BUPATI BLORA PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG

BUPATI BLORA PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BLORA, Menimbang

: bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 serta untuk sinkronisasi keterpaduan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2017 dan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2017;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 13);

MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1 (1)

Dalam melaksanakan kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2017, setiap Perangkat Daerah harus berlandaskan pada Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

(2)

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam sistematika sebagai berikut: a. BAB I : PENDAHULUAN; b. BAB II : PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH; c. BAB III : PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH; d. BAB IV : PENGENDALIAN DAN PELAPORAN; dan e. BAB V : PENUTUP.

(3)

Uraian Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Pasal 2 (1)

Biaya pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk kegiatan fisik klasifikasi sederhana, klasifikasi tidak sederhana maupun non konstruksi yang dilakukan melalui swakelola dan/atau pemilihan pengadaan barang/jasa dikelompokkan dalam komponen biaya pengadaan: a. biaya perencanaan; b. biaya Manajemen Konstruksi (MK); c. biaya pengawasan; d. biaya administrasi; dan/atau e. biaya fisik

(2)

Alokasi masing-masing komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan persentase biaya pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3 Pembayaran hasil pekerjaan sebesar 100 % (seratus per seratus) hanya dapat dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus per seratus) dan berita acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.

Pasal 4 (1)

Dalam melaksanakan penyerahan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa menggunakan kelengkapan administrasi penyerahan hasil pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Format kelengkapan administrasi penyerahan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blora Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2012 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora : a. Nomor 18 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2013 Nomor 18); b. Nomor 14 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2014 Nomor 14); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora. Ditetapkan di Blora pada tanggal BUPATI BLORA, Cap. Ttd.. DJOKO NUGROHO Diundangkan di Blora pada tanggal 22 Desember 2016 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA KEPALA DINAS KEHUTANAN, Cap Ttd. SUTIKNO SLAMET

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2016 NOMOR 75

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN 1.

Untuk mewujudkan satu kesatuan pemahaman dalam pelaksanaan atas

ketentuan

sehingga

peraturan

anggaran

perundang-undangan

pendapatan

dan

belanja

yang

berlaku,

daerah

dapat

diselenggarakan dengan baik. 2.

Sebagai

upaya

untuk

meningkatkan

efisiensi,

efektifitas,

transparansi dan akuntanbilitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2017. 3.

Sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Anggaran/Kegiatan.

4.

Sebagai pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2017 untuk mewujudkan keterpaduan,

keserasian,

tepat

waktu,

tepat

mutu,

tertib

administrasi, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran. 5.

Sebagai

alat

pengendali

dan

pengawasan/pemeriksaan

penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2017. B. PENGERTIAN DAN ISTILAH Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1.

Daerah adalah Kabupaten Blora

2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Blora T.A. 2017

1

3.

Bupati adalah Bupati Blora.

4.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blora.

5.

Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten

Ekonomi

Pembangunan

dan

Kesejahteraan

Rakyat

Sekretaris Daerah Kabupaten Blora. 6.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu

kepala daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 7.

Pemerintahan

Daerah

adalah

penyelenggaraan

Urusan

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 8.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

9.

Daerah otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas–batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan

masyarakat

setempat

menurut

prakarsa

sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10. Urusan

Pemerintahan

adalah

kekuasaan

pemerintahan

yang

menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementrian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi,

melayani,

memberdayakan,

dan

menyejahterakan

masyarakat. 11. Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

yang

selanjutnya

disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora. 12. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah yang selanjutnya

disingkat

BPPKAD

adalah

Badan

Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Blora. 13. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Blora.


2

14. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R Soetijono Blora dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu. 15. Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora 16. Bagian Administrasi Pembangunan adalah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Blora. 17. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Blora. 18. Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Negara

yang

selanjutnya

disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sumber dananya dari Pemerintah. 19. Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah

yang

selanjutnya

disingkat APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah. 20. Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah

yang

selanjutnya

disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora. 21. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. 22. Pengguna Barang/Jasa adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barangdan/atau jasa milik daerah di masing-masing Perangkat Daerah. 23. Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah

yang

selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan

dan

merumuskan

kebijakan

Pengadaan

Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 24. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah atau

Pejabat

yang

disamakan

pada

Institusi

lain

Pengguna

APBN/APBD. Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Blora T.A. 2017

3

25. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Bupati untuk menggunakan APBD. 26. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 27. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa pada Perangkat Daerah yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. 28. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan

Barang/Jasa

yang

melaksanakan

Pengadaan

Barang/Jasa. 29. Kelompok

Kerja

ULP

selanjutnya

disebut

Pokja

ULP

adalah

kelompok kerja yang berjumlah gasal, beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa dilembaga/Pemerintah Daerah/Institusi. 30. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. 31. Penyedia

Barang/Jasa

perseorangan

adalah

yang

badan

usaha

menyediakan

atau

orang

Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya. 28. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa. 32. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. 33. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. 34. Jasa

Konsultansi

adalah

jasa

layanan

professional

yang

membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).


4

35. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu system tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang. 36. Industri Kreatif adalah industry yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, gagasan orisinal, keterampilan dan bakat individu untuk menciptakan

kesejahteraan

serta

lapangan

pekerjaan

melalui

penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta. 37. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan Barang/Jasa. 38. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Perangkat Daerah sebagai penanggungjawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. 39. Dokumen

Pengadaan

adalah

dokumen

yang

ditetapkan

oleh

ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa. 40. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola. 41. Pelelangan Umum

adalah

metode

pemilihan

Penyedia

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang

dapat

diikuti

oleh

semua

Penyedia

Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat. 42. Pelelangan

Terbatas

adalah

metode

pemilihan

Penyedia

Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan

diyakini

terbatas

dan

untuk

adalah

metode

pekerjaan

yang

kompleks. 43. Pelelangan

Sederhana

pemilihan

Penyedia

Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).


5

44. Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai

paling

tinggi

Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 45. Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat. 46. Seleksi

Sederhana

adalah

metode

pemilihan

Penyedia

Jasa

Konsultansi untuk Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 47. Sayembara

adalah

metode

pemilihan

Penyedia

Jasa

yang

memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. 48. Kontes

adalah

metode

pemilihan

Penyedia

Barang

yang

memperlombakan Barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. 49. Penunjukan

Langsung

adalah

metode

pemilihan

Penyedia

Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa. 50. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada

Penyedia

Barang/Jasa,

tanpa

melalui

Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung. 51. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undan –Undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 52. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan bukan

merupakan

anak

perusahaan

atau

usaha bukan

yang cabang

perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.


6

53. Kemampuan

Dasar

yang

selanjutnya

disingkat

KD

adalah

Persyaratan Penyedia Barang/Jasa dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa untuk usaha non kecil, kecuali untuk pengadaan barang dan jasa konsultansi. 54. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah harga perkiraan yang penyusunannya didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya Pengadaan. 55. Surat

Penunjukan

Penyedia

Barang/Jasa

yang

selanjutnya

disingkat SPPBJ adalah Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. 56. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis

yang

bersifat

mudah

dicairkan

dan

tidak

bersyarat

(unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa. 54. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan

yang

bernilai

diatas

Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 55. Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi

dan

transaksi

elektronik

sesuai

dengan

ketentuan

perundang-undangan. 56. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP. C. ARAH KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN Arah Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Tahun 2017 adalah RKPD Kabupaten Blora

Tahun

2017 merupakan masa transisi RPJMD

Kabupaten Blora Tahun 2010-2015 menuju RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2015-2020. Pada tahap ini lebih menekankan pada peningkatan kemampuan masyarakat Blora dalam upaya memiliki daya saing kompetitif perekonomian berdasarkan keunggulan sumber daya manusia


7

berkualitas, pelayanan dasar yang makin luas, insfrastruktur yang berkualitas dan kondusivitas wilayah yang semakin mantap serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Arah kebijakan umum pembangunan daerah tahun 2017 adalah: 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal. o

Peningkatan

pemerataan

akses

pembinaan

dan

dan

kualitas

pelayanan

kesehatan. o

Peningkatan

penyediaan

bantuan

bagi

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). o

Peningkatan akses distribusi dan konsumsi pangan beragam, berimbang dan bergizi.

o

Penguatan mutu pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang aman, efektif dan terjangkau.

2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya daerah yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, ramah lingkungan dan berkesinambungan. o

Pengembangan industri kecil menengah potensial dan kapasitas SDM pelaku industri.

o

Peningkatan

kerjasama

perdagangan,

pengelolaan

pasar

tradisional dan penataan PKL. o

Peningkatan promosi pariwisata.

o

Peningkatan kualitas dan inovasi produk dalam mendorong daya saing Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM).

o

Peningkatan produksi dan kualitas produk pertanian.

o

Pengembangan budidaya perikanan media kolam terpal.

o

Peningkatan

pengendalian

pencemaran

dan

perusakan

yang

menangani

lingkungan. o

Peningkatan

sarana

prasarana

dan

SDM

kebersihan, pengelolaan TPA dan partisipasi masyarakat. o

Peningkatan pengelolaan dan pembangunan taman kota.


8

o

Meningkatkan iklim yang kondusif dan kerjasama dengan pihakpihak berkepentingan untuk penciptaan lapangan kerja dan pengembangan usaha melalui investasi yang tepat sasaran.

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik. o

Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan serta pengelolaan sumber daya air.

o

Peningkatan fungsi sarana dan prasarana drainase, kualitas embung dan waduk cadangan sumber air.

o

Peningkatan

kualitas,

pengendalian

dan

optimalisasi

pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). o

Peningkatan rehabilitasi rumah tidak layak huni.

o

Peningkatan sarana air minum dan sanitasi.

o

Penguatan pelayanan jaringan listrik.

4. Mewujudkan dan mendorong tersusunnya kebijakan daerah yang berpihak pada masyarakat miskin. o

Peningkatan kualitas SDM dan pendapatan rakyat miskin melalui peningkatan

ketrampilan

berusaha,

permodalan

dan

produktivitas kegiatan sosial ekonomi. o

Peningkatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan sektoral sesuai amanat pemerintah pusat.

5. Mewujudkan pemerintah yang efektif, bersih Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan demokratis melalui reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik. o

Peningkatan pelayanan dan pemahaman pentingnya dokumen kependudukan.

o

Peningkatan perbaikan manajemen pengelolaan keuangan dan asset daerah.

o

Peningkatan

pembinaan,

pemeriksaan

dan

pengawasan

pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. o

Peningkatan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

o

Peningkatan kapasitas dalam mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.

o

Peningkatan pembebasan lahan untuk kepentingan publik dan pensertifikatan tanah pemerintah daerah. Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Blora T.A. 2017

9

o

Peningkatan pengelolaan arsip dan penguatan SDM pengelola arsip.

o

Peningkatan kapasitas aparat dalam penyediaan statistik yang tepat dan akurat.

o

Peningkatan kualitas calon transmigran dan koordinasi serta kerjasama pengirimannya.

6. Mewujudkan penegakan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). o

Peningkatan pendidikan politik, pembinaan Ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kepemudaan (OKP) dan penegakan peraturan Kebersihan Keindahan dan Ketertiban (K3).

o

Peningkatan gender

dan

kapasitas, anak

koordinasi

serta

penguatan

peningkatan

kelembagaan

perencanaan

dan

penganggaran responsif gender. o

Peningkatan pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan secara berkualitas.


10

BAB II PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

A. KEKUASAAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Bupati

selaku

Kepala

Pemerintah

Daerah

adalah

pemegang

kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan. Bupati selaku

pemegang

kekuasaan

pengelolaan

keuangan

Daerah

mempunyai kewenangan: a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD; b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang Daerah; c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang; d. menetapkan

Bendahara

Penerimaan

dan/atau

Bendahara

Pengeluaran; e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan Penerimaan Daerah; f.

menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang Daerah;

g. menetapkan

pejabat

yang

bertugas

melakukan

pengelolaan

barang milik Daerah; dan h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. Kekuasaan

pengelolaan

keuangan

Daerah

dilaksanakan

oleh

Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan/barang Daerah, kepala satuan kerja pengelolaan keuangan Daerah selaku PPKD dan kepala perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang Daerah. 2.

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Penetapan para pengelola keuangan Daerah merupakan salah satu syarat

pelaksanaan

anggaran.

Dalam

pelaksanaan

kekuasaan

pengelolaan keuangan Daerah, Bupati dapat melimpahkan sebagian atau seluruh bertindak

wewenangnya kepada Sekretaris Daerah untuk

selaku

Koordinator

Pengelolaan

Keuangan

Daerah.

Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Blora T.A. 2017

11

dalam konteks pelaksanaan dan penatausahaan keuangan Daerah mempunyai tugas koordinasi di bidang : a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD; b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang Daerah; c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; d. penyusunan

Raperda

APBD,

perubahan

APBD,

dan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; e. tugas - tugas pejabat perencana Daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan Daerah; dan f.

penyusunan

laporan

keuangan

Daerah

dalam

rangka

pertangungjawaban pelaksanaan APBD. Selain mempunyai tugas koordinasi, sebagaimana tersebut diatas, Sekretaris Daerah mempunyai tugas : a. memimpin TAPD; b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD; c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang Daerah; d. memberikan

persetujuan

pengesahan

DPA

perangkat

daerah/DPPA perangkat daerah; dan e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan Daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati. 3.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) PPKD mempunyai tugas : a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan Daerah; b. melaksanakan

pemungutan

pendapatan

Daerah

yang

telah

ditetapkan dengan peraturan Daerah; c. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; d. menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD; e. menyusun

laporan

keuangan

Daerah

dalam

rangka

pertangggungjawaban pelaksanaan APBD; dan f.

melaksanakan

tugas

lainnya

berdasarkan

kekuasaan

yang

dilimpahkan oleh Bupati.


