BUPATI LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR TAHUN 2015

4')..

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyusunan Anggaran berbasis kinerja di Kabupaten Lampung Selatari, maka perlu disusun Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang­

Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang­ Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penye1enggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );

Nomor 1 Tahun 2004 4. Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nornor 1261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234 ); 7. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ; 10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan So sial yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2007 Nornor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pernbentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1). Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016. Pasa! 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

3.

Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.

4.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan,

50

Badan adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lam.pung Selatan.

6.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kekayaan daerah Kabupaten Lampung Selatan.

7.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama olch pcmerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan,

80

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

9.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaranjpengguna barang.

10. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala DaerahjWakil Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah. 11. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebelum mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah; 13. Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada disetiap SKPDjUnit Kerja; 14. Penyimpan Barang Milik Daerah adalah pegawai yang

diserahi tugas untuk mengeluarkan barang.

menerirna,

menyimpan

dan

Pasa12

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasa13

Kode dan klasifikasi Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi dan Unit Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini,

Pasal4

Susunan Akun Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini,

Pasal 5

Kode Program dan Kegiatan Standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan ini, Pasal 6

Kode dan Program Kegiatan Unik/Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini,

Pasa! 7

Kode Rekening Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan ini,

Pasal 8

Kode Rekening Belanja Daerah sebagaimana tercantum daIm Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 9

Kode Rekening Pembiayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan ini. PasallO

Standar Biaya Umum (SBU) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasalll

Peraturan Bupati diundangkan.

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Ditetapkan di Kalianda pada tanggal 10 ~VC\"T1\?('.r 2015 BUPATI LAMPUNG SELATAN

KHERLANI

Diundangkan di Kalianda pada tanggal (0 \,o\lC~'\'~~c(, SEKRETARIS DAERAH

r

BERITADAE

.

2015 UPATEN LAMPUNG SELATAN

TONO KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2015 NOMOR

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tabun 2004 Nomor 1261, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telab diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tabun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 T'ahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ; 10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tabun 2012;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2007 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nornor 08); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1). Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Se1atan. 2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

3.

Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.

4.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

5.

Badan adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

6.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kekayaan daerah Kabupaten Lampung Selatan.

7.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

8.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

9.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang se1anjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaranj'pengguna barang.

10. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerahj'Wakil Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah. 11. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang mernuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun, 12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebelum mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah: 13. Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada disetiap SKPD/Unit Kerja;

14. Penyimpan Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang.

Pasal2

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Larnpung Selatan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan ini.

Pasa13

Kode dan klasifikasi Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi dan Unit Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan ini.

Pasal4

Susunan Akun Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan ini.

Pasal 5

Kode Program dan Kegiatan Standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 6

Kode dan Program Kegiatan Unik/Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

Kode Rekening Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan ini.

Pasa! 8

Kode Rekening Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalm Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasa! 9

Kode Rekening Pembiayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. PasallO

Standar Biaya Umum (SBUI sebagaimana tercantum daIam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

LAMPIRAN

I: PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR TAHUN 2015 TANGGAL 2015

PEDOMAN PENYUSUNAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2016

I.

PEDOMAN UMUM

1) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) didasarkan pada Rencana Kerja masing-masing Satuan KeIja Perangkat Daerah dengan menitikberatkan pada Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) sesuai dengan hasil Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Rapat Koordinasi Pembangunan Kabupaten; 2) Jumlah anggaran yang diusulkan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tertuang di dalam RKA-SKPD yang di dalamnya memuat: a. Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Formulir RKA-SKPD); b. Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Formulir RKA-SKPD 1); c. Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan KeIja Perangkat Daerah [Formulir RKA~SKPD 2.1); d. Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Formulir RKA-SKPD 2.2.1); e. Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan (Formulir RKA-SKPD 2.2); f. Rlncian Penerimaan Pembiayaan (Formulir RKA-SKPD 3.1);

g. Rincian Pengeluaran Pembiayaan (Formulir RKA-SKPD 3.2). 3) Program dan kegiatan yang tertuang di dalam Formulir RKA-SKPD 2.2.1 dan Formulir RKA-SKPD 2.2 terdiri dari program dan kegiatan standar dan program dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan; 4) Program dan kegiatan standar adalah program dan kegiatan yang dapat dianggarkan oleh setiap SKPD (lihat Lampiran V) dan memiliki kode program mulai dari nomor 01 sampai dengan nomor 14; 5) Program dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan adalah program dan kegiatan yang hanya dapat dianggarkan oleh SKPD tertentu sesuai dengan kode urusan pemerintahan dan organisasi (lihat Lampiran VI) dan memiliki kode program mulai dari nomor 15 ke atas;

6) RKA-SKPD disusun berdasarkan RKA dari Unit Kerja (Unit Peiaksana Teknis Daerah - UPTD). Dari RKA Unit Kerja digabung ke dalam RKA SKPD, oleh karena itu setiap Unit Kerja secara berjenjang menurut tingkatan tanggung jawab organisasi menyusun anggaran masing­ masing

sesuai

dengan

Renstra

Satuan

Kerja

induknya

dengan

menitikberatkan pada KUA dan PPA; 7) APBD disusun dengan pcndekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran

yang mengutamakan pencapaian hasil kerja atau tujuan yang ditetapkan. Konsekuensinya setiap kegiatan yang diusulkan dalam RKA-SKPD mencantumkan tolok ukur dan indikator kinerja, yaitu berupa masukan (Input), Keluaran (Output), dan hasil (Outcomes);

8) Jumlah anggaran belanja yang diusulkan dalam RKA-SKPD berpedoman

pada Standar Biaya Umum (SBU) yang terdapat dalam pedoman ini dan Standar Satuan Harga Barang/dasa yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan; 9) SKPD yang akan menyusun RKA-SKPD untuk Tahun 2016 harus sesuai

dengan Kode Urusan Pemerintahan dan Organisasi yang dapat dilihat pada Lampiran Ill; 10) Program dan kegiatan untuk masing-masing SKPD harus sesuai dengan

program

dan

kegiatan

yang

berada

pada

kewenangan

Urusan

Pemerintahan yang berkenaan; 11) RKA-SKPD yang telah disusun oleh masing-masing Satuan KeIja

Perangkat Daerah akan dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD); 12) Rancangan APBD (RAPBD) dibuat berdasarkan hasil penggabungan RKA­

SKPD seluruh SKPD sampai dengan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang selanjutnya disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD yang jadwalnya akan ditentukan kemudian. II. KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA.

TEKNIS

KEGIATAN,

PEJABAT

PEJABAT PELAKSANA

PENATAUSAHAAN

KEUANGAN

DAN

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN.

1) Kuasa Pengguna Anggaran

a. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan, tugas, dan fungsi Pengguna Anggaran; b. Pengguna Anggarandapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran,

seperti pada SKPD Dinas

Pendidikan dapat menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran di sekolah­ sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; c. Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran. 2) Bendahara Penerimaan

a. Setiap SKPD yang tugas pokok dan fungsinya melakukan pemungutan pendapatan daerah diangkat

satu

bendahara

penerimaan dan

beberapa pembantu bendahara penerimaan; b. Bendahara penerimaan diangkat dengan Keputusan Bupati dan pembantu

bendahara

penerimaan

diangkat

dengan

Keputusan

Pengguna Anggaran; c. Jumlah

pembantu

bendahara

penerimaan

didasarkan

pada

pertimbangan besarnya jumlah uang yang dikelola yaitu penerimaan Rp.500.000.000,.

(lima

ratus

juta

rupiah)

sampai

dengan

Rp.l.OOO.OOO.OOO,- (satu milyar rupiah) dibantu oleh 1 (satu) orang Pembantu

Bendahara

Penerimaan

dan

penerimaan

di

atas

Rp.l.OOO.OOO.OOO,- (satu milyar rupiah) dibantu oleh maksimal 2 (dua) orang Pembantu Bendahara Penerimaan; d. Bendahara

penerimaan

dan

pembantu

bendahara

penerimaan

memperoleh honorarium setiap bulan yang besarannya diatur dalam Standar Biaya Umum (SBU) dan klasifikasinya dikelompokkan dalam belanja langsung dengan jenis belanja pegawai.

3) Bendahara

Pengeluaran,

Bendahara Pengeluaran Pembantu

dan

Pembantu Bendahara Pengeluaran

a. Pada setiap SKPD diangkat satu bendahara pengeluaran dan beberapa pembantu bendahara pengeluaran; b. Khusus pada SKPD Dinas Pendidikan dapat menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu di sekolah-sekolah yang Keputusan Bupati;

ditetapkan dengan

c. Khusus pada SKPD Dinas Kesehatan dapat menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu di UPT Puskesmas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; d. Bendahara pengeluaran dan

bendahara pengeluaran

pembantu

ditetapkan dengan Keputusan Bupati sedangkan untuk Pembantu

,

Bendahara Pengeluaran

Anggaran;

ditetapkan dengan Keputusan Pengguna

e. Jumlah

pembantu

bendahara

pengeluaran

pada

setiap

SKPD

maksimal 3 (tiga) orang,' masing-masing sebagai Kasir, Pembuat Dokumen Pengeluaran Dang, dan Pengurusan Gaji, kecuali pada SKPD Kantor Camat, Sekolah-Sekolah dan Puskesmas maksimaI 2 (dua) orang maslng-masing sebagai Pembuat Dokumen Pengeluaran Uang dan Pengurusan Gaji. Khusus bagian-bagian pada Sekretariat Daerah ditunjuk

masing-masing

1

(satu)

orang

pembantu

bendahara

pengeluaran; f. Bendahara

pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu dan

pembantu bendahara pengeluaran memperoleh honorarium setiap bulan yang besarannya diatur dalam Standar Biaya Umum (SBU).

4) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) a. Pada setiap SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya dapat menunjuk PPTK paling banyak 6 (enam) orang kecuali pada Dinas PekeIjaan Umum ditimjuk PPTK paling banyak 14 (empat belas) orang, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan ditunjuk PPTK paling banyak 10 (sepuluh) orang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditunjuk PPTK paling banyak 8 (delapan) orang dan pada Bagian­ Bagian di Sekretariat Daerah rnasing-masing dapat ditunjuk maksimal 2 (dua) orang PPTK; b. Untuk Program dan Kegiatan Wajib yang harus ada pada setiap SKPD, PPTK adalah Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian danlatau Kepala Sub Bagian Perencanaan; c. PPTK dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu paling banyak 3 (tiga) orang Pembantu PPTK dengan tugas sebagai pembuat dokumen; d. PPTK

tidak diperbolehkan merangkap sebagai Pejabat Pembuat

Komitmen,

Pejabat

Penatausahaan

Keuangan

SKPD,

Pejabat

Pengadaan Barang dan .Jasa, dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; e. PPTK dan Pembantu PPTK ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran;

f. PPTK dan Pembantu PPTK diberi honorarium yang besarnya dihitung

dari jumlah seluruh anggaran kegiatan yang dikelola, penganggaran honorariumnya dianggarkan pada salah satu kegiatan yang paling

besar, 5) Pejabat Pembuat Komitmen a. SKPD yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa dapat menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Pembuat Komitmen, kecuali pada

SKPD Dinas Pekerjaan Umum

ditunjuk

paling banyak 6 (enam)

orang, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan paling banyak 2 (dua) orang, serta untuk Sekretariat Daerah ditunjuk paling banyak 3 (tiga) orang; b. Bagi SKPD yang tidak memiliki pegawai yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Pejabat Pernbuat Komitmen (PPK), maka Pengguna Anggaran merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sampai dengan adanya pegawai yang memenuhi persyaratan; c.

Pejabat Pembuat Komitmen ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran;

d. Pejabat Pembuat Komitmen memperoleh honorarium yang besarnya berdasarkan pagu Belanja Langsung sebagaimana diatur dalam Standar Biaya Umum (SBU). 6) Pejabat Penatausabaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerab (PPK-SKPDI

a. Kepala

SKPD

dalam

melaksanakan

program

dan

kegiatannya

menunjuk Kepala Sub Bagian yang membidangi Keuangan sebagai PPK-SKPD;

b. Untuk membantu pelaksanaan tugas PPK-SKPD, Kepala SKPD menetapkan

2

(dua)

orang

star

sebagai

Pembantu

Pejabat

Penatausahaan Keuangan; c. PPK-SKPD tidak diperbolehkan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan; d. Pembantu

PPK-SKPD

tidak

diperbolehkan

merangkap

sebagai

Pembantu Bendahara Pcnerirnaarr/Pengeluaran: e. Untuk PPK-SKPD dan Pembantu PPK-SKPD memperoleh honorarium yang besarnya disesuaikan dengan Standar Biaya Umum (SBU). III. KaDE REKENING Dalam rangka penyusunan RKA-SKPD, setiap pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah harus menggunakan kode rekening yang terdiri dari:

II Kode Urusan Pemerintahan a. Kode urusan pemerintahan terdiri dari 3 digit (XXX); b. Satu digit pertama untuk Kode Urusan Wajib dan Urusan Pilihan dan dua digit terakhir untuk Kode Urusan Pernerintahan sesuai dengan Kode Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang berkenaan; c. Kode urusan pemerintahan dapat dilihat pacta Lampiran III.

2) Kode Organisasi

a. Kode organisasi terdiri dari 2 digit (XX); b. Dua digit pertama untuk kode Satuan Kerja sesuai dengan Kode Urusan Pemerintahan yang berkenaan. Dua digit terakhir untuk kode Unit Kerja/UPTD sesuai dengan Kode Satuan Kerja yang berkenaan;

c. Kade Organisasi dapat dilihat pada Lampiran III. 31 Kode Program

a. Kode program terdiri dari 2 digit (XX); b. Kode program dengan nomor 01 sampai dengan nomor 14 adalah

program yang dapat dilaksanakan oleh seluruh SKPD kecuali diatur lain oleh Edaran ini selanjutnya disebut Kode Program Non Urusan dan kode program 15 ke atas adalah kode program yang hanya dapat dilaksanakan oleh SKPD tertentu yang berada pada Kode Urusan Pemerintahan yang berkenaan selanjutnya disebut Kode Program Khusus/Unik; c. Kode program hanya

dii~i

untuk kelornpok belanja langsung sesuai

dengan kode programnya yang bersesuaian.

Sedangkan untuk

kelompok belanja tidak langsung kode program diisi 00; d. Kode program dapat dilihat pada Lampiran V dan Lampiran VI; e. Untuk SKPD yang menganggarkan pendapatan dan pembiayaan daerah kode program ditulis 00.

4) Kode Kegiatan a. Kade kegiatan terdiri dari 2 digit (XX); b. Kode kegiatan dapat bernomor dari 01 sampai dengan nomor 99. Kegiatan terdiri dari kegiatan Non

Urusan dan Kegiatan yang

berdasarkan Urusan Pemerintah Deerah; c. Kegiatan Nan Urusan adalah kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh seluruh SKPD

kecuali diatur lain oleh Edaran ini.

Kegiatan

Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah adalah kegiatan yang hanya dapat dilaksanakan oleh SKPD tertentu; d. Kode kegiatan hanya diisi untuk kelornpok belanja langsung sesuai dengan kode kegiatan yang bersesuaian. Sedangkan untuk kelompok belanja tidak langsung kode kegiatan diisi 00; e. Kode rekening untuk kegiatan Non Urusan dan kegiatan berdasarkan urusan Pemerintahan Daerah dapat dilihat pada Lampiran V dan Lampiran VI; f. Untuk SKPD yang rnenganggarkan pendapatan kode kegiatan ditulis

00;

5) Kode Akun a. Kode akun terdiri dari 1 digit (X];

b. Kode akun dapat dilihat pada Lampiran IV. 6) Kode Kelompok a. Kode kelompok pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah terdiri dari 1 digit (X); b. Kode kelompok pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dapat dilihat pada Lampiran VII, Lampiran VIII, dan Lampiran IX. 7) Kode Jenls

a. Kode jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah terdiri dari 1 digit (Xl; b. Kode jenis pendapatan, belanja, dan pernbiayaan daerah dapat dilihat pada Lampiran VII, Lampiran VIII, dan Lampiran IX. 8) Kode Objek

Kode objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dapat dilihat pada Lampiran VII, Larnpiran VIII, dan Lampiran IX. 9) Kode Rincian Objek Kode rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dapat dilihat pada Lampiran VII, Lampiran VIII, dan Lampiran IX. 10) Contoh Kode Rekening Berikut ini contoh kode rekening pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan asumsi-asumsi sebagai berikut: Nama satuan kerja

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pendapatan

Penerimaan dari Dana Alokasi Umum

Nama Program

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Nama Kegiatan

Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga

Belanja

Pengeluaran untuk Pembelian Kertas

Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pinjaman dari Bank

Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran untuk Penyertaan Modal pada Bank Lampung

Dari asumsi di atas maka Kode Rekening Pendapatan adalah: 1 1.20 I 1.20 1 07

I

00

1

00

I

4

2

2

I

01

I

01

I 01 I

I

01 1

Kode Rekening Belanja adalah:

I 1.20

11.20

I

07

1

17

I

02

I

5

2

2

I

Kode Rekening Penerimaan Pembiayaan adalah:

I 1.20 I 1.20 I 07 I 00 I 00

I

6

- 1-

4

I 03 I 01 I

2

I 02 I 01 I

Kode Rekening Pengeluaran Pembiayaan adalah:

I 1.20 I 1.20 I 07 I 00 I 00 I .6

----=-2-

IV. PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH

1) Petunjuk Umum

a. Penyusunan anggaran pendapatan daerah didasarkan pada perkiraan pendapatan yang akan diterima dan diperoleh pada Tahun Anggaran 2016; b. Anggaran pendapatan hanya disusun oleh Satuan KeIja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya harus memungut,

menerima,

mencatat,

dan

menyetorkan

pendapatan

daerah ke rekening kas daerah; c. Anggaran pendapatan daerah dituangkan dalam Formulir RKA-SKPD 1. 2) Klasifikasi Pendapatan

Klasifikasi pendapatan menurut kelompok pendapatan daerah terdiri dari: a. Pendapatan Asli Daerah Penganggaran

pendapatan

daerah

yang

bersumber

dari

PAD

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah: a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di

masing-masing

pemerintah

provinsi

dan

pemerintah

kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2016 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

Untuk

itu,

pemerintah

daerah

harus

melakukan

upaya

peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, mengingat tren peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2011 sarnpai dengan Tahun Anggaran 2015 secara nasional meningkat rata-rata sebesar Rp26,56 trilliun atau 25,61%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi rata-rata meningkat sebesar Rp 17,65 trilliun atau 24,21% dan untuk pemerintah kabupaterr/kota rata-rata meningkat sebesar Rp8,90 triIliun atau 29,20%. -,

Tren proporsi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total pendapatan asli daerah selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2015 secara nasional

rata-rata

pernerintah

sebesar

79,28%,

provinsi . rata-rata

dengan

sebesar

uraian

42,67%

dan

untuk untuk

pernerintah kabupatenj'kota rata-rata sebesar 6,63%. Selanjutnya, tren proporsi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total pendapatan

selama 5 tahun mulai dar! Tahun

Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2015 secara nasional

rata-rata

pemerintah

sebesar

provinsi

16,65%,

rata-rata

dengan

sebesar

uraian

87,78%

dan

untuk untuk

pemerintah kabupaten/kota rata-rata sebesar 64,22%, c) Dalarn

rangka

rnengoptirnalkan

pendapatan

daerah

yang

bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besamya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak wajib pajak

daerah dan retribusi daerah kepada

daerah . dan retribusi daerah serta pengawasan

penyetorannya. d) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit

10%

c1ibagihasilkan

pada

(sepuluh

per seratus),

kabupaten/kota,

termasuk yang

dialokasikan

untuk

rnendanai pembangunan dan/atau perneliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tabun

2009.

e) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaterr/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan da!am Pasal 31 Undang­ Undang Nomor 28 Tahun 2009. f) Retribusi pe!ayanan kesehatan yang bersumber dari hasil k!aim

kepada Badan Penye!enggara Jaminan Sosia! (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan,

kelompok

pendapatan

PAD, jenis

pendapatan

Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan. 2) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan rnemperhatikan

rasionalitas

dengan

memperhitungkan

nilai

kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan pero!ehan manfaat ekonomi, sosial danj atau manfaat !ainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Pengertian rasionalitas dalarn konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan: a) Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (profit oriented) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD; dan b) Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan urn urn (public service oriented) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah a) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelo!aan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.

b) Pendapatan

bunga

atau

jasa

giro

dari

dana

cadangan,

dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain­ Lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya. c) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan

PPK-BLUD mempedomani

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900j2280jSJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah, d) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain­ Lain PAD yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan. b. Dana Perimbangan Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) a) Pendapatan dan DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh)

yang terdiri dan DBH­

PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2016

dan dengan memperhatikan perkembangan

realisasi pendapatan DSH Pajak selama 3 (tiga) tahun terakhir. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016

atau

Peraturan Menteri Keuangan mengenai

Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2016 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada:

(1) Realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2015, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2013; atau (2) Infonnasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai dafter alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2016. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2016 terdapat perubahan dan ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran

2016

ditetapkan,

pemerintah

daerah

harus

menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016. b) Pendapatan

dari

DBH-Cukai

Hasil

Tembakau

(DBH-CHT)

dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun

Anggaran

2016

atau

Peraturan

Menteri

Keuangan

mengenai Rincian DBH·CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun

Anggaran

2016,

dan

dengan

memperhatikan

perkembangan realisasi pendapatan DBH-CHT selama 3 (tiga) tahun terakhir. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian

DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun

Anggaran 2016 belum -ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-CHT didasarkan pada: (1) Realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2015, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2013; atau (2) Infonnasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2016. Dalam hal Peraturan Presiden rnengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian

DBH-CHT

menurut

provinsi/kabupaten/kota Tahun

Anggaran 2016 terdapat perubahan dan ditctapkan setelah

peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan,

pemerintah dimaksud

daerah dengan

harus

menyesuaikan

terlebih

peraturan kepala daerah

dahulu

alokasi

melakukan

DBH-CHT perubahan

tentang penjabaran APBD Tahun

Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD. Penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai darr/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai illegal)

sesuai dengan amanat

dalam Pasal 66C Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan keputusan gubemur. c] Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan

DBH-Pengusahaan

Panas

Bumi

dianggarkan

sesuar

Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran :2016. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2016 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada: (1) Realisasi pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2015, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2013, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi (lifting) minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2016, serta dengan memperhatikan adanya pengalihan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagalmana diatur dalam Undang-Undang Nomor :23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah; atau

(2) Infonnasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2016. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA diluar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH-Kehutanan terdapat perubahan dan ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, pemerintah

daerah

harus

menyesuaikan

alokasi

DBH-SDA

dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016. Apabila

terdapat

pendapatan

lebih

DBH-SDA

diluar Dana

Reboisasi Tahun Anggaran 2016 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun

sebelumnya

atau

selisih

pendapatan

Tahun

Anggaran 2015, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APSD Tahun Anggaran 2016 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang

penjabaran . APBD

Tahun

Anggaran

2016,

untuk

selanjutnya diberitahukan kepada Pimpinan DPRD. Dalam rangka optimalisasi penggunaan Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi (DBH-DR) tahun-tahun anggaran sebelumnya yang belum dimanfaatkan dan masih ada di rekening kas umum daerah kabupaten/kota sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015,

pernerintah

daerah

Kabupaterr/Kota

menganggarkan

kembali dalam Peraturan daerah tentang APSD Tahun 2016 atau Peraturan daerah

tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran

2016 untuk menunjang program dan kegiatan yang terkait dengan rehabilitasi hutan dan laban dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan oleh Pemerintah Kabupaterr/Kota teraebut dilakukan sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2016 sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ tanggal 16 Januari 2015 ten tang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

Pendapatan yang berasal dari DBH-Migas wajib dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar yang besarannya adalah 0,5% (nol koma lima per seratus) dari total DBH-Migas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan d) Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada informasi resrni dan Kementerian Keuangan mengenai Alokasi Transfer ke

Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan

mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Penganggaran DAU sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU daerah provinsi, kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2016 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan, Apabila Peraturan Presiden atau inforrnasi resmi oleh Kementerian Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAD didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2015. Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, pemerintah daerah hams menyesuaikan alokasi DAD dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016. 3) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) DAK dan/atau DAK Tambahan dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran

2016. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2016 belum ditetapkan, maka penganggaran DAK

didasarkan

pada

alokasi

DAK

daerah

provinsi

dan

kabupaterr/kota Tahun Anggaran 2016 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan, setelah Rancangan Undang­ Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2016 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-Rl. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2016 tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Alokasi Khusus dimaksud dengan terlebih dahu1u melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang 'tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD. Penyediaan

dana

pendamping

atau

sebutan

lainnya

hanya

diperkenankan untuk kegiatan yang telah diwajibkan oIeh peraturan perundang-undangan. b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Penganggaran

Dana

8antuan

Operasional

Sekolah

(80S)

dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian AP8N Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2016. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran

2016

atau

Peraturan

Menteri

Keuangan

mengenai

Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2016 belum ditetapkan, penganggaraan dana BOS tersebut didasarkan pada alokasi dana 80S Tahun Anggaran 2015. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum

dan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2016 tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana BOS dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun

Anggaran

2016

dengan

pemberitahuan

kepada

Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD. 2) Penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2016. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran

2016

atau

Peraturan

Menteri

Keuangan

mengenai

Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil

Daerah

Tahun

Anggaran

2016

belum

ditetapkan,

penganggaraan TPG tersebut didasarkan pada alokasi TPG Tahun Anggaran 2015 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2014. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2016 tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi TPG dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dengan terlebih

dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang

penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD. 3) Penganggaran pendapatan kabupatenj'kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pernerintah provinsi Tahun Anggaran 2016. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2016 meridahului

penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2016,

penganggarannya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2015 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tabun Anggaran 2014, sedangkan bagian pemerintah kabupatenj'kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2015, ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016. 4) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah

provmsi

atau

pemerintah

kabupatenj kota lainnya

dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bag; pemerintah

daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APED Tahun Anggaran 2016, untuk selanjutnya diberitahukan kepada Pimpinan DPRD. 5) Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud. Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah 1ainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara kepa1a daerahj'pejabat yang diberi kuasa se1aku pemberi dengan kepala

daerah/pejabat

yang

diberi

kuasa

selaku

penenma,

sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan. 61 Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, ke1ompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi penge1uaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan. 7) Dalam hal pemerintah daerah mernperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, ke1ompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat,

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2016. Dalarn hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2016 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi dana darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pernerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan

kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

V. PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA DAERAH

1) Petunjuk Umum

a. Pengklasifikasian suatu belanja ke dalam kelompok belanja adalah dengan

cara mengidentifikasi apakah belanja yang dikeluarkan

tersebut termasuk ke dalam kelompok belanja tidak langsung atau belanja langsung. b. Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh

adanya suatu

program

atau

kegiatan

sehingga

keberadaannya bukan merupakan konsekuensi ada atau tidaknya suatu program atau kegiatan. Karena tidak berkaitan dengan program dan kegiatan maka beJanja tidak langsung tidak memiliki kode program dan kode kegiatan. Belanja tidak langsung dituangkan dalam Formulir RKA-SKPD 2.1. c. Belanja langsung adalah belanja yang dipengaruhi secara langsung

oleh adanya suatu program atau kegiatan sehingga keberadaanya

merupakan konsekuensi karena adanya suatu program atau kegiatan tersebut. Karena berkaitan dengan program dan kegiat

an

maka belanja langsung hams memiliki kode program dan kode kegiatan,

Belanja langsung dituangkan dalam Formulir RKA-SKPD

2.2.1.

d. Belanja Tidak Langsung menurut jenis belanja terdiri dan Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga. e. Khusus untuk PPKD (BPKAD) belanja tidak langsung dianggarkan dengan 7 (tujuh) jenis belanja yang lengkap pada Formulir RKA-SKPD 2.1.

Sedangkan untuk SKPD (SKPD selain BPKADj, belanja tidak

langsung hanya Belanja Pegawai, dan diluar belanja tidak langsung adalah Belanja Langsung yang penganggarannya dituangkan dalam Formulir RKA-SKPD 2.2.1 .. f. Belanja Langsung memiliki 3 (tiga) jenis belanja yaitu Belanja Pegawai,

Belanja Barang dan .Jasa, dan Belanja Modal. g. Diagram alur (flowchart) untuk mengidentifikasi belanja ke dalam kelompok belanja, dapat dilihat di bawah ini :

ApakahSKPD ya.. "*')'\IaIR anaaarUlada!ab

Bel&nja Tidak Uripulll

>--~

1---+(

DPl'1tAD.

RKA-SKPD 2.1

"",y.

8cIarlI. Pcpwli

Y.

v. JXA.SKPD2.1

!

l..enabp denp.nBJeni.

Bela";';

1·8efuva PC!pW&i

2.BiIftII.

). SubliOi

4. Hibth

5. Bantull/\ Soual

6. Btllnj. Baai Halil

RKA·SKPD 2.~.1

Tordiri llllti.

! Bellll)1 PegII.....i

2. Belan]. Barangdanlasa

\ fld~nJ' Ml)\IRI

7. Belanjl 8.nlulIII

II Bafanja r.k Terduga

2) Indikator Kinerja dan Klasifikasi Belanja

a. Indikator Kinerja Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dari suatu kegiatan yang menggambarkan tingkatan pencapaian suatu sasaran atau tujuan

yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Untuk penilaian kinerja digunakan ukuran penilaian yang didasarkan

pada indikator sebagal berikut:

1) Masukan (Input)

a. Tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat atau besaran sumber­ sumber, baik Sumber Dana, Sumber Daya Manusia, Material, Teknologi

dan

sebagainya

yang

dilaksanakan

untuk

melaksanakan program atau kcgiatan. b. canturnkan Jumlah Dana untuk setiap jenis masukan; c. identifikasi Jumlah Sumber Daya Manusia yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan, baik jumlah pengelola maupun yang dikelola bila ada (contoh: peserta pelatihan}, 2) Keluaran (Output) Tolak ukur kinerja berdasarkan produk [Barang atau Jasa) yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai masukan yang digunakannya, misalnya : a. panjang saluran irigasi yang dibangun (m);

b. panjangjalan yang dibangun (krn; c. luas areal sawah yang dicetak (hektar]; dan d. jumlah orang yang mengikuti pelatihan (orang), dsb. 3) HasH (Outcomes) Tolak ukur kinerja yang berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat

dicapai

berdasarkan

keluaran

kegiatan

yang

telah

dilaksanakan, misalnya: a.

jumlah anak sekolah yang dapat ditampung.

b.

peningkatan jumlah luas sawah yang beririgasi teknis.

c.

jumlah penduduk yang rnemperoleh pelayanan kesehatan, dsb.

Indikator Kinerja hendaknya : a.

spesifik dan jelas;

b.

dapat diukur secara obyektif;

c.

dapat

dicapai,

penting,

dan

harus

menunjukan pencapaian keluaran,

berguna

hasil,

untuk

manfaat,

dan

dampak; d.

harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan; dan

e.

efektif, yaitu dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis datanya secara efisien dan efektif.

b. Klasifikasi Belanja Daerah Klasifikasi belanja daerah menurut kelompok belanja adalah sebagai berikut: 1) Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung menurutjenis belanja terdiri dari: a) Belanja Pegawai (1) Be1anja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk di dalamnya uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang­ undangan. (2) Be1anja

Gaji

dan

Tunjangan

dihitung

berdasarkan

ketentuan peraturan kepegawaian yang berlaku. (3) Gaji dan segala jenis tunjangan lainnya dianggarkan berdasarkan daftar gaji bulan September 2014 dikali 14 bulan kecuali tunjangan beras, ditambah Accres maksimum 2,5 %. (4) Belanja Pegawai supaya diperhitungkan rencana kenaikan Gaji Pokok untuk pembayaran gaji ketigabelas

terrnasuk

dalam rangka pengisian Formasi Pegawai dalarn Tahun 2015 dan untuk CPNS dihitung penuh sebagai PNS. (5) Formasi pejabat struktural yang belum terisi pada tahun 2014 tetap dianggarkan penuh. (6) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerahl Wakil Kepa1a Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2016 dengan mempedomani Undang-Undang Nornor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nemer 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden

Nomor

12

Tahun

2013

tentang

Jaminan

Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nornor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Terkait

dengan

hal

tersebut,

penyediaan

anggaran

untuk

pengembangan

cakupan

penyelenggaraan

jaminan

kesehatan bagi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD. (7) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil· Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial. (8) Penganggaran

.Tarnbahan

Penghasilan

memperhatikan kemampuan

keuangan

PNSD

harus

daerah dengan

persetujuan DPRD sesuai arnanat Pasal 63

ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. (9) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (10) Tunjangan

profesi

guru

PNSD

dan

dana

tambahan

penghasilan guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran

2015

melalui

dana

transfer

ke

daerah

dianggarkan dalarn APED pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan. (11) Anggaran untuk Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) dianggarkan dalam RKA-SKPD masing-masing.

b) Belanja Bunga Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan peIjanjian pinjaman jangka

pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. c) Belanja Subsidi Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menye1enggarakan pelayanan

publik,

pelaksanaan

antara

Kewajiban

lain

dalam

Pelayanan

bentuk

Umum

penugasan

(Public

Service

Obligation). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada

perusahaanjlembaga

tertentu

agar

harga jual

dari

hasil

produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBO Tahun Anggaran 2016, perusahaari/ lembaga penerima subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Oalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011. d) Belanja Hibah (1) Hibah adalah pemberian uang, barang/jasa dan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan

. Oaerah,

kemasyarakatan, yang

masyarakat secara

spesifik

dan te1ah

organisasi ditetapkan

peruntukkannya,bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. (2) Hibah

berupa

uang

dicantumkan

dalam

RKA-PPKO

sedangkan hibah berupa barang/jasa dicantumkan pada RKA-SKPO masing-masing. (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada angka (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBO

sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedornan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun

2012 ten tang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah. e) Belanja Bantuan Sosial (1) Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang,

barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan I atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. (2) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD

sedangkan bantuan sosial berupa barang dicantumkan pada RKA-SKPD masing-masing. (3) RKA-PPKD

dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada

angka (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan. (4) Penganggaran belanja bantuan sosial yang bersumber dari

APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

32 Tahun 2011 tentang Pedornan Pemberian Hibah dan Bantuan Sasial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang bantuan sosial,

D

Belanja Bagi Hasil (1) Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana

bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa atau kepada Pemerintah Daerah

lainnya

undangan.

sesuai

dengan

ketentuan

perundang­

(2) Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaterr/kcta

harus

mempedomani

Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara penganggaran dana bagi hasil tersebut harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2016,

sedangkan

pelampauan target Tahun Anggaran 2015 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota ditampung dalam

Perubahan APBD Tahun

Anggaran

2016

atau

dicantumkan dalarn LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tabun Anggaran 2016. g) Belanja Bantuan Keuangan (1) Bantuan

keuangan

digunakan

untuk

menganggarkan

bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Provinsi kepada Kabupaten, Pemerintah Desa, dan kepada Pemerintah Daerah lainnya atau dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa, dan Pemerintah Daerah lainnya

dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dan kepada partai politik.

dalam

rangka.

pemerataan

(2) Pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaterr/kota dapat menganggarkan

bantuan

keuangan

kepada

pemerintah

daerah lainnya yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi

kesenjangan

fiskal,

membantu

pelaksanaan

urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya

dan/ atau

menerima

manfaat

dari

pemberian

bantuan keuangan tersebut, sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah. (3)

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal

dengan

menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.

Pemanfaatan

bantuan

keuangan yang

bersifat khusus

ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan. (4)

Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran

bantuan

keuangan

kepada partai

politik

berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Laporan

Pengajuan, Penyaluran, dan

Pertanggungjawaban

Penggunaan

Bantuan

Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

24

Tahun

Penghitungan,

2009

tentang

Penganggaran

Pedoman Tata Cara

Dalam

APBD,

Pengajuan,

Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. (5) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan alokasi dana untuk desa dan desa adat yang diterima dati APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD

kabupateri/kota Tahun Anggaran 2015 untuk membiayai penyelenggaraan

pernerintahan,

pembangunan

serta

pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. (6) Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. (7)

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan, be1anja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah/ desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

7. Penganggaran

belanja barang pakai

habis disesuaikan

dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi 8KPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2014. 8. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir rniskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang­ Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nornor 111 Tahun 2013, yang tidak menjadi kesehatan

melalui

cakupan penyelenggaraan jaminan BPJS

yang

bersumber dari APBN,

pemerintah daerah dapat menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada 8KPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. 9. Penganggaran belanja yang bersumber dar! dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk .Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/8J tanggal 5 Mei 2014. 10. Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama

Kendaraan

Bermotor

milik

pemerintah

daerah

dialokasikan pada masing-masing 8KPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nemer 28 Tahun 2009 dan besarannya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah, 11. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketigaj masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa ,

kode rekening berkenaan.

sesuai

12. Pengadaan barangfjasa yang akan diserahkan kepada pihak ketigaJmasyarakat

pada

tahun

anggaran

berkenaan,

dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa. 13. Pengadaan barangfjasa yang akan diserahkan kepada pihak ketigajmasyarakat

pada

tahun

anggaran

berkenaan,

dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang­ Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, serta peraturan perudang-undangan lain dibidang hibah dan bantuan so sial. Pengadaan belanja barangj jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketigaj masyarakat pada tahun anggaran berkenaan

dimaksud

dianggarkan

sebesar

harga

beli/bangun barangj jasa yang akan diserahkan pada pihak ketigaJ masyarakat ditambah seluruh be1anja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan barang/ jasa sampai siap diserahkan. 14. Penganggaran

belanja

perjalanan

dinas

dalam

rangka

kunjungan kerjadan studi banding, baik perjalanan dinas dalam

negeri

maupun

perjalanan

dinas

luar

negeri,

dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas

dimaksud

sehingga

relevan

dengan

substansi

kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang­ undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar

negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri

Pedoman

Dalam

Negeri

Perjalanan

Nemer

11

Tahun

Dinas

Ke

Luar

2011

tentang

Negeri

Bagi

Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD.

15. Dalam

rangka· memenuhi

kaidah-kaidah

pengelolaan

keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas hams memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai

biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:

a. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil, Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Bupati,

Wakil

Bupati dan

Pimpinan DPRD

Kabupaten; b. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil; c. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya rill; d. Dalam

hal

pelaksana

perjalanan

dinas

tidak

menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% [tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum. e. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara

Iumpsum. 16. Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, dengan mempedomani besaran satuan biaya yang berlaku dalam APBN sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan. 17. Penyediaan. anggaran

untuk

perjalanan

dinas

yang

mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, 18. Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangansumber daya manusia Pimpinan dan Anggota DPRD serta pejabatjstaf pemerintah daerah, yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi

serta

rn.arifa.at;

yang

akan

diperoleh.

dari

kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis

atau

sejenisnya

guna

pencapaian

efektifitas

penggunaan anggaran daerah, Dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten agar berpedoman pada Peraturan Menteri Nomor

Dalam

Negeri

57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan

Pendalaman

Tugas

sebagaimana· diubah

Anggota

DPRD

Kabupaten

dengan Peraturan Menteri Dalam

h) Belanja Tidak Terduga (1) Penganggaran rasional

belanja

dengan

tidak

terduga

mempertimbangkan

dilakukan

secara

realisasi

Tahun

Anggaran 2015 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2016, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. 2) Belanja Langsung Belanja Langsung menurut jenis belanja terdiri dari: a) Belanja Pegawai Dalam

rangka

penganggaran

meningkatkan honorarium

efisiensi

bagi

PNSD

anggaran dan

Non

daerah, PNSD

memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud, Belanja pegawai pada kelompok belanja langsung digunakan untuk penge1uaran honorariurnj upah dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang besarannya diatur dalam Standar Biaya Umum (S8U). b) Belanja Barang dan Jasa Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/ atau pernakaian jasa dalarn rnelaksanakan

program dan kegiatan pemerintahan daerah, termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga. 1. Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa

mencakup belanja barang pakai habis, baharr/rnaterial, jasa kantor, premi asuransi, perawatan, kendaraan bermotor, cetak/ penggandaan,

sewa

rumah/ gedung/ gudangj parkir,

sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan

dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, jasa instruktur/narasumber; 2. Pembelianj'pengadaan barang diklasifikasikan ke dalam belanja barang dan [asa apabila harga satuan barang tersebut lebih kecil dari

Rp.500.000,OO (Lima Ratus Ribu

Rupiah). Pengecualian dilakukan atas barang yang menurut klasifikasinya masuk ke dalam kelompok belanja modal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Barang tersebut harus diklasifikasikan ke dalam ke1ompok belanja modal walaupun nilai satuannya lebih kecil dari Rp.500.000,oo (Lima Ratus Ribu Rupiah); 3. Belanja pemeliharaan yang termasuk ke dalam jenis belanja barang dan jasa adalah

belanja

pemeliharaan untuk

mempertahankan fungsi pelayanan minimal dari aset milik Pemerintah Daerah.

Namun demikian,

tidak termasuk

pemeliharaan yang merupakan rehabilitasi berat sehingga aset milik Pemerintah Daerah bertambah Iungsi, manfaat, serta umur ekonomisnya. Untuk pemeliharaan aktiva tetap berwujud batas minimum kapitalisasi menyesuaikan dengan Peraturan Pernerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 4. Dalam rangka· penganggaran pemeliharaan barang milik daerah mengacu pada Rencana Kebutuhan

Pemeliharaan

Barang Milik Daerah (RKPBMD) yang telah disampaikan kepada Bupati Lampung Selatan melalui Pengelola Barang. 5. Pemberian jasa narasumber /tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta besarannya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 6. Penganggaran

uang

untuk

diberikan

kepada

pihak

ketigaj'masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.

Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD KabupatenjKota. 19. Penganggaran

untuk

penyelenggaraan

kegiatan

rapat,

pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah. 20. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya mempedomani Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. c) Belanja Modal 1. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran

yang dilakukan dalam rangka pembelianjpengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya dianggarkan senilai harga beli atau bangun ditambah dengan biaya perencanaan dan pengawasan;

2. Khusus untuk pengadaan aset tetap berwujud pada Program dan Kegiatan Wajib yang harus ada disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, jika biaya-biaya yang timbul dalam rangka perolehan aset dimaksud diperuntukkan untuk beberapa kegiatan atau pengadaan maka belanja tersebut dianggarkan dalam jenis belanja pegawai atau barang dan jasa; 3. Dalam rangka penganggaran belanja modal mengacu pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang telah disampaikan kepada Bupati Lampung Selatan melalui Pengelola Barang. 4. Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal

pada

APBD

Tahun

Anggaran

2015

untuk

pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.

5. Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah dan pemeliharaan barang milik daerah menggunakan dasar perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. Selanjutnya. untuk pengadaan barang milik daerah juga memperhatikan standar sarana. dan prasarana kerja berdasarkan Peraturan Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

7

Tahun

2006

tentang

Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 7 Tahun 2006 tentang

Standarisasi

Sarana

dan

Prasarana

Kerja

Pemerintahan Daerah. 6. Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan

bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 ten tang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. 7. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum

mempedomani tentang

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012

Penyelenggaraan

Pengadaan

Tanah

Bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012

tentang

Penyelenggaraan

Pengadaan

Tanah

Bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 72 Tahun 2012 tentang Biaya

Operasional

dan

Biaya

Pendukung

Penyelenggaraan

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD. 8. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran

yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset

tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaanr pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. 9. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/ renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (kapitalization threshold), dan dapat rnemperpanjang masa manfaat atau yang dapat memberikan rnanfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalarn bemtuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pernerintah Nornor 71 Tahun 2010 dan Pasal S3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

,VI. PENYUSUNAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DAERAH

1) Petunjuk Umum a. Pembiayaan daerah hanya dianggarkan pada RKA Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; b. Karena dalam penganggaran

pembiayaan daerah tidak dikenal

program dan kegiatan, maka kode program dan kegiatan ditulis 00; c. Penerimaan Pembiayaan Daerah dituangkan dalam Formulir RKA­ PPKD 3.1 dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah dituangkan dalam Forrnulir RKA-PPKD 3.2. 2) Klasifikasi Pembiayaan Klasifikasi pembiayaan daerah menurut kelompok pembiayaan daerah terdiri dad: a. Penerimaan Pembiayaan Daerah Klasifikasi Penerimaan Pembiayaan Daerah menurut jenis penerimaan pembiayaan terdiri dari:

1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA); 2) Pencairan Dana Cadangan; 3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; 4) Penerimaan Pinjaman Daerah; 5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; dan 6) Penerimaan Piutang Daerah, b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Klasifikasi

Pengeluaran

Pembiayaan

Daerah

menurut

jenis

pengeluaran pembiayaan terdiri dari: 1) Pembentukan Dana Cadangan; 2) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah; 3) Pembayaran Pokok Utang; dan 4) Pemberian Pinjaman Daerah, VII. PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA·SKPD) DAN BENTUK FORMULIR

1. Prosedur Penyusunan RKA-SKPD f. Formulir RKA-SKPD RKA SKPD I

RKASKPD2.1

RICA SKPD 2.1.1

.....­ L­

RKA SKPD 2.2

RKASKPD3.1

RKA SKPD 3.2

RKASKPD

'­

~

Berdasarkan diagram di atas prosedur penyusunan RKA-SKPD adalah sebagai berikut: 1) Setiap SKPD yang memiliki fungsi pengelolaan pendapatan daerah mernbuat

Formulir

RKA-SKPD

1

tentang

Rincian

Angaran

Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Formulir RKA-SKPD 1 memuat anggaran sampai rincian objek pendapatan daerah;

2) Selanjutnya setiap SKPD membuat Formulir RKA-SKPD 2.1 tentang Rincian Angaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Khusus untuk PPKD yaitu BPKAD (PPKD), anggaran

belanja tidak langsung terdiri dari 8 (delapan) jenis belanja sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab V angka 1) huruf e, dan SKPD selain BPKAD hanya menganggarkan Belanja Pegawai. Formulir RKA-SKPD 2.1 memuat anggaran sampai rincian objek belanja daerah; 3) Selanjutnya setiap SKPD membuat Formulir RKA-SKPD 2.2.1 tentang Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah,

Belanja langsung

dalam Formulir RKA-SKPD 2.2.1 terdiri dari belanja kegiatan standar dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan. Kegiatan standar memiliki kode program mulai dari nomor 01 sampai dengan 14 dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan memiliki kode program mulai dari nomor 15 ke atas sesuai dengan kode program pada Urusan Pemerintahan dan Organisasi masing-rnaeing SKPD. Forrnulir RKA-SKPD 2.2.1 memuat anggaran sampai rincian objek belanja daerah; 4) Selanjutnya setiap SKPD membuat Formulir RKA-SKPD 2.2 tentang Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan.

Formulir RKA-SKPD 2.2 merupakan rekapitulasi dari

Formulir RKA SKPD 2.2.1; 5) Selanjutnya BPKAD selaku PPKD membuat Formulir RKA-SKPD 3.1 ten tang Rincian Penerimaan Pembiayaan dan Formulir RKA-SKPD 3.2 tentang Rincian Pengeluaran Pernbiayaan. SKPD selain SPKAD tidak perlu membuat Formulir RKA-SKPD 3.1 dan Forrnulir RKA­ SKPD 3.2.

Formulir RKA-SKPD 3.1 dan Forrnulir RKA-SKPD 3.2

memuat anggaran sampai rincian objek pembiayaan daerah; 6) Selanjutnya dari seluruh formulir RKA-SKPD di atas direkapitulasi menjadi

Formulir

RKA-SKPD

tentang

Ringkasan

Anggaran

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah.. Formulir RKA-SKPD memuat anggaran hanya sampai jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

g. Rekapitulasi RKA-SKPD tingkat SKPD dan Se-Kabupaten 1) Berikut ini diagram penyusunan RKA-SKPD baik untuk tingkat 8KPD maupun se-Kabupaten; ~kaplt\1"'lRKA.

Tlngkat SKPD

RKA-UPTD RKA_SKl"D

RXA-UPTD

RKA BIDANG'DAClAN"

RANCANGAN

APBD

RKA·SKPD

RKA BIDANGfBACilAN

RJ
RXA-SKPKD RKA BIDANG'BAGIAN

RcJcapitul1l3i R.KA Sc-Kabupatcn

2) Berdasarkan diagram di atas, rancangan Perda APBD disusun berdasarkan seluruh RKA-SKPD yaitu RKA-SKPD non PPKD dan RKA-SKPD PPKD.

Sedangkan RKA-SKPD baik RKA-SKPD non

PPKD maupun RKA-8KPD PPKD disusun berdasarkan RKA Unit KerjajUnit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) , misalnya RKA-SKPD Dinas Pendidikan diausun berdasarkan rekapitulasi RKA-SKPD Dinas

Pendidikan (anggaran Dinas Pendidikan di luar anggaran

SMP dan SMAjSMK) ditambah RKA-Unit Kerja 8MP ditambah RKA­ Unit Kerja SMA/SMK.

RKA-SKPD Sekretariat Daerah disusun

berdasarkan rekapitulasi RKA-Unit Kerja masing-masing Bagian

pacta Sekretariat Daerah; 3) Program dan Kegiatan Standar a) Kegiatan standar dapat dianggarkan pada masing-masing Unit

Kerja pada 8KPD sepanjang hal tersebut memang diperlukan;

b) Jumlah dan besaran kegiatan standar untuk masmg-masing

Unit Kerja diatur oleh Pengguna Anggaran;

c) Jumlah dan be saran kegiatan dituangkan

dalam

Formulir

standar pada

RKA-SKPD

2.2.1

SKPD yang merupakan

rekapitulasi kegiatan standar dad RKA-SKPD Unit Kerja 2.2.l. 4) Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan Pemerintahan a) Unit Kerja pada SKPD tidak dapat menganggarkan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan apabila sudah dianggarkan oleh Unit Kerja yang lain; b) Bila

suatu

kegiatan

berdasarkan

Urusan

Pemerintahan

pelaksanaannya melibatkan banyak Unit KeIja pada suatu SKPD, maka penganggarannya hanya dilaksanakan oleh 1 (satu) Unit Kerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang paling mendekati atas kegiatan tersebut,

2. Format Forrnulir RKA-SKPD a. Sarnpul Depan RKA-SKPD

II

--_ .._-

. _ - _ ..

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

RENeANA HER"A DAN ANGGARAN SATUAN HER"A PERANGKAT DAERAH lRKA-SKPD::J TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

: X.

xx ..................

Organlsasl

: X.

xx. xx ...........................

Pengguna Anggaran : a. Nama b. NIP c. Jabatan

:

...........

: ...........

: ...........

KODE

RKA-SKPD RKA-SKPD 1

RKA-SKPD 2.1 RKA-SKPD 2.2 RKA-SKPD 2.2.1

NAMA FORMULIR Ringkasan Anggaran pendaDatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Rincian AnggZlran pencepetan Satuan Kerja Peranqkat Daerah Daera'n

Rlnclan Anggaran BelanJa T1dak Langsung saluan Kerja perangkal Daerah Rekapltulasi Rlndan Anggaran BelanJa Langsung menurut Program dan Keglatan satua Kerja Perangkat Daerah Rlndan Anggaran Belanja Langsung menerut program dan Per Keglatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA-SKPD 3.1

Rlndan Penerimaan Pemblayaan Daerah

RKA-SKPD 3.1

Rlndan Pengeluar.n Pembiayaan Daerah

b. Formulir RKA-SKPD (Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah)

RENCANA KERJA I)AN ANGGARAN

SAYUAN KERJA PERANGKAY OAERAH

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerlntahan : x. xx : X.

Olllanlsasl

xx. xx

.

.

Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah KODE REKENING

JUMLAH (RP)

U RAIAN

I

2

4

PENDAPATAN

S

BELANJA

6

PEMBIAYAAAN

3

SURPLUS

DEfIS

Kallanda,

..

KEPALA SKP D

NIP

..

c. Formulir RKA-SKPD 1 (Rincian Angaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan PemerlntiJhiln

x. xx

OrganlAsl

x. xx. xx

KOOE R!KENING

. ..

RINCIAN Pe
JUMLAH

URAl AN 2

Valul1'lI

S.rUln

3

•

IRP)

rlrtf/Harg.· 5

6 -3x5

JUMLAH PENDAPATAN

Kallanda KEPALA

NIP

. ..

.

Keterangan

Tanggal Pembahasan Catatan Hasll Pembahasan

I. 2. Dst

NIP

JABATAN

TANDATANGAN

d. Formulir RKA-SKPD 2.1 (Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN l,AMPUNG SELATAN

TAHUN ANGGARAN :l016

x.xx

Uru..n Pemertnblhan

..

x. xx. xx ,

.

Rlnclan Anggaran Ilelanja Tldak Langsung satuan Kerja perangkat Oaerah TAHUN 2014

KODE

TAHUN

URA[AN

REKENING

2017

}UMLAH BELAN]A nOAK lANGSUN Kallancla

.

KfPALA

NlP

.

_ ..

""'"'"-­

catatan HasII PembIhltsan 1. 2.

,

nM ANGGARAN PE",ER.INTAH DAERAH

NO 1

2

J

A

.

A.

e. Formulir RKA-SKPD 2.2.1 (Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan KeIja Perangkat Daerah)

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintaban

X.XX ..............

Organisasi Program

X. xx.x.xx.xx ., .... ........ ...... .

X. xx,x.xx,xx, XX ..................

Kegiatan

: X. xx x. xx xx xx xx...................

Lokasl Keglalan JumlabTabuu2007

:

...................

: Rp'

Jumlab TabuD :Z008

JumlabTabuu2009 Indikator Capaian Program

:

Masukan

:

:

Keluaran Has!l

)

· (................... · ................... ...................

( )

Rp Rp ( ) : · Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolak UkurKinerja ;

TargetKinerja

:

KelomookSasaran

: RINCIAN ANGGARANBELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH RINCIAN PERHITIJNGAN (Rp) Volume Satuan Harga Satuan

I

. JumlahBelanla Lanzsunz Kalianda, .......................

KEPALA ..................

NIP ..........................

Keterangan

:

Tanggal Pembabasan

:

Catalan Hasi1 Pembabasan I.

:

2.

Ost

EJL-

Nama

I'·--·;;,.-·".,"i

JABATAN --l.

_

f. Formulir RKA-SKPD 2.2 (Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJ" PERANGKAT OAERA"

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerilltahan

: x. xx

Organlsasi

: X. xx. x.

. xx. xx

.

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan KODE

PROGRAM I KEGiIATAN

JUI4LAH URAHN

LOKASI KEGlATAN

TAHUNn BELANJAPEGAWAI

I BEUNJA BARANG

&JASJ\

Belaaja Modal

TAHUN 2017

lumlah

3

JUMLAH

Kal&ancra,

_.._...•

KEPALA

NIP

.

.

g. Formulir RKA-PPKD 3.1 (Rincian Penerimaan Pembiayaan)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerlntahan

: X.

Org.nl•••1

;

xx

x. xx. xx

.

..

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Kodo Rokonln;

URAIAN

JUMLAH (RP)

2

3

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAA

Kallanda•..... K~PALA

NIP

.

..

KETERANGAN TANGGALPEMBAHASAN CATATAN HASILPEMBAHASAN 1.

2. dst.

No

1

2

dst

Nama

TIM ANCiCiARAN PEMERINTAH DAERAH

. NIP JABATAN

TANDATANGAN

I h. Formulir RKA-SKPD 3.2 (Rincian Pengeluaran Pembiayaan)

RENCANA KERJA nAN ANGGARAN

Sl1TUl1N KERJl1 PERl1NGKl1T Ol1ERl1H

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2016

urusan Pemerlntahan

: X. xx

Organi5a51

: X. xx. xx

.. "

.

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kodo Rokonlng

URAIAN

JUMLAH (RP)

2

3

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAA

!(alianda,

2016

KEPALA

NIP

..

..

KETERANGAN TANGGAL PEMBAHASAN CATATAN HASIL PEMBAHASAN 1. 2. dst,

No

Nama

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NIP JABATAN

TANDA TANGAN

1 2 dst

Pj. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

KHERLANI

LAMPiRAlI II : PERATURAlI BUPATI LAl'dPIING SELATAN NOMOR : ~'ZTAHUN 2015 TANGGAL: lD bll t 2015

,,",ovtm

KODE DAli KLASIFlKASI URU8AII PEldERllfTAH DAERAH. ORGANISASI. DAN UNIT KERJA KABUPATBII LAI4PUIlQ SELATAli TAHUII AlIQQAllAIf 2016

1 1. 01 1 .01 • 1 1.01.1.1

Urusan Wajlb Pellcllclllum DINAS PBIIDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN

1.02 1.02.1 1.02.1.1 1.02.2 1.02.2.1

Ke..bataD

DINAS KEBEHATAN

DINAS KESEHATAN

RUltIAH SAKlT UMUM DAERAH dr, HI. BOB BAZAR, SlIM

RUMAH SAKlT UMUM DAERAH dr. Hi. BOB BAZAR. SKM

j .03 1.03.1

1.03.1.1

Pekel'jllan Umum DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJMN UMUM

1.06 1.06.1 1.06.1.1

Perelleanaan PembllDlUJlllD BADAli PERElICAlfAAll PEllilBAlIGlJl'IAli DAERAH

SADAN PERENCAlIMN PEM6ANGUNAN DAERAH

I. 07 1.07.1 1.07.1.1

PerhubUDpa

I. 08 1.08.1 1.08.1.1 1.08.2 1.08.2.1

LI"iku"PIl Htdup

I. 10 1 . 10. 1 1.10.1.1

Kcpcncluclu.ka.D dan Catatan SipU DINAS KEPBIIDUDUKAlI DAli PENCATATAN SIPIL

DlNAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1 . 12 1 . 12 . 1 1 12. 1 . 1

Kcluarga BorcUQ8n8 clan Kclua;rga ScJabtora BADAli PEMBERDAYMN PEREMPIIAli DAli KELUARQA BERENCAliA

BADAN PEMBERDAYMN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

1 . 13

50s!a1

1 . 13 . 1 1.13.1.1

DINAS PERHUBUlfGAN

DlNAS PERHUBUNGAN

BADAN LINQICUNQAN HtDUP DAERAH

SADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

DlNAS KEBERSlHAN DAN PERTAMANAN

DINAS SOSIAL

DINAS SOSIAL

1.14 1 . 14. I 1.14.1.1

T...... X.~.

I. 15 1 . 15. 1 1.15.1.1

Koplnal daD VlI&!t.a KeGU l4ollonph

1 . 16 1 . 16. 1 1.16.1.1

PODaIlamall Moda1

I. 18 1 • 18. 1 1.18.1.1

Pemuda daD Olah Rail

I. 19 1 . 19. 1 1.19.1.1 1 . 19 . 2 1.19.2.1 1 . 19 . 3 1.19.3.1

Ke ..tuan Baqaa daD PoUtIk Dalam Neied

BADAli KEBATUAli BAlIGSA DAli POLITIK

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SATUAli POLISI PAMONG PRAJA

SATUAN POUSI PAMONG PRAJA

BADAli PENANQGULARQAN BENCANA DAERAH

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. 20 1.20.1 1.20.1.1 1.20.2 1.20.2.1

OtOIlOml Dauah. Pemorl.a.tahu Umum. Adm KeuD., hranpat Daorah. Kepegs.a.t.an DEWAll PERWAKILAII RAKYAT DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI DAR WAKIL BUPATI

BUPATI DAN WAKIL SUPATI

DINAS TBIIAQA KER.JA DAN TRAlISMIQRASI

DlNAS TENAGA KERJA DAN TRANSMlGRASl

DIMAS KOPERASI. PERIRDUSTRIAlI DAli USAKA KECIL MERERQAH

DINAS KOPERAS1, PERlNDUSTRlAN DAN USAHA KECIL MENENGAH

BADAN PBIIAliAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERJZINAN TERPADU

BADAN PENANAMANMODAL DAN PELAYANAN PERlZ1NAN TERPADU

DINAS PEllilUDA DAli OLAH RAGA

DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

1.20.3 1.20.3.1 1.20.4 1.20.4.1 1.20.5 1.20.5.1 1.20.6 1.20.6. I 1. 20.7 1.20,7,1 1.20.7,2 1.20.8 1.20.8.1 1.20.9 1.20.9.1 1.20.10 1 .20. 10. 1 1.20.11 1.20.11.1 1.20.12 1.20.12.1 1,20.13 1 . 20 . 13. 1 1 . 20 . 14 1 • 20. 14. I 1 .20. 15 1 .20. 15. I I .20. 16 I ,20. 16. I 1.20.17 1.20.17.1 1.20.18 1 .20. 18 . I 1.20.19 1.20.19.1 1.20.20 1.20.20.1 I .20.21 1 .20.21 , 1 1.20.22 1.20.22.1 1.20.23 1.20.23,1 1.20.24 1,20.24.1 1 .20.25 1 . 20 . 25 . 1 1 . 20 . 26 1.20.26,1

SEIQU:TARIAT IlAERAJI KABUPATEB

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

SEIQU:TARJAT DPRD

SEKRETARIAT DPRD

DINAS P&IIDAPATAN DAERAH

DINAS PENDAPATAN DAERAH

INSPEKTORAT INSPEKTORAT BADAN PENOELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

BADAN KEPEOAWAIAII PENDIDIKAIf DAN LATIHAN

BADAN KEPEGAWAIAN PENDlDIKAN DAN LATIHAN

SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

KECAMATAlilfATAR

KECAMATAN NATAR

KECAIIlATAN TANJIl!IG BINTANG

KECAMATAN TANJUNO BINTANG

KECAMATAN KALIANDA

KECAMATAN KALlANDA

KECAMATAN SIDOMULYO

KECAMATAN SIDOMULYO

KECAMATAN KATlBUNG

KECAMATAN KAnBUNG

KECAMATAN PEN&IIGAHAN

KECAMATAN PENENGAHAN

KECAMA.TAK PALAS

KECAMATAN PALAS

KECAMATAN JATI AGUNG

KECAMATAN JAn AGUNG

KECAl\lATAN KETAPANG

KECAMATAN KETAPANG

KECAMATAN SRAGI

KECAMATAN SRAGI

KECAl\lATAN RAJABASA

KECAMATAN RAJABASA

KECAl\lATAN CAIlIDIPURO

KECAMATAN CANDlPURO

KECAMATAlIIiERBAU IlATARAII

KECAMATAN MERBAU MATARAM

KECAl\lATAN BAXAUHENI

KECAMATAN BAKAUHENI

KECAMATAN TANJUNG SARI

KECAMATAN TANJUNG SARI

KECAMATAN WAY SULAN

KECAMATAN WAY SULAN

KECAMATAN WAY PANJI

KECAMATAN WAY PANJI

1. 21 1 . 21 . 1 1.21,1.1

KetahlUllUl PaDaan

1.22 1 .22 . I 1.22.1.1

PemberclaYaaD lIrIaa;yarakat dan De••

1.25

Komuu1kaa1 daD Inf'ormatlka

1.25.1

1.25.1.1 1. 26 1.26.1 1.26.1.1 2

2.01 2.01. I 2.01.1.1 2.01 .2 2.01.2.1 2.01.3 2.01.3.1 2.01.4 2.01 .4. 1

BADAN KETAHANAN PANGAN

BADAN KETAHANAN PANGAN

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

DINAS KOIlt1J(IKASI DAN INFORMATIKA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMAnKA

PerpuatakaaD BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARBIP DAERAJI

BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

UruaaD PIIlhaD Pertulan DlNAS PERKEBUNAN DlNAS PERKEBUNAN DlNAS PETERNAKAl'/ DlNAS PETERNAKAN DlNAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DlNAS PERTANlAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA BADAli PZLAKSUIA PEBYULt1HAIf PBRTANIAN PBRIKANAN DAN KEHUTANAN BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN

!f

2.02 2.02.1 2.02.1.1

KchutaD8.D D1NAB KSHllT~AN

DINAS KEHUTANAN

2.03

EDarel dan Sumberdaya Minerai

2.03.1 2.03.1.1

D1NAS PeR'I'AJlBANQAN DAIl ERERQI DlNAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

2.04

Pari..Jaata

:2 . 04 . 1

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

2.04.1.1

2.05 2.05. 1

2.05.1.1 2.06 2.06.1 2.06.1.1

DlNAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Kelautan dan Pertka.nan DINAS KELAUTAR DAR PERlKANAli

DlNAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Perdapnpn DllfAS PERDAOANOAN DAN P,AUR

DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR

PJ. BUPATI LAMPUNG 6ELATAN,

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI LAMPUlIG SBLATA!'I HOMOR 4"2 TAHt1II 2015 TANGGM' to tJov.tll\~n 2015 SUSt1IIAR AKUH KEUARGAR DAERAH

KABUPATEN LAMPt1llG SELATAR

TABUN ARGGARAN 2016

Aeet 2

Kewajiban

3

Ekuitaa Dana

4

Pendapatall

5

Belanja

6

Pembiayaan

7

Non Anggaran

8

Pendapatan-LO

9

Beban-W

PJ. BUPATI LAl/lPUWG BE:LATAIi.

KHERLANI

LANPIAAN IV : PEIl,ATUAAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR TAliUN 2015 TANGGAL"

KaDE PRGGRAM DAN KEGlATAN STAN DAR KABUPATEIf LAMPUIIG SBLATAII TAHUlIJ AIIGGAAAN 2016

1.01.01 1.01.01.01 1.01 .01 .02 1.01.01.03 1.01.01.04 1.01 .01 .05 1.01 .01 .06 1.01.01.07 1.01.01.06 1.01.01.09 1.01.01.10 1.01 .01 . 11 1.01.01.12 1.01.01.13 1.01.01.14 1.01.01.15 1.01.01.16 1.01.01.17 1.01 .01 . 16 1.01.01.19 1.01.01.20 1.01.01.21 1.01 .01 . 22 1.01 .01 . 23 1.01 . 01 . 24 1.01 . 01 . 25 1.01.01.26

Program Pallqpzn"n AdmlnLftnu. hr1c
1.01 .02 1.01.02.01 1.01 .02.02 I.O! .02.03 1.01 .02 . 04 1.01 .02 . 05 1.01.02.06 1.01.02.07 1.01.02.08 1.01 .02 . 09 1.01 .02 . 10 1.01 .02. II 1.01 . 02 . 12 1.01 .02. 13 1.01.02.14 1.01 .02 . 15 1.01 .02. 16 1.01 .02 . 17 1.01 . 02 . 18 1.01.02.19 1.01.02.20 1.01.02.21 1.01 .02.22 1.01 .02.23 I.O! .02.24 1.01.02.25 1.01 . 02.26 1.01 .02 . 27 1.01 .02.28 1.01 .02.29 1.01 .02 . 30 1.01 .02 . 31 1.01 .02.32 1.01 .02.33 1.01 .02.34

Program Pentngkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan rumah jabatan Pembangunan rumah dinaa Pembangunan gedung kantor Pengadaan mobil jabatan Pengadaan kendaraan dinaa/operaeional Pengadaan perlengkapan rumahjabatan/tlinas Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan rumahjabatan/dinas

1.D1 .02 . 3S

Penyedlaanjaea komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyedlaan jaea peralatan'dan perlengkapan kantor Penyedlean jeee jaminan pemeliharaan kesehatan PNS Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Penyediasnjaaa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Pcnycdias.n jeee kcbersihan kantor Pcnyediaan jass perbaikan peraJatan kerja Penyediaan Alat Tulie Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan kcmpcnen instalasi listrik Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor

Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan pcrundang-undangan Penyediaan -bahan Icgietik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi den konsultaBJ. ke 1uar daerah

Rapat-rapat kordinaai dan kon8ultaai Ice dalam daerah Penyediaan J .... Keberllihan Rumah Jabatan Pengelolaan Adminietrasi Kepegawaian Penyediean Bahan Bacaan Koran dan Majalah Penyediaan Jasa Sewa Gedung Penyediaan Jasa Advetorial, dan Penayangan Media Elektronik Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Penatausahaan kearsipan

Pengadaan peralatan gedung kantor

Pengadaan mebeulair Pengadaan Tanah

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharean rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemellharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan

rutin/berkala perlengkapan gedung kantor rutin/berkala perelaran rumah jebatanydinae

rutin/berkaJa peralatan gedung kantor

rutln/berkala meubelair Operaaional KORSIK dan Pemeliharaan Alat Rchabilitaai acdang/ beret rumah jabatan

Rehabilita&i ..dang/berat rumah din.. Rehabilitaai oedang/berat gedung kantor Rehabilitaai ..dang/berat moblljabatan Rehabilltaei sedang/berat kendaraan dinaa/operasional Penyediaan ~asa/Sewa Rumah Dinas Penataan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala PeraJatan Komunikasi Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (Bagian UmumJ Pemeliharaan Rutin/Bcrkala Kendaraan Dinae/Operasional 'Bagian Umuml

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Oedung Kantor (Bagian Umum) Penyediaan Jua/Sewa Kantor

Pengamanan Aoel Tanah Pemeliharaan rutin/berkala alat berat

2915

!V

1.01 . 02 . 36 1.01.02.37 1.01 .02 . 38 1.01.02.39

Sertifikasi Aset Tanah

Pembangun an Sarana dan Prasarana Telekomunikasi

Pc:rnbangunan Inetalaei Lietrik

Pemeliharaan Rutin/Berkalalnotalaoi Listrik, Air dan Telephon

1.01.03 1.01 .03 .01 1.01 .03.02 1.01 .03.03 1.01.03.04 1.01 .03.05 1.01 .03 . 06 1.01.03.07 1.01 .03.08

Program Pentngkatan Dt.tlpUn Aparatur

1.01.04 1.01.04.01 1.01 .04 . 02 1.01 .04 . 03 1.01 .04 . 04

,,",l1rrun ,....111_ PlnclCI1W""'" 'lVI1U PHS

1.01. OS 1.01.05.01 1.01,05.02 1.01 .05.03 1.01 .05.04 1.01.05.05

Program Pcnlngkat4n Kap...lt4> Sumbar Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan FonnaJ.

1.01.06 1.01 .06 • 01 1.01 .06 . 02 1.01 .06.03 1.01 .06 . 04 1.01 .06.05 1.01 .06.06

hogrrun l'enlngbl_ Pmg.mbanl1lJn Slft
1.01.07 1.01 .07.01

Program P.ng"_ S",rancl lr\fo"""UI Satuan lUria hranl1kat Daorah Pcmbuatan Ballho

1.01.08 1.01 .08.01 1.01 . 08 . 02 1.01 .08 . 03

Program. PsnJlU8Unan Dokumen P.rencanaan dan Psnganggaran

roi . 08.04

1.01 ,08 05 1.01.08.06

Pengadaan mesin absensi Pengadaan pakaian dlnaa beeerta pcrlengkapannya Pengad84l1 paI
Pengadaan pakaian khU8US hari-hari tertentu Operasional PPNS dan Evaluasi Absensi SKPD Kabupaten Lampung Selatan Pengadaan Pakaian Linmaa.lltrlbut/Perlengkapan Dokumentasi Adminietrasi Kepegawaian

Pemulanpn pegawai yang penei.un Pemulangan pegawai yang tewae dalam melaksanekan tugaa PemindBhan tugaa PNS Pemberian Tali lIoih Puma Bhakli PNS

Sosialiaasi Peraturen Perundang undangan

Bimbingan Teknislmplementasi Peraturan Perundang-undangan

Peningkatan .Jiwa Kesamaptaan Anggota Polisi Pamong Praja

Pendidikan dan Pclatihan Jabatan FungliionaJ

Penyusunan. laporan keuangan eemeeteran

Penyu.unan pelaporan prcgnoeie realisasi anggaran

Penyusunan pelapcran keuangan ekhir tahun

PenatauBahaan Barang Mflik Daerah

Penyusunen dokumen program, kc:giatan dan anggaran

Penyuaunan RENSTRII SKPD Penyusunan RENJA SKPD

Penyusunan RKA-SKPD

Stander Operaeional Prosedur

Sietem Pengendaliarl Intern

Standar Pelayanan Publik

PJ. BllPATI LAlliIPtllfG SELATAN,

KHERLANI

LA1IIPIRAN V

PERATllRAN BWAT! LA1IIPIINQ BELATAii NOMOR ; .4 2 TAH11Ii 2015 UNGUAL; 10 fJOVll'l\\ \.t.. 2015

KODE DAN PROGRAM KEGIATAN BERDASAR,KAN URUSAN

PI!:lIIERJNTAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2016

I

1.01 1.01.15 LOI . IS. 01

1.01 . 15. 02 1.01.15.03 1.01 . 15.04 1.01.15.05 1.01 . 15.06 1.01 • 15.07 1.01 . 15.08 1.01.15.09 1.01.15.10 1.01.15.11 1.01 . 15. 12 1.01.15.13 1.01.15.14 1.01.15.15 1.01 . 15. 16 1.01.15.17 1.01 . 15. 18 1.01.15.19 1.01 . 15.20 1.01 . 15.21 1.01.15.22 1.01.1.5.23 1.01 . 15.24 1.01.15.25 1.01.15.26 1.01 . 15.27 1.01 . 15.28 1.01 . 15.29 1.01. 15. 30 1.01 . 15.31 1.01 . 15.32 1.01 . 15.33 1.01 . 15.34 1.01 . 15.35 1.01 . 15 . 36 1.01.15.37 1.01.15.38 1.01 . 15.39 1.01 . 15.40 1.01 . 15.41 1.01 . 15.42 1.01 . 15.43 1.01.15.44 1.01.15.45 1.01.15.46 1.01 . 15 . 47 1.01.15.48 1.01.15.49 1.01.15.50 1.01.15.51 1.01 . 15.52 1.01 . 15.53 1.01 . 15.54 1.01 . 15.55 1.01.15.56 1.01 . 15.57 1.01 . 15.58 1.01.15.59 1.01 . 15 . 60 1.01.15.61 1.01 . 15 . 62

Ilruaau WaJib Pendidikan Program Pendtdtkan Anak Usia Dtnf

Pembe.ngunan Gedung Sekolah Pembangunan Rumah Dines Kepala Sekolah, GUru, Penjaga Sekolah

Pembangunan Ruang Kelas Sekolah Penambahan Ruang Guru Sekolah Pcmbangunan Ruang Lot:kc:r Siswa Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga Pembangunan Sarana dan Prasarana bermain Pembangunan Ruang Seba Ouna/Aula Pembangunan Taman. Lapangan Upacara dan Faeilitas Parkir Pembangunan Ruang .unit Kesehatan Sekolah Pembangunan Ruang lbadah Pembangunan Ruang Perpustakaan Sckolah Pembangunan Jaringan Insta1aal ~istrik Seko1ah dan Perlengl
1.01 . 15.63 1.01 . 15.64 1.01 . 15.65 1.01 . 15.66 1.01.15.67 1.01 . 15 . 68 1.01.15.69 1.01.15.70

PenyelenggaraBll koordinaai dan ke1ja 8IlIIIa pendldikan anal< usia dlni Perencanaan clap penyusunan program pendidikan anak usia dini Publikasi da,n 80aialieaai pendidikan ana,k. usia dini

Monitoring. evaJuaai dan pelaporan Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini IPPAUDJ Bimbingan Teknis Tenaga Pendidik PAUD dan Sosialisasi Kurikulum PAUD Bimbingan Teknis Pengelola dan tenaga Pendidik PAUD dan Sosialisasi Kurikulum PAUD dan TK Monitoring Pemberian Bantuan untuk Pendidik dan Pengembang Anal< Usia Dini (PPAUDI, Kegiatan

Bunda PAlJD dan Polisi Cilik 1.01.15.71 1,01. 15.72

1.01.15.73 1.01.15.74 1.01.15.75 1.01.15.76 1.01.15.77 1.01 . 15 . 78 1.01 . 15.79 1.01 . 15.80 1.01.16.01 1.01 . 16.02 1.01 . 16.03 1.01 . 16.04 1.01.16.05 1.01.16.06 1.01.16.07 1.01. !il.08 1.01.16.09

1.01.16.10 1.0 I . 16 . 11 1.01.16.12 1.01 . 16. 13 1.01 . 16. 14 1.01 • 16. 15 1.01 . 16. 16 1.01 . 16. 17 1.01 . 16 . 18 1.01.16.19 1.01.16.20 1.0 I . 16 . 21 1.0 I . 16 . 22 1.01.16.23 1.01 . 16.24 1.01 . 16.25 1.01 . 16.26 1.01 . 16.27 1.01.16.28 1.01 . 16 . 29 1.01.16.30 1.01.16.31 1.01.16.32 1.01.16.33 1.01 . 16.34 1.01 • 16.35 1.01 . 16.36 1.01 . 16.37 1.01 • 16.38 1.01 . 16.39 1.01 . 16 . 40

Penilaian Tenaga Pendidik PAUO Teladan dan Lomba Kreatifitas Siswa PAUO dan Tenaga Pendidik PAUD

Pembinaan dan Monitoring PAlJD dsiam rangka pengembangan Program Non Formal dan Informal Monitoring dan EValUasi Dana Rintisan Penyelenggaraan Proses Pembelajaran Pendidikan Siswa PAlJD Bcasiswa 81 Tenaga Pendiclik PAUD

Lomba dan Penilaian Gugus PAUD

Magang PAlJD Pelatihan Data Pokok Pendidikan PAUD IDAPCDlK PAlJDj Online Apresiasi Bunda PAUD Pengembangan Kreatifitaa Anale Melalui Rumah Pintar Penyediaan kebutuhan slat permainan edukatit (APE) Paud Pembangunan gedung sekolah Pembanguan rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah Pembangunan ruang kclaa eekcleh Penambahan ruang guru eekolah Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah Pembangunan ruang locker eiswa Pembangunan eerene dan praaarana oleh raga Pembangunan ruang serba guna/auta Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah Pembangunan ruang ibadah Pembangunan perpustakaan eekolah Pembangunan jAringaninstalasi Iistnk

Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Pengadaan buku-buku dan slat lulls siswa Pengadaan pakaian seragam sekolah Pengadaan pakaian olahraga Pengadaan ala1 praktik dan siat peraga siswa Pengadaan meube1eur sekolah Pengadaan perlengkapan sekolah Pengadaan aiet rumah tangga sekolah Pengadaan eerene mobilitae sekolah Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas aekclah, guru, penjaga sekolah

Pemeliharaan rutin/borkaIa ruang kelas sekolah Pemellharaan rutin/berkala ruang guru sekolah Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker eiswa Pemeliharaan rutin/berkala earana dan praearana olahraga Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan praearana bermain PemeHharaan rotin/berkala ruang serba guna/aula Pemeliharaan rotin/berkala lapangan upacara dan Iaeilitae parkir Pemeliharaan rotin/berkala ruang unit kesehatan eekcleh Pemeliharaan rotin/berkala ruang ibadah

Pemeliharaan rutin/borkaIa peljlustakaan sekolah Pemeliharaan rutin/berkaIajBrlngan instalasi Iistrik sekolah dan perlengkapannya Pemeliharaan rotin/berkala sarana air berBih dan sanitary PemeUharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga elewa

Pemeliharaan rutin/berkaIa Meubeleur sekolah

1.01 . Hi. 41

Pemeliharaan rotin/berkala perlengkapan aekolah Pemeliharaan rutin/berkala a1at rumah tangga sekolah Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitaa aekolah

1.01 . 16.42 1.01 . 16.43

Rehabilitas sedang/berat bangunan sekolah Rehabilitas sedang/berat Rumah dinas kepala aekolah, guru, penjaga sekolah

1.01 . 16 .44

Rehabilitas Rehabilitas Rehabilitas Rehabilitae

1.01.16.45 1.01 . 16 . 46 1.01 . 16 .47 1.01.16.48 1.01 . 16.49 1.01 . 16.50 1.01 . 16.51 1.01 . 16.52 1.01 . 16.53 1.01 . 16. 54 1.01.16.55 1.01 . 16.56 1.01 . 16. 57 1.01 . 16 . 58

sedang/berat aerama efewe sedang/berat ruang kelas sekolah sedang/berat ruang guru sekolah 8Cdang/berat ruang locker eiewa

Rehabilitas sedang/berat serena olah raga Rehabilitas sedang/berat sarana bermsin Rehabilitaa sedang/berat roang serba guna/aula Rehabilitas oedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Rehabilitaa sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah Rehabilitaa sedangfberat ruang ibadah Rehabilitas sedanS/bel"at perpustakaan sekolah Rehabilitaa sedang/berat Jarina:an instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya

Rehabilitas ..dang/borat sarana sir bersih dan sanitary Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Pelatihan komnetensi siswa bernrestasi

1.01 1.01 1.01 1.01 1.01

. . . . .

