jasa/prestasi kinerja yang telah dilaksanakannya.

42802

Honorarium yang dibayarkan kepada PNS dalam pelaksanaan tugas di satu Perangkat Daerah sebagai unsur Tim/Kepanitiaan dibatasi seluruhnya sebagai berikut : 1. Eselon II a 12 kali per bulan; 2. Eselon II b 9 kali per bulan; 3. Eselon III a dan b 8 kali per bulan; 4. Eselon IV a,b dan Pelaksana 7 kali per bulan. 5. Kecuali Pejabat/Pokja ULP dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, kegiatan yang waktu penyelenggaraannya telah ditentukan.

| - 71 -


Dalam rangka meningkatkan efesiensi penganggaran belanja pegawai pada belanja langsung, penganggaran honorarium bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) maupun Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan.

42804

Belanja Honorarium PNS terbagi dalam 3 (tiga) jenis rincian objek belanja, yaitu : 1. Panitia Pelaksana Kegiatan yang terbagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu : a. Tim/panitia internal atau tim/panitia pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah/Penguna Anggara yang keanggotaan Tim tersebut tidak melibatkan unsur Perangkat Daerah lain; dan b. Tim/panitia terkoordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dimana keanggotaan Tim/panitia tersebut melibatkan unsur Perangkat Daerah lain yang terkait. 2. Tim Pengadaan Barang/Jasa yang terbagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu : a. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen; b. Honorarium Pejabat atau Pokja Pengadaan Barang/Jasa; c. Honorarium Pejabat atau Panitia/Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa; dan d. Honorarium Panitia Peneliti Kontrak. 3. Honorarium Kinerja Pengelola Kegiatan

42805

Bukti Pertanggungjawaban/SPJ pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan adalah: 1. Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah/ Pengguna Anggaran tentang Pembentukan Panitia/Tim; 2. Daftar hadir rapat; 3. Daftar Penerima Honor yang ditandatangani oleh anggota tim/panitia sebagai penerima honor; 4. Bukti Surat Setoran Pajak Penghasilan; 5. Notulensi Rapat; 6. Surat Undangan Rapat; dan 7. Laporan hasil kegiatan.

42806

Bukti Pertanggungjawaban/SPJ pembayaran Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Barang/Jasa adalah : 1. Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, kecuali untuk Pengguna Anggaran yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen; 2. Daftar Penerima Honor yang ditandatangani; dan 3. Bukti Surat Setoran Pajak Penghasilan.

| - 72 -


Bukti Pertanggungjawaban/SPJ pembayaran Honorarium Pejabat atau Pokja Pengadaan Barang/Jasa adalah : 1. Keputusan PA/KPA/Kepala ULP tentang Penunjukan Pejabat/Pokja Pengadaan Barang/Jasa; 2. Daftar Penerima Honor yang ditandatangani; dan 3. Bukti Surat Setoran Pajak Penghasilan.

42808

Bukti Pertanggungjawaban/SPJ pembayaran Honorarium Pejabat atau Panitia/Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa adalah : 1. Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pejabat atau Panitia/Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa; 2. Daftar Penerima Honor yang ditandatangani; dan 3. Bukti Surat Setoran Pajak Penghasilan.

42809

Bukti Pertanggungjawaban/SPJ pembayaran Honorarium Kinerja Pengelola Kegiatan adalah : 1. Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah/Pengguna Anggaran tentang penunjukan sebagai pengelola kegiatan; 2. Daftar Penerima Honor yang ditandatangani; dan 3. Bukti Surat Setoran Pajak Penghasilan.

42810

Uang Lembur PNS. Bukti Pertanggungjawaban/SPJ pembayaran Uang Lembur PNS adalah: 1. Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh PA/KPA dilampiri Jadwal Pelaksanaan Lembur; 2. Daftar Hadir Lembur; 3. Daftar penerima Lembur berupa : a. Uang Lembur dihitung per jam; b. Uang Makan Lembur; 4. Bukti Surat Setoran Pajak Penghasilan; dan 5. Laporan Pelaksanaan Lembur.

42811

Belanja barang dan jasa pada Kelompok Belanja Langsung meliputi: 1. Belanja Barang Pakai Habis; 2. Belanja Bahan/Material; 3. Belanja Jasa Kantor; 4. Belanja Premi Asuransi; 5. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor; 6. Belanja Cetak dan Penggandaan; 7. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (Jasa Layanan Medis); 8. Belanja Penghargaan/Prestasi; 9. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir; 10. Belanja Sewa Sarana Mobilitas; 11. Belanja Sewa Alat Berat; 12. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor; 13. Belanja Makanan dan Minuman; 14. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya; | - 73 -

Pedoman Pelaksanaan APBD 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

25. 26. 27. 28. 29.

42812

Belanja Pakaian Kerja; Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu; Belanja Perjalanan Dinas; Belanja Beasiswa Pendidikan PNS; Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis; Belanja Uang Saku Rapat/Sosialisasi/Diseminasi Belanja Pemeliharaan; Belanja Jasa Konsultansi; Belanja Barang yang akan Diserahkan pada Masyarakat/Pihak Ketiga; Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Moderator dalam Sosialisasi/Workshop/Lokakarya/Bimtek/Diklat/ Pelatihan/Seminar; Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli; Belanja Jasa Non PNS/Pegawai; Belanja Jasa LBH/Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin; Belanja Jasa Non PNS Guru Maghrib Mengaji; dan Belanja Jasa Imam, Khotib, Bilal, petugas penyelenggara pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji dan petugas penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI).

Bukti Pertanggungjawaban/SPJ Belanja Barang Habis Pakai, Bahan/Material, Jasa Kantor, Premi Asuransi, Perawatan Kendaraan Bermotor, Cetak dan Penggandaan adalah : 1. Untuk yang bernilai sampai dengan Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah): a. Nota/faktur/kwitansi yang ditandatangani pihak Penjual/ Penyedia Barang/Jasa; b. Bukti Surat Setoran Pajak (untuk nilai tertentu apabila terkena pajak). 2. Untuk yang bernilai lebih dari Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah); a. Kwitansi bermaterai cukup yang ditandatangani pihak Penyedia Barang/Jasa oleh Bendahara, PPTK dan disetujui oleh PA/KPA; b. Surat Pesanan; dan c. Bukti Surat Setoran Pajak. 3. Untuk barang/jasa yang bernilai lebih dari Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan untuk jasa konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah); a. Proses pengadaan barang/jasa disesuaikan dan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang mengatur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; b. Surat Perintah Kerja yang ditandatangani pihak Penyedia Barang/Jasa dan PPK; c. Bukti Surat Setoran Pajak. | - 74 -


Untuk pengadaan barang/jasa diatas Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan untuk jasa konsultansi dengan nilai diatas Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah): a. Proses pengadaan barang/jasa disesuaikan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; b. Surat Perjanjian yang ditandatangani pihak Penyedia Barang/Jasa dan PPK; dan c. Bukti Surat Setoran Pajak.

42813

Hasil pengadaan barang pakai habis diserahkan kepada Pengurus Barang dengan bukti Berita Acara Serah Terima untuk dicatat dalam Buku Persediaan. Pengamanan administrasi barang persediaan dilakukan, antara lain: 1. Buku Persediaan; 2. Kartu Barang; 3. Berita Acara Serah Terima (BAST); 4. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang; 5. Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB); 6. Laporan Persediaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang baik semesteran/tahunan; 7. Dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan.

42814

Bukti Pertanggungjawaban/SPJ jasa pelayanan kesehatan : 1. Daftar penerima berdasarkan kelompok layanan kesehatan; dan 2. Rekapitulasi pendapatan pada bulan berjalan.

42815

Bukti Pertanggungjawaban/SPJ Belanja Penghargaan/Prestasi : 1. Penetapan Penerima Penghargaan dan/atau prestasi oleh Panitia/Pejabat yang berwenang; 2. Tanda terima atau Daftar Penerima Penghargaan dan/atau prestasi; 3. Bukti Surat Setoran Pajak (untuk nilai tertentu apabila terkena pajak).

42816

Bukti Pertanggungjawaban/SPJ Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir, Sarana Mobilitas, Alat Berat, Perlengkapan dan Peralatan Kantor adalah : 1. Nota/faktur/kwitansi, untuk sewa yang bernilai sampai dengan Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) per transaksi yang ditandatangani pihak yang menyewakan; 2. Surat Perjanjian Sewa Menyewa yang ditandatangani pihak yang menyewakan dengan Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen, untuk sewa yang bernilai lebih tinggi dari Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) per transaksi; 3. Bukti Surat Setoran Pajak (untuk nilai tertentu apabila terkena pajak).

| - 75 -


Belanja Sewa Sarana Mobilitas dapat diberikan dengan ketentuan: 1. Kendaraan dinas yang tersedia tidak mencukupi untuk kebutuhan operasional kegiatan saat itu; 2. Harga sewa sudah termasuk komponen bahan bakar minyak, sopir, tol, dan parkir pergi pulang.

42818

Bukti Pertanggungjawaban/SPJ Belanja Makanan dan Minuman, Pakaian Dinas dan Atributnya, Pakaian Kerja serta Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu adalah: 1. Untuk yang bernilai sampai dengan Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah): a. Nota/faktur/kwitansi yang ditandatangani pihak Penjual/Penyedia Barang/Jasa; b. Bukti Surat Setoran Pajak (untuk nilai tertentu apabila terkena pajak). 2. Untuk yang bernilai lebih dari Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah): a. Kwitansi bermaterai cukup yang ditandatangani pihak Penyedia Barang/Jasa dan PPK serta disetujui oleh PA/KPA; b. Bukti Surat Setoran Pajak. 3. Untuk yang bernilai lebih dari Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah): a. Proses pengadaan barang/jasa disesuaikan dan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang mengatur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; b. Surat Perintah Kerja yang ditandatangani pihak Penyedia Barang/Jasa dan PPK; c. Bukti Surat Setoran Pajak. 4. Untuk yang bernilai lebih Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah); a. Proses pengadaan barang/jasa disesuaikan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; b. Surat Perjanjian yang ditandatangani pihak Penyedia Barang/Jasa dan PPK; c. Bukti Surat Setoran Pajak.

42819

Setiap penyelenggaraan rapat agar dilengkapi dengan daftar hadir dan notulensi.

42820

Bukti Pertanggungjawaban/SPJ Perjalanan Dinas adalah : 1. Perjalanan Dinas menggunakan kendaraan operasional dinas : a. Undangan (bila ada undangan); b. Surat Tugas; c. Visum yang ditandatangani oleh pejabat dari tempat yang dituju atau penyelenggara atau petugas tempat penyelenggaraan atau personal yang dituju; d. Bukti pembelian Bahan Bakar Minyak; | - 76 -

Pedoman Pelaksanaan APBD e. f. g. h.

Bukti tiket tol; Bukti karcis parkir; Laporan Hasil Perjalanan Dinas; Kwitansi atau tanda penerima biaya perjalanan dinas yang ditandatangani oleh setiap pegawai yang diperintahkan; i. Kwitansi sewa penginapan; j. Surat pernyataan pengeluaran rill yang ditandatangani oleh pelaksana perjalanan dinas yang diketahui/disetujui oleh PA/KPA, apabila tidak dapat menunjukan bukti-bukti pengeluaran dan disertai alasan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. 2. Perjalanan Dinas menggunakan moda transportasi umum pesawat, kapal laut, kereta api, dan bus/minibus menggunakan at cost (termasuk tiket, airport tax, boarding pass dan biaya kelebihan bagasi dalam rangka keperluan dinas). 3. Perjalanan dinas dalam daerah yang menggunakan transportasi umum ojek, angkutan kota/desa, bus/minibus dibuktikan dengan Surat Pernyataan Riil (SPR). 42821

Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.

42822

Perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan diluar kendaraan dinas diberikan biaya transportasi tetapi tidak dibayar sewa kendaraannya.

42823

Dalam melaksanakan perjalanan dinas, dilarang menggunakan belanja sewa sarana mobilitas, kecuali perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Bupati/Wakil Bupati yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan standar satuan harga.

42824

Apabila perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan belum dapat dibayarkan, maka dapat dibayarkan biaya penggantian setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

42825

Pegawai Honorer/Tidak Tetap dapat melakukan perjalanan dinas dengan ketentuan setingkat sarjana/sarjana muda dan diberikan biaya perjalanan dinas setara dengan PNS Golongan II, sedangkan setingkat SLTA ke bawah diberikan biaya perjalanan dinas setara PNS Golongan I.

42826

Pejabat Negara, PNS dan Pegawai Non PNS dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

42827

Lamanya perjalanan dinas : 1. Paling lama 5 (lima) hari kerja; atau 2. Disesuaikan dengan rencana kerja/kegiatan yang akan di laksanakan di daerah tujuan; atau 3. Sesuai dengan undangan yang diterima.

| - 77 -


Perjalanan dinas dapat dilakukan pada hari libur dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Ada Surat Tugas; 2. Perintah Pimpinan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan atau monitoring yang bersifat khusus.

42829

Penandatanganan Visum Surat Perjalanan Dinas (SPD) dilakukan oleh pejabat struktural/Aparatur Desa/pejabat (pegawai) tempat pelaksanaan kegiatan.

42830

Sekretaris Daerah (Pengguna Anggaran) atau Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Perjalanan Dinas (SPD) bagi Bupati/Wakil Bupati;

42831

Pejabat yang menandatangani Surat Tugas (ST) bagi Bupati dan Wakil Bupati adalah Bupati.

42832

Pengguna Anggaran/Kuasa Penguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Perjalanan Dinas (SPD) bagi PNS/CPNS, Pegawai Non PNS dan pihak lain.

