BUPATI GARUT P E R AT U R A N B U P A T I G A R U T NOMOR 562 TAHUN 2009 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT BUPATI GARUT, Menimbang :
a.
b.
c.
Mengingat :
1.
2.
3.
4.
bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Garut dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan oleh Bupati; bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perberdaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3 16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 tentanng Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 37); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 60); 20 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39); 21 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 40); 22 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 41); 23 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 42); 24 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 7).
MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT.
4 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati Garut ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Garut.
2.
Pemerintah Daerah adalah Bupati Garut dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.
Bupati adalah Bupati Garut.
4.
Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
5.
Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan.
6.
Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi : a. hasil pengukuran kinerja; dan b. identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
7.
Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan berlaku, meliputi Kementerian Koordinator/Kementerian Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten, serta Lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
8.
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan.
9.
Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan/atau APBD. 11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut. 12. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program serta kebijakan.
5
13. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan. 14. Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. 15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
BAB II TUJUAN Pasal 2 Tujuan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut adalah : a. untuk memperoleh informasi kinerjan yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
BAB III PELAKSANAAN Pasal 3 Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2009-2014. Pasal 4 Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV LAPORAN DAN PENGAWASAN Pasal 5 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan SKPD serta disampaikan kepada Bupati.
6
Pasal 6 Dalam rangka pelaksanaan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut, dilakukan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Garut, melalui : a. review atas capaian kinerja setiap SKPD dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan b. evaluasi terhadap pelaksanaan pencapaian Indikator Kinerja Utama.
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut
Ditetapkan di Garut pada tanggal 22 – 12 - 2009 B U P A T I G A R U T,
ttd ACENG H.M. FIKRI Diundangkan di Garut Pada tanggal 23 – 12 – 2009 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT, INSPEKTUR
H. IMAN ALIRAHMAN, SH, M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19590613 198503 1 008 BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2009 NOMOR 33
7 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR : 562 TAHUN 2009 TANGGAL : 22 – 12 – 2009
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2009-2014
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan
Penjelasan
SKPD Penanggung -jawab
Misi 1 : Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia yang Memiliki Kompetensi Berlandaskan Nilai Agama, Sosial dan Budaya Sesuai Kearifan Lokal 1 Meningkatnya angka 1 APK Wajar Dikdas 9 Tahun % Rata-rata APK SD dan APK Dinas partisipasi pada semua jenjang SMP Pendidikan jenjang dan jalur pendidikan 2 APM Wajar Dikdas 9 Tahun % Rata-rata APM SD dan APM jenjang SMP
2
Meningkatnya kualitas pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan
3
Angka Drop Out SD dan SMP
%
4
Angka Melanjutkan SMP ke SMA/SMK
%
5
APK Wajar 12 Tahun
%
6
APM Wajar 12 Tahun
%
Rata-rata APM jenjang SMP dan APM jenjang SMA
7
Angka Drop Out SMA/SMK
%
8
Persentase pencapaian target kurikulum
%
(Jumlah putus sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA dibagi Jumlah siswa pada jenjang SMA/SMK/MA pd tahun ajaran sebelumnya) x 100% Tingkat Pelaksanaan kurikulum
9
Persentase sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran berbasis keunggulan lokal
%
3
Meningkatnya relevansi pendidikan yan berorientasi pada upaya pencapaian keunggulan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
10
Presentase sekolah yang menyelenggarakan Muatan Lokal, Pengembangan diri dan life skills yang berbasis Iptek
%
4
Meningkatnya Angka Melek Huruf (AMH)
11
Persentase penduduk yang bisa baca huruf latin dan Al Quran
%
5
Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan, kepemimpinan, kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
12
Frekuensi kegiatan pelatihan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
6
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan
13
Desa Siaga Aktif
kegiatan
%
Jumlah putus sekolah pada jenjang SD dan SMP dibanding Jumlah siswa jenjang SD dan SMP pd tahun ajaran sebelumnya x 100% (Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA dibagi Jumlah lulusan pd jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya) x 100 % Rata-rata APK jenjang SMP dan APK jenjang SMA
Jumlah sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran berbasis keunggulan local dibanding jumlah sekolah x 100% Jumlah sekolah yang menyelenggarakan Muatan Lokal, Pengembangan diri dan life skills yang berbasis Iptek dibanding jumlah sekolah x 100% Jumlah penduduk usia 15th keatas yang melek huruf dibanding jumlah penduduk usia 15 th keatas x 100% Banyaknya kegiatan pelatihan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
Jumlah Desa Siaga Aktif dibanding Jumlah desa siaga x 100%
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
8 Sasaran Strategis 7
8
9
10
Indikator Kinerja
Satuan
Penjelasan
SKPD Penanggung -jawab Dinas Kesehatan
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumberdaya kesehatan
14
Desa atau kelurahan UCI
%
Jumlah Desa / Kel UCI dibanding Jumlah desa/kel x 100%
15
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
%
Jumlah persalinan oleh tenaga kesehatan dibanding Jumlah persalinan x 100%
Dinas Kesehatan
Menurunnya populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
16
Jumlah Fakir Miskin KAT dan PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan (dibantu)
jiwa
Jumlah Fakir Miskin KAT dan PMKS yang mendapat bantuan
Dinsosnakertr ans
17
Panti asuhan / panti jompo yang dibina
panti
Jumlah Panti asuhan / panti jompo yang dibina
Dinsosnakertr ans
18
Persentase terselesaikannya kasus PHI/PHK secara musyawarah diluar pengadilan hubungan industrial
%
Jumlah penyelesaian kasus PHI/PHK secara musyawarah diluar pengadilan hubungan industrian dibanding jumlah kasus PHI/PHK x 100%
Dinsosnakertr ans
19
Persentase kesesuaian Nilai upah Minimum Kabupaten (UMK) dengan kebutuhan hidup layak (KHL)
%
Jumlah Nilai upah Minimum Kabupaten (UMK) dibanding kebutuhan hidup layak (KHL) x100%
Dinsosnakertr ans
20
Laju pertumbuhan penduduk
%
Jumlah penduduk tahun tertentu dikurangi Jumlah penduduk tahun sebelumnya dibagi Jumlah penduduk tahun sebelumya x 100%
Badan KB dan PP
Meningkatnya kompetensi tenaga kerja dan perlindungan hak-hak pekerja
Terkendalinya pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran, jarak dan usia ideal melahirkan, pengaturan kehamilan, promosi dan bantuan sesuai dengan hak hak reproduksi Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender dan peran perempuan dalam proses pembangunan
Badan KBPP Jumlah kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terselesaikan dibanding jumlah kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anakx 100% Misi 2 : Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Agribisnis, Agroindustri, Kelautan dan Pariwisata disertai Pengembangan Seni Budaya Daerah 11
12
13
Meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil tanaman pangan dan hortikultura
Meningkatnya produktivitas, produksi dan nilai tambah hasil tanaman perkebunan
21
% kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terselesaikan
22
% Peningkatan pendapatan usahatani pertahun
%
-
Usahatani padi (%)
%
-
Usahatani palawija (%)
%
-
Usahatani sayuran (%)
Dinas TPH
%
23
Produksi tanaman Pangan
Ton
24
Produksi Tanaman Holtikultura Produksi komoditi unggulan perkebunan (Ton)
Ton
25
Jumlah pendapatan usahatani tahun tertentu dikurangi pendapatan usahatani tahun sebelumnya dibagi pendapatan usahatani tahun sebelumya x 100%
Ton
26
Prosentase peningkatan pengolahan produk perkebunan (%)
%
27
Prosentase peningkatan pemasaran produk perkebunan (%)
%
Jumlah produksi komoditi padi, jagung, kedelai, kacang, ubi Jumlah produksi komoditi sayuran, buah-buahan Jumlah Produksi komoditi atsiri, kopi, teh, tembakau, tebu, karet Jumlah pengolahan produk perkebunan tahun tertentu dikurangi pengolahan produk perkebunan tahun sebelumnya dibagi pengolahan produk perkebunan tahun sebelumya x 100% Jumlah pemasaran produk perkebunan tahun tertentu dikurangi pemasaran produk perkebunan tahun sebelumnya dibagi pemasaran produk perkebunan tahun sebelumya x 100%
Dinas TPH
9 Sasaran Strategis 14
15
Meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil peternakan
Meningkatnya kemampuan usaha dan kesejahteraan petani serta nelayan
Indikator Kinerja 28
Populasi Ternak :
29
Produksi Hasil Peternakan :
30
31 32
16
17
18
Meningkatnya pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang berwawasan lingkungan
Meningkatnya pembangunan sistem ketahanan pangan dan pengembangan penyuluhan pertanian
Meningkatnya pemanfaatan usaha hasil hutan, wisata alam dan jasa lingkungan.
