BUPATI KOTABARU PROVINS! KALIMANTAN SELATAN PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 06 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOTABARU,
Menimbang
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali tera.khir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 jo Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota, Bupati membentuk Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten/Kota; b. bahwa Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Kotabaru sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengaturan mengenai Unit Layanan Pengadaan Kabupaten, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kotabaru;
Mengingat
1. Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3851); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234); 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4194); 7.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemerintah dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Organisasi Perangkat Daerah Republik Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
Tahun 2007 tentang (Lembaran Negara 2007 Nomor 89, Republik Indonesia
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah telah beberapakali diubah beberapa
2010 tentang sebagaimana kali tera.khir
dengan Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor5); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tekn.is Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor537); 14. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor32);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2003); 16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan; 17. Peraturan
Daerah
Kabupaten
Kotabaru
Nomor 19
Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotabaru (Lembaran Daerah Kabu paten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 20);
MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERATURAN BUPATI KOTABARU TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LA YANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dal.amPeraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adal.ah Kabupaten Kotabaru. 2. Pemerintah Daerah adal.ah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Kotabaru. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru. 5. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/ Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi lainnya yang proses dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh Kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa.
6. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi yang selanjutnya disebut K/L/D/1 adalah Instansi/Institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pejabat yang disamakan pada institusi Iain pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 8. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah. 9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA, adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBNatau ditetapkan oleh Bupati untuk menggunakan APBD. 10. Pejabat Pembuat Komitmenyang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan barang/ jasa. 11. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah daerah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di K/L/D/1 yang bersifat melekat pada unit yang sudah ada. 12. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut Pokja ULP yang berjumlah gasal, beranggotakan paling lrurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan adalah bagian dari ULP yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki sertifikat keahlian barang/jasa pemerintah dan bertugas melakukan proses pemilihan penyedia barang/ jasa. 13. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah adalah tanda bukti pengakuan dari Pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/ jasa. 14. Tim Pengendalian ULPadalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati untuk melakukan pembinaan, monitoring, dan pengendalian kinerja pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh ULP.
BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP TUGAS DAN KEWENANGAN UNIT LAYANAN PENGADAAN
Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2 Dalam rangka menjamin pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa lebih terintegrasi atau terpadu sesuai dengan tata nilai pengadaan serta meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah, dibentuk ULP Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3 (1) ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unit kerja penyelenggara Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah di lingkup Pemerintah Kabupaten Kotabaru berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kotabaru melalui Sekretaris Daerah sesuai kewenangannya. (2) ULP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berkedudukan di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru. Bagian Ketiga Tujuan Pasal 4
ULPdibentuk dengan tujuan : a. menjamin pelaksanaan pemilihan penyedia barang/ jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru secara transparan, terintegrasi dan terpadu sesuai ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan barang/ jasa; b. meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat daerah; dan c. melaksanakan peraturan dan kebijakan Pemerintah dalam pelaksanaan pemilihan penyedia barang/ jasa.
Bagian Keempat Ruang Lingkup Tugas dan Kewenangan Pasal 5 Ruang lingkup tugas dan kewenangan ULP meliputi penyelenggaraan pengadaan barang/ jasa melalui penyedia barang/ jasa dengan proses pelelangan/ seleksi dengan menggunakan sistem pengadaan Barang Secara Elektronik di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Pasal 6 (1) ULP Kabupaten Kotabaru mempunyai tugas: a. melayani pengadaan barang/jasa di linglrungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru; b. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/ Jasa; c. melakukan analisa dan menetapkan Dokumen Pengadaan; d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Pemerintah Kabupaten Kotabaru, dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan; e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/ Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga
terhadap penawaran yang masuk; g. menjawab sanggahan dari Pennyedia Barang/ .Jasa; h. menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa kepada PA/KPAmelalui PPTK; 1. mengarsipkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/ Jasa; J. membuat laporan mengenai proses dan basil pengadaan kepada Bupati serta memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/ jasa kepada PA/KPA; k. mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri dan spesifikasi teknis pekerjaan kepada PA/KPA; I. melaksanakan penyebarluasan strategi, kebijakan, standar, system, dan prosedur pengadaan barang/ jasa pemerintah; m. melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia bidang pengadaan barang/ jasa; dan n. melaksanakan pengadaan baraog/ jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (e-procurement). (2) ULPKabupaten Kotabaru mempunyai kewewenang; a. menetapkan dokumen pengadaan; b. menetapkan besaran nominal jaminan penawaran; c. menetapkan pemenang untuk: 1. Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/ jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); a tau
