BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN NAMA JALAN UMUM DAN FASILITAS UMUM DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan dan pertumbuhan daerah yang menimbulkan pertambahan pemukiman, bagunan baru maupun jalan dibeberapa kawasan, sehingga perlu dilakukan penataan dan pemberian nama terhadap jalan dan penomoran bangunan yang ada;
b.
bahwa dalam rangka memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi identitas jalan dan sarana umum perlu diatur serta ditetapkan nama jalan dan sarana umum yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan tentang Pemberian Nama Jalan Umum dan fasilitas Umum di Kabupaten Humbang Hasundutan
1.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4.
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
:
Jl. Doloksanggul-Siborong-borong Komplek Perkantoran Bukit Inspirasi Doloksanggul Telp. (0633) 31101,31104, Fax (0633) 31101, 31103, 31744 Web.Site. http//www.humbanghasundutan.go.id
6.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupa Bumi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1);
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN TENTANG PEMBERIAN NAMA JALAN UMUM DAN FASILITAS UMUM DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8.
Daerah adalah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel; Jalan Umum adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri. Jalan Nasional merupakan jalan alteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota kabupaten dalam provinsi, dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
9. 10.
11. 12. 13. 14.
Jalan Provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan provinsi dengan kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi. Jalan Kabupaten adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dan kabupaten, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar permukiman yang berada dalam kabupaten. Nama Jalan adalah kata untuk mempermudah dalam pencarian tempat yang dimaksud; Sarana umum adalah fasilitas yang dibangun dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. Bangunan adalah rumah tempat tinggal, perkantoran, pertokoan dan gedung yang berada dalam wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan. Tim Pertimbangan Pemberian Nama Jalan dan Penomoran Bangunan selanjutnya disingkat TPPNJPB, adalah Tim Pertimbangan Pemberian Nama Jalan dan Penomoran Bangunan.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Maksud pemberian nama jalan dan sarana umum milik Pemerintah Daerah, dalam rangka menertibkan setiap potensi sumber daya yang ada. (2) Tujuan pemberian nama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah : a.Untuk memudahkan memperoleh informasi dan transportasi; b.Sebagai penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya pada waktu revolusi fisik maupun pembangunan; dan c. Sebagai pengawasan aset-aset yang menjadi milik Pemerintah Daerah.
BAB III KLASIFIKASI DAN PENGGUNAAN NAMA PADA JALAN Pasal 3 (1) Jalan yang menghubungkan satu titik dengan titik lain dalam Daerah diklasifikasikan atas : a. Jalan Nasional; b. Jalan Provinsi; c. Jalan Kabupaten; dan d. Jalan Desa atau Kelurahan. (2) Jenis-jenis sarana umum terdiri dari : a. Tempat Olah Raga; b. Taman Kabupaten; c. Sarana umum lainnya.
BAB IV KEWENANGAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM Pasal 4 (1) Setiap jalan, baik jalan umum maupun jalan khusus dan sarana umum yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah harus mempunyai nama.
(2) Pemberian nama sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB V TATA CARA PERSETUJUAN PENAMAAN Pasal 5 (1) Pengajuan nama jalan, dan sarana umum milik Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan ditujukan kepada Bupati. (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, diajukan oleh masyarakat, dan/atau Camat, dan/atau Kepala Desa. (3) Nama yang diajukan tersebut merupakan hasil musyawarah dan mufakat masyarakat; (4) Apabila dibutuhkan Bupati dapat membentuk Tim Pertimbangan Pemberian Nama Jalan dan Penomoran Bangunan selanjutnya disingkat TPPNJPB, adalah Tim Pertimbangan Pemberian Nama Jalan dan Penomoran Bangunan. (5) Dalam melaksanakan tugasnya TPPNJPB bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
BAB VI PEMBERIAN NAMA Pasal 6 Nama Jalan dan Sarana Umum di Kabupaten Humbang Hasundutan, yang diusulkan diambil dari : a. Nama Pahlawan baik tingkat Nasional, tingkat Regional maupun tingkat Lokal; b. Nama-nama tokoh masyarakat yang dianggap berjasa dan telah meningggal dunia baik pada masa revolusi fisik maupun pada masa pembangunan; c. Nama-nama Flora dan Fauna; d. Nama-nama yang mencerminkan membangun, kegotongroyongan, persatuan dan kesatuan dalam rangka penanaman jiwa dan semangat Pancasila; e. Nama-nama lain yang tidak bertentangan dengan kesusilaan.
Pasal 7 (1) Dalam pemberian dan penetapan nama jalan terlebih dahulu dilakukan pengelompokan kedalam zonazona tertentu menurut kelas jalannya. (2) Pengelompokan kedalam zona-zona dilakukan berdasarkan jenis nama yang akan digunakan. (3) Jumlah zona dan penetapan nama jalan, lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VII PENOMORAN BANGUNAN DAN PEMBERIAN NAMA JALAN Pasal 8 (1) Setiap bangunan baik milik perorangan, swasta maupun milik Pemerintah dalam wilayah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan harus diberi nomor bangunan secara berurutan yang dimulai pada titik tertentu, ditentukan oleh Pemerintah Daerah atas rekomendasi dari TPPNJPB. (2) Nomor urut bangunan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: a. Nomor ganjil diberikan kepada bangunan sebelah kiri jalan;