16.59 16.60 16.61 16.62 16.63

1.01 . 16.64 1.01 . 16.65 1.01 . 16.66 1.01.16.67 1.01 . 16 . 68 1.01 . 16 . 69 1.01 . 16.70 1.01 . 16.71 1.01 . 16.72 1.01 . 16 . 73 1.01.16.74 1.01 . 16. 75 1.01 . 16.76 1.01 . 16.77 1.01 . 16.78 1.01 . 16.79 1.01 . 16.80 1.01 . 16.81 1.01 • 16.82 1.01 . 16.83 1.01 . 16.84 1.01.16.85 1.01.16,66 1.01.16.87 1.01.16.88 1.01.16.89 1.01.16.90 1.01 . 16.91 1.01 . 16.92 1.01 . 16.93 1.01 . 16. 94 1.01 . 16 . 95 1.01.16.96 1.01.16.97 1.01.16.96 1.01.16.99 1.01 . 16. 100 1.01 . 16. 101 1.01.17 1.01.17.01 1.0i. 17.02 1.0i. 17.03 1.01.17.04 1.01.17.05 1.01.17,06 1.01.17.07 1.01. 17,06 1.01 . 17 , 09 1.01.17.10 1.01.17.11 1.01 . 17. 12 1.01 . 17 . 13 1.01.17.14 1.01 . 17. 15

1.01.17.16 1.01 . 17 . 17 1.01 . 17. 16 1.01.17.19 1.01.17.20 1.01.17.21 1.01.17.22 1.01.17.23 1.01.17.24 1.01.17.25 1.01.17.26 1.01.17.27 1.01.17.28 1.01.17.29 1.01.17.30 1.01.17.31 1.01 . 17 , 32

Pelatiluui penyuBunan lmrikulum

Pembinaan (ONm masyatal
Pembinaan SMP terbuka

Penambahan Nang kelaa baru SMP/MTS/SMPLB

Penyediaan bantuan operasionsl sekolah (80S Jenjang SD,MI,SDLB dan SMP/MTS serta pesantren salafiyah dan eetuan pendidikan non islamsetara SD dan 8M?

Penyediaan biaya operasional madrasah

Penyediaan buku pe10jaran untuk SD/MI/SDL8 dan SMP/MTS

Penyediaan dana pembangunan sekolah unutk SO dan MI dan SMP/MTS

Penyelenggaraan paket A setara SO

Penyelenggataan Paket 8 setara SMP

Pembinaan ke1emb_ dan manojemen sekolah dengan penerapan manojemen berbasis seko1ah (M8S) Bisaluan pendidikan daaar Pembinaan minat, bakat dan kreativitas eiswa

Pembangunan komprehensif teaching and leaning Pengembangan materi belajar mengajar dan metcde pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi dasar

Penyediaan beeelewe rctrival untuk anak putua eekclah

Penyediaan beasiswa transisi

Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar

Pengadaan Meubelair Ruang xetee SO. SM?

Monitoring evaluasi dan pelaporan

Lanjulan pembangunan SON beringin keneana

Rehabilitasi SO, SMP dan Pengadaan Sarana Pendidikan melalui OAK

Penaadaan slat peraga fiaika

Survey Data tekniB SO dan SMP

Pembinaan SeItolah Unggulan

Lomba kreativitaa dan Bains sekolah desar

Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran TK/SO

Sosialisasi dan Monitoring Dana Bantuan Operasional Sekolah SO, SMP

Dana Operasional dan Pemeliharaan SLB Sidomulyo

Pendamping Sekolah lnklusi

Pembinaan dan Monitoring UKS

Persiapan Pemenang Lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) ke tingkat NasionaJ

Sekolah Unggulan SO/SMP

Olimpiade Sains SO ( OSN SO ) dan Olimpiade Sains SMP ( OSN SMP)

Pembangunan ruang kelas baru dan rehabilitasi ruang kelas

Bimbingan teknis kurikulum pendidikan dasar

Festifal Lomba Seni Siswa NasionaJ

Monitoring Bantuan Siswa Miskin (BSM) / Program Indonesia Pintar (PIP)

Soeialiseei dan Monitoring BOS SO, SMP Negeri

Penyelenggaraan Ujian Aklur Sekolah Beratandar NasionaJ Sekolah Oasar (UA8BN SO)

Penyelenggaraan Ujian Akhtr 8ekolah 8M? dan Monitoring

Bimtek Data pokok Pendidikan Daaar (DAPODIKDAS)

Pengembangan Kurikulim Muatan Lokal

Program 'endidUcan Memml1ah Pembangunan gedung eekolah Pembanguan rumah dinas kepala sekclah, guru dan penjaga sekolah

Pensmbahan Nang kelaa sekolah Penambahan ruang guru sekolah Pembangunan laboratorium dan ruang pretikum sekolah Pembangunan ruang locker siswa Pembangunan sarana dan praeerana oleh raga Pembangunan ruang eerba guna/aula Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah Pembangunan ruang ibadah Pembangunan perpustakaan sekolah Pembangunanjaringan instalasi listrik Pembangunan sarena air bersih dan sanitary Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Pengadaan pakaian seragam sekolah

Pengadaan pakaian olah raga

Pengadaan slat praktik dan alat praga

Pengadaan meube1eur sekolah

Pengadaan per1engkapan sekolah

Pengadaan slat rumah tangga sekolah

Pengadaan sarana mobiJitas sekolah

Pemeliharaan Ntin/berkala bangunan sekolah

Pemelibaraan Ntin/berkala rumeh dinae sekolah, guru, per\iaga sekolah

Pemeliharaan Ntin/berkala Nang kelaa sekolah

Pemeliharaan Ntin/herkala Nang guru sekolah

Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker aiawa

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga

Pemeliheraan rutin/berkala sarana dan prasarana bennain

Pemeliharaan rutin/berkala Nang serba guna/aula

?emeliharaan nltin/berkala lapangan upaeara dan fasilitas parkir

Pemeliharaan rutin"berkala ruanz unit kesehatan aekolah

1.01 . 17.33 1.01.17.34 1.01.17.35 1.01.17.36 1.01.17.37 1.01 . 17 . 38 1.01 . 17 . 39 1.0 I . 17 . 40 1.01.17.41 1.01 . 17 . 42 1.01.17.43 1.01.17.44 1.01.17.45 1.01.17.46 1.01.17.47 1.01.17.48 1.01.17.49 1.01.17.50 1.01.17.51 1.01 . 17 . 52 1.01 . 17 . 53 1.01.17.54 1.01.17.55 1.01.17.56 1.01.17.57 1.01.17.58 1.01.17.59 1.01.17.60 1.01.17.01 1.01 . 17.02 1.01 . 17 . 03 1.01.17.64 1.01.17.65 1.01.17.66 1.01.17.67 1.01.17.68 1.01.17.69 1.01.17.70 1.01.17.71 1.01.17.72 1.01.17.73 1.01 . 17.74 1.01 . 17.75 1.01 . 17 . 76 1.01 . 17 . 77 1.01.17.78 1.01.17.79 1.01 . 17.80

Pemeliharaan rudn/borkala ruang ibadah Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah

Pemeliharaan rutinjberkalajaringan inetalael Iistrik sekoleh dan perlengkapannya

Pemeliharaa.n rutin/berkaJa serena air bersih dan sanitary

Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siawa

Pemeliharaan rutin/berkala Mcubeleur sekolah

Pemeliharaan rutin/berkaJa perlengkapan eekolah

Pemeliharaan rutin/berkala alat rurnah tangga sekolah

Pemeliharaan rutin/berkaJa earana mobilitas eekolah

Rehabilitas sedangj'berat bangunan sekolah

Rehabilitee eedanc/berat Rumah dinas kepala sekolah, guru, penjragasekolah

RehabililaB "dang/borat asrama oiswa

RehabililaB sedang/ber8t ruang kelas ..kolah

RehabiUtas sedang/berat ruang guru ..kolah

RehabililaB sed...,g/beral ruang locker Biswa

RehabUitaa eedang/berat sarana alah rap

Rehabilitaa aedang/berat sarana bermain

Rehabilitae acdang/berat ruang acrba guna/aula

Rehabilitas st:dang/berat taman, lapangan upacara dan faailitae parkir

Rehabilltaa ecdengyberat ruang unit kesehatan sekolah

RehabUttas sedang/berat rueng ibedah

RehabUita8 sedang/beret perpustakaan sekoleh

Rehabilita&sedang/berat Jaringan instalssi Iistrik ..kolah dan perlengkapannya

Rehabilitas oedang/berat sarana air bereih dan sanitary

Pelatihan kompetenai tenaga pendidik

Pelalihan penyusunan kurikulum Pcmbinaan Corum masyarakat peduli pendidikan Pengembangan altematif layanan pendidikan menengah untuk daerah-daerah pedesaan, terpencil dan kepulauan Monitoring Bantuan Oprasional Sekolah (80S SMA/SMK Negeri Penyediaan beasiewa bagi keluarga tidak mampu

Penyelenggaraan paket C eetara SMU

Pengadaan Meubelair Ruang Kelas SMA. SMK

Survey Data teknio SMA dan SMK

Peningkatan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia induatri

Rehabilitasi SMA,SMKdan Pengadaan Sarana Pendidikan melalui DAK

Penyeleggaraan alaeclilaB ..kolah menengah

Monitoring evaluaoi d&n p.iaporan

Pengembangan materi be1ejar menpjar dan metode pembelejaran SMA, SMK..

Uji kompetenaJ. mewa SMK

Pclaksanaan OSN SMA TK Kabupaten dan Pengiriman Peaerta kc Propinai

Pelaksanaan Monitoring EvaluaBi KTSP dan SNP SMA, SMK

Peningkatan Kompetensi Guru SMK bekerjasama dengan DUDI

Belanja Operasional Manajemen Mutu (BOMM 1 SMA/SMK Negeri dan Swaeta

Pengembangan Sekolah Standart Nasional ( SSN I SMA/SMK

Pengembangan Sekolah Standart Nasional RSBI SMA/SMK

Bimtek Kurikulum NaaionaJ SMA dan SMK Operaaional Sckolah Persiapan Negerl Dana Sharing Pendidikan bagi aiswa/Biswi SMK Unggulan dan Terpadu di Negara Bumi Ilir Kabupeten

Lampung Tengah 1.01 . 17.81 1.01.17.82 1.01.17.83 1.01.17.84 1.01.17.85 1.01.17.86 1.01 . 17.87 1.01.17.88 1.01.17.89 1.01.17.90 1.01.17.91 1.01.17.92

Lomba Keterampilan Siawa SMK

Festifallomba seni siswa nasional SMA, SMK

Sharing Pendidikan Bagi Siswa SMK Unggulan dan Terpadu {Beasiswa}

Kewirausahaan SMK Negeri

Sceialisasi bantuan eiswe miskin (BSM) SMA/SMK

Pembinaan dan Monitoring ijin operasional SMA dan SMK

Akademi Komunitas Negeri (AKN)

?enyelenggaraan UAS SMA, SMK dan Uji Kompetensi Siswa SMK

1,01.17.93

Pengadaan

1.01 . 18 1.01.18.01 1.01.18.02 1.Ol.18.03

1.01.16.04

1.01.18.05 1.01.18.06 1.01 . 18.07 1.01 . 18.08 1.01 . 18.09 1,01 . 18. 10 1.01 . 18. 11 1.01.18.12 1.01 . 18. 13 1.01.18.14

Penyelenggaraan Selekoi Penerimaan Peeerta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Negeri

Penyaluran Bantuan Khusu. Murid Miskin (BKMM) SMA, SMKdan Monitoring

Lomba Pidato Bahasa Inggris

Pembangunan ruang kelas baru (RKB) dan Pengadaan sarana pendidikan alet pccqa fiaika

Program PendfdUcan non FotTnQ.l

Pemberdayaan tenaga pendidik non formal

Pemberian bantuan operasional pendidikan non Cormal

Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan

Pengembangan pendidikan keaksaraan

Pengembangan pendidikan kecakapan hidup

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal

?engembangan data dan infonnasi pendidikan non fonnal

Pengembangan kebijakan pendidikan non formal

Pengembangan kurikulum, bahan ajlU" dan model pembelajaran pendidikan non formal

Pengembanpn act1lika51. pendidikan non fonnal

Perencanaan dan penyuaunan program pendidikan non Cormal

Publikasi dan &Osialisasi pendidikan non formal

Monitoring evaluaei dan pelaporan

Kep'iatan Hardikn8s dan Dlah rBP8dalam rBnllka Hari Pendidikan Nasional

1.01 . 18. 15

Pemberantaean BUla Aksara (Keakaaraan fungsionalj dan bantuan operasional PNF (Kegiatan Siger Masj 1.01 . 18. 16 1.01.18.17 1.01 . 18. 18 1.01.18.19 1.01 . 18. 20 1.01.18.21 1.01 . 18 . 22 1.01 . 18 . 23 1.01 . 18.24 1.01 . 18.25 1.01 . 18.26 1.01 . 18 . 27 1.01 . 18.28 1.01 . 18.29 1.01.18.30

Pembinaan seleolah peduli narleoba Pcnyelengga,raan peeantren kilat Bimtek penilik ee-Lampung Kegiatan prestaei clahraga tingkat pelajar Lomba kompetensi mata pele,jaran SD/MI Pelaksanaan Paskibraka Bimbingan Teknis Pengelola dan Tutor Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Bimrek Pengelola dan lnetruktur Lembaga Kursus dan Penguatan KapaeJtaB Kelembagaan PKBM Pembinaan Warga belajar Lomba dalam rangka percepatan pemberantaaan buta aksara Pembinaan dan Monitoring PKBM Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan dalam rangka pengembangan Program Pendidikan Non Formal Oprasional Sekretariat untuk Bantuan InsentifTutor Paket dan Ketua/Pengelola PKBM Penguatan Kapasitas Kelcmbagaan PKBM

Jambore PTK-PNI'I

Operasional penilik PNF dan Tenaga pendidik PAUD

Operasional dan Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal

1.01.18.31

So siaheaai Sahaya Perdagangan Orang dan Pengarusutamaan Gender dan Jambore ?TK PNF[

1.01.18.32 1.01 . 18.33 1.01 . 18.34 1.01 . 18.35

Sosialieasi Perlindungan Anak Perlombaan Drumband pelajar dan studi wisata pelaJar Penyelenggaraan ujian Naaional Paket A, S, C dan Monitoring Penyelenggaraan Ujian Naaionnl Paket C dan Monitoring

1.01.19 1.01.19.01 1.01.19.02 1.01.19.03 1.01.19.04 1.01.19.05 1.01.19.06 1.01.19.07 1.01.19.08 1.01.19.09 1.01.19.10 1.01.19.11 1.01.19.12 1.01.19.13 1.01 • 19. 14 1.01.19.15

Prvgrarn PendfdUtan £Uar Bicua

1.01.19.17 1.01 . 19. 18 1.01.19.19 1.01.19.20 1.01 . 19 . 21 1.01.19.22 1.01.19.23 1.01.19.24 1.01.19.25 1.01.19.26 1.01.19.27 1.01.19.28 1.01.19.29 1.01.19.30 1.01.19.31 1.01.19.32 1.01.19.33 1.01.19.34 1.01.19.35 1.01.19.36

Pembangunan gedung sekolah Pembangunan rumah dinas kepala eekotah, guru dan penjaga sekolah Penambahan ruang ke1ae Beko'.ah Penarnbahan ruang guru sekclah Pembangunan laboratoriurn dan ruang praktikum sekolah Pembangunan ruang locker eiewa Pembangunan sarana dan prasarana clahraga Pembangunan ruang aerba guna/aula Pembangunan taman. lapangan upacara dan fasilitas parkir Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah Pembangunan ruang ibadsh Pembangunan perpuatakean sekolah Pembansunan jaringan i.neta1aai Iietrik Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Pengadaan buku-buku dan alat tulie eiewa Pengadaan pakaian &ecagam eekolah Pengadaan pakaian olah raga Pengadaan a1at praktik dan Blat praga Pengadaan meubelair seleol"" Pengadaan perlengkapan eekcleh Pengadaan Blat rumah tangga sekolah Pengadaan sarana mcbilltae aekolah Pemeliharaan rutin/be~ka1abangunan sekolah Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas sekolah, guru, ptrIjllgB. sekolah Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelaa sekolah Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah Pemeliharaan rutinrberkala ruang locker mawa Perneliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana clehraga Pemeliheraan rutin/berkala ruang eerba guna/aula Pemeliharaan rutin/berkala lapangan upacara dan fasilitas parkir Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah Pemeliharaan rutin/berkele perpustaka.an sekolah Pemeliharaan rutin/berkBlajaringan instalasi Iistrik sekolah dan perlengkapannya Perneliharaan rotin/berkala eerana air bersih dan sanitary Pemeliharaan rotin/beckala alat praktik dan peraga eiewa

1.01.19.37

Pcmcliharaan rutin/bcckala pcrlcngkapan E1ckolah

1.01.19.38 1.01 . 19.39 1.01.19.40 1.01 . 19.41 1.01.19.42 1.01.19.43 1.01 . 19 . 44 1.01.19.45 1.01.19.46 1.01.19.47 1.01 . 19.48 1.01.19.49 1.01 . 19.50

Pemeliharaan rotin/berkala. perlcngkapan sekolah Pemeliharaan rotin/beckala alat rumah tangga eekolah Pemeliharaan rotin/berkala serena mobilitas sekolah Rehabilitas Bedang/berat bangunan sekolah Rehabilitas sedang/berat Rumah dinas kepala eekclah, guru, penjaga sekolah Rehabilitas sedang/berat asrama siswa Rehabilitas sedang/beral ruWlg kelas eekolah Rehabilitas sedang/berat ruWlg guru sekol"" RehabllitaB sedang/berat roang locker mswa Rehabilitas eedang/berat sarana olah caga Rehabilitas sedang/berat sarana bennsin Rehabilitas sedang/becat roang eerba guna/aula RehabilitaB sedang/be:cat taman, lapangan upacara dan faeilita8 parkir

1.01.19.51

Rehabilitaa acdang/bcrat ruang unit kCElehatan ackolah

1.01.19.16

1.01.19.52

Rehabilitas sedang/berat ruang ibadah

1.01.19.53

RchabJlita.:J IKdang/bcrat pcrpulJtakaan :tckolah

1.01.19.54

Rehabilitae sedan~/becatJarin~an instalasi listrik sekolah dan oerlenlZkaoannva

1.01.19.55 1.01.19.56 1.01.19.57 1.01 . 19.58 1.01 . 19. 59 1.01.19.60 1.01.20 1.01.20.01 1.01 . 20 . 02 1.01 .20.03 1.01 .20.04 1.01 .20.05 1.01 .20.06 1.01 .20.07

1.01 .20.08

Rehabilitas sedang/berat serene air bereih dan eanitary

Pe1atihan kompetenBi tensga pendidik

Pelauhan PenyuBunan kurikulum

Pembinaan Corum maeyarakat peduli pendidikan

Monitoring evaluaei dan pelaporan

OBt...

Program Pentngkatan. Mutu Pendfdfkan dan Tenaga Kependfdfkan Petaksanaan sertifikasi pc:ndidik Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Pelatihan bagi pendidi.k untuk memenuhi standar kompetensi

Pembinaan kelompok !celja guru (KKG)

Pembinaan lembsga penjamin mutu pendidikan (LPMPj

Pembinaan puoat pentlldikan dan pelatihan guru IPPPGI

Pendidikan lanjutan bagi. pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi (S1 PGSD)

Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga

kependudukan 1.01 .20.09 1.01 .20. 10 1.01 . 20 . II

Pengembangan Bistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tcnaga kependidikan

1.01 . 20 . 12 1.01 . 20 . \3 1.01.20.14 1.01 .20. 15

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Pemilihan Peegewee Sekcleh, KepaJa Sekolah dan Guru berpreetaei dan Berdedikasi

Pembinaan sekolah standar nasional (SSN)

1.01 .20. 16 1.01.20.17

1.01 . 20. 18 1.01.20.19 1.01.20.20 '1.01 . 20 . 21 1.01.20.22 1.01 . 20 . 23 1.01.20.24 1.01 . 20 . 25 1.01.20.26 1.01 .20.27 1.01 .20.28 1.01 . 21 1.01.21.01

1.01.21.02 1.01 . 21 . 03 1.01.21.04 1.01.21.05 1.01.21.06 1.01.21.07 1.01.21.08 1.01.21.09 1.01.21.10 1.01 .21 . II 1.01.22 1.01 . 22 . 01 1.01 . 22 . 02 1.01 .22 . 03 1.01 .22.04 1.01 .22.05

Pengernbangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesipendidik

Pengembangan eietem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tcnaga kependidikan

Pcndidikan lanjutan bagi pcndidik untuk mcmenuhi standar kualifikasi (penyetaraan 51 PG5Dj Bimbingan Tcknis Tenaga Administrasi dan Kepala Sckolah

Pemilihan Kcpala Sckolah dan Guru berpreeteet dan berdcdikasi

Sclcksi Guru rintlsan sekolah berstandar intcmasional (R8BI)

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi Pcndidik

Bimtek Tenaga Administrasi Sekolah

Bimtck Guru Agama dan Bahasa Lampung

Monitoring Pelaksanaan sertifikasi

Program S 1 guru daJam jabatan (PPKHB)

Sosialieaei penncndiknas tentangjuknis pelaksanaanjabatang fungsional dan angka kredit

Penilaian, penctapan angka kredit PNS fungsional

Data base kepegewaian tenaga pendidlk

Administraai Tim Ptoac8 Pemberian Tambahan Pcnghasilan Guru

Monitoring Guru Honor Mumi (GHM)

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembtnaan Perputakaan Pemasyare.katan mina.t dan kebiaseen rnernbaea untuk mcndorong terwujudnya masyarakat pembelajar Pengembangan minat dan budaya baca

Supervisi. pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan pcrpustakaan masyarakat

petakeanaan koordianasi pengembangan perpustakaan

Penyediaan bantu an pengernbangan pcrpustakaan dan minat baea di daerah

Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budl\Ya beca Pereneanaan dan penyusunan program budaya baca

Publikaai dan 80sialisasi minat dan bUdaya bace

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

Monitoring, evaluasi. dan pelepcren

Cst...

Program ManqJ.".." ~la:!/Gnan Pendfdlluan Pelaksanaan evaluasi hasil kerja bidang pendidikan Pelaksanaan keIjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efiaiensi dan efektivitas penggunaan dan dekonsentrasi dan dane. pembentuan Sceialisaei dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan

Pembinaan Dewan Pendidikan

1.01 . 22 . 06

Pembinaan KomJte Sekolah

1.01 .22.07 1.01 .22.08

Penerapan sistcm dan infonnasi manajcmcn pcndidikan/ICT

1.01 .22.09 1.01 .22. 10 1.01 .22. II 1.01 . 22 . 12 1.01 . 22 . 13 1.01 . 22 . 14 1.01 .22.22 1.01 .22.23 1.01.22.24 1.01.22.25

Pcnye1enggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, eene diBkusi ilmiah ten tang berbagai ieu pendidikan Monitoring, evaluaai dan pelaporan Peningkatan administrasi perkantoran

Pcndataan dan penyueunen profil pendidikan (Padati WEB) dan 81M NU?TK

Penyebarluasan infonnaai dan eceialisasi pendidikan sistemjaringan kcmputerjinternet

Ujian akhir eekclah SMA?MA/SMK dan monitoring SMP/SMA/MA/SMK

Penyueunan LAKIPdan LKPJ

Pcnyelcnggaraan ujian Paket A dan B dan Monitoring

Pcnyelenggaraan ujian pakct C dan monitoring

Updating PenYUBunan Pror.! Pendidikan

PAKEM (Pendidikan Aktif, Kreatif. Efektif dan MenyenanBkanI

1.01 . 22 .26

Penplo1aen Nomor Unik PoncUdik·dan Tonaga KependiWkan I NUPTK)

1.01 .22.27 1.01 .22.28 1.01 .22 .29

Bimtek Pengembansan dan Pemanraatan Sietern Teknologi Pendidikan ( JCT)

Onerasionsl Dewan Pendidikan

Penilaian Kinelja Sekolah

1.01 .22.30 1.01 .22 .31 1.01.22.32 1.01 .22.33 1.01.22.34 1.01 .22.35 1.01 , 22 , 36 1.01.22.37 1.01 . 22 . 38 1.01 . 22 . 39 1.01 . 22 . 40 1.01.23

1.01 .23.01

Operasiona) Pengawae Sekolah

Operasiona) Sekalah TIC, SOLB, SMP

Operasiona) PGIij Kabupaten Lampung Selalan

Operasiona) MKSS SMP /SMA/SMK (3 MKSS )

Peringatan Hari Pendlclikall Nasional

Operasional UPI'D dan Operasional Pengawae Selcolab

Pub1ikasi Kinelja Pendldikan

Publikasi Kinerja Pendidikan (Stsnd Pendldilcan daJam Rangka Pwneran Pembangunan lingkat Propinsi Lampung) Pembuatan Visua,liaaB.i Pembangunan Infonnasi Publik Pembuatan Website Dinas Pendidikan Penyusunan Data Capaian eistem informaai dan evalueei Pr'ogrttIR Pcntngkatan Sqruna dGn Pruaczrana PcndUltlcan

Rehabilitasi sedang/bera, bangunan eekcleh, penwnbahan RKB SO/MJI. SMP, SMA dan meubelair

1.01 ,23.02 1.01 .23.03 1.01 . 23.04

Rehabili18ei sedang/bera, bangunan sekalab. penwnbahan RKB SO/MI, SMP

Pembangunan Unit Selcolab Baru (USB) SMA Negeri 1 Rajabasa

1.01 . 23 . 05 1.01 .23.06 1.01.23.07

Unit Sekalah Baru (USEl) SON Gunung Terang Kecamatan Kalianda

Penyediaan AIat Permainan Eduktatif (APEI untuk Lembaga. Forme.! dan Informal

1.01.23.08 1.01 .23.09 1.01 .23. 10 1.01 .23. 11 1.01 , 23 , 12 1.01 , 23 . 13 1.01 .23. 14 1.01 .23 . 15 1.01 .23. 16 1.01.23.17 1.01.23.18

1.01.23.19 1.01 . 23 . 20 1.01 . 23 . 21 1.01 .23 ,22 1.01 . 23 . 23 1.01 .23.24 1.01 ,23,25 1.01 ,23.26

Pengadaan Mcube1air Sekotah Luar Biaea (SOLB) Bumi Daya Kec. Sidomulyo (Dana Pendamping)

Pengadaan Serana Teknik Informasi Komunikasi untuk Sekalah Menengah Kejuruan (SMKj Negeri Pengadaan Meubelair Kegiatan dana penyesuaian

RehabWtaal Qcdung Taman Kanak-Kanak

PembanguruU1 Serena Pendidikan ( DID)

Rehabilitasi SO. SMP dan Pengadaan sarana Pendidikan melalui OAK

Dana sharing SMA AI Kautsar

Pengadaan Meubelair Ruang Kelso SMA. SMK

Pengadaan Meubellair Ruang Kelas SMK

Pembuatan data inventarisasi teknis SO dan 8M?

Pembuatan data inventarisasi teknis SD wilayah II

Pembuatan data invcntarisasi tekrua 8M? wilayah I

Pembuatan data invcntarisasi teknia 8M? wileyeh II

Pembuatan data Inventariseet teknis SMA, SMK

Pembuatan data Inventarieaei telmis SMK

Pembuatan media pembangunan sekolah

Lanjutan pembangunan SON beringin kencena

Rehabilitaai SMA, SMK dan Pengadaan Sarana Pendidikan melalui OAK

Pengadaan Meubelair Ruang Kelae SO, SMP

D8t.•.

1,01,24 1.01 . 24 .01 1.01 . 24 . 02 1.01 . 24 . 03 1.01.24.04 1.01 .24 .05 1.01 .24. 06 1.01 .24.07 1.01 .24.08 1.01 ,24,09 1.01 .24. 10 1.01 .24. II 1.01 .24. 12 1.01 . 24 . 13

Program BClnt1um Openzslonczl SelcolClh

1.01 . 2S 1.01.25.01

Prog,.am Peningkata" KegLatan BelaJa,.14engaJar PAUD/TK/SD/SMP/SMA/SMK

1.01.26

Program PenlnQkat
1.01 .20.01

1.02 1.02.15 1.02 . 15.01 1.02.15.02 1.02. 15,03

Subsidi kegiatan rutin sekclah TK,SMP,SMA,SMK Negeri

Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional Sekolah Desar (UASBN SOl

Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah 8MP dan Monitoring

Penyelenggaraan VAS SMA/SMK dan Uji Kopetensi SiSW8 SMK

Penerimaan Siewa Beru SMA/SMK Negeri

Uji Kompctensi Siswa SMK

Monitoring guru honor murni

Monitoring Seko1ah Binaan dan Sekolah Stand.ar Naaional. SO. 8M?

Rinti""" Sekalah Beratsndar Intemaeional( RSBI) SMA. SMK

Sekolah Stander NaMona! ( SSN I / Bekclah Model SMA, SMK

Operasional / Dana Khueua Murid Miskin ( BKMM I SMA dan SMK Negerl

Oprasional seknlah TK. SDLB, SMP. SMA. SMK Negeri melalui dane BOSDA

DsL..

Pembangunan Ruang Kelas. Baru, Unti Gedung Baru dan Pcngadaan Meubellair

Penganaan Fa8WtaB Laboratorium Multi Study.

Ke..lI.atllD

Program O""t """ Pe,boka"'" KeaehCltCln Pengadaaan obat dan perbekaJan keeehatan (OAK) Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan keeehatan

Peningkatan kcte1jangkauan harga cbat dan perbekalan kesehatan tcrutama untuk penduduk miskin

1.02.15.04

Penlngkatan mutu pelayanan fannasi komunitas dan rumah sakit

1.02.15.05

Peningkata.n mutu penggunaan cbat dan perbekalan kesehatan

Monitoring, evaluaei dan pclaporan

Pembinaan Penge101aan Obat PoaJceadcs

Penycbaran lnCormasi. dan Razia Pengamanan Sediaan Farmaai

Penyuluhan Swamedlkaei

Pembinaan Bidang Dbat dan Koametika

Soaialieaei dan Monitoring Penggunaan Obat Rasional

Pen~'luh8ll tenlan> ballavs obat dan kaametik naJsu

1.02.15.06 1.02. 15. 07 1.02.15.08 1.02 . 15.09 1.02. 15, 10 1.02. 15. II 1.02.15, 12

1.02 . 15. 13 1.02 . 15. 14 1.02 . 15. 15 1.02. 15. 16 1.02.15.17 1.02. 15. 18 1.02. 15. 19 1.02. 16 1.02. 16 .01 1.02 . 16.02 1.02.16.03 1,02 . 16 . 04

1.02 . 16 . 05 1.02 . 16.06 1.02.16.07 1.02. 16.08 1.02.16.09 1.02. 16. 10 1.02. 16 . 11 1.02. 16 . 12 1.02 . 16. 13 1.02. 16. 14 1.02 . 16. 15 1.02 . 16. 16 1.02.16.17 1.02 . 16. 18 1.02.16.19 1.02. 16.20 1.02. 16.21 1.02. 16.22 1.02. 16.23 1.02.16.24 1.02 . 16.25 1.02 . 16.26 1.02 . 16 .27 1.02. 16 . 28 1.02. 16. 29 1.02 . 16.30 1.02. 16.31 1.02. 16 .32 1.02. 16.33 1.02. 16.34 1.02. 16.35 1.02. 16.36 1.02 . 16.37 1.02. 16 .39 1.02.16.40 1.02.16.41 .1.02 . 16 . 42 1.02. 10.43 1.02. 16.44 1.02. 16.45 1.02.16.46 1.02. 16.47 1.02. 16 .48 1.02. 16.49 1.02.16.50 1.02 . 16 . 51 1.02 . 16. 52 1.02. 16. 53 1.02 . 16. 54 1.02.16.55 1.02.17 1.02. 17.01 1.02.17.02 1.02.17.03 1.02.17.04 1.02 . 17.05 1.02 . 17.06 1.02 . 17. 07 1.02 . 17.08 1.02 . 17 . 09

1.02. 18 1.02 . 18.01 1.02. 18.02 1.02 . 18.03

Monitoring penggerak penggunaan abat raaional KoordinaBi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan NasionaJ Pendamping Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Obat-Obetan ES9cnsiaJ Pengadaan Obat-cbatan Penunjang Program Keeehatan Penyusunan Rencana Kebutuban dan Pengadaan Obat eerta Perbekalan Kesehatan Pengedean Ober-Obetan, Reagen dan Alat PenunJang Program Kesehatan Program UpaJIG ",. . .hG:ta:n MCLSJIOrakat

Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Pengadaan, peningkatan dan. perbaikan earana dan prasarana puskesmas danjaringannya Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantaean penyakit menular dan wabah Perbaikan gizi mayarakat RevitaJisasi. sitem keeehatan Pelayanan kefarmaaian dan perbekalan kesehata,n Pengadaan peralatan dan perbekalan kceehatan termaauk obat gencrik eeenaiaJ Penlngkatan kesehatan muyaraka. Peningkatan pelaYllI1an kesehatan bag; pengungsi Itorban bencana Peningkatan pe~an dan penanggulangan maoalah kesehatan Penyediaan bia,ya operasional dan pemeliharaan puskesmas Penyelenggaraan penyehatan lingkungan Monitoring, eva,luaai dan pelaporan Stander Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Pemulihan Tenaga Kcsehatan Teladan [Dokter.Perewat/Bidan.Gizi Kesmas) Soeiali8B.sl Konail Kcschatan Masyarakat Penanganan Oemam Berdarah Dengue (DBD) Seeere Terpadu Pertemuan Evaluaai Kinerja Puskesmas 6hakti Soslai SUnatan Masa1 DsJam Rangka HKN Sollialioasi Bahaya Ponyald. Kanker Pemberantasan Penyaldt TBC Penyuaunan Prom Kesehatan Pengembangsn aistem Informasi keeehatan Review siatem pencatatan dan pelaporan tingkat desa puskesmaa dan Kabupaten Pelatihan ICD·I0 bagi petugas puskesmaa di Jakarta Pemberian Pelayanan Kesehatan Dasar bagi Masy Yg Belum Tercover Asuransi (JAMKESDA) Pelatihan petugas puekeemae eurveylen berbaeie masyarakat Penanggulangan Penyakit Campak (PIN C8mpak) Operaaiona,l Pcmeliharaan Kcechatan Masyarakat bagi PNS dan Penelunen Operasional Pe1aksonlllUl Program JAMlCESMAS Evaluasi Laporan SP2TP Puskesmas Terpadu Penilaian Tonoga Kcsehatan Teladan Eva1uasi Kinetja Dan Penyusunan PTP Puskesmas Penyusunan RanPerda Retribusi Pelayanan Kesehatan D8BM Puskesmas Pelayanan keeehatan penduduk miskin/kurang mampu (JAMKESMAS) Musrenbang KeBChatan Koordinasi dan Evaluasi Program Kesehatan Pertemuan daJam rangka peningkatan lumber daya kesehatan dalam rangka penanggulangan krisie akibat bencana Pertemuan Reaksi Cepat (TRC) daJam penyusunan rencane kontigensi penanggulangan bencena SosiaJisasi perugas keeehatan puskesmae rawan bencana Pelsyanan Kesehatan tansia Pelayanan Keaehatan Kcluarga Berencana Peningkatan Pe.rencanaan Pendayagunaan SDM Pelayenen Jamirum Perealinen (JAMPERSAL)

Pelayanan Keeehatan pada Daerah Kepulauan dan Oesa Tertinggal Sosialisasi dan Koordinasi Upeye Keeehatan Penunjang Peningkatan Kualitas Pelayanan Keeeheten Oasar Jaminan Kesehatan NaBionaJ (JKN) Peningkatan Manajemen PusJccsmas Upaya Kesehatan Maayarakat pada Situasi J(hU9US Sosialisasi Jaminan Kcsehatan Nllalonal (JKN) Peningk.lltAn ICUAlitAA Sum bel" Daya Keuhata.n Koordinasi dan Sosialisasi Si9tem J8n1inan Ke8ehatan Naaional (JKN) Program Pe"l1awasan Obaf dlJll MakanlJll Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan Peningkatan pengawasan ke8n1anan pangan dan bahan berbahaya Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan

Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang oba. dan makanan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Peningkatan mutu.Pembinaan dan Pengendalian Peredaran Makanan dan Minuman Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Kosalkes Raxia Pengamanan sediaan farmasi dan makanan D6t.. .

.Program Pcng.mbcutQall Obat A81t Indonesia

Fasilitasi pengembangan dan penelilian telcnologi produksi tanaman obat Pengembangan 8tand.ariaaei tanaman obat bahan a1am indonesia Penin1!katan nromosi obat bahan slam indonesia eli dsJam dan eli luar ne.eri

1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

. . . . .

18.04 18.05 18.06 18.07 18.08

1.02. 19 1.02.19.01 1.02.19.02 1.02.19.03 1.02.19.04 1.02 . 19.05 1.02 . 19.06

Pengembangan sistem dan layanan infonnasi terpadu Peningkatan kerjasa.ma antar lembaga penelitian dan induatri terkait Monitoring, evaluaai. dan pelaporan Peningkatan Penyebaran dan pengama,nan obat tradisionaJ yang berbahaya bagi masyarakat Pelatlhan petugaa pU8keomas dan leader roOA Pu8keomas Program PrommJl Kuchatml dan hmb
Penyuluhan ma.oySJ'akal pola hidup sohat Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh keeehatan Monitoring, evaJuaai dan pelaporan Peningkatan Mutu Promosi Keeehatan Pembinaan lomba bidang kesehatan (PSI/OSI, UKBM. P3KSS, UKS, ?HBS, Nakerwan)

1.02 . 19. 07

Pemberdayasn upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)

1.02 . 19.08 1.02.19.09 1.02.19.10 1.02.19.11 1.02. 19. 12 1.02. 19. 13 1.02.19.14 1.02.19.15 1.02.19.16 1.02.19.17

Pemberdeyeen upaya keeehatan beraumber daya masyarakat (UKBM) Sigermea Bidang Kesehata.n Bosialisasi Penerapan PHBS di Sekolah

1.02.19.18

Faailitaai Satuan Kalya Bhakti Hueada (SBH)

Peningkatan SOM Promkes Puskesmas se Kabupaten Lampung Selatan Pembinaan dan Pemantauan Kegiatan Poskesdes Desa Siaga Pelatihan Kader PoakeBdee Kampanye ABAT (Aku Bangga Aku Tabu) HIV AIDS Pengadaan Media Promosi Program Kesehatan (Pe.iak Rokok) Penguatan Kinerja Kader Keeehatan Penyu sunen Prom Kesehatan

1.02 . 20 1.02.20.01 1.02 . 20 . 02 1.02 . 20 . 03 1.02.20.04 1.02.20.05 1.02.20.06 1.02.20.07 1.02 . 20 . 08 1.02 . 20 . 09 1.02 . 20 . 10 1.02 . 20 . 11 1.02.20.12 1.02.20.13 1.02.20. 14 1.02.20. 15 1.02.20. 16

Program PerlHzUca.n GU. Masyarakat

1.02.21 1.02.21 .01 1.02.21 .02 1.02.21.03 1.02 . 21 .04 1.02 . 21 .05 1.02 . 21 .06 1.02.21.07 1.02.21.08 1.02.21 .09 1.02.21 • 10 1.02.21 • 11 1.02.21 . 12

Program Panga""""'llan LlKIlJeungan 6Blult Pengkajlan pengembangan Ungkungan echat Penyuluhan menciptakan lingkungan eehat Sosialiaaoi kebijakan lingkungan aehat Stimulan Jamban Keluarga Sehat Perbaikan dan Pengawaaan xuentae Air Stirn ulan jamban dan SPAL sehat di Desa Miakin Pengembangan kIinik 8W1itaBi dl Puekcsmu Pengembangan SanitBai Total Berbaois Ma.oySJ'akat (STBM) Advokasi dan Pongemhangan Forum Kabupaten dan Kecamatan Sehet pengawaaan dan I'9gembangan Ungkungan seIlat (Pe.iak Rokokj Soaialisasi dan I'9ggalangan Kabupaten Sehal Dukungan Program Percepatan Pembangunan SanitBai Pemukiman (PPSP) Bidang Kesehatan

1.02.22 1.02 . 22 . 01 1.02 . 22 . 02 1.02.22 . 03

Program Pencellahan dan P81langgulansltln Pellyakit Menular

-1.02 . 22 . 04

1.02.22 .05 1.02.22 . 06 1.02.22.07 1.02.22.08 1.02.22.09 1.02.22.10 1.02.22. 11 1.02.22. 12 1.02 . 22 . 13 1.02 . 22 . 14 1.02 . 22 . 15 1.02. 22 . 16 1.02. 22 . 17 1.02.22 . 18 1.02.22.19 1.02.22 . 20 1.02.22.21 1.02.22.22

Penyusunan peta informaei masyarakat kurang gim Pemberian tambahan makanan dan vitamin Penanggulangan kurang energi protein (KEPI PembeTdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga eadar gizi Peningketan gjollebib Monitoring. evaluasi dan pelaporan Peningkatan Gizi Maayarakat Penyuluhen Tentang Gizi kepada Siswa SO sid SMA Pertemuan ?cmantauan Wilayah Setempat (PWS) Gizi Pelayanan Gizi Buruk Pengembangan Posyandu Peduli TAT(Tumbuh AktifTanggap) Peningkatan ?clayanan Oizii Balita dan Ibu Hamil Pemberian Suplemen pada Ibu Hamil KEK Peningkatan Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) Upaya Penurunan Ow Kurang Peningkatan Posyandu untuk Tumbuh Kembang Balita dan Kemaja Putri

Penyuluhan DBD dan Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging Pengadaan vakain penyakit menular Pelayenen vakeinasi bagi balita dan enek sekolah Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik Pemusnahan/karantina aumber penyebab penyakit lIlenular Poningkatan Imunisasi ?eningkatan aurveillance epidelIlinologi dan penanggulangan wabab Peningkatan komunikaoi. inIonnasi dan edukasi (kie) peneegahan dan pemberantasan penyaldl Monitoring, evaJuaai dan pelaporan Peningkatan Pemberantasan Ponyaldt Malaria dan Filariasis Peningkatan Penanggulangan P(;nyakit Menulw- Langsung : me -lSPA (Pajak Rokok) Peningkatan Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang (DBD,Malaria,RabiesJ Eradiksi Folio Pengendalian menghadapi pandemi avian innuenaa Lampung Se1atan Peningkatan pemberantasan Penyakit kuata Peningkatan Pemberantasan Penyakit Diare Peningkatan Pomberantasan PenyaldllSPA Pemberantasan Penyakit Rabies Peningkatan Sistem KrWSSpadllllll Dini dJm Resp/In Kssus Berpotensi KLB Peninvkatan Sunrei1ana Berbaaia Masvarakat ICommunitv Base Sunreilans\

1.02. 22 . 23 1.02 . 22 . 24 1.02 . 22 . 25 1.02 . 22 . 26 1.02.22.27 1.02.22.28 1.02.22.29 1.02.22.30 1.02.22.31 1.02 . 22 . 32 1.02.2a 1.02.23.01 1.02 . 23 . 02

1.02.23 . 03 1.02 . 23 . 04 1.02 . 23 . 05 1.02.23.06 1.02.23.07 1.02.23.08 1.02.23.09 1.02.23. 10

Peningkatan Pelayanan Imunisasi Bag; Anale Sekolah IBlAS)

Pengamata,n dan Pencegahan Penyekit Bagi Calon Jemaah Haji

Survey SST kelompok resiko tlnggi HIVI AIDS

Penanggulangan Penyaldt HIV/ AlDS/IMS

Peningkatan Surveilana PD31 (Penyaldt yang dapat dieegah dengan imunisaai)

Kampanye Campak dan Polio

Penanggulangan Kaaua GHTR

Peningkatan Program Imuniaaai Rutin Pada Bayi dan Wanita Usia Subur [Pejak Rokok)

Pencegahen Pcnya!
Penanggulangan Penyakit mare, KU8ta dan Rabies

Pro/llUm Bta1ularIsIuII'.Iltl/Gnan Kesehatan Penyusunan standar kcsehatan zvaruaer dan pcngembangan etandar pelayenan kesehatan

Pcmbangunan dan pemutakhiran data daaarstandar pelayanan kesehatan Penyusunan naakah akademia Penyuaunan stander analisia belanJa peleyanen kesehatan Monitoring, cvuuaa1 dan pelaporan

Peningkatan ltineIja Me,jelia Kesehatan Kobupaten I MKK) Pe:mantapan konaep rancangan Perda, tentang periMan bidang keaehatan Perencanean dan Pembcrdayaan Sumber Daya ManuBia SoBialisaBi dan Peraiapan Akreditasi PuBkesmB8 sena Pendampingan Badan Layanan Umum Oaerah

(BLUD) 1.02.24 1.02 . 24 . 01 1.02 . 24 . 02 1.02 . 24 . 03 1.02 . 24 .04 1.02 . 24 . OS 1.02 . 24 . 06 1.02.24.07 1.02.24.08 1.02 . 24 . 09 1.02.24 . 10 1.02 . 24 . 11 1.02 . 24 . 12 1.02 . 24 . 13 1.02 . 24 . 14 1.02. 24 . 15

Program l'elltl/GRan Ke.ehatan I'.ndlldllk Mlskln Pelayanan cpereai katarak Pelayanan kesehatan THT Pclayanan operasi bibir sum bing

Pelayanan sunatan masal

Penanggulangan lSPA

Penanggulangan penyakit cecingan

Pelayanan kesehatan kulit dan kelamin

P.layonan ltesehatan a1dbat gizi buruk/buaung leper

Pelayenen ltesehotan a1dbat lumpuh kayu

Monitoring, eva1uaai dan pelaporan

Pelayanan kesehatan Komunitas Adat Terpencil

Pclayanan keeehatan keluarga miskin/subsidi Propinsi (I..anjutan)

Bantuan Biaya Pelayanan Keeehatan Keluarga Miskin

Dperasional Pelayanan Kesehatan Keluerga MiB1c:in

Bantuan Pelayanan Kesehetan Gakin ISubsidi Propinsi)

1.02.25 1.02.25.01 1.02 . 25 . 02 1.02 .25.03 1.02 . 25 . 04 1.02.25.05 1.02. 25 . 06

Program ,pcngGdacul, pc:nillQkatan dan pc:rbaUcan saruna dan prG8CU1U1G

1.02 . 25 . 07

1.02 . 25 . 08 1.02 . 25 . 09 \.02 . 25 . 10 1.02 . 2S . 11 1.02 . 25 . 12 1.02.25. 13 1.02.25.14 1.02.25. 15 1.02.25.16 1.02. 2S. 17 1.02.25. 18 1.02.25.19 1.02. 25 . 20 1.02.25.21 1.02.25.22 1.02.25.23 1.02.25.24 1.02.25.25 1.02.25.26 1.02.25.27 1.02.25.28

1.02. 2S. 29 1.02.25.30 1.02.25.31 1.02 . 25 . 32 1.02 . 25 . 33 1.02 . 25 . 34 1.02.25.35 1.02.25.36 1.02.26 1.02.26.01

Pembangunan puakesmas Pembangunan pu&kesmaa pembantu Pcngadaan PU&keBDla& peraaJinan Rehabilltaei sedang / beret Puakesmas Induk dan Pembangunan Pager Pcmbangunan Polindee/Poekcedee (Pajak Rokok) Pembangunan Gedung Laboratorium Puskesmas Pcngadaan Serena dan Prasarana Puskesmas (Pengadaan AJat·aJa..t Kesehatan {DAKll Pengedaaan sarana dan preearana puekeemee pcmbantu Pengadaaan earane dan praearana puekeamae pereiran Pengadaan sarana dan prasarana puskeamas keliling Pengadaan sarana dan praearana posyandu Peningkatan puakeamas menjadi puekeemae rawat inap (Pajak Rokok)

Peningkatan Puekeemae menjadi Puakesmaa Rawat [nap (Pajak Rokok) Pemeliharaan rutin/berkala sarena dan prasarana puakeam.. Pemeliharaan rutin/berkala aarona dan praaarena puakeamae pembantu Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puekeemee perairan PcmclUuaraan rutin/bcrkala eerene dan pruarana pUskeBDlaB ke1iling Pemelihsra.a.n rutin/berkala sarana dan prasarana poeyandu Peningkatan PU&kelUllaB menjadi puakeamas rawat inap (Pajak Rokok) Peningkatan pu&kesmae pernbantu menjadi puskesmas Rehabilitasi Sedang / Berat Puekeamaa Pembantu (Pajak Rokok) Rehabilitaai sedang/berat puskeemas perairan

Monitoring. evaluasi dan pelaporan

Pembangunan Gedung Obot (OAK)

Pembongunan poakeadea.Pengembangan Puakeamaa dan Pustu/DAK

Pembongunan Gedung Laboratorium Puake8l1lall(DAU)

Pembangunan Oudang Obat Puakeamas (lnfr..truktur)

Pembangunan PoakeBde.

Pembangunan puak.smu pemhontu Ilnlraatruktur)

Pembangunan Rumah Pelindung Inccncrator

Pengadaan AJat-alat Keschatan

Pcmbangunan IPAL Puskesma..s Rawat lnap

Rehabilitasi rumah dinas paramedis dan pengadaan ambulane (OAK)

Rehabilitasi Sedans/Berat Puskesmas Induk Non Perawatan (OAK)

Rehabilite.si Sedang/Berat Puskesmae Induk Non Perawatan

Pengadaan Ambulana/Puating Transport (OAK)

I'rt>f1ram penlllgkatan 8lII'lIIIII dan p ............... nunah eakIt

Pembanl1Unan rumah aakit

1.02 . 26 . 02 1.02 .26 . 03 1.02 . 26 .04

1.02 . 26 . 05 1.02 . 26 . 06 1.02.26.07 1.02.26.08 1.02.26.09 1.02 . 26. 10 1.02 . 26. 11 1.02 .26. 12 1.02.26. 13 1.02 . 26 . 14 1.02 . 26 . 15 1.02 . 26 . 16 1.02 . 26 . 17 1.02. 26 . 18 1.02.26.19 1.02 . 26 . 20 1.02.26.21 1.02 .26.22 1.02 . 26 • 23 1.02 . 26 . 24 1.02.26.25 1.02. 26 . 26 1.02 . 26 . 27 1.02 . 26 . 28 1.02 . 26 . 29 1.02.26.30 1.02 .26 . 31 1.02.26.32 1.02 . 26 . 33 1.02 . 26 . 34 1.02.26.35 1.02.26.36 1.02.26.37 1.02. 26 . 38 1.02 . 26 . 39 1.02 .26 . 40 1.02 . 26 . 41

1.02 . 26 . 42

1.02 . 26 . a3 1.02. 26 . 44 1.02.26.45 1.02.27 1.02.27.01 1.02.27.02 1.02. 27 .03 1.02. 27 . 04 1.02 . 27 . 05 1.02 . 27 . 06 1.02 . 27 . 07 1.02 . 27 . 08 1.02 . 27 . 09 1.02.27. 10 1.02.27. 11 1.02.27. 12 1.02 . 27 . 13 1.02 . 27 . 14 1.02 , 27 . 15 1.02 . 27. 16 1.02 . 27 . 17

Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit Pembangunan gudang obat/apotlk Penambahan Rueng Rawer Inap Rumah Sakit (VVlP. VIP, Kelae I. n dan III ) Pengembangan ruang gawat darurat Pengambangan ruang ICU.ICCU. NICU Pengembangan Nang operaai Pengambangan ruang terapi Pengembangan ruang isolaei Pengembangan ruang beraa1in Pengembanga,n nlans inkubator Pengembanga,n roang bayi Pengembangan Nang rontgen

Pengembangan Nang laboratorium rumah sakit Pembangunan kamar jenazan Pembangunan inetalaei pengolahan lim bah rumah sakit Rehabilitasi bangunan I"Umah aakit

Pengadaan Alat-Alat Keeehatan Rumah Sakit Pengadaan obat-cbatan rumah sakit Pengadaa,n ambulance!mobil jenazah Pengadaan mebeleur rumah sakit Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit Pengadaan bahan·bahan logistik rumah sakit Pengada.an pencetakan adminietrasi dan eurat menyurat rumeh sakit Pengembangan tipe rumah BBldt Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengadaan peralatan kesehatan insta1aai gawat daruret (IGo) Pembangunan UTDRS Peninglmtan Pelayanan Laboratorium Kabupaten Lampung Selatan Pengadaan Alat-a1.at UTe Rumah Sakit Pengadaan peralatan Pcnex Pengadaan pembangunan Gedung Pcnex Pensembangan Ruang IGD Rumah Sakit Pengembangan RIlang IPALRumeh Sakit Penambahan Ruang Kawat lnap Rumah Sakit IVVlP. VIP. Kela8 I, II dan IlII/DAK Penambahan Ruang Kawat Inap Rumeh Sakit (VVlP. VIP. Kelae I. II dan II)/Pendamping Pembangunan Gedung High Care Unit Pengembangan Rueng Rawat Inap ( Kelas I, II. III dan VIP ) Pengadaan Sarana Pendukung Pelayanan Rumah Sakit Pengembangan Nang rewer inap analc keleslll (DAK) Pengadaan incenerator IDAK) Pengembangan ruang rawat map kelae I Pembangunan InetaJaai Air Bereih Rumah Sakit Rehabiliteei Ruang InetaJaai Fannaai Pembengunen Ruang Haemodialiea/oAK Program p."",11Iuuuan slUlUIa dan prllllarana rvmah saJdt Pemeliharaan ru'dn./berkala rumah eakit Pemeliharaan rutin/berkWa ruang po1iklinik rumah sakit Pemeliheraan rutin/berkala gudang obatjapotik Pemeliharaan rutin/berksla ruang rawat inap rumah sakit (WIP. VIP. Kelas l,II.IlI) Pemeliheraan rutin/berkala ruang gawat darorat Pemeliharan ru'dn./berkala ruang ICU, ICCU Pemeliharaan rutin/berkala ruang operaai Pemeliharaan Ntin/berkala ruang terapi Pemelibaraan rutin/berkWa ruang iao1asi Pemeliharaan rutin/berkWa ruang bersalin Pemeliharaan rutin/berkala ruang inkubator Pemeliharaan rutin/berkWa ruang bay! Pemeliharaan rutin/berkala ruang rontgen Pemeliharaan ru'dn./berkala ruang laboratorium rumeh aakit Pemeliharaan rutin/berkala karnar jenazah Pemeliharaan rutin/berkale jnstalasi pengclahan lim bah rumah sakit Pemeliharaan rutin/berkala alar-alar kesebatan rumah eakit

\.02 . 27 . 18

Pernebharaan ruun yberkeia ambulance/mobil jenaeen

1.02 . 27 . 19 1.02 . 27 . 20 1.02.27.21 1.02 . 27 .22

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur rumah sakit Pemeliharaan rutin/beckala perlengkapan rumah sakit Monitoring, evaluaai dan pelaporan dst .

1.02.28 1.02.28.01 1.02 . 28. 02 1.02.28.03 1.02. 28. 04 1.02. 28 . as 1.02. 28 . 06 1.02 . 28 . 07

Program X.mltraan panlngkatan palapu&an bur.luztan kemitraan aauransi kesehatan l118BYarakat kemitraan pencegahan dan pemberantaaan pcnyakit menula,r kemitraan pengolahan limbah rumah sakit Kemitraan alih teknologi Kemitraan peningkatan kualitae dokter dan paramedis Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu

1.02.28.08

Monitorins, cvwu.a.oi dan pelaporan

1.02.28. 09 ,1.02 . 28 . 10 1.02 . 28. 11

Health Work Force and Services Projek (HWS) CommUnity Water Services and Health Project (CWSHP) Penin~ oeran serta masvarakat dalam oelavanan kesehatan

1.02.28. 12 1.02 . 28 . 13 1.02 . 28 . 14 1.02 . 29 1.02 29.01 1-02.29.02

1.02. 29 . 03 1.02 . 29 . 04 1.02.29.05 1.02 . 29 . 06 1.02 . 29 . 07 1.02 . 29 . 08 1.02 . 29 . 09 1.02 . 29 . 10

Penyueunan dan Pembahasan Draft Raperda JAMKESDA

Pelayanan Kesehatan Warga Binaan Masyarakal Ilulrum Kee. BaJilcpapan Seletan

Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan pararnedie

Program pentngkatan pelayanan kesehatan anak balita Peoyuluhan keeeheten anak balite Imunis&si bagi a.nak balita

Rekrutmen tenaga pelayanan kesehatan anak balita

Pelatihan dan pendidikan perawalan anak balita

Pembangunan sarana dan praeerana khuaU8 pelayanan perawatan anak balita

Pembangunan pant! asuhan

Monitoring, evaluaai dan pelaporan

Lomba Salita Indonesia Tingkat Kabupaten

Peleyanan keeehetan anak dan pembinaan kader

Pengadaan kohort bayi, ana,k baJita. tbu, buku KIA dan Iormulir MTBS

1.02.30 1.02 . 30 . 01 1.02 . 30 . 02 1.02 . 30 . 03 1.02.30.04 1.02.30.05 1.02.30.06 1.02.30.07 1.02 . 30 . 08

Prugram pentngkataft pelaJianan kesehatan lanafG

1.02 . 31 1.02.31.01 1.02 . 3 \ .02

Program peng,uuaaCln dan pengendalfan k •••hatan rnakanan Pengaweeen keamanan dan kesehatan rnakanan ha3i1 industri

1.02.31.03 1.02.31.04 1.02.31.05

Pelayanan pcmeliharaan keeehatan

rekruitmen tenaga perawat keeehatan

Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan

Pembangunll/1 pUoat-puoal pelayanan kesehatan

Pembangunan panti aauhan

Pelayanan kesehatan

Monitoring. evaluaei dan pelaporan

det

.

Pengawaean dan pengendalian kearnanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah rangga Peogewaeen dan pcngendalian kearnanan dan keechatan makanan restaurant Monitoring, evaluasi dan pelaporan det .

1.02.32 1.02.32.01 1.02.32.02 1.02.32.03 1.02 . 32.04 1.02.32.05 1.02.32.06 1.02 . 32 . 07 1.02.32 .08 1.02.32.09 1.02.32. 10 1.02.32.11 1.02.32.12 1.02.32. 13

Program ,....lnf/kat4ft _ _ tA.. IIIu ....1Gh1r""" daft aftak Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga lrurang mampu Perawatan bcrkala bagi Ibu hamn dart keluarga kurang mampu Peningkatan Kemampuan Tenaga Keoehatan (Sidon) daIam A.uhan Persallnan NonnaJ Sosialisaai perencanaan perealinan dan pencegahan komplikaai

Pembahasan kaau. kematian ibu dan ana,k

EvaJuasi program kesehatan ibu

1.02.33 1.02.33.01 1.02 . 33 . 02 1.02. 33 . 03

Program PelayaftGft KuehatAn Uaaha K ...hatAn SeJcolah (lJXS)

1.02 . 33 . 04

Evaluaai program keeehatan enek

Peleyanan keeehatan ibu dan anak (P~ak Rokok)

Pelayanan KesehBlan Anak Sekola,h \UKS)

Pelayansn Kesehatan Ke!uarga Serencan.

Pelayanan Kesehatan Keluarga Berencana. Ulia Selco1ah dan LuUul UBi.

Detekai Dw Hypotiroid KongenltallPejak Rokok)

Pergerakan Proeram Diatrik Team Problem Solving (DTPSI

Pembinaan ueaha keeehaten sekolah (dokter kedl) Pernbangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kesehatan (LanjutanJ Operaaioned PeningkatM Pelayanan Keeenetan Masyarakat di Puekeernee UPT & DKK

Pelayanan keeeheren reprcduksi remaja dan Ueaha Kesehatan Sekcleh (UKSj (Pajak Rokok)

1.02.34 1.02 .34 . 01 1.02.34.02

Program Pentngkatan Mancv'emen &rpegClWRian. Kuehatan SoBialiaasi kepegawaian dan operaaional tata ueaha Penyueunan dan evaluaBi analiBi.ebeban ketja

1.113.35 1.02.35.01 1.02.35.02 1.02.35.03

Program _Inf/kat4ft J'wlaf1'l...... UPT SlI,," LlIboratari..m &NhatGft Peningkatan pe1ayanan pemeriksaan kimia kesehatan, ldmi. klinik dan llliIaobiologi Pelayanan Laboratotium PuakeBmaa Pemeriksaan kimiajajanan anak eckotah

1.02 • 36

Program Pentngtatan Pengelolaan Martcv'.men Rumah Saktt Persiapan Pcmbentukan Badan Layanan Umum ( BL..U I RSUD kalianda Akreditasi Rumah Sakit Persiapan Pembcntukan Sistem Informaei Manajemen Rumah Sakit (Billing System) Lomba Citra Pela.yanan Prima Monitoring dan Evaluasi BL..UD Pembuatan Sistem Informaai PPK BL..UD Berbasis Aplikaei Monitoring dan EvaJuasi SLUD

Evalua& SPM

1.02 . 36 . 01 1.02.36 .02 1.02 . 36 . 03 1.02.36.04 1.02.36.05 1.02.36.06 1.02.36.07 1.02.36.08 1.02.37

1.02 .37 . 01

Program Pcntngkat4n Pela:yanan Ke..ehatan PHS Pelayanan Keechatan PNS Melalui ASKES

1.02 . 38 1.02 . 38 . 01

Program Pentngkatan lrfllW PelayanCln FClrma.st Rumah SClktt

1.02.39

Proanun JamlIlllJ1 Mutu P.lau"",," IOuclittu ANUTlInc.'

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pasien

1.02.39.01 1.02.39.02 1.02.39.03 1.02. 39.04 1.02.39.05

.Pembinaan Tenaga Perllwal (Parame
Sceielieeei Pembentukan Tim Panitia Mutu Rumah Sa,kit

Pertemuan dalam Ra,ngka SosiaJisaal Pengendalian dan Pencegahen infekai ( PPI J

Diklat Teknis Perawat

Diklat keperawatan (ICU, PONEK, BTCLS, Perinatologi, Manajemen BangsaJ. Mamdcmen Keperawatan)

1.02.40 1.02.40.01

Program Pcnbtilkatan Kualltaa LogI5tUc ~pe",wat
Pertemuan ManeJemen Logiatik Keperawata.n

1.02.41 1.02 .41 .01

Program P.nbtilkatAn JrllIII P.la1/aftan Kuehatan BLUD

Pelayanan dan Pendukung Pelayanan

1.02.42 1.02 .42 . 01

Program Pclayanan Unggulan dalam Rangka P.ncapalan MDO'S Mobile Klinik VCT

1,03 1.03. 15

1.03 15.01 1.03.15.02 1.03. 15.03 1.03.15.04 1.03.15.05 1.03.15.06 1.03 . 15.07 1.03.15.08 1.03 . 15.09 1.03 . 15. 10 1.03 . IS. II 1.03.15.12 1.03.15.13 1.03. 15. 14 1.03. 15. 15 1.03. 15. 16 1.03.15.17 1.03. 15. 16 1.03.15.19 1.03.15.20 1.03.15.21 1.03 . 15 . 22

pekerJaao Umum

Program Pembangunan Ja.lan dan Jembatan

Perencanaan pembangunan jalan

Survei kantor jalen dan jembatan

Pembangunan JeJan

Perencanaan pembangunanjembstan

Pcmbangunan Jalan dan Jcmbatan Kab. Lampung Selatan

Monitoring, evaluaai dan pelaporan

Pembengunen Jalan Dana Penycsuaian (AD HOC)

Pembangunan dan Pcningkatan JaJan linllkungan

Pembengunan JaJan Po",s Kabupaten Lampung Selatan (PIP)

Pembangunan Jalan {dana stimulus}

Pembengunan Jalan Poros Kabupaten Lampung Selatan (OAK IPOI

Pembangunan Jalan dan Jembatan 11

Pembangunan Jalan dan Jembatan III

Pembangunan Transportaai Perdeeaan (OAK)

Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten Wilayah Barat

Pcningkatan JaJan dan Jcmbatan Kabupaten Wllayah Tengah

Peningkatsn Jalan dan Jembatan Kabupaten Wilayah Timur

Peningkatan JaJan dan jembatan (dana OAK)

Pembangunan Infreatruktur trenepcrteet perdeeaan

Pembangunan dan Peningkatan Jalan Ungkungan Wilayah Barat

Pembangunan dan Peningkatan JaJan Lingkungan Wilayah Tengah

Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Wilayah Timur

1.03. 16 1.03 . 16 . 01 1.03 . 16.02 1.03. 16.03 1.03. 16.04 1.03. 16.05

Program pembangllnan sa luran dralnase/gorongogorong

Perencanaan pembangunen ealuren draineee

Survei ksntor saluran dral.nasc:

Pembangunen saluran drainase/Gorong-gorong

Monitoring, evaluaai dan pelaporan

Oat ...

1.03.17 1.03.17.01 1.03. 17 . 02 1.03.17.03 1.03 . 17.04 1.03. 17.05

Program pernbangunan Turap/Talud/Bro'l/ong

Pcreneanaan turap/tarud broqjong

Survei kemJringan lereng turap

1.03.18 1.03. 18.01 1.03. 18.02 1.03. 18.03 1.03. 18.04 1.03.18.05 1.03. 18.06

Program RehablUt.ul/P......Uharaan Jalan d/Ul J,ombatan Perencanaan rehabililasi pemeliharean jalan

Perencanaan rehabilitasi pemetiharaan jembatan

Rehabilitaai/Pcmeliharaan Jalan periodik

Rchabilitasi pcmcliharaan jcmbatan

Monitoring, evaluaai dan pelaporan

Rehabiliteai/Pemeliharaan JaJan Dana OAK Non·OR

Pembangunan talud

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

09t...

1.03. 18.07

Pemeliharaan Jal.lU'l dan Jembatan

1.03 . 18.08 1.03 . 18.09 1.03.18.10

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Rehabilitasi. jalan dana penanganan pasca bencane alam

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalen dan Jembatan (OAK)

1.03.19 1.03.19.01 1.03 .19.02 1.03. 19.03

Program RchabllltaallPc..... Uharuan Talu4/Bro'l/ong

Perencanaan rehabilitas/pemeliharaan taJud,bronjon

Monitoring. ewluaai dan pelaporan

Ost ...

1.03.20 1.03.20.01 1.03.20.02 1.03.20.03 1.03.20.04

Program wpebllcoruflft)alt&n d
Inspcksi kondi" jalan

lnapeksi kondisi jembatan

Monitoring. evaluaai dan pelaporan

Ost...

1.03.21 1.03 . 21 .01 1.03.21.02

Proomm f.t1.ftOO4IJ darurtt.f.lalan dan It!rnba.f.t1.n

Rehabilitasi lnfrastruktur dalarn kondisi tanggap darurat

Rchabilitasi iembatan dalam kondlsi tannaD darurat

1.03.21.03 1.03.21.04 1.03 . 22 1.03 . 22 . 01 1.03 . 22 . 02 1.03. 22 . 03

Monitoring, evaluaai dan pelaporan Dat... PengendaUan Bar\ffr

Penyueunan aistem infonnasi database jejan Penyusunan siatem informaei databaee jembatan MOnitoring, evaluaei dan pelaporan

1.03.23 1.03.23.01 1.03.23.02 1.03.23.03 1.03.23.04 1.03.23.05 1.03.23.06 1.03.23.07 1.03 .23 . 06 1.03 . 23 .09 1.03.23. 10 1.03.23. 11 1.03 .23. 12 1.03.23. 13 1.03.23.14

Program Pen&ngbltan Hl'ana dan Prruarana Kebf.ncunargCIGn Pembangunan leduna: balai latihan kebin8II18J"gaAA Pembangunan gedung workshop Pembangunan Iaboratorium Ia:binlUIlal'g1UlIl Pengadaan aJat·aIat beta! Pengadaan peralatan dan perlenglcapan bengkel alat-aJa! hera! Pengodaan aJat-alBt ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan Rehabilitaai/pemeliharaan gedung balai latihan kebinamargaan RehabUitaai/pemeliharaan gedung workshop Rehabilil:AAijpemcllha.raa.n Laboratorium kebinamargaan Rehabililasijpemcliharaan aJat-aJat berat Rehabilitaai/pemeliharaan peralaten perlengkapan bengkel Rchabilitasi/pemeliharaan alat-aJat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan Monitoring. evaluaal dan pclaporan

1.03.24 1.03.24.01 1.03. 24 .02 1.03. 24 . 03 1.03 . 24 . 04

Program, Psngernbangan dan Peng_lola"n ..TcIriRgan lrigu" Rawa dan Jarln"an Pen"atran Perencanaan pemhangunan jaringan irigasi Perencanaan pembangunan jeringan air beraih. air minum Perencanaan pembangunan reservoir Perencanaan pembangunan piatu air Perencanaen normalieasl saluran eungar Pernbangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Pembanguen reservoir Pembangunen pmtu air normalisaBi eungai dan pengembangan irigaai RehabilitaBi/Pemeliharaan Jaringan lrigaoi Rehabilitaai pemeliharasn jaringan air berBih Rehabilitaai pemeliharaan reeervoir Rehabilitasi pemelih.araan pintu air Rehabi11tasi pemeliharaan nonnalisaBi. aliran Bungai Optimalisaoi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun Pemberdayaan petani pemakai air Monitoring, evaluasi dan pelapcran Reb.bilit.si/Pemeliharaan Jaringan Ingalli (OP I RehabilitasijPemeliharaan Jaringan Irigael Dana Loan ADS Rehabilitaai/Pem.eliharaan Jaringan lrigasi (Dana DAK) RehabUitaei/Pcmeliharaan Jaringan lrigaai Dana Hibah Pembangunan Embung dan Jaringannya Rehabilitaai dan Peningka.tsn Jaringan lrigasi ( DAU ) Opereeional Komisi lrigasi dan Water Resources Data Center (WRDC) Pemeliharaan jaringan lrigaai Rehabilitasi/Pemehharaan Normalisasi SaJuran Sungai (Adhoc) Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Ir-igasi Pengelolaan Sungej dan lrigasi Pengelolaan Sungai, rawa dan jaringan pengairan leinnya Nermalisesi saluran dan rswa Komisi irigaei kehupaten le.mpung eetetan

1.03 . 24 . 05

1.03 . 24 . 06 1.03 24.07 1.03.24.08 1.03. 24 . 09 1.03.24.10 1.03.24. 11 1.03. 24 . 12 1.03.24 . 13 1.03.24. 14 1.03.24.15 1.03 . 24 • 16 1.03 . 24 . 17 1.03. 24 . 18 1.03.24 . 19 1.03 . 24 . 20 1.03 . 24 . 21 1.03. 24 . 22 1.03 . 24 . 23 1.03.24.24 1.03. 24 . 25 1.03. 24 . 26 1.03 . 24

27

1.03 . 24 . 28 1.03 . 24 . 29 1.03 . 24 . 30 1.03.24.31 1.03.25 1.03.25.01 1.03.25.02 1.03.25.03 1.03.25.04 1.03.25.05 1.03.

za . 00

1.03.25.07

Ost...

Program hrlJl"dlaan dan hngolahan Air Baku Dana llAK Non-DR

Pembangunan pr8.88t'ana pengambllan dan aaluran pembawa Rehabilitaai aarana pengambilan dan aaluran pembawa Pemeliharaan aarana pengambilan dan oaluran pembawa Pembangunan Bumur-.umur air tanah Peningkatan partisipaai maeyarakat dalam pengelolaan air Pentngkatan DiatribuBi Penyediaan Air Baku dana OAKnon DR Pembangunan saran dan prasarana air minum IKK

1.03.26 1.03 . 26 . 01

Program Partlsipasl Masyaralcat

1.03 . 27 1.03. 27.01

Program Penanganan Pcuca Bencana Alam

1.03.29 1.03.29.01

Program PcmlHuagunan Prusarana Pcmerfntah Daerah Pem.bangunan Prasarana Pemerintah Daerah (OAK)

1.03.30 1.03.30.01 1.03.30.02 1.03.30.03

ProgrtlJll Pemhangunun In,frastrvl::tur P.rde.saan

Partiaipasi Masyarakat

Penanganan Pasca Bencana [dana stimulus)

OperaBional RIS-PNPM \BOP) Operasionol Pendamping Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP I Oeereeional Pembeneunen Infraatruktur Perdeaaan (PPIPl

1.03.30.04

Pembangunan tnrrastruktur perdesaan program naaional pemberdayaan masyarakat mandiri IRIS-PNPMI IBOp!

1.03.31 L03 . 31 .01

Prognun. Pemhculgwuzn Scu'anc:I Dan P'raBarana Pemeriftta.ha.n Dturah DarLII D4K Ron DR Pembanguna,n SBT8,Jla dan Preeerana Pemerintahan ( Dana DAK non DR)

1.03.33 1.03 . 33 . 01 L03 . 33 . 02 1.03.33.03 1.03.33.04 1.03.33.05 1.03.33.06

Program perenccuaaa:Il tafa Ruang Survey dan Pemetakan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan Penyusunan Muter Plan Penyusunan Zonins TelesKecamatan Kalianda dan Natar

Penyusunan kebljakan untuk rencanadetail tata lUang

1.03.34 L03. 34 . 01

1.03 . 34 .04

Program Penbtgka.tan hrenca.naan, Monitoring dan Evahuu. Penyusunan database: dan monitoring pembangunan lnfrastruktur bidang pekerjaan umum Perencenaan pembangunan bidang bin a. merge Perencanaan pembangunen bidang cipta ka.rya Pcrencanaan pembangunan bidang pengairan

1.03.35 L03 . 35 . 01 1.03.35.02

Progrnm Peman,faatan Ruall{/ Sosialisaai Kebijakan, Norma, Standar. Proaedur dan Manual Pemanfaatan Ruang Penyusunan ~ian lingkungan hidup strategis

1.03.36 1.03.36.01 1.03.36.02 1.03.36.03

Program Pe_1ftIxuagan X.....;a Pell{/elolaaA Air _

1.03.37 1.03 . 37 . 01 L03 . 37 . 02 L03 . 37 . 03 1.03.37.04 1.03.37.05 1.03.37.06 1.03.37.07 1.03.37.08 L03. 37 . 09 1.03 . 37 . 10

Program Pett1J4lhatanUngkungan P.rumAhan Pembangunan Jaringan air bersih!air minum (DAK) Pembangunan Serena dan Praearana Pennukiman

1.03.38 L03. 38.01

Program Pentngkatan Saruna dan Pru.IIaruna Pamerun Pcmbangunlln Peningkatan serene dan Prasarana Parneran Pembangunan

1.03.39 L03 . 39 . 01

Program PenJlloLSUnan Barga SlItuan Upah dan Bahan

1.03.4D L03 . 40 . 01 1.03.40.02

Program Peml>angwum Ka....-n atrateg" dan c.pat Tu"""'h Pembangunan dan Ponin&
1.03.41 1.03.41. 01 L03 . 41 .02 1.03 . 41 .03 1.03. 41 .04

Program PemlHzngwum dan PenlnglcGtan lrlfrcutn&ktur

1.03.42 1.03.42.01 1.03 .42 . 02 1.03.42.03 L03. 42.04 L03. 42 . 05

Program PengendllUan P8mar\f'lIafan RUling Pelatihan Aparatur Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengendalian Pemanfaatan Rusng Berbaais GlS Wilay~ Kawasan I (5 Kecamatan)

1.03.43 1.03.43 . 01

Program Pentngkczfan Pernbangunan Sanvaa Dan Prasarana OZahraga

1.03.44 1.03.44.01 L03 . 44 . 02

Program Pengendanan BanJ~r Pengembangan/pengelclaan daerah rewa dan aungai dalarn rangka pengedalian banjir Nonnalisasi 5ungai dan rawa

1.03.45 L03. 45.01

Program PengamlHuaQan. Pen.Qelola4n dan Pembansunan embung dan jaringan

1.03.46 1.03.46.01

Program JI'lll{/elolaaA ...... ng terbuIcG hI/ail Rencana pcnataan ruang terbuka hijau lingkungan atrategie

1.03.47 1.03.47.01 1.03.47.02

Program P6'.ng6'.mbangan

1.03 . 34 . 02

1.03 . 34 .03

..'" dan Air £lm/Nah

Sistem Pentedian Air Mlnum ( SPAM I Kegiatan penyediaan air minum dan sanitaai berbaaia masyarakat (PAMSlMAS) Inventarisaai Kela.yakan Teknie Lokaai OAK Ajr Minum dan Sanitaei

Percepatan Pembangunan Sanitasi Pennukiman di Oaerah Pembangunan Prasarana Sanitasi Perumahan dan Pemukiman Penyediaan sarana air beraih dan sanitasi dasar teru tama bagi maeyarakat miskin Penata ruang terbuka hijau Pembangunan Jaringan air bersih/air minum (OAK IPO) Penyedisan Air 8ersih dan Sanitaai Dasar Me.syarakat IOAK) Pembangunan Praearana Sanitasi Perumahan dan Pemukiman (OAK) Pendampingan kegiatan PAMSIMAS Kab. Lwnpung Selatan

Survey penyusunan harga satuan upah dan bahan konstruksi

Pembangunan dan Peningkatan InfrastruktUr

Pembangunan Prasarsna Sanitasi dan Pennukiman

Pembangunan Gedung Kantor

Rehabilitasi Sedang I Berat Gedung Kantor

Pengendallan Pemanfaatan Ruang Berbaaie GIS Witayah Kawaaan II (5 Kecarnatan) Pengawaean pemanfaatan ruang fasilitasi koneultasi publik dan FGD rencena detail tata ruang (ROTR)

Peningkatan pembangunan sarana dan praaarana olahraga

Ko,...~l .,ngGl.

danau dtut S.ttA. I4lnRJltl

Perumahan/Pemwkfman

Bantuan Stimulan Peru mahan Swadaya BerbaB.is Komunitaa (BSPS-BK) Program Naeional Pemberdayaan Mal'yarakat (PNPMj

1.04 1.04.15 1.04.15.01 1.04.15.02 1.04 . 15 . 03 1.04 . 15 . 04 1.04 . 1S , 05 1.04 15. 06

1.04 . 15.07 1.04.15.08 1.04. 15.09 1.04.16 1.04 .16.01

PeI1lD18h... Program P""IIBmba"fl"" P.rumahall Penetepen kebijakan. strategi dan program perumahan Penyusunan Norma. StWldar, Pedoman dan Manual (NSPMj Koordinasi penyelenggaraan pengembangan peru mahan

Scsrahsesi peraturan perundang-undangan di bidang peru mahan

Koordmasi penyelenggaraan pengembangan peru mahan

P'asilit.asi dan stimulasi pembangunan peru mahan mesyaraket kurang marnpu

Pembangunan serene dan prasarans. rumah sederhana sehat

Monitoring, cvaluasi dan pelaporan

det.;

Program Llngku"flllll Sohat P.rumahall

Koordinaai pengaw....... don pcngcndolion pc1akaan1lilll kcbijakan tentang pembangunan perumanan

1.04.16.02 1.04. 16.03 1.04.10.04 1.04 . 16 . 05

Penyediaan eara,na air berelh dan liUliLaSi. dasar terutama bagi muyarakat mi8kin

Penyuluhan dan pcngaW888I1 kualitaslingkungan sehat perumahan

Pengendalian dampak reaiko pencemaran lingkungan

1.04 , 16 . 07

Monitoring, evaluaei dan pelaporan

Ost...