12

4.

PPKD Selaku Bendahara Umum Daerah PPKD sebagai mana telah dikemukakan, mempunyai wewenang untuk mengelola keuangan Daerah dan segala bentuk kekayaan Daerah

lainnya.

Dalam

melaksanakan

tugasnya,

PPKD

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dalam hal ini dijabat oleh Sekretaris Daerah. PPKD selaku BUD mempunyai kewenangan antara lain: a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; b. mengesahkan DPA perangkat daerah/DPPA perangkat daerah; c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem Penerimaan dan Pengeluaran kas Daerah; e. melaksanakan pemungutan pajak Daerah; f.

menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);

g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah; h. melaksanakan

sistem

akuntansi

dan

pelaporan

Keuangan

Daerah; i.

menyajikan informasi Keuangan Daerah; dan

j.

melaksanakan

kebijakan

dan

pedoman

pengelolaan

serta

penghapusan Barang Milik Daerah. Dalam melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, BUD setiap hari mencatat Penerimaan dan Pengeluaran kas Daerah ke dalam pembukuan dalam rangka melaksanakan akuntansi Keuangan Daerah. Setiap akhir bulan BUD menyusun laporan kas Daerah yang menyajikan saldo rekening kas Daerah di bank. Untuk keperluan

penyusunan

laporan

kas

Daerah

tersebut,

BUD

mencocokan saldo kas Daerah menurut pembukuan dengan saldo kas Daerah menurut pembukuan bank. 5.

Kuasa BUD PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan Perangkat Daerah selaku Kuasa BUD. Penunjukan Kuasa BUD ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Kuasa BUD mempunyai tugas, antara lain: a. Menyiapkan anggaran kas; b. menyiapkan SPD; c. menerbitkan SP2D; Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Blora T.A. 2017

13

d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan Daerah; e. memantau pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; f.

mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;

g. menyimpan uang Daerah; h. melaksanakan

penempatan

uang

Daerah

dan

permintaan

pejabat

mengelola/menatausahakan investasi Daerah; i.

melakukan

pembayaran

berdasarkan

pengguna anggaran atas beban rekening kas umum Daerah; j.

melaksanakan

pemberian

pinjaman

atas

nama

Pemerintah

Daerah; k. melakukan pengelolaan utang dan piutang Daerah; l.

melakukan penagihan piutang Daerah; dan

m. kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD. 6.

Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pejabat Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran belanja Daerah, yang terdiri dari para kepala perangkat daerah yang ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran (PA). Pengguna

Anggaran

(PA)

bertanggung

jawab

atas

tertib

penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada satuan kerja yang dipimpinnya, termasuk melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara. Dalam kontek pelaksanaan dan penatausahaan, pengguna anggaran/pengguna barang Daerah mempunyai tugas dan wewenang antara lain : a. menyusun RKA perangkat daerah; b. menyusun DPA perangkat daerah; c. melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran atas beban anggaran belanja; d. melaksanakan anggaran perangkat daerah yang dipimpinnya; e. melakukan

pengujian

atas

tagihan

dan

memerintahkan

pembayaran; f.

melaksanakan pemungutan Penerimaan bukan pajak;

g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;


14

h. menandatangani SPM; i.

mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;

j.

mengelola barang milik Daerah/kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;

k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dan barang perangkat daerah yang dipimpinnya; l.

mengawasi

pelaksanaan

anggaran

Perangkat

Daerah

yang

dipimpinnya; m. melaksanakan tugas – tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; dan n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala

Perangkat

Daerah

ditetapkan

sebagai

Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang dengan Keputusan Bupati dan apabila berhalangan sementara, maka Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang

bersangkutan

dapat

mengusulkan

kepada

Bupati

untuk

menetapkan pejabat sementara yang diberi kewenangan sebagaimana Pengguna Anggaran/Pengguna Barang termasuk penandatanganan SPM dan tugas – tugas lain dalam pengelolaan keuangan Perangkat Daerah. 7.

Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam melaksanakan tugas – tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang. Dasar pertimbangan pelimpahan sebagian kewenangan tersebut adalah: o

tingkatan daerah;

o

besaran perangkat daerah;

o

besaran jumlah uang yang dikelola;

o

bebabn kerja;

o

lokasi;

o

kompetensi dan/atau rentang kendali; dan

o

pertimbangan obyektif lainnya.


15

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala perangkat daerah. Kuasa

pengguna

melaksanakan

anggaran/kuasa

tugasnya

pengguna

bertanggung

jawab

barang

kepada

dalam

pengguna

anggaran/pengguna barang. 8.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) Pejabat

pengguna

anggaran/kuasa

pengguna

anggaran

dalam

melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja perangkat daerah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan tugas mencakup : a. mengendalikanpelaksanaankegiatan. b. Melaporkanperkembanganpelaksanaankegiatan. c. menyiapkan

dokumen

anggaran

atas

beban

Pengeluaran

pelaksanaan kegiatan. 9.

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA perangkat daerah, kepala perangkat daerah menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada perangkat daerah sebagai PPK perangkat daerah. PPK perangkat daerah mempunyai tugas antara lain: a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan

oleh

Bendahara

Pengeluaran

dan

diketahui/disetujui oleh PPTK; b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU serta SPP-LS yang diajukan Bendahara Pengeluaran; c. menyiapkan SPM; d. melakukan verifikasi harian atas Penerimaan; e. melakukanverifikasi SPP; f.

melaksanakan akuntansi perangkat daerah;

g. menyiapkan laporan keuangan perangkat daerah. PPK perangkat daerah tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan Penerimaan Daerah, Bendahara dan/atau PPTK. 10. Bendahara Penerimaan Bendahara Penerimaan melaksanakan fungsi : Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Blora T.A. 2017

16

a. Bendaharawan menyimpan,

Penerimaan menyetorkan,

mempertanggungjawabkan rangka

mempunyai

pelaksanaan

menerima,

menatausahakan

uang

APBD

tugas

pendapatan

pada

perangkat

dan

Daerah

dalam

daerah

yang

bersangkutan. b. Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara Penerimaan dapat dibantu oleh Bendahara Penerimaan Pembantu yang ditetapkan dengan keputusan Bupati. c. Dalam

melaksanakan

tugasnya,

Bendahara

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dapat dibantu oleh kasir Penerimaan uang, pembuat dokumen, dan pencatat pembukuan yang di tetapkan oleh kepala perangkat daerah. 11. Bendahara Pengeluaran Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan keBendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada perangkat daerah. Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas: a. menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada perangkat daerah yang bersangkutan. b. Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Pengeluaran dapat dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu yang ditetapkan dengan keputusan Bupati. c. Dalam

melaksanakan

tugasnya

Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat dibantu oleh kasir Pengeluaran/penyimpanan uang, pembuat dokumen, pencatat pembukuan, pembuat daftar gaji dan pembuat laporan gaji yang ditetapkan kepala perangkat daerah. Pada setiap perangkat daerah ditetapkan 1 (satu) Bendahara Penerimaann dan Bendahara Pengeluaran, dalam melaksanakan fungsinya

baik

Bendahara

Penerimaan

maupun

Bendahara

Pengeluaran dapat dibantu oleh beberapa Bendahara Pembantu. Bendahara

Penerimaan

dan

Bendahara

Pengeluaran

secara

fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada PPKD selaku BUD dan secara administratif bertanggung jawab kepada PA.


17

12. Dalam hal Bendahara Penerimaan/Pengeluaran berhalangan, maka: a. Apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai paling lama 1 (satu) bulan, Bendahara tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada staf yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran/pembayaran dan tugas-tugas BendaharaPenerimaan/Pengeluaran atas tanggung jawab BendaharaPenerimaan/Pengeluaran yang bersangkutan dengan diketahui Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. b. Apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai paling lama 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk BendaharaPenerimaan/Pengeluaran dan diadakan berita acara serah terima. c. Apabila

BendaharaPenerimaan/Pengeluaran

sesudah

3

(tiga)

bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri sebagai

BendaharaPenerimaan/Pengeluaran

atau berhenti dan

segera

di

usulkan penggantinya. 13. Pergeseran Anggaran a. Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan PPKD b. Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah c. Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya ditampung

dalam

Rancangan

Peraturan

Daerah

tentang

perubahan APBD. B. AZAS UMUM Azas umum pengelolaan keuangan daerah adalah: 1. Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk rakyat.


18

a. Secara Tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti – bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan; b. Taat pada peraturan perundang – undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang – undangan; c. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dan hasil; d. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu; e. Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah; f.

Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas – luasnya tentang keuangan daerah;

g. Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya

dalam

rangka

pencapaian

tujuan

yang

telah

ditetapkan; h. Keadilan

adalah

keseimbangan

distribusi

kewenangan

dan

pendanaannya dan/keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif; i.

Kepatutan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan wajar dan proposional;

j.

Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

2. Siklus anggaran daerah meliputi penyusunan APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember dalam tahun yang sama. 3. Penyusunan mewujudkan

APBD

berpedoman

pelayanan

kepada

pada

RKPD

masyarakat

dalam

untuk

rangka

tercapainya

tujuan bernegara.


19

4. APBD

mempunyai

fungsi

otorisasi,

perencanaan,

pengawasan,

alokasi, distribusi dan stabilitasi. a. Fungsi Otorisasi bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan

pendapatan

dan

belanja

pada

tahun

yang

bersangkutan; b. Fungsi Perencanaan bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan; c. Fungsi Pengawasan bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; d. Fungsi Alokasi bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan

lapangan

kerja/mengurangi

pengangguran

dan

pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian; e. Fungsi Distribusi bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; f.

Fungsi Stabilitasi bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat

untuk

memelihara

dan

mengupayakan

keseimbangan

fundamental perekonomian daerah. 5. Jumlah pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD. 6. Pendapatan

daerah

yang

dianggarkan

dalam

APBD

harus

berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang – undangan. 7. Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. 8. Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. 9. Perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran

belanja

daerah

untuk

tujuan

yang

tidak

tersedia

anggarannya dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD. 10. Pelaksanaan belanja daerah harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.


20

C. ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH Pelaksanaan anggaran pendapatan daerah adalah: 1. Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. 2. Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat – lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja. 3. Pengembalian

atas

membebankan

pada

kelebihan

pendapatan

pendapatan

yang

dilakukan

bersangkutan

dengan untuk

pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama, kalau terjadi pada tahun – tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga. 4. Perangkat daerah dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. 5. Perangkat daerah yang mempunyai tugas memungut dan atau menerima dan atau kegiatannya berdampak pada penerimaan daerah wajib mengintensifkan pemungutan dan penerimaan tersebut. 6. Penerimaan perangkat daerah yang merupakan penerimaan daerah tidak

dapat

dipergunakan

secara

langsung

untuk

membiayai

pengeluaran. 7. Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan atau pengadaan barang/jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah, apabila berbentuk uang harus segera disetor ke Kas Umum Daerah dan apabila berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah. D. ANGGARAN BELANJA DAERAH Pelaksanaan anggaran belanja daerah adalah: 1. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti tersebut harus mendapatkan


21

pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut. 2. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan

dan

ditempatkan

dalam

Lembaran

Daerah,

tidak

termasuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati. 3. Bendahara Pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungut ke Rekening Kas Negara. 4. Bupati dapat memberikan izin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan perangkat daerah. 5. Setelah tahun anggaran berakhir, Kepala perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan. 6. Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dilaksanakan atas persetujuan Bupati. 7. Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya

kepada

Bupati

melalui

perangkat

daerah

perencana/pengusul. E. HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL Pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Blora harus didasarkan pada Peraturan Bupati Blora Nomor 8A Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah di Kabupaten Blora dan Peraturan Bupati Blora Nomor 8B Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial di Kabupaten Blora. 1. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang


22

secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. 2. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Sedangkan resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. 3. Pemberian hibah memenuhi kriteria paling sedikit : a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; b. Bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan

daerah

kecuali

ditentukan

lain

oleh

peraturan

perundang – undangan; c. Memberikan mendukung

nilai

manfaat

bagi

pemerintah

terselenggaranya

fungsi

daerah

dalam

pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan; d. Memenuhi persyaratan penerima hibah. 4. Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Anggota/kelompok yang dapat menerima bantuan sosial adalah : a. Individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.


23

5. Sedangkan bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan yang tidak direncanakan sebelumnya. 6. Penunjukan perangkat daerah/unit kerja yang melakukan evaluasi usulan hibah dan bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya adalah : a. Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Blora

melakukan

evaluasi

usulan

bidang

kepemudaan, olah raga, kebudayaan dan pariwisata; b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora melakukan

evaluasi

usulan

bidang

pekerjaan

umum

dan

penataan ruang; c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora melakukan evaluasi usulan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; d. Dinas Pendidikan Kabupaten Blora melakukan evaluasi usulan bidang pendidikan; e. Dinas

Pengendalian

Penduduk

dan

Keluarga

Berencana

Kabupaten Blora melakukan evaluasi usulan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; f.

Dinas

Perdagangan,

Kabupaten

Blora

Koperasi,

Usaha

melakukan

Kecil

evaluasi

dan

Menengah

usulan

bidang

perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah; g. Dinas

Perindustrian

dan

Tenaga

Kerja

Kabupaten

Blora

melakukan evaluasi usulan bidang perindustrian dan tenaga kerja; h. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blora melakukan evaluasi usulan bidang perpustakaan dan kearsipan; i.