42833

Pejabat yang menandatangani Surat Tugas bagi PNS/CPNS, Pegawai Non PNS dan Pihak Lain adalah sebagai berikut : 1. Bupati/Wakil Bupati menandatangani Surat Tugas untuk Sekretaris Daerah; 2. Sekretaris Daerah menandatangani Surat Tugas untuk Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Sekretaris DPRD, Kepala Perangkat Daerah, Sekretaris KORPRI, Sekretaris KPU, dan Camat yang khusus melaksanakan perjalanan dinas luar daerah Kabupaten; 3. Asisten Sekretaris Daerah menandatangani Surat Tugas untuk Pejabat Eselon III di lingkungan SETDA dibawah koordinasi Asisten Sekretaris Daerah yang bersangkutan; 4. Eselon III di lingkungan SETDA menandatangani Surat Tugas untuk Eselon IV dan Pelaksana/Tertentu di lingkungan bagian yang bersangkutan; 5. Kepala Perangkat Daerah (Eselon II) menandatangani Surat Tugas untuk Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV dan Pelaksana/Tertentu di lingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Kepala Perangkat Daerah dapat mendelegasikan kewenangan untuk menandatangani surat tugas kepada pejabat setingkat lebih rendah. 6. Camat menandatangani Surat Tugas untuk Camat, Sekretaris Kecamatan, Pejabat Eselon IV dan Pelaksana/Tertentu di lingkungan kecamatan. 7. Kepala Perangkat Daerah Eselon IIIa menandatangani Surat Tugas untuk Pejabat Eselon IV dan Pelaksana/Tertentu; 8. Surat Tugas Pegawai Non PNS ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran; 9. Bagi pihak lain yang tidak mempunyai atasan langsung, undangan berlaku sebagai Surat Tugas.

| - 78 -


Sekretaris DPRD atau Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Sekretariat DPRD selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Perjalanan Dinas (SPD) untuk Pimpinan dan Anggota DPRD.

42835

Pejabat yang menandatangani Surat Tugas untuk Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Ketua DPRD.

42836

Uang representasi dapat diberikan bagi pejabat eselon II yang melakukan perjalanan dinas.

42837

Pembayaran biaya perjalanan dinas bagi PNS diperkenankan paling lama 108 (seratus delapan) hari dalam 1 (satu) tahun, kecuali : 1. Kepala Perangkat Daerah dan/atau pejabat setingkat eselon II; 2. Pejabat eselon III yang mewakili Kepala Perangkat Daerah/ pejabat setingkat eselon II (dengan melampirkan surat undangan dari instansi terkait); 3. Aparat pengawasan Inspektorat, petugas monitoring Bagian Administrasi Perkonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah, petugas monitoring aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Ketahanan Pangan, petugas monitoring Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, petugas teknis, petugas pengawas fisik, petugas yang melaksanakan pungutan Pajak atau Retribusi pada Badan Pendapatan Daerah, petugas Protokol dan Liputan Setda, pengemudi/ajudan/patwal dan pendamping Bupati/Wabup/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah, serta staf Alat Kelengkapan DPRD dan persidangan.

42838

Biaya perjalanan dinas meliputi : 1. Biaya transportasi pegawai (at cost); 2. Uang harian (lumpsum, termasuk transport lokal dan uang saku); serta

biaya

makan,

biaya

3. Biaya penginapan (at cost). 42839

Biaya penginapan adalah biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat menginap lainnya, dengan ketentuan Biaya penginapan sebagai berikut : a. Biaya penginapan dapat diberikan untuk perjalanan dinas dengan jarak tempuh minimal 85 km yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari atau lebih dan/atau perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang waktu penyelenggaraannya dilaksanakan pagi hari sehingga menyulitkan untuk hadir tepat waktu apabila berangkat langsung dari tempat asal ke tempat penyelenggaraan. b. Biaya penginapan untuk perjalanan dinas dalam daerah atau luar daerah dibayarkan sesuai dengan biaya riil; dan c. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di tempat tujuan sesuai dengan | - 79 -

Pedoman Pelaksanaan APBD tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum, dengan tingkatan acuan tarif maksimal hotel atau tempat penginapan lainnya per malam sesuai yang tercantum dalam standar satuan harga. Ketentuan pada huruf b dan c berlaku untuk semua jenis perjalanan dinas. 42840

Surat Perjalanan Dinas dibuat untuk masing-masing pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas. Bukti penerimaan uang harian ditandatangani oleh masing-masing penerima. Bukti penginapan atas nama pengisi masing-masing kamar.

42841

Uang harian untuk kegiatan kursus/sosialisasi/bimtek/diklat/ workshop dapat diberikan dalam bentuk uang saku pada Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis atau uang harian pada Belanja Perjalanan Dinas.

42842

Biaya perjalanan dinas untuk PNS/CPNS yang mengikuti Diklat/ Sosialisasi/Workshop/Bimtek/Undangan yang dilaksanakan di dalam wilayah Kabupaten Lebak diberikan biaya perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Diberikan uang transport pulang dan pergi; 2. Diberikan uang harian disesuaikan dengan jumlah hari penyelenggaraan apabila pihak penyelenggara tidak memberikan uang saku/uang harian; 3. Apabila penyelenggara memberikan uang saku/harian maka, uang harian yang diberikan oleh PA/KPA Perangkat Daerah pengirim hanya sebesar 2 hari pada saat kedatangan dan kepulangan.

42843

Biaya perjalanan dinas untuk PNS/CPNS yang mengikuti Diklat/Sosialisasi/Workshop/Bintek/Undangan yang dilaksanakan di luar wilayah Kabupaten Lebak diberikan biaya perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Diberikan uang transport pulang dan pergi; 2) Diberikan uang harian disesuaikan dengan jumlah hari penyelenggaraan, apabila pihak penyelenggara tidak memberikan uang saku/uang harian, dengan ketentuan maksimal 5 hari; 3) Apabila penyelenggara memberikan uang saku/harian maka, uang harian yang diberikan oleh PA/KPA Perangkat Daerah pengirim hanya sebesar 2 hari pada saat kedatangan dan kepulangan; 4) Diberikan biaya penginapan apabila penyelenggara tidak menyediakan akomodasi penginapan.

42844

Komponen uang harian belanja perjalanan dinas luar daerah yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah dan komponen biaya penginapan pertangunggjawabannya diberlakukan secara terpisah;

| - 80 -


Format SPD dan laporan hasil perjalanan dinas tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

42846

Pengisian bahan bakar minyak dalam rangka perjalanan dinas dapat dilakukan pada H-1 dan/atau H+1 perjalanan dinas.

42847

Perjalanan dinas yang menggunakan moda transportasi pesawat, kapal laut dan kereta api, dapat diberikan biaya perjalanan dinas kepada pengemudi sebagai tambahan dalam rangka mengantar dan menjemput.

42848

Uang transport perjalanan dinas dalam daerah diberikan apabila pelaksanaan perjalanan dinas lebih dari 5 (lima) Km, terhitung dari tempat asal ke tempat tujuan.

42849

Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja/studi banding dilakukan sesuai dengan substansi kebijakan yang sedang dirumuskan yang hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel.

42850

Mekanisme pelaksanaan kunjungan kerja/studi banding ataupun sebutan lain : 1. Sebelum melaksanakan kegiatan studi banding Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan permohonan ijin secara tertulis; 2. Surat permohonan ijin sekurang-kurangnya berisi tujuan/ lokasi studi banding, waktu studi banding, jumlah biaya yang dibutuhkan, nama pejabat dan pelaksana, out put dan manfaat studi banding yang dapat diterapkan.

42851

Ijin tertulis dari pejabat yang berwenang, diatur sebagai berikut : 1. Bupati atau Wakil Bupati, untuk fasilitasi pelayanan kegiatan/pelayanan kerumahtanggaan kepala daerah/wakil kepala daerah; 2. Ketua/Wakil Ketua DPRD, untuk fasilitasi belanja penunjang kegiatan DPRD; 3. Sekretaris Daerah, untuk kegiatan yang melibatkan kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan; 4. PNS yang akan melaksanakan suatu kegiatan studi banding/kunjungan kerja ataupun sebutan lain ke suatu daerah/negara harus terlebih dahulu mendapat ijin tertulis dari kepala Perangkat Daerah; 5. Khusus studi banding ke luar provinsi banten, DKI jakarta dan Jawa Barat harus mendapat persetujuan Bupati.

42852

Setelah melaksanakan kegiatan studi banding, wajib membuat laporan hasil studi banding kepada pejabat yang memberikan ijin.

42853

Laporan hasil studi banding sekurang-kurangnya berisi tujuan/lokasi studi banding, waktu studi banding, jumlah biaya yang dibutuhkan, nama pejabat dan pelaksana, output dan manfaat studi banding yang dapat diterapkan. | - 81 -


Bukti pertanggungjawaban pelaksanaan studi banding mengikuti ketentuan perjalanan dinas.

42855

Bukti Pertanggungjawaban/SPJ Beasiswa Pendidikan PNS :

42856

42857

1.

Keputusan Bupati tentang Tugas Belajar atau Keputusan Sekretaris Daerah tentang Izin Belajar;

2.

Daftar tanda terima;

3.

Bukti Surat Setoran Pajak.

Bukti Pertanggungjawaban/SPJ Penyelenggara atas pemberian Uang Harian/Uang Saku peserta sosialisasi, kediklatan dan rapat adalah: 1)

Laporan Hasil Penyelenggaraan;

2)

Tanda Terima Uang Harian/Uang Saku;

3)

Daftar Hadir.

Bukti Pertanggungjawaban/SPJ Belanja Pemeliharaan adalah : 1) Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak antara Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Komitmen dengan pihak Penyedia Barang/Jasa;

Pengguna Pembuat

2) Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak Penyedia Barang/Jasa dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berikut lampiran daftar barang/jasa yang diperiksa; 3) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa yang ditandatangani oleh pihak Penyedia Barang/Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan; 4) Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh pihak Penyedia Barang/Jasa dan Pejabat Pembuat Komitmen; 5) Bukti Surat Setoran Pajak; 6) Foto visualisasi. 42858

Bukti Pertanggungjawaban/SPJ Jasa Konsultansi adalah Pertangungjawaban Jasa Konsultansi disesuaikan dengan proses pengadaan barang/jasa dengan berpedoman pada Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

42859

Bukti Pertanggungjawaban/SPJ Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, terlebih dahulu memenuhi ketentuan Tata Cara Pemberian Hibah yang diatur dalam Peraturan Bupati : 1.

Untuk nilai transaksi sampai dengan Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah): a. Nota/faktur/kwitansi yang Penjual/Penyedia Barang/Jasa;

ditandatangani

pihak

b. Bukti Surat Setoran Pajak (untuk nilai tertentu apabila terkena pajak); c. Keputusan Bupati tentang penetapan calon penerima hibah;

| - 82 -

Pedoman Pelaksanaan APBD d. Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Penyerahan kepada pihak ketiga yang disesuaikan dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial. 2.

Untuk yang bernilai lebih dari Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah): a. Kwitansi bermaterai cukup yang ditandatangani pihak Penyedia Barang/Jasa dan PPK serta disetujui oleh PA/KPA; b. Bukti Surat Setoran Pajak; c. Keputusan Bupati tentang penetapan calon penerima hibah; d. Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Penyerahan kepada pihak ketiga yang disesuaikan dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

3.

Untuk yang bernilai lebih dari Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah): a. Proses pengadaan barang/jasa disesuaikan dan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang mengatur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; b. Surat Perintah Kerja yang ditandatangani pihak Penyedia Barang/Jasa dan PPK; c. Keputusan Bupati tentang penetapan calon penerima hibah; d. Bukti Surat Setoran Pajak; e. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Penyerahan kepada pihak ketiga.

4.

dan

Berita

Acara

Untuk yang bernilai lebih Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah): a. Proses pengadaan barang/jasa disesuaikan dan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang mengatur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; b. Surat Perjanjian yang Barang/Jasa dan PPK;

ditandatangani

pihak

Penyedia

c. Keputusan Bupati tentang penetapan calon penerima hibah; d. Bukti Surat Setoran Pajak; e. Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Penyerahan kepada pihak ketiga yang disesuaikan dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

| - 83 -


Bukti Pertanggungjawaban/SPJ jasa narasumber/instruktur/ tenaga ahli/moderator dalam Sosialisasi/workshop/lokakarya/ bimtek/diklat/pelatihan/seminar : 1) Biodata Narasumber/instruktur/moderator; 2) Daftar Penerima honor/Kwitansi yang sudah ditandatangani; 3) Bukti Surat Setoran Pajak; 4) Foto copy materi; 5) Daftar hadir; 6) Surat permohonan Narasumber/instruktur/moderator.

42861

Bukti Pertanggungjawaban/SPJ Belanja jasa non PNS/pegawai: 1) Kontrak kerja antara masing-masing pegawai non PNS dengan PA atau KPA; 2) Tanda terima honor; 3) Daftar hadir/kehadiran; 4) Laporan Catatan harian kerja per bulan; 5) Bukti pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan; 6) Bagi Non PNS yang masih menjadi tertanggung, bukti pembayaran iuran BPJS Kesehatan diganti dengan fotokopi kartu BPJS penanggung disertai keterangan hubungan tertanggung dengan penanggung (kartu keluarga) Apabila menggunakan mekanisme pembayaran melalui SPM-LS, maka pembayaran honor langsung masuk kepada rekening penerima dan dapat dibuat secara kumulatif.

42862

Bukti Pertanggungjawaban/SPJ Belanja jasa LBH/Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin: 1) Permohonan dari Lembaga Bantuan Hukum yang menangani perkara/bantuan hukum bagi masyarakat miskin; 2) Laporan penanganan perkara; 3) Petikan putusan; 4) Bukti akreditasi LBH yang menangani perkara dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM.