1.04 . 16 . 08 1.04.17

1.04.17.01 1.04.17 . 02 1.04.17.03 1.04 . 17 . 04 1.04 . 17 . 05 1.04 . 17 . 06 1.04.17.07

Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan Hngkungan hu tan berimbang

ProQram Pernberdagaan Konutnftas Peru.mahan

FasibtaBi pemberian kredit mikrc untuk pembangunan dan perbaikan perumahan

FasilitaBi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbaeie maayarakat

Peningkatan peran ecrta maeyarakat da1am peleeterten lingkungan peru mahan

Peningkatan sistem pemberian kredit pemilikan rumah

Sosialieaai dan faailitasijaminan kepastian hukum dan pcrlindungan hukum

Kcordlneei pcnga.wa.ean dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang

peru mahan

Dst...

1.04.18 1.04 . 18.01 1.04 . 18.02 1.04.18. 03 1.04.18.04

Pnlgram perbalkan perumahan aklbat l>encCll1ll "larnl.""lal

FaBilitui dan etimulaai rehabilitaai rumah akibat beneana alam

FaaiJitaai dan 8limUtaai rehabilitaai rumeh ekibat bcncana oooiel

Monitoring. evaluaai dan pclaporan

Osl...

1.04.19 1.04.19.01 1.04.19.02 1.04.19.03 1.04.19.04 1.04 . 19.05 1.04.19.06 1.04.19.07 1.04. 19.08 1.04.19.09 1.04.19.10 1.04.19.11 1.04.19.12 1.04.19.13 1.04.19.14

Program PORlnjJkataR _1njJ44Il drJll poraugahan I>ahaJ1a k e _

Penyuaunan norma, stendar, prosedur den manual pcncegahan bahaya kebakaran

Soslallsasi norma, standar, prosedur dan manual pencegahen bahaya kebakaran

Koordinaal pertetnen pemanraatan gedung

Pengawasan pelakeenaen kebijakan pencegahan kebakaran

Kegiatan pendidikan dan pelatlhen penolongan dan peneegahan kebakaran

Kegiatan rekrutmen tenaga eukarela pertelongan bencana kebakaran

Kegiatan pcnyuluhan pencegahan bahaya kcbakanlJl

Pengad.aan serene dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

Pemeliharaan sarana dan prasarana pcnegahan bahaya kebakaran

Rchabilitasi sarana dan prasarana pcncegahan bahaya k.ebakara.n

Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran

Peningketan pelayanan penanggulangan behaya kebakaran

Monitoring, evaluasi dan pclaporan

1.04.20 1.04.20. 01 1.04 . 20.02 1.04.20.03 1.04.20.04 1.04.20.05 1.04.20.06 1.04 . 20 . 07 1.04.20.08 1.04.20.09

Program 'pcngelolaan areal pemakaman

Penyusunan kebijakan. norma, stander, prosedur dan manual pengelolaan areal pemakaman

Pengumpulan dan anali&ie database jumlah jiwa yang meninggal

1.05 1.05. 15 1.05 15.01 1.05.15.02 1.05. \ 5 . 03 1.05. 15.04 1.05.15.05 1.05.15.06 1.05.16 1.05. 16. 01 1.05. 16. 02 1.05. 16 . 03 1.05 . 16 . 04

O.t...

Koordinaal. pengcloJaan areal pemakaman

Koordinaai pcnatun 8Ie81 pcmakeman

Pembcrian Perizinan Pemalalman

Pembangunon eerana dan praoar&na pcmakaman

1'emeliharaan -.rena dan praB4rana pcmtlkaman

Monitoring dan evaluasi

Ost...

Penataan Ruana Program Perencanaan Tata Ruanl7

Penyusunan kebljaken tentang penyuBunan rencana tata ruang

Penetapan kebijakan ten tang ROTRK, RTRK dan RTBL

Sosialisasl peraturan perundang·undangan tentang reneana tata ruang

Penyusunan rencana tataruang wilayah

Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

ldcntiflkasi kawaaan pern1ukiman kumuh di tiap kecarnatan

Pnlgram Pe"fl.rufallan P."""ma...... DaR Po",""""" LlnBkuIlgllll HId."I'

Koordinaai PenUaian Kota Schat!Adlpura

Pcnyusunan • norma. standar dan laiteria pemanfsatan ruWlg

Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

Pen~awasan Pelakaanaan Kcbiiakan Bidan. Lin.kun.on Hidu n

1.05.16.05 1.05. 16.06 1.05.16.07 1.05.16.08 1.05.16.09 1.05. 16. 10

Burvei pemetaan Pelatihan apa,rat da1a.Jn pemanfaatan ruan.

Solliallll8lllla:bij_ nanna, .tandar proaedur dan manual pema,nfaatan ruong

Koordinaai dan faailltaai penyueunan peonCaalan ruang IinlaB kabupa1en/kota

Peningkatan Peringkat Kinelja Peruaahaan (Proper)

Peningkatan Peron Serta Maayarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

1.05.17 1.05.17. 01 1.05. 17.02 1.05.17.03 1.05. 17 . 04 1.05. 17.05 1.05.17.06 1.05.17.07 1.05.17.08 1.05. 17 . 09

Program Pengendalfan Pernar\faatan Rua.ng

1.05 . 18 1.05. 18 . 01 1.05 . 18 . 02 1.05.18.03 1.05.18.04 \'05. 18.05

Program Pen9~ndtlllan PeRc.maran dan Peru.pakcln Ltngku.ngan Htdwp

1.05. 19 \'05.19.01

Program Penlng_ K..aUta. Ab.. In/..........1 Pengembangan data infannllBi Iingkungan

1.05.20 1.0S. 20.01

Program Ptmt1embantJa.. K .....;a ~.. I1."'''''''n ~ r ~ n

\'05.21

Program hmar\faatan Ruang Survey dan lnventeriseei data epaaial infraetruktur berbaeie GIS di tiap kecamatan

1.05.21.01

1.06 1.06. 15 1.06 . 15.01 1.06.15.02 \'06.15.03 1.06.15.04 1.06.15.05 \'06.15.06 \'06.15.07 \'06. 15.08 \,06 . 15.09 \'06. 15. 10 \'06.15.11 1.06. IS. 12 1.06. 15. 13 1.06. 15. 14 \'06. 15 . 15 \'06. 15. 16 \'06.15.17 1.06.15.18 1.06 . 15 . 20 1.06.15.21 \'06.15.22 1.06 . 15 . 23 1.06.16 \,06 . 16.01 1.06 . 16.02 1.06.16.03 \,06 . 16.04 \,06 . 16.05 \'06. 16.06 1.06. 16.07 \'06. 16.08 1.06. 16.09 1.06. 16. 10 \,06 • 16. 11 \,06 . 16 . 12 \,06 . 16. 13 1.06. 16 . 14 1.06. 16. 15 1.06. 16. 16 \'06.16.17 \,06 . 16 . 18

Penyueunen kebijakan pengcndaJian pemanfaatan ruang

Penyusunan prosedur dan manual pengendallan pemanfaatan ruang

Fasilitaa peningkatan peren serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan euang

Pelatihan aparat dalam pengendaJian pemanfaatan ruang

Pengawasan pemantaatan ruang

KoordinaBi dan fasilitaai penyuaunan pemanfaatan ruang lintas kabupatenjkota

Soeialieaai Kebijakan PengendaJian Pemanfaatan Ruang

Pembuatan Pstok GSS

Monitoring dan Evaluasi pengendalian pemanfaatan ruang

Koordinas! penllaian kola schatl adipura

Pemantauan Kualitas Lingkungan

Pengawasan pe1a.ksanaan kebijakan bidang Iingkungan hidup

Pemngkaton peringkat kinerja perueahaan (Proper)

Peningkatan peran aorta masyarakat dalam pengenda1ian Iingkungan hidup

S"""'"" .IlaII"

Alam Dan £lngfamgan HI4up

Pengembangan Tehnologi Pengolahan Persampahan

PereUfi:IlI.UllI.au PelllbanguDau

Program Pengembangan Data/lr\formasf

Pengumplan, Updeting, analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

Penyueunan dan pengumpulan datajinfonnasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan (IKK) Penyusunan dan anallsis datajinformasi perencanaan dan pembangunan kawaaan rawan bencana Penyusnan dan data/informa& perencanaan pembangunan ekonomi

Penyueunen prom daerah tertinggal

Penyueunan Data Potcnsi Dacrah

Penyusunan laporan-Iaporsn tahunan Bappeda

Pcnyuaunan indck kcmahaJan konatrukai Kabupaten Lampung Selatan

Pemutakhiron peta admini.trlllli Kabupaten loampung Sclatan

Pengembongan Media informaai Publik (Webaite)Pemerintah Kabupaten loampung Selatan

Penyueunan Indek8 Pembangunan Manuaia Kabupaten Lampung Selatan

Penyueunen Produk Dome.Uk RcgionsJ Bruto (PDRB) Kabupaten Lampung Selatan

Penyusunan Prom Oata Potenai Oaerah Kabupaten loampung Selatan

Media lnformui Pembangunan Oaerah

Penyusunan lnflui. Kabupatcn Lampung Selatan Tahun 2014

Penyusunan Infomiasi Pembangunan Kecamatan

Updating Oata SpllBial Kabupaten Lampung Selatan

Pengembengan Sistem Infonnasi Prom Daerah (Database) Kabupaten Lampung Selatan

Penyusunan Indeks Herga Koneumen Kabupaten Larnpung Sclatan

Penyusunan Buku AnaJisis Indikator Ekonomi Makro Kabupaten L.arnpung Selatan

Penyusunan Buku Pendapatan Regional Kabupaten Larnpung Selatan

Penyueunan Buku data Pembangunan Kabupaten Lampung selatan

Jlrl)gnun Xer;juama Pernbangunan

Koordinaai. keljaeama wilayah perbataaan

Koordinaal ke1jasama pembangunan antar daerah

Fuilita. kerja lIllJDll dengan dunia uaaha/lembaga

Koordinaai. ds1am pemecahan maealah-masalah dacrah

Koordinlllli dan faailltaai OAKBidang Pendidikan, Keaehatan dan KB

KoordinllBi don faailltaai OAK

Koordinasi dan fasilitasi program kcmiskinan (Program pusat dan dacrah)

Koordinasi dan evaJuaai paaca program penaggulangan kemiakinan
Penyusunan Renstra dan RAD KLA Kabupaten loampung Selatan Evaluaai Oeaa Tertingga1

KoordinaBi. dan Fa.eilitaai OAKBidang Keaehatan dan Pendidikan

Koordinaai dan F'uilitaai Program Pembangunan Oaerah Tertingga1 (POT)

Penyu.unonlndikator 1Ceaejahteraan Rakyat (lnltearaj Kabupaten Lampung Selatan

Evaluaai Pew.-.aan Tabun II RPJM Kabupaten Lampung Se1atan Tabun 2011·2015

Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
KoordinllSi Perencanaan Bidang Penelilian Pengembangan dan Penda1aan

EVroUD.5i PllTUh Waktu RPJMD Kabupaten Lampung Selatan

Evaluaei Rencana Kena Pemertntah Daerah KabuPQten LampunR Selatan

1.06. 16. 19 1.06 .16.20 1.06 .16.21 1.06,16.22 1.06. 16.23

Evaluaai Komoditas Pertanion Dalam Penyusunonlncome Usaha Tani di Kabupaten Lsmpung Selatan EvaluaBi Renja SKPD Kabupaten Lampung Selatan Koordinaai Kebijakan Pembangunan Daerah KoordinaBi Jaringan Penelitian Perencanaan Pembangunan Bidang Litbang dan Pendataan EvaluaBi peneapaian indikator kinerja utama (IKUI Kabupaten Lempung Selatan

1.06, 17 1.06. 17. 01 1.06. 17.02 1.06. 17.03 1.06. 17.04 1.06.17,05 1.06,17,06

Program pengembangQ.II wtJa.vah pcrbaUlScm

1.06. 18 1.06 . 18,01 1.06 , 18.02 1.06, 18,03

"""'ram h _ hnll""""""'an I17IIap1h

1.06. 18 . 04

Koordinasi penyelesaian masalah perbatase.n antar daerah Soeialisasi kebijakan pemerintah dalam penyelesaian perbataean antar negara Koordinaai penetapan rencena tata rueng perbetaeen Penyueu.nan perencanaan pengembangan perbata&an. Monitorins. evaluaai clan pe1aporon Dst .

_g"

Dan Cepat """"""" Sosia1isaai keb\lakan pemerintah daJam pengembangan wi1a,yah strategis clan cepat tumbu h Koordinaai pcnetapa.n rencene tata Nang wilayah strategis Penyueunan Pcrencanaan Pengembangan Wilayah Stratcgi3 dan CePllt Tumbuh (Study KaSU8 20 Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan )

Kajian Ekonomi, Somal Budaya dan Kewilayahan Untuk Pembangunan Institut Teknologi Sumatera.

1.06. 19 1.06.19.01 1.06.19.02 1.06,19,03 1,06,19,04 1.06,19,05 1.06.19.06 1.06.19.07 1.06.19.08 1.06 . 19.09 1.06. 19 . 10 \.06.19,1\ 1.06.19,12 1.06.19.13 \.06. 19. 14 1.06. 19, 15

Program Perencancuzn Pengembangan Kota·Kota Menengah Dan BeBar Koordinasi penyelesaian pennaBalahan penanggenan sampah perkotaan KoordinaBi penye1esaian penyelesaian traneportaei perkotaan Koordinaai penanggu!angan don penyelesaion bencana a1arn/oosia1 Koordinaai percncanaan pena,ngganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Koordinasi perencanaan penangaanan pueet-pueat induetn Koordinaai perencanaan penangganan puaat-puaat pendidilcan Koordinui pcrencanaan penanganan perumahan Koordinasi perencanaan penangganan peqJarkiran Koordinasi perencanaan air minum. drainaae dan sanitasi perkotaan Koordinui penanggulangan limbah rumah tangga dan induetri perkotaan Monitoring, evaluaai dan pelaporan Rencana lnduk Air Baku Kabupaten Lampung Selatan Penataan Bakauheni eebagai kawaaan wiaata Penyueunan RP3KP Kabupatcn Lampung Sclatan Penyueunan Database Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupatcn Lampung Selatan

1.06.20

"""'ram hnlng,,"tan KalHlaIt
1.06.20.01 1.06.20.02 \.06 . 20 . 03 1.06 20.04 1.06 20. 05 1.06 . 20 . 06 1.06 . 20 . 07

1.06.21 1.06.21.01 \.06.21 .02 1.06 , 21 . 03 1.06.21 .04 1.06,21,05 1.06.21.06 1.06.21.07 1.06.21.08 \.06,21,09 \.06 , 21 . 10 1.06 . 21 . 1\ \.06,21.12 \.06.21 . 13

Peningkatan kemampuan teknie aparat pereneana Soaialieaei kebijakan perencanaan pembangunan daerah Bimbingan teknia tenteng perencanaan pembangunan daerah Dana pendarnping dan penunjang operasional PIU proyek SCBD Kocrdmaei Perencanaan lrigeei Partieipatlf Pengetolaan Sisrem Irigaer Partisipatif Kabupaten Lampung Selaran Tindak Lanjut Implementaat Kegiatan Peningkalan Kapaeites Program Perwncanaan Pembangunan Daerah Pengembangan partiaipui maayarakat dalarn pennnusan program dan kebijakan layanan publik Penyusunan rancangan RPJPD Penyelenggsraan musrenbang RPJPD Penetapan RPJPD Penyusunan rancangan RPJMD Penyelenggaraan musrenbang RPJMD Penetapan RPJMD Penyueunen Rancangan RKPO Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Penetapan RKJMD Koordinaai Penyueunen Laporan Akuntabilitas Kinelja Inetenei Pemerintah Oaerah (LAKlp) Koordinaai Penyuaunan Laporan Ketcrangan Pcrtanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lampung Selatan Tahun 2015 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertangguns,iawaban (LKPJ) Akhir Maaa Jabatan Bupati (AMJ)

\.06,21,14 1.06,21 . 15 1.06 . 21 . 16 1.06.21.17 1.06 . 21 . 18 1.06.21.19 1.06. 21 .20 1.06.21,21 \.06 , 21 .22 1.06 ,21 ,23 1.06 ,21 ,24 1.06,21 ,25 1.06 .21 .26 \.06,21 . 27

Penyelenggaraan Muarenba,ng Kabupatcn Rapat Koordinasi Keeamatan dan Perencanaan Pembangunan Penyusunan KUA dan PPA Penyusunan Rancangan (Drafl) RPJP Penyusunon Rancangon (Draft) RPJM Monitoring Tugae Pembantuan di Kabupaten Lampung Selatan Penyusunan perencanaan deaa-desa puaat pertumbuhan Penyelenggaraan Muarenbang Tingkat Kecamatan Perencanaan Umum Bappeda Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Lampung Selatan Koordinaai clan Monitoring Dona OAKKabupaten Lsmpung Selatall P e n y e l _ Musrenbang Ice Kecamatan Penyusunon Perda RPJP Kabupaten Lsmpung Salatall2011-2025 Reviai dan Pcnyueu.nan Penila RN'MD 2011 - 2015

1,00,21 ,20

5os!llJ1sast perencanaan Pembanm'nan

1.06.21.29 1.06.21.30 1.06.21.31 1.06.21.32 1.06.21.33 1.06.21.34 1.06.21.35 1.06. 21 . 36 1.06 . 21 . 37 1.06 . 21 .38 1.06 . 21 .39

Penyuaunan NBBkah AkBdemik PERDA Pendirian BUMD (PT) Penyusunan KUAfPP1l!J Perubahan

Koordinasi dan Monilllring Pelaksansan Tugaa Pembentuan (T!'l Kabupaten Lampung Selatan Penyusunon Laporan Periodik Unit !Celja Pre.den Pengawaaan dan PengendaUan Pembangunan Dacrah (UKP4) Penyusunan Laporan Tahunan Bappcda

Penyusunan Indilcator Pembangunan Kab. Lampung Selatan

Monitoring Perencenaan Pembangunan Dacrah Kabupaten Lampung Sclatan

Opwneueeet Peran Maeyarakat dalarn Pcnyusunan Perencanaan DQerah

Penguatan Pcrananan Organisasi Pengelola. Kawaean Reklamasi. Pealair dan Pulau-Pulau Keeil

Penyusunan Standar Operasional Prceedur RPJMD dan RKPD Penyusunan Pelaporan Akai Pencegahan dan Pemberantaaan Korupsl Kabupaten Lampung Sclatan

1.06.21.40 1.06.21.41 1.06 . 21 .42 1.06.21 .43 1.06.21.44 1.06.21.~5

1.06.21.46 1.06.21.47 1.06.21.48 1.06.21.49 1.06.21.50 1.06.21 .51 1.06.21.52 1.06.21.53 1.06.21 .54 1.06.21.55 1.06.22 1.06 . 22 . 01 1.06. 22 . 02 1.06. 22 . 03 1.06. 22 .04 1.06.22 . 05 1.06 . 22 . 06 1.06 . 22 . 07 1.06.22.08 1.06 . 22 . 09 1.06.22.10 1.06 . 22 . 11 1.06.22 . 12 1.06 . 22 . 13 1.06.22 . 14 1.06.22. 15 1.06.22.16 1.06.22.17 1.06 . 22 . 18 1.06 . 22 . 19 1.06 . 22 . 20 1.06. 22 . 21 1.06 . 22 . 22

1.06.22 .23 1.06 . 22 . 24 1.06.22.25 1.06.22.26 1.06.22.27 1.06.22.28 1.06.22 .29 1.06 . 22 . 30

1.06 . 22 . 31 1.06 . 22 . 32 1.06.22 . 33 1.06.22.~

1.06.22 . 35 1.06.22 . 36

Penyusunan KUA/PPAS

Penyusunan Laporan Tahunan [annual-report)

EvaluasiRel1ia SKPD

Penyueunan SOP Renstra

Evaluasi Dampak Pembangunan Jalan Poros Kecamatan

Pelaporan Rencana Alesi Pemberantasan dan Pengawaean Korupsi

Penyusunan RKPD

Penyusunan, pcnyiapan, Updating data dan penjaringan aspirasi muyarakat

Penyuaunan Rancangan Awal RPJM RPJMD

Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

Koordinasi penyuaunan leperen refonnaai birokraai bidanS akuntabllitae

Penyelnggarun Musrenbang RKPD

PcnyuBunan Rancangan Akhlr dan Perda RPJMD tahun 2016·2020 Kabupaten Lampung Selatan Pcnyelenggaraan Musrenbang RPJMO

Analisi8 Dll88l' Kebijalcan Ekonoml Malao Pembangunan O.....ah Kabupalen Lampung Selatan

Koordinasi Penyusunan Laporan Retormaai Birokraai. Bidang AkuntabilltaB

Progmrft Perencanaan Pernbangunan Ekonorn1

Penyusunan Muterplan Pembengunan Ekonomi Daerah Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Penyusunan perencanaan pcngcmbangan ekonomi masyarakat Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi masyarakat Penyusunan tabe1 Input output daerah Penyusunan Masterplan penanggulangan kemiBkinan Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan Monitoring, evelueei dan pelaporan Pola Pengembangan Komoditas Berbeeie Agribianis (Pendukung Program Propinsi dalam Pengentasan KemiBldnan) StatiBtik indikator ekonomi desa lertinggal (Program Siger Mas) Kabupaten Lampung Selatan Tim koordinaai program percepeten penanggulangan kemiskinan (Program Siser Mas) Kabupaten Lampung Sclatan Tim kccrdinaei dan forum terpadu faailitas komoditas unggulan pieang Kabupaten Lampung Sclatan Revitalisasi pengembangan ekonomi lokal (Program Nasional) Invcntarisa.si (CD profile multimedia) kawa.san...kawasan miskin pemukiman peBisir Kabupaten Lampung Selatan) Musrenbangtan Binkronisasi, koordinaBi dan fasilitasi perencanaan aektoral perekonomian Kabupaten Lampung Se1alan

Penyuaunan atatiatik ekonomi dacrah Kabupaten Lampung Sclatan (Program Nasionall

Faeilitaei kerja sarna program bantuan permodalan Kabupaten Lampung Se1atan

lnventarteasi aplikasi dan aeminartaasi ekonomi keralcyatan Kabupaten Larnpung Selatan Musyawarah Rencana Pembangunan Pertanian Kabupaten lampung Selatan Koordinasi Faeilitaai Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan OAK Bidang Ekonomi Kabupaten Lampung Selatan

Perencanaan Umum Bidang Ekonomi

Penyusunan arab dan fllrategi pengembangan pariwisata Kabupaten Lampung SeialBIl Penyusunan cluster ekonomi Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan PenyUsunan Strategi Penaembangan Pariwisata Melalui Alternatif Rute Perjalanan Kabupaten Larnpung Selatan

PenYUBun"" dan AnallsiB ABpek PengembanB"" Ekonomi Lokal Kabupaten Lampung Se1alan

PenYU8Unan Idcnlililcaai Ueaha Unggulan pada Sektor BasiB
Evaluasi dan Monitoring Program Unggulan Kab.Lampung Selatan

Penyuaunan Evaluaai KineJja Ekonomi Daerah Kabupaten Lampung Selatan

Penyusunan AnaliBis dan Strategi ?engembangan Wilayah Berbasls Penanian Kabupaten Lampung

Selatan

Penyusunan Analieis dan Strategi Pengembangan Wilayah Berbaaie Pertanian Kabupaten Lampung

Selatan

Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengembangan UMKM KabupQten Lampung Selat

Kajian Minawiaata Desa Berundung Kecamatan Ketapang

Kajian Pengembangan Potensi/Produk Unggulan Kecamatan

Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengembangan usaha Temak Sapi

Penyusunan Perencanaan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Analisis Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah Kab. Lampung Selatan

1.06 _ 22 . 37

Kftjian Pendirlan BPR

1.06.22.38

l'envlIQunan N.okah Al
1.06 . 22 . 39 1.06. 22 . 40 1.06.22.41 1.06.22 .42 1.06.22 .43 1.06.22.44

Kajian Potensi Sumber PAD Kabupaten Lampung Selatan

Penyusunan Rencana Strategia (Renstraj Peaiair Kabupaten Lampung Selatan

Penyusunan ZOna. Kawasan Peeiair Kabupaten Lampung Selatan

Analisia Faktor·Faktor Penentu Daya Tarik Invcstasi Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah

Kajian Kinerja Implemntaai Teknologi Reprodukoi Temak Terbadap Perkembangan Sapi Potong di

Kabupaten Lampung Selatan

Kajian Dampak Diskontinueitas JaJur Bakauhcni - Kalianda Terhadap Perekonomian di Kabupaten Lampung SeJatan

1.06.22.45 1.06 . 22 .46 1.06.22.47 1.06.22 .48 1.06.22.49 1.06.22.50 1.06.22.51 1.06.22 . 52 1.06 . 22 . 53 1.06.22 . 54

Kajian Potenei Sumber Daya dan Ungkungan di Rencana Lokaai Kawasan Induetri Way Sebalang

Kabupaten Lampung Selatan

Persiapan Pembentukan SUMO Kab. Lampung Selatan

Penyusunan Studi Pendahuluan Pembangunan Kawasan Indu&tri Ketapang

Penyuaunan MQSterplan KaWBBM Perlanian. Kab. La.mpung Selatan Penyuounan Masterplan Percepetan Pembangunan Ekonomi Kabupaten (MP3EK) Lampung Selatan Penyueunan Renc:ana Akai. Pengelola Wilayah Pcaiair dan Pulau-pulau Kecil (RPW'P3K) Kabupaten

LampungSclatan

Penyueunen Rencana Pengelola Wilayah Peaisir dan Pulau-pulau Kecil (RP\1IP3K) Kab. Lem-Sel

Fasilitas dan Penyueunan Databaec: Program CSR Kabuplltc:n Lampung Selatan Penyueunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Kabupaten Lampung Se1atan Kajian Dampak Diakontinuitas Jalur Bakauheni-Kalianda ternadep Perekonomian Kabupaten Lampung

1.06 . 22 . 56

Selatan Kanan Populasi Mamalia Laut Kebupaten Lampung Selatan Kajian Carrying Capacity dalam Pengembangan Ternak Rumtnansia di Kabupaten Lampung Selatan

1.06 . 22 . 57

Penyu sunan Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Lampung Selatan

1.06 . 22 . 58 1.06.22 . 59 1.06.22 .60 1.06 . 22.61 1.06 . 22 . 62 1.06.22.63

Penyueunen Renca.na ZOnasi Rind Wilayah Pesteir dan Pulau-Pulau Kecil (RZRWP3K)

Penyuaunan ~ian Pengembangan Administratif Kecamatan dan Desa

Penyueunan Buku Re1lekei dan Publikaai Pencepaien Pcmba.ngunan

?enyuaunan analiais perekDnomian daereh Kab. Lampung Selatan

Pelakaanaan program CSR Kab. Lampung Se1atan

Penyueunan pcrencanaan bidang Pc::rtanian, Pcrkebunan, Peternakan, Perikanan, Kchutanan dan

Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan

Penyusunan perencanaan bidang Induatri, Dunia Usaha, Keuangan dan Pertambengan Kabupaten Lampung Selatan Penyueunen model pengembangan ekonomi kreatif untuk mendukung eektor pariwiaara Penyusunan road map pembangunan pertanian. eerpedu dan berke1Ql\jutan Penyusunan Rencana Program Investael Jangka Menengah (RPUM) Kawasan Minapolitan di Kabupaten Lampung Selatan Penyusunan Analioia Pengaruh Alokasi Anggaran Terbadap PORe Sektor Pertanian Kabupaten Lampung Selatan

1.06 . 22 . 55

1.06. 22 . 64 1.06 . 22 . 65 1.06 . 22 . 66 1.06.22 .67 1.06.22.58

1.06.23 1.06.23.01 1.06. 23 . 02 1.06.23.03 1.06.23.04 1.06. 23 . 05 1.06.23.06 1.06.23.07 1.06.23.08 1.06.23.09 1.06 • 23 • 10 1.06.23. 11 1.06 . 23 . 12 1.06.23. 13 1.06 . 23 . 14 1.06.23.15 1.06 . 23 . 16

Prol1nJm Penmcanaan SofIIaI dan Bud"l/G Koordinaai maaterplan pendidikan Koordinaai penyusunan masterplan kesehatan KoordinaBi. dan fasilitasi perencanaan pembangunan daereh bidang pemerintah eosiel budaya Monitoring. evaluaei dan pelaporan Perencenaan Umum Bidang Sceial Budaya Penyusunan Prom Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan Penyuaunan lndikator Kesejahteraan Sceial Kabupaten Lampung Selatan Koordina6i Pen::ncanaan Bidang SoaiaJ dan BUdaya Pembustan Media Publikasi Sooial Budsys Kabupaten Lampung Selatan l'enyusunan Data Potenoi Dcoa Kabupalen Lampung Sclatan Pcmbuolan S i _ lnI'ormasi Oeograli Kondioi Soaial Buds,ya Lampung Sclatan ~ian lmp1ementasi Program Akademi Komunita& di Lampun& Selatan Ksjian Kapaoitas dan Strategi Pengembangan Kebbinekaan Masyara1
Pembuatan Me.ket Wilayah Penyebaran Sarana Pendidikan. Kesehatan & Kemiakinan Kabupaten

Lampung Selatan

Pembuatan Media PublikaBi Pcmbangunan dibidang Pemerintah SoBial dan Budaya Kabupaten Lampung Selatan

1.06.23.17

Kajian lmplentaoi Progr-am Akademi Komunitas di Kabupaten Lwnpung Selatan

1.06.23. 18 1.06.23.19 1.06.23.20 1.06.23.21 1.06.23.22 1.06 . 23 . 23 1.06 . 23 . 24

Pembuatan Peta Data Sebaran Sarana Prasarana Pendidikan dan Keeehatan

Penyuounan Buku Saku Aku Bangga Menjadi Warga Peduli AIDS

Penyusunan Statiatik Potenai Desa ec: Kab. Lampung Selatan

Pemutakhiran data scbaran sarana pendidikan, keschatan

Penyusunan bUku saku 80siaI dan budaya

Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan. Soaial dan Budaya

1.06 . 23

Penyusunan kebijakan strategi penyediaan infrastruktur danjaringan pendukung bagi pengembangan ekonomi daerah di Kabupaten Lampung Selatan Koordinasi dan Monitoring Program Gerbang Oeaa (mendukung program provinsi)

25

1.06.23.26

1.06.24 1.06.24.01 1.06.24.02 1.06.24.03 1.06.24.04

Penyusunan Buku Perkembangan dunia Pendidikan dan Kesehatan Kabupaten Lampung Seletan

I'ro/1J'Gm PcrellCfUlG4R PnIBa........ Wlla1Iuh DIm B....rber Daya A lam

Koordinaoi masterplan perhubungan daerab Koonlinasi penyu.unan mastl!rplan pengem1allan lumber daya slam dan lingkungan hidup Monitorins, cvaluaai dan pelapoflUl Perencanaan bidAft.. infta.atruktur Kabul'laten Lamt)unll!Selatan

1.06. 24 . 05 1.06. 24 . 06 1.06.24.07 1.06.24.08 1.06.24.09 1.06.24. 10 1.06.24. 11 1.06.24. 12 1.06.24 . 13 1.06.24. 14 1.06 . 24 . 15 1.06.24 . 16

Koordinasi DAK infraetnlktur Kabupaten Lampung Belaten

Kajian Lingkungan Hidup Stralegis

Koordinasi penataan rua,ng Kabupaten La,mpung Se1atan

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayal1 Kabupaten Lampung Selatan

Koordinaai S""",a dan !'raaa
Penyusunan Rancangan Perda RTRW Kabupaten !.ampung Selatan

Optimaliaaai Fungsi Badan Koordinoui Penataan Ruang Daerah (BKPRD)

Pembansunan/Pensembangan Kalianda 1'I'ade Center (KTC)

Pembaharuan dan Pencctakan Pete

Penyusunan RenC8JlQ Induk Sietem Persarnpahan Kabupaten Lampung Selatan

Penyuaunan Maater Plan Pengembangan Kota Kalianda

Review Rencana Program lnveeteei Jangka Menengah

1.06.24.17

Penyueunan ROTR Kecamatan Katibung

1.08. 24 . 18 1.06.24.19 1.06.24 . 20 1.06.24.21 1.06.24.22 1.06.24.23 1.06.24.24 1.06.24.25 1.06 . 24 . 20 1.00 . 24 . 27

Penyusunan Master Plan Kawasan Rest Area Malljid Kubah Intan Kalianda Penyusunan Site Plan KaW8Ban Perumehen Kola Baru Lampung Penyusunan Site Plan Kawasan Perumahan Kcta Barn Lampung Penyusunan RDTRKecamatan Ketapang Penyusunan Renwna lnduk Kawasan lnduatri Katibung Penyueunan Ranperda dan Sosialiaaai RDTRKecamatan Katibung Penyusunan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Lampung Selatan Review RPIJM dan PPSP Kabupaten Lampung Selatan Koordinasi program pengembangan kawaaan perdeaaan berkelanjutan Sinkronfeaei dan koordinasi program pengembangan kawasan pengembangan kawasan Perdesaan Berkelanjutan (P2KPBj Koordinasi penanganan perumehen dan percepeten pengelolaan air minum dan aaniwai

Kajian faktor ketimpangan wilayah (unbalance growth) Kab. Lamsel

Kajian Faktor Peninjauan Kcmbali RT RW Kab. Lampung Selatan

1.06 . 24 . 28 1.06. 24 ,29 1.06. 24 . 30 1.06.25 1.06.25.01 1.06. 25 . 02

Program PonanggukmgGll KomloklnGll

1.06.26 1.06. 26 . 01 1.06. 26 . 02 1.06. 26 . 03

Mcaklll\fonnasll',"nllc1ngunan Daerah

1.06. 27 1.06 . 27 . 0]

Program PI!'r'Cl!'patan P.mbangunan Santtast Permuktman (PPSP)

1.07 1.07.15 1.07 . 15.01 1.07 . 15.02 1.07 . 15.03 1.07 . 15.04 1.07. 15.05 1.07.15.06 1.07. 15 . 07 1.07. 15 , 08 1.07 . 15 .09 1.07. 15. 10 1.07. 15. 11 1.07.15.12 1.07 . 15. 13 1.07. IS. 14 1.07. 15. 15 1.07. 15. 16

Koordinoui Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan

Penyusunan Prom KcDliakinan Kabupaten Lampung Se1atan

Penyusunan Calender of Event Kabupaten Lempung Selatan

Pembuatan Media Infonnasi Pembangunan Daerah

Pameran Pembangunan Bappeda Kabupaten Lampung Selatan

Penyelenggaraan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSp) PeI'lLubUDPA Program Pembangunan PraMutut4 aGll FaoIllt40 Perh.un.ngan

Perencanaan pembangunan praearana dan fiUiilitaB perhubungan

Penyusunan norma, kebijakan. standar dan prosedur bidang perhubungan

Koordinasi dalam pembangunan prasaranan dan CasiliwB perhubungan

Peningkatan KcBC1lEl1118tan Tranaportasi Laut

Pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang

Peningkatan pengelolaan terminal anglcutan sungai, danau dan penyebrangan

Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat

Monitoring, evaluasi dan pelapcren

Pembangunan prasarana perhubungan

Pengkajian dan pengembangn eletem infonnasi

Perhubungan cIa1am angka

Analisis daetllh rawan kecelakaan lalu lintas

Pendataan kapal· kapal nelayan di wilayal1 kabupaten Iampung eelatan

Rehabilitasi I pemeUharaan prasarana dan Casilitasi LLIIJ

Soeia1isaai Akai Keselamatan Pelayaran

Kajian Telenis dan Pemetaan Alur Pelayaran

1.07.16 1.07.16.01 1.07.16.02 1.07 . 16.03 1.07. 16.04 1.07.16.05 1.07. 16.06 1.07. 16.07

Pro~ram Rehabtltta.t

1.07. IT 1.07.17.01

Program ,..,..,.,_po~angklltaA

1.07.17.02 1.07.17.03 1.07,17.04 1.07 , 17 , 05 1.07 . 17 . 06 1.07.17.07 1.07 .17 .08 1.07.17.09

1.07.17.10

aan Pemeltharaan Prasarana aan FasiZtta. L1AJ Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bennotor

Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bennotor

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan praaaranajernbatan tUnbang

Monitoring, evaluui dan pelaporan

Rehabilitasi I Pemeliharaan Terminal

Rehabilitasi dan Peme1iharaan Perambuan dan Fasilitas UAJ

Pengadaan ke1engkapan terminal sementara Bahauheni

Penyuluban dan Pemilihan Awai< Angkutan Penumpang Peningkatan disiplin masyarakal dijalan raya

Temu wieara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang

Kegiatan uji kelayakan earan traneportaw guna kesc1amtan penumpang

Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya

Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal Kegiatan pengawaaan peralatan keamanan dalam keadaaan darurat dan perlengkapan pcrtolongan pertama Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum

Kegiatan penciptaan diaiplin dan pem.eliharaan keberaihan di linslnmpn tenninal

Keoiatan nI"Tlcintaan Iavanan conal, lenal, murah dan mudah

1.07.17.11

Pengurnpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan

1.07 . 17 . 12

Pengembangan eereee dan praearane pelayanan jaea nagkutan

1.07.17.13 1.07.17.14 1.07.17.15

Paailitaai perijinan di bidang perhubungan

1.07. 17. 16 1.07.17.17 1.07. 17. 18 1.07.17.19 1.07.17.20 1.07. 17. 21 1.07. 17 . 22 1.07 . 17 .23

Forum la1u linta8 kabupaten lampung selatan

Pemilihan dan pemberian pengha,rgaan sapir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan

Koordinasi dalam penlngkatan pela,yanan angkutan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam persiap... wah...a tata nugraha (W1'N)

Pelstihan Peningkatan Kinerja Petugas Operasiona1

Pengumpulan anelisiB database pelayanan angkutan (load faktor angkutan pedeaaan)

Sceiallaasi penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

Pengembangan infonnB&i publik (WEBSITE) Dina. Perhubunggn Kabupaten Lameel

Sceialisaal Aksi Kesela,matan dll/l Pekan TrWlSPOI'llloi berlalulintas tingkat provinlli

Perencanaan Jaringan Angkutan Perintia dan Angkutan Barang

1.07. 18 1.07.18.01 1.07. 18.02 1.07. 18.03 1.07. 18.04

Program PernbangurICUI SarCIna. dan

1.07. 19 1.07. 19.01 1.07.19.02 1.07.19.03 1.07. 19.04

ProtJram .peJlDdftd41Can dan pengamanan

~ C I Perhu..lnl.ngan

Pembangunan gcduog terminal

Pcmbangunan halt£ bua, taxi. gedung terminal

Pembangunan jembatan penyebrangan gedung terminal

Pembangunan fAoilitas pendukung pelabuhan khUBUB

tal"

nnta.

Pengadaan rembu-rembu lalu lintas dan Marka Jalan

Pengadaan markajalan

1.07.19.05

Pengadaan pagar pengaman jalan

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pengawasan, PengendaIian dan Pengwnanan Lalu Untas

1.07. 19.06 1.07.19.07

Pengadaan Rambu - Rambu Lalu UntaB (DAK)

Pengendalian dan Pengawaaan Lokasi Parkir

1.07 • 20 1.07.20.01 1.07.20.02 1.07. 20.03

Pn>gram hnlnQlrAtAn 1ClI"-",",, 1'81/0"......."'" 1CaRdGr
Pelatihan penlngkalan dan monitoring kinerja petugas operasional

Pengadaan bahan keperluan pengujian kendaraan bermotor

Oat ...

1.07 . 21 1.07.21.01 1.07 . 21 .02

Perogram Pen.yediaan dan Pra"arana PerdCBCUIn Terdnggaf

1.07 . 22 1.07 . 22 . 01 1.07.22 . 02 1.07.22.03

Program P8ngu.atlJn De.Hntraluas' I'tslctd .Dan Pen::cpatun PemblvJgu.n.an Daerah

1.07.23

ProtIram Pengfmlbangan Komu.nikasi,ll\fol"JJ1olUi dan Media: Maua

Pengadaan Serena dan Prasarana Trenepcrtasi Darat dan Perman (DAIQ

Pengadaan Sarana dan Prasarana Tranaportasi Darat dan Perman (Pendamping)

Peningkatan Pcngendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Peningkatan Fasilltas PelayanWl Angkutan Penumpang

Pembangunan Faailitas Pendukung Pelabuhan KhuauB

1.07.23 . 01

Pengkajian dan Pengembangan Sietem lnformaai

1.07.24 1.07 . 24 . 01

Program KerjCl.lama ll\fonnasf dengan Mas MedJa

1.07 . 25 1.07. 25 . 01

Program Sarana dan Prasarana Pameran Pembangu.nan

1.07.26 1.07.26.01 1.07.26 .02 1.07.26 . 03 1.07.26.04 1.07.26 . 05

Prol/ram P.nlnQlrAtAn ~I_ s.._r DaNa Aparalw' LlAJ

Pelatihan pengamanan linda!
Pelatihan Peraturan Baria berbarie

Seleksi Penerimaan Angola Dinas Perhubungan

Pengadaan bahan kcperluan pcngujian kcndaraan bennotor

Pelatihan dan monitoring kinerja petugaa opraBionaJ

1.08 1.08. 15 1.08.15.01 1.08 . 15 . 02 1.08.15.03 1.08.15.04 1.08 . 15.05 1.08. 15.06 1.08. 15.07 1.08. 15.08 1.08.15.09 1.08. 15. 10 1.08 . 15. 11 1.08. 15. 12 1.08. 15. 13 1.08. 15. 14 1.08. 15. 15 1.08 . 15. 16 1.08.15.17 1.08.15

Publikaai Implementaei Kebijakan Berbagai Sektor Kebupaten Lempung Selatan

Pameran dan promosi tingkat kabupaten

Llup;u.o.gan H14up Program Peng.mbangan Ktn.rja Pengelolaan Persampahan

Penvusunan kebijakan manajemen pengelolaan eampah

Penyediaan praea,ra,na dan earana pengelolaan pereampehan

Penyuaunan kcbijakan kerjasama pcngclolaan persampahan

Peningkatan operaai dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Pengembangan teknologi pengolallan persampahan

Bimbingan tcknis pereampahan

Kerjasama pengelolaan persampahan

Kerjasama pengelolaan sampall antar daerall

Sosialisasi kcbijakan penge10laan persampahan

Peningkatan per&n Berta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

Partisipasi Penyampaian In(onnasi Pengelolaan Persampahan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Persampahan

Penyusunan Sistem In(onnam Pengelolaan Peraampahan

Penyusunan data persampahan dan pelayanan sedot lumpur tinja

ReviBi perda retribusi pel.sfanan keber&ihan

llwulram Po"-daUan. hnc.maran dan Pcru.sakan

Hid....

1.08. 1.08. 1.08 . 1.08 . 1.08 . 1.08 .

16 . 01 16 . 02 16 . 03 16 . O' 1& . 05 16.06

1.08. 1& . 07 1.08.16.08 1.08. 16.09 1.08. 17 1.08.17.01

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pecemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pemantauan kualita8 Hngkungan

Pengawasan pelaksanaan kebija,ka,n bidang llngkungan hidup

Pengkajian Dampak Lingkungan

Sosialisasi IPAL dan Spetic Tank Komunal kepada masyarakat dan Bimbingan Telmis Calon Pengelola TPA/IPLT Pemberdayaan Laboratorium Lingkungan Hidup Rcvisi perda retrebusl pe!ayanan sedot tirUa Pengambllen dan Pengujian Swnple Air seeeee Laboratoris Program PerUnd&lJtgan dan KOlLI'ervast Sumber Daga Alam

Konservaei Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Bumber-Sumber Air

1.08 . 17 . 02

Pan lW dan Leu t Leatart

1.08. 17 . 03

Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Konservasi Laut, Suaka Perikanan. dan Keanekaragaman Hayati Laut

1.08. 17. O. 1.08.17.05 1.08.17.06 1.08.17.07 1.08.17 . 08 1.08.17 . 09 1.08.17.10 1.08.17.11 1.08. 17. 12 1.08.17 .13 1.08.17.14 1.08.17.15 1.08.17.16 1.08.17.17

Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan

Pengcndalian Dampak Perubahan Iklim

Peng.ndalian Keruoakan Hu tan dan Lallan

Peningkatan Konoervui Daerah Tangllapan Air dan Sumb
Pengendalian dan Pen....waaan pemanfaalan BOA

Koordinasi pengelolaan kDn..rvasi BOA

Pengelo1aan keaneka.ragaman hayeu dan ekceietem

Pengembangan dan Pengelalaan Kawaaan World Heritage LaU'

Pengembangan Kcdaaama Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Regional

Peningkatan peran Berta masyarakat dalam perllndungan dan koneervasi SOA

Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan kcneervaai

Monitoring, evaluaai dan pelaporan

Menuju Indonesia Hijau

Inventariaaai cee Rumah Kaca

1.08. 18 1.08.18.01 1.08.18.02 1.08. 18 .03 1.08. 18.04 1.08 . 18.05

1.08. 18.06 1.08. 18.07 1.08. 18.08 1.08.18.09

Prog....... llahallluc...1 cIcIn hmulu...n CcIda"llan B1<mber dIqp.41am

Pengelolaan dan rehahilitaai terumbu karang. mangrove. padang lemun, estuaria dan teluk Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pcngendalian sumber daya alarn dan lingkungan hidup Rchabilitaai hulan dan lahan Pengembangan kelembagaan rehabilitae.i hutan dan lahan Pcnyusunan pcdoman standar dan prosedur rehabilitasi terumbu karang, mangrove. dan padang lamun Sosialisasi pedoman etender dan proeedur rehebiliteei terumbu karang, mangrove. dan padang lamun

Peningkalan peran ..rta masyarakat dalam rehabilitaai dan pemulihan cadangan SDA

Monitoring. evaluui dan pelaporan

Dst...

1.08.19 1.08.19.01 1.06.19.02 1.08.19.03 1.08 . 19. 04 1.08. 19 . 05 1.08.19.06 1.08.19.07

ProgrYtm Pen""'_ X....Utcu
1.08.20 1.08.20.01 1.08.20.02 1.08.20.03 1.08.20.04 1.08.20.05 1.08. 20 . 06 1.08. 20 . 07

ProllJ'llm PenlnQ_ P'IIQ.ruIl1l1tul Polus! Pengujian erniai kendaraan bennotor

Pengujian emial udara akiba' aktiviw industri

Pengujian kadar polUS! limbah pallat dan limbah cair

Pcmbangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan poluei

Penyuluhan dan pengendalian poluei dan pencemaran

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.08 . 21 1.08.21.01 1.08.21.02 1.08.21 .03 1.08.21 .04

Program pengembangan ekowtsaca dan}asa Ifnglcungan dt ltalUCUan·ltalUCUan Iconservast Pengembangan ekowiaata dan jasa lingkungan di kawasan konservul

1.08.22 1.08.22.01 1.08.22 . 02 1.08. 22 . 03 1.08 . 22 . O. 1.08 . 22 . 05 1.08.22 . 06 1.08 . 22 . 07

Program Pengendlllltul kebllkllran hutan Pengadaan alat pemadam kebakaran hUlan Pemdaan kawaaan rawan kebakaran hutan Koordinasi pengendalian kebakaran hutan

Pcnyusunan nonna, 8tandar. prosedur dan manual pengendalian kebakaran hutan

SosiaJisasi kebijakan pencegahan kebakaran hu.an

Monitoring, evaluaai dan peleporan

1.0B • 23

Program Penge'IDlaan dan rl!habUfta.si Ill'lco.l'tstem plll'.I'ufr dan taut

1.08.23.01

Peningkatan edukaai dan komunikaal ......yarakat eli bldang lingkungan Pengembangan data dan infonnasi lingkungan Penyueunan data eumberdaya alarn dan ncraca eumber daya hutan (NSDH) nasional dan daerah

Penguatan jejaring infonnasi lingkungan pueat dan daerah

Monitoring. evaluaei dan pclaporan

Pelakeenaen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penyuaunan RPPU:I

DSL .. "

Pengembangan kcnservasi laut dan hutan wisata Monitoring, evaluaai dan pelaporan Dst........

Oslo ...

Pen.elo!aan dan rehahititaai ekosi ..em nealair dan Iau'

1.08 . 23 . 02 1.08. 23 . 03

Pengembangan sistem manajemen pengelolaan pesiair laut dst ....

1.0S . 24 1.08.24.01 1.0B . 24 . 02 1.08. 24 .03 1.0B . 24 . 04 1.08.24.05 1.08.24.06 1.0B. 24.07 1.0B . 24 . OB 1.06. 24 . 09

Program PengeZolaan ruang terbuka htlolt (RTllJ Penyueunan kebijakan, norma,standard proeedur dan manual pengelolaan RTH

SosiaJisasi kebijakan, norma, standard, prosedur dan manual pengeloJaan RTH

Penyusunan dan analiaia datajinfonnasi pengelolaan RTH

Penyusunan program pengembahan RTH

Penataan RTH

Pemeliharaan RTH

Perbaikan Taman

Pengadsan bibit

l'asilitasi kegiatan hari-hari besar

1.08 . 2S

Program Pengadaan .l..4mpu Penerungan oIGlan

1.08,25.01 1.08 . 25 . 02 1.0B. 25.03 1.08.25.04 1.08.25.05

Pemasangan Lampu Jalan di Kabupaten Lampung Se1atan

Pengawasan \lsaha Keliotrikan dan Peme1iharaan Lampu Jalan \lmum

Penataueahaan LPJV MUikDaerah se-Kabupaten Lampung Selatan

Perencanaan Pembangunan Pemasangan Lampu Jalan di Kabupaten Lampung Selatan

Pengawasan usaha keUstrikan dan pemeliharaan Iampu taman

Neg."

1.0S.26 1.08.26.01

Program "cnlngkatanlli/blclUll "cl"lfQgangan Dalam

1.0S . 27 1.08.27.01 1.08 , 27 , 02

Program Pembfnaan Pedagang Kaki LJma dan A.ongan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Keberaihan Pasar

Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar PEMDA Kab. Lampung Selatan

1.08 . 28

Program Optima.tt Pe:ndapafan Anggaran Daerah Bimtek Pelaksanaan Perda No. 16 Tahun 2011 di Lingkungan DPDK dan SosiaJisasi Perda No. 16 Tahun 2011 bagi Pedagang

1.0B. 28 . 01

1.09 1.09. 16 1.09 .15.01 1.09 . 15 . 02 . 1.09 . 15.03

Pengembangan Infonnasi Paaar dan DistribUsi Barang

Pertpnpbpu

""""nun,..mI>angwuzn..... listem pendaftaran tanah

m,..~

tGnAh

~yusunan

Sosialisasl slstem pendallaran tanall

Dot...

1.09 . 16 1.09. 16 .01 1.09 , 16. 02 1.09.16.03

Program Pena&a.cul pengwzsaGn, pemllikan. penggunaan dan pematt,/aatan tcmah

Penataan penguasean, pcmilikan pcnggunaan dan pemenfaatan tsnah

Penyuluhan hu1cum pertanahan

Pencadangan Taneh untuk Kegiatan Pembangunan

1.0g.17 1.09.17.01 1.09.17.02

Program Pcngcmbangan Slatcm lrlformAlJl PcrCcmalum

1.09. IS 1.09. 18.01 1.09. 18.02

l'rol1....m PC"!l""'-Ian kDrIfllk-kDrIfllk ,..rtanahan

1.09.19

Program Pe:Zayanan Admfnfstnui Pertanahan

1.09.19.01 1.09.19.02 1.09.19.03 1.09.19.04 1.09.19.05 1.09.19.06 1.09.19.07 1.09.19.08 1.09.19.09 1.09.19.10 1.09 . 19. 11

I

Penyusunan aistem informasl penanahan yang handal

Dst...

Fasilitasi penyelesaian konflik-konfiik pertanahan

Peninjauan Lckesi, Pengukuran dan Penyelesaian Adminiatraai Pertanahan

Penyediean Makan dan Minum Rapat-rapat Koordinasi dan Konaultasi kc Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jaaa. Tenaga Administrasi Pemcliharaan Rutin/_kala t.lat-a1at Adminialr&Bl Kantor Pcmeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Pskaian Dinas & Perlengkapannya Pensertifikatan Tanall Masal (PRODA) KolaBalikpapan Survey dan Pemetaan Penggunaan Tanall Skala 1 : 25.000 Pe.nyeleeaian Konflik·KonOik Penanahan RcdistribuBi Tanah Negara Pembuatan titik Dasar Teknis Orde-4 dan Pembuatan Lembar Peta PendaItaran Fonnat Digital Skala 1 ;

5.000

1.09. 19. 12

1.10 1.10.15 1.10 .15.01 1.10.15.02 1.10. 15.03 1.10.15.04 1.10,15.05 1.10,15.06 1.10.15.07 1.10.15,08 1.10,15.09

Updating/Uniflkasi Peta

KependudulraD dan Catotan SlpU Program ".nlZtaan Admlnlatraal Kependudukan

Pcmbangunan dan Pe.ngoperaBian SIAl{ Secara terpadu Entri data daftar rumah tangga (DR1) menuju sistem informasi sdministrssi kependudukan (SIAK) Implementaai ai.tern administrui kependudukan (membangun updating dan pemeUharaan)

Pcmbentukan dan pc:netaan eietem koneksi NIK

Koordinasi sistem pelaksanaan kebijakan kependudukan

Pengclahan dan penyusunan Japoran infonnasi kependudukan

Peningkalan Pe1ayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

Pengembangan database kependudukan

Penyusunan kebijalran kcpendudukan

1.10. 15. 10

Peningkatan kapa.eit&e aperat kependudukan dan eatatan eipU

1.10 . 15. 11

SOBialissBi kebiialran keoendudUkan

1.10. 15.12 1.10. 15. 13 1.10.15.14 1.10. 15. 15 1.10. 15. 16 1.10.15.17 1.10. 15. 18 1.10. IS . 19 1.10.15.20 1.10. IS . 21

Peningkatan kapasitas keseimbangan kependudukan

Monitoring. eva1uasl dan pelaporan

Peningkatan pelayanan akte-ajcta catatan sipU

Pengelclasn premi BSuranai rumah tanua miakin Pemutakhiran data penduduk Pelakeanaan Sosialisaai Pemutahiran data Kependudukan, Penerbitan NIK dan Pereiapen Penerapan e. IITP Monitoring, Evaluasi. Penyuluhan dan Pengawaean Pela,yanan Kependudukan dan Pencatatan SipU Promosi Pela_ Kependudukan dan Pencatatan SipU

Peningkatan Tertlb Adminiatrasi Kependudukan dan Pencatatan SlpU

Integritas Lintas Sektor Pela,yanan Kependudukan

1.10. 16 1.10.16.01 1.10. 16 .02 1.10.16.03 1.10.16.04 1.10 . 16 . OS

Progrum Bldang Keac:/ahteraan Sosial

Pelayenan dan rehabilitasi keeeoe (Peningkatan Kueritae Bngi Lanjut Uaia)

Pelatihen Keterampilan Bagi Ketuerga Miskin

1.10.17 1.10.17.01 1.10.17.02

Prognun

1.10. IS 1.10.18.01

Program Pemblll"".. AnaJc Pengembangan Bakal dan Keterampilan Anale Tertentel'

1.10. 19 1.10.19.01

Program Pernberd4I/'U1" Kelembaga.... Xe.ejahfcr'llllll Boolal

Peningkatan Kualitas 8DM Kesejahteraan Mosyorakat

1.11 1.11 • 15 1.11.15.01

Monitoring, evaJuasi dan pelaporan

Pengembangan bakat dan keterampitan anak kurang mampu

Peningkatan kualitas SOM KeS08 bagi Organiea.si Soaial Masyarakat (Orsoa)

1'0"'_

dan Rehabl/Jta.sl XuciGhtcr'llllll Sos"'l

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporon

Peningkatan Kualitas Bag; Lanjut UBia

1''''''''_

PeDlberdayaaD PcRmpww clan PcrUndunp.n Ana.k Program ke5enzsum bbUakan perdngkatan kuaUtas Anak dwa Pcn!,¥uurw.

Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dl bidans: ilmu pengetehuan dan reknotogi

1.11 . 15.02

Perumusan kebijakan peningkatan peran dan poai.&i. perempuan eli bidang politik danjabatan publik

1.11.15.03 1.11.15.04 1.11. 15.05

Pelakaanaan 8Oaiallea.Bi yang terkalt dengan keeetaraan gender. pemberdayaan perempuen dan

perlindungan anak

Monitoring. evaluasi dan pelaporan

Operaaional Rumah Pintar

1.1l.lS06

dat ...

1.11 . 16 1.11.16.01 1.11 . 16.02 1.11.16.03 1.11 . 16.04 1.11 . 16.05 1.11.16.06 1.11 . 16 . 07 1.11.16.08 1.11.16.09 1.11.16.10 1.11.16.11 1.11 . 16. 12 1.11.16.13

Progrum Penguatan KeZernbaggan PengarueutamaaR Gender dan A"ak Advokasi dan Caeilitasi PUG bagi perempuan Fesilitasi pengembangan puaat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP'21 Pemetaan pctenei organisam dan lembaga muyarakat yang berperan dalam pemben1ayaan perempuan dan ana!< Pengembangan "'otori dan peW
Pemberdayaan Perempuan Scslaliaesi dan Fasilitasi Pengerueutamaan Gender (PUG) Operaeional Pembinaan Kelompok Kerja Bina Ke1uarga TKl (Pokja BKTKI) Workshop peningkatan peren perempuan dalam pengambilan keputueen Pemberdayaan lembaga yang berbasia gender det•..

1.11 • 17 1.11.17.01 1.11.17.02 1.11.17.03 1.11.17.04 1.11.17.05 1.11.17.06 1.11.17.07 1.11.17.08 1.11.17.09 1.11.17.10 1.11.17.11 1.11.17.12

Program Pen'n.gkatan. Kualtta.- Hi.4up dan PerUnd'&Ulgan PervrryJUtln

1.11 • IS 1.11 . 18.01 1.11.18.02 1.11.18.03 1.11.18.04 1.11.18.05 1.11 . 18.06 1.11 . 18 . 07

Program Penlllgkatan """'" ..rta dan kuetaraan g_er dalam , ..,,""....9".. _

Pelekeeneen kcbijakan perlindungan perempuan di daerah

Pelatihan bagi pelatih 30M pelayanan dan pendarnpingan korban KDRT

Penyuaunan eistem perlindungan bagi perempuan

Soeialieaei dan advokaai kebijakan penghepueen buee akaara perempuan IPBAP)

Soeialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan

Soaialiaaei &stem pencatatan dan pelaporan KDRT

Penyueunan profil perlindungan perempuan lansia dan ca.cat

Fasilitaei upaya pcrlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Peningketan lCualitas KelerBIDpUan Perempuan

Pembinaan D..... Wlama

dot...

rro11

Pembinaan organ.iBUi perempuan

Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran eerta dan keaetaraan sender

Penyuluhan bagi ibu romah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

8imbinsan manajemen u5aha bagi perempuan dalam mengelola usa,ha

Pameran hasil kmya perempuan di bidang pembangunan

Monitoring, evaluaBi dan pelaporan

dot...

1.11 • 19 1.11.19.01 1.11.19.02 1.11.19.03

1.11.19.04 1.1119.05 1.11.19.06 loll. 19.07 1.11 • :30 1.11 . 20.01 1.11.20.02 1.11 .20.03 1.11 .20.04 1.11.20.05 1.11.20.06 1.11.20.07 1.11.20.08 1.ll.20.09 1.1120.10 loll .20. 11 loll .20. 12 1.11.20.13 I.ll .20. 14 1.11. 20 . 15

loll . 21 1.11.21.01 1.11.21.02 1.11. 21 03 1.11 .22 1.11. 22.01 1.11 .22.02 1.11 .22.03 1.11 .22.04 1.11 . 23

Program P.nguatall K.bllakan P.nlngkatan Kualltlu analc dan Porompuan

Operasional Rumah Pintar Kabupaten Lampung Selatan

Pembinaan Kader P3KSS, Nakerwan dan Pokjanal OSI

Workshop Peningkatan Perempuan dalarn Pengambtlan Keputusan

Soaialisasi Pencegahan Pemikahan Dini bagi PeJajar

Operaaicnal Gugua rugae Kota Layak Anale

Soeialieaei Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Sek8ual Terhadap Anale

del...

Program K.ria Bokrftarlat 2'P. PKK

Operaaional Sekretariat PICK Kabupaten Lampung Selatan

Seminar Behan Komunikaoi Efektif

SolJial1aaai dan Pelatihan LP3K

Sandang. Pangan, Peromahan dan Tata Laksana Rumah Tangga

Orientaai Program KeIja

Lomba Adminiatrasi PKK. Kader PKK dan Pembinaan Daaa Wi&ma

Operasional untuk Anak Yatim Piatu

Operaaicnal untuk Peringatan Han Kartini, HUT Rl dan Hari Ibu

Peningkatan Kualitas 8DM melalui Gerakan PKK untuk K.esrak

Pengadoan ATK untuk Kecomatan Dan De...

Pembinaan PKK Tingkat Kecomatan

.SoBiaJi...Bi Poadaya dan LKKS Kabupaton Lampung Selatan

Pameran Promoei Produk Ker~inan TP PICK

-Jambcre Tingkat ProvinBi dan Naaional

det...

Program

K~rja

TP PICK Bfdang PenghaJJa.tan, Pengamalan PancllUtla dan GotDng ROJlOtlQ (PaIVa 1)

Pembinaan Mental dan SpirituaJ Kelompok Ibu - Ibu PKK

Seminar Sehari Komunikaai ECektif

dst... Program K.erJd T.P PICX' Bl4GAg P.rwfWUca.n, KderampUan.. dcu& Pengembcmgan Kehfdupan (PolrJa 111

_kopo,.,....

Sosla1i..... dan Pelatihan lP3K

Peningkatan Rasa Kebangeaan dan Kecintaan ....badap Pejuang Wanila

Soeiali..... dan Pelalihan LP3PKK, Lomba lJP2K, BKB dan PAlJD

Pelaksanaan Lomba lJP2K, BKB dan PAtiD

Program K.rja TP PICKBldang Sandang. Pangan, P.rumahan dan Tata LaIcHna Rumah Tangga (7olrJa 111)

1.11 . 23 . 01

1.11 . 23 . 02 1.11.23.03 1.11 . 24 1.11.24.01 1.11.24.02 1.11.24.03 1.11.24.04

1.11.24.05 1.12 1.12. 15 1.12.15.01 1.12. 15.02 1.12. 15.03 1.12. 15.04 1.12. 15.05 1.12.15.06 1.12. 15.07

Sandang, Pengen, Perumahan dan Tata Lakeana Rumah Tangga

Penilaian Lomba Desa Tingkat Provinel Lampung

.det...

Program Xer;ja TP PKK BLdang XauhatG.n, K.Ie.tana.n Ungkungan Hfdup dan Perencanaan Behat (Po1rJa. IV)

Orientaei Program Keria

Peningkatan Mutu Kehidupan Keluarga

Penllalan Lomba P3KSS. Nakerwan dart GSljPSI Tingkat Provinsi Lampung

Peningkatan Kualitee SDM melelui Han Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan

det. ..

KClluarp BClrClD.c8JJ,a dan Kcluarga SClJabto;ra

Program X.'uarga Berenean« Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bag; Keluarga Miakin

Pelayanan KlE

Poningkatan Porlindungan Hale Rcprodukoi Individu

Pelatihan PLKB dan PKBTingkal Nasional

Onenlasi Penilaian Angka Krodit Penyuluh Keluarga Bereneana ( PKB)

Penilaian Angka KrocUt Ponyuluh Keluarga Bereneana I PKB )

1.12 . 15.08

Operasional Pelayanan KB Melalui TNJ Manunggal KB Keaehatan (TMKK)

Operaaional Pclayanan KBjKS Melalui Kesatuan Gerak (Kesra.k) PKK-KB-Kesehatan Tk.Kabupaten dan

1.12.15.09

Operesicnal Pelayanan KB

1.12.15.10 1.12.15.11 1.12. 15. 12 1.12.15.13 1.12.15.14 1.12. 15. 15 1.12.15.16 1.12.15.11 1.12. 15. 18 1.12 . 15. 19 1.12.15.20 1.12.15.21

Penerangan KB/KS melalul mobil unit penerengan (MUPEN)

Bhakti Ikatan Bidan Indonesia (181)

Penilaian Keluarga Harmonia, IMP, PLKB/PKB dan UPPKS Tk. Provinei

Peleyanan KB Keliling (TKBK)

Pertemuan lengkap petugaa lapangan KB

Lomba KB di Lingkungan Perusahaan

Pckan Promosi Program KBjKS dan Oelanggang Dagang K.elompok UPPKS

Peringatan Harganae Tk. Kabupaten

Pelatihan PLKB dan PKB Tk. Naaional

Pdayanan KB Keliling (TKBK)

Penyediaan Mobil Penerangan (MUPEN) KB

Penyediaan kendaraan bermotor roda dua bsgi PKB/PU
Provinsi M~lalui

Kesatuan Gerak (Kesrak) PKK - KB - Kesehatan Tk. Nasional

1.12.15.22

Pengadaan Pu bUk Adreae (Wireless) Sarana KlE

1.12. 15 . 23

l'eu=diaan kemlilraan bennotor rOQa dua bOo; PKBIPLKB dan PPLKBfPendamnin. DAK!

1.12. 15.24 1.12. 15.25 1.12.15.26 1.12.15.27 1.12.15.28 1.12,15.29 1.12.15.30 1.12.15.31 1.12.15.32 1.12. 15.33 1.12.15.34 1.12. 15.35 1.12. 15.36 1.12.15.37 1.12 . 16

Penyediaan Mobil Pelayanan KB Keliling (Pendamping OAK)

Pengadaen Publik Adress (wireless) 881ana K1E (Pendamping OAK)

Faeilitaai Kelompok Ekonomi Produlctif Perempuan di Deaa Prima

Pengadaan Ssrana Pelayanan KB dan K1E (OAKdan Pendamping OAK)

Analisis Jabatan Badan PP dan KB

Standar Operaeional Prosedur (SOP)

Analisis Beban Kerja Baden PP dan KB

xeeeruen Gerak PKK-KB Tingkat Kecamatan

Orientael Program Ketahanan Keluarga (BKE, BKR, BKL, UPPKS)

Revilalisaoi PetugaB Lini Lapangan KB

Monitoring, Evaluaai dan Pelaporan

Pembinaan Ke!ompok Bins Ke1usrga Balila (BKBI. PPKBO dan Sub PPKBO

Lomba Bina Ke1uarga BaUta Tingkat ProvinBi

Lornba Pengelolaan dan Kader BKB

Program Keseluztczn Reprodubl RerTIDJa

1.12.16.01

Scsialteaei Keschatan Reproduksi Remaja ( KRR1Bagi Kelompok Remaja

1.12,[6,02

dst. ..

1.12.17

Program Pelaganan

Kontra..N~l

1.1:2,17.01

Pelayanan kon&eling KB

1.12.17.02 1.12.17.03 1.12. 17.04 1.12.17.05

Peleyenan pemuangan kontraeepei KB

Pengadaan a1at kontrasepoi dan peralatan medis

Peloyanan KB medla operaal

1.12.18 1.12. 18.01 1.12 . 18.02 1.12 . 18,03 1.12. 18.04 1.12.18.05 1.12 . 18.06 1.12.18.07 1.12. 18.08 1.12. 18.09 1.12. 18. 10 1.12. 18. 11 1.12.18.12 1.12. 18. 13 1.12.18.14

1.12. 18. 15 1.12.18.16 1.12 . 18. 17 1.12. 18. 18 1.12.18.19 1.12. 18 . 20 1.12. 18.21 1.12.18.22 1.12. 18.23 1.12.18.24 1.12. 18.25 1.12 . 18.26 1.12.18.27

dal ...

Prugram PemblnGan hron Strrta MCIBJIG"'Ikat dalam hlaj/allan JUVKR yang Jlandlrl Fasilitaai pembentukan kelompok maayarakal peduli KB Peningkatan Pendapatan Kelompok UPPKS Sosialisasi Program Bina Keluarga TKl! TKW Pelakaanaan Pendataan Keluarga Penyusunan Analisa dan Dampak Program Pembentukan dan pelatihan kader P3KSS.Nskerwan dan Pokjanal OSI untuk persiapan lomba 11<. Provinei

Sosialisaoi kebijakan Kot& Layak Anak ( KLA) di kecamatan

Operasicnal Pembinaan perempuan tani

Pcningkatan PromoBi. HasiJ Pendataan Keluarga

Temu Kader UPPKS

Pengolahan Hasil Pendataan Keluarga

Koordinaai Pengelolaan Program

Orient.eai Petugae Pendataan Keluarga

Sceialieaei Undang-undang tentang Perlindungan Anak

Forum Anak Oaerah

Orientaei Tribina Kader BKB. BKR dan BKL

Orientasi Saka Kencana

Sooialisaoi Koalioi Kependudukan

Operaaional Pusa! Pemberdayllllj1. Ke!uSl\lll Sejahtera

Rapallroordinaal Badan PP dan KB

Rapsl Kerja Os.erah (Rakerdal Badan pp dan KB

Sooialisaoi Pelaporan Klinik KB dan Pelaporan Pengendalian Lapangan KB

Orientaai Penginputan Pelaporan K1inik KB dan Pengendalian Lapangan KB

Pembuatan AnaIiaa Program KB

Pembinaan BKB. PPKBO dan Sub PPKBO

Lomba lnstitusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

Lomba Cerdae Cermet BKB HI

1.12.19 1.12.19.01 1.12.19.02

Program Promo.! Kesehatan Ibu, Bayf dan Anak mewlu! Kelompok Kel1tatan dt Ma.syamkat Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat dst ...

1.12.20 1.12.20.01 1.12.20.02

Prugram hngemlJangan I'uMtt hlayanan In,{onJlllBl dan KORBe/mg KRR Pendirian pusat pelayanan infonnaBi dan konaeUng KKR Faeilitaei forum pela,yanan KKR bagi kelompok remsja dan kelcmpck sebaya diluar sekolah

1,12.20.03

Pengedeen Sarana KEl Kcschatan RcprodukeL Rcmaja

1.12. 20 . 04 1.12 . 20 , 05 1.12,20.06

Ortentaei Bagi Fssilitator PlK • KRR dan SKR

1.12 • 21 1.12.21 .01 1.12.21 .02 1.12.22

Pembinaan Pusat Infonnasi dan Konsultasi Kesehatan Reprodukai Remaja (PIK~ KRRI

Dsl...

Prugram PenlnglcataR hnanggulaR/1an NarlrDba, PMS terma.suk lIlVl AIDS Penyuluhan penanggulangan nerkobe, PMS termaauk HlVI AIDS dst... Prugram hngemlJangan Bahan In,{orrrrrul TentaRg PongtUUlIan Dan Pemblnaan Tumln
1.12.22.01 1.12.22.02 1.12 . 22 . 03 1,12.22.04 1.12.2:2.05

Pengumpulan bahan informssi tentang pengasuhan dan pembinean tumbuh kembang anek

Pembinaan Ketahan K.c1uarga

Lomba Bina Keluarga Balita Tingkat Provinsi

Pclayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah

Petayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1.12.22,06

dst. ..

1.12.23 1.12.23.01 1.12.23.02 1.12 . 23 . 03 1.12.23.04 1.12.23.05

1'rogram 1'0ll1/lDlJan Tenagal'enrlamplng Kelompok Blna Keluarga

1,12.24

Program Pengembangan Model OperasionllZ BKB·PoSJ/G.ndll.-PAUD

1.12.24.01

1.12 . 24 .02 1.12.24.03 1.12 . 24.04 1.12.24.05 1.12.24.06

Pelalihan tenage.penda.mping kelompok bina keluarga di Kecamatan

Pembinaa,n Kelompok Bina Keluarga

Pembinaen Kelembagaan Institusi Masyarakat Pedesaan

Pembinean Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

dst ..

Pcngkajian pengembanpn model opereercnel BKB-Posyandu-PAUD

Studi banding keterpaduan program posyandu, 8KB dan PAue

Pelatihan keterampilan berueeha bagi kelua.rga miskin

Pengadaan aarona dan praaarana pendukung uoaha bagi keluarga miskin

Pelalihan keterampUan bagi penyandanS mualah keaejahte...... ooeial

dot•.•

1.12.25 1.12.25.01 1.12 . 25 . 02 1.12.25.03 1.12.25.04

l'rogram l'eegembangan Puslrt P.1411'J'UU' l'l!onrvul

Pembinaan ?usat Informaai dan Konsultaai Keaehatan Reprodukai Remo,ia IPIK-KRRj

Sosialisasi Pueat Informasi dan Konsultaai (PUC) Remaja Tahap Tumbuh

Sosialisasi Puaat Infonnaai dan Koneulteei (PIK) Rcmaja Tahap Tegak

1.12.26 1.12 . 26 . 01 1.12.26.02 1.12.26.03 1.12.26.04 1.12 . 26 . 05 1.12.26.06

Program Kerja Anggota Dhanna Wantta Penratuan df Bidang SQ8ial Bu.dClJICI Penyuluhan Penanggulangan Narkoba. HIVIAIDS. Kesehatan Jasmani dan Rohani

Shakti Soeial dan Penghijauan

Lomba Baca PuBi Bertema Pahlawan

1.12.27 1.12 . 27 . 01

Program Kerja Anggota Dharma WClnita Persatuan df Bfdang Sekreta.rtat

1.12 . 27 . 02 1.12.27.03 1.12.27.04 1.12.27.05 1.12.27.06 1.12.27.07 1.12.27.08 1.12.27.09

Sosialisa.si PIK Remaja Tahap Tumbuh. Tegak: dan legar

Wisata Rohani, Wisata Husada dan Ceramah Kesehatan Alat Reproduksi Wanita

Peningkatan Semangat Kebersamaan dan Kualitas Anggota Dharma Wanita Peraatuan

det. ..

Penyusunan Rencena Program Kerja, Penetapan Program Ketja dan EvaJuasi Pelekeanaan Program KerjB Peningkatan Semangat Kebersamaen dan Kreatifitas Anggota Dharma Wanita Persatuan

Rapat-rapat, Muedaprop dan Bimtek Dharma Wanita hraatuan

Operaaional Sekrctariat Dha.rma Wanita Persatuan

Perbendaharaan Dharma Wanita Persatuan

Seleksi Dharma Wanita Idol.

Seminar Etika dan Kepr:ibadian

Peningkatan Pengelolaan Administrasi Unsur Pelsksana DWP

dst...

1.12.28 1.12.28.01 1.12.28.02 1.12 . 28.03 1.12.28.04 1.12.28.05

Progmm KeQa AJI/lgota Dharma Wanita p.rcatuan di Bidanll hrulidUaut

1.12.29 1.12.29.01 1.12.29.02 1.12.29.03

l'rogram Kerja Anggota Dhanna Wanlta Perrat1Uzn dl Bldang Ekonoml

Pengembangan Kemandirian Ueaha Anggota Dharma Wanita Persatuan Secara Prcfeeicnel

Pelaksanaan Pemberdsyaan Ekonomi Produktif

det...

1.13 1.13 . 15 1.13. 15.01 1.13. 15.02 1.13. 15 . 03 1.13. 15.04 1.13. 15.05 1.13. 15.06 1.13.15.07 1.13.15.08 1.13. 16 1.13.16.01 1.13. 16.02 1.13. 16.03 1.13. 16.04 1.13. 16.05 1.13. 16.06 1.13. 16.07

Peningkatan Pengetahuan dan Kcterampilan MelaJui Pendidikan

Beasiswa Bagi Putra Putri DWP dan Perpustakaan Serta Taman Bacaan

Peningkatan Keterampilan melalui Pendidikan TK DW?

Beasiswa bagi Putra-Putri Anggota DWP

dst...

_I

8o.1lll l'rogram Pernbenfayaan Fakir 1lIlakln. KomunltaB Ad4t Terpencll (KA1J dan Penyanclang llIasal4h K....jaht
Peninglcatan kemwnpuan (Capacity BuUding) petugas dan pendamping oooial pcmberdByaan fakir miokin, KAT dan PMKS lainnya Pelalihan keterampUan beruoaha bagi keluarga miskin I'aailitaai """"Iiemen uoaha bagi keluarga miskin Pengadaan sarana dan prsearana pendulcung uoaha basi keluarga miskin Pelalihan ketnunpilan be&I penyandang maaalah kesejahteraan oooial Operaaional Program Rsakin Bantuan Subaidi Harp Seras dst...

