BUPATI BOGOR PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 56 TAHUN 2013 TENTANG: LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK DI PEMERINTAH DAERAH
BABIX TATA CARA PENGELOLAAN KEBERATAN Bagian Kesatu Pengajuan
Keberatan
Pasal 33 (1) Pemohon inforrnasi pu blik berhak mengajukan
ke beratan
dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut: a.
penolakan atas permohonan informasi pu blik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; b. tidak disediakannya inforrnasi berkala sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 12; c. tidak ditanggapinya perrnohonan informasi publik; d. pcrmohonan inforrnasi publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; e. tidak dipenuhinya permohonan informasi publik; f. pengenaan biaya yang tidak wajar; darr/ atau g. penyampaian informasi publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan Bupati ini. (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada pimpinan Badan Publik melalui
PPID atau PPID Pembantu disarnpaikan (tiga puluh) hari kerja.
paling lambat 30
(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan kepada pihak lain. Bagian Kcdua .........
Bagian Kedua Registrasi
Keberatan
Pasal34 (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 33 dilakukan dengan cara mengisi formulir keberatan yang discdiakan oleh Badan Publik. (2) Dalam hal pcngajuan keberatan disarnpaikan secara tidak tertulis, PPID atau PPID Pembantu wajib membantu pemohon informasi publik atau kuasanya untuk mengisikan formulir keberatan dan kernudian memberikan nomor registrasi pengajuan keberatan. (3) Forrnulir keberatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) sekurang- kurangnya memuat: a. nomor registrasi pengajuan kebcratan; b. nomor pendaftaran permohonan informasi publik; c. tujuan penggunaan inforrnasi publik; d. identitas lengkap pemohon inforrnasi publik yang mengajukan keberatan; e. identitas kuasa pemohon inforrnasi publik yang mengajukan keberatan bila dikuasakan kepada orang lain; f. alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasa133 ayat (1); g. kasus posisi permohonan informasi publik; h. waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi oleh petugas; 1. nama dan tanda tangan pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan; dan J. nama dan tanda tangan petugas yang merierirna pcngajuan ke beratan. (4) PPID atau PPID Pembantu wajib mernberikan salinan forrnulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya sebagai tanda terima pengajuan keberatan. (5) Format formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku pula dalam hal Badan Publik menyediakan sarana pcngajuan keberatan melalui alat komunikasi elektronik. (6) Format formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini. Pasa135
.
Pasal35 (1) PPID atau PPID Pernbantu wajib mencatat keberatan dalam buku register keberatan.
pengajuan
(2) Register keberatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) sekurang-kurangnya memuat : a. nomor registrasi pengajuan keberatan; b. tanggal diterimanya keberatan; c. identitas lengkap pemohon informasi publik atau kuasanya yang mengajukan kcbcratan; d. nomor pendaftaran permohonan inforrnasi publik; e. inforrnasi publik yang dirninta; f. tujuan penggunaan inforrnasi: g. alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik; h. keputusan atasan PPID; 1. hari dan tanggal pemberian tanggapan atas kcbcratan; J. nama dan posisi atasan PPID; dan k. tanggapan pemohon inforrnasi. (3) Format buku register kcberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercanturn dalam Larnpiran Vll Pcraturan ill!.
Bagian Ketiga Tanggapan atas Keberatan Pasal36 (1) Atasan
PPID atau PPID Pembantu wajib mcmbcrikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada pemohon informasi pu blik yang mengajukan keberatan atau kuasanya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalarn buku register keberatan.
(2) Keputusan
tertulis sebagaimana sekurang- kurangnya memuat:
dimaksud
pada
ayat
(1)
a. b. c.
tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan; nomor surat tanggapan atas keberatan; tanggapan/ jawaban tertulis atasan PPID atau PPID Pembantu atas keberatan yang diajukan; d. perintah atasan PPID atau PPID Pembantu kepada PPID atau PPID Pembantu untuk mernberikan sebagian atau seluruh informasi publik yang diminta dalam hal keberatan diterima; dan e. jangka waktu pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksud pada huruf d. . (3) PPID atau PPID Pembantu wajib melaksanakan tertulis se bagaimana dimaksud pad a ayat (1).
keputusan
Pasal37
..
Pasal37 Pemohon inforrnasi publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID atau PPID Pernbantu dapat mengajukan perrnohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Kornisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterirnanya keputusan atasan PPID atau PPID Pembantu, yang dalam pclaksanaannya mengacu kepada keten tuan peraturan perundang-undangan.
