BUPATI KULON PROGO PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR :
64 TAHUN 2008
TENTANG
URAIAN TUGAS PADA UNSUR ORGANISASI TERENDAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KULON PROGO,
Menimbang
:
a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menyusun uraian tugas; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon progo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS PADA UNSUR ORGANISASI TERENDAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo. 4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo.
3 5. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
BAB II
ORGANISASI
Bagian Pertama
Unsur Organisasi
Pasal 2 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari : a. Unsur Pimpinan
: Kepala Dinas;
b. Unsur Pembantu Pimpinan
: Sekretariat yang terdiri dari Sub Bagian-Sub Bagian;
c. Unsur Pelaksana
: 1. Bidang-bidang yang masingmasing terdiri dari Seksi-Seksi; 2. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan 3. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3 Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. c. Bidang Administrasi Kependudukan terdiri dari : 1. Seksi Pendaftaran Penduduk; dan
4 2. Seksi Perkembangan Penduduk. d. Bidang Data dan Teknologi Informasi terdiri dari : 1. Seksi Pengolahan Data dan Teknologi Informasi; dan 2. Seksi Penyuluhan Pengendalian dan Penyimpanan Data. e. Bidang Pencatatan Sipil terdiri dari : 1. Seksi Kelahiran dan Kematian; dan 2. Seksi Perkawinan Perceraian Pengakuan dan Pengesahan Anak. f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
Bagian Ketiga
Kedudukan
Pasal 4
(1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, huruf d, dan huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 dan angka 2, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 1 dan angka 2 , huruf d angka 1 dan angka 2, huruf e angka 1 dan angka 2, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. (6) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
5 BAB III
FUNGSI, TUGAS DAN URAIAN TUGAS
Bagian Pertama
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Pasal 5
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan catatan sipil.
Pasal 6
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas : a. menyelenggarakan kegiatan bidang kependudukan; b. menyelenggarakan kegiatan di bidang data dan tehnologi informasi; c. menyelenggarakan kegiatan di bidang pencatatan sipil; dan a. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 7
Sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan.
Pasal 8
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai tugas : a. melaksanakan urusan umum dan kepegawaian;
6 b. melaksanakan kegiatan perencanaan dan keuangan; c. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Dinas; d. memantau, mengendalikan, dan mengawasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan bidang tugasnya.
Pasal 9
(1) Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, perbekalan, ketatausahaan, kearsipan dan kepustakaan serta urusan kepegawaian. (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian adalah sebagai berikut : a. mempelajari
peraturan
perundang-undangan,
kebijakan
teknis,
pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan urusan umum dan kepegawaian; b. menyusun program kerja Sub Bagian; c. menyelenggarakan kegiatan kerumahtanggaan yang meliputi : mempersiapkan rapat, menerima tamu, pelayanan telepon, kebersihan dan keamanan serta kegiatan lain yang berkaitan dengan urusan rumah tangga; d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan yang meliputi : 1. menginventarisasi, mengatur penggunaan, pemeliharaan dan pengurusan barang inventaris; 2. melaksanakan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan usul penghapusan sarana dan prasarana dinas; dan 3. menyusun laporan pengelolaan barang. e. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan yang meliputi: 1. kegiatan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, penyajian data, dokumentasi dan informasi; dan 2. melaksanakan administrasi dan menyiapkan sarana perjalanan dinas; f. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi: 1. melaksanakan pengelolaan presensi pegawai; 2. pembuatan Daftar Nominatif Pegawai,, file kepegawaian, Daftar Penilaian
Pelaksanaan