Dinas

Pertanian

dan

Ketahanan

Pangan

Kabupaten

Blora

melakukan evaluasi usulan bidang pertanian dan ketahanan pangan; j.

Dinas Perumahan, Pemukiman dan Perhubungan Kabupaten Blora melakukan evaluasi usulan bidang perumahan, pemukiman dan perhubungan;

k. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora melakukan evaluasi usulan bidang peternakan dan perikanan; Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Blora T.A. 2017

24

l.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora melakukan evaluasi usulan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

m. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blora melakukan evaluasi usulan bidang kesatuan bangsa dan politik; n. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Blora melakukan evaluasi usulan bidang keagamaan dan kesejahteraan rakyat; 7. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja setelah melakukan evaluasi usulan hibah dan bantuan sosial menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD. F. BANTUAN KEUANGAN Khusus

untuk

pemberian

bantuan

keuangan

kepada

desa

yang

bersumber dari APBD Kabupaten Blora harus mempedomani Peraturan Bupati Blora Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari APBD Kabupaten Blora. 1. Bantuan Keuangan diberikan dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan

dan

kemampuan

meningkatkan

sinergitas

hubungan

keuangan kinerja

daerah dan

untuk

keserasian

pembangunan daerah, sifatnya: a. bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membentu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa. b. bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. 2. Kepala

Desa

calon

penerima

bantuan

keuangan

mengajukan

permohonan tertulis kepada Bupati tembusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dan Kepala Perangkat Daerah teknis, proposal yang paling sedikit memuat: a. latar belakang; b. maksud dan tujuan; c. uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan; d. rencana anggaran biaya; dan Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Blora T.A. 2017

25

e. data pendukung yang dianggap perlu. 3. Tahapan pencairan dana bantuan keuangan dilaksanakan dengan ketentuan: a. untuk

bantuan

keuangan

dengan

besaran

sampai

Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dilaksanakan dalam 1 (satu) tahap; dan b. untuk

bantuan

keuangan

dengan

besaran

lebih

dari

Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dan tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari total dana. 4. Camat melakukan pengendalian bantuan keuangan dengan cara pencermatan laporan bulanan pemantauan lapangan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu serta penyelenggaraan rapat koordinasi. 5. Perangkat Daerah teknis terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas

pemberian

bantuan

keuangan

dengan

membentuk

tim

monitoring dan evaluasi serta melaporkan hasilnya kepada Bupati dengan

tembusan

mebidangi

Inspektur,

perencanaan

dan

kepala

Perangkat

Daerah

yang

kepala

Perangkat

Daerah

yang

membidangi keuangan daerah.


26

BAB III PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor

54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa berpedoman pada: 1. Peraturan

Kepala

Lembaga

Kebijakan

Pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Presiden

Nomor

54

Tahun

2010

tentang

Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah. 2. Peraturan

Kepala

Lembaga

Kebijakan

Pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang e-Tendering. 3. Peraturan

Kepala

Lembaga

Kebijakan

Pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang e-Purchasing. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui swakelola dan/atau pemilihan penyedia barang/jasa dengan biaya pelaksanaan yang dibutuhkan meliputi : 1. Biaya perencanaan 2. Biaya pengawasan 3. Biaya administrasi dan/atau 4. Biaya fisik Tata nilai pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip – prinsip sebagai berikut : 1. Efisien, pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.


27

2. Efektif, pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. 3. Terbuka dan bersaing, pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan. 4. Transparan, semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa (yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya. 5. Adil/tidak diskriminatif, memberikan perlakukan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara atau alasan apapun. 6. Akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan baik secara fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum Pemerintah dan

pelayanan

Masyarakat

sesuai

dengan

prinsip-prinsip

serta

ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa. Para

pihak

yang

terkait

dalam

pelaksanaan

pengadaan

barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : 1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai

sasaran

kelancaran

dan

ketetapan

tercapainya

tujuan

pengadaan barang/jasa. 2. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa. 3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung, untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat. 4. Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak.


28

5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang

terkait langsung maupun tidak langsung dalam proses

pengadaan barang/jasa (conflict of interest). 6. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait baik

secara langsung atau tidak langsung dalam

proses pengadaan barang/jasa 7. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam proses pengadaan barang/jasa 8. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk

keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain

yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara dan 9. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa. A. ORGANISASI PENGADAAN Organisasi pengadaan/para pihak yang terlibat dalam pengadaan terdiri dari : 1. Pengadaan melalui penyedia barang/jasa terdiri : a. PA/KPA b. Pejabat Pembuat Komitmen c. ULP/Pejabat Pengadaan d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2. Pengadaan secara swakelola terdiri : a. PA/KPA b. Pejabat Pembuat Komitmen c. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 3. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat diatas point 1 dan 2 tidak terikat tahun anggaran. 4. Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu tim pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Adapun tugas dan wewenang masing - masing adalah sebagai berikut : Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Blora T.A. 2017

29

1. Pengguna Anggaran (PA), memiliki tugas dan kewenangan: a. menyusun Kerangka Acuan Kerja; b. menetapkan rencana umum pengadaan; b. mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan

paling

kurang di website resmi Pemerintah; c. menetapkan PPK; d. menetapkan pejabat pengadaan; e. menetapkan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan; f.

menetapkan ; 1) Pemenang pada pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung

untuk

paket

konstruksi

/jasa

lainnya

pengadaan dengan

barang/pekerjaan nilai

di

atas

Rp.100.000.000.000,- ( seratus milyar rupiah); dan 2) Pemenang pada seleksi

atau penyedia pada Penunjukan

Langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp.10.000.000.000,-( sepuluh milyar rupiah ) g. mengawasi pelaksanaan anggaran; h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i.

menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan dalam hal terjadi perbedaan pendapat;

j.

mengawasi

penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen

pengadaan barang/jasa; k. menetapkan tim teknis; dan l.

menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan pengadaan melalui sayembara/kontes.

2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Merupakan pejabat yang ditetapkan oleh Bupati atas usul PA, atas dasar pertimbangan beban pekerjaan atau rentang kendali organisasi dan memiliki kewenangan sesuai pelimpahan PA. Pejabat yang dapat diusulkan sebagai KPA adalah : a. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD b. Kepala Bidang pada Badan/Dinas/RSUD/Satuan Polisi Pamong Praja c. Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat


30

d. Kepala UPTD SMP/UPTD TK/SD dan Kepala UPTD Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Blora e. Kepala UPTD Puskesmas, Kepala UPTD Gudang Farmasi dan Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blora f.

Kepala Kelurahan pada kecamatan

3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut : a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi: 1) Spesifikasi teknis barang/jasa 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan 3) Rancangan Kontrak. b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; c. menyetujui

bukti

pembelian

atau

menandatangani

Kwitansi/SuratPerintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak; f.

melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;

g. menyerahkanhasil pekerjaan

Pengadaan Barang/Jasa

kepada

PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan; h. melaporkan

kemajuan

pekerjaan

termasuk

penyerapan

anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA; a. menyimpan

dan

menjaga

keutuhan

seluruh

dokumen

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Selain tugas dan kewenangan diatas, PPK dapat : a. mengusulkan kepada PA/KPA : 1) perubahan paket pekerjaan dan/atau 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan b. menetapkan tim pendukung c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP/Panitia Pengadaan; dan


31

d. menetapkan

besaran

Uang

Muka

yang

akan

dibayarkan

kepadaPenyedia Barang/Jasa. Pejabat

Pembuat

Komitmen

(PPK)

merupakan

pejabat

yang

ditetapkan oleh PA/KPA untuk pengadaan barang/jasa dan untuk dapat ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki integritas; b. memiliki disiplin tinggi; c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas; d. mampu mengambil keputusan, bertindak

tegas

dan

memiliki

keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN; e. menandatangani Pakta Integritas; f.

tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPTSPM) atau bendahara, kecuali untuk PA/KPA yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

g. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa. Ketentuan – ketentuan untuk PPK adalah: a. Persyaratan tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPTSPM) persyaratan huruf f diatas, dikecualikan untuk PA/KPA yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. b. Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, persyaratan huruf g diatas dikecualikan untuk: 1) Pejabat Pembuat Komitmen yang dijabat oleh pejabat eselon II dan/atau; 2) PA/KPA yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. c. Pejabat

Pembuat

perjanjian

atau

Komitmen

dilarang

menandatangani

mengadakan

Kontrak

dengan

ikatan

Penyedia

Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batasan aggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD.


32

4. Pokja ULP/Pejabat Pengadaan a. Pokja ULP/Pejabat Pengadaan berasal dari pegawai negeri sipil,baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya. b. Pejabat/Panitia

Pengadaan

pada

instansi

lain

Pengguna

APBN/APBD selain perangkat daerah atau Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, dapat berasal dari bukan pegawai negeri sipil. c. Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa

bersifat khusus dan/atau

memerlukan keahlian khusus, ULP/Pejabat

Pengadaan/Panitia

Pengadaan dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari pegawai negeri sipil atau swasta. d. Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan. e. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP/Panitia Pengadaan untuk: 1) Pengadaan

Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa

lainnya

dengan nilai diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); 2) Pengadaan

Jasa

Konsultansi

dengan

nilai

diatas

Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). f.

Dalam hal pengadaan dilaksanakan oleh

Pokja ULP/Panitia

Pengadaan maka keanggotaannya mengikuti ketentuan sebagai berikut: 1) Paling

kurang berjumlah 3 (tiga) orang, untuk pengadaan

barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya

sampai dengan

nilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), atau untuk pengadaan

jasa

konsultansi

sampai

dengan

nilai

Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); 2) Paling

kurang berjumlah 5 (lima) orang, untuk pengadaan

barang/pekerjaan Rp.500.000.000,-

konstruksi/jasa lainnya di atas nilai (lima ratus juta

rupiah), atau

untuk

pengadaan jasa konsultansi di atas nilai Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah). 5. Persyaratan

anggota

Pokja

ULP/Panitia

Pengadaan/Pejabat

Pengadaan sebagai berikut:


33

a. Memiliki

integritas,

disiplin

dan

tanggung

jawab

dalam

menjadi

tugas

melaksanakan tugas; b. memahami pekerjaan yang akan diadakan; c. memahami

jenis

pekerjaan

tertentu

yang

ULP/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan; d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan; e. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; f.

menandatangani Pakta Integritas.

6. Tugas pokok dan kewenangan Pokja ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan meliputi: a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; b. menetapkan Dokumen Pengadaan; c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website pemerintah daerah (www.blorakab.go.id) / Perangkat Daerah masing-masing

dan

papan

pengumuman

resmi

untuk

masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; f.

melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;

g. khusus untuk Pokja ULP/Panitia Pengadaan: 1) menjawab sanggahan; 2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: a) Pelelangan

atau

Penunjukan

Langsung

untuk

paket

Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) atau; b) Seleksi

atau

Penunjukan

Langsung

untuk

paket

Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);


34

3) menyampaikan

hasil

pemilihan

dan

salinan

dokumen

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen; 4) menyimpan dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa. 5) membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Kepala ULP. h. Selain

tugas

Pengadaan,

pokok

dan

apabila

Pengadaan/Pejabat

kewenangan

diperlukan

Pengadaan

Pokja Pokja

dapat

ULP/Pejabat ULP/Panitia

mengusulkan

kepada

Pejabat Pembuat Komitmen: 1) perubahan HPS dan/atau; 2) perubahan spesifikasi teknis pekerjaan. 7. Khusus Pejabat Pengadaan a. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: 1) Pengadaan

Langsung

untuk

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa paling

tinggi

Rp.200.000.000,-

paket

Pengadaan

Lainnya yang bernilai (dua

ratus

juta

rupiah)

dan/atau; 2) Pengadaan Konsultansi

Langsung

untuk

paket

Pengadaan

Jasa

yang bernilai paling tinggi Rp.50.000.000,-

(lima puluh juta rupiah); b. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen. c. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA. d. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada PA/KPA; dan e. memberikan pertanggungjawaban

atas pelaksanaan kegiatan

Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA. 8. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan a. Ditetapkan oleh PA/KPA. b. Anggotanya berasal dari Pegawai Negeri Sipil, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya.


35

c. Dikecualikan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD atau Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dapat berasal dari bukan pegawai negeri sipil. d. Persyaratan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan memenuhi sebagai berikut: 1) Memiliki

integritas,

disiplin

dan

tanggung

jawab

dalam

Tangan

Surat

melaksanakan tugas; 2) memahami isi Kontrak; 3) memiliki kualifikasi teknis; 4) menandatangani Pakta Integritas dan; 5) tidak

menjabat

sebagai

Pejabat

Penanda

Perintah Membayar (PPTSPM) atau Bendahara. e. Tugas pokok dan kewenangan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah: 1) melakukan

pemeriksaan

hasil

pekerjaan

Pengadaan

Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak; 2) menerima

hasil

Pengadaan

Barang/Jasa

setelah

melalui

pemeriksaan/pengujian dan; 3) membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan; f.

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dibentuk untuk semua kegiatan pengadaan barang/jasa.

9. Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan a. Kegiatan Pekerjaan Non Konstruksi: 1) Pengadaan

barang/jasa

dengan

nilai

sampai

dengan

Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibentuk: a) Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; atau b) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, dengan jumlah anggota sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari: o Ketua; o Sekretaris dan; o Anggota. 2) Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah) dibentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dengan anggota berjumlah sebanyak 5(lima) orang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Blora T.A. 2017

36

terdiri dari: a) Ketua

: perangkat daerah pelaksana kegiatan

b) Sekretaris

: perangkat daerah pelaksana kegiatan atau perangkat daerah teknis

c) Anggota 3 (tiga) orang : perangkat

daerah

pelaksana

kegiatan b. Kegiatan Pekerjaan Konstruksi: 1) Pengadaan dengan nilais ampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibentuk: a) Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan atau; b) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dengan jumlah anggota sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari: o Ketua; o Sekretaris o Anggota. 2) Pengadaan dengan nilai diatas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dibentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dengan jumlah anggota sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari: a) Ketua

: perangkat daerah pelaksana kegiatan;

b) Sekretaris

: perangkat daerah teknis;

c) Anggota

: Bagian Administrasi Pembangunan;

3) Pengadaan dengan nilai diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dibentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dengan jumlah anggota sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari: a) Ketua


b) Sekretaris


c) Anggota

: perangkat

daerah

teknis,

Bagian

Administrasi Pembangunan. 4) Yang dimaksud Perangkat Daerah Teknis adalah: a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora untuk pekerjaan jalan, jembatan, jaringan irigasi, bendung, cekdam dan jalan usaha tani. b) Dinas

Perumahan,

Pemukiman

dan

Perhubungan


37

Kabupaten Blora untuk pekerjaan bangunan gedung, jalan lingkungan, air bersih dan jaringannya, sumur dan bangunan

selain

jalan,

jembatan,

jaringan

irigasi,

bendung, cekdam dan jalan usaha tani. 5) Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis

khusus,

dapat

dibentuk

tim/tenaga

ahli

untuk

membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang ditetapkan oleh PA/KPA. 6) Sebelum Penyedia

dilakukan

pemeriksaan

Barang/Jasa

permohonan

atas

hasil

pekerjaan

mengajukan/menyampaikan

pemeriksaan

pekerjaan

kepada

surat Pejabat

PembuatKomitmen. 10. Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memenuhi ketentuan peraturan perundang–undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha; b. memiliki

keahlian,

pengalaman,

kemampuan

teknis

dan

manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa; c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan pengalaman

pemerintah subkontrak,

maupun

swasta,

dikecualikan

bag

termasuk iPenyedia

Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3(tiga) tahun; e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa; f.

dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;

g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil; h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi; i.

khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa


38

Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut: SKP = KP –P KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan 1. untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan 2. untuk

usaha

non

kecil,

nilai

Kemampuan

Paket

(KP)

ditentukan sebanyak 6 (enam )atau 1,2 (satu koma dua) N. P = jumlah paket yang sedang dikerjakan. N =

jumlah paket pekerjaan ditangani

pada

terbanyak

saat

bersamaan

yang

dapat

selama

kurun

waktu 5 (lima) tahun terakhir. j.

tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya

tidak

sedang

dihentikan

dan/atau

direksi

yang

bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani

sanksi

pidana,

yang

dibuktikan

dengan

surat

pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa; k. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling sedikit 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan; l.

secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;

m. tidak masuk dalam Daftar Hitam; n. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; o. menandatangani Pakta Integritas; p. mendaftarkan karyawannya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 11. Persyaratan diatas dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa orang perorangan. 12. Pegawai

pada

Dinas/Instansi

dilarang

menjadi

Penyedia


39

Barang/Jasa, bkecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Dinas/Instansi. 13. Penyedia

Barang/Jasa

yang

keikutsertaannya

menimbulkan

pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa. 14. KD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf h pada subbidang pekerjaan yang sejenis untuk usaha non kecil dihitung dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk Pekerjaan Konstruksi, KD sama dengan 3 NPt (Nilai Pengalaman Tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir) dan; b. untuk Pengadaan Jasa Lainnya, KD sama dengan 5 NPt (Nilai Pengalaman Tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir). 15. KD paling kurang sama dengan nilai total HPS dari pekerjaan yang akan dilelangkan. 16. Dalam

hal

kemitraan

yang

diperhitungkan

adalah

KD

dari

perusahaan yang mewakili kemitraan (leadfirm). 17. Perangkat Daerah Teknis yang berwenang melaksanakan kegiatan asistensi dan pengesahan gambar/desain konstruksi adalah: a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora untuk gambar/desain pekerjaan jalan, jembatan, jaringan irigasi, bendung, cekdam dan jalan usaha tani. b. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Perhubungan Kabupaten Blora untuk gambar/desain pekerjaan bangunan gedung, jalan lingkungan, air bersih dan jaringannya, sumur dan bangunan selain jalan, jembatan, jaringan irigasi, bendung, cekdam dan jalan usaha tani. 18. Tanda Bukti Perjanjian, ketentuan tanda bukti perjanjian antara PPK dengan penyedia barang/jasa dengan nilai pekerjaan sebagai berikut : a. Bukti pembelian, untuk pengadaan barang/jasa dengan

nilai

sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). b. Kuitansi,

untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai

dengan Rp.50.000.000 ( lima puluh juta rupiah ). Khusus untuk belanja modal disertai Berita Acara Penerimaan Barang dari Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. c. Surat

Perintah

Kerja

(SPK),

digunakan

untuk

pengadaan


40

barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan nilai sampai dengan Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk pengadaan jasa konsultansi. d. Surat Perjanjian digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah) dan nilai di atas Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk pengadaan jasa konsultansi. e. Surat Pesanan digunakan untuk pengadaan barang/jasa melalui e-purchasing dan pengadaan langsung. B. RENCANA UMUM PENGADAAN Penyusunan rencana umum pengadaan barang/jasa oleh PA sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah masing – masing, dimana dalam melakukan pemaketan barang/jasa dan anggaran pada Rencana Umum Pengadaan (RUP), PA dilarang : a. menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan dibeberapa lokasi/daerah masingmasing; b. menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil; c. Memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan dan/atau; d. menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif. Ketentuan – ketentuan dalam RUP antara lain: a. PA mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa dimasing– masing perangkat daerah secara terbuka kepada masyarakat luas setelah

APBD

yang

merupakan

rencana

keuangan

tahunan

Pemerintah Daerah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.


41

b. PA mengumumkan kembali Rencana Umum Pengadaan apabila terdapat perubahan/penambahan DPA. c. Pengumuman dimaksud paling sedikit berisi: 1) nama dan alamat PA; 2) paket pekerjaan yang akan dilaksanakan; 3) lokasi pekerjaan dan; 4) perkiraan besaran biaya d. Diumumkan dalam: 1) website Pemerintah Daerah (www.blorakab.go.id) atau website perangkat daerah; 2) papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta; 3) Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE. e. Perangkat

Daerah

dapat

mengumumkan

rencana

pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa yang Kontraknya akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran berikutnya/yang akan datang. C. HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) Sebelum melakukan proses pengadaan barang/jasa, maka beberapa hal yang harus dipersiapkan yaitu menentukan HPS. Penentuan HPS ini sangat penting karena komponen ini sangat menentukan dalam proses kualifikasi terhadap penyedia barang/jasa. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut : a. PPK menetapkan harga Perkiraan sendiri (HPS) Barang/Jasa kecuali untuk

kontes/sayembara

dan

pengadaan

langsung

yang

menggunakan bukti pembelian; b. ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang telah ditetapkan PPK; c. Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia; d. HPS ditetapkan : 1) Paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau 2) Paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi


42

e. HPS digunakan sebagai: 1) Alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya; 2) Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah : o

Untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, kecuali

pelelangan

pelelangan

yang

terbatas

menggunakan

dimana

peserta

dua

tahap

yang

dan

memasukan

penawaran harga kurang dari 3 (tiga); dan o

Untuk pengadaan jasa konsultansi yang menggunakan metode pagu anggaran.

3) Dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS . f.

HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian Negara;

g. HPS disusun dengan memperhitungkan PPN, keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar serta tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan pajak penghasilan (PPh) penyedia barang/jasa h. Perhitungan

HPS

harus dilakukan dengan cermat,

dengan

menggunakan data dasar dan mempertimbangkan : 1) Harga

pasar

barang/jasa

setempat

yaitu

harga

barang/jasa

diproduksi/diserahkan/dilaksanakan,

dilokasi menjelang

dilaksanakannya pengadaan barang/jasa, 2) Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS); 3) Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi

terkait

dan

sumber

data

lain

yang

dapat

dipertanggungjawabkan; 4) Daftar

biaya/tarif

Barang/Jasa

yang

dikeluarkan

oleh

pabrikan/distributor tunggal; 5) Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya; 6) Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia; 7) Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain; Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Blora T.A. 2017

43

8) Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh Konsultan perencana (engineer’s estimate); 9) Norma indeks; dan/atau 10) Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. D. METODE PENGADAAN Biaya yang perlu disediakan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dibiayai dari APBN/APBD meliputi: 1. Honorarium organisasi pengadaan barang/jasa, terdiri dari: a. PA/KPA b. Pejabat Pembuat Komitmen c. Pejabat Pengadaan d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2. Honorarium Tim Pendukung/Tim Teknis yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa 3. Biaya penggandaan dokumen pengadaan barang/jasa dan/atau; 4. Biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 5. Dalam

memberikan

honorarium

harus

memperhatikan

bahwa

honorarium dapat dibebankan pada kegiatan sepanjang dananya memungkinkan untuk dibebani dan disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan. Metode pemilihan penyedia barang/jasa teridi dari: 1. Pemilihan Penyedia Barang dilakukan dengan: a. Pelelangan Umum; b. Pelelangan Terbatas; c. Pelelangan Sederhana; d. Penunjukan Langsung; e. Pengadaan Langsung; f.

Kontes.

2. Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan: a. Pelelangan Umum; b. Pelelangan Terbatas; c. Pemilihan Langsung; d. Penunjukan Langsung; e. Pengadaan Langsung. Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Blora T.A. 2017

44

3. Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya dilakukan dengan: a. Pelelangan Umum; b. Pelelangan Sederhana; c. Penunjukan Langsung; d. Pengadaan Langsung; e. Sayembara. Hal – hal popok yang berkaitan dengan pemilihan penyedia barang/jasa konstruksi adalah: 1. Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi. 2. Khusus untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi yang bersifat komplek dan diyakini jumlah penyedianya

terbatas,

pemilihan

Penyedia Barang/Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan Pelelangan Terbatas. 3. Pemilihan Penyedia

Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa

Lainnya

melalui Metode Pelelangan Umum diumumkan paling kurang: a. Di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi, b. Papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan c. Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. 4. Pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dapat dilakukan dengan: a. Pelelangan sederhana untuk pengadaan barang/jasa lainnya atau; b. Pemilihan langsung untuk pengadaan pekerjaan konstruksi. 5. Pelelangan sederhana atau pemilihan langsung dilakukan melalui proses pascakualifikasi. 6. Pelelangan sederhana atau pemilihan langsung diumumkan paling kurang

di

website

masing-masing

Perangkat

Daerah,

papan

pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. 7. Penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dapat dilakukan dalam hal :


45

a. Keadaan tertentu dan/atau; b. Pengadaan barang khusus/pekerjaan konstruksi khusus/jasa lainnya yang bersifat khusus. 8. Penunjukan langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan/atau memenuhi kualifikasi. 9. Penunjukan

langsung

dilakukan

dengan

negosiasi

baik

teknis

maupun harga sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. 10. Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan penunjukan langsung terhadap

penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa

lainnya meliputi : a. Penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk : 1) pertahanan Negara; 2) keamanan dan ketertiban masyarakat; 3) keselamatan/perlindungan

masyarakat

yang

pelaksanaan

pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera, termasuk : o

Akibat

bencana

alam

dan/atau

bencana

non

alam

dan/atau bencana sosial; o

Dalam rangka pencegahan bencana;

o

Akibat

kerusakan

sarana/prasarana

yang

dapat

menghentikan kegiatan pelayanan public. 4) Pekerjaan

penyelenggaraan

penyiapan

konferensi

yang

mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden. 5) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) penyedia barang/jasa lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten,

atau

pihak

yang

menjadi

pemenang

untuk

mendapatkan izin dari pemerintah.


46

11. Kriteria barang khusus/pekerjaan konstruksi khusus/jasa lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung meliputi : a. Barang/jasa lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; b. Pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan system konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas resiko kegagalan

bangunan

yang

secara keseluruhan

tidak

dapar

direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (unforeseen condition); c. Barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bersifat kompleks dan hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) penyedia jasa yang mampu; d. Pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk

perlaksanaan

peningkatan

pelayanan

kesehatan

masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan; e. Pekerjaan pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung dan kedelai, serta pupuk yang meliputi urea, NPK dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan; f.

Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah

yang

telah

dipublikasikan

secara

luas

kepada

masyarakat; g. Sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat; h. Lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau

tertutup

pembayaran

lainnya serta

dengan

ketentuan

penyesuaian

harga

dan

tata

yang

cara dapat

dipertanggungjawabkan; atau i.

Pekerjaan pengadaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang

dilaksanakan

oleh

pengembang/developer

yang

bersangkutan.


47

j.

Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan/atau memenuhi kualifikasi.

k. Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga

pasar

yang

berlaku

dan

secara

teknis

dapat

dipertanggungjawabkan. 12. Pengadaan

langsung

dapat

dilakukan

terhadap

Pengadaan

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan : a. Kebutuhan operasional perangkat daerah b. Teknologi sederhana c. Resiko kecil, dan/atau d. Dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil. 13. Pengadaan langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya. 14. Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) pejabat pengadaan. 15. Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan jasa konsultasi yang memiliki karakteristik sebagai berikut: a. merupakan kebutuhan operasional Perangkat Daerah; dan atau b. bernilai paling tinggi Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 16. PA/KPA dilarang menggunakan metode pengadaan langsung sebagai alasan untuk memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan. 17. Sayembara digunakan untuk pengadaan jasa lainnya yang memiliki karakteristik : a. merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi, budaya dan metode pelaksanaan tertentu; dan b. tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. 18. Kontes

digunakan

untuk

pengadaan

barang

yang

memiliki

karakteristik:


48

a. Tidak mempunyai harga pasar; dan b. Tidak dapat ditetapkan berdasark harga satuan. D.1. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Pemilihan penyedia jasa konsultansi dilakukan dengan : a. Seleksi, yang terdiri atas seleksi umum dan seleksi sederhana b. Penunjukan langsung; c. Pengadaan langsung; atau d. Sayembara Hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan penyedia jasa konsultansi : a. Pemilihan penyedia jasa konsultansi pada prinsipnya dilakukan melalui metode seleksi umum b. Pemilihan penyedia jasa konsultansi melalui Metode seleksi umum diumumkan

sekurang-kurangnya

di

website

masing-masing

Perangkat Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan portal pengadaan nasional melalui LPSE. c. Pemilihan penyedia jasa konsultansi dilakukan melalui negosiasi teknis dan biaya sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. d. Daftar pendek dalam seleksi umum berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) penyedia jasa konsultansi. e. Seleksi sederhana dapat dilakukan terhadap pengadaan jasa konsultansi dalam hal seleksi umum dinilai tidak efisien dari segi biaya seleksi. f.

Seleksi

sederhana

dapat

dilakukan

untuk

pengadaan

jasa

konsultansi yang bersifat sederhana dan bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). g. Pemilihan

penyedia

jasa

konsultansi

melalui

metode

seleksi

sederhana diumumkan sekurang-kurangnya di website masingmasing Perangkat Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan portal pengadaan nasional melalui LPSE. h. Seleksi sederhana di lakukan dengan metode pascakualifikasi. i.

Penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia jasa konsultansi dapat dilakukan dalam keadaan tertentu, meliputi :


49

1) Penanganan darurat yang tidak direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk : a) Pertahanan Negara; b) Keamanan dan ketertiban masyarakat; c) Keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera, termasuk: o

Akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;

o

Dalam rangka pencegahan bencana, dan/atau

o

Akibat

kerusakan

sarana/prasarana

yang

dapat

menghentikan kegiatan pelayanan publik. 2) Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) penyedia jasa konsultansi; 3) Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1(satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta; 4) Pekerjaan jasa konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokat direncanakan dan/atau pemerintah

atau

pengadaan

sebelumnya,

tuntutan yang

hukum sifat

arbiter

untuk dari

yang

menghadapi pihak

pelaksanaan

gugatan

tertentu

pekerjaan

tidak kepada

dan/atau

pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda. j.

Penunjukan

langsung

dilakukan

dengan

melalui

proses

prakualifikasi terhadap 1 (satu) penyedia jasa konsultansi. k. Pengadaan langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). l.

Pengadaan langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) pejabat pengadaan.

m. PA/KPA

dilarang

menggunakan

metode

pengadaan

langsung

sebagai alasan untuk memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari seleksi. n. Sayembara dilakukan terhadap pengadaan jasa konsultansi yang memiliki karakteristik :


50

1) Merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi dan metode pelaksanaan tertentu, dan 2) Tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan. D.2. Metode Penilaian Kualifikasi Kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa dan dapat dilakukan dengan 2 ( dua ) cara yaitu prakualifikasi dan pasca kualifikasi. a. Prakualifikasi Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa

sebelum

memasukan

penawaran.

Prakualifikasi

dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut : 1) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi diatas Rp.200.000.000,00; 2) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks melalui Pelelangan Umum; atau Pemilihan

o

Penyedia

Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa

Lainnya yang menggunakan Metode Penunjukan Langsung, kecuali untuk penanganan darurat Pemilihan penyedia melalui pengadaan langsung, kecuali

o

pengadaan langsung barang/jasa lainnya. Proses penilaian kualifikasi untuk Penunjukan Langsung dalam penanganan darurat dilakukan bersamaan dengan pemasukan Dokumen Penawaran. Dalam proses prakualifikasi menghasilkan: 1) Daftar

calon

Penyedia

Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa

Lainnya; atau 2) Daftar pendek calon Penyedia Jasa Konsultansi. Dalam

proses

prakualifikasi,

ULP/Pejabat

Pengadaan

segera

membuka dan mengevaluasi dukumen kualifikasi paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterima. b. Pascakualifikasi Pascakualifikasi

adalah

proses

penilaian

kompetensi

dan

kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari

penyedia

barang/jasa

setelah

pemasukan

penawaran,

Pascakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut : Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Blora T.A. 2017

51

1) Pelelangan Umum, kecuali Pelelangan Umum untuk Pekerjaan Kompleks; 2) Pelelangan Sederhana/Pemilihan Langsung; dan 3) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan ULP/pejabat

pengadaan

dilarang

menambah

persyaratan

kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan

Barang/Jasa

perubahannya.ULP/pejabat pengadaan

Pemerintah

beserta

wajib

menyederhanakan proses kualifikasi dengan ketentuan: 1) Meminta Penyedia Barang/Jasa mengisi formulir kualifikasi; 2) Tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan kecuali pada tahap pembuktian kualifikasi. Penilaian kualifikasi dilakukan dengan metode: 1) Sistem

Gugur,

untuk

Pengadaan

Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya; 2) Sistem nilai untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Penyedia barang/jasa wajib menandatangani surat pernyataan diatas materai bahwa semua informasi yang disampaikan dalam formulir isian kualifikasi adalah benar, dan apabila diketemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan, terhadap yang bersangkutan dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang, dimasukkan dalam daftar hitam sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, dan tidak boleh mengikuti pengadaan untuk 2 (dua) tahun berikutnya, serta diancam dituntut secara perdata dan pidana. Dalam proses kualifikasi

ULP/pejabat pengadaan tidak

boleh melarang, menghambat dan membatasi keikutsertaan calon peserta pengadaan barang/jasa dari luar propinsi/kabupaten/kota lokasi pengadaan barang/jasa.Unit Kerja dilarang melakukan prakualifikasi

massal

yang berlaku untuk pengadaan dalam

kurun waktu tertentu.


52

Pada

setiap

barang/jasa,

tahapan

proses

PA/KPA/PPK/ULP/pejabat

membebani atau memungut

pemilihan

penyedia

pengadaan

dilarang

biaya apapun kepada penyedia

barang/jasa. E. PELAKSANAAN PENGADAAN Pelaksanaan

Pengadaan

Pekerjaan

Konstruksi

melalui

Penunjukan

Langsung dan Pengadaan Langsung. 1. Pelaksanaan pengadaan pekerjaan kontruksi melalui penunjukan langsung bukan untuk penanganan darurat. a. ULP/pejabat pengadaan mengundang sekaligus menyampaikan dokumen

pengadaan

untuk

penunjukkan

langsung

kepada

penyedia yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. b. Penyedia yang di undang memasukkan dokumen kualifikasi c. ULP/Pejabat pengadaan melakukan evaluasi kualifikasi seperti pada pelelangan umum. d. ULP/Pejabat pengadaan memberikan penjelasan. e. Penyedia menyempaikan Dokumen penawaran dalam 1 (satu) sampul yang berisi : dokumen administrasi, teknis dan harga secara langsung atau dikirim melalui pos/jasa pengiriman kepada ULP/pejabat pengadaan. f.

ULP/penjabat pengadaan membuka dokumen penawaran dan melakukan evaluasi administrasi,teknis, dan harga dengan sistem gugur.

g. Dalam melakukan evaluasi, ULP/Pejabat pengadaan melakukan klarifikasi dan negoisasi teknis dan harga untuk mendapatkan penyedia

denganm

harga

yang

wajar

serta

dapat

memenuhi

syarat,

dipertanggungjawabkan. h. Apabila

hasil

evaluasi

dinyatakan

tidak

ULP/pejabat pengadaan mengundang penyedia lain. i.

ULP/pejabat pengadaan menyusun berita acara yang memuat : 1) Nama dan alamat penyedia 2) Harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negoisasi. 3) Nomor pokok wajib pajak (NPWP) 4) Unsur-unsur yang di evaluasi. Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Blora T.A. 2017

53

5) Keterangan lain yang dianggap perlu 6) Tanggal dibuatnya berita acara. j.

ULP/pejabat pengadaan menetapkan penyedia berdasarkan hasil evaluasi.

k. ULP/Pejabat pengadaan mengumumkan hasil penetapan penyedia yang ditunjuk untuk pekerjaan dimaksud website K/L/D/I masing-masing

dan

papan

pengumuman

resmi

untuk

masyarakat, yang memuat : 1) Uraian singkat pekerjaan 2) Nama dan alamat penyedia 3) NPWP; dan 4) Harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negoisasi l.

Masyarakat

dapat

menyampaikan

pengaduan

kepada

APIP

K/L/D/I yang bersangkutan apabila dalam proses penunjukkan langsung menemukan bukti penyimpangan prosedur dan/atau KKN m. PPK menerbitkan SPPBJ dan segera mempersiapkan proses kontrak/SPK. 2. Pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi melalui pengadaan langsung. a. Pengadaan langsung dilaksanakan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi yang nilainya sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) b. Proses pengadaan langsung dilakukan sebagai berikut: I. Pejabat pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan konstruksi dan harga melalui media elektronik maupun non elektronik. II. Pejabat pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda; III. Pejabat pengadaan mengundang calon penyedia yang diyakini mampu

untuk

menyampaikan

penawaran

administrasi,

teknis dan harga; IV. Undangamn dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan.


54

V. Penyedia

yang

diundang

menyampaikan

penawaran

administrasi, teknis dan harga secara langsung melalui jadwal yang telah ditentukan dalam undangan; VI. Pejabat pengadaan membuka, mengevaluasi, melakukan klarifikasi teknis dan negoisasi harga untuk mendapatkan harga yang wajar. VII. Negoisasi dilakukan berdasarkan HPS; VIII. Dalam hal negoisasi harga tidak menghasilakan kesepakatan, maka pengadaan langsung dinyatakan gagal dan dilakukan pengadaan langsung ulang. IX. Pejabat pengadaan membuat berita acara hasil pengadaan langsung yang terdiri dari : a. Nama peserta. b. Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi; c. Unsur-unsur yang dievaluasi; d. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu; e. Dan tanggal dibuatnya berita acara. I. Pejabat pengadaan menyampaikan berita acara kepada PPK F. PENANDATANGANAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK 1. Penandatanganan Kontrak Setelah SPPBJ diterbitkan, PPK melakukan finalisasi terhadap rancangan

kontrak,

dan

menandatangani

kontrak

pelaksanaan

pekerjaan, apabila dananya telah cukup tersedia dalam dokumen anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Penandatangan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ dan setelah penyedia menyerahkan jaminan pelaksanaan, dengan ketentuan: 1) Nilai jaminan untuk pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dan nilai kontrak. 2) Nilai jaminan untuk pelaksanaan harga penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS dan


55

3) Masa

berlaku

jaminan

penandatanganan

kontrak

pelaksanaan sampai

sejak

dengan

tanggal

serah

terima

pertama pekerjaan berdasarkan kontrak. b. PPK

dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi

dokumen pengadaan sampai dengan penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan berdasarkan kontrak. c. Perubahan

waktu

pelaksanaan

pekerjaan

dilakukan

setelah

mendapat persetujuan kontrak tahun jamak. d. PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep kontrak meliputi substansi,

bahasa,redaksional,angka

dan

huruf

serta

membubuhkan paraf pada setiap lembar dokumen kontrak. e. Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian dalam

surat

perjanjian,

dengan

maksud

dokumen kontrak apabila

terjadi

pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan sebagai berikut : 1) Adendum surat perjanjian. 2) Pokok perjanjian. 3) Surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga. 4) Syarat-syarat khusus kontrak 5) Syarat-syarat umum kontrak. 6) Spesifikasi khusus 7) Spesifikasi umum 8) Gambar-gambar dan 9) Dokumen lainnya seperti jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP. f.

Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan yaitu: 1) Sekurang-kurangnya 2 (dua) kontrak asli, terdiri dari: a) Kontrak Asli Pertama untuk PPK dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh Penyedia; dan b) Kontrak Asli Kedua untuk Penyedia dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK.


56

2) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan atau penyedia perorangan. 3) Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan

dalam

Akta

Pendirian/Anggaran

Dasar

sebagaimana angka 2 diatas, dapat menandatangani Kontrak sepanjang mendapat pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi

atau

pihak

yang

sah

berdasarkan

Akta

Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak. 2. Pelaksanaan Kontrak a. Surat Perintah Kerja (SPMK) 1) PPK menyerahkan seluruh/sebagian lokasi pekerjaan yang dibutuhkan kepada penyedia sebelum diterbitkannya SPMK. 2) PPK menerbitkan SPMK selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal penandatanganan Kontrak. 3) Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan Kontrak oleh penyedia. 4) Untuk SPK, tanggal mulai kerja dapat ditetapkan sama dengan tanggal penandatanganan SPK atau tanggal dikeluarkannya SPMK. b. Penyusunan Program Mutu 1) Program Mutu disusun oleh penyedia paling sedikit berisi: o Informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; o Organisasi kerja penyedia; o Jadwal pelaksanaan pekerjaan; o Prosedur pelaksanaan pekerjaan; o Prosedur instruksi kerja; dan o Pelaksanaan kerja. 2) Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan.