Program Pelaya:nan dan RehabUita..! XeseJahteruan

S~iar

Pengembangan Kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagj penyandang cecal dan lansia

Pel,yanandan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak Pelaksanaan K1E konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Ke..jahteraan SosiallPMKSJ Pelalihan keterampuan dan praktek be1s,jarkelja bagi anak terlantar termasuk anakjalanan, anak caeat, anaknakal

Pelayanan p8iko80aial bagi PMKS dJ trauma centre tcrmasuk bag! korban bcncana

Pembentukan pUlI8.t intormaai penyandang caeat dan tra.uma center

Peningkatan kualita. pelayanan. sarana. dan praearana rchabilitaai kceej&htCIraan eosial bagi PMKS

1.13. 16.08 1.13.16.09

PenYUlunan kcbijekan pelayonon dan ",habilitaal IOIIla1 bagl penya,ndang maealoh keeejohtcraan SoeW Koordinael perumullIl kebijekan don lIikronilllli pelal<eanaan upe,ya-upe,ya penonggulangen kemiekinon

dan pcnurunan kesenjangan 1.13. 16. 10 1.13. 16. 11 1.13.16.12 1.13. 16. 13 1.13. 16. 14 1.13. 16. 15 1.13. 16. 16 1.13.17

1.13.17.01 1.13.17.02 1.13.17.03 1.13.17.04 1.13.17.05 1.13. 17.06 1.13.17.07

1.13. 18 1.13. 18.01 1.13. 18.02 1.13. 18.03 1.13. 18 . 04 1.13. 18.05

1.13. 18.06 1.13.18.07 1.13. 19

1.13.19.01

1.13.19.02 1.13.19.03 1.13.19.04 1.13.19.05 1.13.19.06 1.13.19.07 1.13.19.08

1.13 . 20 1.13.20.01 1.13.20.02 1.13.20.03 1.13.20.04 1.13.20.05 1.13.20.06

1.13. :n 1.13.21.01 1.13.21.02 1.13.21.03 1.13.21.04 1.13.21 05 1.13.21.06

Penanganan maealah-masalah strategis yong menya,ngkutlenggap cepat darural dan kejadian luar biaaa Monitoring. evaJuui dan pelaporon

Pelayanan dan pelindunga,n sosiallansia

Pembinaan We,nita Tuna 80Bila (WfS)

Kegiatan Pembinaan Pelayanari dan RehabUitaai Sosial bagi Tuna SoBial

Dapur Umum Tanggap Darurat Beneana

Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif para Penyandang Cacat dan LK3

Prognzm pomblnaan anak uriantal' Pembangunan ea.ra.na dan praaarana tempat penampungan anak tedantar Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anale. terlantar Penyueunen data dan eneuere perrnasalahan anak terlantar Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlentar Peningkatan keterampil.an tenaga pembinaan enak tcrlantar Monitoring, evaluasi dan pelaporan det ...

Program pembtnaan pard pengandang cCICat dCUI tnzuma

Pendataen ponya,ndans cacat dan penyakit kejiwaan

Pembangunon lIlltIlI1ll dan prll8lll"lIla perawatan para penyandans oa<:al den trauma

Pendidilcan den pe1atlhon bagl penya,nclang . - den eka trauma

Pendayagunaan para penya,ndang cacat dan eka tnwma

PeningkalBn keterampilen tenoga pelatih don pendidik

Pendataan dan lOaiaJilllli rehabilitasi penyondang ee eat

det...

Progn:lm pembfnaan panti asuhan/ pant! jompo

Pembangunan serena dan preearana panti asuhan/ jompo

Rehabrlitasi eedang/ berat bangunan panti asuhan/ jompo

Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarena panti asuhan/ jompo

Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti aeuhanj jompo

Peningkaten ketc::rampilan tenaga pele.tih dan pendidik

Monitoring, evaluasi dan pelaporsn

Monitoring dan pembinaan panti asuhan danjompo dan KUBE Gakin

dst...

Program pomblnaan oka penyandanp ".nyaklt sowzl lera """",,!dana, PSK• ....rlcobel pon",,"". sos!al ra!nnyaJ dan Pendidikan dan pelatihan keterampilan beruaaha bagi eka penyandang penyakit aasial

Pembangunan pusat bimblngen/ konseling bsgi eks penyondong penyakit solis!

Pemantauan kemajuan perubahan aikap mental eks penyandang penyakit sosial

Pemberdayaan elta penyandang penyakit somal

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

det...

Program Pemberdagaan ""10""""'...... 1Cu4/ah"rat:ln Boolal Peningkaien peran aktif masyarakat don dunia ueah. Peningkaien jejaring keljasama pelaku-pelaku uaaha kesejahteraan IOsia! masyarakat Peningkatan kualitas SOM kesejahteraan 80sial mesyerakat Pengembangan model kclembagaan perlindungan sosial Operaeiorral Pendamping Kelompok Usaha Beraama (KUSEl Pembinaan dan pemberian bantuan modal uaaha bagi Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSPj Kelurahan

l.l3. 21. 07 1.13.21.08 1.13.21 .09 1.13.21 . 10 1.13.21.11 1.13.21 . 12 1.13.21.13

Bimbingan Teknis bELgi Petugas Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUSEl

Bimbingan Pemantapan Pekerja Sosial Masyarakat (PSMl

Penyuluhan SoBial Maeyarakat

Penyusunan Prom Kelurahan

Pclakeanaan Bulsn Bhakti Ootong RDyong Maayarakat

Pelatihan Perencanaan Partisipatif Pembengunan MSByatakat De.. (P3MD)

dst...

1.13.22 1.13.22.01 1.13.22 . 02

Prognzm Penlngkatan PelUJJlf1f11llangan Narlcobel dan lI1V/AIDS Penonggulangon Masalah Narkoba dan H1VI AIDS det...

1.13.23 1.13.23.01 1.13.23.02

Program Ponangf1lllans1an ""mlaklnan Bantuan Modal Usaha Dana BerguUr kepada Keluarga Miakin

1.13.23.03 1.13.23 . 04 l.l3. 23.05 1.13.23.06 1.13 . 23 . 07

\.13 . 23 . OB

Penyuaunan Modul Pengembangan Wira Usaha Baru Modullneubator Business Center (lBe) (Lanjutan)

Pelatihon Tenaga Ke!ja Ke!uarga Miekin Pelayonan Tenaga Kelja Bsgt Keluarga. Miskin

Operaeional Satuan Tugas Pels.keana Kegiatan (I...atijutan)

Monitoring Cakupan KeIja Gakin PSI.. Pelatihan (LaQiutanl

Pelatihan KeterampiIan Tenaga Kerja bagi Keluarga Miskin (LanjUtan}

Pembenon Biava Pendidlkan Ba2i Siswa van. Berasa! dan Keluarva Miskin

1.13.23.09

Bantuan Modal Usaha Dana Bergulir kepada Keluarga MiBkin (Subeidi)

1.13.24 1.13.24.01 1.13.24.02

Program Pdn.tIA1Ip1a.ngan Korban

1.13 . 25 1.13. 25 . 01 1.13. 25 . 02

Program KeZu"'l1a Harapan (PKHJ Pendampingan Program Keluarga Harapan IPKHj

1.13.26 1.13.26.01 1.13.26.02

Program Pemb(RtUlft Sosjal dan PahlaLUClR

1.14 1.14.15 1.14. 15.01 1.14. 15.02 1.14.15.03 1.14,15,04 1.14.15,05 1.14.15.06 1.14.15.07

1.14. 1.14. 1.14. 1.14. 1.14. 1.14. 1.14.

15.08 15.09 15. 10 15 . 11 15. 12 15. 13 15. 14

1.14. 16 1.14 . 16.01 1.14. 16.02 1.14. 16.03 1.14. 16.04 1.14.16.05 1.14. 16.06 1.14. 16 . 07 1.14.16.08 1.14.16.09 1.14.\6,10 1.14,16,11 1.14.16.12

1.14. 16. 13 1.14.16.14

1.14 . 16 . 15 1.14. 16. 16 1.14.16.17 1.14. 16. 18 1.14.16.19 1.14.17 1.14.17.01 1.14 . 17 . 02 1.14.17.03 1.14.17.04 1.14 . 17.05

BcnCClRCI

Penyediaan Buffer Stock bencana di Lampung Selatan

dst...

det.;

Pemberian Gelar Daerah Kepala TokDh dan TokDh Masyurakat Kabupaten Lampung Se1atan

Penanaman ni!al.ni!al kepahlawanan, keperintisan ke..tiakawanan IO.u.l dlIII pemeliharaan Taman

MakamPahlawan fl'MPl

T_KIlrja

Program PenlnlJ1<4_ K...._ dan Prod"ktIvitaa 'l'enaga x.r;ja

Penyueunen data bue tenaga.kerja daerah

Pembangunan balai 1atihan keija

Pcngadaan pere1atan pendidikan dan keterampilan bagi pcncari keQa

Peningkatan profeBionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK

Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan keterampilan kerja

Pendidikan dan pelatihan keterempilan bagi pencari kerja

Pemeliharasn rutin/ berkala sarana dan prasarana BLK

RehabilitaBi eedengj berat sarana dan praaarana BLK

Monitoring. evaluaai dan pelaporan

PeJatihan/BIMTEK I'<:ningkatan Produktivitas Tenaga KeJja

Peningkatan Pelatihan Tenaga kerja

Pelatihan Tenega Kerja di BLK

Pelatihan Kelja Sektor Informal untuk Penyandang Cacat

det ...

ITogram Pentngkatan

KIIB81ftIJa.t:lUl

KIlr:Ja.

Penyueunen inCormam bursa tenaga keIja

Penyebarluasan inlonnasi bursa tenaga keJja

Keljasama pendidikan dan pelatihan

Penyiapan tenega kerja map pakai

Pengembangan Itelembagaan produktivitaa dan pelatihan kewirauaahaan

Pemberian faailitaai dan mendorong aiatem pendanaan pelatihan bcrbaaie masyBJ"'Bkat

Monitoring. evsluasi dan pelaporan.

Monitoring: dan Evaluaai Keppree No.4/ 1980 tentang WeJlb Lowongan kcIja dt PT dan Tenaga Asing Monev UU No.4/1980 ten tang waJib lapor lowongan keIja peruBahaan,hubungan industrial dan eyarat kerja Pemagangan Nasional JOB Market Fair (JMFj / Pameran Bursa Kerja Menyusun Porpeksi Ketenagakerjaan lingkup Lokal dan Regional, Mengalisasis dan Mengevalu asi dampak Kegiatan Ekonomi dan Pembangunan terhadap Penciptaan Perluasan Keeempatan Kerja. Membuat Naskah

I

bentuk lainnya untuk penyebarluasan lnformasi Paaar KeIja

Menyusun Pedoman Penuntun Jabatan Menyuluh dan Pelayanan Koneultaai Bimbingan Jabalan

Pembuatan Renotra KetenagakeJjaan

Infonnaai PaBaI' Kcrja On-Line

Dana Pendamping Padet Karya Produktil

Dana Pendamping Pallat Karya lnlrastruktur

det. ..

Program Perlfndungart Pengem!xlngart LembaQa Ketenagalur;aan

Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur ten. kerja

Fasilitaei penyele88i.an prosedur pcnyelesaian peree1isihan hUbungan industrial

FaBiUtaBi penyeieeeren proaedur pembcrian perlindungan hukum dan jaminan eoeial ketenagakerjaan

1.14. 17. 18

Sosialisasi peraturan tentang ketenagakerjaan Peningkatan pengawasan. perlindungandan pencgakkan hukum tchadap keselamatan dan kcsehatan kerja Penyusunan kebijakan standarisasi lembaga penyalur tenaga kerja Pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja

Monitoring, evejueai dan pelapc-ren

Pemcnkaaan Pertama, Ulang(Berkala, Khusus(Kasus

Penyedikan Terhadap Perusahaan Yang Melanggar Peraturan Perundangan

PengawB.san dan pcrHndungan tenaga kerja

Audit SMK3 (Sistem Management Kcselamatan dan Kesehatan Kelja) eli Perusahaan

Pembekalan AhIi K3IKeselamatan dan Kesehatan Kelja)

Pcmbinaan Kemitraan Organieasi I'<:kerja dan OrganlSlUli Penguaaha

Pembinaan Lembaga Kerjaaema Bipartit

Pereidangan/Pertemuan (LKS Tripartit. Tim DetiJc.ai Dild, Dewan Pengu.pahan)

FasilitaBi I'<:mbcntukan Lcmbaga Ke<Jasama Blpartit

Penyuluhan / PemaeyBJ"'Bkatan Hubungan Indu8trial

1.14.17.19

Penvuluhan I'<:ran dan Funusi SP/5B

1.14,17.06 1.14. 17,07 1.14.17.08 1 ]4 . I"; 09

1.14.\7.10 1.14.17.11

1.14.17.12 1.14. 17 . 13 1.14.17.14 1.14.17.15 1.14 . 17. 16 1.14.17.17

1.14. 17.20 1.14.17.21 1.14.17.22 1.14.17.23 1.14.17.24 1.14.17.25 1.14.17.26 1.14.17.27 1.14.17.28 1.14.18

1.14

\8.01

1.14,18.02

Monitoring Pelal
Pembinaan Pembuatan PK,PP, PKB

Pemantauan d"" Pengumpu1"" Data PHK Bipartit

Survey P.......-paaar & Penetap"" Nilai Kebutuban Hidup LilYok (N!iKLl dan UMK

Penertiben Perizin""

Pembin""" dan Perlindungan TKW d"" Anok

Penmgkatan Perlindungan Pekerja Wanita dan Anak

Peningkatan Perlindungan Pekerja Wanita dan Anal<

BPJS Ketenagakerjaan (THLS)

Program Penlnglcatan Kmramptlan Tenaga Kerja Pelauhan Keterampilan Tenaga Kerja (Lanjutan} dst..

1.14. 19 1.14.19.01 1.14.19.02 1.14.19.03 1.14.19.04

Program Pembtnaan dan Pengembangan Produktfvttas Tenaga Ker;ja

1.14.20

Program Penanggulangan Kemtskfnan Pelatihan Tenaga Kerja Bagi Keluarga Miskin

1.14.20.01

1.14 .20.02 1.14 . 20 . 03 1.14.20.04 1.14.20.05 1.14 . 20. 06

1.14.22 1.14 .22.01 1.14 . 22 .02

Bimtek Pengembangan Produktivitaa Tenege Kerja (Lanjutan)

Peningkatan Tenaga Kerje. Bidang Perhctelan lLe.njutanj

Peningkat8J1 Tenaga. Kerja Bidang Pramuaaji (Lanjutan)

dBt...

Bantuan Alat Keterampilan Ke:ja Secara Kelompok Bagi Penduduk Miskin

Operaeional Se.tu"" Tuge.BPelake.e.ne.e.n Kegie.tan lLe.njutan)

Monitoring Cakupan Kerje. Gakin Paaca PelBtihan ( Le.njutan I

Pe1e.tihe.n Ketere.mpilan Ten_ Kerja Bagi KeluB.rg8. MiBkin (Le.njutan)

det...

Program 'clIl/Il"""'lmt ltluua·ltluua Penyelesaian Pereeliaihan Hubungan Industrial, Pemurusan Hubungan KeIja. Unjuk Rasa/Mogok KeIja dBt...

1.14 . 24 1.14 . 24 . 01 1.14 . 24 . 02

Program Penfngkatan Pengawa.san ~e.5elamatan dan Ke5ehatan Kerja (K3)

1.14 . 25 1.14.25.01 1.14.25.02

Program Pengembangan Sfstlm Inf0rmasi Ketenagakerjaan

1.14.26 1.14.26.01 1.14.26.02

Program Promoct KIalUJllabrjamt

1.14.27 1.14.27.01

Program Ten"lla Kluja Mandlrl (TKM/

1.15 1.15. 15 1.15. 15.01 1.15.15.02 1.15. 15.03 1.15. 15.04 1.15.15.05

Pengujian Peralatan Keselarnatan dan Keseheten Kerja (K3)

dst..

AplikaBi eekai pelB.tihan dan produktivitas tenoge. kerje.dan te.ta uBB.he. umum (Le.njutanJ

dee...

Lombe. Bide.ng Ketene.gokerje.an dan PromoBi Pembangune.n

Promosi Pembengune.n

Penciplaan Wire. UBB.ha Be.ru Me1alui Pembcrde.ye.an Tene.ge. Kerje. Mandiri (TKM) Kopel'al daD Uuha X-eD Menellph

Program penclptaan Ikllm UBaha Kocll .eneRt/czh JIIUlIIItoRduV

Penjusunen kebijakan tentang UBB.he. Kecil Menengah

SoBie.liBB.Bi kebijakan tenlang UBB.he. Kecil Menengah

Fe.ailitasi kemude.han formaliBB.Bi be.dan UBB.he. Kecil Menengah

Pendirlan unit penanganan pengaduan

1.15.15.06

Pengkajian de.mpok regulaail kebijakan ne.Bione.l

Perencanaan, kocrdinaai dan pengembengan Ursaha Kecil Menengah

1.15.15.07 1.15.15.08 1.15.15.09 1.15.15.10 1.15.15.11 1.15. 15. 12 1.15. 15. 13

Pengembangan jaringan inCrastruktur Usaho Keeil Menengah

Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah

Faailrtaei Permasalahan proses produksi Usaha Kedl Menengah

Pemberian Fasilitasi Pengarnanan kawasan Ueaha Kecil Menengah

Monitoring, evaluaei dan pelaporan.

Diklat Me.nogement UKM

Mortitoring dan evaluaoi. UKM penerima clAna Program. Pcm.crintah

].15. 15. 14

eenueran UKM Bcrpn:8taai

1.15. 15. 15 1.15. 15. 16 1.15. 15. 17 1.15. 15. 18 1.15.15.19 1.15. 15 .20

Pengembengan Wirauaaha banJ. UKM

PromoBi/ pameran de.gang UKM

Temu usaha kemitre.an be.gi UKM

Dikle.t Achievement Motive.tion Training (AMI) bBgi UKM

Beser bersama Industri Kere.jinan UKM IIKM

Monitoring Dana Bergulir

1.15. 16 1.15. 16 . 01 1.15.16.02 1.15. 16 . 03 1.15. 16 . 04 1.15.16.05 1.15.16.06

1.15.16.07

Program I"dngembanll4n KdwtP"QlUalwuln dan KeunQQulo.n Komp~tfttlUsaha Kecfl ld'cnenQah

Fasilitasi pengem.bangan inkubator teknologi dan bisnis

Memlasilitasi peningkatan kemitraan investasi Usaha Kecil Menengah dengan perusahaan asing MemlasilitMi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mlkro Kecil Menengah

Peningkatan kelja earna dibidang HAKI

FaoililaBi Pengembe.ngan BBranBpromoBi hasil produksi

Penyelenggaraan pelatihan kewiraulahaan

PelatihQIl mQIl,i.m.n n.n ••lol""" kODer.oil I(UD

1.15,16,08 1.15. 16,09 1.15, 1.15, 1.15. 1.15. 1.15. 1.15.

16, 16, 16. 16. 16. 16.

10 11 12 13 14 15

1.15,16.16 1.15. 16. 17 1.15, 16. 18 1.15. 16, 19 1.15,16.20 1.15.16.21 1.15. 16.22 1.15, 16 . 23 1.15. 17 1.15.17,01 1.15.17.02 1.15.17.03

1.15 17. O~ 1.15,17,05 1.15,17,06 1.15.17,07 1.15.17.08 1.15.17.09 1.15,17.10 1.15.17.11

Sosialisasi HAKI kepada Usaba Milao Kecil Menengah Scsialiaasi dan pelatihan pota pengelolaan limbah industri dalam menjaga kelestarian kawasan UMKM Monitoring. cva,lUQl!li dan pelaporan

Bimbingan Penyu1uhan Anggola KUKM dan DUkungan Lomba Des./UKS/P3KSS

PenUaisn Tingka.t Kesehatan Koperasi Slmpan Pinjam I KSP/USP· Koperasi)

Pengernbangan produk ungu.Ian komoditi pisang

Pengembangan. dan Pemaearan Produk Koperaai

Peningkatan Peran Koperasi Dalam Rangka Mendukung Produk Unggulan Kabupaten Lampung Selatan Bimbingan Telmia Adminiatrasi Kelompok dan UMKM

Pendataan usena Kecil Menengah

Sosialisaai Launching Peraturan Bupali dan PCrprcl Tahun 2014 tentanR Pelilinan UKM

Bimbingan Teknls UKM

Pe1atihas> bag; PeJaku Usaha Kecil Menengah

Temu Usaha kemitraan Koprasi

Pemetaan dan Pendataan Koprasi

Bimbingan Telmie Perkopraaian

Program Pengembangan Slstsm PeR(lulcung Usaha Bagl Usaha Jlflkro Keel! Msnengah Sosialisas.i. dukungan infonnaBi penyediaan pennodalan Pengembangan klaeter bisnis Knordmasi pemanfaatan Iaeilirae pemerintah untuk Usaha Kedl Menengah dan Koperasi Koorduvasi penggunaan dana pemerintahan bagi Ueehe Mikro Kecil Menengah Pcmantauan pengelolaan penggunaan dana pemertntah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menenga Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangg, industri keen dan indu atri menengah Penyelenggaraan promosi produk Usah. Milao KecU Menengah Pengembangan Kebijakan dan program peningka.tan ckonomllokal Monitoring. evaluaai dan pelaporan Dat .

1.15. 18 1.15.18.01 1.15,18,02 1.15. 18,03 1.15 ' 18, 04 1.15,18,05 1.15,18.06 1.15.18.07 1.15. 18.08 1.15.18.09 1.15. 18. 10 1.15. 18 . 11 1.15.18,12 1.15,18,13 1.15,18,14

Program PeRlngkatan KSlaUt4s KeZ.mbagaGn KCJMl"'a$i

1.15.19 1.15.19.01 1.15,19,02 1.15.19.03 1.15.19.04 1.15. 19.05 1.15.19.06 1.15.19.07 1.15. 19 . 08 1.15.19.09 1.15,19.10

Program PeningkataR Indvstrt Rumah tanuua. Industrl. Keetl dan Menenuah

1.15 . 20 1.15,20.01 1.15. 20 , 02 1.15.20.03 1.15.20.04 1.15.20.05 1.15.20.06 1.15.20,07 1.15.20.08 1.15.20.09 1.15.20.10

Penguatan KeZernbagczan Kopel"'a$t

1.15.21 1.15.21 ,01 1.15.21.02

Pentnukatan KuaUtM BDM Kcpc~t

1. Iii • 22 1.15.22.01

Psnlngkatan A _ dim TaslUtasI Psrmodalan Kopenurl Faailitaai Aksea Permodalan bagi Kcperasi

1.1&.23

PsnanaoulanaaR Ksmlsklnan

Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperaei

Peningkatan serene dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian

Pembangunan sistem infcrtnael perencanaan pengembangan PerkoperaBian

Sosialisasi prinsip-prinsip pemahamen perkoperaaian

Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperaai berprestasi

Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usena koperaai

Penyebaran model-medel pola pengembengan koperasi.

Rintiean penerapan teknologi eederhana{ man~emen modern pada jenie-jenie usaha koperasi

Monitoring, evaluaai dan pe1apuran

Monitoring dan Evaluasi Koperasi Penerima dana Program Pemerintah

Magang Pengurua Koperasi .

Penltaian Koperael Berpreeteel

Pengembengan Wirausaha Barn

SosiaJisasi Pembuatan Akta Koperasi oleh Notaris

Inventarieaai dan Evaluasi Program Indagkop

Monitoring dan Evsluaai lnduetri (IKAH)

Monitoring dan E'taluasi Industri (lLMEA)

Monitoring dan Pembinaan Kelcmbagasn dan Usaha Koperasi

Monitoring dan Evoluasi bagi UKM (Sekai UKMj

Pengawaaan Barang da1am Keadaan T8I'bungkua (Seksi Metrologi)

Pengawaasn / Kontrol Tugaa Kemetrolog!an (Sekai Melro1ogi)

Pengawasan / Monitoring barang-Barang Parcel (Seksi Metrologi)

Penyuluhan Uaah.Inde.glwp (Pejabat Fungsionol)

Penyuluhan Usaha Keeil dan Kcperaei

Koperasi On Une

Penilaian Ke&ehatan KSPjUSP Koperaei

Pemeringkatan Koperaai

Polga Pembinaan Koperaai

Pembubsran, Penggahungan. Peleburas> Badas> Hukum Koperasi

Pclaksanaan Pekan Kop8l'asi Kola Depok

Fasilitaai Peningkatan Aktifitas UBBha Kcperasi

Monitoring dan Evsluasi KSP/USP Koperaai

Fasilitasi Kelembagaan Koperasi

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

Peningkatan Partisipasi Anggota

Pendidilcan Kewirauaahaan dan Kewiralcoperasian/Perkcperasian

u

1.15.23.01

1.16 1.16. 15 1.16. 15.01 1.16. 15.02 1.16. 15 . 03

Pengemba,ngan Uoalla Mikro
Pen"pemeO

Peningkatan fael"et.si terwujudnya kcrjlUllUlla strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah Pengembangan potenel unggulan daerah Fasilitaai dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produkBi daerah tertinggal {P2KP011

1.16. 15 . 04 1.16.15.05 1.16.15.06

Koordinasi enter lembaga. dalam pengendalian pelaksanaan invcBtaBi PMDN/ PMA Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal Peningkatan koordlnaei dan kerjasama di bidang penanarnan modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha

1.16.15.07 1.16.15.08 1.16.15.09 1.16. 15. 10 1.16.15.11 1.16.15.12 1.16. 15. 13 1.16. 15. 14

Pengeweean dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Pensnarnan Modal Daerah Peningkatan kualitas SDM guna pengingkatan pelayanan investasi Penye1enggaraan pameran inveotasi Monitoring. evaluaai dan pelaporan Promoai dan Penanaman Modal Pemblnean, Pengendallan PMA / PMDN dan Penyusunan L.KPM SoBialieasi Pengendallan PMA/PMDN dan Penyusunan LKPM Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal

1.16. 16 1.16. 16.01 1.16. 16. 02 1.16.16.03 1.16.16.04 1.16. 16.05 1.16.16.06 1.16. 16.07 1.16. 16. 08 1.16.16.09 1.16 . 16 . 10 1.16.16.11

I'rcJgram l'e"lngkAtcI" lkUm 1"...-1 d .... lle,d_l,,""­ Penyusunan kcbijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruklur MemfaBilitaeidan koordinaai kcs:jaMma di bidang inveataai Penyusunan Cetak Biru (Master Planj pengembangan pcnanaman modal Pengembangan Syetem Informaai Penanamen Modal Penyueunen eietem informaai penanaman modal di da.erah 'Penyederhanaan proeedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modeJ Kajian Kebijakan penanaman modal Pemberian inBCntif inveota8i di wil~ tertinggal Monitoring, evaluaai. dan pelaporan Perkuatan Koperaai Dalam Rangka Mendukung Produk Unggulan Kabupaten Lampung Selatan Penyu eunen Na15kah Akademik dan perda rnsenur f"iskal

1.16.17

Program Penylapan patensf &umberdaya• • arona dart prasarana daerah

1.16.17.01

1.16.17.02 1.16.17.03

Kejian pctene; eumberdaye yang terkelt dengan Inveetaei Pemetaan Pctenei Sumber Daya lnvestasi

Pengadaan Sarana Praeerene Promosi dan Penanaman Modal

1.16. 18 1.16.18.01 1.16. 18.02 1.16. 18.03

Program """inl/kAtan P................ Mod'" Promosi investael dan penanaman modal Penyuaunan potensi dan peluang inveatasi Siotem Pelay,"""" Inlonnaal dan Perizinan In...tael secara J;;Iektronik(SPJPlSEJ

1.16. 19 1.16.19.01 1.16.19.02 1.16.19.03

I'rcJgram l'e"lngkAtan PAD dl BId""9 l'engen4aUan, l'.ng"wa&
1.16.19.04 1.16.19.05 1.16.19.06 1.16.19.07 1.16.19.08 1.16.19.09 1.16.19.10 1.16 . 19 . 11 1.16. 19. 12 1.16.19.13

1.16.19.14 1.16.19.15 1.16.19.16 1.16.19.17 1.16.20

""""Inan

lnventarieaei Penyeleeaien Permaeefahan Pengaduan Masyarakat dan Pelaku Usaha (Penanaman Modal}

Sosialisasi tentang Pelayanan Perizinan Koordinasi Pdqanan Pcrizinan Monitoring, EveJuaai dan Penertiban Dokumen Perizinan kepada Pelaku U&aha PengeJoJaan Website Infonnaai di Bidang Peri2inan dan Pengaduan

Inventarieaal Penyeleaalan Permaaalahan Pengaduan Masyarakat dan PeIaku Ueaba (Penanaman Modal) SoBialieasi tentang ~an Peri&inan. Infonnaal dan Penanganan Pengaduan ProlJram /'e""'lJkAtan I'endapatan AoU Daerah dcui Bldang Parlalnan

su....c"'In TcmpaC Uaaha

(SITU} M.rk d"" Undang-und"ng 0.."119""" (Ho)

1.16.20.01 1.16. 20 . 02 1.16.20.03 1.16.20 .04 1.16.20.05 1.16.20.06

Operasional Tim dan Sekretariat Tim Penegakan Perda dati Bidang Perizinan dilingkungan Pemerintah Kab Larnpung Selatan Pengacaraan Untas sektor Perosahaan Skala Besar yang Mengajukan Perzinan Registraai Pembinaan Perekonomian Daerah Pengelolaan PelaYQIlQIl Perizinan Pembuatan Me
Optimalisasi sarana kanlor pelayanan perizinan lerpadu salu pinlu (P2TSp) Kabupaten Lampung Sel.tan

1.16 . 20 07 1.17

1.17 . 15 1.17.15.01 1.17. 15.02 1.17.15.03 1.17.15.04 1.17 . 15.05 1.17.15.06 .1.17. 15.07 1.I7.15.0B 1.17. 15.09 1.17.15.10 1.17.15.11 1.17. 15. 12 1.17 . 15. 13 1.17. 16 1.17.16.01 1.17. 16.02 1.17.16.03 1.17.16.04 1.17. 16 05 1.17.16.06 1.17.16.07 1.17.16.08 1.17.16.09 1.17.16.10 1.17. 16 • 11 1.17.16.12 1.17 . 16.13 1.17. 16. 14 1.17.16.15 1.17.17

Regietrasi perekonomian daerah Kebudayaan Program PengcmbangQ.n NUa! BudClJla

Pelestarian dan aktualisaei. ade.t budays. daerah

Penatagunaan naakah kuno nusantara

PenYU8unan kebijokan tenteng budaya lokal daerah

Pemanatauen dan evaJuaai pelaJcaanaan program pengembanpn ni1ai bUdaya

Pemberian dukungan, penghargaan dan keljaoaro. di bidang budaya

Pagelaran Pentoa Seni Buday. di Dalam Daerah

Pagelaran Promooi Buda,ya
Pengembangan dan Pelestarian Sejarah Buda,ya Lsmpung Belatan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Banaunan Sekolah

Penyelenggaraan Pendidikan Anale Usia Dini

Perekat Adat Budays Lsmpung Selstan

Sosialieaei, Pembinaan. Pcngembangan Bahasa dan Aksara Lampung

Pengembangan dan aktuallsaai adat buda,ya

Program Pongo"'''''''' KeIcaJlaan Budu1/G

Faailitaai partioipaai maayaralcat dalam pengelolaan kekayaan budeya

Pelestarian fieik dan kandungan bahan pustaka tennaauk naskah kuno

Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah

SosiaJisasi pengelclaan kekayaan budllYlllokal daerah

SosisJisasi Pelestarian eagar Budaya dan Kepurbakalaan

Pengembangan kebudayaan dan pariwisata

Pengembangan nilai dan geograJi sejarah

Perekaman dan digitaliaaai baban pustaka

Perumusan kebijBltan sejarah da1> purbakala.

Pengawasan, monitoring, ...oluaai dan pelaporan pelakaanaan procram pengelolaan kekayaan budaya Pendultungan pengeloiaan muoeum dan taman bUda,ya
Pengelolaan karya ""tBk dan kaJya rekam

Pengembangan
Pembinaan SMP Terbuka

Ost .

1.17.17.02 1.17.17.03 1.17.17. G4 1.17.17.05 1.17 .17.06 1.17.17.07 1.17.17.08 1.17.17.09 1.17. 17. 10 1.17.17.11 1.17 . 17 . 12 1.17. 17 . 13

Program PSngs"'''''''' Xoragamall BudU1/G

Pengembangan kesenien dan kebudayaan daerah

Penyusunan siatem Infcrmasi data bue bidang kebudayaan

Penyelenggaraan dialog kebudayean

Fa&ilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

Faailitaai penyelenggaraan fe.tival budaye daerah

Seminar dalam rangka revitalisaai dan reaktualisasi buctaya lokal

Monitoring, eviluaai dan pelaporan pelakaanaan pengembangan keanekaragaman budaya

Lomba Tari Daerah Tingkat Pelajar SLTP dan SLTA

Lomba Lagu Oaerah Tingkal PclsJar SLTP dan SLTA

Festival Kompangan antar Kecamatan 5e·Kabupaten Satang Han

Festival Raja aeea Lampung Selatan

Lomba tan daerah dan lagu daerah

Lomba Kesenian TradisionaJ

1.17.18 1.17. 18.01 1.17.18.02 1.17.18.03 1.17.18.04 1.17.18.05

Program pengombanglJ1l IcBrjasama _gol4/aall IcBka_ IJudap

Fasilitaai Pengembangan kemitraan dengan LSMdan perusahaan swuta

Faailitasl ppem'DenNkan kemitraan usaha profem antar daerah

Membangun Komitraan pengeloiaan kebudayaan antar daerah

Monitoring, evaluaai clan pelaporan

Dat ..

1.17.17.01

1.18 1.18 . 15

1.18.15.01 1.18 . 15 .02

Pemuda dan Olah Rap Program Pengembangan dan KUanutan KebiJak41r.Pemud'4

Pendataan potensl kepernudaan

Pemantauan dan evaluaai pelaksanaan pembangunan pemuda

1.18,15.03

Penelitian dan pengkajian kebijakan.kebijakan pembangunan kepemudaan

118.15.04 1.18. 15 . 05

Pengembangan eiatem intormasi manajemen kepemudaan berbaaia

1.18 . 15 .06 1.18.15.07 1.18.15.08 1.18.15.09 I.1S . 15. 10

Penyusunan rancangan pola kemitraan antar pemuda dengan masyatakat

Perluasan penytllJunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan

Pero.musan kebijakan ktwirausahaan bagi pemuda

Monitoring, evaluaai dan pelaporan

1.18 . 16 1.18.16.01

1.18. 16 .02 1.18.16.03 1.18. 16 . 04 1.18. 16 . 05 1.18. 16 . 06

1.18. 16 .07

E~YOUTIi

Penyuaunan pedoman kDmunikasi, informaai, edukaai dan advokasi tentang kepemimpinan pemuda

Dst

.

Program peningkcJtan JHran Berta kepemll.dculn

Pe;mbinaan Organisasi kepemudaan

Pendidikan dan pelatihan cia6&' kepemimpinan

Fasilitasi aksi bhakti 80sia1 kepemudaan

Fa.eilitaei. pekan temu wicara organisaai. pemuda

Penyu1uhan pencegahWl penggunaan narkoba dikalangan generoai muda

Lomba kreaai dan kaya tulia i1miab dikaIangan pcmuda

Ptmbinaan pemuda pe!Opor ltcsmanan lingkungan

1.18.16.08 1.18.16.09 1. 18 . 1I)

•

10

1.18.16.11 1.18.16.12 1.18. 16. 13 1.18 . 16. 14 1.18. 16. IS 1.18. 16. 16 1.18.16.17 1.18. 16. 18 1.18. 16 . 19 1.18.16.20

Pameran prestasi hasil karya pemuda

Monitoring, evaJuasi dan pelaporan

Dialog Pemuda

Pertukaran Pemuda Ante,r Propinsi ( PPAP)

Masa Orientasi Siswa ( MOS )

Pelatihan pelatih PASKRIBAKA

Temu Kazya Siswa

Pengadaan Alai Studio

Pelatihan Manajemen Ueaha Ekonomi Produktif {UEP) Karang Taruna

Seleksi dan pengiriman peeerta PASKlBRAKA ke tingkat Provinsi dalam rangka HUT RI

Pembinaan Pemuda PeloporjMandiri melalui Organisasi Kepemudaan

Pelatihan Kelompok Usaha Pemuda Prodl;1ktif (KUPP)

Faailitaei dan Monitoring Paece Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (PSP3j

1.18.1(j,21

Bhakti Pemuda Antar Propinsi ( BPA? )

1.18.16.22 1.18.16.23

Pelatihan Kctrarnpilan Pemuda Perdcsaan

Pengukuhan Puma Paekibrake Indonesia {PPPI)

1.18, 17 1.18. 17.01 1.18.17. 02 1.18.17.03

Program penlllglcatan upaJIG penumbuhan kowirausah44n dan Icoea/capan 1Ud"l' pemuda Pelatihan lcewirallsahaan bagi pemuda Pelalilian keterampUan bagi pemude Dat.. ..

1.18 • 18 1.18. 18.01 1.18 . 18 . 02

Program upaJIG l'o""ogaJum peRJ/f'lahgumum narkol>cz

1.18. 19

Program Pengembangan Keb(/akan. dan ManqJemen Olahn:lQa

1.18.19.01 1.18.19.02 1.18 . 19 . 03 1.18.19.04 1.18.19.05 1.18.19.06 1.18.19.07

1.18.19.08 1.18.19.09 l.UI . ~O 1.18.20.01 1.18.20.02 1.18.20.03 1.18.20.04 1.18.20.05 1.18.20,06 1.18.20.07 1.18.20.08 1.18.20.09 1.18. 20 . 10 1.18.20. 11 1.18 . 20 . 12 1.18. 20 . 13 1.18.20.14 l.18. 20. 15 1.18.20. 16 1.18.20.17 1.18.20. 18 1.18.20.19 1.18.20.20 1.18.20.21 1.18.20.22 1.18.20.23

Pcmberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda Det ...

Pcningkatan mutu organisasi dan tenaga keelahragaan

Pengembangan aistem scrtil'tkasi dan standBrisasi profeei

pengcmbangan perencanaan olahraga terpadu

Pemantauan dan cvaluaai pelekeenaan pengembangan olahraga

Pcmbinaan maneJemen organieaai olahrage

Pengkajian lcebijakan-lcebijakan pembangunan olahrega

Penyusunan pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengcmbangan induetri olehraga

Monitoring, cvaluaai dan pelaporen

Oat .

Progroam P.mbtnaan dan PetrVUJlGrakatcz.n Olahruga

Pelaksanaan identifikasi bakat dan potenei pelejar dalam olahra,ga Pelaksanaan identifikaaj dan pengembangan olahraga unggulan daerah Pembibitan dan pembinaan olahragawlUl berbakat Pembinaan cabang olahr_ prestasi eli tingl
Pengembangan dan Peman[aatan IPl'EK olahraga aebagai pendorong peningkatan pretasi olahraga Pengembangan clahrega lanjut usia termasuk penyandang cacat

Pengembangan olahraga rekreasi

Pembinaan olahraga yang berkembang Iii masyarakat

Peningkatan manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpulan dan tingkat daerah

Peningkatan p~ran aerta masyarakat dan dunia uuahQ dalam pendanaan dan pembinaan olahraga Pembinaan Organiaasi Kepemudaan Lomba 02SN SMA, SMK dan pengiriman atlit Ice tingkat Propinoi Lomba 02SN, SMP, SMA dan pengiriman atlit presta8i Ice tingkat Propinsi dan Naolonal Olahraga Usia Dini I PelaJar Tingkat Sekolah Daaar / SD I Pekan Olahraga Cacat Daerah ( PORCADA I dan Porcaprop I Pekan 01ahraga Caca Propinoi )

Olahraga Tradioional

Pelatih Wasit Olahrags Vally Ball

Pemberian Bantuan Peralatan Olahraga

Pengadaan Kompu tee

1.18.20.24

Kegiatan Pekan Olahraga Pelaj~/KejuaraanDaerah Pelejar dan Pengiriman Atlet ke Tingkat Propvinsi

1.18.20.25 1.18.20.26 1.18.20.27 1.18.20.28 1.18.20.29 1.18.20.30 1.18.20.31 1.18. 20 . 32 1.18 . 20 . 33

Kegiatan O~ dalam Rangka HUT Lampllng Selatan

Pekan Olahroga Glim dan Karyawan (PORGUKARj TK.Kablipalen

Seleksi Paakibraka dalam Rangka Memperingati HUT RI dan Pengiriman Peoerta

Kegiatan Upacara

Selekai Dlita Pemllda TK.Kablipaten dan Pengiriman Pemllda

Pengadaan Peralatan Kantor dan Kompuler

Kompetioi 01ahraga Pelajar Tingkat SO, SMP, SMA/SMK Be' Kabllpaten Lampllng Selatan

Lomba 02SN SO dan 02SN SMP dan Pengiriman Atlit ke Tingkat Propinsi

Lomba 028N, 8M? dan Pengiriman Atlit ke Tingkat Propinei

Lomba 02SN, SMA, SMK dan Pcngiriman Atlit ke Tingkat Propinsi

Pembmaan Organisasi Kepemut1aan

PelatihQt1 Juri dan Wasit

Penyelenggaraan Kompetisi 01aMaga Rekreasi (Lomba Senam Poco-Poco)

Pembinaan Cabang Olshrags Presta& ill Tingkat Daerah (Pelatihan Senam Siger 17 Kecamatan)

Pembinaan Badan PembinAan Olllhr Q Pela'llI' Sellll'11h Indonesia BAPOPS di 17 Kecamatan

1.18.10.34

1.18 . 20 . 35 1.18.20.36 1.18.20.37 1.18.20.38

1.18.20.39

1.18.20.40 1.18.20.41 1.18 . 20 .42 1.18. 20 . 43 1.18.20.44 1.18.20.45 1.18.20.46 1.18.20.47 1.18.20.48 1.18.20.49 1.18.20.50

Pembinaan Badan Pembinaan Olahraga Mahasiawa Indonesia (BAPOMIJ Pembibitan dan Pembinaan Olanraga Berbakat (Pelatihan AUit dalem rengke Persiapan PQRPROV) Kompetiei Dlahraga Atletik Kompetisi Olshraga Pencak Silat KompetiBi Olahraga Kejuaraan Pelajar Daerah (KEJURDA)

Pem binaan Cabang Olahraga di Tingkat Dacrah

Kcgiatan PORPROV

Sosilieaai SOI\8IIl Kcsepran Jumani

PenyelenllllBll"'S' Kom""tisi Ola/U'aga Tingkat KcC8lll&tan

P
Lomba Gera,k Jalan Sehat

1.18 . 21 1.18.21.01 1.18.21.02 1.18.21.03 1.18.21.04 1.18.21.05 1.18.21.06 1.18.21.07 1.18.21 .08

Program Penlllglc4tan Barana
1.18.22 1.18.22.01 1.18.22.02 1.18. 22 . 03 1.18.22.04 1.18.22.05 l.l8. 22 . 06 1.18. 22 . 07 1.18.22.08 1.18.22.09 1.18.22. 10 1.18. 22 . 11 1.18. 22 . 12 1.18. 22. 13 1.18.22 . 14 1.18.22.15 1.18.22.16

Program Pembfnaan Pemuda dQn Olah Raga Pembangunan Gedung Dlah Raga

1.18.22.17

l.l8. 22 . 18 1.18.22.19 1.18.22.20 1.18.22.21 1.18.22.22 1.18.22.23 1.18.22.24 1.18.22 .25 1.18. 22 . 26 1.18.22.27 1.18.22 .28 1.18. 22 . 29 1.18. 22 . 30 1.18.22.31 1.18. 22 . 32 1.18.22 . 33 1.18.22.34 1.18.22.35 1.18.22.36 1.18.22.37 1.18.22 . 38 1.18.23 1.18,23.01

1.18.23 . 02 1.18. 23 . 03 1.18. 23 . 04 1.18.23.05 1.18.23.06 1.18.23.07 1.18.23.08 1.18.23.09 1.18.23. 10 1.18.23. 11 1.18.23.12 1.18 , 23 . 13 1.19

1.19.15 1.19.15.01 1.19.15.02

Pentngkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga

Pemantauan dan evaluasi pembangunan serene dan prasarana olahraga

Pengembangan dan pemanfaatan iptek delem pengembangan aarana dan prasarana olahraga

Peningkatan peran duma usahaualam pengembangan sarana dan prasarana olahraga

Pemeliharaan rutinj berkala sarena dan prasarana olahraga

Pengadaan Serena dan Prasarana 01ah Raga. SMA

Perelapen Pengembangan Sttuktur UPT Penge10laan Sarana dan Prasarana Olahraga

Operasionsl UPT Pengelolaan Sarana dan Prasarana Ola/U'aga

Penyelesaian Gedung Dlah Raga

Pengadaan Scoring Board Gedung Olah Raga/Dome

Site Development GOR

Pembangunan Aula Graha Pemuda KNPI

Pembangunan Stallion Balikpapan

Pembangunan Lapangan Tenia

Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Berbakat

Aksi Pramulca Peduli Karya Bhakti Lebaren

Kegiatan Seminar Undang·Undang NoAO Tahun 2009

Pengukuhan Puma Paskibnlka Indonesia (PPI)

Pembinaan dan Pels.tihan Karang Taruna ee-Kabupaten Lampung Se1atan

Perkemahan Antlu' Satuan Karya Pramulca IPERANSAKA)

Pengiriman Kontingen Cabang dalam Rangka Raimuna Naeional X

Sldang Paripuma Cabang dan Rapat Kerja Cabang

Lomba Tingkat III Regu Pramuka PenggaJang

Pengir-iman Kontingen Cabang dalam rangka Lomba Tingkat IV Regu Pramuka Penggalang

Pelatihan Pembina Pramuka Mahir Lanjutan

Gladian Pimpinan Satuan

Fasilitasi Fungsi Kwartir Cabang Gerakan Pramuka. Lampung Selatan

Kegiatan Pelatihan Survey ,

Kegiatan Donor Darah

Soeialieaei Sadar Hukum Pengurus KNPI Se-Kabupaten Lampung Seletan

Pelatihan Koperaai Angata KNPI Lampung Selatan

Musyawarah Daerah dan Pelantikan KNPl

Fasilitasi dan Monitoring Pemuda SBJjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (PSP3)

Sosialisaai Pengurus KNPI Kabupaten Lampung Selatan

Karang Pamitran Pembina Pramuka Gelombang I

Karang Pamitran Pembina Pramulca Geloillbang II

Pesta Pramuka Siaga

Jambore Cabsng Prarnuka. Penggalang

Giet Prestaai Pramuka Penegak dan Pandega

Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Oasar (KMOI

Pelatihan Kewirausahaan

Perla:mahan Winlkarya

Muspaniten><:llb dan Muscab ke XIII

Pengiriman Kontingen eabangJambore NasionaI Tahun 2016

Pendataan potenei kepemudaan (KNPI)

Program Pembltlaan KflpramuJc:aan K1UCIreab Lampunl1 SdLztGln

Operaeional Kwartir Cabang Gerakan Prarnuka Lampung Selatan

Kursua Pembina Pramuka Mahir Tinglcat Lanjutan (KML)

Pendidikan dan Pelatihan (Diktat) Kewirausahaan

Kursus Orientaai Pimpinan Satuan Kazya Cabang

Aksi Pramulca Pedull Ka1ya Bal
Kirab Tunaa KeIapa

Raimuna Cabang Pramuka Penegak dan Pendega

Sidparcab Pramulca Penegak/ Pande8l' dan Raps! Kelja

Partisipasi Kcgialan Tinglcat Oaerah/NasionaI

Kuraus Orientasi Singlcat Majells Pembimbingen dan AndaIan

Pitaran Pelatih Pembina Pramuka

Lomba Keterampilan Kepramukaan (LKIQ Pramuka Penggalang

Ost ...

Rosatu"" B""pa claD PoIlllk Dalam lIegeri Programpmtlngkatlln <1M k < l _.... 11z.tIb.."I1....

Penyiapan tenaga pcngendali la:manan dan kcnymnan UngkUngan

PembanlrUnan 0081""al ronda

u_

1.19. 15.03 1.19.15.04 1.19.15.05 1.19.15.06 1.19.15.07 1.19.15.08 1.19.15.09 1.19. 15. 10 1.19.15.11 1.19.15.12 1.19.15.13 1.19.15.14 1.19. 15. 15 1.19 . 15. 16 1.19.15.17 1.19.15.18 1.19.15.19 1.19.15.20 1.19.15.21 1.19.15.22 1.19.15.23 1.19. 15.24 1.19.15.25 1.19.15.26 1.19.15.27 1.19.15.28 1.19.15.29 1.19.15.30 1.19.15.31 1.19.15.32 1.19.15.33 1.19.15.34 1.19.15.35 1.19.16

1.19.16.01 1.19.16.02 1.19.16.03 1.19.16.04 1.19.16.05 1.19.16.06 1.19. 16.07 1.19.16.08 1.19.16.09 1.19.16.10 1.19.16.11 1.19. 16. 12 1.19.16.13 1.19.16.14

1.19.16.15 1.19.16.16

Pelatihan pengendajian koa.manan dan konya.manan lingkungan

Pengendalian kobislngan dan gangguan dan kegiatan ml18Yarakal

pengendalian keamanan lingkungan

Monitoring, eveluaei dan pelaporan

Pembinaan AngOla Linmas Lomba Desa

Pembinaan Angota Linmaa Lomba P3KSS

Pelatihan dan Pembekalan Anggota Unmas

Pengawasan Bangunan. laban dan penertiban umum di ke1urahan

Patroll wilayah kecan>atan

Petugaa Polloi Ba,ngunan. Iallan dan lingkungan

Pembinaan Mental Robani

Simulasi Penanganan Bencana Banjir Model 3 Tungku. Monitoring I pemantauan masalah yang berkembang dalam rangka menyikapi situasi dan kondisi Kabupaten Lampung Selatan

Kerjasarna Pengembangan Kema.mpuan Aparat Poliai Pamong Prajadengan TNI! POLRI Silaturahmi Angola Linmaa se Kabupaten Lampung Selatan Dialog dan Komunikaai entara Pemerintah dengan LSM dan Onnae

Panitia Seleksi Penambahan Perecnelia Anggota PoliBi Pamong Preja

Pembentukan Forum Kewaepedean Oini Masyarakal ( FKDM) untuk 17 Kecamatan

Sollialioasi dan Pembelta1an Forum Kewaapadaan Dini Maayarakal ( FKDM I

Pelatihan Saluan Kearaanan Lingkungan Maayarakat (Linmaa) Oesa

Pendukung 0pera0i0naI Pemilu Legiola1if

PengBmlUllUl JaliuuIYa PemlIu Preoiden

Pen_an Jalannya Pemiliban Gubemur

Pelatihan Oalm... PHH I Penanganan Huru Hara I

Pemanlauan kogiatan orang ailing (NGOI

Operasional Penegakan Peraturen Daereh di Kabupaten Lampung Selatan.

Pelatihan Satuan LINMAS Desa

Pendukung pengamanan Pemilukada

Patroli mags ketertiban umum dan ketentraman maeyarakat

Pengawalan dan Pengamanan Pejabat dan Tamu VV1P

Pengaroan ...1 ....1 Oaerah (pikel)

Pengamanan dan Pengendalian Maasa (dalmaa)

Patroll Siaga

Program IHlRUJUha.raGn kantrant:lbrnas dan penc8Qahan tlndak krtmtnal Pengawasan pengendalian dan evaluaei kegiatan polisi parnong praja Peningkatan keIj'a sarna dengan eperet keamanan dan teknik pencegahan kejahatan

Kerjaeama pengembangan kcmampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI{ POLRI dan Kejaksaan

Peningkatan kapasitas aparat dalsm rangka pelakeanaan siskamwakaraa di daerah

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Penyuluhan Keamanan, Ketenterarnan dan Ketertiban Terhadap Masyarakat

Penertiban Gubuk·Gubuk Liar dioepar\iang Oamija

Pelatihan PPNS AnggOla Polloi Pamong Praja Kabupalen Lampung Se1atan

Peningkatan JiWB Kesamaptaan Anggota Poliei Pamong Praja

Operaei GerakanDiaiplin Nasional

Penarnbahan Peralatan Drum Band dan Koorllik Anggola Polloi pamcng Preja

Operesi razia rekteme. spanduk dan sejenie

Operaoi penertiban anakjalanan (ANJAL) { GEPENG

Opereet penertlban gelandangan psikotik {Orang Gila}

Pelatihen Pengembangan Anggola POL PP dengan TNI{POLRI

Dst. ..

1.19.17 1.19.17.01 1.19.17.02 1.19.17.03 1.19.17.04 1.19.17.05 1.19.17.06 1.19.17.07 1.19.17.08 1.19.17.09 1.19.17.10 1.19.17.11 1.19.17.12 1.19.17.13 1.19. 17.14

Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan tcleranai dan kerukunan dalam kehidupan beragama Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyerekat Peningkatan Keaadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Bud'\YB Bangea Pameran Promosi Pembangunan Tingakt PropinBi SosialiaaBi. Wawaaan Kebangsaan Pameran Promoli Pembangunan Tingkat Kabupaten Pentas Seni dan Budaya. Festival. lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan Pelestarian ldiologi Bangea dan Negara

Oprasional Tim Penanganan Kerukunan Antar Umat Beregama

Tim oprasionw pcndidikan wawaaan

Pengembangan Infonnaei Publik I WEBSITE J Sat POL PP Kabupaten Lam Sel.

Pusat Pendidikan Wawaaan Kebangaaan

Forum Pembauran Kcbangaaan (FPK)

Sosialiaalli dan pengukuban Adat Lampung

1.19.18

PI'ogrum " " _ IMlIlIernlxuagan .............. IcebGlIlIe",,"

1.19. 18.01 1.19.18.02 1.19.18.03 1.19.18.04 1.19.18.05 1.19.18.06 1.19.18.07 1.19.18.08

1.19 . 18.09

Pameran promosi pembangunan Tk. Propinsi

Parneran promoai pembangunan Tk. Kabupaten

Sosialisaai dan Diskuai Wawasan Kebangeaan

S03ialisa3i Pennendagri No. 08 dan 09 Tabun 2006

Sosialisasi PERMENOAGRI NO 33 TAHUN 2012

Han Ulang Tabun Kabupaten Lampung Selatan. Perubaban Lambang Oacrab Pernbaban Nama Rumab Sakit

Perubehan Nama-Nama Jalan

1.19.18.10 1.19.18.11 1.19.18.12 1.19.18.13 Lt9. 18. 14 Lt9.18.15 Lt9. 18.16 1.19.18.17 Lt9.18.18 1.19.18.19 1.19,18,20 1.19.18.21 1.19. 18.22 1.19.18.23 1.19,18.24 1.19.19

1.19,19,01 1.19.19,02 1.19,19,03 1.19.19,04 1.19.19.05 1.19.19.06 1.19.19. fYT

Sosialioasi Forum Komunikasi entar Tokoh Adat, Agama dan Masyarakat 50sialisasi Pennendagri Nomor33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran ORMAS dan LSM

Pembinaan Forum KomunikBsi Keamanan Tokoh Adat,Agama dan Masyarakat

Pembinaan Forum Komunikasi Antar Umat Beragama, Tokoh Adat dan Tokoh Mesyarakat

Bim tck Keormasan

Verifikasi adminietreei dan verlfikaei Iaktual Ormae, LSM, dan bantuan Ormes

soereneeer Forum pembeuren bangsa

Soeialisaai den diekuel bela negara

Monitoringdan EvalU8Si (Tim Koordinaei pileg dan pilpres)

Penertiban banner, apanduk. sliker caleg dan caprea dan caw8pf'Ca Denabcndcra partai politik

Sosialisaai pemilu me1alui media maaa, e1ektronik dan spanduk

Sosialisasi Undang. undang nomor 17 tahun 2013

Soslalioasi dan Pembentuksn tim pembauranbIu1gsa

Pendataan, Pendaftaran dan verlfikasi bantuan ormes

Monitoring dan pendataan eeni dan budaya

Program pernbentayaan ma.ayara.kat untuk menJagu btertilKln dan keamanan Pernbentuken satuan kewnanan Iingkungan di mesyarakat

Forum Diskuai Politik Inteligen Oaerah tKOMINOAj Penyuluhan Kepada Masyarakat Verifikui Bantuan Perpol Pelatihan Pengcndallan Keamanen den Kenyamanan Lingkungan Dialog dan Komunikaai antara Pemerintah dengan LSM dan ORMAS Dst ...

1.19.1:10 1.19.20.01 1.19.20,02 1.19.20.03 1.19.20.04 1.19,20.05 1.19.20,06 1.19.20.07 1.19,20,08 1.19.20.09 1.19.20.10 1.19.20.11

Program penlnglalt

Penyuluhan penceganen perederan uang peleu

Penyuluhan pencegehan dan penertiban aksi premanisme

Penyuluben pencegahan dan penertiban tindak penyelundupan

Penyuluhan pencegahan pralctek perjudlan

Penegakan Peraturan Daerah Melalui Operasi. Beraama Dina. Tcrkalt Peningkstan Kesomaplaan AnggOlaSa1Uan Polloi Pamong PreJa

Soslalioasi Kegialan PPNS

Penegakan Peraturan Daerah pada Badan Usaha

Penegakan Peraturan Daerah dan Pereturan Kepala Daerah

1.19.21 1.19.21.01 1.19,21.02 1.19.21 .03 1.19.21.04 1.19,21,05 1.19,21.06 1.19.21.07 1.19.21. 08 1.19.21.09 1.19.21.10 1.19,21 , 11 1.19,21.12 1.19.21.13 1.19.21.14 1.19.21.15

PrognunpendldUc4npolltik ..uuyaralcat Penyuluhan kepada masyarakat Kcordineei Forum Diakusi Politik Pembteyaan Tim Koordinator dukungan kelancaran pelaksanaan Pilkada I..ampung Selatan Penyusunen data base partai politik dan Onnas Dialog politik dan pembengunan bagi kaum perempuan DESK pemilihan Kepala Daerah dan Wal
Forum Kewaape.daan OW Masyarakat

Penanganan Konfiik Sosia!

Tim terpadu penanganan dan keemenen dalam negeri I rencana akai

1.19.22 1.19.22.01 1.19,22,02

Progrum penc.gCJ.IuJn dlni dan penangllul4ngan karban be""aJUl alam Pcmantauan dan penyebarluaean infonnui potenai bencana alam Pengadaan tempat penampungan eementara dan evakuaai penduduk dati ancamanl korban bencana

1.19.22,03 1.19.22.04 1.19.22,05 1.19.22,06 1.19.22.07

1.19.22.08 1.19 , 22 .09 1.19,22,10 1.19,22.11 1.19.22,12 1.19.22.13 1.19.22.14 1.19,22,15 1.19.22,16 1.19,22.17 1.19,22,18 1.19.22,19 1.19,22,20 1.19.22.21 1.19,23 1.19.23.01

Dst...

alam Pengadaan eereee dan preserene evakuaai penduduk dati ancam.anl kor'ban bencana alam Pengadaan logiatik: dan obat~batan bagi penduduk di tempat penampungan aementara Pelatihan Penanggulsngan Bencana Bagi Anggota Satlak PB dan Petups Operaslonal De.. Pelatihan Satgae Penanggulangan Bencana

Sosialisasi dan Penyuluhan Bencana Alam

Operator Pasko Penanggulangan Bencane.

PengendaJian Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Rapat Koordinasi Anggota Satgas Komunikasi Penanggulangan Bencana

Pemetaan Daerah Rawan Bencar.a

OptimaJisaai SATGAS komunikasi Penanggulangan Bencana

Pelatihan Dasar Manl\iemen PengurB1lgan Resiko Bencana

Simulasi Penanggulangan Bencana

Pembangunan Jalur Evakuui

Sosialisasi dan Penyuluhan Pra Bencana

Penyusllnan pro6l BPBD Soaialisasi pengurangan reaiko bencana

Penyusunan petajalur evakuui Tsunami

MonitoringEvaluasi dan Pelaporan Daerah potensi rawan henc8J1a

Ost ...

Prol/ram l'.mI>lnaan dan I'enlngklltlln Btabllltal K.lImanlin "PI Melaksanakan Piket Pos Penanl!:rul6nll!an Beneana. dan Pcnl!'Un~ai. (Posko PB

1.19.23.02 1.19.23.03 Ll9. 23.04 1.19.23.05 1.19.23.06 1.19.23.07 1.19.24

1.19.24.01 1.19.24.02 1.19 • 25 1.19.25.01 1.19.25.02 1.19.25.03 1.19 . 25 . 04 1.19.25.05 1.20 1.20. 15 1.20.15.01 1.20.15.02 1.20. 15.03 1.20. 15 . 04 1.20.15.05 1.20. 15 . 06 1.20.15.07 1.20. 15 , 08 1.20.15.09 1.20.15,10 1.20 . 15 . 11

1.20. 16 1.20. 16.01 1.20. 16.02 1.20.16.03 1.20. 16 . 04 1.20. 16 . 05 1.20. 16 . 06 1.20.16.07 1.20. 16.08 1.20. 16 .09 1.20. 16. 10 1.20.16.11 1.20. 16. 12 1.20.16.13

Komunilall Intelejen Daerah (Kominda) Pemblnaan OrganilllLBi Kema8yarakatan dan Pertemuan Silaturahmi PBguyuban

Monitoring Kondilli PolitikKota Pra Pilgub Kaltim 2008

Pendataan Ek8. G.30 S.PKI

Kcnrdinaai Antisipaai Keamanen Kota

Det ... Program Kedal'l.lP'Qtan dan Loglstlk

Pengendalian Penanggulangan Beneana

ost...

Program Rch
Sosialisasi dan penyuluhan paaca Bencana

Penyelenggarean rahabilitaei dan rekan8truksi peece bcncana

lnventarieaei dan Identifikasi Kerugian, Kerusakan Pesce Bencana

Monitoring dan evaluaei peece bencana

Ost ..,

OtoDomi Daerah, Pemcrlntahau Umum, A4m KeuD•• Per&DcDt Daerab. KepegawaiaJI. Program Pen.'ngkatan Kel/xudUU IAmbaga PenuakUan Ralcyat Daeruh Pembehaean Rancangan Peraturan Deereh

Hearing Dialog dan Komunikaoi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Maayatakat/Agama Rapat-Rapat A1at Kelengkapan Dewan

Rapat-Rapat I'8ripurna

Kegiatan Reses

Kunjungan Kelja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah

Peningkatan kapaaitas pimpinan dan anggota DPRD

SosialisaBi Peraturan Perundang-Undangan

Kunjungan Kerja Pimpinen den Anggota DPRD Keluar Daerah

Belanja kegiatan penunjang operasinnal pimpinan DPRD

dst ...

Prog ....m hnlnglalQlR rclayanan Kedlnasan Kep"1a Daeruh dan Wakll Kep"1a Dae....h Dialog/Audiensi. dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinanjanggota organisasi sollia! dan kemasyarakatan Penerimasn Kunjungan !Cerja Pejabat Nc:gaxa/Deparemen/LembagajNon Departemen Rapat Forum Koordlnaoi Pimplnan Daerah Rapat Koordinasi Pejahat Pemerintah Daerah Kunjungan kelja/1n8pekoi kepala daerah/wakil kepala daerah Koordinaei dengan pcmerintah puaat pemerintah daerah lainya Koordinasi Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah Fasilitasi. Monitoring dan Kccrdlneel Pelakaanaall Kerjasama Antal' Lembaga Pemerintah, Luar Negeri, Pihak ketiga dan Lcmbaga Intemasional Briefmg Pejabat Pemcrintah Daerah Pela,yanan kebutuhen rumah tanssa Kopala D...reh/Wa1dl Kopala Daeral1 RaPat Koordinaoi A80Biaol Pemerintah Kabupaten SoIuruh Indonesia (APKASI) Rapat Koordinaai Tek:ni. Kewil~ Rapat Koordinaai dan Kunjunsan Kcrja Pejabat Pcmerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan d.i Luar ProvinBi

1.20.16.14 1.20. 16 . 15 1.20. 16. 16 1.20 16,17 1.20, 16 . 18 1.20.16.19 1.20. 16.20 1.20.16.21 1.20. 16.22

1.20.17 1.20.17.01 1.20.17.02 1.20. 17.03 1.20. 17.04 1.20,17,05 1.20 , 17 . 06 1.20.17.07 1.20.17.08 1.20.17.09 1.20.17.10 1.20.17.11 1.20.17.12 1.20.17,13 1.20,17.14 1.20 . 17 . 15

UO.17.16

Koordinaai Koljasama Pembangunan antar Lembaga

So&iali..... Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan

Administrasi Terpadu Kcca.matan

Pemblnaan Pelayanan Administraoi Tcrpadu xecemeran (PAnNI Kabupaten Latnpung Selatan

Workshop Otonomi Daerah

Pemekaran Kecamatan Kabupaten L.ampung seiatan

Penyusunan Perda tentang Tats cars kcrjaeama daerah Kabupaten Lampung Selatan

Pelantikan dan Serah Terima clabatan Bupati Lampung Selatan

Monitoring Pe1akoanaan Kerjaaama Daerah

Fasilltaoi dan DUkungan Slal Ahli daIam MenuJ1jang Pelakaanaan Pemerintahan dan Pembangunan Prognnn hnfngkatan dcrn P_ngtnnbanflan Peng_rolaan KltUCUIgun J)aerah

Penyusunan analisis standar belanja

Penyusunan Standar Satuan Harga

Penyusunan kebijakan ekuntansi pemerintah daerah

Penyusunan sistem dan proeedur pengelolaan keuangan daerah

Penyusunan rancangan peraturan daereh tentang pajak daerah dan retribusi

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Penyusunan Rancangon PeralUrs,. KDH tentaIlg POl\iBbaran APBD

Penyueunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Peru bahan APBD

Penyusunan Rancangan PeraNrart Kepa1a Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

Penyusunan Rancangan Peraturart Daerah Tentang Pertanggunsjawaban PeJ..akaanaan APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Perijabaran Perta.nggung Jawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan SisteDl Informasi Keuangan Daerah/Penyusunan Laporan Triwulan

Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan dacrah

Sosialisasi peket regulasi tentang pengelolaan keuangan dserah

Bimbingan Teknis Implf!menta.ai PBkct Rcgule.s Tentang f"engelolaan Keuangan Daerah

Penin-katan manaiemen baran' aget daerah

1.20.17.17 1.20.17.18 1.20.17.19 1.20.17.20 1.20. 17 .21 1.20. 17 . 22 1.20. 17 . 23 1.20. 17 . 24 1.20. 17 . 25 1.20.17.26 1.20.17.27 1.20.17.28 1.20.17.29 1.20.17.30 1.20.17.31 1.20.17.32 1.20.17.33 1.20.17.34 1.20.17.35 1.20. 17 . 36 1.20. 17 . 37 1.20. 17 . 38 1.20.17.39 1.20.17.40 1.20.17.41 1.20.17.42 1.20.17.43 1.20.17.44 1.20.17.45 1.20. 17.46 1.20. 17.47 1.20 . 17 . 48

1.20. 17 . 49 1.20. 17. 50 1.20.17.51 1.20.17.52 1.20. 17.53 1.20.17.54 1.20.17.55 1.20. 17 . 56 1.20. 17 . 57 1.20.17.58 1.20.17.59 1.20. 17 . 60 1.20.17.61 1.20.17.62 1.20. 17 . 63 1.20.17.64 1.20.17.65 1.20.17.66 1.20. 1.20. 1.20. 1.20.

17 . 67 ]7. 68 17.69 17.70

1.20.17.71 1.20.17.72 1.20.17.73 1.20. 17.74 1.20.17.75 1.20. 17.76 1.20.17.77 1.20. 17 . 78 1.20.17.79 1.20.17.80

Peningkatan manl\iemen mvestasi deereh Revaluaai appraillll1 ....t/barang daerah Intenei1ikasi. den Ekatenei.fikaai Sumber·Sumber Pendapalan Dacrah

Penyusunan Laporan Barang MilikDaerah ILBMD) Kabupaten Pelatiha.n Pengedaan Bara.ng/Jasa Pemerintah Penyusunan laporan Dlutali barang Penatausahaan Administrasi Keuangan Evalu8ei dan Monitoring SPJ Bendahara Pcnyu sunan Bistem dan proeedur akuntansi pemerintah daerah

Asistensi penyusunan neraca akhir Peoyueunen Peraturan KDH tentang Pedoman Penyusunan APBD Penyu,sunanlaporen triwulanan Pengembangan Siatem Adminiatraai Kaa Oaerah Monitoring da.n Pengendalian Pelakaa.naa.n Pembanguna.n Oaerah PenYU8unan Elre1uaai dan Pelaporan Realiaul Anggaran Penyuauna.n aiatem informaai LPPOda.n ILPPO Kabupaten Lampung Selatan Peningkatan SOM Pengelolaan Pembaagunen Daerah Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kas Deerah Peningkatan Pengelolaan Administrasi Perbendaharaan Peningkatan Pengelolaan Adrninlatraei Belanja Pegawai Sensus dan Penilaian ASET Aaistenai Penyusunan Laporan Kcuangan SKPD Pelatihan Pengadaan BarangjJaaa Pemerintah dan Ujian Sertifikaai SosialiBaSi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan BarangjJasa Pemerintah Koordinasi Pengendalian dan Pemantauan DAK

Penyuaunan lndikator K1netie Utame IIKUI Kabupaten Lampung Selatan Pembinaan Jasa Konstrukai Penyusunan dan Evaluasi Indikator Kinerja Kunci Pemerintah Daerah VerifikaBi dan Monitoring Pajak Bumi dan Bangunan Intensifikasi dan Ektensifikasi Sumber-Sumber Pajak Daerah Monitoring Dan Evaluasi Penerimaan Pajak-Pajak Daerah Koordinasi dan Sosialisasi Percepatan Pembangunan Soaialiaasi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah

Pelaksanaan Tuntutan Perbcndaharsan da.n Tuntutan Ga.nti Rug! (TP-TGRj Pemutahiran Data Wajib PsJak Penerangan Jalan Umum (PPJU) dan Evaluaai Penerimaan PPJU Wilayah

Kabupaten Lempung Seletan Bulen Bakti/Bula.n Panutan PBB Kabupaten Lempung Selatan Penyuounan Pelaporan Pl\iak-Pl\iak Oaerah Koordinaai da.n Monitoring PNPM-MP/RIS-PNPM Pu blikesi lkla.n La.Yanan Masyarakat Tentang Sadar Pajak Oaerah Operasional Unit Layanan Pcngadaan Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Penyusunan Peraturen KDH ten tang Kebijakan Akuntenei Pemerintah Daerah dan Siatem Akuntansi Pemerintah Daerah Kab. Lampung Selatan Pelatihan Aparatur Pengelola Keuangan SKPD ten tang Tata Usaha Keuengan Daerah Asistensi Sistem lnformaai Pengelolaan Keuangan Daerah Seminar Capaian Program Pembangunan Koneclldasi dan Koordinasi Penyueunan Anggaran Sela"ctariat Penataueaheen dan Kearsipan Keuangan Sekretariat Peny\lBUnan Laporan Keuangan Sekretariat

Koordinaai Pengendalia.n Adminiatralli Keua.nga.n dan Aoet Pemerintah Pusat di Kabupaten Lempung Seleten Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Penyusunan Rancangan Pcraturan Daerah tentang Penanaman Modal Penyusunan Raneangan Peraturan Dacrah tcntang Pemakaian KekayaanjA8et Daerah Pcnyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pcnirtgkatan Sarana dan Prasarana untuk pereiapan pcndacrahan PBB P2

Pendampingan Pendaerahan PBB Soaialisaai Penalauaahaan Admini8traai Keua.ngan pada Lingkup Sekn:tariat Oaeralt Kabupaten Penertiba.n Barang Millk Oaerah Infrastnlktur Jaringan Pengelolaan PBB Sistem Informasi Manajemen PBB

Modifikaai da.n Implementasi Aplikaai Siamiop PBB Penyusunan Laporan Keuangan Dana 'I'ugas Pcmbantuan dan Uruean Bersama Analisa Kcbutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tcntang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemerintah

1.20. 17.81 1.20.17.82 1.20.17.83 1.20.17.84 1.20.17.85 1.20.17.86 1.20.17.87

Penyuauna.n Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Secara Elektronik PembinllQIt. Monitoring, da.n E.a1uaai Pengelolaan Barang Milik Oaerah Penghapuean Barang Millk Daerah Sosialisaai Peraturan Kepala Oaerah tentang Pedoman Penyuaunan RKA-SKPO Peningkatan Pengelolaan Adminiotraai Kaa Daerah

1.20.17.88

Monitoring Bclanja Hibah dan Bantuan Soaial

1.20.17.89 1.20. 17.90 1.20.17.91

Penyueunan Sietem dan Prosedur Penatausaha.e.n Keuanpn Daerah Penelusuran Barango Milik Daerah

Pembinaan PP!'K dan Pemba.ntu PPTK Lingkup Sekretwiat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Pclatihan Pengadaan BarangjJasa Pemerintah Seeara Elektronik

Penatauaahaan Bara.ng Millk Oaerah

1.20.17.92 1.20.17.93 1.20.17.94 1.20.17.95 1.20.17.96 1.20.17.97 1.20.17.96 1.20. 17. 99 1.20.17.100 1.20.17.101

1.20.17.102 1.20.17.103 1.20.17.104 1.20.17.105 1.20.17.106 1.20.17.107 1.20. 17.106 1.20 . 17 . 109 1.20.17.110

Siatem Monitoring PcngciollUlJ1 Eva)uaai Pengawaaan Penyerapan Anggaran !'on&llwaaan dan Pomerik-... Pl\iol< DllUah CetaJc dan Peny&lllpalan SPPf Pajol< Bumi dan Elangunan (PBB) Pengembangon ApUlraal dl\ll Sialem InConnaai Manl\iemen Barang Daerah Soaia1iBBBi Peratun,n Daerah tentang Pengelolaan Barang MiUkDaerah Penyusunan Dattar Kebutuha.n Barang Millk Daerah (DKBMD) dan DaJ'taf Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Durah (DKPBMD) Pemeliharaan dan Peningkatan Sistem Infonnasi Pengelclaan Keuangan Daerah Penatausahaan Surat Penyediaan Dana Penataueahean Dana Bagi Haail

Penatausahaan Dana Cadangan Penataueaheen PUijaman Daerah Pemutakhiran Ollta PBB-P2 dan Pendataan Individual Objek Plljale PBB-P2 Golong." 4 dan 5 SoBlaliaaai DaIam Rangka Meningkatkan PBB Penyueunan dan Soaialisui Perbup tentang Standard Operasional Prosedur (SOP) Laporan Kinerja Pernerintah Daerah Berbaaie Teknalogi Intormaai Petekeenaan VorUlkaal Bea Peralehan Hale Alaa Tanah dan Bangunan Pengelolaan PBB dan Pembukuan Penerimaan Pll,iakPBB P2 Birnbingan Teml&. Penyusunen HPS dan Kontrak Koordinasi dan Monitoring SUMO POAM Tirta Jasa. Kabupaten Larnpung Selatan Optimaliaasi Peningkatan ""lensi Pll,iale Air Tanah

1.20.18 1.20. 18.01 1.20.16.02 1.20. 16.03 1.20. 18.04 1.20. 16.05 1.20. 18 .06 1.20. 18.07

l'TOgrrun PemblnaaA DcIn Trulllt
1.20. 19 1.20.19.01 1.20.19.02 1.20.19.03

Program PembtrlC1411 dat:. FasUlta.1 Pengelotaan Kc"ongan De.m

1.20.20 1.20.20.01 1.20.20.02 1.20.20.03 1.20. 20 . 04 1.20.20.05 1.20. 20 06 1.20.20 . 07 1.20.20.08 1.20.20.09 1.20.20. 10 1.20.20. 11 1.20.20. 12 1.20.20.13 1.20.20.14 1.20.20.15 120.20.16 120.20. 17

Ewluaai raneangan ""ralUnan KDH tentans jlCI1jabaran APIlO kabupaten Evaluaai raneangan peroturan doerah tentang paJak deerah dan retribusi daerah kabupaten Penyuaunan alondar evaluaai rancang&n peroturan c!Q«ah tentang APBD kabupaten Aaistenai penyuaunan ranCQl1gM. regulaai pengelclaen keuanga,n dacrah kabupaten Bimbipn teknis siatem akuntanai pemerintahsn det ...

Evaluasi rancangan peraturan desa ten tang APB Desa Evalueei rancangan peraturan deea tentang pendapatan deea

Penyusunan pedoman pengelolaen keuengan deee Program .PenfngkatGn Suwm PCU,gGI&J4UGB Internal'" rengendaltan rela..Ua.nCUln Kl!biJakan KDH Pelaksanaan PengaWQ8QIl lnternal Secara Berka1&.

PenangonllJ1 Kaaua Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Oaerah Pengendalian manajemen pelakaanaan kebijakan KDH Penanganan usus peda wilayah pemerintahan dibawahnya Inventarieaai HaWI Pengewaaan Cerakan Oisiplin Naeicnal (ODN} Koordinasi pengawasan yang lebih komprehcnBif dalam penyelenggaraan dan ketertiban umum EvalU8Si berkala temuan hull pengawasan Monitoring (0 EValuaai Pelaksanaan APBD Bid. PU. Pendidikan dan Keoehalan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Oaerah dan Reviu RKA Kormonev Siatem Pengendalian Intern Pemerintah (SPll'ldi Iingkungan Pemerintah Kabupeten Lampung Seletan Penyuaunan Laporan Pelakaansan lnprea No.S Tabun 2004 tentang Laporan Percepatan Pemberantaaan Koropsi EvaluaBi Laporan Akuntabiliw KineIja Inetanei Pemerintah (lAKIp) Pemantauan Tindak Lanjut Temuan BPKdan APIP Ekstem Lainnya Pembuatan Peraturan Bupati Lampung Selatan ten tang PengaW86all Penilaian Angka. Kredit Jaba.tan Fungsional Penelitlan dan Penilaian Laporan Pajak-Pajak Pribad! PNS di linikunian pp.merintah Kabupaten Lampung Selatan

120.20 . 18 1.20.20.19 1.20.20.20 1.20.20.21 1.20.20.22

1.20.20. 23 1.20.21 1.20.21.01 1.20.21.02 1.20.21 .03 1.20.21.04 1.20.31 .05 1.20.21 . 06 1.20.21 .07 1.20 .21 .08 1.20.21.09

Inventarisasi Data Alamat Tcmpat Tinggal Pejabat Eselon U. III, IV di Lingkungan Pemerintah Kabupatcn Lampung Selatan Monitoring DlaipUn Keria PNS se-Lampung Selatan Penilaian Mandiri Pe1akaanaan Reformaai Birokraai (PMPRB) Soolaliaaol Laporan ~ol<-paJBk Priblldi dan Workohop PERMENPAN 60 Tahun 2012 Soaialisasi Pengawasan SKPO di lingkungan Kabupaten Lampung Selatan det ... Progrum P.nfngkatlln Profuwnaliame Tenaga hmerUc.sa .,. Apara:tur pengal&J4UGn Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa. den Aparatur Pengawasan Pelatihan Teknis Pengawasan dar. Penilaian Akuntabilitas Kinerja Soaialisasi Peratutan Perundang~ undangan Bimbingan Teknialmplementaai Peraluran Perundang-undangan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemerikaa dan Aparatur Pengawaaan di lingku.ngan Imspektorat Kab. Lam..l Bimbingen Telmie Pengawaean Ur'UBM Pemerintahan Daerah dan Bimtek Barang dan Jass. Pemcrintah Kabupaten Lampung Selatan . Pelatihan Teknis Penyuaunan LHP. PKP. KKPAparatur pengawasan di Lingkungan Inspektorat Lampung Setalon Pelatihan Mekanisme Reviu Ls:ponm Keuangan Pemerintah Daerah Pelatihan Komputer Oalam Menunjang LHP dan Admin Perkantoran

1.20.22 1.20.22,01 1.20,22 . 02 1.20, 22 . 03

Program penataan dan penyernpumClClft keb(jakan atstem dan prosed.u.r pengawasan

1.20,23 1.20,23 . 01 1.20 , 23 , 02

Program Penatac:ul Dcllerah Otonoml

Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem prosedur pcngawasan Penyuaunan kcbijakan eietem dan proeedur pengawasan det...