42863

Bukti Pertanggungjawaban/SPJ Belanja Jasa Non PNS Guru Maghrib Mengaji: 1) Keputusan Bupati tentang penetapan guru Maghrib Mengaji; 2) Daftar penerimaan honorarium. Sementara bukti pertanggungjawaban/SPJ Belanja Jasa Imam, Khotib, Bilal, petugas penyelenggara pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji dan petugas penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) adalah daftar penerima honor.

42864

Bukti Pertanggungjawaban/SPJ Belanja Modal adalah : Pertangungjawaban Belanja Modal disesuaikan dengan proses pengadaan barang/jasa dengan berpedoman pada Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kecuali Belanja Modal pengadaan Tanah.

| - 84 -


PELAKSANAAN ANGGARAN PEMBIAYAAN

43100

Kebijakan Pembiayaan

43101

Penganggaran SiLPA Tahun Anggaran berdasarkan perkiraan yang rasional;

43102

Penerimaan pembiayaan dari pencairan dana cadangan waktu penggunaan dan besarnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah Pembentukan Dana Cadangan. Penerimaan Hasil Bunga/Deviden Dana Cadangan dianggarkan pada lain-lain PAD yang sah;

43103

Untuk menutup defisit anggaran, Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah (jangka menengah/panjang) yang proses prosedurnya mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005;

43104

Pinjaman daerah dilakukan secara selektif dengan memperhatikan waktu pelaksanaan dan memperhitungkan jangka waktu pengembalian pinjaman tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah;

43105

Penyertaaan modal pemerintah daerah dianggarkan dalam APBD apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal;

43106

Untuk menganggarkan dana cadangan, Pemerintah Daerah harus menetapkan terlebih dahulu Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan (yang mengatur tujuan pembentukan, program kegiatan yang akan dibiayai, besaran dan rincian tahun dana cadangan yang harus dianggarkan, sumber dan tahun pelaksanaan;

43107

Dalam hal masih terdapat program dan kegiatan yang dibutuhkan serta target atau sasaran yang belum terpenuhi, pemerintah daerah agar menghindari terjadinya dana yang menganggur (idle money) dalam bentuk sisa lebih pembiayaan tahun berjalan dalam APBD.

43108

Investasi dapat dilakukan penasehat investasi.

43200

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya

43201

Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

setelah

Sebelumnya

ada

dihitung

pertimbangan

dari

1. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; 2. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; 3. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan;

| - 85 -

Pedoman Pelaksanaan APBD 4. Membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD; 5. Melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang; 6. Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah; 7. Mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; dan 8. Mendanai kegiatan kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPASKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan. 42302

Pekerjaan yang tidak selesai di Tahun Anggaran berkenaan (Pekerjaan Lanjutan) diatur sebagai berikut : 1.

Pekerjaan dari suatu kontrak dalam tahun berkenaan, harus diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan;

2.

Pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan pada akhir tahun berkenaan, maka DAPAT diberikan kesempatan untuk menyelesaikan keseluruhan pekerjaan melewati tahun anggaran berkenaan dengan batas waktu paling lama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan dan diberlakukan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

3.

Pemberlakuan sanksi tersebut penyebabnya bukan diakibatkan barang/jasa;

4.

Penyelesaian pekerjaan tersebut tidak termasuk pekerjaan kontrak Tahun Jamak (multiyear contract).

5.

Kesempatan menyelesaikan seluruh pekerjaan tersebut, berdasarkan atas penelitian dan penilaian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disetujui oleh Pengguna Anggaran (PA);

6.

Pelaksanaan kegiatan lanjutan didasarkan pada DPA-SKPD tahun sebelumnya yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya;

7.

Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD, Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanan kegiatan fisik dan non-fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat minggu ketiga bulan Desember tahun angaran berjalan.

dikecualikan sepanjang oleh kelalaian penyedia

| - 86 -


Jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL-SKPD setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap : a. Sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD-Anggaran dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan; b. Sisa SPD-Anggaran yang belum diterbitkan SP2D; dan c. SP2D yang belum diuangkan.

9.

DPAL-SKPD yang telah disahkan dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran.

10. Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL-SKPD memenuhi kriteria : a. Pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran berkenaan; dan b. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kelalaian pengguna anggaran/pengguna barang atau rekanan, namun karena akibat dari force major. 11. Jenis Pekerjaan yang dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan melewati tahun anggaran berkenaan dengan mempertimbangkan : a) Pekerjaan yang merupakan kegiatan pelayanan dasar masyarakat seperti infrastruktur (jalan, jembatan, irigasi dan sejenisnya), pendidikan serta kesehatan; b) Pekerjaan pengadaan impor; c) Pekerjaan yang berkaitan dengan dan/atau dilaksanakan oleh instansi lain (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau swasta); dan d) Pekerjaan lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat. 12. Kegiatan yang telah diusulkan dan di akomodir dalam DPALSKPD pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran berikutnya serta telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tidak dapat dibayarkan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir. 13. DPAL-SKPD tersebut akan didefinitifkan pada Perubahan APBD tahun berikutnya. (contoh : kegiatan tahun 2016 yang dilanjutkan pada DPAL-SKPD tahun 2017 akan didefinitifkan pada Perubahan APBD Tahun 2017). 14. Tata cara penyelesaian sisa pekerjaan mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015.

| - 87 -


Penyertaan Modal (investasi) Daerah

43301

Penyertaan modal daerah dilakukan dengan maksud untuk memperkuat struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

43302

Penyertaan modal daerah dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna menunjang pembangunan daerah.

43303

Fasilitasi realisasi pelaksanaan penyertaan modal dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi dan selanjutnya diajukan kepada Bupati melalui PPKD dengan dilampiri: 1. Perda tentang penyertaan modal; 2. Keputusan Bupati mengenai penyertaan modal; 3. MoU dan/atau perjanjian kerjasama; 4. Kajian akademis; 5. Kuitansi tanda penerimaan; dan 6. Nomor rekening bank.

43304

Investasi awal dan penambahan investasi dicatat pada rekening penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

43305

Pengurangan, penjualan, dan/atau pengalihan investasi dicatat pada rekening penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi modal).

43306

Tatacara pelaksanaan investasi diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

44000

PERGESERAN ANGGARAN

44100

Pergeseran Anggaran pada DPA Perangkat Daerah /PPKD

44101

Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan revisi uraian, volume, harga satuan dilakukan atas persetujuan PPKD.

44102

Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

44103

Pergeseran anggaran tidak diperkenankan antar jenis belanja dalam kegiatan yang berkenaan, pergeseran anggaran antar jenis belanja dapat dilakukan pada saat Perubahan APBD.

44104

Tidak diperkenankan dilakukan pergeseran dengan mengurangi atau menghilangkan tolok ukur dan target kinerja.

44105

Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD.

| - 88 -


Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan untuk selanjutnya ditampung dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD bersamaan pada saat Perubahan APBD.

44107

Pergeseran belanja antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang APBD.

44108

Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran pergeseran belanja tersebut diatas, harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.

44109

Ketentuan mengenai pergeseran belanja tidak terduga diatur dalam tata cara pengeluaran belanja tidak terduga pada Peraturan Bupati ini.

44110

Usulan permohonan pergeseran anggaran antar obyek belanja ditujukan kepada Tim Pergeseran Anggaran atau kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, tembusannya disampaikan kepada: a. Kepala BPKAD; b. Kepala BAPPEDA; c. Inspektorat; d. Sekretaris Banggar; e. Kepala bagian Administrasi Pembangunan.

44111

Usulan permohonan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja ditujukan kepada Kepala BPKAD selaku PPKD, tembusannya disampaikan kepada: a. Kepala BAPPEDA; b. Inspektorat; c. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan.

44112

Batas waktu usulan permohonan pergeseran anggaran paling lambat disampaikan pada akhir bulan Mei sebelum penetapan perubahan APBD Tahun berkenaan.

44113

Pergeseran anggaran setelah perubahan diperkenankan kecuali keadaan darurat.

44200

Pergeseran Alokasi Anggaran pada Surat Penyediaan Dana Anggaran (SPD-Anggaran)

44201

Pergeseran anggaran pada Surat Penyediaan Dana Anggaran (SPDAnggaran) per triwulanan oleh Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila kebutuhan belanja pada triwulan yang berkenaan tidak dapat mencukupi penyediaan anggarannya.

APBD

tidak

| - 89 -


Pergeseran alokasi anggaran pada SPD-Anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan kas daerah pada waktu tertentu.

44203

Usulan Permohonan pergeseran alokasi anggaran pada SPDAnggaran Perangkat Daerah/PPKD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran disampaikan kepada Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

44204

Permohonan tersebut setelah ditelaah dari aspek ketersediaan dana dan waktu pelaksanaan kegiatan maka disampaikan kepada Kepala BPKAD untuk mendapatkan persetujuan.

44205

Berdasarkan disposisi persetujuan pergeseran alokasi anggaran tersebut maka diterbitkan SPD-Anggaran.

50000

PELAKSANAAN PERUBAHAN APBD

51000

DASAR PERUBAHAN APBD

51001

Seperti yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 bahwa perubahan APBD (APBD) dapat dilakukan apabila Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan Umum Anggaran (KUA), keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, keadaan darurat dan keadaan luar biasa. Selanjutnya Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.

51100

Penyusunan RKA-SKPD/PPKD

51101

Setelah disepakatinya Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Perubahan APBD antara Bupati dengan Pimpinan DPRD yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani dalam waktu yang bersamaan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyiapkan rancangan Surat Edaran Bupati perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPASKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam Perubahan APBD sebagai dasar bagi Kepala Perangkat Daerah menyusun RKA maupun Rancangan DPPA-SKPD.

51002

Surat Edaran Bupati dimaksud berisi tentang: a.

PPAS Perubahan APBD yang dialokasikan untuk program baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah pada setiap Perangkat Daerah; | - 90 -

Pedoman Pelaksanaan APBD b. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan atau DPA-SKPD yang telah diubah kepada PPKD; dan c.

Dokumen sebagai lampiran meliputi kebijakan umum Perubahan APBD, PPAS Perubahan APBD, Standar Analisa Belanja dan Standar Satuan Harga.

51003

Penyusunan RKA-SKPD berlaku ketentuan penyusunan RKA pada APBD Murni/Induk.

sebagaimana

51004

DPA-SKPD maupun DPA-PPKD yang dapat diubah dalam Perubahan APBD juga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1) Pergeseran anggaran, baik berupa pergeseran dalam rincian obyek belanja maupun antar obyek belanja dalam satu jenis belanja berkenaan; 2) Pelaksanaan anggaran yang telah direalisasikan, baik berupa SP2D-UP, SP2D-GU, SP2D-LS dan memperhitungkan SP2D-TU yang sedang dalam proses realisasi; 3) RKA-SKPD maupun RKA-PPKD yang telah disahkan oleh PPKD menjadi DPA-SKPD maupun DPA-PPKD sebagai akibat penggunaan Belanja Tidak Terduga yang harus diformulasikan kembali dalam Perubahan APBD.

51200

Pelaksanaan Perubahan APBD

51201

Pelaksanaan Perubahan APBD menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan paling lambat akhir bulan September.

51202

Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lama 3 (tiga) hari kerja memberitahukan kepada semua Kepala Perangkat Daerah agar menyusun Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) terhadap Program dan Kegiatan yang dianggarkan dalam Perubahan APBD. DPA-SKPD yang mengalami perubahan dalam tahun anggaran berjalan seluruhnya harus disalin kembali ke dalam DPPA-SKPD. Terhadap rincian obyek pendapatan, belanja, atau pembiayaan yang mengalami perubahan atau pergeseran harus disertai dengan penjelasan latar belakang perbedaan jumlah anggaran baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah dilakukan perubahan.

51203

DPPA-SKPD maupun DPPA-PPKD sebelum disahkan oleh PPKD dengan persetujuan Sekretaris Daerah terlebih dahulu diverifikasi dan dibahas oleh TAPD yang dibantu oleh Tim Verifikasi dan Asistensi RKA dan DPPA-SKPD/PPKD.

| - 91 -


PELAKSANAAN ANGGARAN PADA AKHIR DAN AWAL TAHUN ANGGARAN

61000

PELAKSANAAN ANGGARAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN

61001

Pelaksanaan anggaran pada akhir tahun anggaran akan diatur dalam Surat Edaran Bupati.

61002

Surat Edaran Bupati tersebut mengatur batas akhir penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM): a. SPM Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU); b. SPM Ganti Uang (SPM-GU) ; c. SPM Belanja Langsung (SPM-LS) yang terdiri dari belanja barang dan jasa serta belanja modal diatur sebagai berikut: 1) Batas akhir penyampaian SPM Belanja Langsung (SPMLS); 2) Batas akhir penyampaian SPM Belanja Langsung (SPM-LS) yang dasar perhitungannya bersumber dari penerimaan; 3) Batas akhir penyampaian SPM Gaji Induk bulan Januari tahun yang akan datang ; 4) Batas akhir penyampaian SPM gaji susulan/kekurangan gaji untuk tahun berkenaan.

61003

Surat Edaran Bupati tersebut mengatur penerimaan anggaran: a. Batas akhir penyetoran seluruh penerimaan dari sektor PAD dan penerimaan lainnya ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Lebak akhir bulan Desember. Penyetoran seluruh penerimaan dari sektor PAD dan penerimaan lainnya agar mencantumkan Kode Rekening Rincian Obyek Penerimaan pada Surat Tanda Setoran; b. Batas akhir pengembalian Sisa Uang Persediaan (UP) dan/atau TU (Tambahan Uang Persediaan) tahun anggaran berkenaan akhir bulan Desember.

61004

Inspektorat melaksanakan cash opname dan stock opname pada akhir bulan Desember.