Pekerjaan
(DP-3),
Daftar
Urut
7 Kepangkatan (DUK), buku - buku penjagaan seperti : Kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Pensiun, Kartu Hukuman Disiplin dan lain-lain; 3. menyiapkan usulan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi PNS, kenaikan pangkat, penempatan dalam jabatan, mutasi, cuti, bebas tugas / pensiun, perubahan gaji , hukuman disiplin tingkat ringan; 4. memproses cuti tahunan, cuti bersalin, cuti hamil, cuti alasan penting, cuti di luar tanggung jawab negara dan cuti sakit bagi pegawai negeri sipil di Dinas; 5. menyiapkan bahan pembinaan disiplin pegawai; 6. mengusulkan kenaikan gaji berkala Kepala Dinas; 7. memproses penerbitan Keputusan kenaikan gaji berkala PNS di Dinas; 8. menyiapkan bahan penjatuhan hukuman disiplin PNS di Dinas; 9. menyiapkan bahan pengusulan kesejahteraan pegawai yang meliputi pemberian tanda jasa, Tabungan Asuransi Pensiun (TASPEN),
Asuransi
Kesehatan
(ASKES)
dan
Tabungan
Perumahan (TAPERUM), permintaan Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Istri/Kartu Suami serta hal-hal lain yang berhubungan dengan kesejahteraan kepegawaian; 10. mengusulkan ijin belajar, tugas belajar, pendidikan, latihan dan lain - lain yang
berhubungan dengan peningkatan profesionalisme
pegawai; 11. mengusulkan pendidikan dan latihan serta kursus-kursus pegawai Dinas; 12. mengusulkan rencana kebutuhan pegawai; 13. menyiapkan bahan pembinaan pegawai;
14. menyusun
dan
mengkoordinasikan
perencanaan
kebutuhan
pendidikan dan latihan; 15. menyiapkan Surat Perintah Dinas; dan 16. menyiapkan bahan, menyelenggarakan penilaian dan memproses penetapan angka kredit jabatan fungsional tertentu. f. melaksanakan fungsi kehumasan Dinas; g. menyiapkan konsep sambutan Bupati sesuai bidang tugasnya; dan h. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian.
8 Pasal 10
(1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengembangan dan pelaporan program serta koordinasi administrasi keuangan. (2) Uraian Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut: a. mempelajari
peraturan
perundang-undangan,
kebijakan
teknis,
pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan urusan perencanaan dan keuangan; b. menyusun program kerja Dinas; c. menyusun program kerja Sub Bagian; d. melaksanakan penyusunan perencanaan, pengembangan dan pelaporan program yang meliputi : 1. menyiapkan bahan dan memproses penyusunan Rencana Stratejik Dinas; 2. menyiapkan bahan dan memproses penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas; 3. menyusun rencana program, monitoring dan evaluasi; 4. menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan kegiatan program; 5. menyusun
dan
mengkoordinasikan
perencanaan
kebutuhan
pendidikan dan latihan; dan 6. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. e. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pengelolaan Anggaran (DPA);
f.
menyelenggarakan verifikasi SPJ dari Kuasa Pengguna Anggaran;
g. melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran gaji pegawai; h. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas; i. mengkoordinasikan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran dalam mengelola administrasi keuangan yang meliputi : 1. memproses Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU); 2. menyelenggarakan pengelolaan Kas Dinas; 3. melaksanakan verifikasi SPJ dari Kuasa Pengguna Anggaran; 4. melaksanakan pembuatan daftar gaji dan pembayaran gaji pegawai;
9 5. menyusun perencanaan pendapatan dan belanja Dinas; 6. melaksanakan pembukuan penerimaan setoran pendapatan dan menyetor ke Kas Daerah; 7. melaksanakan perhitungan realisasi anggaran; dan 8. melaksanakan
tugas-tugas
lain
yang
berhubungan
dengan
Anggaran/Keuangan Dinas. j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian; dan k. menyusun laporan pelaksanaan tugas Dinas.
Bagian Ketiga
Bidang Administrasi Kependudukan
Pasal 11
Bidang Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pemantauan perkembangan penduduk.
Pasal 12
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Administrasi Kependudukan mempunyai tugas : a. menyelenggarakan pendaftaran penduduk; b. menyelenggarakan bimbingan teknis dan pemantauan perkembangan penduduk; dan c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan bidang tugasnya.