57

c. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak 1) PPK bersama dengan penyedia, unsur perencana dan unsur pengawasan, menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak. 2) Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah: o Program mutu; o Organisasi kerja; o Tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; o Jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil; dan o Penyusunan rencana pemeriksaan lokasi pekerjaan. d. Mobilisasi 1) Mobilisasi paling lambat harus sudah dimulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPMK. 2) Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu: o Mendatangkan peralatan – peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; o Mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang dan sebagainya; dan/atau o Mendatangkan personil - personil 3) Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. e. Pemeriksaan Bersama 1) Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan bersama dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran. 2) Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK. 3) Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara, apabila

dalam

perubahan

isi

pemeriksaan kontrak,

maka

bersama harus

mengakibatkan

dituangkan

dalam

adendum Kontrak. Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Blora T.A. 2017

58

f.

Pembayaran Uang Muka 1) Nilai besaran uang muka paling tinggi sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kontrak. 2) Besarnya Jaminan Uang Muka adalah senilai uang muka yang diterima penyedia. 3) Jaminan

Uang

Muka

diterbitkan

oleh

Bank

Umum,

perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi. 4) Penyedia dapat mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak. 5) PPK

mengajukan

surat

permintaan

pembayaran

untuk

permohonan tersebut setelah Jaminan Uang Muka diterima dari penyedia. 6) Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur secara proposional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus). g. Perubahan Kegiatan Pekerjaan 1) Untuk

kepentingan

pemeriksaan,

PA/KPA

dapat

membentukPanitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK. 2) Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain: o Menambah

atau

mengurangi

volume

pekerjaan

yang

tercantum dalam Kontrak; o Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan; o Mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau o Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk penyelesaian seluruh pekerjaan.


59

3) Pekerjaan

tambah

harus

mempertimbangkan

tersedianya

anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai Kontrak awal. 4) Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal. 5) Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak. h. Laporan Hasil Pekerjaan 1) Pemeriksaan

pekerjaan

dilakukan

selama

pelaksanaan

Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan/kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan.

Hasil

pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. 2) Untuk pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian. 3) Laporan harian berisi: o Jenis dan kualitas bahan di lokasi; o Penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya; o Jenis, jumlah dan kondisi peralatan; o Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan; o Keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang mempengaruhi kelancaran pekerjaan; o Catatan lain yang berkenaan dengan pekerjaan. 4) Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa konsultan dan disetujui oleh wakil PPK. 5) Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal penting yang perlu ditonjolkan. 6) Laporan bulanan terdiri rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal penting yang perlu ditonjolkan.


60

7) Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi lapangan. i.

Pembayaran Prestasi Pekerjaan 1) Pembayaran

prestasi

hasil

pekerjaan

yang

disepakati

dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan: o Penyedia

telah

mengajukan

tagihan

disertai

laporan

kemajuan hasil pekerjaan; o Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau termin sesuai ketentuan dalam Kontrak; o Pembayaran

dilakukan

senilai

pekerjaan

yang

telah

terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan; o Pembayaran bulanan/termin harus dipotong angsuran uang muka, denda (bila ada), pajak dan uang retensi; dan o Untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi kerja. 2) Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan berita acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan. j.

Denda dan Ganti Rugi Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia sedangkan ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam kontrak.

k. Penyesuaian Harga 1) Penyesuaian

harga

disesuaikan

dengan

ketentuan

yang

tercantum dalam dokumen kontrak. 2) Penyesuaian harga dapat diberlakukan terhadap kontrak yang lebih dari 12 (dua belas) bulan l.

Keadaan Kahar 1) Apabila

terjadi

keadaan

kahar,

maka

penyedia

memberitahukan kepada PPK paling lambar 14 (empat belas) hari

kalender

sejak

terjadinya

keadaan

kahar

dengan


61

menyertakan pernyataan keadaan kahar dari pejabat yang berwenang. 2) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat keadaan kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, tidak dikenakan sanksi. m. Perpanjangan Waktu Pelaksanaan 1) Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikuit : a. Pekerjaan tambah; b. Perubahan desain; c. Keterlambatan yang disebabkan oleh PPK; d. Masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau e. Keadaan kahar. 2) Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurangkurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar. 3) PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap utusan tertulis yng diajukan oleh penyedia. 4) PPK dapat menugaskan panitia/pejabat peniliti pelaksanaan kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan. 5) Persetujuan pelaksanan waktu dituangkan dalam adendum kontrak. n. Kerja Sama antara Penyedia dan Sub Penyedia. 1) Penyedia yang mempunyai harga yang tercantum dalam kontrak di atas Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliyar rupiah) wajib bekerjasama dengan penyedia usaha mikro dan usaha

kecil

serta

koperasi

kecil,

yaitu

dengan

mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama. 2) Bagian pekerjaan yang di subkontrakkan tersebut harus diatur dalam kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.


62

3) Penyedia

tetap

bertanggung

jawab

atas

pekerjaan

yang

disubskontrakkan tersebut. 4) Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu pada kontrak serta menganut prinsip kesetaraan. o. Serah Terima Pekerjaan 1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perserastus) penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan. 2) Dalam penilaian terhadap hasil pekerjaan PPK menugaskan panita/pejabat penerima hasil pekerjaan. 3) Panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan melakukan penilaian terhadap

hasil

pekerjaan

yang

telah

diselesaikan

oleh

penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat

hasil

pekerjaan

penyedia

wajib

memperbaiki/menyelesaikannya. 4) PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil

pekerjaan

dilaksanakan

sesuai

dengan

ketentuan

kontrak dan diterima oleh panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan. 5) Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak. 6) Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan

sehingga

kondisi

tetap

seperti

pada

saat

penyerahan pertama pekerjaan. 7) Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyeddia mengajukan permintaan secara tertulus kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan.


63

8) PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan

semua

kewajibannya

selama

masa

pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan jaminan pemeliharaan. 9) Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi

untuk

membiayai

perbaikan/pemeliharaan

atau

mencairkan jaminan pemeliharaan. p. Penghentian dan Pemutusan Kontrak. 1) Pengentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaan kahar. 2) Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai. 3) Pemutusan kontrak dilakukan apabila: o Denda

keterlambatan

pelaksanaan

pekerjaan

akibat

kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak. o Penyedia

lalai/cidera

janji

dalam

melaksanakan

kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. o Penyedia terbukti melakukan KKN, dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang dan/atau o Pengaduan tentang persimpangan prosedur dugaan KKN, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang. 4) Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia : o Jaminan pelaksanaan di cairkan. o Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau jaminan uang muka dicairkan. o Penyedia membayar denda dan atau o Penyedia dimasukkan dalam daftar hitam.


64

5) Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan

prosedur

melakukan

KKN

dan/atau

pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka

PPK

dikenakan

sanksi

berdasarkan

peraturan

perundang-undangan. 3. Pengadaan Barang/Jasa Mekanisme E- Tendering Dalam Pelaksanaan e-tendering dilakukan dengan ketentuan: a. Tidak diperlukan jaminan penawaran; b. Tidak diperlukan sanggahan kualifikasi; c. Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya; d. Tidak diperlukan sanggahan banding; e. Untuk pemilihan penyedia jasa konsultansi: 1. Daftar pendek berjumlah 3 sampai dengan 5 penyedia jasa konsultansi; 2. Seleksi sederhana dilakukan dengan metode pascakualifikasi. G. SWAKELOLA Swakelola

merupakan

kegiatan

Pengadaan

Barang/Jasa

dimana

pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh perangkat

daerah

sebagai

penanggung

jawab

anggaran,

instansi

pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. 1. Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola meliputi: a. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau

memanfaatkan

kemampuan

teknis

sumber

daya

manusia serta sesuai dengan tugas pokok perangkat daerah; b. Pekerjaan

yang

operasi

dan

pemeliharaannya

memerlukan

partisipasi langsung masyarakat setempat; atau c. Pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa; d. Pekerjaan

yang

dihitung/ditentukan

secara

rinci/detail

terlebih

dahulu,

tidak

dapat

sehingga

apabila

dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar;


65

e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan; f.

Pekerjaan untuk proyek percontohan (pilotproject) dan survey yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa;

g. pekerjaan

survei,

pemrosesan

data,

perumusan

kebijakan

pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu; h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi perangkat daerah yang bersangkutan; i.

pekerjaan industri kreatif, inovatifdan budaya dalam negeri;

j.

penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau

k. pekerjaan pengembangan industry pertahanan, industry alat utama sistem senjata dan industri alat material khusus dalam negeri. 2. Prosedur Swakelola meliputi kegiatan: a. perencanaan, b. pelaksanaan, c. pengawasan, d. penyerahan, e. pelaporandan f.

pertanggungjawaban pekerjaan.

3. Pengadaan melalui Swakelola dapat dilakukan oleh: a. Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran; b. Instansi Pemerintahlain Pelaksana Swakelola;dan/atau c. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola. 4. Pengadaan Swakelola oleh Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran dilaksanakan dengan ketentuan: a. direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran; dan b. mempergunakan pegawai sendiri, pegawai perangkat daerah laindan/atau

dapat

menggunakan

tenaga

ahli,

tidak

boleh

melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan pegawai Perangkat Daerah yang terlibat dalam kegiatan Swakelola yang bersangkutan. Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Blora T.A. 2017

66

5. Pengadaan Swakelola yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah lain dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. direncanakan dan diawasi oleh Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran; dan b. pelaksanaan pekerjaannya dilakukan oleh Instansi Pemerintah yang bukan Penanggung Jawab Anggaran. 6. Pengadaan melalui Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. direncanakan,

dilaksanakan

dan

diawasi

oleh

Kelompok

Masyarakat Pelaksana Swakelola; b. sasaran ditentukan oleh Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran; dan c. pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain (subkontrak). 7. Kegiatan perencanaan Swakelola meliputi: a. penetapan sasaran, rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan; b. penyusunan waktu

jadwal

yang

pelaksanaan

cukup

bagi

dengan

pelaksanaan

mempertimbangkan pekerjaan/kegiatan;

c. perencanaan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan yang tepat agar diperoleh rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan yang sesuai; d. penyusunan rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan secara rinci serta dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan dan/atau rencana kerja harian; dan e. penyusunan rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran. 8. Perencanaan

kegiatan

memperhitungkan

tenaga

Swakelola

dapat

dilakukan

ahli/peralatan/bahan

tertentu

dengan yang

dilaksanakan dengan Kontrak/Sewa tersendiri. 9.

Kegiatan perencanaan Swakelola dimuat dalam Kerangka Acuan Kerja.

10. Perencanaan kegiatan Swakelola yang diusulkan dan dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, ditetapkan oleh Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Blora T.A. 2017

67

Pejabat Pembuat Komitmen setelah melalui proses evaluasi. 11. Penyusunan

jadwal

kegiatan

Swakelola

dilakukan

dengan

mengalokasikan waktu untuk proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan dan pelaporan pekerjaan. 12. PA/KPA bertanggungjawab terhadap penetapan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola termasuk sasaran, tujuan dan besaran anggaran Swakelola. 13. PA/KPA

dapat

mengusulkan

standar

biaya

untuk

honorarium

pelaksana Swakelola kepada Bupati. 15. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Swakelola memuat: a. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran serta sumber pendanaan; b. waktu pelaksanaan yang diperlukan; c. keperluan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadangdan/atau tenaga ahli perseorangan secara rinci

yang

dijabarkan

dalam

rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan, dan rencana kerja harian; d. rincian biaya pekerjaan yang dijabarkan dalam rencana biaya bulanan dan biaya mingguan; e. produk yang dihasilkan; dan f.

gambar rencana kerja dan spesifikasi teknis (apabila diperlukan).

16. Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan: a. Tim Perencana membuat jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kebutuhan waktu pelaksanaan pekerjaan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan yang diperlukan; b. Jadwal

pelaksanaan

pekerjaan

adalah

waktu

dimulainya

pelaksanaan pekerjaan hingga berakhirnya pelaksanaan pekerjaan; c. Pembuatan jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan disusun dengan mempertimbangkan

waktu

yang

cukup

bagi

pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan. 17. Rencana Biaya Pekerjaan: Tim Perencana membuat rincian biaya pekerjaan dengan tidak melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen


68

anggaran dan dituangkan dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB), meliputi: a. gaji tenaga ahli perseorangan, upah tenaga kerja dan honor Tim Swakelola; b. pengadaan bahan; c. pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang; dan d. proses pengadaan dan pengeluaran lainnya yangdibutuhkan. 18. Pelaksanaan Swakelola Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola oleh Perangkat Daerah selaku

Penanggung

Jawab

Anggaran

dilaksanakan

dengan

ketentuan sebagai berikut: a. pengadaan cadang

bahan/barang,

dan

tenaga

Jasa

ahli

Lainnya,

dilakukan

peralatan/suku

oleh

ULP/Pejabat

Pengadaan; b. pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara berkala berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borongan; c. pembayaran gaji tenaga ahli yang diperlukan dilakukan berdasarkanKontrak; d. penggunaan tenaga kerja, bahan dan/atau peralatandicatat setiap hari dalam laporan harian; e. pelaksanaan

Pengadaan

Barang/Jasa

yang menggunakan

Uang Persediaan (UP)/Uang Muka kerja atau istilah lain yang disamakan dilakukan oleh Instansi Pemerintah pelaksana Swakelola; f.

Uang

Muka

kerja

atau

dipertanggungjawabkan

istilah

secara

lain

yang

berkala

disamakan,

maksimal

secara

bulanan; g. Kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu yang disesuaikan dengan penyerapan dana; h. Kemajuan

non

fisik

atau

perangkat

lunak

dicatat

dan

dievaluasi setiap bulan yang disesuaikan dengan penyerapan dana; dan i.