Penyusunan sistem informaei terhadap layanan pUblik Pembuatan buku register administarsi pemerintahan Kecamatan dan papan data/bank data Kecamatan se-Kabupaten Lampung Selatan

1.20, 23 ,03 1.20, 23 . 04 1.20.23 , 05

Inventarisasi dan Pembakuan Toponimi Nama-Nama Uneur Rupa Bumi

Pelacakan, Penyeleeaian, Penetapan dan Penegaean Batas Daerah Kabupaten Lampung Selatan

dst. ..

_11"1/""""

1.20.24 1.20.24 , 01 1.20.24.02 1.20.24.03 1.20, 24 .04 1.20,24.05

Prognun JNl"llIn..rut/UCaa1l
Mediasi dan Faailitaai Pcnyelesaian Permaaalahan Pertanahan di Kabupaten Lampung Selatan

1.20.25 1.20 , 25 , 01 1.20. 25 ' 02 1.20, 25 , 03 1.20,25.04 1.20.25.05

Program pen~ngkg,tt.ln lur;aaama. antar pemertntah. daerah Fa8ilitasi/pembentukan kerjaeama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik

FasiIitasi/pembentukan perkuatan kerjeeama antar daerah pada bidang ekonomi

Faeilitaa pembentukan kerjaaama antar daerah di bidang hukum

Feailitaei pembenlukan kelja eama antar daerah dalam penyediaan serene dan praeerana publik

dot...

1.20.26 1.20.26.01 1.20.26.02

Program PenatGan Peratural'l hrundang-und'angoan KoordinlllSi keljll88ma pennasaIahan perundang-undangan

1.20.26.03 1.20,26,04 1.20,26 ,05 1.20.26.06 1.20.26.07 1.20,26.08 1.20.26.09 1.20.26. 10 1.20.26. 11 1.20.26. 12 1.20,26 . 13 1.20 ' 26 , 14 1.20 . 26 . 15 1.20, 26 . 16 1.20.26.17 1.20.26. 18 1.20.26.19 1.20.26.20 1.20.26.21 1.20.26.22 1.20.26.23

det...

Penyueunan 'Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelaksanaan Program Legislasi Daerah Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

Fasllitasi Sosiali&a8i Peraturan Perundang-undangan

Publikasi peraturan perundeng-undangan

Kajian peraturan perundang-undangan tcrhadap peraturan perundangan yang baru lebih ringgi dan keserasian antar peraturan-undangan daerah Penyuluhan Hukum Terpadu, Pembenlukan dan Pembinaan Kadarkum Pengcmbangan Jaringan Dokumentaoi dan loronnlllSi (JDI) Hukum Pendidikan dan pe1atlhan implemenlalli peraturan perundang-undangan Pembuatan kataIogiallJSi dan abstrak peratUran perundang-undangan Penyuounan rencena kcrja rancangan pc:raturan pcrundang~undanganbidang pemertntahan Faailitaai dan 80aialiaaai peraturan perundang-undangan pertenehan dalam rangka tertib adminlstrasi pertanahan Publikaei peraturan perundeng-undangan tentang kode wilayah administrasi pertanahen Pembinaan Kadarkum dalam rangka lcmbe dc:sa/P3KSS penyelesaian sengketa hukum dan invenrarisasi data PPNS Pembinaan Deea Sader Hukum Dan Kadarkum Dalam Rangka Lomba Kaderkum Tingkat Prcvmsi Legislasi Daerah Konsul18si dan Bentuan Hukum Pihslr Ketiga Pembina dan Tim KU8Ba Hukum Pengkajian dan Penelaahan Hukum Sosialieasi Rencana Alesi Hale: ABil8i Manusia (RANHAMJ Sistem InfonnlllSiProduk Hukum Pemerintah Daerah Rabupaten Lampung Selatan Penyempumaan Rancangan Produk Hokum Daerah Perencanaan dan Pelaporan Bidang Hukum

1.20.27 1.20, 27 . 01 1.20.27,02 1.20.27,03 1.20.27,04 1.20.27.05 1.20.27.06 1.20.27.07

Program penataan daerah otonoml bc:r:ru Fasililaei pcnyiapan data dan informasi pendukung prose. pemekaran daerah Faailitaai percepalan penyerahan P3D dari dserah induk ke daerah pemekaran Faailitaai percepatan penyeleBBian tapa! batas wilayah administraai antar daerah Faailitasi pemantapan SOTK pemenntah daerah otonom baN Pembuatan Pets. Administraai Kecamatan se~ Kabupaten Lampung Selatan Penataan/Pemekaran Daerah Inventarisir dan Koordina.8i Data PersonU. Pendanaan, Sarana PraBBJlUla dan Dokumen (P3D) Kabupaten Lampung Selalan

1.20.28 1.20. 28,01 1.20 . 28 , 02 1.20, 28 , 03 1.20 ' 28 , 04

Program Pelestartg,n Mlat Kepahlawanan dan Keju.angan Peningkatan Rasa PersatuQIl dan Kesatuan Bangsa Penlngkatan Kesadaran Masyara.kat akan Nilai-nilai Kepahlawanan Penngatan Han Ulang Tahun Republik Indonesia Tingkat Kecamatan dst. ..

1.20.29 1.20.29.01 1.20.29.02 1.20,29.03 1.20,29,04 1.20.29,05

Program l'enl"llkatan B1Ilar Agama MU88bsqoh Tilawatil Qur'an Training Center lTCl KafiJah dengan LPTQ Provinai Pengiriman Kalilah ke Tingkat Frovinsi Pembinaan Imam dan Khotib fusko Terpadu hari Ileaar Keagamaan Nalllons! SosialiBaBi Membangun Peradaban zakat Pembinaan Rema;. Islam MssiidIRISMAI

1.20.29.06

1.20.29.07

1.20.29.08 1.20.29.09 1.20.29. 10 1.20.29. 11 1.20.29. 12 1.20.29. 13 1.20.29. 14 1.20. 29 . 15 1.20.29 . 16 1.20.29.17 1.20. 29 . 18 1.20.29.19 1.20. 29 . 20 1.20.29.21 1.20.29.22 1.20.29.23 1.20.29.24 1.20.29.25 1.20.29 . 26 1.20 . 29 . 27 1.20. 29 . 28 1.20. 29 . 29 1.20. 29 . 30 1.20.29.31 1.20.29.32 1.20.29.33 1.20.29.34 1.20.29.35 1.20.29 . 36 1.20.29 . 37 1.20.29.38 1.20.29 . 39 1.20 . 30 1.20 30

01

1.20.30.02 1.20.30.03 1.20.30.04 1.20.30.05

1.20.31 1.20.31 .01 1.20.31 .02 1.20.31 .03 1.20.31 .04 1.20.31.05 1.20.31.06 1.20.31 .07 1.20.31.08

1.20.31 .09 1.20.31 . 10 1.20.31 . 11 1.20.31 . 12 L211. 32 1.20 . 32 . 01 1.20. 32 . 02

Sa,fari Ramadhan Syi'ar lolamiyal1 Pelakaanaan Dos Benlama (18tigh0aal1) Peringatsn lora Mijrsd den Maulid Nabi Peringatan Tol>un Baru IaI8,m Pembinaan Keluarga Sakinal1 Bantuan OTD HaJi dan BPlH Petugaa Hl\ii Deerah Pengajian Rutin ASN dan Pengajian Anale Yatim Piatu Penghargaan Umroh bagi Muslim

Musabaqoh Tilawatll Qur'an Tingkat xecemeten OTD TPHD

Biaya Penyelengaraan Ibadah Haji (BPIH) Training Center Qori-qori'ah di rumah Dewan Hakim dan Pondok Peeentren Seleksi Qori-qori'ah Kab. Lampung Selatan Operasional Selerelariat MTQ Peralatan home stay kafilah MTQ Pemantapan Qod Qori'ah PembinaBn Ta'mir Mal\iid Perjalanan Spiritual Keagamaan Nikah Massa! Pengajian Ibu-Ibu Majelis Taklim ee-Kabupeten Lampung Sclatan Rumah lOlatam AJ·Qur'an Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan Rekrutmen clan Pembinaan Calon Kalilah MTQ Kabupaten Lampung Selatan Tabligh Akbar Pengembangan den Pemantapan Seni Sudaya Iolam Pembinaan Kcnikunan UlDal Sersgama Pembinaan den Peningkatan KualllaB Qori qori'ah Pengajian maje1ia taqUm deea Kunjungan safari jum'at Lomba Qosidah Tingkal Kecamatan Perayaan Hari-Hari Beear Islam Program Pen'ngltatan Peran dan lUngs' Sarana Dan Prasarana Penyerahan Bantuan Rumah Ibadah, TPA, Pondok Peeantren dan Yayasan Bernuensa Agama

OperasionaJ Penyerahan Bantu an Yayasan Pendidikan Operasionel Penyerahan Bantuan TPA Operasional Penycrahan Bantuan Pondok Pesantren dat...

Prog....... P.nlngb_ P. . . .IIR Pa....rlntml TIorhadap _l4h So"',, PembinaBn TPUKS Kecamatan dan Tim Pelaksana UKS Sekolah ..·Kabupaten Lampung Selaton Temu Kader Pok;ianal PoBYandu Kabupaten den Kader P08yandu Workohop TP. UKS Kecamatan dan TP. UKS Kabupaten Sosialisasi Pok;janal Posyandu Kecamatan dan Kader Posyandu Penilaian Sekolah Sehat Tingkat Kabupaten dan Persiapan Lomba Tk.. Provinsi Larnpung Operasional Rumah Singgah dan Orang Terlantar Pelatihan Polcjanal Poayendu De... Pelatihan TIm Pembina UKS Sekolah

PeniIaian Sekolah Sohal Tingkat Kabupaten dalam rangka Persispan Lomba Tingkat Provinsi dan Nasional Pendataan den Penertiban Terhadap Penderita Gangguan Jiwa di Kabupaten Lampung Selatan SooialilllUli Tim Pelakaana UKS Pembinaan Polcja Posyandu dalam rangka Lomba De sa dan Kearak Program Pentngkatan PenangguJangan NarkolxJ, PMS termasuk HlV/AlD8

Peningkatan SDM Tim Pembina Setges Sekolah Peduli Bahaya Narkoba dan Setgae Deea/Kelurahen Temu Koordinasi Tim Pembina Satg8. Sekolah Peduli Sahaya Narkoba dan Satga. Desa/Kelurahan

1.20.32.03 1.20.32.04 1.211 . 32 . IlS 1.20.32.06

SosialilllUli Penlngkatan Kapasltas Kelompok ReBiko Tinggi Operasional Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) SosialilMllM Bahaya Narkoba baci Aparatuc Pemerintah dan Masyarakat SoBiallIllUli PenangguIangan HN/ AIDS dan vcr Mobile bagi Masyarakat

1.20.33 1.20.33.01 1.20.33.02 1.20.33.03 1.20.33.04 1.20.33 . 05 1.20.33.06 1.20.33.07

Program Pa..".mbangllR KoIIWnu.a.l, l""onruul clan _14 .v..­ Penerbitan Tabloid Pemda Kabupaten Lampung Selalan 'Ragorn Helau' Pembuatan Buku Data Fakla dan Kalender Pengadaan buku agenda kerja Pengadas.n Alat Studio dan Komunikasi Pengadas.n maket Lampung Selatan Penyelenggaras.n Pembinaan Keprotokolan Pemdakab. Lampung Selatan det...

1.20.34 1.20.34.01

Program Faslllttui P.n!RgkAtAn FasllltGs SDJlIridIlR/1 Korrwnl/casl dan DokK""'ntGsl Penyertaan Pelatihan Kehumaaan det...

1.20 .

3~

.02

1.20.35 1.20. 35 . 01

Program Pelaksanaan hnataan X.lembagaan X.ta.ta.hdt5anaan dan Anal...... Jabata.n Pen'tean Kelemboaaan Peran.kat Daerall Kabunaten Lamnuna Selatan

1.20.35.02 1.20.35.03 1.20.35.04 1.20.35.05 1.20.35.06

Sosialisasi dan evaluaei pengembangan budaya kerja Kabupaten Lampung Selatan

Penyuaunan pedoman pakaian dinas

Penyusunan rincian tugas jabatan pada perangkat daerBh

!mpl.mentaa! pengukuran indek kepuaoan maay..-a,kat IIKM)

1.20.35.07 1.20.35.08 1.20.35.09 1.20.35. 10 1.20. 3S. 11 1.20.35.12 1.20.35. 13

Penyusunan Laporan Inpres No.5 tahun 2004­ Sooiali..... dan Evaluasi Kel.mbagaanP.rangkat Daerah Kabupaten Lampung S.latan

P.laksanaan AnalioiBJabatan pada Perangkat daerah KabupBten Lampung Selatan

Bimbingan le1cnia Anallei. Jabatan

1.20.35. 14 1.20. 3S. 15 1.20.35. 16 1.20.35.17

SoBialiBasi Pakaian Din.. Bupati dan PNS

Penyueunan Laporan Penetapan Kinerja

SoBiali..... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2010 tenlang Pela,yanan Publik

Penyusunan dan Sooia1i..... Tata Naakah Dinaa. Kode-Kod. Surat Dinaa, Fungsi Koorclinaoi. Pakaian

Dinas dan Evaluasi Pcngembangan Budaya Kerja

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Standar Opereelonel Prosedur (SOP)

1.20.35. 18 1.20.35.19 1.20 . 35 . 20 1.20.35.21

1.20.35.22 1.20.35.23 1.20.35.24 1.20.35.25 1.20.35.26 1.20.35.27 1.20.35.28 1.20.35.29 1.20. 3S. 30 1.20.35.31 1.20.35.32 1.20.35.33 1.20.35.34 1.20.35.35 1.20.35.36 1.20.35.37 1.20. 35 . 38 1.20 . 3:'i ,39

1.20 . ]:'-) 40 1.20 . 35 . 41

1.20.35.42 1.20.35.43 1.20.35.44 1.20.35.45 1.20.35.46 1.20.35.47 1.20.35.48 1.20.35.49 1.20.35.50 1.20.35.51 1.20.35.52 1.20.35.53 1.20.35.54 1.20.35 _ 55

1.20.35.56 1.20.35.57 1.20.35.58 1.20.35. S9 1.20.35.60 1.20.35.61 1.20.35.62 1.20. 35 .63 1.20.35.64 1.20.35.65 1.20.36

1.20.36.01 1.20.36.02 1.20.36.03

Reviai Pen1a No 06 Tehun 2008 tetang Pembentukan Orga,nisaal dan Tata KeIja Perangkat Daerah

SoeiaJisasi da,n Ev&.1uaai pengem1J.Bngan Bud.a.YaKcrja

Pelakaanaan Perm.ndagri No. 54 dan Sooialioa.sitentang tatanaskah Dinaa

Penyusunan Laporan Pengukuran lndeks Kepue.aan Maayarakat tcrhadap kineJja unit pelayenan publik

Penyusunan Penetepan Kinerja (PK) dan Penyusunan lmplementasi Indeks Kepuasan Masyarakat {IKM) Sosielisaei dan Bimbingan Teknie Penyueunan Standar Pelayanan Publik (SPP) Sosialisasi dan Bimbingan Teknie Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforrnasi Blrokrasi Nomor 29 Tahun 2010 ten tang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Reformasi Birokrasi Bidang Kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Revisi Perda tentang atruktur orpniaaai Kabupaten Lempung Selatan

Pelakoanaan Analiai. Beban Ke<ja Pada Perangkat Daerah Kab. Lamsel

Survei kepuasan mBBYarakat

Pelaksanaan rerormaai birokraai bidang ketata1akoanaan

8o.iali..... dan B1mbingan ,..knia Penlngkatan Kualitaa Aparatur dalam Penyuaunan SOP di Lingkungan Kabupaten Lampung Selatan Pelaksanaan Penyuaunan Revisi, Sosialiaaai dan Bimbingan Teknie Tata Naakah Dinas

Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah

Pembueten Pakta Integdtae PNS d1 Ungkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan

Bimbingan Teknis Stander Kompetensi Jabatan dan Evaluasi Jabatan di Ungkungan Pemerintah

Kabupaten Lampung Selatan

Penyusunan Road Map Refonnaai Birokraai

Pilot Project ReformaBi Birokraai

Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASll Prcvinei Lampung

Pengadaan Atribut Pakaian Dinaa PNS Eaelon 11 dan III SKPD Kahupaten Lampung Selatan

SosiaJi5ELal Pcraturan Bupati tentang Pakaian Dinae Pegawai Negeri Sipil

Pemetaan Formui Jabatan pada Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan

Bimbingan Telrnie Penyusunan Pelaporan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Lampung

SeJa~an

EvaJuasi dan Pelaporan Pelaksanaan Re{onnasi Birokrasi

Penyusunan Standar Operasional Proeedur (SOP) Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan

Penyusunan Standar Pelayanan Publik

Evaluasi dan Penataan UPI' Be Kabupaten Lampung Setatan

PeJaksanaan PcnyuBunan Evaluaal Jabatan

PelakoanBAn Penyu.unan Slandar Komp.tenai Jabatan

Reviai Penyuaunan Road Map R.rormasi Birokrasi

Penyusunan dan Pe1akBanaan Quick Wins Reformaai Birokrasi

Grand D..ign ReCormasiBirokraai

Pembuatan Buku Reformasi Birokraai

Survey Kebijakan Publik. Bidang Pemerintahan Umum

PenyuBunan Predikai Kebutuhan PNS di Kabupat.n Lampung S.latan

?enyuaunan dan eVaiUBBi analisis beban kerja

Pengembangan dan pembentukan ke1ompok budaya kerja

Evaluaai. kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran

Mtmitoring dan EvaJulMJi pclaksanaan rincian tUgaa jabatan perangkat daerah

pelaksanaan PenyUsunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) pada Lembaga Teknis Daerah

Pelakaanaan PenyuBunan Evaluasi Jabalan IEJ) palla Lembaga T.knia Daerah

Monitoring dan Evaluaai penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknie (UPI)

Pemetaan Urusan Pemerintahan eli Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi rrupoksi) Perangkat Daerah

Penyusunan ?erjanjian Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan

Penataan Pakaian Dinas di Lingkungan P.m.rintah Kabupat.n Lampung S.latan Monitoring Pelakaanaan Standar OperasionaJ Prosedur (SOP), Standat" Pelayanan Publik (SPP). dan

Standar Pelayanan MinimalISPM)

Monitoring Pelaksanaan Pengembangan Budaya KeIja Aparatur

P.nyuBunan Pelayanan Akuntabilitaa Kinerja Inalanoi Pem.rintah (LAKIp)

Prom

l'rogramPenIntl_AcI

_

B1mblnpn Telmia Sel
Pembinaan Admini.traai KecamBtan

1.20. 36 . 04 1.20.36.05 1.20.37

1.20.37.01 1.20.37.02 1.20.3S

1.20.38.01 1.20. 38 . 02 1.20.38.03 1.20 . 38 . O' 1.20 . 38 . 05 1.20. 38 . 06 1.20.38.07 1.20.38.08 1.20.38.09 1.20.38.10 1.20.38. 1I 1.20.38. 12 1.20.38. 13 1.20.38. 14 1.20.38. 15 1.20.38. 16 1.20.38.17 1.20.38. 18 1.20.38.19 1.20.38.20 1.20.38.21 1.20.38.22 1.20.38.23 1.20.38.24 1.20 . 39 1.20 . 39 . 01 1.20 . 39 .02 1.20.39.03 1.20.39.04 1.20.39.05

Penyusunan Kode dan Data Wilayah Administrasi

dst...

Prognun I'lrnJlO"'''4IlJ.......... h ....nntahan lIG"lJ 'l'rwujHll'
Rangka Lomba Deea Pembinsan Bsgi Anggota BPD Adminietraei Alokaal. Dana DCINl

MonilDring dan Evaluoai Penyaluran DPPUD

Sosialisasi Pemelcaran KeC8Dlstan

Penlbinaan Kepala De...

Perobinaan Sekretarle De... dan Validoai Data Sekdes Se-Kabupaten Lajnpung Selstan

Pembinaan Keuangan Deea se-Kabupaten Lampung Sc1atan

Pembinaan Sekde. dan Pelantikan P.nguru. FORSEKDESI Kabupaten Lampung Sellllan

Pembinaan dan Penlngkatan Sumber Daya Apartltur Pemerintahan Deea

Pembinaan Kaur Pemerintahan Desa se-Kabupatcn Lampung Se1atan

Penyuaunan Peraturan Daerah Tentang Pemerintahan Deea

Pembinaan Rukun Tetanus ee-Kabupaten Lempung Seiatan

Penyefuran Dana Tali Allih Rukun Tetanus .. Kabupll1en Lajnpung Se1stan

Pembtnaan Sekretari. Desa dan Kasi Pemerintahan Kecamatan se-Kabu_ Lampung Selalan

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pemerintahan Dc8&.

Fasilitasi Penye1.saian Permasalahan D....

Pembinaan Administraai Desa

Bceialieesi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tentang Desa

Program Pentngkamn Bantuan Sarana Dan Pra..-arana Desa Penu't\Jang Bagi Pemerlntahan Desa Pembinaan Pendataan da..1e.m rangka Pembentukan BUM Des

Asuransi Kesejahteraan Hari Tua Bagi Kepala Oesa se Kabupatcn Lampung Selatan

Perbaikan Kantor Desa/Balai Deea

Pembinaan terbadap d.... tertinggal

det•..

1.20.40 1.20.40.01 1.20.40.02 1.20.40.03 1.20.40.04 1.20.40.05

l'roIIram P".. iIIjIIcatan lCetGhatum J'angGll

1.20.41

Program Penlnl1lcatan PAD df bldang pen-fnan Sosialtsaei dan koordinaai daJam rengka rneningkatkan pclayanan perizinan tcrpadu eetu pintu

1.20.41.01

1.20.41.02 1.20.41.03 1.20.41.04 1.20.42 1.20.42.01 1.20.42 . 02

1.20.43 1.20.43.01 1.20.43.02

1.20.43.03 1.20.43.04 1.20.43. OS 1.20.43.06 1.20.43.07 1.20.43.08 1.20.43.09 1.20.43. 10 1.20 . 43 . 11

1.20 . 43 . 12 1.20.43 . 13 1.20.43 . 14

1.20.43.15 1.20.43. 16 1.20.43.17 1.20.43.18 1.20.43.19

MonilDring Pendlatribullian Raskin eli Kabupalen Lajnpung Se1stan Pementauen Hargs Scwbako dan Bahan Pentlng Lalnnya eli Ka!lupalen Lajnpung Selatan MonilDring dan Koordinasi Prognun Corporate Social Re.ponsibilily (CSRj Pemantau Innoai Daerah Kabupalen Lampung Selatan dat••.

Pembahaaan terpadu tim telenis Dinss/lnstansi lentang perusahsan skala menengah dan besar yang mengajukan perizinan Operasional Tim Monitoring dan Evaluasi Bidang Perizinan dan Non Perieinen di Kab.Lampung seleren dSL.

Program Pencfptw:,m tkUm 1t5aha keen mene-ngah

Penyuluhan dan pebinaan usaha mikrc kecil dan mcnengah

dat. ..

Program Psntngka.tan Kapa.:dtlu SUmberdaya Aparatur Pendidikan dan pelatihan prejabatan bagi calon PNS DlB.erah

Pendidikan dan pelatihan StrukturaJ bagi PNS daerah

Penelidikan dan Pelatihan T.knis Tugaa dan Fungo; Bsgi PNS Daerah

Pengiriman Peserl8 Dik1al Prajabatan CPNSD Formasi Umum

Penyelenggaraan Dlklal Pn\Iblllan CPNSD Honorer Kategori I dan n

Penyelenggaraan DIklat Prl\lbstan CPNSD Honorer Kategori I dan II Angakatan II

Peny.l.nggsrsan Diklat Prajbalan CPNSD Honor.r Kategori I dan II Angaka.tan III

Peny.lenggaraan Dlklat Prllibatan CPNSD Honorer Kat.gori I dan II Angake.tan IV

Peny.lenggsrsan DIklat Prl\lbatan CPNSD Honorer Kategori I dan II Angakatan V

Penyelenggaraan Diklat Prejbatan CPNSD Honorer Kategori I dan 11 Angakatan VI

Penyelenggaraan Diklat Prajbatan CPNSD Honorer Kategori t dan II Angakatan VII

Penyelenggaraan Dik1at Prajbatan CPNSD Honorer Kategori J dan II Angakatan VIII

Penyelenggaraan Diklat Prajbatan CPNSD Honorer Kategori I dan II Angakatan IX

Penyelenggaraan Diklat Prejbatan CPNSD Honorer Kategori 1 dan II Angakatan X

Penyelenggaraan Diklat Prajbatan CPNSD Honorer Katcgori I dan II Angakatan XI

Penvclenll1laraan Diklat PcnPllwaaan TK/SD

1.20 . 4.1 20 1.20 ·,1 21 1.20 . 43 . 22 1.20.43.23 1.20.43.24 1.20.43.25 1.20.43.26 1.20.43.27 1.20.43.28 1.20.44 1.20.44.01 1.20.44.02 1.20.44 . 03 1.20.44 . 04 1.20.44 . 05 1.20.44.06

1.20.44 .07 1.20.44.08 1.20.44.09 1.20.44 . 10 1.20.44 . 11 1.20.44.12 1.20 44. 13 1.20 .

~4

14

1.20.44.15

1.20.44.16 1.20.44.17 1.20.44. 18 1.20.44.19 1.20.44.20 1.20.44.21 1.20.44.22 1.20.44.23 1.20.44.24 1.20.44 . 25 1.20.44 . 26

1.20.44 .27 1.20.44.28 1.20.44.29 1.20.44.30 1.20.44.31 1.20.44.32

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dlklill orejabatan golongan I & II Reguler Angkatan V Diktat prejabatan golongan I & II Reguler Angkatan VI Diklat prajabatan golongan I & II Reguler Angkatan VII Diklat prajabatan golongan I & II Reguler Angkatan VIII Pengiriman Pegawai 'l\lgaa Belajar Pengirlman Pegawaj B1mbingan Teknis/Diklal Teknis Pengiriman Bimbingan Tekni./Diklat Tekni. dan Diklat Fungsional Sosialisaai Peraturan Kepegawaian dan Kedik1atan Program .Pembtnaan. dan Peng.mbangan Apanltur

Seleksi Penerimaan Calon PNS Penempatan dan Pengembangan Karir PNS dalam Jabatan Struktural dan Fungaional Updating/Pengembangan Sistem Informaai Kepegawaian Daerah Selekai Berkas Pendaftaran Calan Praja IPDN Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaran Kenaikan Pangkat Pelaksanaan Pe1S3anaIl Penaiun PNS Terpadu Pemberian Pengharpan SLKS PNS dan Penertiban Kartu-kartu Kepegawaian Pembuatan Tanda Pengenal (ID CARD) PNS Penyelesaian Penilaian dan Penetapan Angka Kredit PNS Fungsional GUN dan Pengawee Sekolah Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat PNS dan Gaji Berkala PNS Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNSD Kabupaten Lampung Selatan Golongan II dan III Pemberian Cindera meta Pume Bhakti PNS Pemberian Kartu Ucapan Ulang Tahun PNS Sosialisasi Peraturan Kepegawaian dan Kediklatan ke Kecamatan Be Kabupaten Lampung Selatan Evaluasi Kehadiran PNS dan THts dalarn Rangka Implementasi PP 53 Tahun 2010 dan Perbup 11 Tahun

2011 Pengiriman Pegawai BKD untuk mengikuti Bimtek/Diklat Teknia Pelakaanaan Sumpah JanJi PNS Pengirlman Dlklat Kopemlmpinan Tingkat II Pengirlman Dlklat Kepemimpinan Tingkat III Penyelengpraan Diklat Kopemimpinan Tingkat tv, Anskatan 1 Penye,jilll Media lnlonnul Kopegawailll Dauab Penyelengganllll1 DikIa1Kopemimpinan Tingkat IV Angkatan II Penyueunan ArBip Elektronik dan Buku lnformaai KepegawaiAn Pembangunan Sistem Inforrnaal Kepegawaian THLS Kabupaten Lampung Selatan Pelaksanaan Penllllehat Perkawinan dan Perceraian (P4) serta Penyeleaalan Kaou.·Kaou8 Pelanggaran Dieiplin Pegawai Penyelesaian ueuien Mutasi/Alih Tugae PNS dan THLS Penyelenggaraan A.8sesmenl Pejabat Struktural Penyelenggaraan Bimbingan Teknie Pengelolaan ABetDaerah Penyelesaian Proses Pengadaan CPNSD Formasi Honorer Kategori II PenyeIenggaraan Pemberian Penghargaan PNS dan THLS yang Berpre.taai Selekei Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Selekai Berkas Pendaftaran Calon ?raja STID (Sekolah Tinggi Tranaportaai Darat)

1.20.45 1.20.45.01 1.20.45.02 1.20.45.03 1.20.45.04 1.20.45.05 1.20.45.06 1.20.45.07

Program P.nlnglcat4r& Kstsrampllan Calo" T."aga Kerja Penyelenggaraan diklat teknis montir sepeda motor Penyelenggaraan diklat teknla menjahit dan bordir Penyelenggaraan dikIat telmik laeU.trik dan karbit

1.20.46

Protiram Pen/I
1.20.46.01 1.20.46.02 1.20.46.03 1.20.46.04 1.20.47

Penyelenggaraan diktat insta1asi Uatrik rumah tangga ?enyelenggaraan diklat teknologi haail pertanian Penyelenggarlllll dikIat teImik mobU bensin det...

Dst...

Program Penctptaan fkUm u..aha gang ...hat

1.20.47.01

Fasilitasi kerjasa.rna kcmitraa.n pauaJ'" piuang dan prolil paaar pioang

1.20.47.02 1.20.47.03

Pembuatan profil pisang di Kabupaten Lampung Selatan det...

1.20.48 1.20.48.01 1.20.48.02

Program PtrUndu.ngan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga.lcerjaan Pemilihan perusahaan pembina tenaga keIja wanita terbaik Tingkat Kabupaten Lampung Se1atan dst...

1.20.49 1.20 . 49 . 01 1.20.49.02 1.20.49.03 1.20.49.04

Program Peng.mbangan Komoditall Daerah Pendataan dan monitoring perkembangan uaaha sektor perekonomian Pelaporan Perekonomian Kab. Lampung Selatan Pameran Lampung Fair deL.

1.20.50 1.20.50.01 1.20.50.02

Program l'engembangan UIGh4 JIlktD KelI ....ngalt Faailitaa Pertemuan clan Pen;)"\lluh4n

Pe~

UMha 2kvnow Kccakyata.n

Monitorino l'erkembanl!llJt Ullaha Perekonomlan KerA1<\lll.tan

1.20.50.03 1.20. 50 . 04 1.20.50.05

Penyusunan Profil Perckonomian Kabupatcn LaJDpung Selatan

Analisi. Kebijaka,n Perkernbangan Perelwnomia,n

det...

1.2.0.51 1.20.51 . 01 1.20.51.02

Prvgram Penfngltlztan PelallClnan dan Admtnistnl.li Ma.8JlllraJcat

1.2.0.52 1.20.52.01 1.20. 52 . 02

Program Pelatlhan Ketenzmpl"'" S.rorWn_ Lapangan Ker;ja

1.20 . 53

Progr"Q.m Pentngkatan Kapcultaa Sumberdaya Aparatur KORPRI aosransast Kelembagaan BAg! Anggota KORPRI

Pelatihan Kewireueahaan Bagi Anggcta KORPRI

1.20 . S3 . 01 1.20 . 53 . 02

1.20. S3 . 03 1.20.53.04 1.20.53.05 1.20. 53 . 06 1.20.53.07 1.20.53.08 1.20.53.09 1.20. 53 . 10 1.20. S3 . 11 1.20. 54

1.20.54.01 1.20.54 .02

Sosialieaei Si.tem Pencatalan den Pelaperan KDRT

dst.;

Faailitaai Man'\iemen Usaha Bagi Kclompok Uea.ha Perempuan

dst...

Pendataan Anggota KORPRI

Perlombaan Anggota KORPRI di Lingkungan Pemerintah Daersh Kabupalen Lempung Selatan

Soaialieasi ranc:a.ngan Undang-undang apillatur elpil negara Soeia1ieaoi Kebijaka,n Program KORPRI Operasional Kegiatan Dewan Pengurue KORPRI den S.lcretariat Dewen Pengurue KORPRI Kabupalen Lempung 8elatan Pembinaen dalam rengka Peningkatan ""'en Perempuen menl\lu Ke!uarga Sellal 5ejahtera (P3KSSI Pembentukan Baden Pembinaen Olahraga IBAPOR KORPRI) bag! PNS

Pembentukan Lembaga Kon.ultasi Bantuan Hukum (LKBH) bagi PNS

Penyediaen Obat-Obatan untuk Balal Pengcbeten KoRPRI

Program InteM(fIkcu:t dan Ebtena(flka.st Pendapatan Aslt Daerah

Evaluaei dan Monitoring Dalam Rangka Optimalisaai Peningkatan Pajak Daerah

dst...

1.20.55 1.20.55.01 1.20.55.02

Program Penataan Batas AdmlniBtrasl PeJ1Ulrintah Kabupaun Lampung Selatan

1.20. 56 1.20 , 56 , 01 1.20. 56 . 02 1.20. 56 . 03

Program Pentngkatan Komoditcu Unggulan Kabupat.n Lampung Selatan Koordinaai dan Monitoring Program Unggulan

1.21 1.21.15 1.21 . 15.01 1.21 . 15.02 1.21 . 15.03 1.21.15.04 1.21 . 15.05 1.21 . 15.06 1.21.15.07 1.21.15.08 1.21.15.09 1.21.15.10 1.21.15.11 1.21.15.12 1.21 . 15. 13 1.21 . 15. 14 1.21 . 15. 15 1.21 . 15. 16 1.21.15.17 1.21 . 15. 18 1.21.15.19 1.21.15.20 1.21.15.21 1.21 . 15.22 1.21. 15.23 1.21 . 15.24 1.21 . 15.25 1.21 . 15.26 1.21 . 15.27 1.21 . 15.28 1.21.15.29 1.21.15.30 1.21.15.31 1.21.15.32 1.21.15.33 1.21.15.34 1.21 . 15.35

Penyeleaaian, Penetapen dan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Lampung Selatan

det.;

Sosialisasi Pr-ogram Unggulan Kecemeten

dst...

Ketahanan

PaDpa

Program hnlnglcatan KetaIuman Pangan Pemantauan dan Analiaia AXleS Pangan Masyarakat

lnventariaaai den Identlllkaai Produk Parigen Segar Pengembangen Lumbung Parigen Oeea Penyusunan Data Base. NBH/PPH dan SKPG Penguatan Pengenekaragamen Konsumai Pangen (P2KP) Pendamping DiverBiflkaBi Pangan Penguatan Desa. Mandiri Pangan Penyusunan Laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) daJam rangka Penanganan Daerah Rawan Pangan Par-tieifaei Gerakan Masyarakat (Siger Mas) Melalui Kegiatart Pangan Olahan Pengembangan Unggulan Komoditi Pisang untuk Peningkal8n Ketahenen Pangan Penguatan Dewan Ketahanan Pangan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Masyarakat Pembangunan Lumbung Pangan dan Lantai Jemur Penyueunan Data Base Ketahanan Pangan Penumbuhen den Pengembengen Komoditas Lokal Sebagai Sumber Pengen Allematir Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Penumbuhan OKKPD Kab.Lampung Selatan Percepetan Penganekaragaman Konsumai Pangan Pengualan Lembaga Diltribuoi Pangan Masyarakat Sertiflkaei Produk Pangan Seg8l' (Sayuren den Bush) Identifikaai Produk Pangan Segar, Soslalieaai Mutu dan Kcamanan Pangan

Penyediaen Cadengen Pengen

Pcmbinaan den Pementauen Mulu Komoditl Unggulan I Pep~ C81opomia Wr>:/ Panji J

Penyueunan Peta Ketahanan den Kerenlanan Parigen

Penguaten Pengs._ Keamenan Panpn

PenYUlunan Pereecanaan Pembangunan Pertanian

Advokasi den Sertifikaei Pepaya California, Bush Naga dan Belimbing Mendukung Komoditi Ungulen Penyusunan Master Plan Desa. Mandiri Pangan Pengembangan Moci pisang dan Produk Unggulan Khas Kabupaten Lampung Setatan Menuju Go Inlemaaional Jdentifikasi dan Sosialisai Mutu Pangan Segar Penyusunan Master PIM Desa Mandiri Pangan Penguatan Lembag.a Distribusi Pangan Masyarakat

Pembengunen GUdang Cadengen Pengan

Pemberdayaan Peran1 Jamur Tiram

Pen.embanOllll Kumah Pan2an Les=

1.21.15.36 1.21.15.37 1.21 . 15 . 38 1.21 . 15 . 39 1.21 . 15 .40 1.21 . 15.41 1.22

1.22.15 1.22. 15.01 1.22·.15.02 1.22. 15 . 03 1.22. 15.04 1.22. 15. OS 1.22.15.06 1.22 . 15.07 1.22.15.08

Promasi Makanan Lokal Khas Lampung Selatan Lomba Kegiatan Keta)lanan Pangan Pembangunan Sarena Pengolahan Pangan Feetival Makanan Berbahan Baku Pangan Lokal dale.m Rangka Peringatan

Han Pangan Sedunia Gerakan Optimalisaai Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk Ketahanan Pangan Penyusunan Ko,jian Dietribuai Pangan Kabupaten Lampung Selalan

--yaaD

_yankat daa g ... Program Pa_rdGpum ~ dllll Du4

Peberda,yaan lembaaadan wganiaaal

P e n y e l _ pendidikan dan pelatihan tenap tekni. dan maayarakat

Penye1enggarasn diaeminaal tnfonnaai bag; maayarakat c1esa

Lomba Desa/Ke1urahan dan Lomba P3-KSS

Pemberian Makanan Tambahan Anak SekoJah

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Pclatihan Keterampilan Masyarakat

dst ...

1.22.16 1.22 . 16.01 1.22 . 16.02 1.22. 16.03 1.22.16.04 1.22. 16.05 1.22. 16.06 1.22 . 16.07 1.22 . 16 .08 1.22 . 16 . 09 1.22.16.10 1.22. 16. 11 1.22. 16. 12 1.22. 16. 13 1.22. 16. 14 1.22 . 16. 15 1.22. 16. 16 1.22. 16. 17

Program Pengemba.rtgan Lembaga Bkonoml P.ctuaa.n

Program pengembangan 1embaga skonomi pedeaaan

Pe1atihan keterampilan ueaha budidaya tanaman

Pelatihan keterampilan maN\iemen baden ueaha milik negera

Pelatihan keterampilan ueehe industri kerajinan

Fasilitas permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah dipedeeaan

fasilitas kemitraan ewaata dan usaha mila'o ked! dan menengah di pedesaan

Monitoring. evaluasi dan pelaporan

Penyiapan masyarakat dan pengembangan tehnologi tepet guna (pengoLahan piaang)

Pameran/Gelar Teknologi Tepat gune Pedesaan

Pengembangan Usaha Ekonomi Oeaa Simpan Pinjam (UED-SF')

Pelatihan Kader PosyantA'kdes

80aialiaaai BUM dee

Pelatihan Teknologi tepat guna

Pelatihan BUM c1e.

Monitoring Pelakaanaan BUMDES

Monitoring Paaar DeB&.

Bimbingan Tekn.ie Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1.22. 17

Program Penlngkatan Partl.$lpcu! Mcuyanlkg:t Dcdam MembGnglln Desa Pernbinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

1.22 . 17 . 01 1.22 . 17 . 02 1.22 . 17 03 1.22 . 17 .04 1.22.17.05 1.22.17.06 1.22. 17.07 1.22.17.08 1.22.17.09 1.22.17.10 1.22.17.11 1.22 . 17. 12 1.22.17.13 1.22 . 17 . 14 1.22.17.15 1.22.17.16 1.22.17.17 1.22. 17. 18 1.22.17.19 1.22.17.20 1.22.17.21 1.22.17.22 1.22.17.23 1.22.17.24 1.22 . 17 . 25 1.22. 17 . 26 1.22.17.27

1.22 . 17.28 1.22.17.29

1.22. 18 1.22. 18.01 1.22. 18.02 1.22.18.03 1.22.18.04 1.22. 18.05 1.22. 18.06 1.22 . 18.07 1.22 . 18.08 1.22. 18.09 1.22 . 18. 10 1.22. 18. 11

Pelaksanaan musyawarah pembangunan deea Pembangunan stimulan pembangunan deee Bulan Bhakti Gotong royong Masyarakat Pemugaran rumah sehat & lingkungan kumuh PNPM-PPK Pendampingan dan Monitoring Kel. Simpan Pijam Perernpuan PNPM-Mandiri Perdeaaan Pembangunan embrio pasat rakyat dan aemenieaei romah kumuh TNI Manunggal Membangun De ee (TMMD) dan Karya Bhakti TNI Musyawarah perencanaan pembangunan (MuBrenbang) deea/kelurahan Pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Musrenbang OeM Semenisaei Rumah Kumuh Soeialisaai profil Desa Pembinaan Administrasi Desa Identlflkasi Potenai dan Penyusunan Road Map Program Pengembangan Deaa PcaiBir Terpadu Bimtek Profil Deaa dan Monitoring Profil Oeaa I.omba Pelakaana Gotong Rayong Terbaik Bimbingan Tekni. Pengelolaan Peoioir Terpadu bagi De.. Peoioir Se-Kabupaten Lampunll Selatan Sosialisai akai daerah penghapuaan bentuk - bentuk pekeljaan terburck unruk anak Masterplam percepatan dan pengurangan kemiekinan indonesia (MP3K1) Pembukaan dan Penutupan Kerya Bhakti TNI/TMMD Stimulan Rumah Tidak Sehat dan Lingkungan Kurnuh Pembinaan ?eldenal Posyandu Perbaikan Sarana Praearana Desa Binaan (P3KSSj Pengembangan Desa Berbaeis IT Fasditasi Pemberdayaan Masyarakat dalsm Penguetan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbaeie Maeyarakat (PAMSIMAS) Pendampingan Gerbang Deaa Fasilitasi Program Kawasan Perdesaan

Program Panlnglcatan K_lta. Ap"nztur P.merint<&h Du4

Sosialisasi Perundang - Undangan bagi penguru. BPD

Monitoring dan Pengawuan Alokalli Dana Desa

Pemberian Bantuan Alokaai Dana De.. (ADD)

Bantuan Operaaional BPD

Pelatihan dan pembinaan pengelolaan keuanpn ADD

Pelantikan An8ll0ta BPD

Operaaional Penyaluran Alokasi Dana Desa

Perda Perubahan tentang Pembentukan BPD ( PROLEGDA)

Pembinaan Aparatur Pemerlntah Oesa

Bimbingan Teknia PenY\lounan Peraturan Deoa

Pcmbinaan Penatauaahaan KeUBIlD'An Desa

1.22. 18. 12 1.22 . 18. 13

Pembinaan Admini8trasi Pertsnahsn De..

Operasional Rehab Kantor Desa Tejang Pulau Sebesi

1.22 18.14 1.22.18.15

Sosialisasi dan Pelatihan Aparatur Pemertntah Deaa {anggotQ BPOI

Prolegda Perda dan Perbup

1.22. 18. 11) 1.22.18.17 1.22 . 18. 18

Bimtek Penyusunan APBDc3bagi aparatur pemerintah desa

Pelatihan SIMDA Des.a

Pelatihan Admimetraai Keuangan Desa

1.22. 19 1.22.19.01 1.22.19.02 1.22.19.03

Progrqm Peningltatan Peronan Psrempuan dt ',dNaGn

Penguatan Kelembagaan Posysndu

1.22.20

ProogNun 1'cnlnglcutu:n XebcnlQJlCUZn MCI83/aralcat Pea.Baan

1.22.20.01 1.23 1.23.15

1.23.15.01 1.23. 15.02 1.23. 15.03 1.23. 15.04 1.24 1.114.15 1.24.15.01 1.24 . 15.02 1.24.15.03 1.24.15.04 1.24 . 15 . 05 1.24. 15.01) 1.24.15.07 1.24. 15 . 08

Pelatihan Kader Poayantekdea

PKK Kabupalen Lampung Selatan

Pembinaan Perangkat neee

St.t:.latlk Progrq:m pen.gernbaJolQan. dattrlln,fonJUUl/stat:IstUt daerah

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

Pengolahan, updating dan anali.. data dan 8tati8tik daerah

Penyueunan dan pengumpulan data PDRB

Pengolahan, updaliDjj clan anall.. PDRB

_m

Keandpan admlnlstr

Pengumpulan Data

Pengklasipikaeian data

Penyusunan sistem katalog data

Pengadaan sarana penyimpanan

Kajian sistem admintetraei keareipen

Pemeliharaan peralatan jaringan infonnB.8i keareipan

d81 ...

1.24.16 1.24. 16.01 1.24.16.02 1.24. 16.03 1.24. 16.04 1.24 . 16 . 05

Progrum"."I1"_ d .... "._rIaR do""..... "'anIp daerah

Pcngadaan aarana pengolahan dan penyimpanan arsip

Pendataan dan penataandokumenl snip daerah

PendupUkatsn dokumen/sroip daerah da1am bentuk infonnatika

Pembangunan aistem keamanan penyimpanan data

1.24.17 1.24. 17.01 1.24.17.02 1.24.17.03

Program "...... lIharuan

1.24.17.04

1.24.18 1.24.18.01 1.24.18.02 1.24.18.03 1.24.18.04 1.25 1.25 . 1S

1.25.15.01 1.25. 15.02 1.25. 15.03 1.25. 15.04 1.25. 15.05 1.25. 15.06 1.25.15.07 1.25 . 15.08 1.25. 15. 09

1.25.15.10 1.25 . 15 . 11 1.25. 15. 12 1.25. 15. 13 1.25.15.14 1.25. 15. 15 1.25. 15. 16 1.25.15.17 1.25. 15. 18 1.25 . 15. 19 1.25 . 15 . 20 1.:25,15,21

1.25. 15 . 22 1.25.15.23 1.25. 15.24

det ...

"'tl,.. .

......""

~.lr""'" d .... pnuarana keano'l'an Pemeliharaan rutin/berkaJa pengolahan dan penyimpanan araip

Pemeliharaan rutin/berkala araip daerah

Monitoring, evaluaai dan pelepcran kondisi aituasi data

det ..

Program ".nlngkatan buzllra. pelaJlarum lI\fo.........1

Penyusunan dan pcnbcrtiban naekah eumber araip

Penyediaan serene layanan infonnaai araip

Soeialisaei/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta

det ...

Komuoik"ai daD InCormaUka Program Psng.mbcr.n.gan Komuntlcast, In,forma.at dan Media MaNa

Faeilitaei penyempumaan peraturan perundangan penyiaran dan KMIP

Pembinaan dan Pengemhangan Jaringan Kemunikaei dan Infonnasi

Pembinsan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan lnfromasi

Pcnclitian dan pengcmbangan ilmu pengctahuan dan teknologi

Pengadaan alat studio dan komunikasi

Pengkajian dan Pengembsngan Si8lem Infonnasi

Penerbitan Tabloid Pemda Kabupaten Lampung Selatan

Pembuatsn buku data - fakta

Pengadaen Kalcnder Pemda Kabupaten Lampung Selatan

Pengadaan buku agenda kcrja Kabupaten Lampung Selatan

Pengadaan peralatan pe1iputan

Publlkaai Kegiatsn Media Cetak dan E1ektronik

Pembuatan Buku PotenBi Daerah, Leaflet dab Buku Agenda KeIja

Pembinaan dan Pengembangan Forta1/Website Pemerintah Daerah Kabupalen Lampung Selatsn Pembuatan Panel Foto Bupati·Wakil Bupati Unluk Sekolah dan UPI'D Pembuatan Panel Foto Bupati·WakiI Bupati untuk Puekeemee, Puekeedee, UPrD dan Uapika Kabupaten LampungSelatan Pembuatan Panel Foto Ketua-Wakil Ketua TP-PKK Lampung Se1atan untuk Deea dan UPl"D

Penyetenggaraan Pembinaan Kehumasan dan Pembinaan Radio Pemda Kabupaten Lampung Selatan

Penyelenggaraan pembinaan keprotokolan Pemda Kabupaten Lampung Selatan

Penyusunan Buku Data Fakta Kabupaten La.mpung Selatan

Pemblnaan Humaa Pemerintall daerah Kabupaten Lampung Selatan

Pelaksanaan Kegiatan Keprotokoleran Kabupaten LampunS Selstan

Pcnycbarluaaan Infonnui mclalui radio Pemerintah dacrah Kabupaten Lampung Selstan

'rour Media da.n PubUkasi Kc'liatan PemcrintBh Dacrah Kabuoaten Lamnuncr Belatan

1.25. 15.25 1.25.15.26

Pengelolaan Website Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Pembuatan Panel Foto Bupati-Wakil Supati dan Ketua-Wakil Tp·PKK Lampung Selatan untuk SO. TK dan

1.25. 15. 27

Ketiumasan dan Peliputan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan

Publikasi Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten l.ampung Selatan

Peleyenan Informasi dan Dokumentasi Pernerintah Kabupaten Lampung Selatan

Penerbitan Majalah Pemda Kabupaten Lampung Selatan

Monitoring Menara TeJekomunikasi dan Pembinaan Provider Telekomunikasi

dat ...

PAUD

1.25 . 15 . 28 1.25. 15.29 1.25. 15.30 1.25. 15.31 1.25.15.32 1.25.16 1.25. 16.01 1.25. 16.02 1.25. 16.03 1.25. 16 .04

Program hns1kqJlan dan h ..." ...... Bl4IuVI1'lfomvuJl dan lCo.......1IaIOt

1.25.17 L25 . J 7 , 01

Program jasl.lftasl pentngkatan SDM bidang komuntbui dan ."'onruzt(lca

1.25 . 17 . 02 1.25. 17 .03 1.25. 17 . 04

Pengembangan lCT Pemksb Lampung Selatan

Penyueunen Rancanpn Peraturan Daerah Tentang Poa dan TelekomunikaBi

Monitoring Warung Internet

Dst...

Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informaai

Penyertaen pelatihan dan eosialiaasi kehumasan

Study Pcnerapan E-Government

dat ._.

1.26. 18 1.25. 18.01 1.25. 18.02

Program Keria.sanu:t rn,fortnA8i dengaR Mas Media

1.25. 19

Program Opt(maUaa.st Pemw\faatGn TeJcnolog' rn,fortnA8i

1.25.19.01 1.25.19.02 1.26 1.26. 15 1.26. 15.01 1.26. 15.02 1.26. 15.03 1.26.15.04 1.26. 15.05 1.26. 15.06 1.26.15.07 1.26 . 16

PubUkasi Implementasi Kebijakan Berbagai Scktor Di Kab.Lampung Selatan

det ...

Faailitasi Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE)

dst ...

PcqJ1I8tala1aD

Peng.m1>tmg"" hrpust
AkuiBiei Arsip

Diklat Keeroipan

Bimbingan Teknia Keareipan

Diklat Keareipan

Sooialioaei Kearsipan dan Perpuatalcaan

Jadwal retenBi araip

dst ...

1.26.16.01 1.26.16.02 1.26.16.03 1.26. 16.04 1.26. 16 . 05 1.26. 16.06 1.26.16.07 1.26.16.08 1.26. 16.09 1.26. 16. 10 1.26. 16. II

Program PeRgembangan PerpllBtakaan Bimbingen Teknia Perpuetakaan

DBdat Perpustakaan

Gc:rakan gemar membaca masyarakat

Dildat Perpuetakaen, Araip dan Dokumentaai di Jakarta.

Penambahan Kolekai Baeaan/Buku

Pelayanan mobU perpuatalcaan keliling

Pengembangan perpuetakaan Umum (perpuatalcaan desa dan aekolah)

Pembentukan taman baoa maoyarakat

Ocrakan Oemar Membaca Maayarakat

Lomba dan Bazar Buku Dalam Rangka Gerakan Gemar Mcmbaca Maoyarakat

Penyediean Jaaa Pelayanan AdminiBtrasi Perpuetakaan

1.26.17 1.26.17.01 1.26. 17 . 02 1.26.17.03

Prol/lUm l'enl/emlxml/an Dotument4al

Diklat Dokumenta8i

Pcndokumentaslan Kegiatan Pemerintah Daceah.

d.t ...

1.26. 18 1.26. 18.01

Prugram hngem1>tmgan dan Po/a,J/aRa.. Bldang Aralp Vital dan _ Akuioioi Aroip Pejabll1 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan

2 2.01 2.01. IS

2.01 . 15. 01 2.01.15.02 2.01.15.03 2.01.15.04 2.01 . 15.05 2.01 . 15.06 2.01.15.07 2.01.15.08 2.01.15.09 2.01 . 15. 10 2.01 . 15. II 2.01 . 15. 12 2.01 . 15. 13 2.01 . ]5 . 14

2.01.15.15 2.01 . 15. 16 2.01.15.17

Uruaan PWhIl1l Pertll1llaD Program PentngkatGn K.st;jahteraan PetGnt

Pelatihan petani dan pelaku agribisnia

Pcnyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis

Peniogkaten kemampuan Iembaga peten!

Peningkatan sistem intensif dan dieineentif bagi petani kelompok taru

Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivi.tas lahan tfdur

Pembinaan dan tindak lanjut revitalisasi perkebunan

Pemberdayaan peningkatan pendapatan petani (P4)

Pengembangan Komunitao Nilam (Dana AD HOCK)

Sarasehan

Pembinaan Masyarakat Miakin (Siger Ma.)

Temu Uaaha dan Kemitraan

Monitoring dan Evaluasi Gapoktan Penerima PUAP

Pembinaan Deea Miskin Melalui Opthnalisaai Lehan Pckarangan

Pemberdayaan Kelembagaan Kelompok Tani Berbasie Perkebunen

Temu Mitra Petani Perkebunan

Pengembangan Uaaha Agribisni. Perdesaan (PUI\Pl

Temu Mitra Petslni Penin:crlratan U!1ahQ Kl!ilomJllok TQfti Serbaala Perkcbunan

2.01 . IS . 18 2.01.15.19 2.01.15 20 2.01 . 15 . 21 2.01 . 15.22 2.01 . 15.23 2.01.16

Penguatan Kelembagaan Penyuluh Gebyar Bangkit Tani Pembinaan Kelompok TanijQabungan Kclompok Tani Mitra Binaan Program CSRjPKBL Peningkatan Fungsi POB Penyuluhan Deaa (Po&1.uhdes) Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau Pembinaan Peolahan HasH Perkebunan

2.01 . 16 . 70

Program Penfr,gkcltan KetaJuman. Pangan Penanganan daerah rawan pangan Penyusunan Database Potensi Produkai Pertanian Analisis dan penyusunan pols konsumsi dan suplai pangan Analisisjurolah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangsn Laporan Berkala Kondisi Kete.hanan Pangan Daereh Kajian ramal paeckan dan pemeeeren pangan Promoei Atas Haeil Pertanian Unggulan Daerah Monitoring evaluasi dan pelaporan kebijakan eubeldl pertanian Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan Pemantauan dan anallsis akoc£ pangan masyarakat Pemantauan dan AnB)isio Harp Pangan Pokok Penanganaa paaca panen pengolahan hasil pertanian Pengombangan cadancan p""""" daerob Pengembengan delNl mandiri pangan Pengembangan lntenaiflk8ai Tanaman Padi dan Palawija Pengembangan Dlveraiflk8ai Tanarnan Pengembengan pertanian pada lahen kertng Pengernbangan Lumbung Pangan DeBS. Pengembangan model distribusi pangan yang efis.ien Pengembangan perbenihan pcrbibitan Pengembangan ailtem ekonomi pasar Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Koordinasi kebije.kan perbeearan Koordinaai perumusan kebijakan pertanahan dan infraotruktur pertanian dan pedeeaan Penelitian dan pengembangan eumberdava pertanian Penetitian dan pengembangan teknologi bioteknologi Penelitian dan pengcmbangan teknologi budid.aya Penelitian dan pengembangan teknologi paeca panen Peningkatan Prcduksl, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan/Prcduk Pertanian Penyuluhen eumber pangan aJtcmatif Monitoring. evaluasi dan pelaporan Penyusunan perencaneen pembangunan perkebunan Pengembangan alat meein pertanian Peningkatan Produksi. Produktivitao dan Mutu Produk Pertanian Kawasan Hortikultura Pengelolaan Lehan dan Air Penanggulangan. desa miakin melalui pengembanpn pcmbibitaD Pengembangsn Sentra Produksi HoltikultuI1l (Pendamplng 1'1') Penguaten Lembsga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEPl Pengembangan eentra pro
2.01.17 2.01 . 17.01

PftIgram hnlnQlcatan hrNUara" HGSU Pr'odubi PerCanicl" I P8rbbunan Penetitian dan ""nJ
2.01.16.01 2.01 . 16.02 2.01.16.03 2.01 . 16 .04 2.01.16.05 2.01 . 16 . 06 2.01 . 16 . 07 2.01.16.08 2.01 . 16 .09 2.01 . 16 . 10 2.01 . 16. 11 2.01 . 16. 12 2.01 . 16 . 13 2.01 . 16. 14 2.01 . 16. IS 2.01 . 16 . 16 2.01.16.17 2.01 . 16. 18 2.01.16.19 2.01 . 16.20 2.01.16.21 2.01 . 16.22 2.01 . 16 . 23 2.01.16.24 2.01 . 16.25 2.01 . 16.26 2.01 . 16.27 2.01 . 16 . 28 2.01 . 16 . 29 2.01 . 16 . 30 2.01 . 16 . 31 2.01 . 16.32 2.01 . 16 . 33 2.01 . 16.34 2.01 . 16.35 2.01 . 16 . 36 2.01 . 16.37 2.01.16.38 2.01 . 16 . 39 2.01 . 16.40 2.01 . 16.41

2.01 . 16.42 2.01 . 16 .43 2.01 . 16.44 2.01 . 16 .45 2.01 . 16.46 2.01 . 16.48 2.01 . 16.49 2.01 . 16 . 50 2.01 . 16.51 2.01 . 16.52 2.01 . 16.53 2.01.16.54 2.01 . 16 . 55 2.01 . 16.56 2.01.16.57

2.01.16.58 2.01 . 16.59 2.01 . 16 . 60 2.01 . 16.61 2.01 . 16.62 2.01.16.63 2.01.16.64 2.01 . 16.65 2.01 . 16.66 2.01.16.67 2.01 . 16 68 2.01.16.69

2.01. 17.02

Fasilitas kerjasama regional/nasional intemasional penyedlaan hasil produks! pertanian/perkebunan komplcmcnt

2.01.17.03 2.01.17.04 2.01.17.05 2.01. 17.06 2.01. 17.07 2.01. 17.08 2.01 . 17.09

Pcmbangunan earane dan praaarana pasar kecamatan pedeeeen produkei haeil penantan perkebunan

Pembangunan pueat-puaat etalase eksebisi,promosi etas hasil produksi pcrtanian /perkebunan Pemeliharaan rutin berkala MTan8 dan praaarana paaar kecamatan pedeaaan produksi basil pertanian perkebunan Penyuluhan pUIat-pulllt eteieee ekaebisi.promoai atas haail produkai pertanian /petkc:bunan Promosi Atas Haai1 Produkai Pertanian/Perkebunan unggulan daerah

PenyuJuhan pemasaren produksi pertanian perkebunan guna menghindari tengkulak dan eiatem ijon Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pcrtanian perkc:bunan masyarakat yang akan dtpeearkan

2.01 . 17 . 10 2.01 . 17 . 11 2.01,17.12 2.01.17.13

2.01 . 17. 14 2.01.17.16 2.01. 17.18 2.01.17.19 2.01 . 17.20 2.01.17.21 2.01 . 17.22 2.01 . 17.23

Pengolahan infonnasi pennintaan pasar atas hasil produksi pertanian perkebunan maeyarakat

Penyuluhan dietribuei pemasdrnn atau haall prcdukei pcrtanlan

penyuluhan kualitas dan tekme kemasan hasil produksi pertanian

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

KeIjasama Pengembangan Pengolahan Kelapa Terpadu

Pembangunan Jalan Akse8 Menuju Sub Tenninal Agribianis, Pasar Tani dan Pa.sar Lelang

FaBilitasi keIja eama pcm.aaaran dan gelar teknologi perkebunen

Penyebarluaaan Informasi Petanian Melaiui Media Elektronik (Siaran pede8lllU1)

Cetakan media pertanian

Prcmcei dan in!ormaai paear haell prcduket pertanian

Pembinaan dalam rengka Lomba deaa

Pembinaan dalam rangka Lomba Peningkatan Peranen pe:rempuan menuju Kc:luarga sehat Sejahtera (P3KSSI

2.01.17.24 2.01.17.25 2.01 . 17 . 26 2.01.17.27 2.01 . 17 . 28

Promosi Atas HasH Produksi Perkebunan Unggulan Daerah

Pelatihan Pengewee Mutu Ha&il1'anaman Kakao

Pem bineen P86Ca Panen Tanaman Perkebunan dan Seminar Perkelepean

Temu U6Qha dan Kemitrwm

Perri blnaan Pasca Pancn Tanaman Perkebunan dan Hati Perkelapaan

2.01.17.29 2.01 . 17.30

Pembinaan dalom rangka Lomba KesejahterBlln Raknyat (Kearalc)

2.01.17.31 2.01.17.32 2,01 , 17 , 33 2.01.17.34 2,01,17.35

Peneatatanjejaring uaaha tingkst!Cab. dalam mendukung Terminal Agribisni.

Pengolahan Informasi Pasar (da1am rangka mendukung terminal agribisnisj

Fasilitasi Pemasaran Produk Unggulan Daerah

Pemaaaran Produk Beraa Organik

Peningkatan NilB.i Te.mbah HasiJ. Perjcebunan

Pengembangan Terminal Agribianis (TAl, Sub Terminal Agribionis (STAj, Pasar Tani dan Paaar Lelang

2.01.18 2.01 . 18 . 01 2.01 . 18,02 2.01.18.03 2.01.18,04 2.01.18.05 2.01,18.06 2.01 . 18 . 07 2.01 . 18.08 2.01 . 18 . 09 2,01 . 18. 10 2,01.18.11 2.01 . 18 . 12 2.01 . 18. 13 2.01 . 18. 14 2.01 , 18, 15 2.01 . 18. 16 2.01 . 18. 17 2.01 , 18. 18 2.01.18.19 2.01 , 18.20

Program Penlngl
2.01 . 19

Program Peningkatan ProdukJJt P4!'rtanla.. / PerkehAG"

2.01 . 19 .01 2.01 , 19.02 2,01 . 19 .03 2.01 , 19.04 2.01.19.05 2.01.19,06 2.01.19.07 2.01 , 19,08 2.01 . 19.09 2.01 . 19 . 10 2,01.19.11 2.01.19.12 2.01.19.13 2.01.19.14 2.01.19.15 2.01 . 19. 16

2.01.19.17

Penelitian dan pengembangan telmologj pertanian/perkebunan tepat guna Peng.adaan earana dan prasarane. teknologi pertanian /perkc:bunan tcpat gu,na Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian /perkcbunan tepat guna Kegiatan Penyuluhan Penerapan Tehnologi Pertanian Tepat Guna Pelatihan dan bimbingan pengoprasian teknologi pc:rtanian /perkc:bunan tepat guna Pelatihan penerapan teknologi pc:ttanianlperkebunan modem bercocok tanam

Monitoring. evaluaai dan pelaporan

Peningkatan kualitat Bum-ber daya manua.i.apetanijarak menuju deaa mandiri energi

Oemplot Pertanlan Organik

SL PIT Padi IPenanda Padi)

SL penanian organik

SL sapi

SL ikan kolam

SLPHTjagung

SLPHT kelapa dalam

SLPHT keIapa sawit

Pengembangan deeamandiri enerai berballis perlcebunan (Dana AD HOCK)

Pengeioiaan MlW\iemen Cyber Extention

Pengembangan Teknologi Perkebunan

Percepalan tanam padi dengan aplikasi telmologi budide,ya salibu

Penyuluhan peningkatan perodukai pertanian perkebunan Penyedian Sarana Produkai Pertanian/ ?erkebunan Pengembangan Bibit unggul Pertanian / Perkebun8I1 Sertif'J.kasi bibit unggul pertanian/perkcb\lnan Penyuluhan kc:bijakan p~ncegahan 81ih fungai tahan pertanian Monitoring. evaluaai dan pelaporan Pengembangan keterpaduan kawaaan 8trategi8 perkebunan Pengembangan eentra komoditas perkebunan Pengolahan Iahan dan sir untuk perkebunan Pengemb8J1gan kawasan agropolltan mela1ui penyediaan sarena prod\lksi Pengembangan keterpaduan hutan kemasyarakatan dengan komoditas perkebunan Pelatihan peningkatan produksi dan mutu produk maksnan Perbaikan Infratruktur Lah8J1 Pe:nge:mbangan Holtilcu1t\lrQ Unggulan dan bcrni.le.i EkQnQmla Tinggi Penyediaan FiDik Sarana dan Ptaearana PengeloJ.aan. Lahan dan Air ( OAK ) Penyediaan Fiu Sarana dan Praurana Pengelolasn Laban dan Air ( Pendampin&:OAK ) Peron_kAtA" SsranaJPrasarana Perkebunan

2.01 . 19. 18 2.01 . 19. 19 2.01.19.20 2.01.19.21 2.01.19.22 2.01.19.23 2.01.19.24 2.01.19.25 2.01.19.26 2.01.19.27 2.01.19.28 2.01.19.29 2.01.19.30 2.01.19.31 2.01. 19.32 2.01.19.33 2.01.19.34 2.01.19,35

2.01.20 2.01 .20.01 2.01.20.02 2.01.20.03 2.01.20.04 2.01.20.05 2.01.20.06 2.01 .20.07 2.01 .20. 08 2.01.20.09

Percepatan Pembangunan Oa.rah

Penyediaan Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (01'1)

Pengembangan Bentra KomoclitaB Perkebunan Mclalui Pembibitan Taneman Perkebunan

Pengembangan Bibil Unggul Pertanian/ Perkebunan

Pengendalian Hama dan Penyajdt Tanaman Perkebunan

SOsiali88si Penaembangan Komoditi Tcmbakau di Kabupaten Lampung Selatan

Pengembangan Komodita. Unggulan Kakao

Pengembangan Komoditas Unggu1an Kakao di K.eamatan M.rbau Malaram

Pengembangan Komodltas Unggulan Kelapa Sawlt

Pengembengan Komoditas Unggulan KeClUDlttan Penengahan

Pcngembangan Komodltas Unggulan Kecamatan Sragi

Pengembangan Komoditas Unggulan Kecamatan Way Panji

Pcningkatan K\lalltaa Tembakau

Pengembangan KaWQ88Jl Hortikultura Mendukung Operaaional Terminal Agribienis

Penyediaan sarana pengendalian organlsme penganggu tanarnan (OPT)

Pengembangan Komoditaa Unggulan Kecemetan

Faailitaai Penyaluran Pupuk bereubsidi untuk komuditas per1cebunan

Penyecliaan Fisik Satana dan Pre.earana Pengelolaan Laban dan Air

Program 1'0_ _ 1'0nlfUl..h 1'0rtanlan/l'Crl
Peningkatan Operaaional Penyuluh Pertanian

Temu teknis penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan

Penghargaan. petani dan penyuluh prestaei

Penilaian angka kredit point

Penilaian kelae kemampuan kelompok tani

Penyuluhan perencanaampenvuluhan pertanlan

2.01 .20 . 10

SPP model

2.01.20.11 2.01 .20. 12 2.01 .20. 13 2.01 .20. 14 2.01 .20. 15 2.01 . 20 . 16

Penguatan dan pengembangan kelernbagaan BP4K dan SP?

Sarana penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Studi Banding penyuluhan Pertanian

Sosia1isa&i Pengembangan usaha agribi8l1ie pedc:saan I PUAP I

Pengelolaan Man~emen Cyber Extention

FasilitaBi PenilwM Angka Kredit Point Penyuluh dan Scleksi Penyuluh Teladan dalam Rangka

Peningkatan Prefeeionalieme Penyuluh

2.01.20.17 2.01 . 20 . 18 2.01 .21 2.01.21.01 2.01.21.02

2.01.21.03 2.01 .21 .04 2.01.21.05 2.01 .21 . 06 2.01.21.07 2.01 .21 .08 2.01.22 2.01 .22 .01 2.01 . 22 . 02

2.01.22.03 2.01 . 22 . 04 2.01.22.05 2.01.22.06 2.01.22.07 2.01.22.08 2.01.23 2.01 .23 .01 2.01.23.02

Pcnyusunan Program Penyuluhan Tingkat Kabupaten, BPP dan Oesa

Perencanasn Pengembangan Komisi Penyuluhan

Program Pencegahan etan Penangl11llangan Penyaklt rem-cdc: Pendataan masalah petemakan Pemeliharaan Kcsehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Temak Pemusnahan temak yang tetjangkit penyakit endcmik Pengawasan perdagangan terna1c antar daerah Monitoring, evaluasi dan pdaporan Penanganan dan Pengendalian Penyakit Avian InRue_ Kegiatan pcmbcrsntaaan dan pengendalian Avian Influenea Kegiatan pelayanan kesehatan hewan Program Pentngkatan Pop~ta.si dan Produ.kst Temak Pentngkatan Sarana dan. Praaarana dalarn Rengka Peningkatan Produktivieee Peningkatan Sarana den Praaar-arra Adminietraai Proyek

Pemanfaatan Lahan Kering ( OAK)

Pemanfaatan Lehan Kertng ( Pcr.,d8.Dl:ping OAK)

Siger-Mas

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perbibitan

Peningkatan Produkei temak deaa miokin ( Siger Mas Pengembangan Bibit Temak

I

l'rogram 1'0ngo!4htut dan l'erruuaran HaBlll'rod.. l
PaWl.itafl keIjasama regionai/nasional/intema5UonAl penyediaan hQail produkoi pc:tc:rnakan kOrnph::mcnter

2.01 . 23 . 03 2.01.23.04 2.01.23.05 2.01.23.06 2.01 . 23 . fY7 2.01.23.08 2.01.23.09 2.01.23.10

Pembangunan sarana dan prasarana pasar produkai basil peternakan

Pembangunan pusat"pusat ctalaae lekaebisi promosi staB hasil produkei petemakan

Promosi alas hasil produkai peternalkan unggulan daerah

Penyuluhan _ a n produkai peternakan

Promosi ataa Ha8i1 Produkai Petemakan Unggulan Daerah

Expo / Prnmoli Potenli dan Hasil Pembangunan Petemalkan

Pembinaan Kelctttbagaan Pemll8lll'al'l Hasil Produkli Pelernakan

G.byar Petemakan

2.01.24 2.01 .24 . 01 2.01 .24.02 2.01 . 24 . 03 2.01 .24 . 04 2.01.24.05 2.01 .24.06 2.01.24.07

Program I'enl"llkat4n Telonologl, S..rana d"" I'nuGranIl htsmalcan Penelitlan dan pengcmbangan teknologi petemakan tepat guna

I'e_

PcnglU1aan sarana dan prasarana telmologi pcternakan tepat gunll Pemcliharaan rutin berkala sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guns Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pcnerapan tcpat guna Pelatihan dan Bimbingan Pengopcrasian Teknologi Pctemakan Tepat Guna Monitoring, Evaluaai dan Pelaporan lntrodukei bibit terna,k baru

2.01.24.08 2,01 ,24 . 09 2.01 .24. 10 2.01 , 24 . 11

2,01 , 24 . 12

Aplikasi Tekaologi Uoaha Temak Rakyat Pengedaan Barane dan Praearana Peleatarian dan Pengembangan Plasma Nutfah Sapi PO (Unggulan)

Pengembangan Pols Agribienie Itik (Unggulan) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Kambing PE (Unggulan)

Percepatan Pelayanan Inseminaai Buatan (IB) melalui Peningkatan Teknologi InfonnB8i, Komunikaai dan Tranaportasi

2.01 . 24 . 13

Optimali8aai Kelahiran Melalui Inaemtnaei Buatan (18) dan Transfer Embrio (TE)

2.01 .24. 14

Pembangunan Peakeewa,n

2.01 .24. 15 2.01 .24. 16 2.01.24.17

Pengcmbangan Sarana Pengolahan Limbah Temal<

Penyediaan SllI'llI1& P r _ a PIIakeswan

Faailitaai Prngo1ahan Pakan Temak

2.01.2S 2.01 .25.01 2.01.25.02 2.01 . 25 . 03 2.01 . 25 . 04 2.01.25.05 2.01.25.06 2.01.25.07

Program Peru:fcuJvJfngczn. Xel1ildtan Tr.I.I1a... P.mbcmtu.cln

2.01.26 2.01.26.01 2.01.26.02 2.01.26.03 2.01 .26.04 2.01.26.05 2.01 ,26 .06 2.01 . 26 . 07 2.01 . 26 . 08 2.01.26.09 2.01 .26. 10 2.01 .26.11

Program PBngemban(lan Agrlbbnb P_makan

2.01.27 2.01 . 27 . 01 2.01.27.02 2.01.27.03 2.01.27.04

Program J'e""""""",, KeQI4t4ft Pembuatan laporan. monitoringdan evaluaai data Dana pendamping lcegiatan tugaa pembantuan APBN Pendamping Dana Mokasi Khuaua ( DAK ) Inventarisasi Temak Pemerintah

2.01.28 2.01 , 28 , 01 2.01 . 28 , 02

Program pen(ngkatan prod"".., hcuU JHIrtanU::l:n Perungkatan sarana dan prasarana (DAK dan Pendamping)

2.01.29 2.01 .29.01 2.01.29.02 2.01.29.03 2.01.29.04 2.01 .29 . 05 2.01 , 29 .06 2.01 .29 . 07 2.01 . 29 . 08 2.01.29.09 2.01 .29. 10

Program Pengamanan Temak Pencanangan dan penanggulangan penyakit avian in11uensa

Pelayanan Keeehatan temak

Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Temak

Pengendalian Keoehatan Temak dan Haail Temak

Penanggulangen Penyakit Hew8J\ Menular. Strategie dan Zoonoaie

Pengembangan Sarana-Prasarana Kesehatan Hewan dan Keeehatan Maeyarakat Veteriner

Pengedaan Serena-Praeerana Rumah Potong Hewan (RPH)

Penanggulengan Gangguan Reproduksl dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan

Peningkatan Pe1e.yananKeeehatan Masyarakat Veteriner

Revitali8asi Puskeawan

2.01.30 2.01 . 30 . 01

ProQram PemaJ\f_ LImbah P.rtanlan BebaQal Bahan Pom!>I
2.01.31 2.01 .31 .01

Program. Pema.r\faatan LD:1uzn '71d'ur

2.01 .32 2,01 , 32 , 01 2,01 , 32 ,02

Program Pt!'ngsmbangan Wilayah Stratsg" untuk Optlmaaf Daya Baing Kawasan dan Produk

2.01 . 34 2.01 .34 . 01

Program ApWca.sf Telcnologi U.Jaha Temalc Rakyat

2.01.35 2.01 .35.01

Program Pen~mbanganZona Agrlbbnb dan Penlngkal4n SDM _gas

2.01.36 2.01 .36.01

Program Pengendallan K..ehat4ft Temak dan Hasll Temak

2.01.37 2.01 . 37 . 01

Program Pemetaan KaWlJJJQ.Jl Peternakan

2.01.37.02

Pendamping tugaa pembantu peningkatan Produkaitivitaa perlcebunan Pendampingan tugas pembantuan peningkatan produksi perkebunan (Ditjen Bun) Pendampingan tugas pembantuan pengolahan dan pemasaran haail perkebunen (Ditjen P2Hp] Pendampingan tuge pembantuan AP6D Sekretariat dan pembangunan petemakan Pendampingan tuga8 pembantuan pengelclaan lahan dan air (Ditjen PLA) Pendamping Kegiatan Dana Ad-Hock

Pelatihan, magang, pameran d8J\ lomba

Kontee temak

Pembuatan In.ta1asi Biomaesa ( Kotoran Sapi )

Expo/Promoal Potenal dan Hasil Pembangunan Petemakan

Lomba Kclompok Petemakan dan Petugae Petemakan

Penyediaan Sarana dan Praserana Pasar Temak

Pelayanen. Pembinaan. Pemantauan dan Evaluasi Usaha Petemakan

Pcngem.bangan KawalMUl Ternimal Agribi811is

Kontee Burung

Gebyar Petemakan

Peningkatan dan Pensembangan Ueaha Petemakan Ayam Rae

Det ...

Pemanfaatan BioDUlll88. ""bagai Bahan Biogaa dan Kampa.