Pasal 13
(1) Seksi Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas menyelenggarakan pendaftaran penduduk. (2) Uraian tugas Seksi Pendaftaran Penduduk adalah sebagai berikut :
10 a. mempelajari
peraturan
perundang-undangan,
kebijakan
teknis,
pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan pendaftaran penduduk; b. menyusun program kerja Seksi; c. menyusun pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan administrasi kependudukan; d. melaksanakan koordinasi pendaftaran penduduk; e. fasilitasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk; f.
melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk;
g. menyelenggarakan kegiatan Pendaftaran Penduduk dalam Sistem Administrasi Kependudukan yang meliputi : 1. pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Penduduk (NIK); 2. pendaftaran perubahan alamat; 3. pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia; 4. pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara; 5. pendaftaran pindah datang antar Negara; 6. pendaftaran penduduk rentan administasi kependudukan; 7. penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk antara lain : Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya; dan 8. penatausahaan pendaftaran penduduk. h. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk; i.
menyelenggarakan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan;
j.
menyelenggarakan pengawasan pendaftaran penduduk;
k. menyediakan dan mendistribusikan blangko dokumen kependudukan dan formulir administrasi kependudukan; l.
menyediakan
sarana
dan
prasarana
penyelenggaraan
Sistem
Administrasi Kependudukan (Aplikasi SIAK) untuk penyelenggaraan pendaftaran penduduk; m. melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk di kecamatan dan kelurahan; n. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi; dan
11 o. menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi.
Pasal 14
(1) Seksi Perkembangan Penduduk
mempunyai tugas menyelenggarakan
bimbingan teknis dan pemantauan perkembangan penduduk (2) Uraian tugas Seksi Perkembangan Penduduk adalah sebagai berikut : a. mempelajari
peraturan
perundang-undangan,
kebijakan
teknis,
pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan perkembangan penduduk; b. menyusun program kerja Seksi; c. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan perkembangan penduduk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. menetapkan norma, standart, prosedur dan kriteria penyelenggaraan pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas/persebaran penduduk dan
perlindungan
penduduk
serta
pembangunan
berwawasan
kependudukan; e. menyelenggarakan
pemantauan,
evaluasi
dan
pelaporan
penyelenggaraan perkembangan penduduk; f. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola perkembangan penduduk; g. menetapkan indikator, proyeksi dan analisis perkembangan penduduk; h. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi dan analisis dampak kependudukan; i. melaksanakan
pemantauan,
evaluasi
dan
pelaporan
indikator
kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan serta penyerasian kebijakan kependudukan; j.
melaksanakan
kebijakan
pengembangan
kualitas,
pengarahan
mobilitas/persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan; k. membuat analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas/persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan; l. melaksanakan pelaksanaan
koordinasi kebijakan
dan kerjasama
antar daerah
pengembangan
kualitas,
dalam
pengarahan
mobilitas/persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan;
12 m. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan pengembangan kualitas, pengarahan
mobilitas/persebaran
penduduk
dan
perlindungan
penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan; n. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas
penduduk,
pengembangan
kualitas,
pengarahan
mobilitas/persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan; o. menyelenggarakan pengawasan kebijakan pengembangan kualitas, pengarahan
mobilitas/persebaran
penduduk
dan
perlindungan
penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan;
p. melaksanakan pengawasan terhadap orang asing; q. melaksanakan pemantauan terhadap kepemilikan identitas penduduk; r. menyedikan
sarana
dan
prasarana
penyelenggaraan
Sistem
Administrasi Kependudukan (Aplikasi SIAK) untuk penyelenggaraan perkembangan penduduk; s. melaksanakan urusan surat menyurat, data, kepustakaan arsip dan dokumentasi Bidang; t. mengelola keuangan Bidang; u. mengelola kepegawaian Bidang; v. mengelola barang inventaris Bidang; w. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi; x. menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi; dan y. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang.