2. Seleksi penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). d. mengusulkan penetapan pemenang kepada PA/KPA untuk Penyeclia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bemilai diatas Rpl00.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dan penyeclia Jasa KOnsultasi yang bemilai diatas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP; e. mengusulkan kepada PA/ KPA agar Penyedia Barang/ Jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya untuk dikenakan sanksi pencantuman Daftar Hitam; dan f. memberikan sanksi administrative kepada Penyedia
Barang/ Jasa yang melakukan pelanggaran, perbuatan atau tindakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. BAB III
SUSUNANORGANISASI Pasal 7 (1) Susunan organisasi ULPterdiri atas: a. kepala; b. Sekretariat; c. Kelompok Kerja; dan d. Staf Pendukung. (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a secara ex-officio dijabat oleh Kepala Bagian di Sekretariat Daerah dalam hal ini Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru. (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat pada (1) huruf b dipimpin oleh sekretaris, secara ex-officio clijabat oleh Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru. (4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, terdiri dari: a. KelompokKerja Bidang Barang; b. KelompokKerja Bidang Pekerjaan Konstruksi; c. KelompokKerja Bidang Jasa Konsultansi; dan d. KelompokKerja Bidang Jasa Lainnya. (5) Kelompok Kerja berangggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai kompleksitas pekerjaan. (6) Penambahan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diisi oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) serta dari jabatan funsional. (7) Pembentukan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (8) Staf Pendukung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
(5) Susunan organisasi ULP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV RINCIAN TUGAS Bagian Kesatu Kepala Pasal 8 (1) Kepala ULP mempunyai
tugas: pelaksanakan
a. memimpin tugas dan kewenangan ULP; b. menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang dan jasa ULP; c. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP; d. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP. e. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan PA/KPA; f. melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia ULP; g. mengusulkan penempatan/ pemindahan/ pemberhentian/ anggota pokja ULP kepada Bupati; dan h. menjamin keamanan dolrumen pangadaan; (2) Kepala ULP bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua Sekretariat Pasal 9 (1) Sekretariat mempunyai tugas: a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan dan rumah tangga; b. menyedia.kan dan mengelola sistem informasi yang digunakan dalam pela.ksanaan pengadaan barang/ jasa; c. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan kelompok kerja; d. mengkoordinasikan pela.ksanaan pemilihan penyedia barang/ jasa yang dilaksanakan oleh kelompok kerja pengadaan; e. menyediakan dan mengelola sistem informasi yang diguna.kan dalam pela.ksanaan pengadaan barang/ jasa;
mengagendakan dan mengkoordinasikan pengaduan masyarakat; g. mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa; h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa; 1. menyusun program kerja dan anggaran ULP; J· menyiapkan surat Kepala ULP untuk penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa oleh PA/KPA; k. memuat laporan secara periodik atas hasil pelaksanaan pengadaan yang dilaksnakan oleh ULP; I. menyiapkan pusat data untuk mendukung evaluasi dari barang/jasa terkait spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri; m. melakukan koordinasi dengan LPSE terkait pelaksanaan pengadaan barang/ jasa secara elektronik (e-procuremenb; n. mengkoordinasikan tenaga ahli/ staf pendukung dalam proses pengadaan barang/jasa; o. menerima dan membantu penyelesaian pengaduan; dan p. membantu penyelesaian sanggahan banding. (2) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris bertanggungjawab kepada Kepala ULP. f.
Bagian Ketiga
KelompokKerja Pasal 10 KelompokKerja Pengadaan mempunyai tugas : a. melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perk:iraan Sendiri paket-paket yang akan dielang/ seleksi; b. mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/ spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PA/KPA; c. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan; d. melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumwnan kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggahan; e. mengusulkan penetapan pemenang kepada PA/KPA untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai diatas Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dan Penyedia Jasa Konsultasi yang bernilai diatas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiahO melalui Kepala ULP; f. menetapkan pemenang untuk; 1. pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bemilai paing tinggi Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau
2. seleksi penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). g. menyampaikan Serita Acara Hasil Pelelangan kepada PA/ KPA melalui kepala ULP; h. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/ Jasa kepada Kepala ULP;
memberikan data dan infonnasi kepada Kepala ULP mengenai Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan J. mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/ atau Tim Ahli kepada Kepala ULP. 1.
Pasal 11 (1) Anggota KelompokKerja dilarang duduk sebagai : a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); b. Pengelola Keuangan; c. Tim Pengendalian Unit La.yanan Pengadaan terkecuali menjadi anggota Kelompok Kerja untuk Pengadaan Barang/ jasa yang dibutuhkan instansinya; dan d. Pengurus LPSE. (2) Anggota Kelompok Kerja dapat menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b apabila tugas, wewenang dan tanggungjawabnya dalam jabatan tersebut tidak berkaitan dengan pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan oleh KelompokKerjanya. Bagian Keempat Staf Pendukung Pasal 12 (1) Staf pendukung mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan ULP. (2) Staf pendukung sebagaimana dimaksud ayat ( 1) mengenai tugas dan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Staf Pendukung sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggungjawab kepada Sekretaris ULP. BABV PENGANGKATAN DANPEMBERHENTIAN PERANGKAT UNITLAYANAN PENGADAAN Bagian Kesatu Persyaratan Umum Pasal 13 Kepala ULP, Sekretaris ULP, Kelompok Kerja ULP, dan Staf Pendukung ULP wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki status sebagai Pegawai Negeri; b. memiliki pendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat At.as at.au sederajat; c. memiliki kualifikasi teknis dan manajerial; d. memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan; e. memiliki integritas moral, disiplin, dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
f.