11'0_

da:n P.tIIl.mbtJAgtm. KomtWlifl wlerd

PemaanCaatan L&han non ProduktiC untuk Pengembangan Temale

Pengembangan Zona Agribisnis dan Peningkatan 8DM Petugaa Pemetaan Kawaean Petemakan

Perbaikan Mutu Genetie Temak

Pengembangan Kambing PE

Pemerikaaan Keeehatan Daging dan Telur

Pernbuatan Data,B.... Petemakan Pc:m.buatan ?eta Poteneial Pc:ngembangan Tcm.ak

3.01.38

J'rognun PenyedlaaR Sa"",a dan _anma PabrIIt l'alcan Tllmalt Skala Keell ( IIAK dan

Pendmnplng lWQ

2.01 . 38.01 2.01.39

2.01.39.01 2.01.39.02

Program Pcrnlngkatan Agrib"'nl» Petemakan Pembinaan dan Pengembangan Kcmitraan Usaha Peternajcan Ayam Raa (UngguianJ

Penerapan Teknologi Agribisnia Usaha Pcternakan

<1.01.40 2.01 .40.01 2.01.40.02

PFogram Pong_mhangan Sarana dan "Pra..scrcma P8ternakaA Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Peternekan Penyediaan Sarana dan Pra....ana PoolS Pengolah Pakan dan Pengolah Limbah

2.01.41 2.01.41.01 2.01.41.02

Program PGRgerrtbGRgan Slunkr Dall« Id"anusta KelsmhagaGR Penataan Kelcmbagaan KeJompok Petemak dan Apresiaa.i Petug&a Lapangan Pembinaan Kelompok TMi Pengelcle Temak Pemertntah

2.01.42

Program Penyelen9uaraan Penyullthan PertaniletR. Perikanan dan K..h"tGna.n Penyusunan Programs Penyuluhan Pertanlan, Pertkanan dan Kehutanan Pelatihan Bagi Penyuluhan Pertenian. Perikanan, Kehutanan Demplct Teknologi Pertenian, Perikanan dan Kehutanan Pendarnpingan Kegiatan Pembangunan Pertanian, Pelikanan dan Kellutanan Pendsmpingan Pengembanaan Padi Organik Pendampingan pen}'\lBUnan RDK dan RDKK

2.01 .42.01

2,01.42.02 2.01.42.03 2.01.42.04 2.01.42.05 2.01.42.06 2.01.42.07

2.01.42.08 2.01.42.09 2.01 .42. 10

2.01.42.11

Pendampingan SDM pengembangan Hortikultura (buall dan aa}'\lran) mendukung terminal agribianie MagangJPendidikan Penjuluh, Petugaa dan Petani Lomba Aeah Terampi! Pertanian, Pelikanan. Kellutanan Peningkatan KapasitaB 80M Penyuluh. Petugaa dan Petani untuk Mendukung Kawasan Rumah Pangan Lestari Peningkatan Kapaaitas SOM Pe{lyuluh dalam Mendukung Ketahanan Pangan

2.01.43 2.01 .43 . 01 2.01 .43.02

Program Pentngkcrtan SDM Pehl.gcu dan KeJDmpok Tani Pembinaan Kelompok Tani Peningkatan SDN Kelompok Tani lneemlnetcr

3.01.44 2.01 .44.01 2.01.44.02 2.01.44.03 2.01 .44 . 04 2.01 .44 . 05 2.01.44.06

Program Pelatarfan dan Pangemlxull1an SGpI PO Pelestarilll1 dan Penllemblll1gan P1aama Nutfalt Sapl PO Penguatan UPf Balai Pembibitan Sapi PO dan Inst.alasinra Integrasi Kambing Pereh-Pisang Pengembangan Agribisnis Temak Itik Festival Petemakan Penguatan UPI' Balai Pembibitan Sapi Peranakan Onsole (PO)

2.01.46

Program hnt.ngkatcln 88nUIa dan Pnlaciu'anll Pets11U1A:.an

2.01.45.01 2.01.45.02 2.01.45.03

Pembuatan Jalan Produkai Petema1can Penyedlean Sarona PenduIrung RPH·R PetnbanSUnan. Jcmbci.tan RPH-R

:3.01 • 46 2.01.46.01

1'ro(ITam Illtlm.J(fl1uut ApUbul TekJIoIogI Rqrodulal Pengembangan Sarana.-Prasa.nma Inacmmam Buatan dan Kawin AlarD

2.01.47 2.01 .47.01

Program Keta_ l'alcan

2.01 .47.02

Peleyenan.Pemblnean, Pemantauan dan EValua& Pakan Demptet Man8j~men den Teknalogi PakB.n

2.01.48 2.01 .48.01 2.01.46.02

Program Pengembangan K"aUta.r SDM Aparcztur Petema.kan Peningkatan Kualitas SOM Aparetur Peternakan

:3001 .49 2.01 .49.01

Lomba X.1o_1< _malt dan Petug... PeCemalcan Penycdiaan Sarana dan Prasarana Pasar Hewan

2.01 . 50 2.01 . 50 . 01

Program Pengambanllan hrlblsnllJ llUe Demplot Ueaha Budidaya ltik

2.01 . 51 2.01 . 51 . 01 2.01.51.02 2.01 . 51 .03 2.01 . 51 .04 2.01 . 51 .05

Program Penl1.mban(lan Kawasan Pe:mbLbftan. dan Budldazp Terna.k

2.01 . 52 2.01 .52.01 2.01.52.02

Program Pmgembangan x.mJtraan Ayam R/U Feailitas Ak&es PennodaJan Kelompok Petemak Ayant Ras Peningkatan dan Pengembangan usaha Petema1can !.yam Ras

2.01 . 53

Program Pembanguna.n Database pegawal dan penplwh Pt:rbaikWl si8tem admimstrasi pegawai dan peoyuluh Veng:eloll;ll;ll'l lliatem. ;nfo ........... ui mEiU"lajc.mc:n pcoyuluh (:timluhl

2.01.53.01

Z.Ol . .:J.J I

Penredi""" S8TllIla dlll1 Pra....ana Pabrlk pa1can Temale Skala Kecil I DAK dan Pendamping OAK)

02

Penlngkatan KuaJllaa SDM Peternak

Pengembangan Kawasan Usaha Tani Terpadu PPK (Pertanlan, Pcrikanan, Kchutanan) Pengembangan Kawasan Sapi Potong Pengembangan Kawasan Kambiilg Pedaging Pengembangan Budida,ya Kambing Pengembangan Kawaaan Unggaa Lokal

2.01. S4 2.01.54. OJ

Program KctahancuI Bncrgl dlUll'upuk Organlk Pemanfaatan KDtoran Tema.k untuk Pupuk Organik dan Blopo

2.01.55

Prog....m S ....... mbada Ilaglng sapl Optimalisasi Kelahiran Me\a1ui Inseminasi Buatan (IB) dan Transfer Embrio (TE)

2.01.55.01 2.01.55.02

Penggemukan Sapi Potong

2.01.56 2.01 .56 . 01 2.01.56.02 2.01.56.03 2.01.56.04

Program PentngkatGn Produbt Hun Peternczka.n

2.01.57 2.01 .57.01 2.01.57.02 2.01 .57.03

Program Pe~flahGn c:Lzn PeruJnI1gu.kJRQran hn,yczJdt HeUKUI

Pemenfaatan dan Pengolahan Pokan Temak Penggemukan Sapl PolOOg Pengembangan Kawaaan Un_ Lokal Penguatan Pembibitan sapi PO melalui Sentra Pelemakan Rakyat (SPRj

Penanggulangan Penyaki' Hewan Menular, Strategi. dan Zoonooi. Penanggulangan Gangguan Reproduksl dan Peningkatan Pelayanan Keoehatan Hewan

2.01 . 57 .04

Rmtalit.as PuBkeewan Monitoring dan Evaluasi Pemaeukan dan Pengeluaran Temak

2.01 .58 2,01 , 58 . 01

Program Penlngkatan Konsumsl Pangan Heward. yang ASUH Pemngkatan Pelayanan kesehatan Masyarakat veteriner

2.01.59 2.01.59.01 2.01.59.02

Program Pentng1cGtan SDJI dan Kelembagaan

2.02 2.02 , 2.02 , 2,02, 2,02,

15 15,01 15 . 02 15.03

2.02 . 15.04

2.02 . 15,05 2.02.15.06 2.02, 15.07 2.02. 15.08 2.02.15.09 2,02. 15. 10 2.02. 15. 11 2.02. 15. 12 2,02,16 2,02, 16,01 2,02 , 16 , 02 2,02.16,03 2.02 . 16, O. 2.02.16.05 2.02.16.06 2.02.16.09 2.02. 16. 10 2.02.16.11 2.02. 16, 12 2.02. 16. 13

Lomba Kelompok Petemak dan Petugas Petemakan Peningkatan SDM Aparatur dan Kelompok Tani Temak IUbuta.naA Prog....m P.mantapan Bat4s ~nlttfKawaslUl Hulan Pcmbentukan kcsatuan pengelolaan hutan produkei Pengembangan hutan tanaman Pengembangan haatl hutan non kayu Pc:rencanaan dan Pcngembangan Hutan Kemaayarakatan Optimalisaoi PNPB

Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Pengembengan induotri dan pemanf...tan hasil hutan Pengembangan Pengujtan dan Pengendalian Peredaran Haeil Hutan Pemeliharaan Datu Kawuan Hu tan Pembuetan ?eta Kawaaan Hutan Kabupaten J,.ampung Se1atan Penanganan Konllik Kawaaan Pembinaan Tata ouna Kawasan Hutan Program RehabiUtast Lahan

Koordinasi penyelenggaraan dan penghijauan hutan Pembuatan Sibil Benih Tanaman Kehutanan Penanaman Pohon Pada Kawasan Hutan lndustri dan Huten Wisata Pemeliharaan kawasan buten industri dan hutan wisata

Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lehan Peningkatan Peran Serta Maayaraka. Dalarn Rchabilitaai Hutan dan Laban Optimalioaai pemanl'aalan laban ( Alokaoi desa • deaa Miakin ) Riger rnaa Penghijauan Laban Krill. dan Peningkatan Produktivilaa Laban Pengadaan Bibit TBnaman Kehutanan dan MPTS Dot... Reboisaai dan Penghijauan aerta Pengadaan Serena dan Praearana Pengamanan Hu tan,Pcnyuluhan clan

KPH 2,02. 16 , 14 2.02. 16 , 15 2.02. 16 . 16 2.02.16.17 2.02.17 2.02.17.01 2.02.17.02 2.02.17.03 2.02.17.04

2.02.17.05 2.02 , 17,06 2,02 , 17.07 2,02. 17.08 2,02 . 17 .09

2.02.18 2.02. 18.01 2.02.18.02 2.02.18.03 2.02.19 2.02.19.01 2,02, 19,02 2,02 . 19,03

2.02 , 19.05

Del ...

Pembinaan Penghijauan Pengembangan Hutan Kota Kalianda Bantuan Pcmbangunan AgroCorestry Park Bckcdaaama dengan PERHIPfANl

Program hrllndlUll/lUl Butan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Laban Sooialioaai pencegahan dan dampa.k kebakaran hutan dan laban Bimbinpn tema pengendalian kebalmran hutan dan laban Penanggulangan kcbakare.rl hutan dan tanan Penyuluhan Kesadaran Maayarakat Mengened Darnpak perueakan Hutan Pengamanan Hutan dan Haail Hutan Pembinaan Kader Koneervesl dan Saka Wana Bakti Konservaei keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan Penyelesaian xeeue . Kasus di bidang kehutanan

Program hng."""""'an Ko"'mbGgaan P.ngo"'laan Pertanian tanaman palawija, padi gogorancah Pengembangan Hutan Kemuyarakatan ( HKm) Pernberdayaan Maoyarakat D.sa oekitar kawaaan hutan Prog....m psmblnaaA P<matausahaan luall hutan

Penyueunan peraturan daerah mengenm pengelolaan indusm haaiJ hutan Sosialiaaai peraturan daerah mengenai pengelolaan induatri hasil hutan Pengawaaan dan penentoan pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengclol8JU'l industri haail hulan

Monitorina. evaluaDi dan ~lanomn

2.02.19.06 2.02.19.07 2.02.19.08 2.02. 19.09

Pembinaan dan Monitoring Penatausahllllll Hasil Hutan

intenei1ikaBi Penorikan PAD

Pembinaan dan InventariUl8i Hutan Rakyat

Pembine.an hutan tanaman rakyat

2.02.20 2.02 , 20 . 01 2.02 , 20 , 02 2.02.20.03

Program PercncanaaR dan Pengembangan Rutan

2.02.21 2.02.21 .01 2.02.21.02 2.02.21.03

Program Pengez.nggaraan ,t.'tbGng dan PeNncaRGGn IUhutanCln

2.02.22 2.02.22.01 2.02.22.02

Program Pengembangcm ICelsrnbaQaan Pengelolaan Rutan

2.02.23 2.02.23.01

Program P.mbln""" Anoka U.aha K.h.._

2.03 2.03.15 2.03.15.01 2.03.15.02 2.03.15.03 2.03, 15.04 2.03. 15.05 2,03

15.06

2.03 . 15 . 07 2.03. 15,08 2.03.15.10 2.03. 15. 11 2.03. 15. 12 2.03. 15 . 13 2.03. 16 2.03. 16 . 01 2.03 . 16 .02 2.03.17 2.03.17.01 2.03. 17.02 2.03.17.03 2.03. 18 2.03.18.01

Pengembangan hutan masyarakat

Pendampingan Kelompok Uaaha Perhutanan Rakyat

Dst ...

Penyusunan Dokwnen Rencana Penge~olean Rehabilitasi hutan Dan Lahan ( RPRHL I

Penyuaunan Dokum.n Rcncana Tahunan Rchabilitasi Hutan dan Lehan ( RTnRHL )

Penyelenggaraan Pameran Pembangunan Kehutanan

Pembinaan dan Pengembangan Hkrn

Pembinaan dan Pengembangan Hutan Desa

Pelatihan dan Pengembangan Budidaya Lebah Madu EDergi daD Sumbe.cIa,.. IIIID.nJ ProIIram Pemb ......... dan P
hasil produksi dibiclang pcrtambangan Koordinasi dan penclataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan/Monitoring, evaluaai dan 'pelaporan periZiinan pertarnbangan umum, tambang rakyat dan air bawah tsnah Pengawaaan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan galian C Morutoring, evaluaet dan pelaporen lnten sifikaai Pendapatan Pajak Bahan GaHan C dan Pemantauan Dana Bagi Hasil Mlgas. PBBKAB dan ASTrAP Studi Perencanaan Penetapan harga Dasar Bahan Galien C

Pembinaen dan Penyuluhan eerta Sceialieaei Perde dan SK Bupati Bidang Pertambangan dan Energi

Pemetaan geologi, pengawasan pemanfaatsn air bawah tanah dan air pennukaan

Monitoring pembinaan dan pengawasan pertambangan umum

Pameran Promoel pembangunan pertambangan

Pembinaan Pengusaha Tambang

ProQram P
Pengawasen penertiban kegiatan pertambangan raJqQt/Workehop clan peIatihan pembangkit listrik

renege mikro hidro (PLTMH)

OSL...

Program Pembtnaan Dan Pengembangan Bfdang KetBnaga UstrUcan/ProQram pelllJelolaan

Koordinassi pengembangan ketenaga1istrikan/Penyusu8l1an Siatem Informasi Pertambangan Lampung Se1atan eerte Evaluasi. dan Rencana Listrik Pedeaaan Sollia1.isasi UU. PP dan Perda Bidang Pertambangan Pemetaan Penyebaren PotenBi Bahan GaHan

2,03,18.03 2,03, l,~. 04

Program Pe:ngelolaan pcngembangan energi altematV

Persiepan pengembangan desa mandiri energi

Pernetokan dan pemetaan ulang batas wilayah penambangan

Work shop, sosialisasi dan pelatihan energi baru terbarukan

Pembmaan dan pengawasan pctensi energi baru terbarukan

2.03. 19

Program Mlnuak.Ga.8 .sum' daJ1./CeZiatnkcr.n

2.03 . 18 . 02

2.03.19.01 2.03.19.02 2.03.19.03 2.03.19.04 2.03.19.05 2.03.19.06 2.03.19.07

Pcngadaan pembangldt li.bik tenaga surya dl Kabupaten Lampung S.latan ( SIGER MAS I

Pengawasan ueaha kclistrikan ecrta pemanfaatan energi

Pengawaaan usaha keli.trikan dan Pemeliharaan Lampu Ja1an

Konsultaal c1an Pengawaean Pcnyaluran Minyak dan Qu Bumi

Pcmblnaan dan PcngaW888I1 Pendi.tribusian Minyak dan Gas Bumi

Pendataan. Pendistribusian Minyak dan Gas Bumi

Pengawasan dan lnvcntarisasi ketenoga listrikan

2.03.20 2.03.20.01

Program Pembtna.cut deln PengBmbangan Bidang Keunagelu.trl.1c4n

2.03.21 2.03.21 .01

Program PengaWCI.SCUI m..tribuaf PenfmbunaA .BBM dan Qrcu: Bwn!

2.03.22 2.03.22.01 2.03.22.02 2.03.22.03 2,03.22.04 2.03 . 22 . 05

ProIIram P.mb......... PCRl/IUUCI8ClIl serta p.RI/.mbangan S..mber D
Pembinaan dan Pcnpwasan Terhadap Uaaha Pemanraatan Air Tanah

Pen.litian dan Pem.raan Air Tanah di Kabupatcn Lampung S.latan

Pengembangan Potcnsi Panas Bumi

Penggunaan Penyaluran Minyak dan Gas Bumi

Penelitian Potensi Mineral dan Pemetaan Zonasi Mitigasi Bencana Alam

Survei dan Penyusunan Data Sumber OQra Mineral dan Pensawesan Air Tanah

Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah

2.03.23 2.03.23.01 2.03.23.02 2.03.23.03

Program PengaUHUlGft dan Penerttban U$aha Pertambangan

2.03.24

Program PembCnGcul UsahD. Pertambangan

2.03.24.01 2.03.24.02

Intenaifikaei dan ckstenuu1kaai Pertambangan Mineral Logarn, Bukan Logam dan Batuan

SosiaJi""si Pelalal8naan K3 dan Tata Cara penambangan yang Berwawasan Lingkungan

Pengawasan Terhadap Penerapan K3 dan Pelskanaan Kcnverei Lingkungan

Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Pertambangan Intenaifikasi dan Eketene1ftkaai Pertambangan Mineral Bukan Logam clan BatuQI1 Dalam Rangka

Peningkatan PAD

2.03.25 2.03.25.01 2.03.25.02 2.03.25.03 2.03.25.04

Program PcngelolGan Delta daft lrlformaal dl BIdaRg PertambaRgaII

Penga.woaan Uuha Kdistrikan don Pemeliharaan Lampu Jalan/LaIllpu !lias dan Taman

Pemasangan LaIllpu Penorongan Jalan Umum

Pengawaaan Ekaplorui Panae Bumi Gunung ~abasa

Pengawasan/Pembinaan dan lnventarisaal Ketenoga Listrikan

2.03.26 2.03.26 .01 2.03.26.02 2.03.26.03

Program Desa Jlandtn E7Ulrvl

2.03.27

Program Pemblnaan dan Pengawasan BkJang pertambangan. Ene'll! dan KeIfstrfkan Penyusunan regulasi mengenai Kegiatan pertambangan, Energi, dan Kebstrikan

2.03 . 27 .01

Penyueunan Rencana Implemcntasi Desa Mandiri Energi

Pemasangan Lampu Jalan & perencaneen Kelistrikan Desa Twang baru, Sidomulyo

Penelitian dan Pengembangan Energi Terbarukan

Jara."

2.03.28 2.03.28.01 2.03.28.02 2.03.28.03 2.03.28.04

Program PengadGGA .l.cIryu hnerangan

2.03.29 2.03.29.01 2.03.29.02

Program Pcne_ Pole.... l dIUI Pemar\faataJI EM'lI1 BaTU Terb
2.04 2.04. 15

2.04.15.01 2.04.15.02 2.04.15.05 2.04 . 15.06 2.04.15.07 2.04.15.08 2.04 . 15.09 2,04 . IS. 10 2.04 . 15 , 11

2.04. 16 2.04 . 16 . 01 2.04.16.02 2.04. 16.03 2.04.16.06 2.04.16.07 2.04 . 16,08 2.04,16.09 2.04 . 16. 10 2.04 , 16. II 2.04 . 16. 12 2,04 , 16. 13 2.04. 16. 14 2.04.17

2,04 . 17,01 2.04.17.02 2.04,17,03 2.05 2.05. 15 2.05.15.01 2.05. 15 ,02

Perencanaan Pembal\iUnan Pemasangan Lempu Jalan eli !Cabupaten Lampun8 Selatan

PengaWllll8ll Uoaha Kdiatrilcan dan Pemeliharaan LaIllpu Jalan Umum

PenBtau..m-n LPJU MWk DllCIllh se-Kabupalen LaIllpung Selatan

Pemasangan LaIllpu Jalan. Inetalaai Listrik dan Aru. PLN

Pembinaan dan Pengawasan Potenai Energi Beru Terbarukan

Monitoring Pemanfaatan potensi Energi Terbarukan di Kabupatcn LampunS Se1atan

Parlwiaata Program PenQBrnlacznQCUI Pemasanm parlwlaata.

Pcningkatan Pengembanpn Sarana dan Pra8arana Promoai Pariwisata Lampung Selatan

Peningkatan Pemeofsstan Tcknologi Infonnaai Dalam Pcmasaran Pariwisata

Pelaksanaan promosi. pariwisata nueantare di dalam dan luar negeri

Pengembangan Jaringau Ketjasama Promosi Pariwisata

Pemantauan obyck-obyek wioata

Pembuatan media promosi periwisata

Pengembangan standbocth anjungan Lam-Sel di TMIl

Promosi wteata Bahan Peeieir Lempung Selatan

Pelaksanaan Sepeda wisata Lampung Selatan

Program Pengembangan Destinasi Parfwtsata Pcngembangan Obyek Pariwiaata Unggulan

Peningkatan pembangunan sarana dan Pruatana pariwioata

Pengembangan jonis dan paket wisata unggu1an

Pengembangan daemh tujuan wiaata

Pengembangan, Solialiaaai. dan penerapan &efta penpwaaan 8tandariaasi.

Pengembangan Sumber De,ya Monusia dan Profelllonalisme Bldang Periwisata

Peninskatan Pembangunan Saran. den PrlllNll1U1a Obyek Wl""ta Peaanggrahon PUlau Sebelll

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Obyek Wiaata Pemandian Way Belerang Kalianda Peningkatan Pembangunan Sarana dan Praearana Obyek wteate Pemandian Way Belerang Simpur Peningkatan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata

Penyuluhan Kelompok Sadar Wiaata

Pelatihan Penjaga Pantai

Program Pengemba"",CZII Jcemtrraan

Pengembangan dan Pengua.UU1 Litbang, Kebudayaan dan Pariwiaata

Peningkatan peran Berta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

Monitonng,Evaluasi dan Pelaporan

Kelau.tan
2.05.15.03 2.05.15.04 2.05, 15.05

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pestsir

Pembinaan kelompok ekonorni masyarakat pesisir

Pendampingan Program PEMP, PLBPMdan Inventarisasi Kawaaan Lingkunpn Pemukiman Nelayan

CaJon Penerima Bantuan Program PL,BPM Pcningkatan sarana dan prasarana. di Pulau-pulau kccil Penge10laan terpadu wilayah kelautan. peeioir. dan pulau-pulau keeil Soelaliseai, Pembinaan lU:Iompok, Monitoring dan EvaJu881 Penyediaan Sarona dan Praaarana Pulau-

2.05.15.06

Penyediaan Sumber mata pencaharian altematit dan penguatan c;::inta bahe.ri muyarakat pcBiBir dan

2.05.15.07

pUIau-pulau keeil Pengembengan earana dan praaarana pemberdayaan ekDnomi maayQ.rQka.t: peoiBir dan pulau.-pulau kceil

-~ IDAID

I 'I

2.05.15.08

2.05.16 2.05. 16.01 2.05.16.02 2.05.16.03 2.05 . 16 . 04 2.05. 16.05 2.05. 17

Sosialisaai Perda Nomor 18 tahun 2014 tenlang Rencana Zonasi Peeieir Laut dan Pulau-pulau Kecil

Programpernberda_ ~ t dalampenga.....an dan. pengendaUan ...rnberdaJltl Pembentukan kelompok masyarakat ewakarea pengamanan eumberdaya ke1autan

Pembinaan Kelompok Masyarakat Kelauten ?esisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3KJ Penyediaan Serena dan Prasarana Kawasan Kcnservaai Perairan (OAK ~ APBD) Pembangunan Garasi Kapal Pengawaa Perikanan Pengedaen kendaraan pengawas keleutan dan perikanan Program Penfngkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut

2.05. 17.01 2.05.17.02

Penyuluhan hukUm dalarn pendayagunaan aumber daya laut RUmpOniea.a1 dan Pcngawaaan Sumber Days LaUI

2.05.17.03 2.05.17.04 2.05.17.05

Pengawasen Sumberdaya laut Kajian mitigasi bencana aIam laut dan prakiraan iIdim laut Oat ..•

2.05.18 2.05. 18.01 2.05. 18.02

Program penlnt1katt1n

2.05. 19 2.05.19.01 2.05.19.02 2.05.19.03 2.05.19.04 2.05.19.05 2.05.19.06 2.05. 19.07 2.05.19.08 2.05 . 19 .09 2.05.19.10 2.05.19.11 2.05.19.12 2.05.19.13 2.05. 19 . 14

Program PengcmbcuLgan Bucl!daya. PerUulrur.n

11.05 • 20 2.05.110.01 2.05.20.02 2.05.20.03 2.05.20.04 2.05.20.05 2.05.20.06 2.05.20.07 2.05.20.08 2.05.20.09 2.05.20.10 2.05.20.11 2.05.20.12

Program hngombant/an _

2.05.20. 13 2.05.20.14 2.05.20.15

bglatan budaJIG blaulan dan wa......... maritim bpcuta rn
Pengembangan Budidaya Perikanan di Kawaaan PotenBiai Pendampingan pada kelompok !ani pembudldaya ikan Pembinaan dan pengembangan perikanan Pengembangan BUdi~a Air Tawar Kawasan Unggulan Kecamatan Tanjung Bintang Pembangu.nan dan rehabilitasi sarana dan prasarana fisik pengaW'a&QIl budidaya air payau Pilot Project Rumput Laut Budidaya perikanan dalam rangka menunjang Siger Mas Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Prcdukei Perikanan Budidaya {DAK.-APBDl Pengcmbangan Budidaya Air 'rawer Kawasan Unggulan Kecamatan Palae Pengembangan Budtdeya Air Tawa.r Kewaean Unggulan Kecamatan Tanjung Bintang Pengembangan Kawasan Unggulan MinapoHtan Ketapang Peningkatan Produksi Budidaya Perikanan Melalui Restocking di Perairan Umum Pengembangan Budidaya PcrikamUl. di KawalWUl PoLCnaJ.a1 Sosialisaai pcmanCaatan serene prasarana demfarm budidaya

Tangl
2.05.21 2.05.21.01 2.05.21.02

Program pengembangan Blst
penyu!uha" psnkanan (D.4K + APBD)

2.05.22 2.05.22.01 2.05.22.02 2.05.22.03

Program OptlmaUsIUI Pe""elDlaan dan. Pemaaaran Prod"bl

2.05.23 2.05.23.01 2.05.23.02 2.05.23.03

Program pengeml>
2.05.24 2.05.24.01 2.05 . 24 . 02

Program

2.05.25 2.05.25.01

Program Peng.mba.ngan StatLstik Xelautan dan perUcanan Penyediaan Sarana Statistik Perikanan jDAK+APBO)

2.05.26 2.05.26.01

Program Pentngkatlm Pemban.gunan Pertkaruzn Tnventarisasi Data Kelautan dan Perikanan

2.05.27

Proaram Penlnakatan

Kajian eietem penyuluhan perikanan Penyediaan Bereae Penyuluh Pcrikanan (OAK ... APBD)

hrikanan KlIiian optimalisaai pengelolaan dan pemasaran produkai perikanan Promoai pembangunan perikanan

?enyediaan dan

Rd1a~illtasl Sarana

Prasarana ?emasaran (DAK+APBD)

ka......... bruf/4aJIG laut, air l'GII4" dan. air lawar Kajlan kawasan budida,ya laut slr payau dan slr tawar Operaaional kawaaan budidaya air payau dan air tawar Pengembangan Kawaaan BUdidaya (DAK+APBD) Penlngkalan M"tu Prod"ksl Pa.sCaPanen Perlkanan

Pembinaan produkei pasca panen perikanan dalam rangka mendukung Minapolitan Pelatihan dan pengolahan puce. panen hasil kelautan dan perikanan

P.,..nCanaan Monltorlna dan EvaI"""II'.mbanaunan I'erlkanan

2.05.27.01

2.06 2.06.15 2.06. 15.01 2.06. 15.02 2.06.15.03 2.06. 15.04 2.06.15.05 2.06. 15.06 2.06. 15.07 2.06.15.08 2.06. 15.09 2.06. 15. 10 2.06. 16 2.06 . 16.01 2.06.16.02 2.06 , \6 ' 03 2,06,16.04 2,06

16 05

2_06

16.06

2.06.17 2.06.17.01

2.06.17.02 2.06.17.03 2.06.17.04 2.06. 17.05 2.06.17.06 2.06.17.07 2.06. 17.08 2.06. J 7.09 2.06 . 17 ' 10 2.06. 17 ' 11 2.06 . 17 . 12 2.06. 17. 13

Penyusunan Prom Perikanan dalam Rangles Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Perikanan

Pent-pupa Program l'erllndwrgan ICe........." II4R P e " , , _ P8rrltJlIant/an Koordinaai Peninglcstan hubungan kelja dengon lembop pcrUndungan Ioonsumen Fasilltas penye1eeaian pennaaalahan pengaduan kon8umen

Peninglestan pengawaean pcredaran barang dan jaaa Operaaionallaaai dan pengembangan UPI' kemetrologian daerah Pengadaan ta!>ung pemadBm kebakaran Soeielieaei Undang-undang Metrologi legal dan perlindungan kcneumen Pengawesen BDKT, UTTP dan barang~barang yang beredar dipaaaran

P'asilitasi Oprasional Sarana dan Praaarana Kemetrologian Pendataan earana dan Prasarana Kemetrologian Penyusunan Peraturan Dacrah Tenta:ng Metrologi Legal dan Perlindungan Konaumen Program Penlngkatan ICer:la Sa"'" Perdagant/an l"m"l...I<>",,1 Penyiapan databe.ec kuala eetiap jenie barang dan [asa Penyebarluasan informaai database kucta Penyusunan tim daerah deJam perundingan perdagangan intemaaional Faeiiitas penyelesaian sengketa dagang xoordmesi pengelclaan isu-isu pcrdangangan tnterneeional Dat ", Program Psntngkatan dan P_ng_rnbG.ngan Bbpor

Koordinaai dan aingkronisaai kebijakan pengembangan induetn Pengembangan informaol peluang paaar perdagongon luar negeri Sosialiaaai kebijkan penyederhanaan plOaedur dan dokumen ekspor dan impor Pengembangan database informaol potenoi unggulan Kezjaaama standariaaai mulU bail
.

2.06.18 2.06 . 18.01 2.06.18.02 2.06.18.03 2.06.18.08 2.06. 18,09 2.06, 18. 10 2.06 . 18. 11 2.06 . 18. 12 2.06. 18. 13 2.06. 18 . 14 2.06.18.15 2.06.18.16 2.06.18.17 2.06.16.16 2.06.18.19 2.06.18.20 2.06. 18.21 2.06. 18.22 2.06. 18, 23 2.06 . 18 . 24 2.06. 18. 25

Program Pe"lngkatGn lijfIslerul Perd"ga"""" Dalam Nege" Penyempumun perangkat peraturan kebijakan dan pelaksanaan opcrasional Fasilitas kemudahan perizinan pengembangan ueaha Pembangunan Pasar dan Diatribuai Barang Produk Pengadaan konstruksi/pcngembangan paear Pengembengan inforrnaBi pasar dan distribusi bee-eng Paeer murah dalam rengka menyembut hari raya Idul rim Pengadaan kontruksi/pengembangan paear (Lanjutan) Monitoring dan Evaluasi Harga Sembako dan Berans Penting lainnya Pengadaan Konlnlkai/ Pengembanll/lll Gudang Bimbingan dan Penyuluhan Sistem Resi Gudang Sosiallaaai dan Perencanaan Pembangunan Paaar Pam.ran dan Promosi Pembangunan Tinglest Kabupaten Pembualan Prolil Peruaahaan dan Pemetaan Lolaud Peruaahaan Pengadaan Konatruk8l/Pengembangan Pasar/Oudang Faailitaai Pelakaanaan SilteD> Reoi Gudang Monitoring, Evaluaai dan Pemb\naan Pada Paaar Pemda Penunjang Pembangunan Paaar Penunjang Oprasional gudang Sosialiaasi Pcraturan Perundang-undangan Perds.gangan Partisipasi Pamcran Lampung Selatan Fair dan Lampung Fair Penyusunan Prognose Kcbutuhan Pokok Masyarakat

2.06.19

Program hmbtnaan hdagCUlg KQ.ki LUna Dan AIIORBQ.n

2.06. 19.01 2.06.19.02 2.06.19.03 2.06.19.04 2.06.19.05 2.06.19.06 2.06.19.07 2.06.19.08 2.06.19.09 2.06. 19. 10 2.06 . 19. 11 2.06.19.12 2.06.19.13 2.06.19.14

2.06.20 2.06.20.01

Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan a80ngan Kegiatan penyuluhan peningkatan diaiplin pcdBpng kaki lima dan aeongan Kegiatan penalaan lempat usaha bag! pcdagang kakilima dan asongan Kegiatan faallitu modal usaha bagi pedagang kaki lima dan a80ngan Kegiatan pengawaaan mutu dagangon pedagang kaki lima dan asongon Kegiatan pembangunan gudang penyimpanan barang pcdagang kaki lima dan a80ngan Pengadaan Sarana dan Praaarana Keberaihan Paaar Pembinaan dan penyuluhan perdagangan dan perllndungan konsumen Pembinaan Pasar Dcaa dalam rangka mendukung Lomba Oesa Lomba UPTPllear PEMDA Se-Kab. Lampung Selatan Pemb\naan dan Penataan Pedagane Paaar PEMDA Kab.Lampung Selatan Kegiatan pembinaan Paear OCM So8iallaaai Perundangan Penge10laan Pasar Pengadaan Cetak Katd. dan Blanko Retribusi Paaar

PrDoraJll hflDaWCU4ft Jl.L....tha.n .D.zn It.urt:U-.r& PouIor ~n.aWMll1lkebersihan dan k.lertibllIl POAIll' P.mda Kab. lamDun. Selatan

2.06.21 2.06.21 .01

Program PengeZolaan Pcwcu

Penyusunan data/informaai pedagang paear

2.06.22 2.06.22.01 2.06.22.02 2.06 . 22 .03 2.06.22.04 2.06.22.05 2.06.22.06 2.06.22.07

BlmlIlIIg.... dml J'enpr..lum /BlmbululIJ hrllnduRgun Konaumen

2.07 2.07. is 2.07.15.01 2.07.15.02 2.07.15.03 2.07.15.04 2.07.15.05 2.07.15.06 2.07.15.07 2.07. 16

2.07.16.01 2.07.16.02 2.07.16.03 2.07.16.04 2.07.16.05 2.07.16.06 2.07. 16.07 2.07.16.08 2.07.16.09 2.07.16.10 2.07 . 16. 11 2.07. 16. 12 2.07 . 16. 13 2.07.16.14 2.07. 16. 15 2.07. 16. 16 2.07 .16.17 2.07. 16. 18 2.07. 16. 19 2.07. 16.20 2.07. 16 .21 2.07. 16.22 2.07. 16.23 2.07 . 16. 24 2.07. 16.25

2.07. 16.26 2.07 . 16. 27 2.07.16.28 2.07.16.29 2.07. 16.30 2.07. 16.31 2.07.16.32 2.07 . 16.33 2.07. 16.34 2.07. 16.35

Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konaumen Faailitas penyelesaian pennaaalahan pengaduan konsumen Peningkata,n pengawasan peredaran barang dan jasa Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah Pengadaan tabung pemadam kebakaran Sceialieast Undang-undang Metrologi Legal dan Perlindungan Koneumen Pengawa8W1 BDKT. Un? dan Bersng-bareng yang bereder dipasaran PorID.4uatriaB Program ...nlngkcz..... 1CcIpcgU- Iptek Bldem I'rodubl

Koordinaal modal ventura ba&i induitri berbaal8 teknologl

Pele,yonan pengembengan modal ventura dan inkubator

Pengemban&M infreotruklur kelembagaan 8tandariaaal

Pengem!Janpn kapaaitaa penata pengukuran 8tandarillllBi p~ialI dan kualilaB

PongembanllllD Bi8loJll inovaBiteknolog! indU8tri

Pengawaaan BDKT. U1TP dan buang-barang yang bereder dipaaaran

Bimbingan penyuluhan (BIMBULUH) perlindungan koneumen

Progrv.m Pengernbangan Indurtri Keeil dan Menengah

Faailitae bagi industri keeil dan menengah terhadap pemanlaatan 8umberdaya Pembinaan Induatrt ker:il dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster induetri Pembinesn industri keeil dan menengah dalam memperkuatjaringan klaster induetri Pemberian kemudahan izin usaha induBm kecil dan menengah Pemberian kemudahan izin uaaha induetrt kecil dan menengah Fa:silltaB ke:rjasama kemitraan indu8tri mtkro, keci1dan menenph dengan swaeta Pelatihan Ketrampilan Industri Bordlr Pelatihan Keterampilan Induatri Kecil dalam rangka pengentasan kemiskinan Pelatihan Kcterampilan Induetri Kecil dala.m rangka pengentasan kemlskinan Pelatihan Keterampilan Industrl Keeil dalam rangka pcngentasan kcmiskinan Prcmoet dan motivaai industri dagang bell dan menengah Pelatihan Keterampilan Industri Kccil Genteng Promo"; dan Motivaai Indu8tri Dagang Kecil dan Menengah Pelatihan Motivasi. Berpreetaei (AMT) Pelatihan ketrampllan industri keeil pengolahan pisang Pembinaan dan Pendataan Kopetasi, lnduetrt dan Perdagangan Pelatihan Keterampl1an Induetri Kecil KerwJinan Kain Perea Pelatihan Ketrampilan InduBtri KeciI ilalok Ke1apa SoBialiBaBi, Monilorins dan EvaluaBi Penenganan PormBBa1ahan LPG 3 KQ Polatihan Keterampilan Produk Unggulan Induatri KeciI Keripik Piaang Pelatihan dan bantuen peralatan ketrampilan produk unggulan sentra kerajinan Induatri Penunjang den Operasional Dekranasda Rehabilitaei Gedung Pamer Industri Kecil Pelatihan Ketrampilan Industri Kecil Perbengkelen Las Pengembangan Ekonomi KrcatiC lnventarisasi dan Pembine.an Industri Kecil Mcnengah Penyusunan Media Infonnasi Pelatihan keuampilan industri kecil kerajinan tuping Pelatihan dan Bantuan Keterampilan Induetri Kecil Maubeler dan Sulam usus Pelatihan dan Bantuan Peralatan Industri Kedl Pengelolaan lkan l'aBilitasi kerjasama diantar pe1aku uaaha Pamcran dan promoai tingkat kabupaten Pameran Ekonomi Kreatif dan Inovatif Pendataan dan Infentarisasi Produk Unggu1an Kabupaten Lampung Sclatan Pendataan Indu8tri Kccil Menengah, Kopera.ai dan Uaaha KeeU Menengah

2.07.17 2.07. I7 .01 2.07.17.02

PenJlUSUnan Media ltiformJUl

2.07.18

Program _ 8truktl
Kebijakan keterkaitan indU8tri hulu dan hllir

Pengembangan informaal paaar dan di8tribusi barang

2.07.18.01 2.07.18.02

2.07.19

Pembinaan kemampuan teknologi industri

Det...

2.07.19.01 2.07. 19.02

Program Pengemb<mgan S<mtra....ntra Ind...ai Pote""lal Pembangunan ak&eB tran8portasi sentra-sentra industn potensial Penyuluhan peningkatan disiplin dan pengetahuan pedagang golongan ekonomi lemah

2.07.20 2.07 . 20 . 01

Program Pentngka.tan dan Pengembangan Bbpor Pembinaan terpadu pengembangan komoditi ekspor

2.07.21 2.07.21 .01

Program. .Pentngkatan qbtelU't Perdagangan Dalam Negeri

Pengcmbangan lnformasi Pasar dan Distribusi Barang

2.07.22 2.07.22.01

Jlff'iDgrcun ~1ln.4"rtQlUl .lCorLRUnen dan .P.ngeunanan hrdagangan Penyuluban peninglratan dioiplin dan pengetahuan pedagang golongan ekonomi lemah

2.07.23 2.07.23.01 2.07.23.02 2.07.23.03 2.08 2.08.15 2.08. 15.01 2.08.15.02 2.08.15.03 2.08.15.04 2.08.15.05 2.08.15.06 2.08.16 2.08.16.01 2.08.16.02 2.08.16.03 2.08. 16.04 2.08. 16. OS

Program Pembfnaan Kakf Lima dan Asongan Pengawaean SDKT, U'ITP dan Bareng-Barang yang Beredar Dipasaran Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja Dengan Lembega Perlindungan Bimbingan dan Penyuluhan [Bimbuluh] Perlindungan Konsumen

T!aDaJDI&rul

...,...tan ~I

Program Pcnscrahan dan Fcullltasl Pcrplncfahan ...rta Pc....

Penyuluhan Ketransmigraslan dalarn rangka penjaringan animo masyarakat Penyuluhan Paradigma baru Transmigrasi di Era Otonomi Daerah Pengembangan Transmigrasi Melalui Pembinaan Peningkatan SDM di bidang Ueaha Pertanian dan Keterampilan Kejuruan Pembinaan KetranemigraBian di bidang Prasarana Fistk dengan Pola Padat Karya Pengiriman dan Penempatan Transmlgrael ke Luar Daerah Pendeftaran, Seleksi dan Pengiriman Transmigrasi Program~ns.mbansan wilayah

traJumlgrasl

Penguatan 8DM pemerintah daerah dan masyarakat transmigraB1 di kawasan transmigraBi dt perbatasan Peningkatan kenaeama antar wilayah, antar pelaku dan antar eektor dalam rangka pengembangan kaW8.98I1 transmigrasi Penyediaan dan pengelolaan praaarana dan AMana 80sial dan ekonomi di kaweeen transmlgrasi Penyediaan Lembaga Keuangan Daerah yang membantu modal uaaha dikawasan transrnigrasi

Pengerahan dan fasilitasi perpindahan eerta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM

2.08.17 2.08.17.01 2.08.17.02

Program 7'ransmlSrasl Iokal Penyuluhan transrmgrasi lokal

2.08.18 2.08. 18.01 2.08.18.02

Program transmigra.sf ngtonal

Pelatihan tranemigrasi lakal

Penyuluhan transmigraei regional Pelatihan tranamizraei rezional

Pj. BUPATI LAMPUNG SELATAN.

KHERI.AII1

LAMPIRAi'I VI : PERATURAi'I SUPATI LAMPUHG BELATAII KOMOR: A.... TABUK 2015 TAllOOAL: 10 tJf)v~l\tr-e-r 2015 KODE IlEKI!ilfIKG PENDAPATAII DAERAH KABUPATEII LAMPUl'IG BELATAII TAHUIf All00AllAlf 2016

4 4.1 4.1. 1 4. 1 • 1 .01

4. I . I .01 .01 4 . I . 1 . 01 . 02 4. 1 . I .01 .03 4.1.1.01.04 4. I . I .01 . 05 4. I . 1 .01 .00 4. I . I .01 .07 4.1.1.01.09

4.1.1.01.09 4.1.1.01.10 '.1.1.01.11 4.1.1.01.12 4. I . I .01 . 13 4. I . 1 .01 . 14 4. I . 1 .01 . 15 4. I . 1 .01 . 10 4.1.1.01.17

PENDAPATAN PElfDAPATAII ABLI DAERAH Poolldapotall PoJak Do.nIh

PoJak Hotel Hotel Sintang Lima Serlian Hotel Bintang Lima Hotel Bintang Empal Hotel Bintang Tiga Hotel Slntang Dua Holel Bintang Satu Hotel Mclati Tiga Hotel Melati Oua Hotel Melati Satu Motel

Pajak Hotel/Cottage Losmen/Rumah Penginapan/Pcsanggraha/Hoatel/Rumah K08 Wiema Pariwisata

Rumah Penginapan dan Sejenianya Gubuk Pariwieata Pesanggrahan Rumah Kce dengan Jumlah Karnar Lebih dati 10 (Sepuluhl

4.1.1.02 4 . I . I .02.01 4.1.1.02.02 4.1.1.02.03 4.1.1.02.04 4.1.1.02.05 4.1.1.02.06 4.1.1.02.07

Po,jak Reetorall

4.1.1.03

Po,jak JUburall

4 . 1 . 1 .03.01 4.1.1.03.02 4.1.1.03.03

Restoran Rumab Makan ear~

Kantin KaIcring Warung

Bar

Tontonan Film/Bioakop Pegeleran Kcscnian/Muslk/Tari/Busana Kontes Kccantikan

4.1.1.03.04 4.1.1.03.05 4.1.1.03.06 4.1.1.03.07 4.1.1.03.08 4.1.1.03.09 4. I . 1 .03. 10 4.1.1.03.11 4. 1 • I .03. 12 4. 1 . 1 .03. 13 4.1.1.03.14

Pameran Dislcotik Karaoke K1ubMalam Sirku8/ Akrobat/ Sutep Permainan Bi1iar Permainan Golf Pennainan Bowling Pacuan Kuda

4.1.1.03.15

P=maman Ketangkaaan

4 . I • I • 03. 16

Pant! Pijat/Reneklli Mandi Uap/Spa Pusat Kebugaran Po,jak lfiburan / Pertandingan Olaluap

4.1.1.03.17 4 . 1 . 1 . 03. 18 4.1.1.03.19 4.1.1.04

4 . 1 . I .04.01 4.1.1.04.02 4.1.1.04.03 4.1.1.04,04

4.1.1.04.05 4.1.1.04.06 4.1.1.04.07

Konte8 Binaraga

Balap Kcndaraan Bermotor

Po,jak 1lck1ame

Reklam. Papan/Bill Board/Videolron/Megalron

Reklame Kain

Reklame Melekat/Stiker

Reklame Selebaran

Rek.1ame Berjalan

Reklame Udara

Reklame Apung

4.1.1.04.08

Reklame Suara

4.1.1.0'1.09

ftCkIame l'1lm/llllde

4 . 1 . 1. 04 . 10

Reklame Peragaan

4.1.1.05 4 . 1 . 1 . 05 . 01 4.1.1.05.02

PoJak .....r ...p " Jelaa Pe,jak Penerangan Ja1an Diha.eilkan Sendiri Pe,jak Penerangan JoJan Sumb... Lain

4.1.1.06 4. 1 . 1 .06.01 4.1.1.06.02 4.1.1.06.03 4.1.1.06.04 4.1.1.06.05 4.1.1.06.06 4.1.1.06.07 4.1.1.06.08 4.1.1.06.09 4 . 1 . 1 . 06 . 10 4.1.1.06.11 4 . 1 . 1 .06. 12 4 . 1 . 1 . 06 . 13 4. I . 1 .06. 14 4. 1 . 1 .06. 15

Dlhap.......

A.be.

Batu Tulis

Batu Setengah Permata

Batu Kapur

Batu Apung

Batu GunungjKali

Sinu Puir

Tanoh Timbun

Batu Pecah/Kerikil

Batu Pennata

Bentonit

Dolomit

reldspar

Garam Batu (Holitc=)

4 . 1 . 1 .06. 16

Grafit

4.1.1.06.17 4 . 1 . 1 . 06 . 18 4.1.1.06.19 4.1.1.06.20 4. 1 . I .06.21 4.1.1.06.22 4.1.1.06.23 4.1.1.06.24 4.1.1.06.25 4 . 1 . 1 . 06 . 26 •. 1 . 1 .06. 27 4 . I . 1 • 06 . 28 4.1.1.06.29 4.1.1.06.30 4. 1 . 1 .06 . 31 4.1.1.06.32 4.1.1.06.33 4.1.1.06.34 4 . I . I . 06 . 35 4.1.1.06.36 4 . \ . 1 . 06 . 37 4.1.1.06.38 4.1.1.06.39 4.1.1.06.40

Granit/Andeoit

Gip.

Kaloit

Kaolin

Leuait

Magnewt

Mika

Manner

Nitrat

Opsidien

Oker

Peeir KUIl.r6a

Perlit

Phoepat

Talk

Tanoh Serep (FuUers earth)

Tanoh Uat

Tawas (Alum)

Tra.

YarosiC Zeolit

Basal

Trakit

Mineral Bukan Logam dan Lainnya

4.1.1.07 4 . 1 . 1 . 07 . 01

"-'akPlrIdr Pe,jak Parkir

4.1.1.08 4. 1 . 1 .08.01

PoJak AIr Bawah T...oh Pajak Air Bawoh Tanoh

4.1.1.09

PaJak

4. I . I .09 .01

Ban.nC Burun&, Walet

Pajak Satang Burung Walet

4. 1 • 1 . 10 4.1 . 1 . 10.01

Dlhap~ ....

4.1.1.11 4.1.1.11.01 4.1.1.11.02 4.1.1.11.03 4.1.1.11.04 4.1.1.11.05 4.1.1.11.06

PoJak llllaenl BI1kaD

4.1.1.12 4 . 1 . 1 . 12 . 01

PoJak Bum! daD S............ Percl...... claA PerllotaaD

Pe,jak Lingkungan

1.0_ daD BatuaD

Aobe. Datu TuU. Batu Setcngah Pennata

Batu Kapur

BatuApung

D.~'..

"

PBB Sektor Pcrkotaan

4 . I . 1 . 12. 02

4. 1 • 1 • 13 4. 1 . 1 • 13.01 ... 1 . 1 . 13.02

4. 1 .a 4.1.2.01 4. I .2.01 .01 4. 1 .2.01 .02 4. 1 . 2 . 01 .03 4 . 1 . 2 .01 .04 4. 1 . 2 . 01 .05 ... 1. 2 • 01 .06

4. 1. 2 . 01 .07 4. 1.2.01 .08 4. I .2.01 .09 4 . 1 .2 .01 . 10 4.1.2.01.11 4.1.2.01.12 4.1.2.01.13 4. 1 . 2 . 01 . 14 4. 1 . 2 . 01 . 15 4. 1 . 2 . 01 . 16 4.1.2.01.17 4 • 1 . 2 . 01 . 18 4.1.2.01.19 ... 1 . 2 . 01 . 20 4 . 1 .2 .01 .21 4 . 1 . 2 . 01 . 22 4. 1 .2.01 .23 4 . 1 .2 . 01 .24 4.1.2.01.25 4. 1 .2.01 .26 4.1.2.01.27 4 . 1 . 2 • 01 . 28 4 . 1 .2 .01 . 29 4 . I . 2 . 01 . 30 4. 1 .2.01 .31 4. 1 .2.01 .32 4.1.2.01.33 4 . 1 .2 .01 . 34

4. 1 .2.01 .35 4. I .2.01 .35 4. 1 .2.01 .37 4 . 1 . 2 . 01 . 36

4 . 1 . 2 . 01 . 39 4 . 1 . 2 . 01 . 40 4.1.2.01.41

4 . 1 .2 . 01 .42 4. 1 .2 . 01 .43 4.1.2.01.44

4.1.2.02 4 . 1 . 2 . 02 . 01

4.1.2.02.02 4.1.2.02.03 4.1.2.02.04 4.1.2.02.05 4.1.2.02.06 4.1.2.02.07 4.1.2.02.08 4.1.2.02.09 4 . I . 2 . 02 . 10 4.1.~I.02.11

PBS Sektor Perdeeaen ~ok B•• Pe...leh.... Hak

.tao Tueh daD BuCW'.... (BPHTB) BPHTB - Pemindehan Hak BP!I1'Il • Pemberian Hak Ila1U

Hull Rotrlbual D••roh RetrihuJ J .... Um1lZD Retribuai Peleyanan Ke&e!1.atan - Puekesmaa Retrtbusi Pelayanan Ke..hatan Puekeem.. keU1ing

Retribual Pelayanan Kesehatan Puskesmas pembantu RetribuBi Pe1ayanan Kesehatan Balai Pengobatan Retribuei Pelayanan Keoehalan Rumah Sakil UlDUlD Oaerah Retribuai Pela,yanan Keoehatan Tempat Pele,yanan K<>eehalan Lainnya yang SCjenia yana Oimiliki don/atau Dikelola oloh PemdA

Retribuoi Pela,yanan Pereampehlln/iCAlberaihan Retribuei Penpngkutan S...,peh dari Swnbomya dan/alau IDkasI Pembuangan Sementara Icc LokaBi Pembuangan/Pembuanpn Akhir Sampah Retribuai Penyedlaan IDkasi Pembuangan/Pemuanehan Akhir Sampllh RctribuBi Pengganlian Biaya KTP dan Akte Catalan Sipil- KTP Retribuai Penggantian Biaya Kartu Keterengan Bertempet Tinggal Retribuai Penggantian Biaya Kartu ldentitas Kerja Retribuai Penggantian Biaya Kartu Penduduk Sementa.ra Retribuai Penggantian Biaya Kartu Identitaa Penduduk Musiman Retribuai Penggantian Biaya Kartu KeluBTga Retribuai Penggantian BiaYEL Akta Catatan Si-pi.t Rctribuai Pelayanan Penguburan/Pemakaman RetribuBl Sowa Tempal Pemakaman atau Pembalcaran/Pengabuan Mayal Retribuei Pelayanan Parkir Oi Tepi Jalan Umum RetribuBi Peleyanan Paaar - Pe1ataran Retribuai Pelayanan Paaar - Loa Retrtbuei Pelayanan Pasar· Kios Rctribusi PKB • Mobil Penumpang • Sedan Rotribuei PKB - Mobil Penumpang- Jeep Retribusi PKB - Mobil PenUlDpang • Minibus RenibutU PKB • Mobil Sus - Microbus Retribuei PKB • Mobil Bus • BUB Retribusi PKB • Mobil Barong! Beban - Pick Up Retribuoi PKB • Mobil Barong/ Bebon - Light Truck Retribuai PKB • Mobil Barong/ Bebon - Truck Retribuei PKB - Sepeda Motor· Sepeda Motor Roda 2 Retribuai PKB - Sepeda Motor· Sepeda Motor Roda 3 Retribusi PKB • Kendaraan Bennotor yang Dioperasikan di Air Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/stau Pengujian Alat Pemadam Kebekeran Retribusi Alat Penanggulangan Kebakaran Retribu&i Alat Penyelematan Jiwa Retribuai Penggantian Biaya Cetllk Peta Penyediaan Peta Dasar (Garis) RelrlbUBi Penggantian Biaya Cetllk Peta ?enyediean Peta Fota Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Penyediaan Peta Dlgital Retribusi Penggantian Biaya Cetal< Peta Penyewean Peta Tematik Rctribuoi ~nggantian Biaya Cetak Peta Penyediaan Peta Teknia (Struklur) Relrlbuei Pelayanan Pendldikon ?enyclenggaraan Pendidikan Retribusi Pelayanan Pendidlken Pelatihan Teknilil Pemanfaatan Ruang untuk Menere Tc!l;.komunikaai • LRA Rctrlbual Jia.. Uaaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Oaerah - Pcnyewaan TWlah dan Bangunan Retribusi Pemakaian KelrB,yaan Oaerah • Laboratorium Retribuel P.mek.ien Kekayaan Oae.rah - Ruangan Retribusi Pemakaian KekaylUlll Oaerah - Kendareen Bermotor Retribuai Puar Grow /Pertokoen Retribuai Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan Retribusi Pasar atau Pertokoan yang Disediakan/Oiselenggare.kan oleh Pemenmah Oaereh

Retribusi Tempat Pclelangan Ikon Retribusi Tempat pelelangM Ternak Retribulli Tempsl Pelc1BllggJl Haml Bumi Retl1bulll Tcmpat PeleIangan Haail Hulan

4.1.2.02.12

Retribusi Tempat Jasa Pelelangan Berta Fasi1itas Lainnya yang Diaediakan di Tempat Pelelangan

4. I .2.02 . 13

Retribuai Terminal - Tempat Perkir untuk Kendaraan Penumpeng dan Bis Umum

4 . I . 2 . 02 . 14 4. I .2.02. 15 4 . I . 2 . 02 . 16 4.1.2.02.17 4. 1 .2 . 02 . 18 4.1.2.02.19 4 . 1 . 2 . 02 . 20 4.1.2.02.21 4 . I . 2 . 02 . 22 4.1.2.02.23 4.1.2.02.24 4.1.2.02.25 4.1.2.02.26 4.1.2.02.27 4.1.2.02.28 4.1.2.02.29 4.1.2.02.30 4.1.2.03 4. 1 .2 . 03 . 01 4.1.2.03.02 4.1.2.03.03 4.1.2.03.04 4.1.2.03.05 4.1.2.03.06 4.1.2.03.07 4.1.2.03.08 4.1.2.03.09 4.1.2.03.10 4.1.2.03.11

ReuibuBi Terminal - Tempat Kegiatan UBaha

Relribuli Terminal· l'aailiw Lainnya eli Lingkungan Terminal

Retribuei Tempat KhUlIU8 Parkir

Retribuai Tempat Peng:inapanjPesanggrahanjVilla

Retribuai Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong

Retribuai Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sesudah Dipotong

Retribusi Pc:layanan Kepelabuhan

Retribuai Tcmpat Rekreasi

Retribusi. Temper Pariwi&Qta

Relribuli Pelayanan Tempat Olahraga

RelribuaI Penyebrangan Orang

Retribusi Pelayanan Penyebrangan Barang

Retribuai Penjualan Produltai Usaha Daerah

Relribusi Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga

Rclribusi Pengolahan Limbah Cair Perkantoran

Retribuei Pengolahan Limbah Cair Industrl

Relribuli Penyediaan dan/atau PenyedOlan Kaku.

Rctrtbual PcrizlDan Tertentu Retribuai lzin Mendirikan Bangunan

Rclribuoi lzin Tempat Penjualan MinulDlllllleralkohol

Retribusi Izin Gangguan tempot Uooha/Keptan kepada Or",,& Pribadi

Rctribusi Izin Gangguan lcmpat Ussha/Kcgiatan kepada BalIan

Rctribusi Pemberian lzin Tro,yekkcpada Orang Pribaeli

Relribuli Pemberian lzin Trayek lcepada Baden

Retribuai Pemberian Izin uaaha Perikanan kepada Orang Pribadi

Retribusi Pemberian lzin uaaha Perikanan lcepada Baden

RetribuBi Pcnggunaan RU88 Jelen Tertentu

Retribuai Penggunaan Koridor Tcrtcntu

Retribu8i Penggunaan Kawaaan Tertentu pada Waktu Tertcntu oleh Kendaraan

Bennotor Perseorangan dan Barang 4 . I . 2 . 03 . 12

4.1.3 4.1.3.01 4. I .3.01 .01 4. 1 .3.01 .02

4.1.3.02 4.1.3.02.01

4.1.3.03 4. I .3.03 . 01 4.1.4 4.1.4.01 4.1.4.01.01 4 . 1 .4 . 01 . 02 4 . 1 .4 . 01 . 03

Pemberian Perpanjangan IMTA lcepada Pemberi Kelja Tenaga Kelja Aling - LRA

IIuU Pu.&o1oJaaD Kekayaau Daol'ah YIIDI Dip",bken JIaCIan Laba atu PcD)'OrtaaD Modal pada Pc",IPhIPn IWlk Daarah/BUIID Bagjan Laba Alas Penyertaan Modal PacIa Peruaahaan Milik O""rah/BUMO Baaian Laba atas Penyertaan Modal pada SUMD .•.......•...•

Baglan Laba ataa PenyortaaD Modal pada PcrvNhIPp MI1Ik lIopn/BIIJOI Bagian Laba Atae Penyertaan Modal Pada Pcrusahaan Milik PemcrintahjBUMN

B-eJaa Lab. at... PoD)'Ortaa.D. lIIudal pasla Pomnb"p KWk e.ut-.

Bagian Laba Alas Penyertaan Modal Pada Peruoahaan Milik Swaata

LaID-laID Pand.p._ AsU Da..ah yang Bah

HaaII Pel\lualan ANt D.orah yang Tldsk Dlplubkon PclcpalMU'l Hak Ata. Tanah

4 . 1 .4 . 01 . 04

PenjuaJan Peralatan/Perlengkapan Kantor TIdak TcrpakaJ

PenjuaJan Mesin/Alat-alat Berat Tidak Terpakai

Penjualan Rumah JabatanjRumah Dinse

4 . I . 4 . 01 . 05 4. I .4 . 01 .06 4. I .4.01 .07

Penjualan Kc:ndaraan DinaB Roda Empat

Penjualen Drum Bekas

4 . I .4 . 01 . 08

Penjualan Haail Penebangan Pohon

4 . I . 4 . 01 . 09 4. I .4 . 01 . 10 4 . I . 4 . 01 . II 4. I .4.01 . 12 4 . 1 .4 . 01 . 13 4.1.4.01.14 4.1.4.01.15 4.1.4.01.16

4.1.4.01.17

Penjualan Kendaraan Dinas Roda DUB

Perijualan L6mpu Hias Bekas

Peqjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan

Peqjualan Perlengkapan Lalu Linlas

Penjualan Obal-obalan dan Haail Farm.1i

Penjualan HasH Pertanian

Pcnjualan HasH Kehutanan

Peniualan Hasil Perkebunan

Penjualan HasH Petemakan

Peniualan Hasil Perikanan

4.1.4'.01.18 4.1.4.01.19

Pcnjua.lan Hull Sitaan

HasH Penjualan Jalan, lrigasi dan Jaringan

4.1.4.02 4. 1 .4.02.01 4.1.4,02.02 4.1.4.02.03

Pcuonmaan Jua Giro Jasa Giro Ku Daerah J .... Giro Pemegang Kas Jaaa Giro Dana Cadangan

4.1.4.03 4. 1 .4.03,01 4.1.4.03.02

Pened:m.aaA DUD" Depodto Rekening Deposito Pada Bank

4.1.4,04 4 . 1 .4 .04.01 4,1.4,04.02

TuDtutan Gant! Kcrupa.a. Dacl'ah fTOR) Kerugian Vang Kerugian Barang

4.1,4.05 4. 1 .4.05.01 4,1.4.05.02 4.1.4.05.03

Kamlal, PotOIlpll, de So1lsIh HllaI Tukar Rupiah Pcnerimaan Komiol Dan Penempatan Kas D~rah Pcnerimaan Polongan Dan ...... Penerime.an Keuntungan ScliBih Nilai Tukar Rupiah

4.1.4.06

PcndapataD Deada KeterlambataD Pelakaanaan Pokcz'JaaD

4.1.4.06.01 4,1.4.06.02 4.1.4.06.03 4,1,4,06,04 4.1.4.06,05 4.1.4.06.06 4.1,4.06,07 4.1.4.06,06 4.1.4.06,09 4, I ,4. '06. 10 4,1.4,06.11 4. I ,4 , 06 . 12

.

Pendapatan Bunga Dana Bergulir

.

Om

.

Bidang Pendidikan Bidang Kesehatan Bidang Pekerjaen Umum

Bidang Perumahan Rakyat Bidang Penataan Ruang

Bidang Perencanaan Pembangunan Bidang Perhubungan Bidang Lingkungan Hidulln Bidang Pertanahan Bida.ns; Kependudukan dan Catatan Sipil

Bidang Pemberdayaan Peremlluan dan Perlindungan Anak Bidang Keluarga Berenca.n.a dan Keluarga Sejahtcra

4.1,4.07 4. I .4.07.01 4.1.4.07 .02 4.1.4.07.03 4.1.4.07.04 4.1.4.07.05 4.1.4.07.06 4.1.4.07.07 4.1.4.07.08 4.1.4.07.09 4.1.4.07.10 4.1.4.07.11 4 . I .4.07. 12

PeliclapataD Dellda Pejak Pendapatan Denda Pajak Hotel Pcnclaparan Denda P9,jakReetoran Pcnclaparan Denda PeJak Hiburan Pcndapalan Denda PeJak Reklame PcncIaparan Denda Pl\iak Penerangan Jalan Pendapatan Denda Pajak PengambUan Bahan Galian Golongan C Pendapatan Denda PeJak Parlcir Penclapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet

4.1,4.08 4. 1 .4.08.01 4.1.4.06.02 4.1.4.08.03

PellclapataD Delicia Retrlbua1 Pcndapatan Denda Retribuel Pe1ayanan Keoehallll1 Pcnclapatan Denda Retrlbuol PeI~an Penampahanl Keberaihan Pcnclaparan Denda Retrlbuol Penggantian Bi~ Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catalan SipU Pendapatan Denda Retribuel Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayal Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parlcir
4.1.4.08.04 4.1.4.08.05 4.1.4.08.06 4.1.4.08.07 4.1.4.08.08 4.1.4.08.09 4 . 1 . 4 . 08 • 10 4.1.4.08.11 4. I .4.08. 12 4 . I . 4 . 08 . 13 4 . I .4 . 08. 14 4 . I .4.08. 15 4.1.4.08.16 4,1.4.08.17 'l,1.4.08.18

4.1.4.08.19

Pendapatan Dende Pajak Lingkungan Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedeeaan dan Perkotaan Pendapatan Denda Sea Perolehan Hale Ataa Taneh dan Sangunan

Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pa9QI" Pendepeten Denda Rctrlbusi Pengujian Kendaraan Bermotot

Pendanatan Denda Retrlbuel Pemerikaaan Alat Pemadam Kebakaran Pcndapatan Denda Retribusl. Penggantian Biaya Cetak Peta Pendapalan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakue Pendaparan Denda Retribuel Pengolahan Umbah Cair Pendapatan Denda Retribusi

Pe~anan Tera/Tera

Ulang

Pendapatan Denda Retribusi Pe!ayanan Pendidikan Pendepatan Dcnda Retribuai Pengendalian Menara Telekomunikasi Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pendapatan Denda Retribuai PaQQl" Groair dan/ atau Pertokoan

Pendapatar, Denda Retribusi Tempat Pelelangan Pendapatan Denda Retribusi Tenninal Pendapatan Denda Retribuei Tempat Khusus Parm

4.1.4.08.20 4.1.4.08.21 4.1.4.08.22 4.1.4.08.23 4.1.4.08.24 4.1.4.08.25 4.1.4.08.26 4.1.4.08.27 4.1.4.08.28 4.1.4.08.29 4.1.4.08.30 4.1.4.08.31 4.1.4.08.32

Pendapatan Denda Relribusi Tempat Penginapan/ PeSlUlggrahan/ Villa Pendapatan Denda Retribusi Rumah Patong Hewan Pendapatan Denda Retribuel Pelayanan Kepelabuhan Pendapatan Denda RelribuBiTempat Relaeaai dan Olah rap Pendapa"'" Denda RelribuBi Penyebtangan Air Pendapatan Denda RelribuBi Pel\jualan Produkai Uaaha Daerah Penclapatan Denda Relribuellzin Mcndlrikan Bangunan Pendapaton Danlla RetribuBi Ian Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Pendapatan Denda Retribusi I.I:ln Gangguan

Pendapatan Denda RelribuBi Ian Trayek Pendapatan Denda Retribuei lzin Perikanan PendapaLan Denda RetribuBi. Pengendalian Lalu Untas Pendapatan Denda Retrtbuei Perpanjengan Izin MempekeJjakan Tenaga Kena Asing

(IMTA) 4.1.4.09 4.1.4.09.01 4.1.4.09.02 4.1.4.09.03

PeAdapataD HasU Ebokual At.s -Jam.lDall

4.1.4.10 4 . 1 . 4. 10. 01 4. 1 .4. 10.02

PeDdapatan Dart PeuleJILbaJ.IaD Pendapatan Oari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal21

HasH Eksekusi .Jaminan Atas Pelekeaneen Pekeriean Haail EkoekuBi Jamlnan AtaB Pembong!<aran Reklame Haail EkaekuBi Jaminan A1aIl KTP MuBiman

Pendapatan Dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran AsuranBi Keoehatan

4 . 1 .4. 10.03

Pendapatan Dati PengembaJian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan

4 . 1 .4. 10.04

Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dtnae

Pendapatan Dan Pengembalian dan Uang Muka

.q • 1 .4. 10.05

4.1.4.11 4. 1 .4. 11. 01 4.1.4.11.02

J'uWtu Boolal d.... J'uWta. Umum Faailitaa SoBial

4.1.4.12 4. 1 .4. 12.01 4 . 1 . 4 . 12 . 02 4.1.4.12.03

PeJ1l1apataa Dar! P.."yele"Jl&1ll1llU& Pendldilwl dan Pe1atl1um Uang Pendaftaran/Ujian Masuk Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan

4. 1 .4 . 13

PeDdapatan Dari AAa:8urau/CJcUau PenJualan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah

4. I .4.13.01 4 . 1 .4. 13.02

FaBiJitaB Umum

Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas

Angauran/Cicilan Penjualan Kendaraan

4.1.4.14 4.1.4.14.01 4 . 1 . 4 . 14 . 02 4 . 1 . 4 . 14 . 03 4. 1 .4. 14 . 04

HuI1 dad I'1ImanfaaWl KoJoayaan Daeroh

4.1.4.15

PeDd.apo.tRIL Zakat

4. 1 .4. 15.01

Haail cIari Pemanfsatan Kekayaan Daerah Sewa HuiJ dAri Percenfeeten Kckayaan Dacrah KeJjuama PemanCaatan HaBil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guns. Serah

Haeil dan Pemanfsatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna

Pendapatan Zakat

4.1.4.16 4. 1 . 4 . 16 . 01 4 . 1 .4 . 16 . 02 4.1.4.16.03 4. 1 .4. 16.04

Penllapataa m.UD Pendepatan J ...... Layanan Umum BWD Pendapatan Hibah BWn Pen4apatan Haail Keljasama BWD Pendapatan Lain-lain BWD

4.1.4.17

Hull dart pengelolallD dllDa bergullr

4 . 1 . 4 . 17 . 01

Haail dari pengelolaan dana bergulir

4.1.4. 18 4. 1 .4. 18.01

Laln·1ain PAD yang 8ah Lalnnya

4.1.4.19 4.1.4.19.01

Pelldapataa Denlla Atu PeJanuuIID Perda Pendepatan Denlla Mae Pelanggaran Perda

4.1.4.20 4 . 1 . 4 . 20 . 01 4.1.4.20.02 4.1.4.20.03 4.1.4.20.04

PaDdapataD Dend.a Pem.an£aataD AMt DaonJ.

Lain-lain PAD yang Sah Lainnya

Pen4apalan Denda Sewe Aset Daerah

Pendapatan Dcnda Keljasama PelIlanfsatan Aset Dacrah

~ndapatan 'Cenda

Bangu,n Guna Senh

Pendapatan Denda Bangun Setah Guna

4.1.4.21 4.1.4.21.01

HaaU Pe'\lualan A..t LalIulya

4.1.4.22 4. 1 .4.22.01

PendapataD Dana Kapltul JKIf

4.1.4.23 4. 1 .4.23.01 4.1.4.23.02

PeAdapataD PeD7.1.I1UU.... lIclkalah dan Dlklat

Pend""Atan Penye1.nggor"" Sela>loh

Pendapatan Penyelenggaraan Diklat

4.2 4.2.1 4.2.1.01 4 . 2 . 1 .01 .01 4 . 2 . 1 . 01 . 02 4 . 2 . 1 . 01 . 03 4 . 2 . 1 . 01 • 04 4 . 2 . 1 . 01 . 05 4.2. 1 .01 .06 4.2.1.02 4.2. 1 .02 . 01 4.2.1.02.02 4.2.1.02.03 4.2.1.02.04 4.2.1.02.05 4.2.1.02.06 4.2.1.02.07 4.2.1.02.08 4.2.1.02.09 4.2. 1 .02. 10

HasH Penjualan ABet Lainnya

Pendapatan Dana. Kapitaei JKN

DAlVA PERlIIIlAJlGA1II

Bag! HIUI1l PoJak/Bag! HIUI1lBukaJr. PoJak Bag! HIUI1l PoJak

Bag; Haail dari Pajak Bumi dan Bangunan ocktor Pertambangan

Bag; Haail Dari Bea Perolehan Hak Ataa Tanah dan Bangunan

Bagi Haail dari Pe,jak Penghaai1an Orang Pribadi

Ilaii Haail dari Pe,jak Bumi dan Bangunan oektor Perkebunan

Bagi HaaiI dari PlIiak Bu...i dan Bangunan ocktor Perhutanan

Bagj

HaaIl Cllkai HaaIl Tembakall

lIagIlIaaIl Bulwl PoJak/Sumbar Daya AIam

Bagi. Hull Dan luran Hale Pengusahaan Hutan

Bagi Hasll Oarl Provlsl Sumber Daya Hu.ta,n

Bagi Bagi Bagi Bagi Bagi Bagi Bagi Bagi

HaBil Dan Dana Reboisasi

Hasil Dan luran Tetap (Land-Rent)

Haeil Dan luran Eksplorasi dan luran Eksploitsoi (Royslti) Hasil Dari Pungutan Pengusahaan Perikanan

Haail Haail Haail Haail

Dari Pungutan Haail Perilcanan

Dari Pertambangan Minyak Bumi

Dan Pertambangan Gsa Bumi

Dari Pertambangan Pansa Bumi

4.2.2 4.2.2.01 4.2 . 2 . 01 . 01

DIUIa Alokaai Vmum

4.2.3 4.2.3.01 4 . 2 . 3 . 01 .01 4.2 . 3 . 01 .02 4 . 2 . 3 . 01 . 03 4.2.3.01 .04 4.2.3.01 .05 4 . 2 . 3 . 01 . 06 4 . 2 . 3 .01 .07 4 . 2 . 3 . 01 .08 4 . 2 . 3 . 01 . 09 4 . 2 . 3 . 01 . 10 4 . 2 . 3 . 01 . 11 4.2.3.01 . 12 4.2 .3 .01 . 13 4.2 .3.01 • 14 4 . 2 . 3 . 01 . 15

Daua Alokaai Khuaua

D...... Alokaal Khuaua (DAK)

Dana Alokasi Umum Dana Alokui. Umum

DAKBidang Pendidikan DAKBidang Kesehatan

OAK Qidong lnCrastruktu.r Jalon

OAKBidang Infrastruktur lrigasi

DAKBidang Infraatruktur Air Minum

OAK Bidang lnfrastruktur Sanitasi

DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah

OAK Bidang Kelautan dan Perikanan

OAK Bidang Per-taman

OAK Bidang Lingkungan Hidup

OAK Bidang Kcluarga Bercneana

DAK Bidang Kehutanan

OAKBidang Saran. Praaarana Perdeeean

DAKBidang Perdagangan

OAKBldang Keselamatan Tranoportui Darat

4 . 2 . 3 . 01 . 16

DAK Bidang Li8trlk Perdeaaan

4.2.3.01 . 17 4.2.3.01 . 18 4.2.3.01.19

OAKBidang Sarana Prasarana Daerah Tertinggal

OAKBidang serene Prasarana Kawasan Perbatasan

OAKBiclang Peru mahan dan Kawasan Pemukiman

4.3 4.3.1 4.3.1.01 4.3. 1 .01 .01

LAIN·LAIN PENDAPATAlV DAERAII YANG BAH P~Ddapata.n Wbah

PIllldapatan Hlhall Dar! Pe...erilltah

Pendapatan Hibah Dari Pemerintah

4.3.1.02 4.3. 1 .02 . 01

PeAdapataD Hlhah Dar! PIl...erilltall Dae_ LaI=ya

Pemerintah Daerah

4.3.1.03

Po.a.clapatan Hibah Dad Oacla..a./Lembap/Orcanlaa.l Swuta Dalam Nel'eri

4.3.1.03.01

Badan/Lembaga/Organisasi Swasta

.

VI 4.3. 1 .04.01 4.3.1.04.02

PeadapataD. Hibah Dad Kelompok .aayarakat/Peronmpu.

Pendapstan Hibah dati kelompok masyarakat

Pendapatan Hibah dan perorangan

4.3.1.05

PaDdapataD Hlbah Darl Luar Rcpn

4.3.1.04

4.3. 1 .05.01 4.3.1.05.02 4.3.1.05.03 4.3.2

4.3.2.01 4.3.2.01 .01 4.3.3 4.3.3.01 4.3 . 3 . 01 .01 4 . 3 . 3 . 01 . 02 4.3.3.01 .03

Pendapatan Hibah Dati Bilateral

Pendapatan Hibah Dati Multilateral

Pendapatan Hibah Dati Donor Lainnya

Dana Duurat

Pellanuu,ollpn Korball/Keruaalwl Aldbat Bellcana Alam Korban/Kerueaken Akibat Bencana Alam

.

Dana Bag! HaaU PoJak darl Provlnal dan PemeriDtah Daerob LaIrUIJ'a Dalla Bag! HaaU PoJak Dart Provlnal Bagi HaBil Dan Pajak Kendaraan Bermotor

Bagi HaBil Dan Pajak Kendaraan Diatae Air

Bagi Hasil Dati Sea Balik Nama Kendaraan Bennotor

4 . 3 . 3 . 01 .04

Bagi Hasil Oari Bea Balik Nama Kendaraan Diata8 Air

4 . 3 . 3 . 01 . 05 4 . 3 . 3 . 01 .06 4 . 3 . 3 . 01 . 07

Bagi Hasil Dati Pajak Bahan Baker Kendaraan Bertnotor Bagi Hasit Dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Bagi Haeil Dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Pennukaan

PoJak Dart Pro_a1

4.3.3.02 4 .3.3.02.01

D...a Bag! HaaU

4.3.3.03 4.3.3.03.01

D.... Bag! HaaU PoJak Darl Kabup.tell

Dana Bagi Haeil Pajak Dan Kabupaten

4.3.3.04 4.3 . 3 . 04 . 01

D.... Bag! HoaU PoJak Darl Kota

Dana Bagi Hasil Pajak Oari Kota

4.3.3.05

Dana Basi baeJl La.lDD7a

4 . 3 . 3 . 05 . 01 4.3.4 4.3.4.01 4.3.4.01 . 01 4.3.4.01 . 02 4.3.4.01 .03 4.3.4.01 .04 4.3.4 . 01 .05 4.3.4.02 4.3.4 . 02.01 4.3.4.0~_02

4.3.4.03 4 . 3 . 4 .03.01 4.3.5 4.3.5.01 4.3.5.01 .01 4.3.5.02 4 .3. 5 . 02 . 01

4.3.5.03 4.3. 5 . 03.01 4.3.6 4.3.6.01 3.3.6.01 .01 4.3.6.01 .02

Dana Bagi Hasil Pajak Dati Provinsi

Dana Bag; hasil Lainnya

Dana Peayeaua1aD. 4aD OtODOmJ. Kh...... Dana PeDyeaualan

Tunjangan ProCesi Guru PNSD

Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD

Dana lneentif Daerah

Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Deeentralieeai Provinsi

Bantuan Operasional Sekolah

DULa Otonoml Khuaua

Dana Otonomi Khusus

Dana Tambahan Infraatru'ktur

Dana Keiatemewa8ll Dana Keistemewaan

B...tuan Keuan.... darl ProvInoi atau PemeriDtah Daerob LalrUlya BantURD K e _ Darl Pro.mll

Bantuan Keuangan

Dan Provinai

.

