1
BUPATI JEMBRANA PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 31 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JEMBRANA, Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, yang berkaitan dengan mekanisme pemungutannya perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Jembrana.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
2 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1).
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN BUPATI JEMBRANA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH
TENTANG
TATA
CARA
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8. 9.
Daerah adalah Kabupaten Jembrana. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana. Bupati adalah Bupati Jembrana. Kepala Dinas Pekerjaan Umum adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana. Petugas Pungut adalah Pejabat/Pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas perpajakan. Air Tanah adalah Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
BAB II DASAR PENGENAAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK Pasal 2 (1) Pengenaan Pajak didasarkan atas Nilai Perolehan Air Tanah. (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang merupakan perkalian antara volume pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah yang dihitung secara progresif dengan harga dasar air. (3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
3
Pasal 3 Tarif pajak ditetapkan sebesar 15% (limabelas persen) Pasal 4 Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
BAB III SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH Pasal 5 (1) Setiap wajib pajak mengisi SPTPD. (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya. (3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (2), harus disampaikan kepada petugas pungut selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari setelah berakhirnya masa pajak. (4) Petugas pungut mencatat SPTPD yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah atau disingkat dengan NPWPD BAB IV KETETAPAN PAJAK Pasal 6 Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1), petugas pungut menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen yang dipersamakan. Pasal 7 Bupati cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dapat menerbitkan STPD apabila : a. Pajak dalam bulan perjalanan tidak atau kurang dibayar; b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; BAB V TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 8 Pajak terutang harus sudah dilunasi 30 (tigapuluh) hari setelah SKPD ditetapkan. Pasal 9 (1) Pajak terutang dapat diangsur dan/atau tertunda dalam hal perusahaan mengalami kerugian. (2) Angsuran dan atau penundaan dimaksud ayat (1) wajib dilakukan dalam tahun bersangkutan.
4
(3) Tata cara pembayaran angsuran atau penundaan dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dengan melampirkan : a. Foto copy KTP atau identitas lainnya. b. Daftar Induk Wajib Pajak. c. Laporan Keuangan Perusahaan.
Pasal 10 Wajib pajak yang telah membayar lunas pajaknya diberikan tanda bukti pelunasan. BAB VI TATA CARA PENAGIHAN Pasal 11 (1) Surat pemberitahuan teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, yang tidak dibayar selama 3 bulan berturut-turut dikeluarkan 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak 3 bulan terakhir. (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat pemberitahuan teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis wajib pajak harus melunasi pajak terutang. (3) Surat pemberitahuan teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kekerjaan Umum atas nama Bupati. Pasal 12 (1) Apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana.diatur dalam Pasal 11 jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa (2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum atas nama Bupati menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (duapuluh satu) hari sejak tanggal surat pemberitahuan teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Pasal 13 Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 kali 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa diterima wajib pajak, Kepala Dinas Pekerjaan Umum atas nama Bupati segera menerbitkan Surat Perintah melaksanakan penyitaan. Pasal 14 Setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan wajib pajak belum juga melunasi hutang pajak, Bupati melanjutkan permintaan pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.
5 BAB VII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK Pasal 15 (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum atas nama Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak. (2) Pembebasan dimaksud ayat (1) diberikan dalam hal : a. Perusahaan pailit; b. Lenyap atau tidak berfungsinya obyek pajak. (3) Wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati cq Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan pengurangan, keringan dan pembebasan pajak selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ketetapan pajak diterima. (4) Permohonan dimaksud ayat (3) dilampiri dengan : a. Foto copy KTP atau identitas lainnya b. Daftar Induk Wajib Pajak. c. Laporan Keuangan Perusahaan. (5) Apabila dalam jangka 14 (empatbelas) hari sejak permohonan dimaksud ayat (3) diterima Bupati cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum tidak ada jawaban, permohonan yang bersangkutan dianggap dikabulkan.
BAB VIII TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK Pasal 16 (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dengan mengisi blanko yang telah ditetapkan. (2) Permohonan dimaksud ayat (1) dilampiri dengan SKPD yang telah dibayar. (3) Permohonan dimaksud ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pembayaran dilakukan. (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak diterima permohonan tersebut ayat (1) Bupati cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum tidak memberikan Keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan. Pasal 17 (1) Pengurangan sanksi administrasi dimaksud Pasal 16 ayat (1) diberikan dalam hal keterlambatan tersebut dikarenakan kehilafan wajib pajak dengan alasan sakit yang dibuktikan dengan keterangan dokter dan upacara keagamaan yang dibuktikan dengan surat keterangan pejabat yang berwenang sebagai berikut :. a. Tidak melebihi 7 (tujuh) hari, dapat diberikan pengurangan maksimal 20%. b. Dalam waktu 7 sampai dengan 14 hari dapat diberikan pengurangan maksimal 15%. c. Dalam waktu 14 sampai 30 hari dapat diberikan pengurangan maksimal 10%. d. Lebih dari 30 hari dapat diberikan pengurangan maksimal 5% (2) Penghapusan sanksi administrasi dimaksud Pasal 16 ayat (1) diberikan dalam hal sanksi tersebut dikarenakan bukan karena kesalahan wajib pajak. (3) Hambatan karena birokrasi dimaksud ayat (2) harus dibuatkan berita acara.
6 . Pasal 18 (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan pengurangan dan atau pembatalan ketetapan pajak. (2) Pengurangan dan atau pembatalan ketetapan pajak dimaksud ayat (1) diberikan dalam hal terjadi perubahan fungsi pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah. (3) Wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan pengurangan dan atau pembatalan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ketetapan pajak diterima. (4) Permohonan dimaksud ayat (3) dilampiri dengan : a. Foto copy KTP atau identitas lainnya; b. Daftar Induk Wajib Pajak; c. Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang.
Pasal 19 Bentuk dan isi SPTPD, SKPD, Tanda Bukti Pembayaran, Surat Peringatan, Surat Paksa, Surat Perintah Penyitaan dan Surat Permintaan Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam bab III, bab IV, bab V, dan bab VI tercantum dalam lampiran dan tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana. Ditetapkan di Negara pada tanggal 14 Juli 2011 BUPATI JEMBRANA, ttd I PUTU ARTHA Diundangkan di Negara pada tanggal 14 Juli 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA ttd GEDE GUNADNYA
BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2011 NOMOR 83