memiliki pengalaman sebagai pejabat/panitia pengadaan barang/ jasa pemerintah; g. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah; h. tidak mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai kepala ULP; 1. syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan yang mengatur tentang kepegawaian dalam menduduki jabatan yang setara; dan J. persyaratan huruf g dikecualikan untuk Sekretaris ULP, staf pendukung ULP,dan staf Sekretariat ULP. Pasal 14 ( 1) Pengisian perangkat ULP dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui seleksi oleh Tim Pembentukan Perangkat ULP. (2) Apabila seleksi sebagaimana dima.ksud pada ayat ( 1) tida.k dapat dipenuhi maka Bupati dapat menunjuk perangkat ULP berdasarkan pertimbangan Sekretaris Daerah dan pejabat terkait dengan mengutamakan pertimbangan persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 dan Pasal 13. (3) Pejabat terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Asisten I Sekretaris Daerah, Kepala Sadan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru, dan Kepala Inspektorat Kabupaten Kotabaru. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotan dan tugas Tim Pembentukan Perangkat ULP ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian Pasal 15 Berdasarkan basil seleksi Pembentukan Perangkat Daerah, Perangkat ULP Keputusan Bupati dengan lamanya 3 (tiga)tahun.
yang dilaksanakan oleh Tim ULP atau usulan Sekretaris Kabupaten diangkat dengan masa bakti selama selama-
Pasal 16 (1) Kepala
ULP, dan Staf Pendukung diberhentikan oleh Bupati dengan mempertimhangkan pendapat lnspektur Kabupaten dan Tim Pengendalian ULP. (2) Sekretaris ULP diberhentikan oleh Bupati jika secara struktural tidak lagi menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru. Pasal 17 Anggota Kelompok Kerja ULP diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala ULP apabila terdapat indikasi pelanggaran terhadap peraturan di bidang pengadaan barang/ jasa pemerintah. BAB VI TUNJANGANPROFESI DAN TUNJANGANBEBAN KERJA Pasal 18 (1) Kepada
Pegawai Negeri yang ditugaskan sebagai Tim Pengendalian ULP dan Perangkat ULP berhak menerima Honorarium dan Tunjangan Behan Kerja atau Tunjangan Profesi yang besarnya sesuai kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan beban kerja dan sebagai tindak pencegahan terjadinya Korupsi Kolusi dan Nepotisme. (2) Honorarium dan Tunjangan Behan Kerja atau Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB VII TATAKERJA Pasal 19 ULP wajih berkoordinasi dan menjalin dengan K/L/D/1, LPSE, dan LKPP. Pasal 20
hubungan
kerja
Hubungan kerja ULP dengan K/L/D/1, meliputi: a. menyampaikan laporan periodik tentang perkembangan pelaksanaan pengadaan; b. mengadakan konsultasi secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang d.ihadapi dalam proses pengadaan; dan c. memberikan pedoman dan petunjuk kepada satuan kerja perangkat daerah dalam menyusun perencanaan pengadaan barang/ jasa.
Pasal 21 Hubungan kerja ULP dengan LPSE dan LKPP, meliputi : a. menyampaikan laporan semester basil pelaksanaan pengadaan; b. mengadakan konsultasi sesuai dengan kebutuhan, dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan; c. melaksanakan pedoman dan petunjuk LKPP dalam pengadaan barang/ jasa; dan d. memberikan masukan kepada LKPP untuk perumusan strategi dan kebijakan pengadaan barang/ jasa.
BAB VIII PENGAWASANDAN PENGENDALIAN Pasal 22 (1) Pengawasan
ULP dilakukan oleh lnspektorat Kabupaten Kotabaru. (2) Pengendalian ULP dilakukan oleh Sekretaris Daerah. (3) Dalam melaksanakan pengendalian ULP, Sekretaris Daerah membentuk Tim Pengendalian ULP. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan dan tugas Tim Pengendalian ULP ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB IX EVALUASIDAN PEI.APORAN Pasal 23 (1) Evaluasi
terhadap ULP dilakukan oleh Bupati dan Sekretaris Daerah dengan dibantu Tim Pengendalian ULP. (2) ULP melaksanakan pelaporan secara periodik kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BABX KETENTUANPERALIHAN Pasal 24 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 551) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru. Ditetapkan di Kotabaru pada tanggal 6 Pebruari 2015 BUPATI KOTABARU,
H. IRHAMI RIDJANI
Diundangkan di pada tanggal 6 Pe UPATEN KOTABARU,
BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2015 NOMOR 06
LAMPI RAN PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 06 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
SUSUNAN ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
ULP
I SEKRETARIAT
KELOMPOK KERJA
BUPATI KOTABARU,
H. IRHAMI RIDJAN1