Pengawasan

pekerjaan

fisik

dilapangan

dilakukan

oleh


69

pelaksana yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. 2. Pengadaan melalui Swakelola oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pelaksanaan dilakukan berdasarkan kontrak antara Pejabat Pembuat

Komitmen

pada

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab Anggaran dengan pelaksana Swakelola pada Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola; b. Pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh ULP atau Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan pada Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola; c. Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borongan; d. Pembayaran imbalan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan berdasarkan Kontrak; e. Penggunaan tenaga kerja, bahan/barang dan/atau peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian; f.

Kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu yang disesuaikan dengan penyerapan dana oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola;

g. Kemajuan

non

fisik

atau

perangkat

lunak

dicatat

dan

dievaluasi setiap bulan yang disesuaikan dengan penyerapan dana oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola; dan h. Pengawasan pekerjaan fisik dilapangan dilaksanakan oleh pihak

yang

ditunjuk

Pejabat

Pembuat

Komitmen

pada

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. 3. Pengadaan secara Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pelaksanaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilakukan berdasarkan Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen pada Perangkat Daerah Penanggung Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Blora T.A. 2017

70

Jawab Anggaran dengan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola; b. Pelaksanaan

Pengadaan

Barang/Jasa

hanya

diserahkan

kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola yang mampu melaksanakan pekerjaan; c. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi dan konstruksi sederhana; d. Konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran untuk selanjutnya diserahkan kepada kelompok masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; e. pengadaan

bahan/barang,

Jasa

Lainnya,

peralatan/suku

cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh Kelompok

Masyarakat

memperhatikan prinsip

Pelaksana –

prinsip

Swakelola pengadaan

dengan

dan

etika

pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini; f.

Pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana swakelola yang dikeluarkan, dilaporkan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola secara berkala kepada Pejabat Pembuat Komitmen;

g. pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola; dan h. pertanggungjawaban disampaikan

kepada

pekerjaan/kegiatan Perangkat

Daerah

Pengadaan pemberi

dana

Swakelola sesuai ketentuan perundang- undangan. 19. Pelaporan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban Swakelola a. Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh Penanggung Jawab Anggaran atau oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola. b. Kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh pelaksana lapangan/Pelaksana Swakelola kepada Pejabat Pembuat Komitmen secara berkala. c. Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap bulan secara berjenjang oleh Pelaksana Swakelola sampai kepada PA/KPA. d. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Daerah melakukan audit terhadap pelaksanaan Swakelola.


71

BAB IV PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

A. PENGENDALIAN Pengendalian

adalah

suatu

upaya

untuk

memantau

dan

mengarahkan pelaksanaan kegiatan pembangunan agar sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Pengendalian kegiatan pembangunan juga dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan dapat mencapai target Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Administrasi, Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat, yaitu : 1. Tepat Waktu Setiap kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan dalam batas waktu satu Tahun Anggaran (1 Januari – 31 Desember). 2. Tepat Mutu Pelaksanaan

kegiatan

harus

dilaksanakan

sesuai

dengan

sesuai

dengan

persyaratan teknis yang disyaratkan. 3. Tepat Administrasi Masing-masing

kegiatan

harus

dilaksanakan

peraturan dan ketentuan yang berlaku. 4. Tepat Sasaran Kegiatan harus dilaksanakan dan diarahkan kepada objek yang telah ditentukan dalam perencanaan. 5. Tepat Manfaat Kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada sasaran yang ditentukan. Kegiatan pengendalian dilaksanakan dengan cara: 1. Pencermatan laporan yang dikirim; 2. Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara periodik dan/ atau sewaktu – waktu pada Perangkat Daerah/Unit Kerja dan di lapangan/lokasi pekerjaan; 3. Penyelenggaraan rapat koordinasi pengendalian operasional. Kegiatan monitoring dan evaluasi pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk melaksanakan evaluasi terhadap implementasi kegiatan Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Blora T.A. 2017

72

yang dilaksanakan. Monitoring dilakukan ketika kebijakan sedang diimplementasikan, sedangkan evaluasi dilakukan untuk melihat tingkat kinerja suatu kebijakan/program kegiatan apakah telah mencapai sasaran dan tujuannya. Monitoring diperlukan agar kesalahan-kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan sehingga mengurangi resiko yang lebih besar. Jadi monitoring dilaksanakan dengan tujuan: 1. Menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran. 2. Mengurangi resiko kesalahan/penyimpangan sedini mungkin. 3. Memberi

solusi

terhadap

permasalahan

yang

ditemui

sesuai

ketentuan. Sedangkan evaluasi dilakukan untuk memberikan input bagi kebijakan/program/kegiatan yang akan datang supaya lebih baik dan kegiatan pelaporan diperlukan untuk memberikan umpan balik kepada para

pengambil

meningkatkan

kebijakan dan

dan

pelaksana

memperbaiki

pembangunan

kinerja

pelaksana

untuk kegiatan

pembangunan tersebut. Setiap

Perangkat

Daerah/Unit

Kerja

wajib

melaksanakan

pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan sebagai bagian pembinaan dan pengendalian internal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sebagai berikut meliputi: 1. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja wajib melakukan pengendalian internal yang mengendalikan pelaksanaan program/kegiatan di lingkup Perangkat Daerah/Unit Kerja sesuai dengan rencana yang ditetapkan

dalam

DPA-Perangkat

Daerah/Unit

Kerja,

meliputi

realisasi fisik pencapaian target (kemajuan pelaksanaan kegiatan), penyerapan anggaran, serta kendala yang dihadapi; 2. Bagian Administrasi Pembangunan Daerah melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja meliputi pelaporan atas pelaksanaan kegiatan, realisasi fisik dan keuangan kegiatan, dan monitoring evaluasi

pengadaan

barang/jasa

pemerintah,

serta


73

deviasi/kesenjangan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Tujuan rapat koordinasi pengendalian operasional yaitu untuk mengevaluasi

kinerja

pelaksanaan

program/kegiatan

dan

mengidentifikasi permasalahan, hambatan serta merumuskan upaya penyelesaiannya.

Dalam rapat koordinasi pengendalian operasional

terbut disampaikan antara lain total dana APBD dan penggunaan belanja langsung serta kinerja masing – masing Perangkat Daerah/Unit Kerja, pembahasan kendala/hambatan yang sedang dihadapi serta solusi pemecahan/jalan keluarnya. B. PELAPORAN Pelaporan merupakan perwujudan pertama kewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah diamanahkan kepada pihak yang memberi amanah (pimpinan). Pelaporan yang wajib dilaksanakan setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja adalah: 1. Menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) setelah Persetujuan Rancangan APBD antara Bupati dengan DPRD. Dasar pasal 112 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun

2010

tentang

Pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah

menyatakan bahwa Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi masing – masing dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE dan kegiatan ini dimonitor secara periodik oleh TEPRA, LKPP, BPKP Wilayah Jawa Tengah dan BPK Jawa Tengah. 2. Laporan Penyerapan Anggaran Dasar Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Masing –masing OPD atau unit kerja berkewajiban untuk menginput Laporan Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran melalui aplikasi Monev Online LPSE/TEPRA paling lambat tanggal 10 setiap bulannya (jika hari libur dilaporkan hari kerja berikutnya). Laporan ini


74

langsung dimonitor oleh TEPRA dan LKPP, materi yang dilaporkan terdiri dari: a. Struktur Anggaran b. Rencana Paket Pengadaan c. Progres Keuangan d. Progres Fisik e. Proses Pengadaan Barang dan Jasa 3. Laporan Bulanan Merupakan laporan kegiatan realisasi keuangan dan realisasi fisik yang telah diisikan data kegiatan secara keseluruhan sesuai DPA, dirinci per- kegiatan dan Perangkat Daerah/Unit kerja wajib meneliti kembali dalam: a. Menentukan

target,

baik

penyelesaian

pekerjaan

maupun

keuangan yang harus diisi pada awal tahun anggaran sebagai dokumen perencanaan jadwal kegiatan. b. Realisasi,

baik

keuangan

maupun

fisik

didisi

sesuai

perkembangan pelaksanaan kegiatan setiap bulannya. Laporan Perkembangan Kegiatan APBD merupakan laporan rutin setiap bulan yang harus dilaporkan terdiri dari: a. Laporan

Perkembangan

Kegiatan

APBD

(total

anggaran

APBD/DAK/Banprov/TP/ADD) b. Laporan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) c. Laporan Pelaksanaan Bantuan Keuangan dari Provinsi d. Laporan Pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan (TP) e. Laporan Monitoring Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri dari: o

Pengadaan Barang;

o

Pekerjaan Konstruksi;

o

Jasa Lainnya;

o

Jasa Konsultansi.

Laporan

tersebut

wajib

dibuat

masing

–

masing

Perangkat

Daerah/Unit Kerja dan disampaikan kepada Bupati Blora C.q. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Blora paling lambat tanggal 5 setiap bulannya.


75

4. Laporan Akhir Tahun Setiap akhir Tahun Anggaran Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja wajib menyampaikan laporan akhir sebagai bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan laporan keuangan akhir tahun yang terdiri dari: a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) b. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPj) c. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) d. Laporan Keuangan Akhir Tahun, yang terdiri dari : o

Laporan realisasi anggaran (LRA);

o

Laporan Operasional (LO);

o

Neraca;

o

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

o

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hambatan yang selama ini sering terjadi adalah sering terlambatnya Perangkat Daerah/Unit kerja menyampaikan Laporan Rutin Setiap Bulan,

hal

ini

menyebabkan

pemerintah

daerah

tidak

dapat

menyajikan laporan secara lengkap dan utuh serta tepat waktu. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengendalian lapangan dan percepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan, Bupati membentuk tim pengendali dan/atau tim percepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang berhak melakukan monitoring dan evaluasi serta pengecekan lapangan sebagai bahan pengendalian dan melaporkan hasilnya kepada Bupati untuk bahan masukan dan pertimbangan dalam

mengambil

keputusan

yang

terbaik

bagi

kelancaran

pelaksanaan pembangunan. 5. Format Laporan Dalam melaksanakan pelaporan, Perangkat Daerah menggunakan format laporan sebagai berikut :


76

I. FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN KEGIATAN APBD: LAPORAN PERKEMBANGAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN ............... KEADAAN BULAN……………….. PERANGKAT DAERAH : .........................

No

1 1 2 3

Program/Kegiatan

2

Sumber Dana

3

Jumlah Anggaran

4

Target Keuangan s/d bulan ini 5

Realisasi Keuangan (SPJ) s/d Bulan lalu

Bulan ini

Target Fisik s/d bulan ini

SPJ

(Rp.)

(%)

(Rp.)

(%)

(Rp.)

(%)

6

7

8

9

10

11

12

s/d Bulan lalu

Realisasi Fisik Bulan ini

s/d Bulan ini

(%)

(%)

(%)

13

14

15

Permasalahan

16

Kegiatan ......... Kegiatan ......... Kegiatan ......... dst.................. TOTAL

Blora,……………………… KEPALA PERANGKAT DAERAH

……………………………………… PANGKAT NIP. …………………………………


77

II. FORMAT LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS LAPORAN KEMAJUAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN ANGGARAN ................ KKEADAAN BULAN……………….. PERANGKAT DAERAH:…….............. Perencana Kegiatan

No

1 1.

Jenis Kegiatan

2

Jumlah

Alokasi Satuan

3

Volume

4

(Rp. Juta)

5

Pelaksana Kegiatan

DAK (Rp. juta)

Swakelola

Kontrak

Realisasi Keuangan

Pendampingan (Rp. juta)

Total Biaya (Rp. juta)

(Rp. juta)

(Rp. juta)

(Rp. juta)

7

8=6+7

9

10

11

6

Jenis Kegiatan ..

a. Kegiatan.... b. Kegiatan.... c. Dst.... Total

(%)

12

Fisik

Kesesuaian sasaran dan lokasi dengan RKPD

(%)

Ya (√)

13

14

Tidak (-)

15

Kesesuaian antara DPA-Perangkat Daerah dengan Petunjuk Teknis Ya (√)

16

Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan

Tidak (-)

17

18 [1 s/d 10]

Kodefikasi Masalah : Kode Masalah :

Blora,………………………

1 Permasalahan terkait dg Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

KEPALA PERANGKAT DAERAH

2 Permasalahan terkait dg Petunjuk Teknis 3 Permasalahan terkait dg Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah 4 Permasalahan terkait dg DPA-Perangkat Daerah 5 Permasalahan terkait dg SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan 6 Permasalahan terkait dg Pelaksanaan tender pekerjaan kontrak

………………………………………

7 Permasalahan terkait dg persiapan pekerjaan swakelola

PANGKAT NIP. …………………………………

8 Permasalahan terkait dg penerbitan SP2D 9 Permasalahan terkait dg pelaksanaan pekerjaan kontrak 10 Permasalahan terkait dg pelaksanaan pekerjaan swakelola


78

III. FORMAT LAPORAN KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA APBD PROVINSI JAWA TENGAH LAPORAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN .............. BULAN : ……………... PERANGKAT DAERAH: ........................................ PENGADAAN BARANG / JASA NO

ANGGARAN (RP.)

PERANGKAT DAERAH PENGAMPU / NAMA KEGIATAN

1

2

REAL PENCAIRAN DANA DARI PROVINSI

KONTRAK METODE

PROVINSI

SHARING

TOTAL

3

4

5

6

REALISASI SPJ (PROV+SHARING)

TARGET FISIK

REAL FISIK

NAMA PELAKSANA

TANGGAL MULAI

TANGGAL SELESAI

NILAI

RP.

%

RP.

%

%

%

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

PERMASALAHAN & UPAYA PEMECAHAN 17

Jenis Bantuan ........ 1

Kegiatan......... -Nama paket ............ -dst....