61005

Pertanggungjawaban Uang Persediaan dan Laporan Pertanggungjawaban Administratif serta Fungsional disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

61006

Pemindahbukuan Saldo Rekening Bendahara Perangkat Daerah ke rekening Kas BUD per tanggal 31 Desember.

62000

PELAKSANAAN ANGGARAN PADA AWAL TAHUN ANGGARAN

62001

Pelaksanaan anggaran pada awal tahun pelaksanaannya akan diatur dalam Surat Edaran Bupati.

62002

Surat Edaran Bupati meliputi batas penyampaian Laporan Perangkat Daerah kepada Bupati melalui PPKD yang terdiri dari: 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 2) Neraca; | - 92 -

Pedoman Pelaksanaan APBD 3) 4) 5) 6) 7)

Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Laporan Kinerja Perangkat Daerah Laporan Fungsional Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; dan 8) Laporan Pengadaan Barang. 62003

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan keuangan Perangkat Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan, terdiri dari : 1) Laporan Realisasi Anggaran; 2) Laporan Operasional; 3) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 4) Neraca; 5) Laporan Arus Kas; 6) Laporan Perubahan Ekuitas; dan 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

62004

Inspektorat Kabupaten Lebak melaksanakan reviu LKPD paling lambat pada akhir bulan Pebruari.

62005

Laporan keuangan sebagaimana tersebut di atas setelah direviu oleh Inspektorat selanjutnya disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) untuk dilakukan pemeriksaan.

70000

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

71000

RUANG LINGKUP

71001

Ruang lingkup Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah: a. Pejabat pengelola barang milik daerah; b. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; c. Pengadaan; d. Penggunaan; e. Pemanfaatan; f. Pengamanan dan pemeliharaan; g. Penilaian; h. Pemindahtanganan; i. Pemusnahan; j. Penghapusan; k. Penatausahaan; l. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian; m. Pengelolaan barang milik daerah pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah: n. Barang milik daerah berupa rumah negara; dan o. Ganti rugi dan sanksi. | - 93 -


PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

72001

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

72002

Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah Bupati.

72003

Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab: a. Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; b. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang milik daerah; c. Menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah; d. Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah; e. Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD; f. Menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya; g. Menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; dan h. Menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur.

72004

Pengelola Barang Milik Daerah

72005

Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah, berwenang dan bertanggung jawab: a. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah; b. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah; c. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati; d. Mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah; e. Mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD; f. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan g. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.

72006

Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah

72007

Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah.

| - 94 -


Pejabat Penatausahaan Barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan mempunyai wewenang serta tanggungjawab sebagai berikut: a. Membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang; b. Membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang; c. Memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati; d. Memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah; e. Memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD; f. Membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah; g. Melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; h. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g; i. Membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; dan j. Menyusun laporan barang milik daerah.

72009

Pengguna Barang Milik Daerah

72010

Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, berwenang dan bertanggung jawab: a. Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi Perangkat Daerah yang dipimpinnya; b. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah; c. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;

| - 95 -

Pedoman Pelaksanaan APBD d. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya; e. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; f. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; g. Menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang; h. Mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah; i. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan j. Menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang. 72011

Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah

72012

Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang yang ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang.

72013

Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaikbaiknya.

72014

Penetapan Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud tersebut di atas, berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

72015

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Milik Daerah

72016

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang yang ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang.

72017

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud tersebut di atas adalah Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Perangkat Daerah.

| - 96 -


Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab: a. Menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang; b. Meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah; c. Meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu; d. Menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; e. Mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain; f. Menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah; g. Meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu; h. Memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan; i. Meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap semester dan setiap tahun; j. Melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan k. Meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.

72019

Pengurus Barang Pengelola

72020

Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang yang ditetapkan oleh Bupati atas usul Pejabat Penatausahaan Barang.

72021

Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud tersebut di atas, adalah Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, berwenang dan bertanggungjawab: a. Membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;

| - 97 -

Pedoman Pelaksanaan APBD b. Membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang; c. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota; d. Meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah; e. Menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang; f. Menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah; g. Menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang; h. Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah; dan i. Merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna semesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan Laporan barang milik daerah. 72022

Pengurus Barang Pengelola secara administratif dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.

72023

Pembantu Pengurus Barang Pengelola

72024

Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.

72025

Kepala Sub Bidang pada Bidang Aset Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat ditunjuk sebagai Pembantu Pengurus Barang Pengelola dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengelola yang ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang.

72026

Pengurus Barang Pengguna

72027

Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.

| - 98 -


Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang, berwenang dan bertanggungjawab: a. Membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah; b. Menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah; c. Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah; d. Membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang; e. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; f. Menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain; g. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah; h. Menyusun laporan barang semesteran dan tahunan; i. Menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang; j. Mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna; k. Menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang; l. Membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan; m. Memberi label barang milik daerah; n. Mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang; o. Melakukan stock opname barang persediaan; p. Menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan; q. Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan r. Membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

| - 99 -


Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud tersebut di atas secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.

72030

Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengguna dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengguna yang ditetapkan oleh Pengguna Barang.

72031

Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.

72032

Pengurus Barang Pembantu

72033

Pengurus Barang Pembantu adalah fungsional umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang, ditetapkan oleh Bupati atas usul Kuasa Pengguna Barang melalui Pengguna Barang.

72034

Penunjukan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud tersebut di atas dilakukan berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

72035

Wewenang dan tanggungjawab Pengurus Barang Pembantu adalah: a. Menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah; b. Menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah; c. Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah; d. Membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Kuasa Pengguna Barang; e. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; f. Menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain; g. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah; h. Menyusun laporan barang semesteran dan tahunan; i. Menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;

| - 100 -

Pedoman Pelaksanaan APBD j. k.

l. m. n.

o. p.

q.

r.

Mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa Pengguna Barang; Menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang; Membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan; Memberi label barang milik daerah; Mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah pengecekan fisik barang; Melakukan stock opname barang persediaan; Menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/ fotokopi/salinan dokumen penatausahaan; Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan Membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna.

80000

PENUTUP

80001

Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Lebak ini untuk digunakan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak dalam pelaksanaan APBD, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD agar terwujud tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah berdasarkan azas ketertiban, ketaatan pada ketentuan peraturan perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

80002

Keberhasilan dalam pelaksanaan tata kelola APBD akan sulit terwujud jika tidak disertai dukungan dari seluruh Aparatur pada Perangkat Daerah, oleh karenanya sukses perencanaan, sukses pelaksanaan dan sukses pertangungjawaban APBD Kabupaten Lebak sangat dipengaruhi oleh keterpaduan dan koordinasi secara bersama-sama mewujudkan tata kelola kearah yang lebih baik.

BUPATI LEBAK, Cap/ttd ITI OCTAVIA JAYABAYA | - 101 -

Pedoman Pelaksanaan APBD III.1. ANGGARAN KAS SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN XXXX

Unit Organisasi : Program : Kegiatan : Kode Rekening

Uraian

Anggaran Tahun Ini (Rp)

Triwulan I (Rp) Januari

Februari

Triwulan II (Rp) Maret

April

Mei

Juni

Juli

Triwulan III (Rp) Septem Agustus ber

Triwulan IV (Rp) Okto ber

November

Desember

Jumlah Belanja per Bulan Jumlah Belanja Langsung per Triwulan

| - 102 -

Pedoman Pelaksanaan APBD III.2. FORMAT DPA-SKPD

KABUPATEN LEBAK DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA - SKPD) ..................................................................... TAHUN ANGGARAN XXXX

Kode

Nama Formulir

DPA - SKPD

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

DPA - SKPD 1

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

DPA - SKPD 2.1

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

DPA - SKPD 2.2

Rekapitulasi Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

DPA - SKPD 2.2.1

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

| - 103 -

Pedoman Pelaksanaan APBD Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran …. Kabupaten Lebak Tahun Anggaran xxxx Urusan Pemerintahan : x.xx …………………………… Organisasi : x.xx.xx …………………………… Kode Uraian Rekening 1 2

Formulir DPA - SKPD

Jumlah 3

Surplus/ (Defisit)

No 1 1 2.1 2.2

Pembiayaan netto Rencana Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan Triwulan Uraian I II III 2 3 4 5 Pendapatan Belanja tidak langsung Belanja langsung

IV 6

Jumlah 7=3+4+5+6

……..,tanggal……….. Menyetujui Sekretaris Daerah, (tanda tangan) (nama lengkap) NIP.

| - 104 -


KABUPATEN LEBAK

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA - SKPD) TAHUN ANGGARAN XXXX

PENDAPATAN NO DPA SKPD

x.xx

:

x.xx

xx

00

00

4

URUSAN PEMERINTAHAN

:

ORGANISASI

:

PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN

:

NAMA

:

………………………………………………………………

NIP

:

………………………………………………………………

JABATAN

:

………………………………………………………………

x.xx.x

…………………………………………………. …………………………………………………. x

| - 105 -


NOMOR DPA-SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan Pemerintahan Organisasi

x.xx xx 00 00 4 Kabupaten Lebak Tahun Anggaran xxxx : x.xx ………………… : x.xx.xx ………………… Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Penghitungan

Kode Rekening

Uraian

1 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

2

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx



Volume

Satuan

3

4

Tarif/ Harga 5

Formulir DPA - SKPD 1

Jumlah 6=3x5

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx Jumlah

Rencana Pendapatan per Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan

I II III IV

Rp Rp Rp Rp

………… ………… ………… …………

Jumlah

Rp …………

……..,tanggal……….. Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (tanda tangan) (nama lengkap) NIP.

| - 106 -


KABUPATEN LEBAK


BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD

x.xx

:

x.xx

xx

00

00

4

URUSAN PEMERINTAHAN

:

ORGANISASI

:

PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN

:

NAMA

:

………………………………………………………………

NIP

:

………………………………………………………………

JABATAN

:

………………………………………………………………

x.xx.x

…………………………………………………. …………………………………………………. x

| - 107 -


Formulir DPA - SKPD 2.1

NOMOR DPA-SKPD


x.xx

xx 00 00

5

1

Kabupaten Lebak Tahun Anggaran xxxx Urusan Pemerintahan Organisasi

: x.xx …………………. : x.xx.xx …………………. Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Penghitungan

Kode Rekening xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

1 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

Uraian 2


Volume

Satuan

3

4

Harga satuan 5

Jumlah (Rp) 6=3x5

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx Jumlah

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

Rp ………………

……..,tanggal………..

Triwulan II Triwulan III

Rp ……………… Rp ………………

Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Triwulan IV

Rp ……………… (tanda tangan) Jumlah

Rp ……………… (nama lengkap) NIP.

| - 108 -



Urusan Pemerintahan Organisasi

Formulir DPA - SKPD 2.2

Kabupaten Lebak Tahun Anggaran xxxx : x.xx …………………. : x.xx.xx ………………….

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode Program/ Kegiatan 1

Uraian

2

xx

3

xx xx xx

Program …. Kegiatan …. Kegiatan …. dst ….

xx xx xx

Program …. Kegiatan …. Kegiatan …. dst ….

xx xx

Program …. Kegiatan …. Kegiatan ….

xx

dst …. dst ….

xx

xx

xx

Target Lokasi Kinerja Kegiatan (Kuantita tif) 4 5

Triwulan

Sumber dana

I

II

III IV

6

7

8

9

Jumlah

10 11=7+8+9+10

Jumlah ……..,tanggal……….. Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (tanda tangan)

(nama lengkap) NIP.

| - 109 -


KABUPATEN LEBAK


BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI PROGRAM KEGIATAN LOKASI KEGIATAN SUMBER DANA JUMLAH ANGGARAN TERBILANG PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN

:

x.xx

xx

00

00

4

: : : : : : : :

x.xx …………………………………………… x.xx.xx …………………………………………… x.xx.xx.xx …………………………………………… x.xx,xx,xx,xx …………………………………………… ……..………………………………………………………………. ……..………………………………………………………………. Rp. ……………………………………………………………. (…………………………………………………………………….)

:

……………………………………………………………………...