33
20
21
Meningkatnya penanganan Lahan Kritis dan lahan berfungsi lindung di luar kawasan Hutan Meningkatnya kunjungan wisatawan Meningkatnya Pelestarian seni budaya
ekor
- Daging Sapi (kg)
Kg
- Daging Domba (kg)
Kg
- Daging Ayam (kg)
Kg
- Susu (liter)
liter
- Telur (kg)
Kg
kelompok tani dan pelaku agribisnis (kelompok) yang dibina Kelompok tani peternak yang dibina Kelompok Tani Hutan (KTH)/ Kelompok Tani Penghijau (KTP) yang dibina Meningkatnya produksi perikanan budidaya tambak (ton per tahun)
Penjelasan Jumlah sapi, kuda, kerbau, domba, kambing, ayam dan itik pada tahun tertentu Jumlah Produksi Hasil Peternakan
kelompok
Jumlah kelompok tani dan pelaku agribisnis yang dibina
kelompok
Jumlah kelompok tani peternak yang dibina Jumlah kelompok tani hutan yang dibina
kelompok
SKPD Penanggung -jawab Disnakkanla
Disnakkanla
BP4K BP4K
ton / tahun
Jumlah produksi perikanan budidaya tambak dalam satu tahun
Disnakkanla
34
Meningkatnya produksi perikanan budidaya kolam (ton per tahun)
ton / tahun
Jumlah produksi perikanan budidaya kolam dalam satu tahun
Disnakkanla
35
Meningkatnya produksi perikanan budidaya air deras (ton pertahun)
ton / tahun
Jumlah produksi perikanan budidaya air derasdalam satu tahun
Disnakkanla
36
Meningkatnya hasil tangkapan nelayan (ton per tahun)
ton / tahun
Jumlah hasil tangkapan nelayan dalam satu tahun
Disnakkanla
37
Jumlah desa rawan pangan yang Tertangani
desa
38
Tersedianya cadangan pangan (ton)
39
Terbentuknya desa mandiri pangan (Desa)
40
Produksi aneka hasil kehutanan bukan kayu:
ton desa
- Jamur kayu 150 (ton)
ton
- Lebah madu (140 liter)
liter
- Sutra Alam /kokon (4200 kg)
19
Satuan
batang
- sarang walet (kw)
kwintal
Potensi pariwisata alam yang tergali
42
lahan kritis yang tertangani
43
Jumlah Wisatawan
44
Gelar seni dan budaya (kali)
BKP
Jumlah cadangan pangan beras dalam satu tahun
BKP
Jumlah desa mandiri pangan dalam satu tahun tertentu
BKP
Jumlah hasil kehutanan bukan kayu
Dinas Kehutanan
Jumlah potensi pariwisata alam yang dikembangkan
Dinas Kehutanan
Jumlah lahan kritis yang ditanami
Dinas Kehutanan
kg
- Tanaman bambu (btg)
41
Jumlah desa rawan pangan yang mendapat bantuan
lokasi
Ha
orang
kali
Jumlah wisatawan yang berkunjung pada objek pariwisata Jumlah Gelar seni dan budaya yang dilakukan dalam satu tahun
Disbudpar
10 Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan
Penjelasan
%
Jumlah Industri Agro dan Hasil Hutan tahun tertentu dikurangi Jumlah Industri Agro dan Hasil Hutan tahun sebelumnya dibagi Jumlah Industri Agro dan Hasil Hutan tahun sebelumya x 100% Jumlah pasar tradisional yang diperbaiki dalam satu tahun
22
Meningkatnya Industri Berbasis Potensi Lokal
45
Pertumbuhan Industri Agro dan Hasil Hutan
23
Meningkatnya pasar tradisional
46
Jumlah pasar tradisional yang direvitalisasi
24
Meningkatnya fungsi koperasi dan UMKM
47
% Koperasi aktif
%
48
Rasio Usaha Kecil dan Mikro terhadap Total UKM
%
49
Jumlah investor baru (perusahaan baru)
50
Peningkatan realisasi investasi Meningkatnya kemitraan pengelola pertambangan
25
26
Meningkatnya nilai invstasi di Kabupaten Garut
Meningkatnya nilai tambah Produk Bahan Galian
51
unit
perusahaan baru Rp. %
Jumlah koperasi aktif dibandingkan jumlah koperasi yang ada x 100% Jumlah Usaha Kecil dan Mikro dibanding jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ada x 100% Jumlah perusahaan baru yang berinvestasi dalam satu tahun Jumlah realisasi nilai investasi dalam satu tahun Jumlah kerjasama pengelolaan pertambangan tahun tertentu dikurangi Jumlah kerjasama pengelolaan pertambangan tahun sebelumnya dibagi Jumlah kerjasama pengelolaan pertambangan tahun sebelumnya x 100%
SKPD Penanggung -jawab Disperindag
Disperindag Diskop UMKM