Bagian Keempat
Bidang Data dan Teknologi Informasi
Pasal 15
Bidang Data dan Teknologi Informasi mempunyai fungsi penyelenggaraan pengolahan data dan teknologi informasi serta penyuluhan pengendalian dan penyimpanan data.
Pasal 16
13 Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas : a. menyelenggarakan pengolahan data dan teknologi informasi; b. menyelenggarakan penyuluhan pengendalian dan penyimpanan data; dan c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan bidang tugasnya.
Pasal 17 (1) Seksi Pengolahan Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan data dan pengembangan teknologi informasi kependudukan. (2) Uraian tugas Seksi Pengolahan Data dan Teknologi Informasi adalah sebagai berikut : a. mempelajari
peraturan
perundang-undangan,
kebijakan
teknis,
pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan pengolahan data dan teknologi informasi; b. menyusun program kerja Seksi; c. menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengolahan data dan teknologi informasi; d. menyelenggarakan pelaporan data kependudukan dan catatan sipil secara periodik; e. menyelenggarakan pendayagunaan data dan teknologi informasi (TI) atas dasar indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan kependudukan berbasis penduduk; f.
melaksanakan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jaringan komunikasi data kependudukan dan catatan sipil;
g. menyediakan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk; h. melaksanakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); i.
menyediakan
sarana
dan
prasarana
penyelenggaraan
Sistem
Administrasi Kependudukan ( SAK); j.
menyelenggarakan Pembangunan Bank Data Kependudukan;
k. menyelenggarakan perekaman data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
14 l.
menyusun data penduduk dan perencanaan kependudukan untuk pemilihan
presiden,
pemilihan
legislatif,
pemilihan
gubernur,
pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala desa; m. melaksanakan perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan kabupaten; n. melaksanakan perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil; o. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi data kependudukan; p. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola data dan teknologi informasi (TI) kependudukan dan catatan sipil; q. melaksanakan pengawasan dan pengelolaan data dan teknologi informasi (TI) kependudukan dan catatan sipil; r.
mendokumentasikan dan memelihara data kependudukan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
s. menjamin kerahasiaan dan keamanan data kependudukan atas peristiwa penting dan peristiwa kependudukan; t.
melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi; dan
u. menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi.
Pasal 18
(1) Seksi Penyuluhan Pengendalian dan Penyimpanan Data mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan pengendalian dan penyimpanan data. (2) Uraian tugas Seksi Penyuluhan Pengendalian dan Penyimpanan Data adalah sebagai berikut : a. mempelajari
peraturan
perundang-undangan,
kebijakan
teknis,
pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan penyuluhan pengendalian dan penyimpanan data; b. menyusun program kerja Seksi; c. menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan penyuluhan pengendalian dan penyimpanan data; d. melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pengelolaan kependudukan dan catatan sipil; e. menyimpan, memelihara dan mengendalikan dokumen kependudukan dan catatan sipil; f. melaksanakan urusan surat menyurat, data, kepustakaan arsip dan dokumentasi Bidang;
15 g. mengelola keuangan Bidang; h. mengelola kepegawaian Bidang; i. mengelola barang inventaris Bidang; j. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi; k. menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi; dan l. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang;
Bagian Kelima
Bidang Catatan Sipil
Pasal 19
Bidang Catatan Sipil mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan kelahiran dan kematian serta urusan perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak.
Pasal 20
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Catatan Sipil mempunyai tugas : a. menyelenggarakan kegiatan pencatatan sipil tentang
kelahiran
dan
kematian; dan b. menyelenggarakan
kegiatan
pencatatan
sipil
tentang
perkawinan
perceraian pengakuan dan pengesahan anak.