: : :

…………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………..

| - 110 -


NOMOR DPA-SKPD


Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Waktu pelaksanaan Lokasi kegiatan Sumber dana

FORMULIR DPA -SKPD 2.2.1

x.xx xx xx xx 5 2 Kabupaten Lebak Tahun Anggaran xxxx : x.xx ………………….………………….………………….………… : x.xx .xx ………………….………………….………………….………… : x.xx .xx .xx ………………….………………….………………….………… : x.xx .xx .xx.xx ………………….………………….………………….………… : ....................... ....................... ....................... ....................... : ....................... ....................... ....................... ....................... : ....................... ....................... ....................... ....................... Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan : …………… Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Penghitungan

Kode Rekening

Uraian

1 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

2

Volume

Satuan

Harga satuan

3

4

5

Jumlah (Rp) 6=3x5

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan

I II III IV Jumlah

Rp Rp Rp Rp Rp

……………… ……………… ……………… ……………… ………………


| - 111 -

Pedoman Pelaksanaan APBD III.3. FORMAT DPA-PPKD

KABUPATEN LEBAK DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (DPA - PPKD) TAHUN ANGGARAN XXXX

Kode

Nama Formulir

DPA - PPKD

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

DPA - PPKD 1

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

DPA - PPKD 2.1

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

DPA - PPKD 3.1

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

DPA - PPKD 3.2

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

| - 112 -


Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran …. Kabupaten Lebak Tahun Anggaran xxxx Kode Rekening 1

Formulir DPA - PPKD Jumlah

Uraian 2

3

Surplus/ (Defisit)

Pembiayaan netto Rencana Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan Triwulan Uraian I II III IV 2 3 4 5 6

No 1 1

Jumlah 7=3+4+5+6

Pendapatan

2.1

Belanja Tidak Langsung

3.1

Penerimaan Pembiayaan

3.2

Pengeluaran Pembiayaan ……..,tanggal……….. Menyetujui Sekretaris Daerah, (tanda tangan) (nama lengkap) NIP.

| - 113 -


KABUPATEN LEBAK

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (DPA - PPKD) TAHUN ANGGARAN XXXX

PENDAPATAN NO DPA PPKD

:

x.xx

xx

00

00

4

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

:

………………………………………………………………

NAMA

:

………………………………………………………………

NIP

:

………………………………………………………………

JABATAN

:

………………………………………………………………

| - 114 -


NOMOR DPA-PPKD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

x.xx xx 00 00 4 Kabupaten Lebak Tahun Anggaran xxxx Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Rincian Penghitungan

Kode Rekening

Uraian


2




Volume

Satuan

3

4

Tarif/ Harga 5

Formulir DPA - PPKD 1

Jumlah 6=3x5

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx Jumlah

Rencana Pendapatan per Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan

I II III IV

Rp Rp Rp Rp

………… ………… ………… …………

Jumlah

Rp …………


| - 115 -


KABUPATEN LEBAK


BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA PPKD

:

x.xx

xx

00

5

1


:

………………………………………………………………

NAMA

:

………………………………………………………………

NIP

:

………………………………………………………………

JABATAN

:

………………………………………………………………

| - 116 -


Formulir DPA - PPKD 2.1

NOMOR DPA-PPKD


x.xx

xx 00 00

5

1

Kabupaten Lebak Tahun Anggaran xxxx Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Rincian Penghitungan

Kode Rekening xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx


1 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

Uraian 2


Volume

Satuan

3

4

Harga satuan 5

Jumlah (Rp) 6=3x5

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx Jumlah

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

Rp ………………

Triwulan II Triwulan III

Rp ……………… Rp ………………

Triwulan IV

Rp ………………

……..,tanggal……….. Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (tanda tangan)

Jumlah

Rp ……………… (nama lengkap) NIP.

| - 117 -


KABUPATEN LEBAK


PENERIMAAN PEMBIAYAAN NO DPA PPKD

:

x.xx

xx

00

6

1


:

………………………………………………………………

NAMA

:

………………………………………………………………

NIP

:

………………………………………………………………

JABATAN

:

………………………………………………………………

| - 118 -



NOMOR DPA-PPKD x.xx xx 00

6

1


Kabupaten Lebak Tahun Anggaran xxxx Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Pembiayaan Kode Rekening

Uraian


2




Jumlah 3

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx Jumlah Penerimaan

Rencana Penerimaan per Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan

I II III IV

Rp Rp Rp Rp

………… ………… ………… …………

Jumlah

Rp …………


| - 119 -


KABUPATEN LEBAK DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (DPA - PPKD) TAHUN ANGGARAN XXXX PENGELUARAN PEMBIAYAAN NO DPA PPKD

:

x.xx

xx

00

6

2


:

………………………………………………………………

NAMA

:

………………………………………………………………

NIP

:

………………………………………………………………

JABATAN

:

………………………………………………………………

| - 120 -



NOMOR DPA-PPKD x.xx xx 00

6

2


Kabupaten Lebak Tahun Anggaran xxxx Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Kode Rekening

Uraian


2




Jumlah 3

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx Jumlah Pengeluaran

Rencana Penerimaan per Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan

I II III IV

Rp Rp Rp Rp

………… ………… ………… …………

Jumlah

Rp …………


| - 121 -

Pedoman Pelaksanaan APBD III.3. FORMAT SPD-ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK Jalan R.T. Hardiwinangun Nomor 07 Telp. (0252) 201621 Fax. (0252) 209858

RANGKASBITUNG PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH NOMOR : ………………………………. TENTANG SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN XXXX PPKD SELAKU BUD Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran xxxx berdasarkan Anggaran Kas yang telah ditetapkan, perlu disediakan pendanaan dengan menerbitkan Surat Penyediaan Dana Anggaran (SPD-Anggaran);

Mengingat

: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor xx Tahun xxxx tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran xxxx; 2. Peraturan Bupati Lebak Nomor xx Tahun xxxx tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran xxxx; 3. Peraturan Bupati Lebak Nomor xx Tahun xxxx tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak; 4. DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD:x.xx.xx.–………………………………………. (Daftar nomor terlampir) MEMUTUSKAN :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor xx Tahun xxxx Tanggal …………………………. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran xxxx menetapkan/menyediakan kredit anggaran sebagai berikut : 1. Ditujukan kepada SKPD 2. Nama Bendahara Pengeluaran 3. Jumlah Penyediaan Dana 4. Untuk Kebutuhan 5. Ikhtisar penyediaan dana a. Jumlah dana DPA-SKPD/ DPPA-SKPD/DPAL-SKPD

: x.xx.xx. ………………………………………………………... :........………………………………………………………………… :Rp. ……………………………………………………………….... (……………………………………..………………………………) :Bulan ………………………. s.d. …………………………. : :Rp. ……………………………………………………………..

b. Akumulasi SPD sebelumnya

:Rp. ……………………………………………………………..

c. Sisa dana yang belum di SPD-kan

:Rp. ……………………………………………………………..

d. Jumlah dana yang di SPD-kan saat ini:Rp. …………………………………………………………….. e. Sisa jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/:Rp.…………………………………………………………….. DPAL-SKPD yang belum di SPD-kan .………………………………………………………………………..) 6. Ketentuan-ketentuan lain

: Ditetapkan di Rangkasbitung Pada tanggal …………………………………. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH

……………………………………. NIP. …………………………….

| - 122 -


PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN XXXX

LAMPIRAN SPD-ANGGARAN NOMOR BELANJA TIDAK LANGSUNG PERIODE BULAN TAHUN ANGGARAN

Nomor DPA/DPPA-SKPD

: : : :

Uraian

Anggaran

Akumulasi pada SPDAnggaran Sebelumnya

Jumlah pada SPDAnggaran Periode Ini

Sisa Anggaran

x.xx.x.xx.xx.xx.x.x x.xx.x.xx.xx.xx.x.x.x x.xx.x.xx.xx.xx.x.x.x.xx x.xx.x.xx.xx.xx.x.x.x.xx.xx x.xx.x.xx.xx.xx.x.x x.xx.x.xx.xx.xx.x.x.x x.xx.x.xx.xx.xx.x.x.x.xx x.xx.x.xx.xx.xx.x.x.x.xx.xx x.xx.x.xx.xx.xx.x.x x.xx.x.xx.xx.xx.x.x.x x.xx.x.xx.xx.xx.x.x.x.xx x.xx.x.xx.xx.xx.x.x.x.xx.xx x.xx.x.xx.xx.xx.x.x x.xx.x.xx.xx.xx.x.x.x x.xx.x.xx.xx.xx.x.x.x.xx x.xx.x.xx.xx.xx.x.x.x.xx.xx x.xx.x.xx.xx.xx.x.x x.xx.x.xx.xx.xx.x.x.x x.xx.x.xx.xx.xx.x.x.x.xx x.xx.x.xx.xx.xx.x.x.x.xx.xx JUMLAH Jumlah Dana Belanja Tidak Langsung Rp. ……………………………….... Terbilang : (……………………………………………………………………………………………………..)

Ditetapkan di Rangkasbitung Pada tanggal …………………………………. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH

……………………………………. NIP. …………………………….

| - 123 -

Pedoman Pelaksanaan APBD PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN XXXX

LAMPIRAN SPD-ANGGARAN NOMOR : BELANJA LANGSUNG : PERIODE BULAN : TAHUN ANGGARAN :

Nomor DPA/DPPA-SKPD

Uraian

Anggaran

Akumulasi pada SPDAnggaran Sebelumnya

Jumlah pada SPDAnggaran Periode Ini

Sisa Anggaran

x.xx.x.xx.xx.xx.x.x x.xx.x.xx.xx.xx.xx.x.x x.xx.x.xx.xx.xx.xx.x.x.x.xx.xx x.xx.x.xx.xx.xx.x.x x.xx.x.xx.xx.xx.xx.x.x x.xx.x.xx.xx.xx.xx.x.x.x.xx.xx x.xx.x.xx.xx.xx.x.x x.xx.x.xx.xx.xx.xx.x.x x.xx.x.xx.xx.xx.xx.x.x.x.xx.xx x.xx.x.xx.xx.xx.x.x x.xx.x.xx.xx.xx.xx.x.x x.xx.x.xx.xx.xx.xx.x.x.x.xx.xx x.xx.x.xx.xx.xx.x.x x.xx.x.xx.xx.xx.xx.x.x x.xx.x.xx.xx.xx.xx.x.x.x.xx.xx x.xx.x.xx.xx.xx.x.x x.xx.x.xx.xx.xx.xx.x.x x.xx.x.xx.xx.xx.xx.x.x.x.xx.xx x.xx.x.xx.xx.xx.x.x x.xx.x.xx.xx.xx.xx.x.x x.xx.x.xx.xx.xx.xx.x.x.x.xx.xx JUMLAH Jumlah Dana Belanja Langsung

Rp. ………………………………...................

Terbilang : (……………………………………………………………………………………………………..)

Ditetapkan di Rangkasbitung Pada tanggal …………………………………. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH

……………………………………. NIP. …………………………….

| - 124 -

Pedoman Pelaksanaan APBD IV.1. FORMAT SKP-DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKP-DAERAH) TAHUN ANGGARAN XXXX

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK BADAN PENDAPATAN DAERAH JL. RT. HARDIWINANGUN NO. 1 TELP. (0252) 201821 Fax (0252) 206858 RANGKASBITUNG

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKP – DAERAH) MASA TAHUN

NAMA : ALAMAT : NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD) TANGGAL JATUH TEMPO :

NO

KODE REKENING

NO. URUT : :

:

URAIAN PAJAK DAERAH

JUMLAH (Rp)

JUMLAH KETETAPAN POKOK PAJAK JUMLAH SANKSI : BUNGA / DENDA : KENAIKAN JUMLAH KESELURUHAN : Dengan Huruf PERHATIAN 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerima 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan

A.n. Kepala BAPENDA Kabupaten Lebak

URUT :

TANDA TERIMA

………………………………………. NIP. NO.

NAMA ALAMAT NPWPD JUMLAH

yang menerima (

)

Catatan : Penetapan SKP-Daerah didasarkan pada nota perhitungan sebagai dasar penetapan pajak daerah

| - 125 -


IV.2. FORMAT SKR-DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKR-DAERAH) TAHUN ANGGARAN XXXX

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK PERANGKAT DAERAH JL. RT. HARDIWINANGUN NO. 1 TELP. (0252) 201821 Fax (0252) 206858 RANGKASBITUNG

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKR – DAERAH) MASA TAHUN

NAMA : ALAMAT : NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD) TANGGAL JATUH TEMPO :

NO

KODE REKENING

NO. URUT : :

:

URAIAN RETRIBUSI DAERAH

JUMLAH (Rp)

JUMLAH KETETAPAN POKOK RETRIBUSI JUMLAH SANKSI : BUNGA / DENDA : KENAIKAN JUMLAH KESELURUHAN : Dengan Huruf PERHATIAN 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerima 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan

A.n. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Lebak

URUT :

TANDA TERIMA

…………………………………………. NIP. NO.

NAMA ALAMAT NPWPD JUMLAH

yang menerima (

)

Catatan : Penetapan SKR-Daerah didasarkan pada nota perhitungan sebagai dasar penetapan retribusi daerah

| - 126 -

Pedoman Pelaksanaan APBD IV.3. FORMAT STS

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK SURAT TANDA SETORAN (STS) STS No. ……………………

Bank No. Rekening

: …………… : ……………

Harap diterima uang sebesar ………………………………………………….. (dengan huruf) ( ……………………………………………………………. ………………………………………………………………) Dengan rincian penerimaan sebagai berikut : No

Kode Rekening

Uraian Rincian Objek

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 Jumlah Uang tersebut diterima pada tanggal …………………………………………….. Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Penerima

(Tanda Tangan)

(Tanda Tangan)

(Nama Lengkap) NIP. (Catatan : STS dilampiri Setoran Bank)

( Nama Lengkap) NIP

Cara Pengisian : 1. Kolom Kode Rekening di isi dengan kode rekening setiap rincian obyek pendapatan 2. Kolom uraian rincian obyek di isi uraian nama rincian obyek pendapatan 3. Kolom jumlah diisi jumlah nilai nomimal penerimaan setiap rincian pendapatan Catatan : Formulir ini digunakan untuk menyetor pungutan daerah (pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan daerah lainnya)

| - 127 -

Pedoman Pelaksanaan APBD IV.4. FORMAT TBP

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TANDA BUKTI PENYETORAN TBP No. ……………………

Bank No. Rekening

: …………… : ……………

Harap diterima uang sebesar ………………………………………………….. (dengan huruf) ( ……………………………………………………………. ………………………………………………………………) Dengan rincian penerimaan sebagai berikut : No

Kode Rekening

Uraian Rincian Objek

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 Jumlah Uang tersebut diterima pada tanggal …………………………………………….. Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Penerima

(Tanda Tangan)

(Tanda Tangan)

(Nama Lengkap) NIP. (Catatan : STS dilampiri Setoran Bank)

( Nama Lengkap) NIP

Cara Pengisian : 1. Kolom Kode Rekening di isi dengan kode rekening setiap rincian obyek pendapatan 2. Kolom uraian rincian obyek di isi uraian nama rincian obyek pendapatan 3. Kolom jumlah diisi jumlah nilai nomimal penerimaan setiap rincian pendapatan Catatan : Formulir ini digunakan untuk menyetor pungutan daerah (pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan daerah lainnya)

| - 128 -

Pedoman Pelaksanaan APBD IV.5. FORMAT REGISTER STS PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK REGISTER STS SKPD ……………………….. TAHUN ANGGARAN XXXX

Bendahara Penerimaan No

No. STS

Tanggal

Kode Rekening

Uraian

Jumlah

Penyetor

Ket

1

2

3

4

5

6

7

8

Mengetahui/Menyetujui Pengguna Anggaran


( Tanda Tangan )

( Tanda Tangan )

( Nama Jelas) NIP.