BaDtuan Keuangan Dari Ka1tllpaten Bantuan Keuangan Dart Kabupaten .... BaatUlUl Kewmgan Dart Kata

Bantuan Keuangan Oarl Kota .....

PendapataD LalDnya PendapataD LalDnya

Pendapatan Lainnya

Ost.....

PJ. BUPATI LAMPUNG

KHERLAlfI

SELATAlf,

1.AMPIR.UI VU ; PBIlATURAlI BUPl>TI LAlIIIPUIlG SELATAlf NOIlOR; 41TAHUN 2015 TANGGAL; 10 "'OVlM~tr 2Ql§ BODS RSKSIIING BELANJA DAERAH KABUPATEN LAJoIPUIlO SBLATAlf TAHUN AlfGGARAN 2016

5 5.1 5.1.1 5.1.1.01 5. I . I .01 .01 5 . 1 . 1 .01 . 02 5. I . 1 .01 .03

5. 1 . I .01 .04 5. 1 . I .01 .05 5 . 1 . 1 . 01 . 06 5 . 1 . 1 .01 .07 5. I . 1 .01 .08 5. 1 . I .01 .09 5. 1 . 1 .01 . 10 5. 1 . I .01 . 11 5. 1 . 1 .01 . 12 5 . 1 . 1 . 01 . 13 5. 1 . 1 .01 . 14 5.1.1.01.15 5.1.1.01.16 5. I . 1 .01. 17 5. 1

1.01. 18

BELAlfJA BELAIlJA TIDAK LAIlGSUNG DelauJ. Pepwal

BeiaDJo 00,11 daII TwIl_

O.,ji Polwk PNS/ Vans: Repcc8entasi

Tunjanga,n Ke1uarsa

Tul\iongon Jobatan

TunJangan Fungsional

Tunjangan Fungsicnal Umum

Tunjangan Beeae

Tunjangan PPh{Tunjangan Khusus

Pembulatan Gaji

luran Jaminan Keachatan

UongPaket

Tunjangan Badan Musyawarah

Tunjangan K.omisi

Tunjangan Badan Anggaran

Tu njangan Badan Kchormatan

Tunjangan Alat Kclengkapan Lainnya

Tunjangan Perumehan

Uang Duke Wafat/Tewas

51.].01.19

Ueng .Jesa Pengabdian

Belenje Penunjang Operaercnal Pimpinan DPRD

5. 1 . 1 .01 .20 5. 1 . I .01 .21 5 . 1 . 1 .01 . 22

Tunjangon Kesehatan DPRD

Tunjangon Ke..hatan Bupati/Wakil Bupati

luran Jaminan Kece1.akaan KeJja dan Jaminan Kematian

5.1.1.02 5 • 1 • 1 • 02 .01

5.1.1.02.02 5.1.1.02.03 5.1.1.02.04 5.1.1.02.05 5.1.1.02.06 5.1.1.02.07 5.1.1.02.08

5.1.1.03 5 . 1 . 1 . 03 .01 5.1.1.03.02

Be1aDJa TaIIt'bU.aa Pell&".,n·D PBS

Tambahan Pengbeailen Benlasarkan Beban KeJja

Tambahon Penghaailan Berdaoarlcan Tempat Bertugaa

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondia.i Kerja

Tambahan Pcnghasilan Berdasarkan Kelangkaan Prcfeei

Tambahan Penghaailan Becclasarkan Preatasi Kelja

Tambahan Penghasi1an Berdaearkan Pcrtimbangan Objektif

Tunjangan Proleai Guru PNSO

Tambahan Penghaailan Guru PNSD

SelaDJa P o n _ laII1Ilya P1mpillOll dOll OIIU0ta DPRD .erta KDH/WKDH

Tunjangan Komunikasi [nunsif' Pimpinan dan Anggota DPRD

Belanja Penunjang Operaeional Bupati/Wakil Bupeti

PoJok Daerah

5.1.1.04 5. 1 . 1 . 04 . 01 5.1.1.04.02 5.1.1.04.03 5.1.1.04.04 5.1.1.04.05 5.1.1.04.06

Blay. PaIll_taIl

5.1.1.0& 5 . 1 . I .05 . 01 5.1.1.05.02 5.1.1.05.03' 5.1.1.05.04 5.1.1.05.05

_nUl Pam_tall Po,jak Durall InaentitPomungutan PaJak Daerah -l'I\iak Kendaraan Sermotor Insentif Pemungutan l'I\iak Dacrah • Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor lnsentil Pemungutan Pl\iak Daerah • Pl\lak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor lnsentit Pemungutan PoJak Daerah - Pajak Air Permukaan lnsentif Pemungutan Plijak Daerah - Pejak Rokok Insentif Pemungulan Pojak Daerah - Pajak Hotel Insenti! Pcmungutan Pajak Daerah • Pajak Restoran Insentif Pemungutan PeJak Daerah - Pajak Hiburan Insentif Pemungutan Pajak Dacrah - P~&k Rcklame Insennf Pemungutan Plijak Daerah - Pl\iak Penerangan Jalan Insentif Pemungutan PEUak Daerah - P~ak Parm lnocntif Pemungutan Pojak Daerah • Pajak Air Tanah Ineentif Pcmungutan PEijak Dacrah - Pajak Sarang Burnng Walet lnoentll' ~llu.r.n&&tQn PuJDk Oa.~rGh - f't\IU MIneral BUkaIl togam dan Batuan Insentil Pemungutan Paiek Daerah - P ak Suml dan Bangunan Pedeaaan dan Perkotaan

5.1.1.05.06 5.1.1.05.07 5.1.1.05.08 5.1.1.05.09 5.1.1.05.10 5.1.1.05.11 5 . 1 . 1 . 05 . 12 5 . I . I . OS . 13 5. 1 1. OS . 14 5 . 1 . 1 . 05 . 15

Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangen

Biaya Pemungutan Pajak Dacrah

Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan

Biaya Pernungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pcrkebunan

Biaya Pemungutan ~ak Bumi dan Bangunan Perhutanan

Slaya Pemu"lIIltan PoJak Bumi dan Ilangwuln Perkotaan dan Pedellll8n

5 . I . I. 05 . 16 5.1.1.05.17 5.1.1.06 5 . 1 . 1 . 06 . 01 5.1.1.06.02 5.1.1.06.03 5.1.1.06.04 5.1.1.06.05 5.1.1.06.06 5.1.1.06.07 5.1.1.06.08 5.1.1.06.09 5 . I . I . 06 . 10 5,1.1.06.11 5. 1 , 1 .06. 12 5. 1 . 1 .06 . 13 5 . 1 . 1 . 06 . 14 5. I . 1 .00. 15 5. I . 1 .06. 16 5.1.1.06.17 5.1.1.06.18 5.1.1.06.19 5.1.1.06.20 5. 1 . 1 .06 . 21 5.1.1.06,22 5.1.1.06.23 5,1.1.06.24 5,1.1.06.25 5,1.1.06.26 5.1.1.06.27 5.1.1.06.28 5.1.1.06.29 5.1.1.06.30 5. I . 1 .06.31 5.1,1.06.32 5,1.1.06.33

Insentif Pemungulan Pe,iak Daerah • Sea Perolehan Hale Atas Ta,nah dan Bangunan

Oat ...

1.......tIl Pem_tu. Retrib.... Dunh

InsentifPemUngutan Retribusi Daerah InsentiI Pemungutan Retribusi Daerah • Pelayanan Kesehatan Ineentif Pemungutan Retrlbusi Daersh - Pelayanan Peraampahanl Kebereihan Insentif Pemungulan Retribusi Daerah • PentIP'ltian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catalan Sipil

InecntifPemungutan Retribusi Daerah Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayst

>

InBeJltif Pemungutan Retribuai Daerah • Pe~an Parkir di Tepi Jalan Umum

Insentit Pemungutan Retribuai Dacrah - Pdayanan Pasar

InsentifPemungulan InsentifPemungutan InacntifPemungutan InacntifPemungulAA

Retribusi Daerah - Penil\iian Kendaraan Bermolor

RetribuBi Qaersh· Pemerikaaan Alat Pemadam Kebakaran

Retribusi Daerah· Penggantian Biaya Cetak Peta

Retribusi Daerah· Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Insentif Pemungutan Retrtbuei Daerah • Pengolahan Limbah

ewe

Inaentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Teraj Tera Ulang

Insentif Pemungutan Retribuei Daerah - Pelayanan Pendidikan

Ineenuf Pemungutan Retribusi Daerah • Pengendalian Menara Telekomunikaai

Insentif Pemungutan Retribuoi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah

Inoentif Pemungulan Retribusi Daerah' Paaar Oro&ir dan/ atau Pertokoan

Inoentif Pemungulan Iletribusi Daerah • Tempat Pelelangan

InllCntil Pemunsutan RetribuBi Durall - TcrmiDal

Insentit Pemungutan Reb'ibusi Daerah - Tempat KhU8U8 Pvkit

lnsentif Pemungutan Iletribusi Daerah • Tempat Penginapan/ Peaanggraban/ Villa

Insentif l'emungutan Retribusi Daerah - Rumah Polong Hewan InsentiC Pemungutan Retr1busi Daerah - Pelayanan Kepelabuhan InsentiC Pemungutan Retribusi Dae.rah - Tempat Rekreasi dan Dlah raga lneentif Pemungutan Retrtbuel Daerah - Penyeberangan Air InsentiC Pemungutlln ReuibuBi Daerah - Peniualen Produksi treene Daerah Ineentif Pemungutan Retribuei Daerah ~ lzin Mendirikan Bengunan Insentif Pemungutan Retribuei Dacrah - lzin Tempat Penjualen Minuman Beralkohol InsentiC Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan lnlentif' Pemungutan Retribus.! Daerah - tzin Trayek InsentitPemungutan ReUi::>U5i Daerah -lzin Perikanan Ineentlf Pemunguten ReuibuBi Dacrah - Pengendalian Lalu Linree InsentifPemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

5. I .2 S. 1 .2.01

5 . I . 2 . 01 5. I .2.01 5. I .2.01 5 . I . 2 . 01 5. I .2.01 5. I .2.01 5 . I . 2 . 01 5 . 1 . 2 . 01

. 01 .02 .03 . 04 .05 .06 . 07 . 08

5.1.2.02 5,1,2.02.01 51.2.02.02 5. 1 .3

5.1.3.01 5 . 1 . 3 . 01 . 01 5 . I . 3 . 01 . 02 5 . I . 3 . 01 . 03 5. I .4

S. I .4 .01 5. I .4 . 01 .01 5.1.4.0~

Bela:nJa Bunga

Dunea UtlUli PU>J.........

Bunga Utang Pinjaman Kepada Pemerintah

Bunge Utang PinjlUnan Kepada Pemerintah Do.erah L&lnnya

Bunga Utang Pilliamlll Kepada Lombaga Keuangan Bank

Bunge Utang Pl1\laman Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank

Bunge Ulang Pilliaman kepada BUMD

Bunp Ulane Pinjaman kepada BUMN

Bunge Ulang Pilliaman La1nnya

Oat .

Bunp Ut"'e Obllp.1

Bung. Utang Oblig.si

Dst....................•..................

Be1a.DJ. Bubaldi Bo1aDJa Suboicll kepacla Perwlaha...jLembap

Beiarlia Subsidi kepada BUMN

Beiarlia Subsidi kepada BUMD

Beiarli. Suboidi kepada Pihak Kelige Lainnya

Be1al\la IUbah Bel&nja Hibah kcpada Pl:merintah Pusat Be!aJlia Hibah kepada Pemerintah Pueal

S.1.4.~.03

Bo1aDJa Hlbah kepacla PemeriDtah Dunh 1aInDya

Hibah kepada Pemerintah Provinsi

Hibah kepada PmIerintah Kabupaten

Hibah kepada PmIerintah Kola

5.1.4.03 5 . I . 4 . 03 . 01

Ba1al\la IUbah Kepada Pem.riDtaIaaA De..

B.l=j.. lliboA lcepacla Penu.oAeo.n D...roAIBUMD ...

5 . I . 4 . 02 . 01 5.1.4.02.02

5.1.4.04 5 . I . 4 . 04 . 01 5.1.4.04.02

Be1aDJa Hlbah kepau Per"lahaan D.el'ah/BUJrlD

BeI8J\ia Hibah kepada Kelompok Masyarakat

Belanja Hibah lcepada AnggDla MasYarakal

5.1.4.05

BelaDJa Hlbah JEepada Badan/Lembap/OrJ,:uill&lll

Belanja Hibah kepada BadanjLembagajOrganisasi

5 . I . 4 . 05 . 01 5 I. 4 . 05 . 02

DSl.

up••• KelompoklAngota M_;rarakat

5.1.4.06 5 . 1 . 4 . 06 . 01

Be1a»Ja Hlhab

8.1.4.07

Be1Iu>Ja H1boh D...... BOB

Belanja Hlbah Dana BOS Ice SO S......la

5 . 1 • 4 . 07 . 01

5.1.4.07.02 5.1.5 5.1.5.01 5. 1 .5.01 .01 5. 1 .5 . 01 .02 S.1.5.0::l

5. 1 .5.02.01 5.1.5.02.02

Be!aJ\ja Hlbah Dana BOS ke Satuan Pendidiken Daaar eli Kabupalen/Kola ...

0.1

.

Bo1aDJa IlantuaD BoaloJ BelaJlla IlaAtIWl Sollal kepada Orpnlaul Sollal Komaayua.katan Belanja Bantuan SoBia! Organisaai Kemasyarakatan

D.I

.

UeLaaJa 8&DtuaD. Boelal Rep• • Kolompok MuyaRkat ••••••

Belanja Bantuan SosiaJ Kepada ......

D.L

.

5.1.5.03 5. 1 .5.03.01 5.1.5.03.02

BelaJlla IlaAtuaD BooIal Kcpada AnlliOla Maoyuakat ......

Bclanja Bantuan Soeial Kepada ......

O.t ..

5.1.5.04 5. 1 .5.04 . 01 5.1.5.04.02

BelaJlla BaotuaD Kopada Partal PoUtllt

.

BeLanja Bantuan Kepada Partai Politik

5.1.. 5. 1 .•• 01 5. I .6.01 .01

OSI

..

BelaJlla Bact Hull kopada _..-/Kabllpatea/KDta d&a .....ulAtoh De.. Be1Iu>Ja Jla&l1IIIIIII PIr,Iak D _ Kopada _ Belanja B8gi Haail Pu,jak O_aIl Kopada Provinoi ......

5.1.6.02 S. 1 .6.02 . 01

Be1Iu>J. JIa&I HaoIl PIr,Iak Duroh Xcpada KabllpataA/Kota

8elanja Ilogi HaaiI Pe,jak Do.erah Kopada Kabupaten/Kola ......

5.1.6.03 5 . I .6.03 . 01

B'laJIIa Bact Haoll PIr,Iak Duroh Kopada P.m.rtntohao De...

5.1.6.04 5 . 1 .6 . 04 . 01

BellU1,ja Bag! HaoU R.trtbual Oa.ra11 Kepad. Kabupat.n/Kota

Belanja Bagi Heeil Retribuei Daerah Kc:pada Kabupaten/Kota .

5.1.6.05 5 . I .6.05.01

BelaDJa Bag! HaaU Retribuat Daerah Kepada PemeriDtah Deaa

Belanja Bagi HuH Retribuei Daereh Kepada Pemerintahen D~8Q

5.1.7

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa

,

.

B.laJlla Baotwln KoIlQOIlRO kepada Provtnal/Kabupat.n/Kota dao P.mertntohao D....

5. 1.7.01 5 . 1 .1.01 .01

Belazija BADtuaa. XeWlDIAD kepada Provtnal

Betanja Bamuan Keuangan KepadA Provinst

5.1.7.02 5. I .7 . 02 . 01

BelaJlla llantwln KollQOiao kepada Kabllpaton/Kola

Belanja Bantuan Kouangan Kepada Xabupeten/Kote.. ..

5.1.7.03 S. 1 .7.03 • 01

BolaJlla BantuaD """""" kepada Deu

BeiaIlja Bantuan Keuangan Kepada De.........

5.1.7.04

Bo1aDJa IlantuaD XcIlllOIaD Kopada Pem.rtntoh Da.nh/"m.rtntoh D.... lalmly.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinoi

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa

5. I .7 . 04 . 01

5.1.7.04.02 5.1.7.04.03

.

5.1.7.05 5 I 7 05.01 5.1.7.05.02

BelanJa Bantuan Kepada Partal Politlk

5.1.7.06 S. I .1.06.01 5.1.7.06.02

BelastJa Tnm.aler Dana OtC'lnomJ. Khuaua Kabupaten/Kota

Belarija Tranafer Dana Otonomi KhU8US Kabupaten/Kota

R .1.B

Belanja Bantuan Kepada Partai Politik ....

OsL

.

Dol....""....." ......""." ..." ......

5.1.8.01 5. I .8.01 .01 5. I .8.01 .02 5. I .8.01 .03 6.2 5.2.1 5 • 2 • 1 .01 5. 2 . 1 .01 .01 5. 2 . I . 01 .02 5 . 2 . I . 01 . 03 5. 2 . 1 .01 .04 6.2.1.02

5 . 2 . I . 02 . 01

5.2.1.02.02 5.2.1.02.03

Be1Au>Ja Tak Tanl_ Belanja Tidalc Terduga Belanja Tak Terduga Ben_a Alam Bencana Tak Terduga Luar Biaaa Lainnya BELANJA LAN08U11l0

Be!aDJa Pepwa! Honorar:lum PBS Honorarium Panitla Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan .Jaee Honorarium Tim/Panitia Diubah mel\iadi belanja barang danj..a (5.2.2.28.02) Honorulum ROD PHS

Honorarium Pegawai HonorerITidak Tetap Honorarium Tim/?anitia Diubah menjadi belanja barang dan [esa (5.2.2.28.02)

5.2.1.03 5 . 2 . I . 03 . 01 5.2.1.03.02

Uans: Lembur

5.2.1.04 5.2. I .04 . 01

HODOruium. PeG._lola DADa DOS

Honorarium ~e1ola Dana 80S

5.2.1.05 5 . 2 . I . 05 . 01 5.2.1.05.02

Be!aDJa Pepwal _-BLUD

Belanja Pepwal PPK-BLUD.

(5.2.1.5.2. dihapuaj

5.2.1.06 5 . 2 . 1 . 06 . 01 5.2.1.06.02 5.2.1.06.03

Bo!aDJa Pepwa! Pe....lol ...... JIOI

Belanja Pegawai Pengelolaan JKN pada I'KTP

(5.2.1.6.2. dihapuo) (5.2.1.6.3. ctihapusl

5.2.2 5.2.2.01 5.2 . 2 . 01 . 01 5 . 2 • 2 • 01 . 02 5.2.2 . 01 .03 5 . 2 . 2 . 01 . 04 5.2.2.01 .05 5. 2 . 2 . 01 .06 5 • 2 . 2 . 01 . 07 5.2.2.01 .08 5 . 2 .2 . 01 • 09 5 . 2 • 2 . 01 . 10 5.2 . 2 . 01. 11 5.2.2.01 . 12 5 . 2 . 2 . 01 . 13 5 . 2 . 2 . 01 . 14 5.2.2.01 . 15 5. 2 . 2 . 01 . 16 5.2.2.01.17 5.2.2.01.18 5.2.2.02

5 . 2 . 2 . 02 . 01 5.2.2.02.02 5.2.2.02.03 5.2.2.02.04 5.2.2.02.05 5.2.2.02.06 5.2.2.02.07 5.2.2.02.08 5.2.2.02.09 5 . 2 . 2 • 02 . 10 5.2.2.02.11 5.2.2.02.12 5.2.2.02.13 5.2.2.03

5 . 2 . 2 . 03 .01

Uang Lembur PNS

Vang Lembur Non PHS

BelanJa BuaDlf clan Jaaa Be1aJIJa Beha.D Pakal Habla Belw1ia Jl!at Tulla Kantor Belanja Dokumen!Administraai. Tender Belanja aIat liatrik dan elektronik Belanja Perangko. Materai Dan Benda Po. Lelnnya Belanja Peralatan Keberaihen Dan Bahan Pembereih Belal1ia Bahan Bakar Minyak/Gao Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Belw1ia Pengisian Tabung G.. Belanja bahan yang beckaitan dengan komputer Belanja Spanduk Belanj.. Banner Belw1ia Baliha Belanja papan nama/plang Belanja obat-obalan Belanja bahan keperluan laboratorium Belanja bahan alat olehrege Belanja bahan dan alat kesehaten Dst .. Bela~a Bu.han/Ma"~ria1

Belanja Bahan Baku Bangunan Belanja Bahan/Sibit Tanaman Belanja Bibit Terna!< Belanja Bahan Obat-obalan Belanja Bahan Kimia dan Pupuk Belanja Peroediaan Makanan Pokok Belanje. bahan untuk Pertenlan, ?erkebunan dan Kehutanan Belanja alat lietrik dan elektroniJc Belanja bahan percontohan dan slat peraga Belanja bahan untuk perikanan Bel6I\ia bahan untuk peternakan Belanja peralatan petcmakan Belanja pcrlcngkapen petcmakan Be1anJa Jua KaDtor

Belanja Telepon

5.2.2.03.02 5.2.2.03.03 5.2.2.03.04 5.2.2.03.05 5.2.2.03.06 5.2.2.03.07 5.2.2.03.08 5.2.2.03.09 5.2.2.03.10 5.2.2.03.11 5. 2 . 2 . 03 . 12 5 . 2 . 2 . 03 . 13 5 . 2 . 2 . 03 . 14 5.2.2 .03. 15 5 . 2 .2 . 03 . 16 5.2.2.03.17 5 . 2 . 2 . 03 . 18 5.2.2.03.19 5 . 2 . 2 . 03 . 20 5.2.2.04 5 . :2 . 2 04.01

5.2.2.04.02 5.2.2.04.03 5.2.2.04.04

Belanja Air

Belanja U.trik

Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang

Belanja Sural Kabar/Majalah

Belanja Kawat/Faksimili/lntemetjlntranetjTV Kabel/TV Satclit

Belanja Paket/Pengiriman

Belanja Sertilikaoi

BelanjaJasa TransakBi Keuangan

Belania Jasa Adrninistrasi Pungutan Pajak Penerangan .Jalan Umum Belanja Jasa Administrasi Pungutan P'\iak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Belanja TV Kabel, Internet dan Multimedia Belanja Jasa Penguruean Kendaraan Bermotor (SIM, STNK, PKB. BBNKS. KlRj Bel8l1iaLampu Jalan Belanja Jasa Penambahan Daya Uatrik Belanja Jasa Laundry BelarijaJasa Peliputan/Pena,yangan Kegiatan Belanja Jaaa Dokumentaoi Belanja Jasa Kebereihan

Belanja Jasa Sertifikasi ABet Belllnja Prem! Aaunmat

aetenja Premi Aeuransi Keeehatan

Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah Belanja Jaaa lzin Siaran Dst...

5.2.2.05 5. 2 .2 . 05.01 5.2.2.05.02 5.2.2.05.03 5.2.2.05.04 5.2.2.05.05 5.2.2.05.06 5.2.2.05.07 5.2.2.05.08

BolaDJa h ....wataA KendaraaD BOJ'Dlotor

5.2.2.06

Be1lulJa c.taIt cIa.D ...,,_ _

5 . 2 • 2 . 06 . 01

5.2.2.06.02 5.2.2.06.03 5.2.2.07 5 . 2 . 2 . 07 . 01

5.2.2.07.02 52.2.07.03 5.2.2.07.04 5.2.2.07.05

Belanja Jasa Service Belanja Penggantian Suku Cadang Belania Bahan Bakar Minyalc/Gaa Dan Pelumaa Belenia Jasa lOR Belanja Pajak: Kendaraan Bennotor BelarUa Bea Balik Nama Kendaraan Bennotor Belanja Surat Tanda Nomor Kcndaraan Belanja Perpanjangan Surat Ijin Mcngemudi

Belanja COW Belanja Penggandaan Fotocopy, Penjilidan dan Kliping

Be1lulJ. Sew. Rumah/GedUllg/Gud8llg/Puldr Belanja Sewa Rumah JabatanjRumah Dinas Belanja Sewe GedungjKantorjTempat Belanja Sewa Ruang RapatjPertemuan

Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambal/Hanggar Sarana Mobilitas Det , .

5.2.2.08 5.2.2.08.01 5.2.2.08.02 5.2.2.08.03 5.2.2.08.04

1le1aI>J...... _lIobWtu

5.2.2.09

Be1lulJa Sewa Alat Bent

Belanja Sewa Sarana Mobilitaa Daral Belanj. Sewa Serana Mobilitu Ajz Belanja Sews. Serena Mobilitas Udara. Dat '"

5.2.2.09.01

Belanja Sewa Eskavator

5.2.2.09.02 5.2.2.09.03

Bclanja Scwa Buldoser

Det ...

5.:3.:3.10 5 . 2 . 2 . 10 . 01 5.2.2. 10.02 5.2.2.10.03 5.2.2.10.04 5.2.2.10.05 5.2.2.10.06 5.2.2.10.07 5.2.2.10.08 5 . 2 . 2 . 10 . 09

Be1aIIJa se•• PvleJllkaP8ll daIl P8n1atalllCalltor

5.2.2.11 5.2.2. 11. 01

BalaAJa M-k·p·n daD. 1rUnum&D

Belarija Sewa Meja Kuroi Bel8l1ia Sews Kompuler Dan Printer Belanja Sewa Proyektor Belanja Sewe Generator

Belanja Sewa Tends Belenja Sewa Pakaian AdatjTradisionai sewe alat studio dan alat komunikasi Belanja Sewa Alat Kesenian Bc1anja eewa slat olahraga

Belan'a Mllltanlll Dan Minuman Harlan Pegawal

5.2.2.11.02 5.2.2.11.03 5.2.2.11.04 5.2.2.11.05

Belanja Ma,kana,n Dan Minuman Rapat

Il<1anja Makana,n Dan Minuman Tamu

Il<1anjamakanan dan minuman pe1akaanaan Kegiatan

D.L

.

5.2.2.12 5.2.2. 12.01 5.2.2.12.02 5 . 2 . 2 . 12 . 03 5.2.2.12.04

1IeW>JaPakaIaa Dlaaa ..... Atrlbutaya Belanja PaI
5.2.2.12.05

Betanje Pakaian DinB.8 ucacare (PDUI

5. 2 .2. 12.06 5.2 .2. 12.07 5.2.2.12.08 5.2.2. 12.09 5 . 2 . 2 . 12 . 10

Belanja pakaian Linmas

Belanja Pakaian Polisi Pamong Praja

Belanja pakaian Clah Raga

PaIcaian Dinaa Lapangan

Belanja Pakaian Dinas Harlan (PDH)

Pakaian SlpU RelllDi

5.2.2.13 5 . 2 . 2 . 13 • 01 5 . 2 . 2 . 13 . 02 5.2.2.13.03 5.2.2.13.04 5.2.2.13.05 5.2.2.13.06 5 . 2 .2 • 13 • 07 5 . 2 . 2 . 13. 08 5.2.2.13.09 5 . 2 . 2 . 13 . 10

BolaDJa _

5 • 2 • 2 • 14 5 . 2 . 2 . 14 . 01 5 2.2.14.02

Bc~a

KeQa

Pakaian kelja dcaning eervice

Belanja pakaian kerja sapir

Belanja pakBian kelja mantic

Belanja pakBJ.an kerja Satpam

Belanja pakaian kclja petugas pemadam kebakaran

lle1tuIia pakaian kelja Ten. Medi. dan Keaehatan

8e1mIia pakaian keaja Tukang Kebun

Belanja pakaian kelja Petugaa Salar dan Kcberaihan

BeI8l\ia pakaian kelja Pemp. Parkir dan TPR

5

2. 2 . 14 . 03

Paka.Ia.D khuaua dan hart.had tert.Dtu Belanja Pakaian KORPRI Belanja Pakaian Adal Daerah Belanja Pakaian Batik Tradisional

5

2.2. 14 . 04

Belanj a Pakeian Otehrege

5 . 2 . 2 . 14 .05 5.2 . 2 . 14.06 5.2.2.14.07 5 . 2 . 2 . 14 . 08

Belanja pakaian khas daerah Selanja pakaian pramuka Belanja Pakaian j8.6 hujan det.••

5.2.2.16 5 . 2 . 2 . 15 . 01 5. 2 .2. 15.02 5.2.2.15.03

Be1aDJa Perj,'enln

5.2.2.16 5. 2 . 2 . 16.01 5.2.2. 16.02 5.2.2.16.03 5.2.2. 16.04 5.2.2. 16.05

BclauJa Beaalawa PcDdJd.Jkan PHS

5.2.2.17 5.2.2.17.01 5.2.2.17.02 5.2.2.17.03

Be1lU1Ja kunnw, pelatlhaa,

5.2.2.17.04

Dinu Belanja Peljalanan Dinae OaLam Oaerah Belanja Pcrjalanan Oinu Luar Daerah Belanja peljalanan dlnae tUM negeri

Belanja Beaeiewa Tugas Belanja Bcaai8wa Tugu Belanja Beui8wa Tugae Belanja Beaaiewa Tugas Det .

Belajar 03

Belajar 31

Belajar S2

Belajar 83

lMJ e l • U ee . ' daD ldmblDgaa. tckDU PtfS Belanja Kur8U8-Kursus Singkat/Pelatihan Belenja Sosialisasi Betanja Bimbingan Teknie

DsL .............•.•.•....................

5.2.2.18 5 . 2 . 2 . 18 . 01 5 . 2 • 2 . 18 . 02

Bo1aDJa PeJ;jalanaa PlDdah Tugaa Belanja Peajalanan Pindah Tugaa Dalam Daerah Be1"'lia PeJjalanan Pindah Tugaa Luar D.....ah

5 • 2.2. 19 5.2.2.19.01 5.2.2.19.02 5.2.2.19.03

Be1aDJa Pemu"rpn Popwa! BellU1i.Pemulanll/lIl Pegawai Yang Penaiun Dalam Daerah Belanja Pemulangan Pegawai Yang Pcnliun Luar Daerah Belanja Pemu1angan Pegawai Yang Tewaa Dalam Melakaanakan Tugaa

5.2.2.20 5.2 .2.20.01 5.2.2.20.02 5.2.2.20.03

Bcla»Ja PcmeUharaan

Belanja Pemeliharaan Jalan

Belanja Pemeliharaan Jembatan

Belanja pemeUharaan alat·alat bcrat

5.2.2.20.04

Be1al1i. pemeliharaan a1at·alot OJ18kutan darat bermolor

5.2.2.20.05

Belanja pemeliharaan Ia1 angkutan darat tidal
5. 5.

52.2.20.08 5.2.2.20.09 5.2.2.20.10 5.2.2.20.11 5 . 2 . 2 . 20 . 12 5.2.2.20. 13 5 . 2 . 2 . 20 . 14 5 . 2 . 2 . 20 . 15 5 . 2 . 2 . 20 . 16 5.2.2.20.17 5 . 2 . 2 . 20 . 18 5.2.2. 20.19 5.2.2.20.20 5. 2.2.20.21 5.2.2.20.22 5.2.2.20.23 5.2.2.20.24 5.2.2.20.25 5.2.2.20.26 5 . 2 . 2 . 20 . 27 52.2.20.28

5.2.2.20.29 5.2.2.20.30 5 . 2 . 2 . 20 . 31

Belanja pemeliharaan atar-alat angkuten eli air bermctcr Belanja pemeliharaan alet-elat angkutan eli air tidak bermotor Belanja pemeliharean alar-alar angkutan udera

Belanja pemeliharaan elat-alat bengkel

Belsnja pemeliharaan alat-alat pengclahan pertanlan dan petemakan

Belanja peme1iharaan peralatan kantor

Bela,nja pemeUharaan perlengkspan \cantor

B.lanj. pemeliharean peralatan rumah tangga

Belanja pemellharaan wat-B1a.t studio

Belanja pemeliharean alat-alat komunlkasi

Belanja pemeliharaan alat-alat ukur

BelB!\ia peme1ihBrIlAn alat-alat kedGkteran

Belanj. pemeliharaan alet-alat Iabor.turium

B.Ianj. peme1iharaan 1o>n.trokaijaringan air

BeIanj. pemeliharaan peneranganJaian. taman dan hutan 1o>ta

B.Ianj. pemeliheraan In.ta1aai llatrik, air dan telepon

Belanja pemellha.-aan konatrokal bangunan gedung

B.lanj. peme1iharaan buku/kepuatakaan

Belanja pemeliharaan barang bereorak keaenian, kebuaa.yaan

Belanja pemeliharaan taman

Belanja pemeliharaan alat-alat persenjataan/keamanan

Belanja pemeliharaan barang-barang perpustakaan

Oelanja pemeliharaan alat penerangan dan rambu lalu lintas

Belanja pemdiharaan jaringan komputer

Belanja pemeUhw-aan perlengkapan rumah tangga

Pemeliharaan meubelair

6.2.2.21 5.2.2.21.01 5 . 2 . 2 . 21 . 02 5 . 2 . 2 . 21 . 03 5 . 2 . 2 . 21 . 04 5 . 2 . 2 . 21 . 05 5. 2 . 2 . 21 .06 5.2 . 2 . 21 . 07 5 . 2 . 2 . 21 . 08

Bolal\la ,,_ KonaultaDal

5.2.2.22 5.2.2.22.01

BoIaDJ. Buaaa: D.... B08 Belanja Ilarang Dana BOS

5.2.2.23 5.2.2.23.01 5.2.2.23.02 5.2.2.23.03

Bclal\la Buaaa: Vlltuk Dlaclllhkan kepad. M..yankat/Pihak KetIp Bclania Barang Yang Akan Oiserahkan Kepada Masyarakat BelanJa Sarang Yang Akan Oiserahkan Kepada Pihak Ketiga

5.2.2.24 5 . 2 . 2 . 24 . 01 5.2.2.24.02 5.2.2.24.03

Belallja Buu&: Untuk DlJual kepada Muyazakat/Pihak Ketlp Belanja Barang Yang Akan Oijual KepBda Masyarakat Belanja Sarang Yang Akan Oijua1 Kepada Pihak Kedge

5.2.2.25 5.2.2.25.01 5.2.2.25.02

Be!ADJ. hlbala banu>.i:/J-,..... aIwa dlaclllhkan kep.d. maayualratJplhak kettca BelanJa hibah barang/jaaa yang akan diaerahkan kepada Masyarskat Belaqja hibah barangfjaaa yang aIcan diaerahkan kepada pihak ketiga

Bel.an.ja J .... Kon.ultanal. Pcnelitian

B.lanj. Jaaa Koneultanai Percncanaan Belanja Jaaa'Konsultanoi Pengawaaan BelarUa Jasa konsultansi bantuan hukum Belanja Jasa penyusunan aiatem infannaai. Belanj. Jaaa kon8ultanai. penelidan dan pengembangan (rcaearch and developm.nt)

B.lanja J... Kon.ultanei audit Belanja Jua Konaultanei. MBIlagemen

Oslo

D.t

.

.

5.2.2.26 5. 2 . 2 . 26 . 01 5.2.2.26.02

Belanja bantuan eosial barangJjasa yang akan diserahksn kepada Maayarakat

Belanja bantuan aoaial barOJ\g/jasa yang aka.n dieerahkan kepada pihak ketiga

5.2.2.27 5.2 .2 .27 .01

B.!ADJa b&rlUl,/J_ PPK-BI,UD Belanja b..-angfj... PPK-BWD.

5.2.:1.28

BoIanJ. Jaaa t.nap ahllJlnatrWctur/......umb.r/p...rta

5 . 2 . 2 . 28 . 01

5.2.2.28.02 5.2.2.29 5 . 2 . 2 . 29 . 01

5 . 2 . 2 . 29 . 02 5.2.2.30

Belanjajasa tenaga ahli/instn.lktur/narasumber kegiatan Uang transport peeerte Bdallja BaraA&: daA JaM Peng:elolaan JKN

Belanja Barang dan Jasa JKN pada PKTP Belanjajasa perawatan dan pengobatBll

Belal\l. Jaaa Plhak Ketlp.

5 . 2 . 2 . JO • 01

Iklonja J_ PihllkKet!gQ. Pe1alcaan. K
5.2.2.30.02

Bc18l1'a J _ Pihak Keti

Pendukun~

K
5.2.2.31 5.2 . 2 . 31 .01 5.2.2.31 .02

Be1lulla Boaalnra Pe,,41c11kasr. Pe!ollu

Belanja Beaelswa S 1

5.2.2.32 5 . 2 . 2 • 32 • 01

lloI.o'IJa ....a pora1atan portaniall,kohubman,kelautan 4aIl porikluum

BelaqjallCWll peraIatan kelautan dan perikIlnIln

5.2.2.33 5 . 2 . 2 . 33 . 01 5.2.2.33.02

u ..... untuk 4lbortkon kopa4a P1hak Kotlp/Maoyarakat

Uang untuk diberikan kepada Pihllk Ketiga

Uang untuk diberikan kepada Masyarakat

5.2.3

5 . 2 . 3 . 01

5. 2 . 3 .01 .01 5. 2 • 3 . 01 .02 5.2.3.01 .03

Be1anja Beaaiswa SMA jSMK

BelaoJa Modal

Belanja Modal Tanah • Pengadaaa. Tanab. Perkampungall.

Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kampung

Belanja Modal Tanah .. Pengadaan Tanah Emplasmen

Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kubucan

5.2.3.02 5.2.3.02.01 5.2.3.02.02 5.2.3.02.03

Bc1lull. Modal Tuah • PeIlP_ TIIIUlh Pertaniall

Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Sawah Setu Tahun Dilllnami

Belanja Modal Tanah - Pengedean Tanah Tegalan

5.2.3.03 5 . 2 . 3 . 03 . 01

BelaDJa ldod-.J Tanab. .. Pca.gadalUl TIW&b Perkcb1lD1LD.

5.2.3.04 5 . 2 . 3 . 04 . 01 5.2.3.04.02

BelaDJa Modal TIW&b .. Pengad.aan Kebun Campuran

5.2.3.06 5 . 2 . 3 . 05 . 01 5.2.3.05.02 5.2.3.05.03 5.2.3.05.04 5.2.3.05.05

lloI.o'IJa Modal TaIIah • Pe....._ Rutan

Be1anja Modal Tanah • PcngadllllIl Hutan Lebal

5.2.3.06 5.2.3.06 . 01 5.2.3.06.02

Bc1lull. 1140401 TlUlIlh • Pe....4.... Kolllm lkan

Belanja Modal Tanah • Pengadaan Kolllm lkan Tambllk

Belaqja Modal Tanah • Pengadaan Kolllm lkan Air Tawar

5.3.a.07 5 . 2 . 3 . 07 . 01 5.2.3.07.02

1loI.o'IJ. lIodai Tuah . Pellca4"n TIIIUlh DaI1all/Ra...

5.2.3.08 5.2.3.08.01 5.2.3.08.02

1loI.o'IJ. Modal TIIIUlh • Pe ....._

5.2.3.09 5.2.3.09.01 5.2.3.09.02

Bo1lull. Modal Tonah - P."p4..... Tuah Alon.-aiaq 4aIl Belanja Modal Tanah - Pcngadaan Tanah Alang-alang

Belanja Modal Tanah - PengadllllO Tanah Padang Rumpul

5.2.3.10 5.2.3. 10. OJ

BcIaz\l. Modal TIIIUlh • Pe....._ Tanab P811QU1l1l LaIn

Belanja Modal Tanah - PcngadllllO Tanah Pcnggalisn

5.2.3.11 5.2 .3. 11 .01 5.2.3.11.02 5.2.3.11.03 5.2.3.11.04 5.2.3.11.05 5.2.3.11.06 5.2.3.11.07 5.2.3.11.08 5.2.3.11.09

BelaDJa Modal TIUl.l.lr.b - Ponpd.aaA TaDah Untuk B8.Ilp,DaD Ged.u.nC Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/G. Tempat Tinggal Belanja Modal Tanah . Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung PerdaganganjPerusahaan Belanja Modal Tanah • Pengadaan Tanah Untuk Bangunan lndustri Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat KerjajJasa Belaqja Modal Tanah - PcngadllllO Tanah Ko80ng Bclanja Modal Tanah - PcngadllllO Tanah Pctcmilkan Belanja Modal Tanah - PcngadllllO Tanah Bangunan Pengairan

5.2.3.12 5.2 . 3 . 12 . 01

BelaDJa Modal T8.Ilah • Pe.a.p.daaD 'l'anah Untuk Pertam'ba.a.caa

Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Penambangan

5 . :2 •

a . 13

Belanja Model Tanah .. Pengadaan Tanah Ledang

Belanja Modal Taneh - Pengadaan Tanah Perkebunan

Belaqja Modal Tanah - PengadllllO Bidang Tan"" Kebun Yang Tidal< Ada Jllringan Pengairan Bclanja Modal Tanah - PcngadllllO Kebun Tumbuh Liar Ben:ampur Jenio Lain

Belanja Modal Tanah - Pengadaan Belanja Modal Tanah .. Pengadaan Belanja Modal T9JlM - Pengadaan Belanja Modal Tanah - Pengadaan

Hutan Hutan Hutan Hutan

Belukac

T9Jlam9Jl Jenia

Alam SejenisjHut9Jl Rawa

Untuk Penggunaan Khusus

Bclanja Modal Tanah - PcngadllllO Tanah Rawa

Bclanja Modal Tanah - PengadllllO Tanah Danau

TIIIUlhTan4uo/Rnaok

Belanja Modal Tanah • Pengadaan Tanah Tandus

Belanja Modal Tanah • Pengadaan Tan"" Ruaak

Pa4aIl. Rumput

Belaqja Modal Tan"" - PcngadllllO Tanah Banaunan Jalan dan JemblllllO

Belaqja Modal Tanah - PcngadllllO Tanah Lembiran/Bantaran/Lepe-lepe/Setren dsr

BelanJa Moclal T8.Ilah - Pencaclaa.n 'l'8.Ilah UntuJr. B8.IlCUD8.Il Buka:D Ged.u.a.e

5.2.3.13.01 5 . 2 . 3 . 13.02

Belanja Modal Tanah - PengadllllO Tanah Lapangan Olah Raga

Belanja Modal Tanah - PengadllllO Tanah Lapangan Parkir

5 . 2 . 3 . 13 . 03

Belanja Modal Tanah - Pengadaan T80ah Lap80gan Penimbun Barang

5.2 5. 2 5.2 5 .2 5.2

.3. .3 . .3. .3. .3 .

13 .04 13. 05 13.06 13 . 07 13. 08 5 . 2 . 3 . 13 . 09 5 . 2 • 3 . 13 . 10 5 . 2 . 3 . 13 . 11

5 . 2 .3 . 13 • 12

Belanja Modal Tanah - Pengadaan TMah Lapangan Pemancar dan Studio Alam

Belanja Modal Tanah . Pengadaan Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan

Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Terbang

Belanja Modal Tanah . Pengadaan Tanah Unluk Bangunan Ja1an

Belania Modal Tanah • Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Air

Belanja Modal Tanah • Pengadaan Tanah Untuk Bangunan In.ta1asi

Belanja Modal Tanah • Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jaringan

Belanja Modal Tanah• Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Beraejarah

Bcl8I\ia Modal Tanah • Pengadaan Tanah Untuk Battguttatt Gedullll Olah Raga

5 . 2 . 3 . 13 . 13

Belanja Modal Tanah • Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempel Ibadah

5.2.3.14 5. 2 . 3 . 14 . 01 5. 2 . 3 . 14 .02 5.2.3. 14.03 5. 2 . 3 . 14.04 5. 2 .3. 14.05 5.2 .3. 14.06 5.2.3.14.07 5.2 .3. 14.08 5.2 .3. 14 . 09 5. 2 .3. 14. 10 5.2.3.14.11

Be1lulla Modol Peraialan dan Me.1n • PellpdlUUl A1at·AIat B.... Ilarat Belenje Modal Perajeten dan Mesin - Pengadean Tractor

5 . 2 . 3 . 15

5.2.3.15.01 5 . 2 . 3 . 15 . 02 5 . 2 . 3 . 15 . 03 5.2.3.15.04 5. 2 . 3 . 15.05

Bc1anja Modlll Pcralatan dan Mesin • Penladaan Alat-Alat lesu Apung Belanja Modal Peralatan dan Mewn - Pengadaan Dredger Belanja Modul Peralatan dan Mcsin . Pengadaan Floating Excavator Belanja Modal Peralatan dan Mew.n - Pengadaan Amphibi Dredger Belanja Modal PcraJatan dan Meain • Pettgadaan KIlpal Tarik Be1arliaModal Peralatan dan Mesln • Pengadaan Meain _ . Agung

5.2.3.16

Be~a

5.2 .3. 16.01 5 . 2 . 3 . 16 . 02 5.2 .3. 16.03 5 . 2 .3. [6 . 04 5 . 2 . 3 . 16.05

5.2 . 3 . 16.06 5. 2 .3. 16 . 07

5.2.3. 16.08 5 . 2 . 3 . 16 . 09

s , 2.3.17 5.2.3.17.01 5.2.3.17.02 5.2.3.17.03 5.2.3.17.04 5.2.3.17.05 5.2.3.17.06 6.2.3.18

Belanja Modal Pereleeen dan Mesin • Pcngadaan Grader

Belanja Modal Peraiatan dan Meain • Pengadaan Excava'or Belanja Modal Peraiatan dan Meain • Pengadaen Pile Driver Belenja Modal Peraiatan dan Meain • Pettgadaan Hauler Bc:lar\ia Modal Pualatan dan Mc:sin - Pe:ngadaan AaphaJ EqUipment Belanja Modal Peralatan dan Meain - Pcngadaan Compacting Equipment Belanja Modal Peraleeen dan Mesin • Pengadaan Aggregate 85 Concrete EqUipment Belanja Modal Pc:ralatan dan Mesin - Pengadaa.n Loader Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Ala! Pengangkat Belanja Modal Peralatan dan Meain - Pengadaan Me&.in Proses

Modal P.nJataD dan Moaln .. P..a.p"-a AJat..aJat Baa:tu, dan Mesin • Pengadaan Alat Penarik

Belanja Modal Peralatan Belanja Modal Peralalan Bclanja Modal Peralatan 6elanja Modal Peralatan Belanja Modal Peraietan Belanja Modal Peralatan Belanja Modal Peralatan BelarUa Modal Peralatan Belanja Modal Peralatan

dan dan dan dan dan dan dan dan

Mellin· Pengadaan Feeder Mcsin .. Pengadaan Compressor Mesin .. Pengadaan Electric Generating Set Me~n - Pengadaan Pompa Mesin - Pengedean Mc~n Bor Meein - Pengedean Unit Pcmellharaan Lapangan Meain - Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor Mesin - Pengadaan Pembangkit Uap Air Panae/Sidtem Generator

BelaDJa Modal Peralatau dog Meu - Pe.a.caclaa.a. Alat A.a.cJmtan Darat Berm-otol' Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dines Bennotor Perorangan

Belanja Modal Peralatan dan Meain - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang

Belanja Modal Peralatan dan Meain - Pengedaan Kendarsan Bermotor KhU3U8

Belanja Modal Peralatan dan Me8in - PengadaAn Kendaraan Berm-otor Bcrada DUB

Belanja Modal Peraiatan dan Meain • Pettgadaan Kenclaraan Bermotor Beroda Tiga

5.2.3. 18.01 5. 2 . 3 . 18 . 02

B'1luIIa Modal Peraiatan dan M.olD • PellpdIUUI A1at AllckRtoa Ilarat Tak B.....otor Belanja Modal Peralatan dan Meain· Pengadaan Kenclaraan Bermotor Angkutan Barang Bel8l\ia Modal Peraiatan dan Meain • Pengadaan Kenclaraan Tak Bermotor Berpenumpang

5 . 2.3.19

BCI~.

5.2.3.19.01 5.2.3.19.02 5.2.3.19.03

Modal hralata.a. dan. Mea1D • Pe.a.p4aaD Alat AJ1Ckut APu.a.a S.r.m.oto..

Belanja Modal Peralatan dan Mellin· Pengadaan Alat Angkut Apung Bennotor Barang Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pt'ngadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang Belanja Modal Peralatan dan Mewn - Pengadaan Alat Angkut Ap\1ngBennotor Khusus

5. 2 .3.20.01

Be1lulla Modo! Peraialan dan M.oill • Penp.cIaan Alat An&kut APUllllTak Bermotor Belanja Modal Peralatan dan Me.in • Pengadaan Alai Angkul Apung Tak Bermolor Unluk Barang

5.2.3.20.02

BelBI\JaModal PeraJatan dan Meain • Pengadaan AlaI Angkut Apung Tak Bennotor Penumpang

5.2.3.20.03

Belanja Modal Peralatan dan Meain • Pengadaan AlaI Angkul Apung Tak Benno'or Khu.us

5.2.3.20

S. 2.3.21 5. 2 . 3 . 21 . 01

Be1a;pJa ModalP.nJataD 4an Mesin - Pengadaa.a. AJat An&kut Bel'motor Udan.

5.2.3.22

B.luJa MoW Peralatan dan Moaill • Pellgad...... Alat BOllpol Benllcoill

8elanja Modal Peraialan dan Meain • Pengadaan Kapal Terbang

5 . 2 . 3 . 22 . 01

Belanja Modal Peralatan dan Meain . Pengadaan Perkakas Konatnlksi. Logam Terpasang pada

Pondasi

5.2.3.22.02

Belanja Modal P.ralatan dan Melin - Pengadaan Perkakao Konotrukai Legem yang Bcrpindah

5.2.3.22.03 5.2.3.22.04 5.2.3.22.05 5.2.3.22.06 5.2.3.22.07 5.2.3.22.08 5.2.3.22.09

BelanJa Modal Peralatan dan Mesin . Pengadaan Perkakaa Sengkel Liatrik

Belanja Modal Peralatan dan Melin - Perkakas Bengkel Service

Be1lmja Modal Peralatan dan Melin - Pengadaan Perkalcaa Pengangkal Bennelin

Belanja Modal Peralatan dan Melin· Pengadaan Perkakaa Bengkel Kayu

Belanja Modal Peraiatan dan Melin - Pengadaan Perkakaa Bengkel Khuouo

Belanja Modal Peralatan dan Melin - Pengadaan Peralatan Las

Belanja Modal Peralatan dan Mes.in - Pengadaan Perke.kaa Pabrik Ee

5.2.3.23 5 . 2 . 3 . 23 . 01 5.2.3.23.02 5.2.3.23.03 5.2.3.23.04 5.2.3.23.05 5.2.3.23.06 5.2.3.23.07 5.2.3.23.08 5.2.3.23.09 5.2.3.23.10 5.2.3.23.11

BelanJa Modal PeralatllD dan Me.in - Peupdaaa. Alat BeDpel TaIr. BCnGe.ia.

5.2.3.24

BclaDJa Modal Pol"alatLD. dan Meabl • Penpd8&D. Alat Ukur

5.2 . 3 . 24 .01 5.2.3.24.02 5.2.3.24.03 5.2.3.24.04 5.2.3.24.05 5.2.3.24.06 5.2.3.24.07 5.2.3.24.08 5.2.3.24.09 5.2.3.24.10 5.2.3.24.11 5 . 2 . 3 . 24 . 12 5 . 2 . 3 . 24 . 13 5.2.3.24. 14 5 . 2 . 3 . 24 . IS 6.2.3.25 5.2.3.25.01 5.2.3.25.02 5.2.3.25.03 5.2.3.25.04 5 . 2 . 3 . 25 . as 5.2.3.25.06 5.2.3.25.07 5.2.3.25.08

5.2.3.26 5.2.3.26.01 5.2.3.26.02 5.2.3.26.03 5.2.3.26.04 5.2.3.26.05

Belanja Modal Peralatan dan Mcsin . Pengadaan Perkakas Bengkel Konstruksi Logam Belanja Modal Peralatan dan Meein • Pengedean Perkekae Bengkel Ustrik Belanja Modal Peralatan dan Mesin ~ Pengadaan Perkakaa Bcngkel Service

Betanja Modal Peralatan dan Melin - Pengadaan Perkakaa Penganskat

Be!aIlia Modal Pera1atan dan Melin - Pengadaan Perkakaa Standar (Standort Tool)

Be1Iu\Ja Modal Pera1aIan dan Melin - Pengadaan Perkakas Khulul (Special Tool)

BeJllI\ia Modal Peralatan dan Melin - Pengadaan Perkakaa Benglcel Kelja

Belanja Modal Peralatan dan Melin - Pengadaan Peralatan 'nIkang-tukang Belli

Be1al\ia Modal Pera1atan dan Melin - Pengadaan Peralatan 'nIkang Kayu

Betanja Modal Peralatan dan Melin - Pengadaan Peralatan Tukang KuUI

Belanja Modal Peralatan dan Me.in • PengadlUlIlPeralatan Ukur, Cip & Feting

Belanja Modal Peralatan dan Melin· Pengadaan AlaI Ukur UnivcrBal

Betanja Modal Peralatan dan Melin - Pengadaan AlaI Ukur/Te.tlntelegensia

Be1al\ia Modal Peralatan dan Molin - Pengadaan Alat Ukur ITe.t Alst Kepribadian

BeIIlI\ia Modal Peralatan dan Melin - Pengadaan Alat Ukur ITe.t 1Oini. LaIn

Belanja Modal Peralatan dan Melin· Pengadaan Alat Kalibraai

Bellll\ia Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan OBCiUoscope

Belanja Modal Peralatan dan MeBin - Pengadaan UniverM1 Teeter

Belanja Modal Peralatan dan Meain- Pengadaan Alat Ukur/Pembanding

Belanja Modal Peralatan Belania Modal Peralatan Belanja Modal Peralatan Belenja Modal Peralaten

dan dan dan dan

Meain . Mesin Mesin . Mesin .

Pengadaan Alat Ukur Lainnya

Pengadaan Alat TImbangan/Blora

Pengadaan Analt Timbangan/Biasa

Pengadaan Takaran Kering

aolanja Modal Peralatan
Be1al\ia Modal Peralatan dan Melin - Pengadaan Takaran Latex/Golab Suau

Betanja Modal Peralatan dan Melin - Pengadaan Gel.. Takar Berbagjii Kapaaitaa

Bew.Ja Modal Peralatlu> daD MoaID. • Pel1pdaaD Alat Pencolahan Belanja Modal Peralatan dan Melin - Pcngadaan Alat Pengolahan Tanah dan TanBlIlan Belanja Modal Peralatan dan Melin - Pengadaan AlaI PanenJPengolahan Belanja Modal Peralatan dan Memo - Pengadaan Alat-Alat Petemakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AIat Penyimpanan Haail Percobaan Pertanian

Belanja. Modal Belanja Modal Belanja Modal Belanja Modal

Peralatan PeraJatan PereJatan Peralatan

dan dan dan dan

Meain Meein Meein Mesin

- Pengadaan Alet Laboratorium Pertanian

- Pengadaan Alet Proceaing

- Pengadaan AIat Paeca Panen

. Pengadaan Alat Pcngolahan Produksi Perikanan

Be1a.nJa Modal PeralataD. dan MCla1a. - Pengaclaan A1a.t hmeUbarll&D. TrmamaulAlat Pcnylmpau

Belanja Modal Belanja Modal Belanja Modal Belanja Modal

Peralatan Peralatan Peralatan Peralatan

dan dan dan dan

Mes.in Mesin Mesin MeBin -

Pengadaan Alat Pengadaan Alat Pengadaan Alat Pengadaan Alat

Pemeliharaan Tanaman

Panen

Penyimpanan

Laboratorlum

Belanja Modal Peralatan dan Melin - PengadlUlIl AlaI Penanglcap lkan

5.2.3.27 5 . 2 . 3 . 27 . 01 5.2.3.27.02 5.2.3.27.03 5.2.3.27.04 5.2.3.27.05 6.2.3.27.06

Bola'Ila Modal P..alatlu> daD 1II0aID. • PonpdaaD Alat KaAtor BeJanja Modal Peralatan dan Melin - PengadlW1 Melin Kelil<

B.lanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Mesin HitunglJumlah

Belanja Modal Peralatan
Be1al\ia Modal Peralatan dan M.sin - Pengadaan AlaI Penyimpanan Per1englcapan Kantor

Betanja Modal Peralatan dan Melin - Pengadaan A1al Kantor Lainnya

5.2.3.28 5 . 2 .3.28. 01

BCllaDJa Modal Peralatan dan Mealn .. Pensadaan Alat Rumah Tan. .

Belanja Modal Peralatan dan Meain - Pengadaan Viaual Elektronik

i;h,lanja Moda.l PeroJa.tcm dcm MeDin - Pengadaan Meubelair

5.2.3.28.02 5.2.3.28.03 5.2.3.28.04 5.2.3.28.05 5.2.3.28.06 5.2.3.28.07

Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan A1at Pengukur Waktu

Belanja Modal Peralatan dan Meein - Pengadaan Alat Pembersih

Belanja Modal PeraJatan dan Meein - Pengadaan Alat Pendingin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur

Belanja Modal PeraJatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

Belanja Modal Peralatan dan Meein - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran

5.2.3.29 5 . 2 . 3 . 29 . 01 5.2.3.29.02 5.2.3.29.03 5.2.3.29.04 5.2.3.29.05 5.2.3.29.06

Oe1lu\la lIIodal Penlatan danlllealn - Pe_daaD Ilamputc. Belanja Modal Pera1atan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan

Belanja Modal Pera1atan dan Mesin • Pengadaan Perecnal Komputer

Belanja Modal Peralatan dan MeBin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe

Belanja Modal Pera1atan dan Mesin • Pengadaan Peralalan Mini Komputer

Belanja Modal Peralatan dan MeBin - Penpdaan Peralatan Peraonal Komputer

Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Peralatan Jaringan

5.2.3.30 5.2.3.30.01 5.2.3.30.02 5.2.3.30.03 5.2.3.30.04 5.2.3.30.05 5.2.3.30.06 5.2.3.30.07

Bcl~a Moclal

5.2.3.31 5.2.3.31.01 5.2 . 3 . 31 .02 5.2.3.31.03 5.2.3.31 .04 5.2.3.31 .05 5.2.3.31 .06

BelaaJa Mocla1 Peralatan da.n Me. . . Pea.gadaaA AJat Studio

5.2.3.32 5 . 2 . 3 . 32 . 01 5.2.3.32.02 5.2.3.32.03 52.3.32.04 5.2.3.32.05 5.2.3.32.06 5.2.3.32.07

Be1lu\la Modal Penlatan IIlur.111_ - PeDpdaaD Alat KomUDlkul Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone Betanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan A1at Komunikaai Radio HF/FM Belanja Modal Pereletan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan A1at Komunikasi Sosial Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan A1at-a1at Sandi

5.3.3.33

Bc1lu\la lIIodal Penlatan danlllcala • Pe"pdaaD Penlatan Pe......... Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadeen Peralatan Pemancar MF/MW Bclanja Modal Peralatan dan Mewn - Pengadaan Peralatan Pemancar HF/SW Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar VHF/FM Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemanear UHF Belanja Modal PeraJatan dan Mesin • Pengadaan Peralatan Pemancar SHF Belanja Modal Peralatan dan Meein ~ Pcngadaan Peralatan Antcna MF/MW

Belanja Modal Peralatan dan Mewn ~ Pengadaan Peralatan Antena HF/SW

Belanja Modal Peralatan dan Mcsin - Penpdaan Pera1atan Antena VHF/FM

Belanja Modal Peralatan dan Mesin· Pengadaan Peralatan Anlena UHF

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pera1atan Antena SHF/Parabola

BeIa11ia Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeraIatan Translator VHF/VHF

Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Peralatan Translator UHF/UHF

Be1anja Modal Pcralatan dan Mellin - Pcnga.daan Pcralatan Tran81ator VHF/UHF

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Translator UHF/VHF

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Microvawe FPU

Belanja Modal Peralatan dan Memn - Pengadaan Peralatan Microvawe Terestrial

Belanja Modal Peralatan dan Mesin .. Pengadaan Peralatan Microvawe 1VRO

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Dummy Load

Belanja Modal PeraJatan dan Me6in - Pengadaan Switcher Antena

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher/Menara Antena

Belanja Modal Peralatan dan Mewn - Pengadaan Feeder

Belanja Modal Peralatan dan Mewn - Pengadaan Humility Control

Belanja Modal Peralatan dan Mewn - Pengadaan Program Inpu t Equipment

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena Penerima VHF

5 . 2 . 3 . 33 . 01 5.2.3.33.02 5.2.3.33.03 5.2.3.33.04 5.2.3.33.05 5.2.3.33.06 5.2.3.33.07 52.3.33.08 5.2.3.33.09 5 . 2 . 3 . 33 . 10 5.2.3.33.11 5 . 2 . 3 . 33 . 12 5.2.3.33. 13 5.2.3.33. 14 5.2.3.33. 15 5 . 2 . 3 . 33 . 16 5.2.3.33.17 5. 2 . 3 . 33 . 18 5.2.3.33.19 5.2.3.33.20 5.2.3.33.21 5.2.3.33.22 5.2.3.33.23 5.2.3.33.24 5.2.3.34

5 . 2 . 3 . 34 . 01 5.2.3.34.02

5.2.3.34.03

Paralatan dan Me.in.- Pcnpdaau MeJa DIiUl Kunl Kcrja/Rapat PeJabat Belanja Modal Peralatan dan Mewn - Pengadaan Meja Kerja Pejabat Belanja Modal Peralatan dan Mesin .. Pengadaan Meja Rapat Pejabat Belanja Modal Pera1alan dan Mesin - Pengadaan Kurai Kerja Pejabat BelanJa Modal Pera1atan dan Mesin - Pengadaan Kuru Rapat Pejabat Be1aI1ja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kurai Hadap Depan Meja Kelja Pejabat Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kuru Twnu di Ruangan Pejabat BelanJa Modal Peralatan dan Memn - Pengadaan Lemari dan Araip Pejabat

Belanja Modal Belanja Modal BelllI1iaModal Belanja Modal Belanja Modal Belanja Modal

Peralatan Peralatan Peralatan Peralatan Peralatan Peralatan

dan Meein - Pengadaan dan Memn .. Pengadaan dan Mesin - Pengadaan dan Mesin - Pengadaan dan Mesin - Pengadaan dan Mesin - Pengadaan

Peralatan Studio Visual Peralatan Studio Video dan Film Peralatan Studio Video dan Film A Pera1atan Cetak Peralatan Computing Peralatan Pemetaan Ukur

BelanJa Mocla1 Peralatan daD Meain .. Pea.aadaan Alat Kedolrtcran Belanja Modal Peralatan dan Mesin .. Pengadaan Alat Kedokte:ran Umum Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi

Belanja Modal Peralatan dan Me.in - Pengadaan Alat Kedokteran Keluarga Berencana

5.2.3.34.04 5.2.3.34.05 5.2.3.34.06 5.2.3.34.07 5.2.3.34.08 5.2.3.34.09

Bcilll1ia Modal Peraiatan dan Mclin - Pengadaan Alat Kcdoktcran Mata

Bclanja Modal Peraiatan dan Mclin - P<:ngadaan Alat Kcdokteran T.H.T

Belanja Modal Peraiatan dan Melin - Pengadaan Alat Ratgen

Belanja Modal Peralatan dan Meain - Pengadaan Alat Fannasi

Bclanja Modal Peralatan dan Melin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah Belanja Modal Peralaum dan Mesin . Pengadaan Alat Keschatan Kebidanan dan Penyakit

Kandungan

5 . 2 . 3 . 34 . 10 5.2.3.34.11 5 . 2 . 3 . 34 . 12 5 . 2 . 3 . 34 . 13 5 . 2 . 3 . 34 . 14 5.2.3.34. 15 5 . 2 . 3 . 34 . 16 5.2.3.34.17 5 . 2 . 3 . 34 . 18 5.2.3.34.19 5.2.3.34.20 5.2.3.34.21 5.2.3.34.22 5.2.3.35 S. 2 . 3.35.01

5.2.3.35.02 5.2.3.35.03 5.2.3.35.04 5.2.3.35.05 5.2.3.35.06 5.2.3.36

Bcllll1ia Modal Peralatan dan Melin· Pengadaan Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam

Bdanja Modal Peraiatan dan Melin· Pengadaan MortUlUY

Belanja Modal Perslatan dan Meain - Pengadaan Alat Keeehetan Anak

Beianja Modal Peralatan dan Mclin - P<:ngadaan Polildinik Set

Belanja Modal Peralatan dan Meain - Pengadaan Alat Kedokteran Penderita Cacat Tubuh

Bdanja Modal Peralatan dan Me&in . Pengadaan Alat Kedokteran Neurologi (syarat)

Belanja Modal Peralatan dan Meein • Pengadaan Alat Kedckteran Jantung

Belanja Modal Belanja Modal Belanja Modal Bel8J\ia Modal

Peralatan dan Meain - Pengadaan Alat Kedokteran Peralatan dan Mesin . Pengadaan Alat Kedokteran Peralatan dan Mesin . Pengadaan Alat Kedoktcran Peralatan dan Meain . Pengadaan Alat Kedokteran Bclanja Modal P<:ralatan dan Melin· P<:ngadaan Alat Kedokteran Belanja Modal Peralatan dan Meein - Pengadaan Alat Kedokteran

Nuk1ir

Radiologi

Kulit dan Kelamin

Gawat DanJrat

JiwlI

Hewan

BelaDJa Modal PenaJataD daD MoalD .. PenpdaaA Alat KeMhataD Beianja Modal Peralatan dan Melin· P<:ngadaan Alat Kcschatan PcraWlltan

Bcianja Modal Peralatan dan Mclin'· P<:ngadaan Alat Keschatan RehabWtaai Medis

Belanja Modal Pcralatan dan Mewn - Pengadaan Alat Kesehatan Matra Laut

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keeehetan Matra Udara

Belanja Modal Peralatan dan Mesin .. Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Kepolilian

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Olahrasa

Bc1aDJa Modal Peralatlul 4an Meola· PellgadaaD Vlllt·Vllit Laboratort.....

5.2.3.36.01 5.2.3.36.02 5.2.3.36.03 5.2.3.36.04 5.2.3.36.05 5.2.3.36.06

Belanja Modal PeralQtQn den Beianja Modal Peralatan dan Belanja Modal Peralatan dan Bcianja Modal Peralaten dan Belanja Modal Peralat8n dan Belanja Modal Peralatan dan

5.2.3.36.07 5.2.3.36.08

Belanja Modal Peralatan dan Meeln - Pengadaan Alat Laboratorium A&pa1 Cat &. KUnia Bellll1ia Modal Peretaean dan Melin· Pengadaan Alat laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan

5.2.3.36.09 5 . 2 . 3 . 36 . 10

Beianja Modal Peraiatan dan Mesln • Pengadaan Alat Laboratorium Cocok TanaID

Bclanja Modal P<:raiatan dan Melin· P<:ngadaan A1a1 Laboratorium Log,om, Meain, Listrik

5.2.3.36.11

Bclanja Modal Pcra1atan dan Melin· P<:ngadaan A1a1 Laboratorium Log,om, Mesin Listrik A

5 . 2 . 3 . 36 . 12 5 . 2 . 3 . 36 . 13 5 . 2 . 3 . 36 . 14 5.2 .3.36. 15 5 . 2 . 3 . 36 . 16 5.2.3.36.17 5 . 2 . 3 . 36 . 18 5.2.3.36.19 5.2.3.36.20 5.2 .3.36.21

MeeJn - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia AU Melin· Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi Meain... Pengadaan Alat Laboratorium Hidrc Kimia

Mesln • P<:ngadaan Alat Laboratorium Model/Hidrolika MeDin - Pengadaan Alat laboratorium Buatan/Geologi Mesin - Pengadoan Alat LaborCLtorium Bahan Bangunan KonstrukCli

Bclanja Modal Peraiatan dan Mesln • Pengadaan Alat Laboratorium Umum Peralatan den Mesin .. Pengadaan Alat Laboratorium Umum A

Belanja Modal Peralatan dan Meain - Pengadaan Alat Laboratorium Kcdokteran

Bel~a Modal

Belanja Modal Peralatan dan MeBin .. Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin .. Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan &lanja Modal Peralatan dan Mesin .. Pengadaan Belanja Modal Petalatan dan Meain - Pengadaan Be1anja Modal Peralat&n dap Meain - Pengadaan

Alat Alat Alat Alat Alat Alat

Laboratorium Laboratorid'm Laboratorium Laboratorium Laboratorium Laboratorium

MicrobiolotP

KUnia

Mierobiologi A

Patologi

Immunologi

Hematologi

Belanja Modal Peraiatan dan Melin - Pengadaan Alat Laboratorium Film

5.2.3.36.23

Bc1aJ\fa Modal PcraJatan dan Meain - Pengadaan Alat Laboratortum Makanan Belar\ia Modal Peralatan dan Memn - Pengadaan Alat Laboratorium Standarisaai, Kalibrasi dan Instrumentaai.

5.2.3.36.24 5.2.3.36.25 5.2.3.36.26 5.2.3.36.27 5.2.3.36.28 5.2.3.36.29 5.2.3.36.30

Belanja Modal Peralatan dan Belanja Modal Per8.1atan dan Belanja Modal Peralatan dan Belanja Modal Peralatan dan Belanja Modal Peralatan den Be:1anjaModal Peralatan den Belanja Modal Per8.1at&n den

5 . 2 . 3 . 36 . 31

Belanja Modal Peralatan dan Mclin - P<:ngadaan Alat Laboramrium Proacs Pembuatan Pola

5.2.3.36.32

Belanja Modal Peraiatan dan Mesin - P<:ngadaan Alat Laboratorium Mctaloll"aphy

5.2.3.36.33 5.2.3.36.34

BehmjQ. Modal PeralQ.tID1 dQ.Jl M@Rin .. P@nggnun A19t l.AborQtorium Uji ProaeD Penselo.DM.

