BUPATI JEMBRANA PROVINSI BALI PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PERBEKEL, PERANGKAT DESA, DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA INSENTIF RUKUN TETANGGA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JEMBRANA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel, Perangkat Desa, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Tetangga dan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel, Perangkat Desa, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Tetangga dan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Desa; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893); 3. Undang-Undang...
2 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PERBEKEL, PERANGKAT DESA, DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA INSENTIF RUKUN TETANGGA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DESA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten Jembrana. 3. Pemerintah...
3 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang selanjutnya disebut Perbekel dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. 4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 5. Perbekel sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa. 6. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Pelaksana Kewilayahan dan bendahara. 7. Rukun Tetangga adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Perbekel. 8. Penghasilan tetap adalah penghasilan sah dan diterima oleh Perbekel dan Perangkat Desa secara teratur setiap bulannya. 9. Tunjangan Perbekel dan Perangkat Desa adalah tunjangan yang diberikan kepada Perbekel dan Perangkat Desa selain dari Penghasilan Tetap. 10. Tunjangan Pengawasan adalah tunjangan yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Desa. 11. Insentif Rukun Tetangga dan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Desa adalah Bantuan kelembagaan yang digunakan untuk Biaya Operasional. 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. BAB II PENGHASILAN TETAP PERBEKEL DAN PERANGKAT DESA Pasal 2 (1) Perbekel dan Perangkat Desa diberikan Penghasilan Tetap setiap bulannya.
gaji
sebagai
(2) Penghasilan Tetap dibebankan pada APBDesa. (3) Besaran Penghasilan Tetap Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari Penghasilan Tetap Perbekel per bulan.
(4) Penghasilan...
4 (4) Penghasilan Tetap Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari Penghasilan Tetap Perbekel per bulan. (5) Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum pada huruf A dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 3 Perbekel atau Penjabat Perbekel dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak berhak menerima Penghasilan Tetap dari APBDesa. BAB III TUNJANGAN PERBEKEL, PERANGKAT DESA DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Pasal 4 (1) Selain Penghasilan Tetap Perbekel dan Perangkat Desa diberikan Tunjangan. (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan. (3) Besaran Tunjangan Perbekel dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum pada huruf B dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 5 Perbekel dan Perangkat Desa baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil berhak menerima Tunjangan dari APBDesa. Pasal 6 (1) Selain Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel Perangkat Desa menerima pendapatan lain yang sah.
dan
(2) Pendapatan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDesa dan sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 (1) Anggota Badan Permusyawaratan Tunjangan Pengawasan.
Desa
diberikan
(2) Tunjangan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
(3) Besaran...
5 (3) Besaran Tunjangan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum pada huruf C dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB IV INSENTIF RUKUN TETANGGA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DESA Pasal 8 (1) Rukun Tetangga dan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Desa diberikan Insentif untuk Biaya Operasional. (2) Insentif Rukun Tetangga dan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Desa diberikan setiap tahun. (3) Besaran Insentif Rukun Tetangga dan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum pada huruf D dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB V SUMBER PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN INSENTIF Pasal 9 Penghasilan Tetap Perbekel dan Perangkat Desa, Tunjangan Perbekel, Perangkat desa dan Anggota BPD serta Insentif Rukun Tetangga dan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Desa bersumber dari Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada APBDesa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 10 Perbekel dan Perangkat Desa yang melaksanakan cuti, diberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan secara penuh. Pasal 11 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel dan Perangkat Desa dan Tunjangan Anggota BPD serta Insentif Rukun Tetangga dan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Desa dikenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII...
6 BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana. Ditetapkan di Negara pada tanggal 23 Oktober 2015 BUPATI JEMBRANA, ttd I PUTU ARTHA Diundangkan di Negara pada tanggal 23 Oktober 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA, ttd GEDE GUNADNYA BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015 NOMOR 694
7 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PERBEKEL, PERANGKAT DESA, DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA INSENTIF RUKUN TETANGGA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DESA A. Besaran Penghasilan Tetap : NO. JABATAN 1 2 1 Perbekel 2 Sekretaris Desa 3 Kepala Seksi/Kepala Urusan 4 Pelaksana Kewilayahan 5 Bendahara
BESARAN (RP) 3 2.850.000,00 2.000.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.650.000,00
KETERANGAN 4 Per bulan Per bulan Per bulan Per bulan Per bulan
B. Besaran Tunjangan : NO. JABATAN 1 2 1 Perbekel 2 Sekretaris Desa 3 Kepala Seksi/Kepala Urusan 4 Pelaksana Kewilayahan 5 Bendahara
BESARAN (RP) 3 1.700.000,00 300,000.00 250,000.00 250,000.00 200,000.00
KETERANGAN 4 Per bulan Per bulan Per bulan Per bulan Per bulan
C. Besaran Tunjangan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa : NO. JABATAN BESARAN (RP) KETERANGAN 1 2 3 4 1 Ketua 800.000,00 Per bulan 2 Wakil Ketua 650,000.00 Per bulan 3 Sekretaris 650,000.00 Per bulan 4 Anggota 600,000.00 Per bulan D. Insentif : NO. JABATAN 1 2 1 Rukun Tetangga 2 Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Desa
BESARAN (RP) KETERANGAN 3 4 1.000.000,00 Per tahun 2.000.000,00 Per tahun
BUPATI JEMBRANA, ttd I PUTU ARTHA