( Nama Jelas) NIP.

Cara Pengisian 1. Judul diisi dengan nama KABUPAEN LEBAK, nama SKPD yang bersangktan, tahun anggaran dan Nama Bendahara Penerimaan 2. Kolom 1 diisi dengan nomor urut 3. Kolom 2 diisi dengan nomor STS 4. Kolom 3 diisi dengan tanggal STS 5. Kolom 4 diisi kode Rekening pendapatan yang disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah. Dalam satu STS bisa terdiri dari beberapa pendapatan 6. Kolom 5 diisi dengan uraian pendapatan 7. Kolom 6 diisi dengan nama penyetor 8. Kolom 7 diisi dengan nama penyetor 9. Kolom 8 diisi dengan keterangan jika diperlukan 10. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan dan Pengguna Anggaran disertai nama jelas •

Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan

| - 129 -

Pedoman Pelaksanaan APBD IV.6. FORMAT BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN BENDAHARA PENGELUARAN SKPD Periode No 1

Tgl

No. Bukti

2

3

: ……………………… : ……………………… Penerimaan Cara Kode Pembayaran Rekening 4

5

Jumlah Penerimaan Jumlah yang disetorkan Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Terdiri atas a. Tunai sebesar b. Bank sebesat c. Lainnya

Uraian

Jumlah

Tgl

6

7

8

Penyetoran No. Jumlah STS 9

10

Ket 11

: ……………………………….. : ……………………………….. : ………………………………..

……………………….. ……………………….. ………………………..



( Tanda Tangan )

( Tanda Tangan )

( Nama Jelas) NIP.

( Nama Jelas) NIP.

Cara Pengisian 2. Judul diisi nama KABUPATEN LEBAK, nama SKPD yang bersangkutan dan Periode 3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut 4. Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan 5. Kolom 3 diisi dengan nomor bukti penerimaan 6. Kolom 4 diisi dengan cara pembayaran melalui kas bendahara penerimaan, bank, atau melalui kas umum daerah 7. Kolom 5 diisi dengan detail kode rekening pendapatan asli daerah 8. Kolom 6 diisi dengan uraian pendapatan sesuai dengan kode rekening 9. Kolom 7 diisi dengan jumlah pendapatan asli daerah 10. Kolom 8 diisi dengan tanggal penyetoran 11. Kolom 9 diisi dengan nomor STS 12. Kolom 10 diisi dengan jumlah uang yang disetor 13. Kolom 11 diisi dengan keterangan jika diperlukan 14. Jumlah penerimaan diisi dengan total jumlah pendapatan selama 1 bulan 15. Jumlah disetorkan adalah jumlah total penyetoran pendapatan selama 1 bulan 16. Saldo kas di Bendahara Penerimaan diisi dengan sis akas yang masih dipegang oleh Bendahara Penerimaan baik dalam bentuk kas tunai, simpanan di bank, ataupun lainnya 17. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan dan Pengguna Anggaran disertai nama jelas •

Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan.

| - 130 -

Pedoman Pelaksanaan APBD IV.7. FORMAT LPJ ADMINISTRATIF LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ADMINISTRATIF BENDAHARA PENERIMAAN SKPD PERIODE

: ……………………………….. : ………………………………..

A. Penerimaan 1. Tunai melalui bendahara penerimaan 2. Tunai melalui bendahara penerimaan pembantu 3. Melalui ke rekening bendahara penerimaan 4. Melalui ke rekening kas umum daerah

Rp.…………… Rp……………. Rp……………. Rp……………. Rp…………….

B. Jumlah Penerimaan yang harus disetorkan (A1+A2+A3) C. Jumlah Penyetoran D. Saldo Kas di Bendahara 1. Bendahara Penerimaan 2. Bendahara Penerimaan Pembantu 3. Bendahara Penerimaan Pembantu 4. Dst….

Rp.…………… Rp.…………… Rp………………. Rp………………. Rp………………. Rp……………….



( Tanda Tangan )

( Tanda Tangan )

( Nama Jelas) NIP.

( Nama Jelas) NIP.

| - 131 -

Pedoman Pelaksanaan APBD IV.8. FORMAT LPJ FUNGSIONAL LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN FUNGSIONAL BENDAHARA PENERIMAAN SKPD PERIODE

: …………………………….. : ……………………………..

A. Penerimaan 1. Tunai melalui bendahara penerimaan 2. Tunai melalui bendahara penerimaan pembantu 3. Melalui ke rekening bendahara penerimaan 4. Melalui ke rekening kas umum daerah

Rp.…………… Rp……………. Rp……………. Rp…………… Rp…………….

B. Jumlah Penerimaan yang harus disetorkan (A1+A2+A3) C. Jumlah Penyetoran D. Saldo Kas di Bendahara 1. Bendahara Penerimaan 2. Bendahara Penerimaan Pembantu 3. Bendahara Penerimaan Pembantu 4. Dst….

Rp.…………… Rp.…………… Rp………………. Rp………………. Rp………………. Rp……………….



( Tanda Tangan )

( Tanda Tangan )

( Nama Jelas) NIP.

( Nama Jelas) NIP.

| - 132 -

Pedoman Pelaksanaan APBD IV.9. FORMAT BUKU PENERIMAAN PPKD PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK BUKU PENERIMAAN PPKD BENDAHARA PENERIMAAN PPKD Nomor

Tanggal

Kode Kredit

Buku Lain

Kode Rekening

Uraian

Jumlah

Keterangan

1

2

3

4

5

6

7

8

Jumlah bulan ini Jumlah s.d bulan lalu Jumlah akhir



( Tanda Tangan )

( Tanda Tangan )

( Nama Jelas) NIP.

( Nama Jelas) NIP.

Cara Pengisian 1. Judul diisi dengan nama PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 2. Kolom 1 diisi dengan nomor urut 3. Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan 4. Kolom 3 diisi dengan nomor nota kredit penerimaan 5. Kolom 4 diisi dengan nomor bukti lain apabila tidak menggunakan nota kredit 6. Kolom 5 diisi dengan kode rekening pendapatan 7. Kolom 6 diisi dengan uraian pendapatan 8. Kolom 7 diisi dengan jumlah pendapatan 9. Kolom 8 diisi dengan keterangan jika diperlukan 10. Jumlah bulan ini adalah total penerimaan selama satu bulan 11. Jumlah sampai dengan bulan lalu adalah saldo pendapatan sampai dengan bulan lalu 12. Jumlah akhir adalah jumlah antara jumlah bulan ini ditambaj jumlah sampai dengan bulan lalu 13. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh bendahara penerimaan PPKD dan PPKD disertai nama jelas •

Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerima

| - 133 -

Pedoman Pelaksanaan APBD IV.10. FORMAT LAPORAN POSISI KAS HARIAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK LAPORAN POSISI KAS HARIAN HARI TANGGAL PERIODE

: ……………………………….. : ……………………………….. : ………………………………..

Transaksi Nomor

SP2D

STS

LainLain

Uraian

Penerimaan

Pengeluaran

Jumlah Perubahan posisi kas hari ini Posisi Kas ( H-1) Posisi Kas (H) Rekapitulasi Posisi Kas di BUD Saldo di Bank 1 Rp Saldo di Bank 2 Rp. _______________ Total saldo Kas* Rp. ………..tanggal………. Bendahara Umum Daerah ( Nama Jelas ) • Total saldo kas harus sama dengan Posisi Kas (H) Cara Pengisian 1. Judul diisi dengan Hari, Tanggal dan Periode diisi dengan Hari, Tanggal dan Bulan Laporan Posisi Kas Harian 2. Kolom 1 diisi dengan nomor urut transaksi 3. Kolom 2 diisi dengan nomor salah satu bukti transaksi apakah SP2D/STS/Bukti lain yang sah 4. Kolom 3 diisi dengan uraian sesuai dengan bukti transaksi 5. Kolom 4 diisi dengan jumlah (Rp) penerimaan yang masuk ke Kas Umum Daerah 6. Kolom 5 diisi dengan jumlah (Rp) pengeluaran yang keluar dari Kas Umum Daerah 7. Jumlah diisi jumlah dari kolom penerimaan dan pengeluaran 8. Perubahan Posisi Kas hari ini diisi dengan jumlah selisih antara jumlah kolom penerimaan dengan jumlah pengeluaran. Apabila lebih besar jumlah kolim penerimaan maka selisih di rulis pada kolom pengeluaran. Apabila lebih besar jumlah kolom pengeluaran maka selisih di tulis pada kolom penerimaan 9. Posisi Kas (h-1) diisi Posisi kas satu hari sebelumnya 10. Posisi kas (h) diisi dengan penjumlahan antara posisi kas (h-1) dengan perubahan posisi kas hari ini

| - 134 -

Pedoman Pelaksanaan APBD IV.11. FORMAT REKONSILIASI BANK PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK REKONSILIASI BANK PERIODE : ………………….. 1. 2.

Saldo Kas Umum Daerah Menurut Buku Saldo Kas Umum Daerah Menurut Bank Selisih Keterangan selisih

Rp. Rp. ………………….. Rp. …………………..

A. Penerimaan yang telah dicatat oleh buku, belum dicatat oleh Bank a. STS No…………. Rp. b. Bukti lain yang sah Rp. c. Dst Rp. ____________ B. Pengeluaran yang telah dicatat oleh buku, belum dicatat oleh Bank a. SP2D No…………. Rp. b. Nota Kredit No…… Rp. b. Bukti lain yang sah Rp. c. Dst Rp. ____________ C. Penerimaan yang telah dicatat oleh buku, belum dicatat oleh Bank a. STS No…………. Rp. b. Nota Kredit No…… Rp. b. Bukti lain yang sah Rp. c. Dst Rp. ____________ D. Pengeluaran yang telah dicatat oleh buku, belum dicatat oleh Bank a. SP2D No…………. Rp. b. Nota Kredit No…… Rp. b. Bukti lain yang sah Rp. c. Dst Rp. ____________

Rp. ___________ Rp.

Rp. ___________ Rp.

Rp. ___________ Rp.

Rp. ___________ Rp.

……………tanggal…………… Bendahara Umum Daerah

( Nama Jelas ) NIP. ………………………….. Cara Pengisian 1. Judul diisi dengan Periode diisi dengn tanggal rekonsiliasi 2. Saldo Kas Umum Daerah menurut Buku diisi jumlah saldo akhir kas di pada rekening bank menurut catatan buku pada tanggal rekonsiliasi 3. Saldo kas umum daerah menurut Bank diisi jumlah saldo akhir kas di Bank menurut catatan Bank pada tanggal rekonsiliasi 4. Selisih diisi dengan jumlah selisih antara kas menurut catata buku dan menurut catatan Bank 5. Penerimaan yang telah dicatat oleh buku, belum dicatat oleh Bank diisi dengan jumlah (Rp) STS/Bukti lain yang sah yang sudah dicatat dibuku tetapi belum dicatat di Bank 6. Pengeluaran yang telah dicatat oleh buku, belum dicatat oleh Bank diisi dengan jumlah (Rp) STS/Bukti lain yang sah yang sudah dicatat dibuku tetapi belum dicatat di Bank 7. Penerimaan yang telah dicatat oleh Bank, belum diatat oleh Biku diisi dengan jumlah (Rp) STS/Bukti lain yang sah yang sudah dicatat oleh Bank tetapi ekum dicatat dibuku 8. Pengeluaran yang telah dicatat oleh bank, Belum dicatat oleh buku diisi dengan jumlah (Rp) SP2D/Bukti lain yang sah yang sudah dicatat dibank tetapi belum dicatat dibuku

| - 135 -

Pedoman Pelaksanaan APBD IV.12. FORMAT SPP PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) Nomor : ………………………………………… Uang Persediaan (1) SPP-UP

Ganti Uang Persediaan (2) SPPGU (1)

1. 2. 3. 4.

SKPD : Unit Kerja : Alamat : No. DPA-SKPD/DPPASKPD/DPAL-SKPD Tanggal DPA-SKPD/DPPA SKPD/DPAL-SKPD : 5. Tahun Anggaran : 6. Bulan :

Tambahan Uang Persediaan SPP-TU

Pembayaran Langsung (4) SPP-LS

(2)

Kode ………………….(……) ………………….(……) ………………….

Kode 7. Urusan Pemerintahan : ………………….(……) 8. Nama Program : ………………… (……) 9. Nama Kegiatan : ………………… (……)

………………….(……)

Kepada Yth Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD …………………… Di Tempat Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Lebak Nomor …… Tahun …… tentang Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sebagai berikut : a. Jumlah Pembayaran yang diminya b. c. d. e.

Untuk keperluan Nama Bendahara Pengeluaran/Pihak ketiga Alamat No. Rekening Bank

: Rp. …………………………………… (terbilang ……………………………….) : ………………………………………… : ………………………………………… : ………………………………………… : ………………………………………… : …………………………………………

Mengetahui/Menyetujui Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan

Mengetahui/Menyetujui Bendahara Pengeluaran

( Tanda Tangan )

( Tanda Tangan )

( Nama Jelas) NIP.