5.2.3.36.22

Mesin . Pengadaan Alat Laboratorium Fannasi MeBin - Pengadaan Alat Laboratorium Piaika Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Hidrodinamika Mesin . Pengadaan Alat Laboratorium Klimatologi Meain - Pcn£8daan Alat Laboratorium Proac:. Peleburan Mesin .. Pengadaan Alat Laboratorium PaaiI' Meain - Pengadaan Alat Laboratorium Proae. Pcm.buatan CetBkan

Belania Modal Peralatan dQJl Mesin • Penlllldlllllt Alat Laboratorium Pro ... Pen~ehlJlllt\

5.2.3.36.35

Belanja Modal Pera1atan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pro... Pembuatan Logam

5.2.3.36.36 5 . 2 . 3 . 36 . 37

Belanja Modal Perwatan dan Mesio - Pengaclaan Alat Laboratorium Matrologie

5.2.3.36.36

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium 'PoOK. Pengolahan Panas

5.2.3.36.39

Be1an,ia Modal Pera1atan dan Meoin - Pengadaan A1at Laboratorium Pro... Teknologi Telcatil

5.2.3.36.40 5.2.3.36.41

Belanja Modal Peralatan dan MeBin - Pcngadaan Alat Laboratorium Uji Tekatil Belanja Modal Pera1atan dan Meoin . Pengod••" Alat LaborlWlrium Pro ... Teknologi Keramik

5.2.3.36.42

Be1an,jaModal Pera1atan dan Mesin • Pengadaan AlaI Laboratorium Pro..s Teknologi KuJiI Karel

5.2.3.36.43

Belanja Modal Peralatan dan Mesln • Pcngadaan Alai Laboratorium Vji KuJil, Karel dan Plastik

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium

PrOBeS

Pelapisan Logam

5.2.3.36.44

BeJanja Modal Peralatan dan Mesln • Pcngadaan Alai Laboratorium Vji Keramik

5.2.3.36.45

Belanja Modal Pereleten dan Memn - Pengadaan Mat Laboratorium Prceee Teknologi Selulosa

5.2.3.36.46 5.2.3.36 . 47 5.2.3.36.48 5.2.3.36.49

Belanja Modal Belanja Modal Belanja Modal Belanja Modal

5.2.3.36.50 5.2 . 3 . 36 . 51

Belanja Modal Peralatan dan Meoin - Pengadaan Alai Laboratorium energi Surya Belanja Modal Peralatan dan Meain • Pengadaan Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas

5.2.3.36.52

5.2.3.36.53 5.2.3.36.54 5.2.3.36.55 5.2.3.36.56 5.2.3.36.57 5.2.3.36,58 5.2.3.36.59 5.2.3.36.60 5.2 . 3 . 36 . 61 52.3.36.62

Belanja Modal Belanja Modal Belanja Modal Belanja Modal Belanja Modal Belanja Modal Belanja Modal Belanja Modal Belanja Modal Belanja Modal Belanja Modal

5.2.3.36.63 5.2.3.36.64

Belanja Modal Peralaten dan Meein - Pcngadaan Alat Laboratorium Lainnya Belanja Modal Peralatan dan Mearn ~ Pengadaan Laboratorium Hematologi & Urinalieia A

5,2.3,37 5 . 2 . 3 . 37 . 01 5.2.3.37.02 5.2.3.37.03 5.2,3,37,04 5.2.3.37.05 5.2.3.37.06 5.2.3.37.07 5.2.3.37.08 5.2.3.37.69 5 . 2 . 3 . 37 . 10 5.2.3.37,11

Peralatan dan Meain • Pengadaan Alat Laboratorium. Pertanian

Peralatan dan Meain - Pengadaan Ala.t Laboratorium Pertanian A Peralatan dan Meam • Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian B Peralatan dan Meain • Pengadaan Alat Laboratorium Elekt.rtlnika dan Daya

PeraJatan dan Meein • Pengadaan Alat Laboratorium Oceanograli Peralatan dan Meein - Pengadaan A!at Laboratorium Lingkungan Pcrairan Pcralatan dan Mesin • Pengadaan AIat Laboratorium Biologi Peraleten Peralatan dan MeBin - Pcngadaan Alat Laboratorium Biologi Peralatan dan Mesin • Pengadaan Alat Laboratorium OeofiBika Pera1atan dan Meoin • Pengadaan AlaI Laboratorium Tambang Peraistan dan Mesln • Pengadaan Alat Laboratorium Pro.../Tekni!< Kimia Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proee. Induetri Peralstan dan Mesln • Pcngadaan Alai Laboratorium Keoehatan KClja Peralatan dan MeBin - Pcngadaan Laboratorium Kearaipan Peralatan dan Mesin - Pc:ngadaan Laboratorium Hematclogi & Urinalisis

BelaaJa Modal Pe,alataa. 4aa. MulA· Pellgaclaaza Alat Perap/Praktek Sekolah Belanja Modal Peralatan dan MeBin - Pengadaan Bidang Studi : Bahasa Indonesia Belanja Modal Peralatan dan Meain - Pengadaan Bidang Studi : Matematika BellU\ia Modal Peralatan dan Mesln. Pengadaan Bidang Studi : IPA Daoar Belanja Modal Pcra1atan dan M.sin - Pengadaan Bidang Sludi : IPA Lanju tan Belanja Modal Peralatan dan Mewn - Pengadaan Bidang Studi : IPA Menongah Belanja Modal Pc.ralatan dan Meain - Pengedean Bidang Stud! : IPA Atu Belanja Modal Peralatan dan Me.in • Pengadaan Bidang Studi : IPS Belanja Modal Peralatan dan Meain - Pengadaan Bidang Studi : Agama Islam

5 , 2 , 3 , 37 , 12

Belanja Modal Belanja Modal Belanja Modal Belanja Modal

Peralatan dan Mes.in - Pengadaan Bidang Studi : Ketrampilan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Kceenian Pcra1atan dan Mcsln - Pengadaan Bielang Sludi : OIah Rap PerIllatan dan Mesln • Pengadaan Bldang Studi : PMP

5 • 2 • 3 • 37 • 13

90lanja Modal Pora1atan dan Mcain ­ Penp4aan. DidanS Pendi.dilccu'l/Kea-cunpUon l....clin_lAin

5.2.3.38 5 . 2 . 3 . 38 . 01 5.2.3.38.02 5.2.3.38.03 5.2.3.36.04 5.2.3.36,05 5.2.3.38.06

lleIaaJa lIodll1_taA 4... l40sID • Penp4allll Unit A1at Laboratonum K1mIa 1Iukll< Belanja Modal Pcralatan dan Mesin • Pengadaan Analytical instrument Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan. Instrument Probe/Senaor Belanja Modal Peralatan dan Mcsin - Pcngadaan. General Laboratory Tool Belanja Modal Peralatan dan Mcsin • Pcngadaan. Instrument Probe/Sensor A Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Glauware Plastic/Utensils Belanja Modal Pcralatan dan Meoin - Pengadaan Laboratory Safety Equipmenl

5.2.3.39

Ba10DJa lIodll1 Peralotan dan llIe.ln. Penpdaan A1at Laboratorium FIaIka lIu1dlr / ElokUonlka

5 . 2 . 3 . 39 , 01

5.2.3.39.02 5.2.~.~9.0~

5.2.3.39.04

Belanja Modal Peralstan dan Mesln • Pengadaan lWIIatIon Detector Belanjll Modal Perolalan dan Mooin - Pengadaan Modular Countlns and Scentilic Belanja Modal Pcralatan dan M.sin - Pengadaan AAoembly/ Ae
5.2.3.39.05 5.2.3.39.06 5.2.3.39.07 5.2.3.39.08 5.2.3.39.09

Be!al\ia Modal Belanja Modal Belanja Modal Belanja Modal Belanja Modal

Pera1atan dan Meain - Penpdaan SyoWn/Power Supply Pel"alatan dan Mew - Pengadaan Meaaurin& I TutinS Device

Pera1atan dan Meain - Pengadaan Opto Eleetronica Peralatan dan Meoin - Pengadaan AccelalDr Peralatan dan Meoin • Pengadaan Reactor Expermental System

5.2.3.40 5 . 2 . 3 . 40 . 01 5.2.3.40.02 5.2.3.40.03 5.2.3.40.04 5.2.3.40.05 5 . 2 . 3.41 5.2.3.41.01 5.2.3.41.02 5. 2 . 3 . 41 .03 5.2.3.41 .04 8.2.3.42 5 • 2 • 3 .42 . 01 5.2.3.42.00 5.2.3.42.03 5.2.3.42.04 5 . 2 . 3 . 42 . 05 5.2.3.43 5 . 2 . 3 . 43 . 01 5.2.3.43.00 5.2.3.43.03 5.2.3.43.04 5.2.3.43.05 5 2.3.43.06 5 . 2 . 3 . 43 . 07 5.2.3.43.08 5 . 2 . 3 . 43 . 09 5 . 2 . 3 . 43 . 10

Belania Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan AlaI Ulcur Fi.i1ca Keoehatan

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlaI Kesehatan Kelja

Bdanja Modal Peralatan dan Meoin - Pengadaan Protekol Unglcungan

Belm\ia Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Meteorological Equipmenl

Belanja Modal Peralatan dan Melin - Pengada.a,n Sumbcr Radiasi

BelaDJa Modal PenlatlLD clan Mum - PenpdaaD R&d.latlou. ApUcatioD aDd. II Oil DoatNct!vCl T.stlnC Lab Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Radiation Application Equipment

Belanja Modal Peralatan dan Meain - Pengadaan Non Destructive Te.t (NOT) Device

Belanja Modal Peralalan dan Mcoln - Pengadaan Peralatan lJmum Kedoteran /Klinik Nuldir

Belaqja Modal Peralatan dan M.oin - Penpdaan Peralatan Hidro1ogi

lIe1JuIIa IIodal PeralataD daD lIaliD • Peap_ AJat Laboratari"", !Inp"n.." HIIIup Belm\ia Modal Peralatan dan Meoin - Pengadaan AlaI laboratortum KualiW AIr dan tanah Belm\ia Modal Pera1atan dan Meain - Pengadaan AlaI !.aboratorium KualiW lJdara Belanja Modal PeraJatan dan Meain • Pengadaan Alat Laboratorium Kebiatngan dan Getaran Belanja Modal Pernlatan dan Mesin • Pengadaan Laboratorium Ungkungan

Belanja Modal Peralalan dan Mewn - Pengadaan A1at Laboratorium Penu~ang

BelaDJa 1II0dal PeraiataD daD lllealn • Peap_ PsralataD Laboratoriwn IUdnlelln.mlka Belanja Modal Peralatan dan Meain - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Towing Camage Be1anja Modal Pcralatan dan Meein ~ Pengadaan Pcralatan Laboratorium Hidrodinamika Wave Generator and Absorber Belanja Modal Peralatan dan Melin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Data Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Cavitation Tunnel Belanja Modal Peralatan dan Mewn • Pengadaan OVerhead Cranes Belanja Modal Peralatan dan Memn .. Pengadaan Peralatan umum Belanja Modal Peralatan dan Mewn - Pengadaan Pemesinan : Model Ship Workshop Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan : PropeUer Model Workshop Belanja Modal Peralatan dan Meoin - Pengadaan Pemeainan: Mechanical Workshop Belanja Modal Peralatan dan Meain - Pengadaan Pemesinan : Precision Mechanical Workshop

5.2.3.43.11 5.2.3.43.12

Bel8l'\ia Modal Peralatan dan Mesin • PenpdQQn Pemeainan Painting Shop

Belanja Modal Peralatan dan Meoin - Pengadaan Pemeainan : Ship Model Preparation Shop

5 . 2 . 3 .43 . 13 5 . 2 . 3 . 43 . 14 5 . 2 . 3 . 43 . 15

Belenja Modal Peralatan dan Mewn - Pengadaan Pemeoinan : Electrical Workshop

Belanja Modal Peralatan dan Meoin - Pengadaan MOB

Belanja Modal Peralatan dan Mesin . Pengadaan Photo and Film Equipment

5.2.3.44 5. 2 . 3 .44 . 01 5.2.3.44.02 5.2.3.44.03 5.2.3.44.04 5.2.3.44.05 5.2.3.44.06 5.2.3.44.07 5.2.3.44.08 5.2.3.44.09 5.2.3.44.10 5.2.3.44.11

BelaJ1ja Modal Peralatan clan Mesin • Penla4aan SeDjata Api Belenje Modal Perelatan dan Mesin . Pengadaan Senjara Genggam Belanja Modal Pcralatan dan Mewn - aeojere Pinggang Belanja Modal Peralaten dan Mesm - Senjata BehujSenjata was Panjang

Belanja Modal Pcralatan dan Mcsin - Senapan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Meain - Mortir

Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Anti Lapis B~a

Belanja Modal Peralatan dan Mewn -Artileri Medan (Armed)

Belanja Modal Peralatan dan Meain -Artileri Pertahanan lJdara (Arhanud)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Peluru Kendali/Rudal

Belanja Modal Peralatan dan Meain -Kavaleri

Belanja Modal Peralatan dan Meoin -Se~ata Lain-lain

6.2.3.4& 5.2.3.45.01 5.2.3.45.00

BeiaDJa 1I0dal Penlatan daD 111.010 • Pe_ _ ......1\I.taan NOli 1IeI\I... Api Belanja Modal Peralatan dan Meain - Pengadaan AlaI Keamanan Belanja Modal Peralatan dan Meoin - Pengadaan Non S~ata Api

5.2.1.%

BclaDJa IrIDdalPeralataD elm Mealn • Pell,,_ AmunW Belanja Modal Peralatan dan Mesin • PengaL!aan Amunisi Umum

5 .2 . 3 . 46 . 01

5.2.3.46.02

Belanja Modal Peralatan den Mesin • Pengadaan Amuniai Darat

&.2.3.47 5.2.3.47.01

Be~a Modal

5.2.3.48

Belallja Modal Pera!atan dan Me.1n .PcDlad_1l Alat KeamaDaD daD PU11a.dUDItU Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaen Ala.t Bantu Keamanan

5 . 2 . 3 . 48 . 01 5.2.3.48.02 5.2.3.49 5. 2 . 3 .49.01 5.2.3.49.02 5.2.3.49.03 5.2.3.49.04 5.2.3.49.05 5.2.3.49.06 5.2.3.49.07

Pera1ataD 4u Meola ·Peaca4aan 8eujata 8laar

Belanja ModQl Peralatan dan Meain -Pengadean Laser

Belanja. Modal Peralatan dan Mcein -Pengadaen Alat Perlindunga.n Bel~a

Modal GedWlI" dan BaD.CUDB.D - PeacadaaA Baa.pAaa. Gedv.n, Tempat KeJja

Belanja Modal Gedung dan Bangunan • Pengadaan BangUnan Gedung Kantor Belanja Modal Gedung dan Banguruon - Pengedean Bangunan GUdang Belanja Modal Godung dan BangUnan - Penpdaan Ban&unan Oudan& Untuk Benglcel Belanja. Mod.cU Geduna: dan BanSUnan - Pengadaan :9angunan Oedung InBtalIil8i Belanja Modal Geduns dan Bangunan - Pengadaan Bangunsn Ged.ung Laboratonum

Belanja Modal Gedung dan Bangunan • Pengadaan Bangunan Keaehalan Belanja Modal G<:dung dan Bangunan· Pengadaan Bangunen Oceanarium/Opaervatorium

5.2.3.49.08

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah

5.2.3.49.09

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan

5 . 2 . 3 . 49 . 10

Belanja Modal Oedu.ng dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan

5.2.3.49.11

Be1anja Modal Gedu.ng dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempel Olah Raga

5.2.3.49.12

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Oedung Pertokoan/Koperasi/Pasar

5 . 2 .3.49. 13

Belanja Modal Oedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk POB Jaga

5 . 2 . 3 . 49 . 14

5.2.3.49.24 5.2.3.49.25 5.2.3.49.26

Belanja Modal Oedung dan Bangunan - Penga.d.aanBangunan Oedung Garaai/Pool Belanja Modal Gedung dan BangUnan - Pengadaan Bangunan Gedung Pemotongan Hewan

Belat1ia Modal G<:dungdan Bangunan - Pengadaan Bangunan Oedung Pabrik

Belanja Modal Geclllng dan Bangunan • Penpdaan Bangunan Staaiun BUI

Belat1ia Modal Oe4ung dan Bangunan - Penpdaan Bangunan Kandang Hewan/Temak

Belat1ia Modal Gedung dan Bangunan • Pengadaan Bangunan Gedurig Perpuotalcaan

BelanjQ Modal G<:dllngdan Ban&unan - Pengadaan BanguO\an Gedung Muoeum

Belanja Modal G<:dungdan Bangunan • Pengadaan Bangunan Gedung

Torminal/Pelabuhan/Bandar

Belanja Modal Ocdung dan Bangunan • Pengadaan Bangunan Pengujian Kelaikan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Lembaga Pemasyarakatan

Belenja Modal Oedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Tahanan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pcngadaan Bangunan Gedung Kramatorium

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan PembBkaran Bangkai Hewan

5.2.3.49.27

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Cedung Tempat KeIja Lainnya

5 . 2 . 3 . 49. 15

5 . 2 . 3 . 49 . 16 5.2.3.49.17 5 . 2 . 3 . 49 . 18 5.2.3.49.19 5.2.3.49.20 5 . 2 . 3 • 49 . 21 5.2.3.49.22 5.2.3.49.23

5.2.3.49.28 5.2.3.50

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadean Bangunan Pagar BelaDJa Modal Oedv.n, dan Baa.pnan • Pcap4&&1l BaJlC1IILBIl GedWl.I' Tem.p..t TtP.&Ial

5 . 2 . 3 . 50 . 01

Belanja Modal Oedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Oolongan I

5.2.3.50.02 5.2.3.50.03

Belanja Modal Oedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan 11 BelarUa Modal G<:dungdan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III

5.2.3.50.04 5.2.3.50.05 5.2.3.50.06 5.2.3.50.07 5.2.3.50.08

Bel8t\ia Modal Occlung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mcaa/Wiama/Bungalow/Tempat

Belat1ia Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan I\onuna

Be1aIIja Modal Oe4unll dan Banguruon - Pengadaan Bangunan Hotel

Belanja Modal Oedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Motel

Belanja Modal Oedung dan Bangunan • Pengadaan Bangunan flat/Rumah Suoun

5.2.3.51 5 . 2 . 3 . 51 . 01

BellUlja ldocla1 Gedv.n, dan Baa.pn8ll • PeApd&8A BIUl,CWl1Ul Meu&ra Belanja Modal Gedung dan Bangunan . Pengadaan Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai

5 ." 3. 51 . 02

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Perambut Penerangan Pantai Tidak Bennenara Belanja Modal Oedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara Telckomunikasi

5 . 2 . 3 . 51 . 03

S.2.3.sa 5 . 2 . 3 . 52 . 01 5.2.3.52.02

Be~a Modal

1IaD_.

Ge4W11 clan Pe"p4aan IlaDgUIUUl B~arah Belanja Modal Oedung dan Bangunan - Pengadaan Banguruon Jotana f'eringatan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan BIUlgunlUl Rumah Adat

5.2.3.52.03

Bel8l\la Modal Gedung dan Bangunon • Pengadaan Bangunan Rumah Peninsgalan Sejarah

5.2.3.52.04 5.2.3.52.05

BeJanja Modal Gedung dan Bangunan • Pengadaan Bangunan Makam S.jarah

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tempat lbadah Beraejarah

5.2.3.53 5 . 2 . 3 . 53 . 01 5.2.3.53.02 5.2.3.53.03

BeiaDJ. Moclal Godung daD BaD........ - Po.....d.... _ _ Tup Poriapbul

5.2.3.54 5 . 2 . 3 . 54 . 01 5.2.3.54.02 5.2.3.54.03

Bo11U\la Modal Gedung du Bangunu • Penpd.... Bangunu Cudl

5.2.3.55

BelaDJa Modal Geduul dan DanlJUD&D - Pelllad.... Baa.p.aaA MODumOll/Sa.a.ewuw 80nejuu lalnD7a

5 . 2 . 3 . 55 . 01 5.2.3.56 5 . 2 . 3 . 56 • 01

5.2.3.56.02 5.2.3.57 5 . 2 , 3 . 57 . 01 5.2.3.57.02 5.2.3.68 5 . 2 . 3 . 58 . 01

5.2.3.58.02 5.2.3.58.03 5.2.3.58.04 5.2.3.58.05 5.2.3.58.06

Bclania Modal Gcdung dan Bangunan • Pengadaan Bangunan Tugu Kemerdekaan Belar\ia M.odal Gedung dan Bangumm. Pengadaan Bangunan 'I'u.gu Pembangunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan ~ Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan lainnya

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Candi Hindu

BeJanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Candi Budha Belanja Modal Gedung dan Bangunan • Pengadaan Bangunan Caridi Lainnya

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bereejarah BelaDja Modal GeduDC dan BanlUDan

M

Pengadaan BanpnQ.D Tuau TlWr. KoDuol/Puti

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Bates Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunu Tugu/Tanda Balas

BellU\l. lIoc1al GodWll dan Bangunan • Peage d99 ft Bangunan Rambll-Rambll Belanja Modal Oedung dan Bangunan - Penpdaan Bangunan Rambu Berouar Lalu Lint... Darat Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak BerBuar BelaDja Modal Gedunl daD BanlUDaD - Pea.pdau. Ban£UD&D Rambu.Rambu Lalu L1D.tu Uda;rll Belanja Modal Oedung dan Bangunan Pengadean Runway/Threshold Light Belanja Modal Gedung dan Bengunan - Pengadaan Visual Approach Slope Indicator (VASI) Belanja Modal Gedung dan Bangunan • Pengadaan Approach Ught Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Runway Identification Light{Rells) Belanja Modal Gedung dan Bangunan • Pengadaan Signal Belonja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan f100d Light >

5.2.3.511 5 . 2 . 3 . 59 . 01 5.2.3.59.02 5.2.3.59.03 5.2.3.59.04 5.2.3.59.05 5.2.3,59.06 5.2.3.59.07 5.2.3.59.08

B.iaDJa Modal Jala.v.. IrJaaoI daD Jariapo - Ponpd.... JaI&n

5.2.3.60 5 . 2 . 3 . 60 . 01 5.2.3.60.02 5.2.3.60.03 5.2.3.60.04 5.2.3.60.05 5.2.3,60,06 5.2.3.60.07 5.2.3.60.06

Be1aDJa Modal JaI&n,

5.2.3.60.09

Belanja Modal Ja1an,lrigaai dan Jaringan - Pengadaan Ja1an Negara/Naaional a.lanja Modal Ja1an.lrigaai dan Jaringan - Pcngadaan Jalan Provinai Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan - Pengadaan Ja1an Kabupaten/Kota Belanja Modal Jalan, lrigaai dan Jaringan - Pengadaan Jalan Dess Belanja Modal Jalan, lrigaai dan Jaringan - Pengadaan Ja1an KhU8U8 Belanja Modal Ja1an,lrigasi dan Jaringan • Pengadaan Ja1an Tol Belanja Modal Jalan,lrigaai dan Jaringan - Penpdaan Ja1an Kereta

Be1enj. Modal Jalan, lrigaai dan Jaringan - Pengadaan Landaaan Pacu Pesswat Terbang

hIpaI daD Jariapo - Pooged"" Jombat&A Bel8l\la Modal Jalan, lrigaai dan Jaringan - Pengadaan Jomb.tan Nogara/Naaional Belanja Modal Jalan, lrigaai dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Provinai Belanja Modal Jalan,lrigaai dan Jarlngan - Pengedaan Jembatan Kabupaten/Kota Belanja Modal JaIan, lrigui dan Jaringan • Pengadaan Jembatan Deea Belanja Modal Jalan, lrigaai dan Jaringan - Pengadaan .Jembatan KhUSU8 Belenje Modal Jalan, lrigaal dan Jaringan - Pengadaan Jcmbatw'1 Pada Jalan Tol Belanja Mod8.lJalan. Ingam dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Pada Jalan Kereta Api Belanja Modal JaIan,lrigaai dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Pada Landasan Pacu Pe&awat Terbang Belanja Modal Jalan,lrigaai dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Penyeberangan

5.2.3.61 5,2.3.61 .01 5 . 2 . 3 . 61 , 02 5 . 2 • 3 , 61 , 03 5.2.3.61 . 04 5.2 . 3 . 61 .05 5.2.3,61 .06

BalIU\la lIodal Jala.v..

5.2.3.62 5 , 2 , 3 , 62 ,01

BolIU\la Modal Jala.v.. hIpaI daD JubIgeD • Penpdluul BIU1gwum AIr Puang SUl'Ut Belanja Modal JaJan, lrigaai dan Jaringan • Pengadaan Bangunan Waduk Paaang Sumt

S.a.3.62.02

hIpaI d.... JulnllU1 - Po.....dOOII BaD........ AU 1rigaa1

BeIanja Modal Ja1an. lrigaai dan Jaringan • Penpdaan Bangunan Waduk lrigaai

Be1anja Modal Ja1an. lrigaai dan Jaringan - Pengadaan Bangunan PengambUan lrigaai

5el8l\la Modal Jalan,lrigaai dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa lrigasi

Belanja Modal Jalan, lrigaai dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang lrigaai

Belanja Modal Jalan, Irigaai dan Jaringan • Pengadaan Bangunan Pengaman Irigaai.

Belanj. Modal Jalan, lrigaai dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap lrigaai

eelanJ. MOIlaI Jllan, Irtgasl dan Joringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Pasang Sumt

5.2.3.62.03 5.2.3.62.04

Belanja Modal Jalan. lrigaai dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembewa Pasang Surut

Belanja Modal Jalan.lrigaai dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Paeang Surut

5.2.3.62.05

B.laIija Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan • Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Suru t

5.2.3.62.06

Belanja Modal .Ieten, lrigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Surut

5.2.3.62.07

Belanja Modal -Jalan, lrigaai. dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Sawah Pasang Surut

5.2.3.63 5 . 2 . 3 . 63 . 01

lk1aJIJa Modal JIIIan. Irlcul dan JarInpD • Pellpdaan B a n _ AIr Rawa BelanjQ Modal Jalan. Irigaal dan Jaringan • Pengadaan Bangunan Air Pengembang Raws dan Poder

5.2.3.63.02

BelaIija Modal Jalan,lrigaol dan Jaringan • Pengadaan Bangunan Pengemballan Pasang Raws

5.2.3.63.03 5.2.3.63.04

Belanja Modal Jalan, IrigaaI dan Jaringan • Pengadaan Bangunan Pembawa Paaang Raws

BoIan)a Modal Jalan. lrigaal dan Jaringan • Pengadaan Bangunan Pembuang Paaang Rawa

5.2.3.63.05

Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengamanan Pasang Surut

5.23.63.06 5.2.3.63.07

Belanja Modal JaJan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Rewa

Belanja Modal Jalan. lrigaei dan .Jeringan - Pengadaan Bangunan Sawall Pengembangan Rawa

5.2.3.64

BellLAJa llrIo4a1 JalaD., Idcaal dan Julap.n .. P'cAp4aa.a. DUPAUL Penpman Bunga! dan

5 . 2 • 3 . 64 . 01

PeuuuuJ,aDean Bencana Belanja Modal Jalan. lrigasi dan Jsringan - Pengadaan Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai

5.2.3.64.02

B.lanja Modal clalan, lrigaol dan JlUingan • Pengadoan Bangunan Pengambilan Pengamanan

Sungai

5.2.3.64.03 5.2.3.64.04

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman

Belanja Modal Jalan, lrigas! dan Jaringan - P.ngadaan Bangunan Pembullllg Pengaman Sungai

5.2.3.64.05

Belanja ModaJ Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Penpman Pengamanan SLlngai

5.2.3.64.06

Belanja Modal -Jalan, Jrigaai dan -Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai

5.2.3.65

BaiuIla Modal olaiaD. 1rlpaI4aA olllriDgan • Pe..pdaaD BaI>lI'I"&" l'1o......,.b_ S.....b.r AIr

4aA AIr TlIII.Ih

5 . 2 . 3 . 65 . 01 5.2.3.65.02

Belanja Modal Jalan, lrlgas! dan JlUingan • Pengadaan Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air

Belanja Modal Jalan, Irigaei dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengembangan

Su rnber Air

523.65.03 5.2.3.65.04

Betenja Modal .Jaleo. lrigasi dan Jaringan - Pengedeen Bangunan Pcmbawa Pengernbangan

Surnber Air

Belanja Modal clalan, lrigasi dan Jaringan • Pengadaan Bangunan Pembuang Pengembangan

Sumber Air

5.2.3.65.05

Belanja Modal Jalan. lrigasi dan JlUingan - Pengadaan Bangunan Pengamanan Pengembangan

SumberAir

5.2.3.65.06

Belanja Modal dalan, Jrigaai dan JlUingan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengembangan

5.2.3.66 5 . 2 • 3 • 66 . 01 5.2.3.66.02

BaJ>cw1aIl AIr llanlh/_ B.lanja Modal Jalan, lrigasi dan JlUingan - Pengadaan Waduk Air Beroihl Air Baku Belarlia Modal dalan, Iriga'" dan Jaringan • Pengadaan Bangunan Pengambtlan Air Beroih/Baku

DolaDJa Modal olaiaD. IrIgu1 4aA Jarla...... Pe..pdaan

5.2.3.66.03

BelanJCl Mo4AI Jalan. Iriga..si dan Jeringan • Pengadaan sangunan Pembawa Air BerBib

5.2.3.66.04

Belanja Modal Jalan,lrigaai dan Jaringan' Pengadaan Bangunan Pembuang Air Beroih/Air Baku

5.2.3.66.05

BelaIija Modal Jalan, Irigasi dan JlUingan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Beroihl Air Baku

5.2.3.67 5 . 2 . 3 . 67 . 01 5 . 2 . 3 . 67 . 02 5 . 2 . 3 . 67 . 03 5 . 2 . 3 . 67 . 04 5 . 2 . 3 . 67 . 05

Belaala Modal JaiaD, IrlpaI 4aA JIIriDgan • l'1o_d.... 1lanCWUU' AIr Kotor B.lonja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan • Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kolor Belanja Modal Jalan. lrigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Wad ...k Air Kotor Belanja Modal JaJan, Irigasi dan Jaringan • Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor

5.2.3.68 5.2.3.68.01 5.2.3.68.02

BelaDJa Modal JIIIan. Irl&ui dan Ju\Ilpn • PellflAllw1 BanIUll&n AIr B.lanja Modal Jalan, lrigaai dan Jaringan • Pengadaan Bangunan Air Laut Belarlia Modal olalan. lrigouli dan JlUinpn - Pengadaan Bangunan Air Tawar

Bele.nja Modal Jalan. lrigasi dan Jaringan ~ Pengadaan Bangunan Pcnga.rnan Air Kotor Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Kotor

5 . 2 . 3 . 69 . 01 5.2.3.69.02 5.2.3.69.03 5.2.3.69.04 5.2.3.69.05

Bo1aDJa ModaJ "alan, In&aaI dIUl"az!DpA· Penp"een IData1Ul AIr MiDlIm/Air Bozalh Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan • Pengadaan Air Muka Tanah BelanJa Modal Jalan. Irigasl dan Jaringan • Pengadaan Air Sumber IMam Air Belanja Modal Jalan. Iriga&i dan Jaringan • Pengadean Air Tanah Dalam Belat\ia Modal Jalan. Iriga&i dan Jaringan • Pengadaan Air Tanah Dangkal Belanja Modal JaIan, Iriga&i dan Jaringan • Pengadaan Air Bereihl Air Baku Lainnya

5.2.3.70 5. 2 . 3 . 70 . 01 52.3.70.02 5.2.3.70.03

So1aDJa lIIodaJ "alan, IripaI dan "arinpu. • hngad...... IData1Ul AIr Kotor Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan • Pengadaan Instal..i Air Kotor

5.2.3.71

Bcla.QJa Modal "a1aa, lrlgaal clan J'arlugWl - PUllgadaaa. !Ilatalaal PCDlolahan Sampah

BeJanja Modal JaJan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan InstaJaai Air Buangan Induetri

Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan

~

Pengadaan InstaJas.i Air Buangan Penanian

5 . 2 . 3 . 71 . 01

Belanja Modal Jalan. lrigasi dan Jaringa.n - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik

5.2.3.71.02

Belanja Modal Jalan. IrigaBi dan Jaringan - Pengadaan Inata1asi Pengolahan Sarnpah Non Organik

5.2.3.72 5 . 2 . 3 . 72 . 01

5.2.3.73 5.2.3.73.01 5.2.3.73.02 5.2.3.73.03

Bo1aDJaModal Jalan, In&aaI dIUl JartDpD. Pe"pd...... lData1Ul Pe"COIah... Bah... BaIlpnall Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan • Pengadaan lnstalaai Pengolahan Bahan Bangunan

Be1aDJa lIIodal"alan. In&aaI dan Jaz!DpA • h"pdaau IData1Ul hmball&ldt Uotrik Belanja Modal JaIan,lriga&i dan Jaringan • Pengadaan Pembangkit Ustrik Tenaga Air Be1aJIjaModal JaIan, Iriga&i dan Jaringan • Pengadaan Pembangkit Ustrik Tonaga Dieeel Belama Modal JaIan, Irigasl dan Jaringan • Pengadaan Pembangkit Liatrik Tenaga Mikro (Hidro)

5.2.3.73.04

BellU\iaModal JaIan,lriga&i dan Jaringan • Pengadaan Pembangkit Ustrik Tenaga Angin IPLTAN)

5.2.3.73.05

Belanja Modal .Ieten, higasi dan Jaringan • Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTUj

5 . 2 . 3 . 73 . 06

Belanja Modal Jalan, lrigeei dan Jaringan • Penga.daan Pembangkit Listrik Tenaga NukJir (PLTN)

5 . 2 . 3 . 73 . 07

Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan

5.2.3.73.08

~

Pengadaan Pembeagkit Lietrik Tenaga GaB (PLTal

Belanja Modal JaIan,lrigasi dan Jaringan • Penga
5.2.3.73.09 5 . 2 . 3 . 73 . 10 5.2.3.73,11

Belanja Modal Jalan,lrigasi dan Jaringan • Penga
5.2.3.74 5.2.3.74.01 5 . 2 . 3 . 74 . 02 5 . 2 . 3 . 74 . 03

Be1aDJs Modal Jalan. Irlpat dan "arinpn· l'O"pd...... lData1Ul Gardu L1atrik Belanja Modal Jalan. lrigasi dan Jaringan • Pengadaan lnstalaai Gardu Ustrik lnduk Bolama Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan • Pengadaanlnstalasi Gardu Ustrik Distribusi Belanja Modal JaIan, lrigasi dan Jaringan • Pengadaan lnstalaai Pusat Pengatu' Ustrik

5.2.3.75

BelllllJa Modal J'aJan, lrigaat dan J'arlnpn • Pengadaan lnatalaal Pertahanan

5 . 2 . 3 . 75 . 01 5 , 2 . 3.76 !'i

.~

5 .

c . 3 . 76 . 02

3

76. 01

Belanja Modal Jalan. lrigeai dan Jaringan - Pengadaan Inetalaai Pertahanan Di Datal

Belallla Modal Jaiall. Irtpsl dan Jartngan • Pengadun Instalasl Gas OeldriJa Modal Jalan.

I~iga .. i

dan Jw-ioga.n. - Pcngo.daun IOCllwaCli Oardy 0 _

BelanJa Modal Jalan. lrigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Jaringan Pipa Gas

5.2.3.77 5 . 2 . 3 . 77 . 01

Be1aDJa lIIodal"alan. lripst dan "arinpu. • Po"pdaau IData1Ul J'oo"pm e" Belanja Mod~ Jalan, lrigasi dan Jaringa.n • Pengadaan Inata1aBi Pengaman Penangkal Petir

5.2.3.78 5 . 2 . 3 . 78 . 01 5.2.3.78.02 5 . 2 . 3 . 78 . 03 5.2.3.78.04

BeI&l\la lIIodalJo1aIl. IrIpaI dan Jaz!DpA • Penpclaall JIIriDpD A.If llianm Belanja Modal JaIan, lrips! dan Jaringan • Pengadaan "aringan Pembawa Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Induk Diatribuai Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan cabang Diatribuai. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Ajr Minum Jaringan Sambungan Kerumah

5.2.3.79 .s . -2 • ~ • 79 • OJ. 5.2.3.79.02

DcllUlja lIIodalJalaa., Irlgaa! dllll JWIIlII • PellpdlllUl JariIipD Llltrik &clanja ModocY

"'AICln, If'iS4ol
Traneauol

Selanja Modal Jalan, Jrlgasi dan Jaringan • Pensodaan Jarin an Oi.tribusi

5.2.3.80 5.2 .3. 80.01 5.2.3.80.02 5.2.3.80.03

BelaJJJa Modal Ja!an, Itigaal d.aa. Jartngau • Pen,adaan Jarln,an TelepoD Belanja Modal .Jalen, lrigS8i dan Je.ringan - Pengadaan Jarlngan Tetepon Di etas Tanah Belan,ia Modal Jalan, lrigaai dan Jaringan - Pengedeen Jaringan Telepon Di bawan Tanah

5.2.3.81 5 . 2 . 3 . 81 . 01 5 . 2 . 3 .81 . 02 5.2 . 3 . 81 . 03 5. 2 . 3 .81 .04

Ba1aJlJa JIodal.raIaD, IripaI daB .raztnpa • hqadaaA.raztnpa au Belanja Modal Jalan, lrig... dan Jarinsan - Pengadaan Jaringan Pipa Gas Transmiai Belanja Modal .Jalen, lrigaai dan Jaringan • Pengadaan Jaringan Pipa Distribuai Belanja Modal Jalan, Irigaei dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pipe Dinu Belanja Modal Jalan, lrigas i dan -Jaringan - Pengadaan Joringan BBM

5.2.3.82 5 . 2 . 3 . 82 . 01 5.2.3.82.02 5.2.3.82.03 5.2.3.82.04 5.2.3.82.05 5.2.3.82.06 5.2.3.82.07 5.2.3.82.08 5.23.82.09

BaJa"Ja Modol ANt Tatop Lai=7a - hqadaaA Bilk" Belanja Modal Aaet Tetap Lainnya ~ Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum Bel8l\ia Modal A8et Temp Lainnya - Ponsactaan Buku. FiloWa.t BolanJa Modal ABCt Tetap Lainnya - Pengadaan BukU Keagamaan Belanja Modal ABCt Tetap Lainnya - Pengadaan BukU Ilmu Sooial Betanja Modal Aeet Tetap Lainnya • Pengadaan Buku Ilmu Bahasa Belanja Modal ABCt Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alarn Belanja Modal ABet Tetap Lainnya • Pcngadaan Buku lImu Pengetahuan Pralctis Bclanja Modal Aeet Tctap Lainnya ~ Pengadaan Buku Anitcktur, Kesentan. Olah raga Belanje Modal Asct Tetap Lainnya - Pengadaan Buku GeograIi, Biografi, Sejarah

5.2.3.83 5 . 2 . 3 . 83 . 01 5.2.3.83.02

BelaDja Modal Aaet Tetap LainDya - hApd.aau Tarbita.D.

5.lI.3.84 5 . 2 . 3 . 84 . 01 5.2.3.84.02

BliaJIla JIodol Aut 'fetap LaUua)'8 - h_daaA Barrmc'Barrmc hzpllatakaaD Belanja Modal ABCt Tetap l..ainn7a - Pengadaan Batang-Barang Perpuotakaan Peta Belanja Modal ABCt Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-BBrang Perpustakaan Naakah (Mcuwskrip)

Belanja Modal Jalan, IriS"': dan Joringan . Pengadaan Jaringan Telepon Dldalarn Air

Belarua Modal Aut Tetep Lainnya - Pengade.an Terbitan Berka.la Bclanja Modal ABCt Tetap Lainnya - Pengadaan BukU Laporan

5.2.3.84.03 5.2.3.84.04

Belenja Modal ABCt Tetop Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan MuBik

5.2.3.84.05 5.2.3.84.06

Be1anja Modal Aset Tetop Lainnya - Pengadaan Barang·Barong Perpuotakaan 771ree Dimensional Arletacs and Realita Bel8J\ia Modal ABetTetop Lainnya • Pengadaan Barang-BBranS Perpuatakaan Bentuk Micro

5.2.3.84.07

BeJanja Modal ABet Tetap Lainnya • Pengodaan Barang-Barang Perpuotakaan Rekaman SUBra

5.2.3.84.08

Belanja Modal Aeet Tetap Lainnya - Pcngadaan Barang-Barang Perpuetakaan Berkas Komputer

5.2.3.84.09

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya • Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Film Bergerak dan Rekaman Video

5. 2 .3. 84 . 10

Belanja Modal ABetTetap Lainnya - Pengadean Barang-Barang Perpustakaan Tarscalt

5.2.3.85 5 . 2 . 3 . 85 . 01

Ba1aJlJa Modal Aaot 'I'otap Lai=ya • PenpdaaA Barrmc Be,eoral< KobudaTaaa Belanja Modal ABetTetap Lainnya - Pcnpdaan Barang Bercoral< Kebudayaan Pabalan

Beianja Modal ABCt Tetap Lainnya • Pengadaan BBrang-BBrans PerpUBtakaan Kazya Grallka

(Gropro" Material)

(Mi=form,J

(Computer .Files)

5.2.3.85.02 5.2.3.85.03

Belarlia Modal Aoet Tetop Lalnnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Lukiaan

BelQJ\jaModal ABCt Tetop l..ainn7a - Pengadaan Barang Bercorak Kebu~aan Ala, Keocnian

5.2.3.85.04

Be1llJ1ia Modal ABetTetap Lainnya - Pengadaan Barang Ben:orak Kebuda)'Un Alat Olah Raga

5.2.3.85.05

Belwija Modal Aut Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Tanda Pcnghargaan

5.2.3.85.06

Belanja Modal Aeet Tetap Lainnya - Pengadaan Berang Bercorak Kebuda.yaan Maket dan Foto Dokumen

Belanja Modal Asct Tetap Lainnya - Pengadaan Sarans Bercorak Kebudayaan Benda-benda

Bersejarah

5.2.3.85.07 5.2.3.85.08

Belanja Modal Asct Temp Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Barang Kerajinan

5.2.3.86 5.2.3 .86.01 5.2.3.86.02 5.2.3.86.03 5.2 386.04

Be1aJlJa Modal ANt Tetap Lai=7a - hqadaan Alat Olah Raga Lai=ya Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Senam Bel8Jlja Modal Aset Tetap Lainnya • Pengadaan Alat Olah Raga Air Bclanja Modal ABet Tetap Lainnya. • Pengadaan Alat Olah Raga Udara BelwUB Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Dlah Rap. Lainnya

5.2.3.87 5.2.3. g7. 01 5.2.3.87.02

Be1aJlJa Modal Alet Tetap Lalnaya • PoapdaaA Rowan Belanjn Model Aaet Tetap Lainnya - Pengadaan Blnatang Ternak

Belallia Modal ABet Tetap Lainnya • Pengadaan Binatang Vn

Vl1

5.2.3.87.03 5.2.3.87.04 5.2.3.87.05 5.2.3.87.06 5.2.3.88

5 . 2 . 3 . 88 . 01 5.2.3.88.02 5.2.3.68.03 5.2.3.88.04 5.2.3.88.05 5.2.3.89

5 . 2 .3 . 89 . 01

Belanja Modal ABelTetap Lainnya • Pengadaan Blnatang Metam

Be1tuliaModal Aoel Temp Lainnya • Pengadaan Blnatang lkan

Belanja Modal Aoel TelQp Lainnya - Pengadaan Hewan Kebun Binatang

Belanja ModaJ. Aset Tetap Lainnya • Pengadaan Hewen Pengamanan Be1aIlJa Mo4a,1 Aaet Tetap

~ 7•

• Penpdaan Tenemen

Belanja Modal ABelTemp Lainnya· Pengadaan Tanaman Perkebunan Be1tuliaModal Aoet Temp Lainnya - Pengadaan Tanaman Holdkultura BeJanja Modal Alet Tetap Lainnya • Pengadaan Tanaman Kehutanan Belanja Modal Aoel Temp Lainnya. Pengadaan Tanaman Hlaa Be1tuliaModal AIel Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Oba! dan Koametika Bc1aJ<Ja Modal AMt Totap LalDnya • Po_duD AMt Totap aellovaal Belanja Modal ABelTctap Lainnya - Pengadaan Aoel Tctap Rcnovaai

PJ. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

KJmRLANI

L.UlPIRAN VIII: PERATURAN BUPATI L.UlPU1IG SELATAli 1I0llll0R: 4'TAHUII 2015 TANGPAL: \ 0 IVOUU\\IoVr 2015 KODE REKEIIIIIG PEllIIBIAYAAlI DAERAH

KABUPATEN L.UlPU1IG SELATAII TAJIUIf AIIGGARAII :a016

6 6. I 6. I. I 6.1.1.01 6. I . I .01 .01 6. I . I .01 .02 6. I . I .01 .03 6. I . I .01 .04

PEllIIBIAYAAlI DAERAH

P£llEIWL\AII PEllIIB1AYAA!I DAERAH IiIIIa Leblh Perhltwlpn ~uaran Tabu AaQarIUI. lebo!_

hlampaWUl Pollortmaan PAD PeJak Oaerah

Retribusi Daerah

Haeil Pengelclean Kekayean Oaerah y""g Otplaahkan

Lain-Lain PAD yang Sah

6.1.1.02 6. I . 1 .02.01 6.1.1.02.02

Po1ampaWUl PeIlortmaan IlaIla Perlmballpn

6.1.1.03 6 . I . 1 .03 . 01

Pelampauan Penerlmaan Lain·lalA PendepataA Daerah 7&AI Sah Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

6.1.1.04 6. I . I .04 . 01 6.1.1.04.02 6.1.1.04.03 6.1.1.04.04 6.1.1.04.05 6.1.1.04.06 6.1.1.04.07 6.1.1.04.08 6.1.1.04.09 & . I I. 04 . 10 6.1.1.04.11

Slaa Penpemata». BelauJa atau Akibat La1DA:y&

Belanja Pegawai Dan Belanjl. Tidak Langeung

Belanja Pepwai Dati. Belanja I.ana8Ung

BelarUa Barang dan Jaaa

BelaqjaModa!

6.1.1.05

BIlf,i Haoil Pe,jak

Bagi Hasi1 Bukan

P~ak/Su.rnbcr Daya

Alam

Bclanja Bunga

8eJaJ1jo Suboidl

Belanja Hibah

Belanja Bantuan SaBia!

Belanja Belanie Bag; HaBit

Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Belanja Tidak Terduga

Kewl\llb"" Kepacla PiIIalr. Kotl&a Sampal Dugan Alohl< Tahuu Belum

T....1eaailaul 6. I . 1 .05.01 6.1.1.05.02 6.1.1.05.03 &.1.1.05.04

UangJaminan ......

Potongan Taepen

Potongan Beres

ASKES

6.1.1.06 6 . 1 . 1 .06 . 01 6.1.1.06.02

Ko&lotan LooJ~tan

6.1.1.07 6. I . I . 07 . 01

SJaa Leb.lh Pel'hltUZlpD ADUU'aD. TUlIA All.a..-n SobollUDD7& Sisa Lebih Pcrhitungan Ansgaran Tahun Ansgaran Sebelumnya

6.1.1.08

6. I . I .08.01 6.1.1.08.02 6.1.1.08.03

I'orolW SIioPA

KorekBi SilRA

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Scbclumnya

Lain-Lain

6.1.1.09

Slsa BeJa,.QJa DAK

6. I . 1 .09. 01 6.1.1.09.02 6.1.1.09.03 6.1.1.09.04 6.1.1.09.05 6.1.1.09.06 6.1.1.09.07 6.1.1.09.08 6.1.1.09.09 6. I . I .09. 10 6.1.1.09.11 6. 1 . I . 09 . 12 6 • I . I • 09 . 13

Kegiatan l.anjutan

Kegiatan l.anjutan Pcmbayaran Utang T.A 2011

OAK Bidan~ Pendidikan

OAK Bidang Kcschatan

OAK Bidang In!rastruktur Jalan

OAK Bidang InCrastruktur IrigaBi.

OAK Bidang Infrastruktur Air Minum

OAK. Bidang Infrastruktur Senitaei

DAK Bidang Keluarga Bcrcncana

OAK Bidang Kehutanan

OAK Bidang Perumahan dan Kawaaan Pemukiman

OAK Bidang Kclautan dan Perikanan

OAK Bidang Prasarana Pcmerinlahan

OAK. Bidang Tr8J1Sportaei Perdeaaan

OAK Bidang Perdagangan

6. 1 . 1 .09 . 14 6.1.1.09.15 6.1.1.09.16 6.1.1.09.17 6 . 1 . 1 . 09 . 18 6.1.1.09.19 6.1.1.09.20 6. 1 . 1 .09.21

OAKBidang Lingkungan Hidup

DAKBidang Sarana dan Praaarana Oaerah Tertinggal (SPD'!1

OAK Bidang Pertanian

DAK Bidang Pertanian

OAK Bidang Energi Pedesaan

OAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan

OAK Bidang Serena dan Preearena Kawasan Perbatasan

OAK Bidang Keaelamatan Traneportasi Darat

6. 1 . 1 • 10 6. 1 . 1 . 10 . 01 6.1.1.10.02 6.1.1.10.03 6. 1 . 1 . 10.04 6. 1 . 1 . 10.05 6.1.1.10.06

Slaa BeIa2\l. D"". Bael Haall

Dana Bag; Haeil PBa

6.1.1.11 6 . I . I . 11 .01 6.1.1.11.02 6.1.1.11.03 6.1.1.11.04 6.1.1.11.05 6.1.1.11.06

_

6. 1 . 1 . 12 6. 1 . 1 . 12.01 6. 1 . 1 . 12 . 02 6. I . 1 . 12.03 6 . 1 . 1 • 12 . 04

Blaa BolaDJa De_ OtoDomi Khuu

6.1.1.13

8laa BolaDJa DaDa TambUan lDtI'aatnlktlK

6 . 1 . 1 . 13. 01 6. 1 . 1 . 13. 02 6. 1 . 1 . 13.03

Dana Bagi Haeil PPh

Dana Bag; HasH SDA luran Hak Pengueaha Hutan

Dana Bagi Heeil SDA Sumber Daya Hutan

Dana Bagi Hasil DR

Dst.. .

Bo1al\la DlUlIl Pe"1oawWm Dana ~YClR.laian 80S

D..... """yeouaian Tambahan Penghasilan Guru PNSD

Dana Penyeoualan Tuqjangan Profeol Guru PNSD

Dana Penyeoualan Tuqjangan Sertifilauli Guru PNSD

Dana Penyesualan DID

Oat ,.

Dana Otonomi KhuBue Aceh

Dana Otonomi Khueue Papua

Dana Otonomi KhUBUB Papua Barat

Dst,

..

Dana Tambahan Infraattuktur Papua

Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat

Ost

..

6.1. 2 6.1.2.01 6 . 1 . 2 . 01 . 01

PoAcakaD DaDa CUaRI&D

6.1.3 6. 1 • 3 • 01 6. 1 .3.01 .01

IIaaI1PellJwWm Kakayaala D..ralI _ dlr'IPbun Had ~lI8JaD Pem"b.pn IU1.IkDaerah/BUXD BUMO ......

6.1.3.02

Pen.aIr"" DlUlIl Cadangan Pencairan Dana Cadangan Nomor ......

IIaaI1 Pe'llua1aJl Aset Dillllk PemorlJ1tah D..ralI 1""1 DlkorjU&lllakan Denp" P1h.1< Ketlg.

6. 1 . 3 . 02 .01 6. 1. 4

POlllortmUD PiaJamaa

D.,sou

6.1.4.01 6.1.4.01.01

Penertmaan PiAjamaa Daerah Dari PODlOriDtah

6.1.4.02 6. 1 .4.02.01

PenerlmaaD ~amaD Daerah Dari Pemerlntah Daerah Lai.D.

Pemerintah Daerah ......

6.1.4.03 6 . I . 4 . 03 . 01

PeaerimUD PiAjaman DaeraJa Dart Lembap Keuaa.p.n Baak

Bank ......

6.1.4.04 6 . I . 4 . 04 . 01

Pe".rtmaan PlllJaman D..ralI Dari l.ombap KeusnCllJl BIIbD Ballk

6.1.4.05 6 . I . 4 . 05 . 01

PeDOrlmaaJ1 Hull PoDO.b1taA Obllpai D..ralI

Obligaai Alao Noma ......

Peneruaan ?injaman ......

Lembaga Keuangan Bukan Bank ......

6. I . 5 6.1.5.01 6. I . 5 . 01 .01

Pe".rIm PeA.rIm

6.16 6 • 1 . 6 • 01

Penerlmaan Plutanv Daerah Penerim.an PiutanC Dacrah Darl PcndapataD Daerah

komball PomborlJ1Jl Plz\laman Kamball PemborlJ1Jl Plz\laman

Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman

6. 1 . 6 . 01 . 01 6. 1 . 6 . 01 . 02 6.1.6.01.03

Penerimaan Piutang Daerah Dari Pendapatan Paiak Daerah

Penerimaan Piutang Daerah Dan Pendapatan Retribuei Dacrah

Penerimaan Piutang Daerah Dari Lain-lain Pendapatan yang Sah

6.1.6.02 6. 1 . 6 . 02 . 01

Pcuol'bDlIaD. FlutlLll& Daenh Dart PemerIDtah

6.1.6.03 6.1.6.03.01

PelUlrimaaD P1utane Daenh Dul Pe_oriD.taI> Daenh LaID.

Pom.....lAh O...Nh ......

6.1.6.04 6. I .6.04 . 01

p.,u.rimu.n P1utane Daorah Dul Le_b... K e _ Baulr

Benk ......

6.1.6.05 6 . 1 .6.05 . 01

Pellerim.an Piutanl Daorah Dari lAmbag. KeWUl.KiUl SWAm BIUlk Lembaga. Keuangan Bukan Bank .

6.2 6.2.1

6.2. I .01 6.2. 1 .01 .01 6.2.2 6.2.2.01 6 . 2 . 2 . 01 .01

Penerimaan Piutang Durall Dan Pemcrintah

PElfGELUARAN PEMBIAYAAlf DURAR PembentukaD DIIlD& Caclan&llD

Pe ...beutulcaD Daue C a d _

Pembentukan Dana Cadangan Nomar ......

Pca.J'eltlL8Jl Modal (IDvv.tul) Pemer:lD.tah Daenh

Ba4au Uoaha MUIk Pe_ _tah IBUMlf)

BUMN ......

6.2.2.02 6.2.2 . 02 . 01

Ha4au Uoaha IIIU1k D.._ (BUMD)

PCJ\Yertaan Modal pada Bank

6.2.2.03 6.2.2.03.01

Ba4au Uoaha I/IU1k 8....ta

6.2.3 6.2. 3 . 01 6 • 2 . 3 . 01 . 01 6.2.3.02

BadaIl ••••••

_bqarau hkot Utanl hmb"¥..........kot Utaue :raue Jatuh T....po KeplUIa Pe ..._taI>

PmeruoanPinjaman ...... PembayllU'8Jl Pokok Utanl :rang Jatuh Tempo Kepada Pemer:lD.tah Daenh LaID.

6 . 2 . 3 . 02 . 01

6.2.3.03 6.2.3.03.01 6.2.3.04

6 . 2 . 3 . 04 . 01

Pcmerintah Dacrah Pemba:raran Pokok Utang ,.1UlI J'atu.h. Tempo K.epada Lembap KeUUlIAn Baulr

Bank BPO Simulaai

p.,_lNlyarau hkot Utane:raue Jatuh T._po Kepa4a Le_bap KeU&D£IlD Baka.a. DaAk Lembaga Keuangan Bukan Bank ......

6.2.3.05 6.2 .3.05.01

Pembayaran Pokok VtaD& a.beIlum .Jatub Tempo Kepada Pemer:lD.tah

6.2.3.06

hmbqarau _ UlaDI Behelum Jat..... Tem,o Ke,. hmoriiltal> Daerah LaID. Pcmcrinlah Oacrah ......

6.2.3.06 .01 6.:3.3.07

Peneruean Piqjaman ......

Pembeyarau hkok UlaDe lIebolum Jatull Te_po ","pa4a Lomb... BaAk Bank ......

"'"aaueau

6.2.3.07.01 6.2.3.08 6.2.3.08.01

Pemba:ruaD Pokok Ulan&; Scbelum J'.tub Tempo Kepacla Lembaga

KeUaDa;aD Bu.ka.D. Baa.k

Lembaga Kcuangan Bukan Bank ......

6.2.3.09 6.2.3.09.01

Pelu.a.uan ObUpal Daerah PIlda Saat J'atub Tempo

6.2.3.10 6 . 2 . 3 . 10 . 01

Pemb.1Iau ","_bali Obllpal D..rah Sobelum Jatuh To_po

6.2.4 6.2.4.01

Obligui Atas Nama ......

ObUgaBi Mas Nama ...... Pcmbel'iaD PlIIJaman Dacl'ah

p.,mberlau PiJlJamaD.Daerah Kepa4a p.,_eriiltah

VII)

6.2.4 . 01 .01 6.2.4.02 6 . 2 . 4 . 02 . 01 6.3 6.3.1 6.3.1.01

6.3 . 1 .01 .01 6.4

6.4.1 6.4.1.01 6 • 4 . 1 . 01 . 01

Pcmcrintah PemberIaD PIDJ........ D• . - Kopa40 Pe ...oriAtah D• . - La1D ~crintah

D&<:nIh ......

Pll:llllU.YAAlIIIICTTO PemblquD lI.tto 8Jaa Leblh Pomblayaaa. TalLun Bol'koAaaD

Sisa Lebih PembillJlllll!l Anggorlln Tohun Berla!lUllln BISA LEBIH/KURANG P&I4BIAYAAlI TAHtIlf BERKEllAAlI 8100 Lo~Ih/Kur""i P blay Tah"" B.rko........ 8100 Loblh/K1UlUl1 Po ~Iay Tah"" B.rko....... Sisa Lebih/Kurang Pcmbiayaan Tahun Berkenasn

KHERLANI

UMPIRAN

IX : PERATVRAII SUPAn UMPlING SELATAII NOMOR e 40 TAJIUN 20111 TA!!GGAL; (Vop 2015

'0

8TANDAR BIAYA UIlIU1If KABUPATEN LAMPUNG SELATAN rABUN ANGGARAN 2016

1 IT............... PenghasUan

a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban keria :

llBeban KeIja Pejabat

2)Beban KeIja BAPPEDA

3)Beban KeIja Inspektorat

41 Beban Kerja Sekretariat Daerah

Sekretaris Daerah Staf Ahli Bupati Asisten Kenala SKPD Eselon II kecuali KePala BPKAD Keoale, SKPD Eselon III Kepala Bagian pada Setdakab. dan Carnat

-

Orang/ Bulan Orang/Bulan Orang/ Bulan Oranlt/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan

20.000.000 10.000.000 12.000.000 10.000.000 6.000.000 5.000.000

Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan

11.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 1.750.000 1.500.000

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inapektur Sekretari. Inepektur Wilavah Penzawas Madva Kepala Sub Penaawas Pemerintahan Muda Auditor Ahli Muda Penzawes Pemerintahan Pertama Auditor Teramoil Pelaksana Gal. III II Pelaksana Gal. Il

Orang/ Bulan Orang/ Bulan Oranl1:/ Bulan Orang/Bulan Orang/ Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Oranlt/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan

11.000.000 3.500.000 3.000.000 2.750.000 2.500.000 2.250.000 2.250.000 2.000.000 2.000.000 1.750.000 1.500.000

1 Kepala Sub Bagiarr 2 Star Gal. 1Il 3 StafGoI. 11

Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/ Bulan

2.500.000 1.750.000 1.500.000

1 2 3 4 5 (;

1 Kepala BAPPEDA 2 Sekretaris 3 Keoala Bidana 4 Kepala Sub Bidanlt/Sub 5 Stal Gol. III 6 Staf Gol. II I

.

-

,

5) Beban Kerja TAPD dan Sekretariat TAPD al TAPD

OranglBulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan

3.000.000 2.800.000 2.700.000 2.600.000

Orang/ Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan

2.500.000 2.400.000 2.300.000

1 2 3 4 5 6

IKoordinator Pengelolaan Keuanl!llIl Daerah IPeiabat Perigelola Keu&n/Zan DaerahfBUD IKuasa BUD Eselon Uta IKuasaBUD Eselon D1b IKuasa BUD Eselon IV IPelaksana BUD Ese10n IV 7 IPelaksana BUD Gol. m 8 IPelaksana BUD Gol. II/I 9 IPelaksana BUD Non PNS

Orang/Bulan Orana/Bulen Orang/ Bulan Orang/ Bulan Orang! Bulan Orang! Bulan Orang! Bulan Orang! Bulan Orang/Bulan

27.500.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 12.500.000 10.000.000 6.000.000 5.000.000 2.500.000

1 ISDN Pulau Sebuku Kecamatan Raiabasa 2 ISDN Pulau Sebesi Kecamatan Raiabasa 3 ISDN PuJau Harimau Kecamatan Ketai 4 ISMP Swadioa Pulau Sebesi Kecamatan Raiabasa 5 (SMA Swadilla Pulau Sebesi Kecamatan Raiabasa 6 IPengawas Sekolab

Orang/Bulan Orang/Bulan Oranl
500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

Orang/Bulan

2.000.000

Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan

12.500.000 1.000.000 1.000.000

1 IKetua 2 IWakiI Ketua 3 ISekretaris 4 IAnlZlZota

bl Sekretariat TAPD

1 IKoordinator 2 IAnlZlZota 3 [Operator

2lTunjangan Pengelolaaan Keullllgan Daerab

b. Tambahan penghasilan berdasarlran tempat bertugas : I) Dinas Pendidikan

21 Dinas Kesehatan

c. Tambshan pengbasi1an berdasarlam ke1angkaan profesi

Tenaga Medis di Pulau Sebesi, Pulau Sebu leu dan PuJau

Rimau

1 IDokter Soesialis 2 IDokter _ .. 3 IDokter Umum

O~/BuJan

d. Tambahan pengbasilan berdasarlam

pertimbangan objektif 1) Uang makan harlan

a) Satuan Polisi Parnong Praja

1 IPNS 2 INon PNS

Orang! Hari Orang/Hari

20.000 15.000

HiPNS HiPNS

b) Dinas Perhubungan

I I

2 NoPNS

c) Satuan Pemadam Kebakaran

2 NonPNS

d) Protokol

2)Tunjangan Perbaikan Penghasilan

I 2 IHonorarium - Pengguna Anggaran

- Kuasa Pengguna Anggaran

11 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7 8

r1 2

3 4 5 6 7 8

- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK·SKPD)

Orang/Han Orang/Han

I I

Orang/Han Orang/Han

I PNS 2 Non PNS -

Orang/Hari OrangjHari

­

20.000 15.000 20.000 15.000 20.000 15.000

Orang/Bulan Orang/Bulan OranR/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan

1.500.000 1.250.000 750.000 500.000 450.000 400.000 350.000

dana eli atas RD. 100 iuta s.d Ro.250 it P"I:U dana eli atas Rp, 250 iuta s.d Rp, 500 iuts o"I:U dana eli atas Ro. 500 iuta s.d Rp. 1 M P""" dana eli atas RD. 1 M s.d Rp. 2.5 M Pagu dana eli atas Rp. 2,5 M s.d Ro. 5 M P""" dana eli atas R". 5 M e.d Ro. 10 M 1'""" dana eli atas R". 10 M

Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/ Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan

360.000 430.000 500.000 575.000 720.000 900.000 1.100.000 1.300.000

Nilai 0""" dana s.d Ro. l()(f juta

Nilai 0""" dana eli atas RD. 100 iuta s.d Ro.250 iuts Nilai pazu dana eli atas Ro. 250 iuta s.d Rp. 500 iuta Nilai oeeu dana eli atas Ro. 500 iuta s.d Rn. 1 M Nilai Pegu dana eli atas Rp. 1 M s.d Rp, 2.5 M Nilai P""" dana eli atas RD. 25M s.d RD. 5 M Nilai Pagu dana eli atas Rp. 5 M s.d Rp. 10 M Nilai Pagu dana di atas RD. 10 M

Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan

340.000 410.000 480.000 550.000 700.000 800.000 950.000 1.100.000

Orang/Bulan I

1.000.000

I

750.000

Eselon III a Eselon III b

Eselon IV

StafGol. IV

Staf Gol. 1Il

Staf Gal. II

Staf Go1.1

Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai

08"" dana s.d Rp, 100 juta 00Jru

, 1 ISekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan,

Idan

I

Dinas Pekerjaan Umum

2 Sekretariat DPRD. BPKAD dan Rumah Sakit dr, Hi. Bob Bazar S.Km

lOrang/ Bulan

3 4

•

~abat

Pembuat Komitmen

600.000 350.000

1 INiiai

2 INiiai 3 INiiai 4 INiiai 5 INilai P, 6 INilai P, 7 INilai P, 8 INilai P, 9 INiiai P, 10lNilai INilai pagu INilai pagu INilai pagu INilai oazu INilai Pazu INilai Palm INilai Palm INilai Palm

dana I.d Ro. 100 iuta dana di ata8 Ro. 100 iuta s.d RD.250it dana di ata8 Ro, 250 Iuta s.d Rp. 500 iuta dana di alas RD. 500 iu ta s.d Ro, 1 M dana dialas RD. 1 M s.d RD. 2.5 M dana eli ata8 RD. 2,5 M s.d RD. 5 M dana eli alas RD. 5 M s.d RD. 10M dana eli ata8 RD. 10 M s.d RD. 25 M dana eli ata8 RD. 20 M s.d RD. 50 M dana eli alas RD. 50 M

Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan OranR/ Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan

285.000 360.000 420.000 480.000 605.000 665.000 725.000 905.000 965.000 1.030.000

dana s.d Rp. IOOjuta dana eli alas RI" 100 juta s.d Rp.250 jt dana eli alas Rp. 250 juta s~d Rp. 500juta dana eli alas RD. 500 iuta s.d RD. 1 M dana eli atas RD. 1 M s.d RD. 2.5 M dana
OranR/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orting/Bulan OrlllU
150.000 175.000 200.000 225.000 250.000 275.000 300.000 325.000

Orangj'Bu.lan

Orang/Bulan

6.000.000 3.000.000

Orang/ Bulan

800.000

Orang/Bulan

soo.ooo

Orang/Bulan

400.000

Orang/Bulan

300.000

Orang/Bulan

800.000

Orang/Bulan

350.000

Orang/Bulan

300.000

• ""jabat Pelaksana T"kDis Kegiatan (pPTK)

1 2 3 4 5 6 7 8

• Tenaga Ahli

1 ISekretariat Daerah 2 [Sekretariet DPRD

~

Bendahara Pengeluaran

- Bendahara Penerimaan

1 ISekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekeriaan Umum 2 ISekretariat DPRD. BPKAD dan Rumah Sakit dr, Hi. Bob BazarS.Km 3 IBadan/Dinas/Kantor/Sekretariat Dewan Pengurus KORPRl 4 IKecamatan

1 IDinas Pendapatan Daerah 2 IDinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika/Dinas Kesehatan/Rumah Sakit dr. Hi. Bob Bazar, S.Km/Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. 3 ISKPD Lainnva

- Bendahara Pengeluaran Pembantu di SMP, SMK. dan SMA Negeri dan Puskesma.e

- Pengawas Lapangan - Bendahara Pengeluaran PPKD dan Pembantu Bendahara Pengeluaran PPKD

Bendahara Pengeluaran PPKD 2 [Pembarrru Bendahara Peugeluaran ppm

- Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPI'KJ

I INilai 2 INilai 3 INilai 4 INilai 5 INilai P, 6 INilai P,

7 INil'li P 8 INilai P, - Pembantu Pejabat Penataueehaan Keuangan (PPK-SKPD)

dana s.d RD. 100 iuta dana. dl atali RD. 100 iutS. s.d RD.250 it dana dl atas RD. 250 iuta s.d RD. SOOiuta dana dl atas RD. 500 iuta e.d RD. 1 M dana dl atas RD. I M s.d RD. 2,5 M dana
Dinas/Badau/Kantor/Sekretariat maksima12 orang 2 IKecamatan 1 oren

- Pembantu Bendahara Pengeluarany Bendahara Penerimaan

~sekretariat ~ __~L , UCI'ioJJ ..........ro..... .Jl::I.~t:UJ.'

Dinas/Badan 3 IKantor 2

4 ISetingl
- Pengurus Barang

I Puskesmas Sekretariat Daerah/ Dinas Pendldikan/ Dinas Kesel1atan/Dinas Pekerjaan Umum/Rumah Sakit Umum Daerah Dr. BOB BAZAR,SKM

2 ISKPD lainnya yang memiliki UPT
Kantor

Orang/ Bulan

I

150.000

Orang/Bulan

I

300.000

Orang/Bulan I

2.000.000

Orang/Bulan

1.000.000

Orana Bulan

110.000 120.000 130.000 140.000 150.000 160.000 170.000 180.000

Oran.. Bulan

Orang Bulan Oran.. Bulan

Oran"/Bulan Orane /Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/ Bulan Orang/Bulan

I

250.000 150.000

lOrang/Bulan

Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan

300.000 250.000 200.000 200.000 150.000

Orang/Bulan

150.000

Orang/Bulan

1.500.000

Orang/Bulan

1.000.000

Orang/Bulan Orang/Bulan

750.000 500.000

Penyimpan Barang

Sekretariat Daerah/Dinas Pendidikan/ DiDaa Kesehatan/DinaB Pekeljaan Umum/Rumah Sakit Umum Daerah Dr. BOB BAZAR. SKM memiliki UPT di Kean]lAtan 2 SKPD lainn 3 Dinas/Badan/Kantor

lOrang/Bulan I

1.500.000

Orang/Bulan OranE/BuIan Orang/BWan

1.000.000 750.000

4 KecamalBn

Sekretariat Daerah/Dinas Pendidikan/ DinaB Kesehatan/DinaB Pekeljaan Umum/Rumah Sakit Umum B KM

- Pembantu Pengurus Barang/Pembantu Penyimpan Banmg

- Petugas Kebersihan

- Petugas Penjaga Keamanan

- Koordinasi Pdayanan Perizinan BPMPPT a. Tim Koordinasi

b. Sekretariat

- Kegiatan Keprotokolersn

I

SOO.OOO

Orang/BWan I

500.000

1

Orang Bulan

2

Orang/BWan

SOO.OOO 300.000

1 2

Orang/Bulan Orang/BWan

500.000 300.000

1 Pembina 2 Penanggungjawab 3 Ketua 4 Wakil Ketua 5 Sekretaris 6 Anggota

Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/ Bulan Orang/ Bulan Orang/ Bulan

1.000.000 850.000 800.000 750.000 700.000 600.000

1 Koonlinator 2 Anggota Eselon IV 3 Anggota Star

Orang/ Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan

600.000 550.000 300.000

1 Penanggungjawab

Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/B ulan Orang/Bulan

1.300.000 1.200.000 1.000.000 900.000 850.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 750.000

2 Pe1a.ksana

3 4 5 6 7 8 9

Wakil Pelaksana Anggota Gol. III Anggota Gol. IV Petugas pengawal Bupati Lampung Selatan Petugae pengawal Waki1 Bupati Lampung Selatan Petugas penjaga rumah dinas Bupati Ajudan Bupati

Pengemudi Randi8 Bupati dan Wakil Bupati Ajudan Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Pengemudi randis kbusus tamu - Reviu RICA dan Laparan Keuangan oleh Inspektorat

3 IHononuium dan Upah untuk Ron Pegawai Daerah/PR'S - Tenaga Harlan Lepas Sukarela

Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan

500.000 750.000 500.000

1 Pembina 2 Ketua 3 Sekretaris 4 Koordinator 5 Wakil Koonlins.tor 6 Anggota

Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan

2.000.000 1.700.000 1.500.000 1.300.000 1.100.000 900.000

1 S2 2 SI 3 D3 4 SMU 5 SMP. SD dan Non Pendidikan Formal 6 THLS Teoaga Kebersihan di Dinas Kebersihan dan

Orang/bulan Orang/bulan Orang/blllan Orang/bulan Orang/bulan

1.400.000 1.300.000 1.200.000 1.100.000 1.000.000

Orang/bulan

1.200.000

Pertamanan

THLS

Orang/bulan

I

250.000

1 ITHLS

Orang/bulan

I

700.000

• Koordinas! Pelayanan Perizinan BPMPPT

- Kegiatan Keprotokoleran

4 lUang Lembur Pe.....a! Daerah/PNS - Uang Lembur

1 Oclonsan IV 2 Golongan ill 3 4

Ootoneen 11 Golongan I

1 Jam 1 Jam 1 Jam 1 Jam

25.000 20.000 17.000 13.000

1 jam

10.000

kali

20.000

6 lUang Lembur untuk THLS/PTT - Uang Lembur

6 lUang Makall Lembur _ Uang Makan Lembur 7 IBlaya Pengembangan Sumber Daya Manusla - Biava Beasiswa/Bantuan Tugas Belaiar

1 ITHLS/PTT

1 ISemua Golongan dan Non PNS

Pemberian Uang Lembur pada Hari Ubur dikalikan 200% dari beeeran uang lembur

-':'

Pegawai Tugas Be1l\iar Program 0-3 di fuar ProvinBi Lampung

1 I

- Pegawai Tugas Be1l\iar S-1 diluar Provinsi Lampung

1 I

• Pegawai Tugas Belajar 8-2 di Iuar Provinoi Lampung

1 r

• Pegawai Tugas belajar Program Doktor (B·3)

1 I

- Biaya Bantuan PeIJdidjken Penjenjangan Struktural - Diklat Penjeqjaogan P1M IV - Dalaro Provinsi Lampung - Luar Provinlli Lampung

Tunjangan Belajar / Uang Buku, Uang Saku, Uang makan, Pondokan, Biaya Riset/Skripsi. dan Wisuda

I

oetahun

I

15.000.000

Tunjangan Belajar / Uang Buku, Uang Saku, Uang makan, Pondokan, Biaya Riset/Skripsi dan Wisuda Tunjangan Belajar f Uang Buku, Uang Saku, Uang makan, Pondokan, Biaya Riset/Skripsi dan WiBuda

I

oetahun

I

20.000.000

I

setahun

I

25.000.000

I

setahun

I

47.750.000

Tunjangan Belajar f Uang Buku, Uang Saku, Uang makan, Pondokan, Biaya Riset/Skripsi dan WiBuda

1 IUano:tBaku dan Biava Lainnva 2 IUano:t8aku dan Biava Lainnva

Ls Ls

2.000.000 3.000.000

- Diklat PenjeDjangan PlM III Dalam Provinsi Lampung - Luar Provinsi Lampung

1 IV, 2 Ill,

8aku dan Biava Lainnva Saku dan Biava Lainnva

Ls Ls

5.000.000 10.000.000

- Diklat Penjenjaogan PIM II Oalam Provinsi Lampung • Luar Provinsi Lampung

1 IUano:t Baku dan Biava Lainnva 2 IUana Baku dan Biava Laino'

Ls Ls

15.000.000 26.000.000

- Pegawai Tugas Be1BJar 03. SI, dan 52 Seluruh Biayanya ditanggung oleh Pemerintah PusatfPelaksana

- Biaya Bentuan Uang Baku Pendidikan Formal dan Informal - Dalaro Provinsi. Laropuog

I lUang Baku

1 IGoloIWillIV

2 IGotonsan III 3 [Golonzan II 4 IGclonzan I

OrangfBulan

300.000

Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari

200.000 175.000 150.000 125.000

OrB112J Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Han

450.000 300.000 275.000 250.000 225.000

- Luar Provinsi Lampung

1 IBuoati. Wakil Buoati eerta Unsur Pimpinan DPRD

2 I Golongan IV 3 [Golcnzan III

4 lOolonzen II 5 [Golongan I

8 IBlAya IllakaDlUI daD Mlnuman

- Biaya Makanan dan Minuman Harlan - Biaya MRkanan dan Minuman Rape! - Biaya MBkanan dan Minuman Tamu - Biaya Makanan Pelaksanaan Kegiatan

9 IBlaya PemeUharaan A1at·alat Anglmtan BUPAT!

I

IJamuan Minum dan MRkanan Ked! Snack ~ IPrasmanan) Tamu VIP

"

,.

•

L

•

u

..... Cl..U.l.u.a..u.

1Q,cuu:LL.l

4 IJamuan Malam

1~.QOUU:Ul.an) untuk (Nasi Ko'

Pelatihan. Penataran.

Or,

Or,

o

10.000 30.000

25.000 22.500

I 2 3 4 5 6

Biava Reoarasi dan oene..antian suku Biava service Biava oembellan BBM Biava nembeIian oelumas PembeIian Aceu PembeIian Ban

Unit Unit Unit Unit Unit Unit

Tabun Tabun Tabun Tabun Tabun Tabun

35.000.000 20.000.000 15.000.000 750.000 1.200.000 7.500.000

- WAKIL BUPATI

1 2 3 4 5 6

Biava Renarasi dan eenezarrden suku Bia;-a service Biava nembelian BBM Biava nembelian nelumas Pembelian Aceu Pembelian Ban

Unit Tahun Unit Tahun Unit Tahun Unit Tahun Unit/Tahun UnitlTahun

25.000.000 20.000.000 15.000.000 750.000 1.200.000 7.500.000

- SEKRETARIS DAERAH

1 Biava Reoarast dan oeneeentien suku cedene 2 Biava service 3 Biava nembelian BBM 4 Biava oembelian-;;;;Iumas 5 Pernbelian Accu 6 Pembelian Ban

UnitiTahun Unit/Tahun Unit/Tabun Unit/Tabun Unit/Tabun Unit/Tabun

17.500.000 7.500.000 8.500.000 750.000 1.200.000 7.500.000

- KETUADPRD

1 Biava Renaraei dan neneeantian suku eadana 2 Biava service 3 Biava cembelien BBM 4 Biava oembelian oelumas 5 Pembelian Accu 6 Pem belian Ban

Unit/Tabun Unit/Tabun Unit/Tabun Unit/Tabun Unit/Tabun Unit/Tabun

27.500.000 21.000.000 8.000.000 750.000 1.2lJ0.000 7.500.000

- WAKIL KETUA DPRD

1 2 3 4 5 6

Unit/Tabun Unit/Tabun Unit/Tabun Unit/Tabun Unit/Tabun Unit/Tabun

25.000.000 20.000.000 7.800.000 750.000 1.200.000 7.500.000

Biava Reuaraei dan oen...antian suku cadana Biava service

Biava oembelian BBM Biava oembelian oelumae Pernbelian Accu Pembelian Ban

SKPD • Biaya Penggantian Suku Cadang

- Biaya Semce

I 1 Mobil Mlmbus 2 Mobil Bus 3/4 Mobil Minibus I 2 Mobil BUB 3/4

rl

Jeeo Bus Besar Truck Jeeo Bus Besar, Truck

- Biaya Pembelian BBM

1. Mobil Kepala SKPD, Sekretaris SKPD dan Kendaraan Dinas OperasionaJ lainnyadan Anggota DPRD I 1 IMobil DinaB Iii>.

2. Sepeda Motor (BBM dan Pemeliharaan)

5.000.000 10.000.000 1.500.000 1.750.000

I UnitfBulan I

3.500.000

Unit/Bulan

I

300.000

Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan

400.000 500.000 500.000 600.000 700.000

Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun

750.000 1.500.000 1.500.000

I 1 Sekretariat Daerah

2 Sekretariat DPRD

3 Dinas/BadanfKantor

UniiTTahun Unit/Tahun Unit/Tahun

100.000.000 75.000.000 25.000.000

~ 1 I
Unit/Tahun

1.500.000

2 Komputer Laptop, Notebook, Desknote atau yang sejenis

UnitfTahun

750.000

3 Printer

Unit/Tahun

500.000

• Biaya Pembelian Pelumas

- Pembelian Aeeu

:;;:; Motor

1 Tehun 1 Tehun 1 Tahun 1 Tahun

1 Mobil Mimbus 2 MobilJ..eo 3 Mobil Bus 'Y. 4 Mobil Bus Besar 5 Mobil Truck

T1

Mobil Minibus Jeep 2 Mobil Bus 3/4, Bus Bessr 3 Mobil Truck f Tibum, Bus 3/4

Unit Unit Unit Unit Unit

I 10 IBelanja PemeUharaan Rutlo Baogunao Gedung ~ Bangunan Gedung Perkantoran

111 Belanja Peme1iharaan Komputer dan PerleagkapaDDy&

- SKPD

12 IBelanja PemeUharaan Alat-alat Kantor daD Rumah Tan"a

I

- SKPD

L1

Mesin Ketik 2 Alat • slat Elektronik, diI

Unit/Tahun Unit/Tahun

t

1

250.000 500.000

13 IHooorarlumfUpah - TIM/PANITlA KEGIATAN - Sampai Dengan Rp 100 ju ta

I I 1 2 3 4 5

Pembina/Penasehat/PeMarah Penaneeuneiawab Ketua Wakil Ketua Sekretaris f koordinator

Org/Keg{ BIn Oro/Keg{ Bin

Org/Kegl Bin Org/KegfBIn OrIt/KegfBIn

300.000 260.000 250.000 240.000 230.000

- honorarium tim/panitia kegiatan dengan pagu anggaran sampai dengan Rp.lOO.OOO.OOO,OO maksirnaJ anggota 5 erg

6 StaffAnggola

Org/Keg/BIn

I

200.000

1 2 3 4 5 6

Pembina/Penasehat/Pe neiewab Ketua WaldlKetua Sekretaris/koonlinator StaflAn""ota

OrgfKeg/Bln OnUKell/ BIn Org/Keg/ BIn Ora/Ke,,/BIn Org/Keg/ BIn O",/Keg/Bin

400.000 350.000 320.000 280.000 260.000 220.000

-

honorarium tim/ panitia. kegiatsn dengan pagu anggaran diatae Rp.l00.0oo.000,Oo maksimal anggota 10 org

1 2 3 4 5 6

Pembina! Penasehatl Penearab, ngtaweb Pe Ketua WaldlKetua Sekretarisl koordinalor Staff Aneeota

0"" Keg/Bin Org, Keg/Bin 0"" Keg/Bin Org/Keg/Bin O",/Keg/Bin Org/ Keg/ Bin

500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000

-

honorarium tim/panitia kegiatsn maksimal diberikan selama 6 bulan kecuali untuk petugas

1 2 3 4 5 6

PembinalPenasehatl Pen "arab Penanzzunsriawab

Org/Keg/Bin Org/Keg/Bin Org/Keg/Bin Org/Keg/Bin Org/Keg/Bin Orn/Keg/Bin

550.000 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000

1 Nilai Dam dana s.d Ro. 50 iuta 2 Nilai pazu dana eli alas Rp. 50 iuta s.d Rp.100 it 3 Nilai nazu dana di alas RD. 100 ;uta • .d RD. 200 iuta

OB OB DB

300.000 350.000 400.000 •

- PEJABAT PENERlMA HASIL PEKERJAAN

1 Nilai Dam dana s.d RD. 50 iuta 2 Nilai PSI!U dana eli atas Rp. 50 iuta s.d Rp.l00 it 3 Nilai Dam dana di alas Rn, 100 tufa s.d Ro. 200 iuta

OB DB DB

200.000 ' 250.000 300.000

- PANITlA PENOADAAN JASA KONSTRUKSI/UNIT LAYANAN PENOADAAN (KONSTRUKSII

1 2 3 4 5 6 7

- Rpl00 juta - sampai dengan 300 juta

- Rp300 juta - sampai dengan RpSOOjuta

- 500.000.000,- keatas

• PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

P

Ketus

WakilKetua Sekretaris/koonlinator Stafl Aneeota

Nilai pagu dana di alas Nilai Pam dana eli alas Nilai PSI!U dana di alas Nilai PSI!U dana eli alas Nilai PSI!U dana eli alas Nilai Pazu dana eli atas Nilai PSI!U dans eli alas

Rp, 200juta s.d Rp, 500 Juta RD. 500 Juta s.d RD. 1 M Rp. 1 M s.d Rp, 2,5 M RD. 2,5 M ad RD. 5 M RD. 5 M ad Rp. 10 M Rp. 10 M s.d RD. 25 M RD. 25 M

O/P O/P O/P O/P O/P O/P O/P

475.000 570.000 730.000 835.000 935.000 I.l45.000 1.250.000

lapangan

-

I

Untuk kegialan yang melibatkan lin (as sektor jumlab anggota dapat melebibi ketetapan

Jumlah bulan dtsesuaikan dengan volume pekeIjaan

Per Paket

- PANITIA PENGADAAN BARANGIJASA LAlNNYA/ UNIT lAYANAN PENGADAAN (NON KO!'n'RUKSQ

1 INiJai 2 INiJai 3 INiJai 4INDaiP, 5INDaiP, e INilai P, 7 INilai P,

SO juta s.d Rp.100 jt 100 iuta s.d Rn. 250 iuta 250 iuta s.d Rn. 500 M 500 M s.d Rn. 1 M 1 M s.d RI>. 2,5 M 2,5 M s.d RD. 5 M 5 M s.d Rn. 10 M 10 M s.d Rn. 25 M 25 M

oP OP OP OP OP OP OP OP OP

JOO.ooO 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000 l.100.000

Per Paket

INDai INDai INDai INilsi INilsi INilsi INUai

dana eli atas Rp. dana eli atas RI>. dana eli atas RI>. dana eli atas RI>. dana eli atas RI>. dana eli atas RI>. dana eli alas RI>. dana eli alas RI>. dana di atas RI>.

INilsi INUaiP, INilai P, INilsi 5 INUai 6 INUai 7 INilaiP,

dana eli alas RI>. dana eli atas RI>. dana eli atas RI>. dana di atas RI>. dana eli alas RI>. dana eli alas RI>. dana eli atas RI>.

200 [uta s.d Ro. 500 Juts 500 Juts s.d RD. 1 M 1 M s.d Rn. 2,5 M 2,5 M s.d RD. 5 M 5 M s.d RD. 10 M 10 M s.d Rn, 25 M 25 M

OP OP OP O/P OIP OIP O/P

250.000 350.000 450.000 550.000 650.000 750.000 850.000

Per Paket

- PANITIA PENGADAANJASA KONS·-------­ -------­Ll\Yf\NJ\..N --------­ I 1 INilai ·).LU\N~I/UNII . 21NDai PENGADAAN (NON KONSTRUKSI}

3 4 5 6 7 8 9 - PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN KONSTRUKSI/BARANG DAN JASA lAlNNYA

14lHoDonrlum/UDah - Narasumber

- Moderator t Pembaca Doa dan Pembawa Acara

1 2 3 4

1 IMenteriISetim<1
OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ

1.700.000 1.400.000 1.000.000 900.000 800.000 700.000 400.000 300.000 250.000 200.000

1 IModerator 2 IPembaca Do'a 3 IPemandu Acara

OJ

OK OA

100.000 150.000 150_000

1 2 3 4 5 6

IMenteri/SetinRkat Menteri/Peiabat Nesara Lainrr IPeiabat Eselon I IPelahat Eselon 11 Pusat (Pelabat Eselon III kebawah dari Pusat IPelabat Eselon 11 Daerab IPeiabat Eselon III Daerah 7 IPeiaba' Eselon IV kebawah Daerab 8 IStsfAh1i 9 IPeserta

pp pp pp pp pp pp pp pp pp

1.000.000 1.000.000 1.000.000 800.000 100.000 100.000 100.000 100.000 50.000

15 ISian "ua PIbak Ketln - Pelalrsanaan Kel!iatan - Untuk Kegiatan yang dilaksanakan diatas 3 ban dibuatkan SPK/Kontrak atau MoU atau PeIjanjian Sejenis Lainnya dengan Pibak Ketiga TariI disesuaikan dengan Harga Negosiasi

IS IHonorarium - Untuk Kegiatan yang melibatkan FORKOMPIMDA atau Instansi Luar diatur dengan Keputusan Bupati

PJ. SUPATI LAMPUl'fG SELATAN,

KHERLANl

\

'\

~.