Pasal 21
(1) Seksi Kelahiran dan Kematian mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pencatatan sipil yang meliputi kelahiran dan kematian. (2) Uraian tugas Seksi Kelahiran dan Kematian adalah sebagai berikut : a. mempelajari
peraturan
perundang-undangan,
kebijakan
teknis,
pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan kelahiran dan kematian; b. menyusun program kerja Seksi; c. menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pencatatan kelahiran dan kematian;
16 d. menyelenggarakan pencatatan dan penerbitan akta kelahiran, lahir mati, kematian, pengangkatan anak, pencatatan perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, pencatatan peristiwa penting, pencatatan perubahan akta; e. melaksanakan pelayanan akta kelahiran dan akta kematian di kecamatan dan kelurahan; f. menyelenggarakan
pemantauan,
evaluasi
dan
pelaporan
penyelenggaraan pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dan kematian, lahir mati, pengangkatan anak, pencatatan perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, pencatatan peristiwa penting, dan pencatatan perubahan akta; g. melakukan verifikasi / validasi data dan informasi penduduk dalam pelaksanaan pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dan kematian, lahir mati, pengangkatan anak, pencatatan perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, pencatatan peristiwa penting, dan pencatatan perubahan akta; h. menyediakan buku register, kutipan, blangko dokumen dan formulir administrasi pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dan kematian, lahir mati, pengangkatan anak, pencatatan perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, pencatatan peristiwa penting, dan pencatatan perubahan akta; i. menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan pencatatan dan penerbitan akta kelahiran, kematian; lahir mati, pengangkatan anak, pencatatan perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, pencatatan peristiwa penting, dan pencatatan perubahan akta; j. melaksanakan penerbitan surat tanda lapor tentang kejadian kelahiran, kematian, lahir mati, pengangkatan anak, pencatatan perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, pencatatan peristiwa penting, dan pencatatan perubahan akta yang sudah dicatatkan di Luar Negeri; k. melaksanakan penerjemahan kutipan akta Catatan Sipil; l. melaksanakan pelayanan akta kelahiran dan akta kematian di kecamatan dan kelurahan; m. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi ; dan n. menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi. Pasal 22 (1) Seksi
Perkawinan
Perceraian
Pengakuan
dan
Pengesahan
Anak
mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pencatatan sipil yang meliputi perkawinan perceraian pengakuan dan pengesahan anak.
17 (2) Uraian tugas Seksi Perkawinan Perceraian Pengakuan dan Pengesahan Anak adalah sebagai berikut : a. mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berkaitan dengan kelahiran dan kematian; b. menyusun program kerja Seksi; c. menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pencatatan dan penerbitan akta
perkawinan, perceraian, pengakuan dan
pengesahan anak; d. menyelenggarakan
pelayanan
pencatatan
dan
penerbitan
akta
perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak; e. melaksanakan
pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan dan
penerbitan akta perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak; f. melakukan verifikasi/validasi data dan informasi kependudukan dalam pelaksanaan pencatatan dan penerbitan akta perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak; g. menyediakan buku register, kutipan, blangko dokumen dan formulir administrasi pencatatan dan penerbitan akta perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak; h. menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan pencatatan dan penerbitan akta perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak; i. melaksanakan penerjemahan kutipan Akta Catatan Sipil; j. melaksanakan urusan surat menyurat, data, kepustakaan arsip dan dokumentasi Bidang; k. mengelola keuangan Bidang; l. mengelola kepegawaian Bidang; m. mengelola barang inventaris Bidang; n. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi; o. menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi; dan p. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang. Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu Pasal 23
18 (1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan; (2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang Kelompok jabatan fungsional yang dikoordinir oleh tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok. (3) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dapat dibagi atas Kelompok dan Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. (4) Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja. (5) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional Tertentu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 24
Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu diatur berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 25 Tugas dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.
Ditetapkan di Wates pada tanggal
2008
19 BUPATI KULON PROGO,
H. TOYO SANTOSO DIPO
Diundangkan di Wates pada tanggal
2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,
S O’ I M
BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN …… NOMOR …… SERI ……