( Nama Jelas) NIP.

| - 136 -

Pedoman Pelaksanaan APBD IV.13. FORMAT SPM PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK SURAT PERINTAH MEMBAYAR TAHUN ANGGARAN XXXX UP/GU/TU/LS Nomor SPM : ………………

(diisi oleh PPK –SKPD) KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH Potongan - potongan KABUPATEN LEBAK Supaya menerbitkan SP2D kepada : Uraian No Jumlah Keterangan SKPD ………………………………………………….. (No. Rekening) Bendahara Pengeluaran/Pihak Ketiga : ………. 1 Iuran Wajib …………………………………………………………… Pegawai Negeri Nomor Rekening Bank …………………………….. 2 Tabungan …………………………………………………………… Perumahan NPWP : ………………………………………………… Pegawai Dasar Pembayaran/No dan Tanggal SPD :……. 3 Untuk keperluan : …………………………………. ………………………………………………………….. 1. Belanja Tidak Langsung**) Jumlah Potongan Rp. 2. Belanja Langsung**) Pembebasan pada Kode Rekening Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM )’ (Kode Rekening) : ……………………. Rp……….. (Kode Rekening) : ……………………. Rp……….. No Uraian Jumlah Keterangan (Kode Rekening) : ……………………. Rp……….. (Kode Rekening) : ……………………. Rp……….. 1 PPN (Kode Rekening) : ……………………. Rp……….. 2 PPh (Kode Rekening) : ……………………. Rp……….. 3 (Kode Rekening) : ……………………. Rp……….. Jumlah Rp……. (Kode Rekening) : ……………………. Rp……….. (Kode Rekening) : ……………………. Rp……….. Jumlah Potongan Rp. Rp……….. (Kode Rekening) : ……………………. Rp……….. Uang sejumlah ……………………………………. (Kode Rekening) : ……………………. Rp……….. (Kode Rekening) : ……………………. Rp……….. ………….tanggal……. (Kode Rekening) : ……………………. Rp……….. Kepala SKPD Jumlah SPP yang diminta Rp…………………… (…………………..) Nomor dan Tanggal SPP : ……. dan …….. * Coret yang tidak perlu ( …………………) **) pilih yang sesuai SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD

| - 137 -

Pedoman Pelaksanaan APBD IV.14. FORMAT SP2D PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK Nomor SPM Tanggal SKPD

: : :

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) Dari Tahun Anggaran

: Kuasa BUD :

Bank/Pos : ............................................................... Hendaklah mencairkan/memindahkan dari baki rekening nomor .................................. Uang sebesar Rp.............. ( terbilang .....................) Kepada NPWP No. Rekening Bank Bank/Pos Keperluan untuk

: : : : :

NO

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

Jumlah Potongan - Potongan

No 1 2 3

Uraian ( No. Rekening)

Jumlah (Rp)

Keterangan

Iuran Wajib Pegawai Negeri Tabungan Perumahan Pegawai Jumlah

Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

No 1 2

Uraian ( No. Rekening)

Jumlah (Rp)

Keterangan

PPN PPH

Jumlah SP2D yang dibayarkan Jumlah yang diminta Rp. .............................. Jumlah potongan Rp. .............................. Jumlah yang dibayarkan Rp. .............................. Uang sejumlah ............................................................................................................................. .. Lembar 1 : Bank yang ditunjuk Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD Lembar 4 : Pihak Ketiga

....................................... Kuasa Bendahara Umum Daerah

( .....................................) NIP. ................................

| - 138 -

Pedoman Pelaksanaan APBD IV.15. FORMAT REGISTER SPP/SPM/SP2D BUD

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK REGISTER SPP/SPM/SP2D SKPD ………………………………. SPP SPM SP2D Jenis No Uraian Jumlah Ket UP/GU/TU/LS Tgl Nomor Tgl Nomor Tgl Nomor 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

……………tanggal…………… Bendahara Pengeluaran

( Nama Jelas ) NIP. …………. Cara Pengisian : 1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut 2. Kolom 2 diisi dengan jenis pengeluaran dengan UP/GU/TU/LS 3. Kolom 3 diisi dengan tanggal pengajuan SPP 4. Kolom 4 diisi dengan nomor SPP yang diajukan 5. Kolom 5 diisi dengan tanggal penerbitan SPM terkait pengajuan SPP pada kolom sebelumnya. 6. Kolom 6 diisi dengan nomor SPM yang diterbitkan 7. Kolom 7 diisi dengan tanggal penerbitan SP2D terkait dengan penerbitan SPM pada kolom sebelumnya 8. Kolom 8 diisi dengan nomor SP2Dk yang diterbitkan 9. Kolom 9 diisi dengan Uraian Pengajuan 10. Kolom 10 diisi dengan jumlah pencairanb 11. Kolom 11 diisid engan keterangan yang diperlukan 12. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran disertai nama jelas.

| - 139 -

11

Pedoman Pelaksanaan APBD IV.16. FORMAT REGISTER SPP/SPM/SP2D SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK REGISTER SPP/SPM/SP2D SKPD ………………………………. SPP No 1

SPM

SP2D

Jenis Uraian Jumlah Ket UP/GU/TU/LS Tgl Nomor Tgl Nomor Tgl Nomor 2

3

4

5

6

7

8

9

10

……………tanggal…………… Bendahara Pengeluaran

( Nama Jelas ) NIP. …………… Cara Pengisian : 1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut 2. Kolom 2 diisi dengan jenis pengeluaran dengan UP/GU/TU/LS 3. Kolom 3 diisi dengan tanggal pengajuan SPP 4. Kolom 4 diisi dengan nomor SPP yang diajukan 5. Kolom 5 diisi dengan tanggal penerbitan SPM terkait pengajuan SPP pada kolom sebelumnya. 6. Kolom 6 diisi dengan nomor SPM yang diterbitkan 7. Kolom 7 diisi dengan tanggal penerbitan SP2D terkait dengan penerbitan SPM pada kolom sebelumnya 8. Kolom 8 diisi dengan nomor SP2Dk yang diterbitkan 9. Kolom 9 diisi dengan Uraian Pengajuan 10. Kolom 10 diisi dengan jumlah pencairanb 11. Kolom 11 diisid engan keterangan yang diperlukan 12. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran disertai nama jelas.

| - 140 -

11

Pedoman Pelaksanaan APBD IV.17. FORMAT SURAT PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA Nomor

1. 2. 3. 4. 5.

Nama SKPD Kode Satuan Kerja Tanggal/Nomor DPA Kegiatan Jenis Belanja

: : : : :

:

..................

.............. .............. .............. .............. ..............

Yang bertanda tangan dibawah ini Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD.....................menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang dibayarkan kepada yang berhak menerima dengan perincian sebagai berikut : No.

No. Rincian Objek

Penerima

Uraian

Pengesahan SPJ Tanggal

Nomor

Jumlah

Bukti – bukti pengeluaran yang sah dan lengkap tersebut diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada ..........(SKPD)................ untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian surat penyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Rangkasbitung, ....................... Pengguna Anggaran / Kuasa Pangguna Anggaran

(Nama Lengkap) NIP.............

| - 141 -

Pedoman Pelaksanaan APBD IV.18. FORMAT SURAT REKOMENDASI INSPEKTORAT

KOP INSPEKTORAT REKOMENDASI Nomor : .................................. Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Jabatan

: ........................................ : ........................................

Berdasarkan surat permohonan rekomendasi Pengajuan................................................ Kecamatan................................. Nomor ........................................., dengan ini memberikan rekomendasi kepada Camat .............................. untuk melakukan pengajuan .................................... sebesar Rp........................................... Surat Rekomendasi ini diberikan setelah meneliti kelengkapan ......................... sebelumnya. Surat Rekomendasi ini tidak berkaitan dengan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Lebak dan lembaga pengawasan lainnya. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

......................,............................ INSPEKTORAT KABUPATEN LEBAK

.................................................... NIP.............................................

| - 142 -

Pedoman Pelaksanaan APBD IV.19. FORMAT LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (SIMONEV)

LAPORAN BULANAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD NAMA SKPD 2016 NO

1

PEKERJAAN/KEGIATAN

2 PROGRAM ………… 1 Kegiatan ………….. BL Belanja Pegawai Belanja Pegawai BL Belanja Barang Jasa Belanja Barang/Jasa BL Belanja Modal Belanja Modal

VOLUME PAGU KONTRAK

3

4

5

PELAKSANAAN

6

LOKASI FISIK

7

8

KEUANGAN KEUANGAN (%) KETERANGAN (Rp)

9

10

11

………………………………….. 2016 Kepala SKPD

____________________________ CTT : Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan merupakan output dari aplikasi Simaru yang harus di entry dari alamat website http : // limas.lebakkab.go.id/simonev

| - 143 -

Pedoman Pelaksanaan APBD IV.20. FORMAT RESUME PENGADAAN BARANG/JASA

RINGKASAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

Nama SKPD

: Diisi dengan Nama SKPD

Kode Rekening Kegiatan

: Diisi dengan Kode Rekening Kegiatan

Nama Pekerjaan

: Diisi dengan nama pekerjaan

Nomor dan Tanggal Bukti Perjanjian : Diisi Nomor (Bukti Pembelian / Kwitansi / SPK / Perjanjian Surat Perjanjian / Surat Pesanan)

dan

Tanggal

Bukti

Nilai Kontrak Pekerjaan

: Diisi dengan nilai kontrak

Uraian dan Volume Pekerjaan

: Diisi dengan uraian dan volume pekerjaan sesuai dengan kontrak pekerjaan / tanda bukti perjanjian

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

dengan jumlah hari : Diisi pelaksanaan sesuai yang tercantum dalam tanda bukti perjanjian (misalnya 30 hari kalender)

Tanggal Penyelesaian Pekerjaan

: Diisi dengan tanggal harus diserahkannya barang/jasa sesuai dengan tanda bukti perjanjian

Nama Penyedia Barang/jasa

Diisi dengan penyedia barang/jasa

Alamat Penyedia Barang/jasa

: Diisi dengan alamat jelas penyedia barang/jasa

Cara Pembayaran

: Diisi dengan cara pembayaran yang diatur dalam tanda bukti perjanjian

Jangka Waktu Pemeliharaan

: Diisi dengan lamanya pemeliharaan barang/jasa (apabila ada masa pemeliharaan)

Ketentuan Sanksi

: Diisi dengan sanksi yang akan dikenakan apabila terjadi wan prestasi dalam pelaksanaan pekerjaan Pejabat Pembuat Komitmen, (Tanda Tangan) (Nama Jelas) NIP.

Catatan:

-

-

Tanda Bukti Perjanjian adalah bukti secara tertulis atas terjadinya perjanjian antara PPK dengan Penyedia Barang / Jasa untuk melaksanakan kewajiban masing-masing yang tertera dalam perjanjiannya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Apabila terjadi addendum kontrak, data agar disesuaikan dengan perubahannya

| - 144 -

Pedoman Pelaksanaan APBD IV.21. FORMAT BUKU KAS UMUM PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK BUKU KAS UMUM SKPD : ................. No

Tanggal

Uraian

Kode Penerimaan Pengeluaran Rekening

Saldo

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. .................... ( .................................... ( dengan huruf) Terdiri dari a. Tunai Rp. ................... b. Saldo Bank Rp. ................... c. Surat Berharga Rp. ................... Mengetahui Pengguna Anggaran

....................Tanggal ............. Bendahara Pengeluaran

Tanda Tangan

Tanda Tangan

( Nama Jelas ) NIP.........................

( Nama Jelas ) NIP.....................

Cara Pengisian 1. Kolom No. Diisi dengan nomor urut transaksi BKU Bendahara Pengeluaran (dimulai dari nomor 1 dan seterusnya). Nomor urut yang digunakan adalah nomor nurut per transaksi bukan per pencatatan. Maksudnya apabila satu transaksi n menghasilkan dua atau lebih pencatatan, maka terhadap pencatatan kedua dan seterusnya cukup menggunakan nomor urut transaksi yang pertama kali dicatat. 2. Kolom tanggal diisi dengan tanggal transaksi 3. Kolom uraian diisi dengan uraian transaksi 4. Kolom kode rekening diisi dengan nomor kode rekening, kolom ini diisi hanya untuk transaksi belanja 5. Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah transaksi penerimaan 6. Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah transaksi pengeluaran 7. Kolom saldo diisi dengan jumlah atau saldo akumulasi 8. Kas di bendahara pengeluaran diisi nilai yang tercantum pada kolom saldo pada saat penutupan akhir bulan. Kas di bendahara pengeluaran dapat berupa kas tunai atau simpanan di Bank 9. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran disertai nama jelas

| - 145 -

Pedoman Pelaksanaan APBD IV.22. FORMAT BUKU PEMBANTU KAS TUNAI

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK BUKU PEMBANTU KAS TUNAI SKPD : ................. Tanggal

No. BKU

Uraian

Penerimaan Pengeluaran

Saldo

Mengetahui Pengguna Anggaran


Tanda Tangan

Tanda Tangan

( Nama Jelas ) NIP.........................

( Nama Jelas ) NIP.....................

Cara Pengisian 1. Kolom tanggal diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran tunai bendahara pengeluaran. 2. Kolom No. BKU diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran tunai pada BKU 3. Kolom uraian diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran tunai 4. Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah penerimaan tunai 5. Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran tunai 6. Kolom saldo diisi dengan jumlah/saldo kas tunai 7. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran disertai nama jelas

| - 146 -


IV.23. FORMAT BUKU PEMBANTU SIMPANAN/BANK

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK BUKU PEMBANTU SIMPANAN /BANK BENDAHARA PENGELUARAN SKPD : ................. Tanggal

No. BKU

Uraian


Saldo



Tanda Tangan

Tanda Tangan

( Nama Jelas ) NIP.........................

( Nama Jelas ) NIP.....................