Diskop UMKM
BPMPT BPMPT Dinas SDAP
Misi 3 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berkelanjutan 27
Meningkatnya kinerja aparatur yang berbasis kompetensi melalui penguasaan informasi dan teknologi
52
Terwujudnya sistem informasi data pegawai (SIMPEG) berbasis teknologi informasi
53
Tingkat pelanggaran disiplin
%
Meningkatnya kualitas penyelenggaran urusan pemerintah daerah
54
Meningkatkan status Opini BPK
Status Opini
55
Persentase SKPD yang memiliki penilaian Evaluasi SAKIP dengan nilai minimal B
%
Jumlah SKPD yang memiliki penilaian Evaluasi SAKIP dengan nilai minimal B dibanding jumlah SKPD yang ada x 100%
Inspektorat
29
Terwujudnya kondisi administrasi keuangan dan aset yang tertib
56
% pengelolaan keuangan sesuai SAP
%
Jumlah SKPD yang menerapkan SAP dibanding Jumlah SKPD yang ada x 100%
DPPKA
30
Meningkatnya pendapatan daerah
57
Meningkatnya pendapatan daerah
Rp.
Jumlah Pendapatan APBD dalam satu tahun
DPPKA
31
Meningkatnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien.
58
Terwujudnya daerah otonom Garut Selatan
%
Pemenuhan tahapan proses pemekaran daerah
Sekretariat Daerah
59
Tingkat penyelesaian sengketa pertanahan
%
Jumlah penyelesaian sengketa pertanahan dibanding jumlah sengketa tanah yang ada x 100%
Sekretariat Daerah
Mengoptimalkan pendayagunaan teknologi Urusan Komunikasi dan Informatika untuk mewujudkan e-government.
60
% proses pengadaan barang jasa melalui LPSE
%
Jumlah paket pengadaan barang jasa melalui LPSE dibandingkan dengan jumlah Paket Pengadaan Yang Ada x 100 %
28
32
data pegawai
Update data pegawai pada SIMPEG dalam satu tahun
BKD
(Jumlah kasus disiplin tahun tertentu dikurangi Jumlah kasus disiplin tahun sebelumnya) dibagi jumlah kasus disiplin tahun sebelumnya x 100% Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah
BKD
Inspektorat
Setda
11 Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan
Penjelasan
SKPD Penanggung -jawab
33
Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
61
Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang disetujui dan ditetapkan menjadi perda
Perda
Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang menjadi perda
Sekretariat DPRD
34
Meningkatnya kualitas perencanaan dan mengembangkan perencanaan yang berpihak pada kepentingan rakyat;
62
Tersedianya Rencana Program dan kegiatan tahunan daerah (RKPD) yang ditetapkan dengan Perbup
Perbup
Perbup tentang RKPD
Bappeda
63
Tersedianya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan dengan Perda
Perda
Perda RPJMD
Bappeda
64
Tersedianya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang ditetapkan dengan Perda
Perda
Perda RPJPD
Bappeda
35
Meningkatnya partisipasi dan peran kelembagaan masyarakat desa dalam pembangunan;
65
Jumlah kelompok lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang berprestasi
LPM
Jumlah kelompok lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang berprestasi
BPMPD
36
Terwujudnya Desa Membangun;
66
Jumlah Lembaga Mikro Ekonomi Perdesaan
unit
Jumlah Lembaga Mikro Ekonomi Perdesaan yang ada
BPMPD
37
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan
67
Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada
68
Kegiatan pembinaan politik daerah
kegiatan
69
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
70
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Penjagaan Stabilitas Keamanan Di Daerah. Meningkatnya tertib administrasi kearsipan
71
Menurunnya Angka Kriminalitas per 10.000 jumlah penduduk
72
Tertibnya Administrasi Kependudukan
38
39
40
%
Kesbangpollin mas
Jumlah masyarakat yang memilih dalam Pemilu dan Pilkada dibanding Jumlah Masyarakat yang memiliki Hak Pilih x 100% Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah
Kesbangpollin mas
kegiatan
Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
Kesbangpollin mas
kegiatan
Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
Kesbangpollin mas
kasus/ 10.000 penduduk
Jumlah Kriminalitas per 10.000 jumlah penduduk
Kesbangpollin mas
% SKPD yang menerapkan arsip secara baku
%
SKPD yang menerapkan arsip secara baku dibanding Jumlah SKPD yang ada x 100%
Bapusipda
73
Kepemilikan KTP
%
Penduduk memiliki KTP dibanding penduduk wajib KTP x 100%
Disdukpil
74
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk
per 1.000
Penduduk memiliki akta kelahiran per 1000 penduduk
Disdukpil
75
Terlaksananya pelayanan EKTP
%
Terekamnya data wajib E-KTP dibanding penduduk wajib E-KTP x 100%
Disdukpil
12 Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan
Penjelasan
SKPD Penanggung -jawab
Misi 4 : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Sesuai Dengan Daya Dukung Lingkungan dan Fungsi Ruang 41
Meningkatnya kapasitas dan daya dukung jalan dan jembatan kabupaten untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan
76
% Jalan dalam kondisi baik dan sedang
%
Panjang Jalan dalam kondisi baik dan sedang dibagi total panjang jalan x 100%
42
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar Permukiman dan perumahan
77
Cakupan pelayanan air minum di perkotaan
%
78
Cakupan pelayanan air bersih diperdesaan
%
79
% Lingkungan pemukiman Kumuh
%
Jumlah penduduk pengguna air minum di perkotaan dibagi jumlah penduduk perkotaan x 100% Jumlah penduduk pengguna air bersih di perdesaan dibagi jumlah penduduk perdesaan x 100% Luas lingkungan permukiman kumuh dibagi Luas wilayah x 100%
80
% Rumah Layak Huni
%
Jumlah rumah layak huni dibagi Jumlah seluruh rumah x 100%
81
Cakupan pelayanan bencana kebakaran
unit/km2
Rasio mobil damkar thd luas kab Garut (km2)
Tersedianya infrastruktur sumberdaya air dan pemenuhan kecukupan air baku yang memadai untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi
82
% Saluran Irigasi Pemerintah dalam kondisi baik
%
Jumlah Saluran Irigasi Pemerintah dalam kondisi baik dibanding jumlah saluran irigasi pemerintah x 100%
83
% Saluran Irigasi Desa dalam kondisi baik
%
Jumlah Saluran Irigasi Desa dalam kondisi baik dibanding jumlah saluran irigasi desa x 100%
44
Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan
84
Meningkatnya masyarakat yang terlayani jaringan listrik (elektrifikasi rumahtangga)
%
Rumahtangga pengguna listrik dibanding total rumah tangga x 100%
45
Mengembangkan infrastruktur perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang, barang dan jasa
85
Jumlah kendaraan yang diuji kelayakan sarana transportasi
unit
Jumlah kendaraan yang diuji kelayakan sarana transportasi
Dinas Perhubungan
86
Frekwensi operasi penertiban kendaraan bermotor (kali) % tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
kali
Jumlah operasi penertiban kendaraan bermotor
Dinas Perhubungan
%
Jumlah Pengaduan yang Ditindaklanjuti dibanding jumlah pengaduan x 100%
Dinas LHKP
Tingkat status mutu sungai utama dan waduk/situ jumlah calon transmigran(KK))
status mutu
Status kualitas mutu sungai
Dinas LHKP
KK
jumlah calon transmigran yang ditempatkan
Dinsosnakertr ans
Luas ruang terbuka hijau dibagi Luas wilayah ber HPL/HGB x 100% Jumlah produk hukum rencana tata ruang daerah
Distarkim
43
46
Terlaksananya upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
87
88 47
Penataan penduduk sehingga tercapai keserasian antara daya tampung penduduk dengan daya tampung lingkungan
89
48
Meningkatnya peran dan fungsi penataan ruang;
90
Prosentase Ruang Terbuka Hijau
%
91
Tersedianya produk rencana tata ruang (perda)
perda
Dinas Bina Marga
Distarkim
Distarkim
Distarkim
Distarkim
13