Cara Pengisian 1. Kolom tanggal diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran melalui rekening bank bendahara pengeluaran 2. Kolom No. BKU diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran melalui bank pada BKU 3. Kolom uraian diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran melalui Bank 4. Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah penerimaan melalui Bank 5. Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran melalui Bank 6. Kolom saldo diisi dengan jumlah/saldo bank 7. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran disertai nama jelas

| - 147 -

Pedoman Pelaksanaan APBD IV.24. FORMAT BUKU PEMBANTU PANJAR PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK BUKU PEMBANTU PANJAR BENDAHARA PENGELUARAN SKPD : ................. Tanggal

No. BKU

Uraian


Saldo



Tanda Tangan

Tanda Tangan

( Nama Jelas ) NIP.........................

( Nama Jelas ) NIP.....................

Cara Pengisian 1. Kolom tanggal diisi dengan tanggal penerimaan atau pertanggungjawaban panjar 2. Kolom No. BKU diisi dengan nomor urut penerimaan atau pertanggungjawaban panjar pada BKU 3. Kolom uraian diisi dengan uraian penerimaan atau pertanggungjawaban panjar 4. Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah SPJ Panjar 5. Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah pemberian panjar 6. Kolom saldo diisi dengan jumlah rupiah pemberian panjar 7. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran disertai nama jelas

| - 148 -

Pedoman Pelaksanaan APBD IV.25. FORMAT BUKU PEMBANTU PAJAK

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK BUKU PEMBANTU PAJAK BENDAHARA PENGELUARAN SKPD : ................. Tanggal

No. BKU

Uraian


Saldo



Tanda Tangan

Tanda Tangan

( Nama Jelas ) NIP.........................

( Nama Jelas ) NIP.....................

Cara Pengisian 1. Kolom tanggal diisi dengan tanggal pemotongan atau penyetoran pajak 2. Kolom No. BKU diisi dengan nomor pemotongan atau penyetoran pajak pada BKU 3. Kolom uraian diisi dengan uraian pemotongan atau penyetoran pajak 4. Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah pemotongan pajak 5. Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah penyetoran pajak 6. Kolom saldo diisi dengan jumlah pemotongan atau penyetoran pajak 7. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran disertai nama jelas

| - 149 -

Pedoman Pelaksanaan APBD V.26. FORMAT BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA BENDAHARA PENGELUARAN SKPD Kode Rekening Nama Rekening Jumlah Anggaran (DPA) Jumlah Anggaran (DPPA) Tgl

No. BKU

Uraian

: : : : Rp. ............................. : Rp. ............................. Belanja LS

Belanja TU

Belanja UP/GU

Jumlah



Tanda Tangan

Tanda Tangan

( Nama Jelas ) NIP.........................

( Nama Jelas ) NIP.....................

Cara Pengisian 1. Kolom tanggal diisi dengan tanggal transaksi pengeluaran 2. Kolom No. BKU diisi dengan nomor urut BKU Bendahara Pengeluaran 3. Kolom uraian diisi dengan uraian belanja 4. Kolom belanja LS diisi dengan jumlah rupiah belanja menggunakan SPP LS 5. Kolom belanja TU diisi dengan jumlah rupiah belanja menggunakan SPP TU 6. Kolom belanja UP/GU diisi dengan jumlah rupiah belanja menggunakan SPP UP/GU 7. Kolom jumlah diisi akumulasi dari setiap transaksi belanja UP/GU, TU dan LS 8. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran disertai nama jelas

| - 150 -

Pedoman Pelaksanaan APBD IV.27. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN BENDAHARA PENGELUARAN SKPD : .......................................... Tahun Anggaran : .......................................... Kode Rekening

Uraian

Jumlah

Total Uang persediaan awal periode Uang persediaan akhir periode Sisa uang persediaan telah disetor ke Kas Umum Daerah pada tanggal...... bukti terlampir ....................Tanggal ............. Bendahara Pengeluaran \

Tanda Tangan ( Nama Jelas ) NIP.....................

Catatan: • Untuk Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) pada akhir tahun anggaran agar : - Mencantumkan keterangan * Sisa uang persediaan telah disetor ke Kas Umum Daerah pada tanggal .........., bukti terlampir dan - Diketahui oleh Pengguna Anggaran (PA) dengan mencantumkan tanda tangan Cara Pengisian 1. Kolom kode rekening diisi dengan kode rekening mulai dari kode rekening kegiatan, belanja sampai dengan rincian obyek 2. Kolom uraian diisi dengan uraian nama kegiatan dan belanja sampai dengan rincian obyek 3. Kolom belanja diisi dengan jumlah rupiah belanja untuk kode rekening setiap rincian obyek belanja 4. Kolom tanda tangan diisi dengan tanda tangan bendaha pengeluaran disertai dengan nama jelas | - 151 -

Pedoman Pelaksanaan APBD IV.28. FORMAT LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN Bulan .................. Tahun ......................... Kepada Yth ................................ ................................ Di Tempat Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Lebak Nomor ... Tahun ... tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di Bendahara Pengeluaran SKPD .......................................... adalah sejumlah Rp..................................... dengan perincian sebagai berikut : A. Kas di Bendahara Pengeluaran A.1. Saldo Awal bulan tanggal A.2. Jumlah Penerimaan A.3. Jumlah Pengeluaran A.4 Saldo Akhir Bulan tanggal

Rp. Rp. Rp._______________ Rp.

Saldo akhir bulan tanggal ................ terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp............................ dan saldo di bank sebesar Rp........................................ B. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu B.1. Saldo Awal bulan tanggal Rp. B.2. Jumlah Penerimaan Rp. B.3. Jumlah Pengeluaran Rp.________________ B.4 Saldo Akhir Bulan tanggal Rp. Saldo akhir bulan tanggal ................ terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp............................ dan saldo di bank sebesar Rp........................................ C. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran C.1 Saldo di Kas Tunai Rp. C.2 Saldo di Bank Rp. C.3 Saldo Total Rp. ....................Tanggal ............. Bendahara Pengeluaran Tanda Tangan ( Nama Jelas ) NIP..................... | - 152 -

Pedoman Pelaksanaan APBD IV.29. FORMAT SPJ BELANJA ADMINISTRATIF

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA ( SPJ BELANJA - ADMINISTRASI ) SKPD : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : Bendahara Pengeluaran : Tahun Anggaran : Bulan : SPJ -LS GAJI NO

URAIAN

JUMLAH ANGGARAN

1

2

3

s.d Bulan lalu

Bulan ini

s.d bulan ini

4

5

6 (4+5)

SPJ -LS Barang & Jasa s.d s.d Bulan Bulan bulan ini lalu ini 7

8

9 (7+8)

SPJ UP/GU/TU s.d Bulan Bulan ini lalu 10

11

s.d bulan ini

Jumlah SPJ (LS+UP/GU/ SISA PAGU ANGGARAN TU s.d Bulan ini

12 (10+11) 13 (6+9+12)

14 (3-13)

JUMLAH Penerimaan Potongan Pajak a. PPN b. PPH-21 c. PPH-22 d. PPH-23 Jumlah Penerimaan Pengeluaran Potongan Pajak a. PPN b. PPH-21 c. PPH-22 d. PPH-23 Restoran Jumlah Pengeluaran Sisa Kas ……………………………………….. Bendahara Pengeluaran

…………………………………….

| - 153 -

Pedoman Pelaksanaan APBD IV.30. FORMAT SPJ BELANJA FUNGSIONAL

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA ( SPJ BELANJA - FUNGSIONAL ) SKPD : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : Bendahara Pengeluaran : Tahun Anggaran : Bulan : SPJ -LS GAJI NO

URAIAN

JUMLAH ANGGARAN

1

2

3

s.d Bulan Bulan ini lalu 4

5

s.d bulan ini 6 (4+5)

SPJ -LS Barang & Jasa s.d s.d Bulan Bulan bulan ini lalu ini 7

8

9 (7+8)

SPJ UP/GU/TU s.d Bulan Bulan ini lalu 10

11

s.d bulan ini

Jumlah SPJ (LS+UP/GU/ SISA PAGU ANGGARAN TU s.d Bulan ini

12 (10+11) 13 (6+9+12)

14 (3-13)

JUMLAH Penerimaan Potongan Pajak a. PPN b. PPH-21 c. PPH-22 d. PPH-23 Jumlah Penerimaan Pengeluaran Potongan Pajak a. PPN b. PPH-21 c. PPH-22 d. PPH-23 Restoran Jumlah Pengeluaran Sisa Kas ……………………………………….. Bendahara Pengeluaran

…………………………………….

| - 154 -

Pedoman Pelaksanaan APBD IV.31. FORMAT NOTA PENCAIRAN DANA PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK NOTA PENCAIRAN DANA (NPD) NOMOR : ............. TAHUN ........................

| - 155 -


| - 156 -

Pedoman Pelaksanaan APBD IV.32. FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS Nomor : .......................................

................................................................................................................. ........................................................................................... : NAMA NIP Untuk

: ....................................................... : ....................................................... : ....................................................... : ....................................................... : .......................................................

Rangkasbitung, ......................................... (Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas)

........................................................ NIP. ...............................................

| - 157 -

Pedoman Pelaksanaan APBD IV.33. FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK NAMA PERANGKAT DAERAH

Lembar Ke Kode No Nomor

: : : 090/..

SURAT PERJALANAN DINAS ( SPD ) (HALAMAN DEPAN) 1.

Pejabat Pembuat Komitmen

2.

Nama dan NIP Pegawai yang Melaksana kan Perjalanan Dinas

3.

a. Pangkat dan Golongan

b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas 4.

5.

Maksud Perjalanan Dinas

Alat Angkut yang dipergunakan

: _______________________ a _________________________ . b _________________________ . c _________________________ . :

b _________________________ .

b. Tempat Tujuan a. Lama Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali Pengikut :

: _______________________

a _________________________ .

6.

8.

________________________

:

a. Tempat berangkat

7.

:

Nama

a _________________________ . b _________________________ . c _________________________ . Tempat dan Tgl Lahir

Keteran gan

1. 2 3

- DIISI KHUSUS UNTUK PERJALANAN DINAS PINDAH TUGAS - UNTUK PERJALANAN DINAS JABATAN, SETIAP PEGAWAI MENGGUNAKAN SATU SURAT PERJALANAN DINAS

| - 158 -


Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran

1 0.

Keterangan lain-lain

a _____________________________ . b _____________________________ . :

Dikeluarkan di : _________________________ Tang gal : _________________________ PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

NAMA LENGKAP NIP

Dikeluarkan di Pada Tanggal

: :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

………………………………… NIP.

| - 159 -

Pedoman Pelaksanaan APBD HALAMAN BELAKANG LOGO PEMDA PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK NAMA PERANGKAT DAERAH I.

I. Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : ATASAN LANGSUNG NAMA NIP.

II. Tiba di : Pada Tanggal :

Berangkat dari : Ke : Tanggal :

III. Tiba di : Pada Tanggal :


IV. Tiba di : Pada Tanggal :


V. Tiba kembali di (Tempat Kedudukan) Tanggal

: :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

NAMA NIP.

Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan dinas tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

NAMA NIP.

VI. Catatan Lain-lain VII. PERHATIAN : PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaan

| - 160 -

Pedoman Pelaksanaan APBD IV.34. FORMAT LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS

LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS (LHPD) 1. NAMA

:

NIP

:

JABATAN

:

PENGIKUT

:

2. DASAR

: Surat Tugas Kepala ………………………… NOMOR

:

TANGGAL : 3. TUJUAN

:

4. WAKTU

:

5. SASARAN

:

6. HASIL-HASIL YANG DICAPAI

: -

- BERANGKAT TANGGAL

:

JAM

- KEMBALI TANGGAL

:

JAM

7. KUMPULAN PELAPORAN

: -

8. SARAN-SARAN UNTUK PIMPINAN

: Tempat dan Tanggal Laporan PELAPOR

NAMA NIP……………………………………………….

| - 161 -

Pedoman Pelaksanaan APBD IV.35. FORMAT SURAT PERNYATAAN RIIL

KOP SKPD SURAT PERYATAAN PENGELUARAN RIIL Yang bertandatangan di bawah ini : Nama NIP Jabatan

: : :

………………………………………………………… ………………………………………………………… …………………………………………………………

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : ………….tanggal ……., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 1.

No

Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi : Uraian

Jumlah

Jumlah 2.

Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. …………………, tanggal, bulan, tahun Mengetahui/Menyetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen, ……………………………………. NIP. …………………………….

Pelaksana Perjalanan Dinas,

………………………………….. NIP. …………………..……….

| - 162 -


| - 163 -


| - 164 -


| - 165 -


| - 166 -


| - 167 -


| - 168 -


| - 169 -


| - 170 -


| - 171 -


| - 172 -


| - 173 -


| - 174 -


| - 175 -


| - 176 -


| - 177 -


| - 178 -


| - 179 -


| - 180 -


| - 181 -


| - 182 -


| - 183 -


| - 184 -


| - 185 -


| - 186 -


| - 187 -


| - 188 -


| - 189 -


| - 190 -


| - 191 -


| - 192 -


| - 193 -


| - 194 -


| - 195 -


| - 196 -


| - 197 -


| - 198 -


| - 199 -


| - 200 -


| - 201 -


| - 202 -


| - 203 -


| - 204 -


| - 205 -


| - 206 -


| - 207 -


| - 208 -


| - 209 -


| - 210 -


| - 211 -


| - 212 -


| - 213 -


| - 214 -


| - 215 -


| - 216 -


| - 217 -


| - 218 -


| - 219 -


| - 220 -


| - 221 -


| - 222 -


| - 223 -

BUPATI LEBAK PROVINSI BANTEN PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Recommend Documents