Jumlah

Blora,……………………… PERANGKAT DAERAH

……………………………………… PANGKAT NIP. ………………………………… Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Blora T.A. 2017

79

IV. FORMAT PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DANA TUGAS PEMBANTUAN (TP) DAN URUSAN BERSAMA (UB) LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DANA TUGAS PEMBANTUAN (TP) DAN URUSAN BERSAMA (UB) TA. ............. S/D KEADAAN BULAN ……………….. KABUPATEN BLORA PERANGKAT DAERAH : ........................................ NO

1.

1.

PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN

Program.......

Program.......

PEKERJAAN YANG TELAH DILAKSANAKAN ANGGARAN (Rp)

KEGIATAN

LOKASI

Kegiatan .............

Lokasi...............

Kegiatan .............

Lokasi...............

Kegiatan .............

Lokasi...............

Kegiatan .............

Lokasi...............

Kegiatan .............

Lokasi...............

Kegiatan .............

Lokasi...............

REALISASI

KEUANGAN (Rp)

(%)

TARGET FISIK (%)

REALISASI FISIK (%)

PERMASALAHAN / KENDALA

KETERANGAN

TOTAL

Blora,……………………… PERANGKAT DAERAH

……………………………………… PANGKAT NIP. …………………………………


80

V. FORMAT TABEL MONITORING EVALUASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH JENIS PEKERJAAN PENGADAAN BARANG

TABEL MONITORING EVALUASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH / UNIT KERJA TAHUN ANGGARAN SAMPAI DENGAN BULAN

A.

: ………………………… : ......................... : …………………………

JENIS PEKERJAAN : PENGADAAN BARANG

NAMA KEGIATAN & PAKET PEKERJAAN

NO

1

NAMA PPK

2

3

kegiatan…. 1 pengadaan….. 2 pengadaan…..

LOKASI PEKERJAAN

NILAI PAGU (Rp.)

NILAI HPS (Rp.)

5

6

4

…. ….

METODE PENGADAAN *)

7

…. ….

AKTIVITAS NOMOR & STRATEGIS NOMOR & NILAI NAMA TANGGAL YG SEDANG TANGGAL KONTRAK PENYEDIA SURAT DILAKUKAN KONTRAK (Rp.) PESANAN **) 8

2

9

3 ….

10

….

11

….

12

…….

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

OUTPUT KETERANGAN

MULAI

SELESAI

RENCANA

REALISASI

13

14

15

16

tanggal

tanggal

17

……

Catatan : *)Pilih salah satu

**)Pilih salah satu

1. PELELANGAN UMUM

1. PERSIAPAN PENGADAAN


2. PELELANGAN SEDERHANA 2. PROSES PEMILIHAN PENYEDIA BARANG 3. PENUNJUKAN LANGSUNG

3. TANDA TANGAN KONTRAK

4. PENGADAAN LANGSUNG

4. PELAKSANAAN

5. KONTES/ SAYEMBARA

5. SERAH TERIMA ATAU PHO

................................


81

VI. FORMAT TABEL MONITORING EVALUASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH JENIS PEKERJAAN KONSTRUKSI

TABEL MONITORING EVALUASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH / UNIT KERJA TAHUN ANGGARAN SAMPAI DENGAN BULAN

B.

NO

1

: ………………………… : ......................... : …………………………

JENIS PEKERJAAN : PEKERJAAN KONSTRUKSI

NAMA KEGIATAN & PAKET PEKERJAAN

NAMA PPK

2


3

LOKASI PEKERJA AN

4

NILAI PAGU (Rp.)

5

NILAI HPS (Rp.)

6

METODE PENGADAAN *)

7

AKTIVITAS STRATEGIS YG SEDANG DILAKUKAN**)

NOMOR & TANGGAL KONTRAK

8

9

NILAI KONTRAK (Rp.)

NOMOR NAMA & PENYEDIA TANGGA L SPMK

10

11

12


OUTPUT KETERANGAN

MULAI

SELESAI

RENCANA

REALISASI

13

14

15

16

17

**)Pilih salah satu KEPALA PERANGKAT DAERAH

1. PELELANGAN UMUM


2. PELELANGAN TERBATAS

2. PROSES PEMILIHAN PENYEDIA JASA

3. PEMILIHAN LANGSUNG


4. PENUNJUKAN LANGSUNG

4. PELAKSANAAN



................................


82

VII. FORMAT TABEL MONITORING EVALUASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH JENIS PEKERJAAN JASA LAINNYA

TABEL MONITORING EVALUASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH / UNIT KERJA : ………………………… TAHUN ANGGARAN : ......................... SAMPAI DENGAN BULAN : …………………………

C.

JENIS PEKERJAAN : JASA LAINNYA

NO

PPK NAMA KEGIATAN & 1. Nama PAKET 2. NIP PEKERJAAN 3. SKPD

1

2

3

LOKASI PEKERJAAN

NILAI PAGU (Rp.)

4

AKTIVITAS METODE STRATEGIS NOMOR & NILAI PENGA- YG SEDANG TANGGAL HPS (Rp.) DAAN *) DILAKUKAN* KONTRAK *)

5

6

7

8

9

NILAI NAMA KONTRAK PENYEDIA (Rp.)

10

11

NOMOR & TANGGAL SPMK

12


OUTPUT KETERANGAN

MULAI 13

SELESAI RENCANA REALISASI 14

15

16

17


**)Pilih salah satu

1. PELELANGAN UMUM


2. PELELANGAN SEDERHANA


3. PENUNJUKAN LANGSUNG



4. PELAKSANAAN

5. KONTES/ SAYEMBARA



................................


83

VIII. FORMAT TABEL MONITORING EVALUASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH JENIS PEKERJAAN JASA KONSULTANSI

TABEL MONITORING EVALUASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH / UNIT KERJA: ………………………… TAHUN ANGGARAN : ......................... SAMPAI DENGAN BULAN : …………………………

D.

NO

1

JENIS PEKERJAAN : JASA KONSULTANSI NAMA KEGIATAN & PAKET PEKERJAAN

LOKASI NAMA PPK PEKERJA AN

2

3

4

NILAI PAGU (Rp.)

5

AKTIVITAS METODE STRATEGIS NILAI PENGAYG SEDANG HPS (Rp.) DAAN *) DILAKUKAN** ) 6

7

8

NOMOR & TANGGAL KONTRAK

NILAI KONTRAK (Rp.)

NAMA PENYEDIA

9

10

11

NOMOR & TANGGAL SPMK

12


OUTPUT KETERANGAN

MULAI

SELESAI

RENCANA

REALISASI

13

14

15

16

17


**)Pilih salah satu

1. SELEKSI UMUM


2. SELEKSI SEDERHANA



3. PENUNJUKAN LANGSUNG 3. TANDA TANGAN KONTRAK 4. PENGADAAN LANGSUNG 4. PELAKSANAAN 5. SAYEMBARA

................................



84

BAB V PENUTUP Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 diharapkan memenuhi 5 Tepat yaitu: 1. Tepat Waktu, 2. Tepat Mutu, 3. Tepat Administrasi, 4. Tepat Sasaran, dan 5. Tepat Manfaat. Untuk mencapai 5 Tepat tersebut diatas perlu adanya manajemen kegiatan yang baik dan efektif, sejak mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Agar

pelaksanaan

kegiatan

pembangunan

dapat

berhasil

dan

berjalan dengan lancar sesuai dengan target dan ketentuan yang ditetapkan, perlu dilakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Monitoring

dan evaluasi dilakukan untuk dapat meminimalisasi hambatan pelaksanaan selama kegiatan berlangsung, sedangkan pelaporan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban administrasi atas pelaksanaan kegiatan. Pengendalian kinerja atas pelaksanaan APBD dilakukan melalui pengendalian

internal,

pengendalian

eksternal

maupun

pengendalian

terpadu. Salah satu bentuk pengendalian terpadu adalah dilakukannya Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakor POK) di tingkat Perangkat Daerah maupun tingkat Kabupaten. Instrumen Rakor POK yang sangat penting adalah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan yang disusun Perangkat Daerah/Unit Kerja setiap bulan. Proses pengadaan barang/jasa pemerintah agar sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2017 ini, untuk pelaksanaan kegiatannya berpedoman


85

pada peraturan/ketentuan yang berlaku dan diatur lebih lanjut oleh Bupati. Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Blora. Demikian Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2017 untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

BUPATI BLORA, Cap. Ttd. DJOKO NUGROHO


86

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2017

DAN

BELANJA

PERSENTASE BIAYA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA I.

PERSENTASE BIAYA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA KEGIATAN FISIK KONSTRUKSI a. Kegiatan Fisik Klasifikasi Tidak Sederhana

NO

1

BIAYA KEGIATAN BIAYA (dalam jutaan rupiah) PERENCANAAN (%)

BIAYA PENGAWASAN (%)

BIAYA ADMINISTRASI (%)

FISIK MENGGUNAKAN PENGAWASAN (%)

MK (%)

3

4

5

6

7

8

50

6,30

5,07

4,20

2,10

87,40

86,53

2

50-100

6,30

5,07

4,20

1,90

87,60

86,73

3

100-200

5,83

4,20

3,92

1,72

88,53

88,25

4

200-300

5,37

4,08

3,65

1,55

89,43

89,00

5

300-400

4,90

3,97

3,38

1,37

90,35

89,76

6

400-500

4,44

3,86

3,11

1,20

91,56

90,84

7

500-600

4,30

3,74

3,02

1,12

91,56

90,84

8

600-700

4,17

3,63

2,93

1,08

91,82

91,12

9

700-800

4,03

3,52

2,84

1,02

92,11

91,43

10

800-900

3,89

3,40

2,75

1,93

91,43

90,78

11

900-1.000

3,75

3,29

2,66

0,90

92,69

92,06

12

1.000 -1.100

3,70

3,18

2,61

0,88

92,81

92,24

13

1.100 -1.200

3,64

3,60

2,57

0,86

92,93

91,90

14

1.200 -1.300

3,58

2,95

2,53

0,84

93,05

92,63

15

1.300 -1.400

3,52

2,95

2,49

0,82

93,17

92,71

16

1.400 -1.500

3,47

2,90

2,45

0,79

93,29

92,84

17

1.500 -1.600

3,41

2,85

2,40

0,77

93,42

92,97

18

1.600 -1.700

3,35

2,80

2,36

0,75

93,54

93,10

19

1.700 -1.800

3,29

2,75

2,32

0,73

93,66

93,23

20

1.800 -1.900

3,24

2,70

2,28

0,71

93,77

93,35

21

1.900 -2.000

3,18

2,66

2,24

0,68

93,90

93,48

22

2.000 -2.250

3,14

2,62

2,21

0,67

93,98

93,57

23

2.250 -2.500

3,11

2,59

2,18

0,66

94,05

93,64

24

2.500 -2.750

3,07

2,56

2,15

0,65

94,13

93,72

25

2.750 -3.000

3,03

2,53

2,12

0,63

94,22

93,81

26

3.000 -3.250

3,00

2,49

2,09

0,62

94,29

93,89

27

3.250 -3.500

2,96

2,46

2,06

0,61

94,37

93,97

28

3.500 -3.750

2,92

2,43

2,03

0,60

94,45

94,05

29

3.750 -4.000

2,89

2,40

2,00

0,58

94,53

94,13

30

4.000 -4.250

2,85

2,37

1,97

0,57

94,61

94,21

31

4.250 -4.500

2,81

2,33

1,94

0,56

94,69

94,30

32

4.500 -4.750

2,78

2,30

1,91

0,55

94,76

94,37

33

4.750 -5.000

2,74

2,27

1,89

0,53

94,84

94,46

34

5.000 -5.250

2,72

2,25

1,87

0,52

94,89

94,51

35

5.250 -5.500

2,70

2,24

1,86

0,51

94,93

94,55

36

5.500 -5.750

2,69

2,22

1,84

0,51

94,96

94,58

37

5.750 -6.000

2,67

2,21

1,83

0,50

95,00

94,62

38

6.000 -6.250

2,65

2,19

1,82

0,49

95,04

94,67

39

6.250 -6.500

2,63

2,18

1,80

0,49

95,08

94,70

1

2

MK (%)

<


40

6.500 -6.750

2,62

2,16

1,79

0,48

95,11

94,74

41

6.750 -7.000

2,60

2,14

1,77

0,48

95,15

94,78

42

7.000 -7.250

2,58

2,13

1,76

0,47

95,19

94,82

43

7.250 -7.500

2,56

2,11

1,75

0,46

95,23

94,87

44

7.500 -7.750

2,55

2,10

1,73

0,46

95,26

94,89

45

7.750 -8.000

2,53

2,08

1,72

0,45

95,30

94,94

46

8.000 -8.250

2,51

2,07

1,70

0,45

95,34

94,97

47

8.250 -8.500

2,49

2,05

1,69

0,44

95,38

95,02

48

8.500-8.750

2,48

2,03

1,68

0,43

95,41

95,06

49

8.750

- 9.000

2,46

2,02

1,66

0,43

95,45

95,09

50

9.000

- 9.250

2,44

2,00

1,65

0,42

95,49

95,14

51

9.250

- 9.500

2,42

1,99

1,63

0,42

95,53

95,17

52

9.500

- 9.750

2,41

1,97

1,62

0,41

95,56

95,21

53

9.750 - 10.000

2.39

1,96

1,61

0,40

95,60

95,25

54

10.000 - 10.500

2,38

1,94

1,59

0,40

95,63

95,28

55

10.500 - 11.000

2,36

1,93

1,58

0,39

95,67

95,32

56

11.000 - 11.500

2,35

1,92

1,57

0,39

95,69

95,04

57

11.500 - 12.000

2,33

1,91

1,56

0,38

95,73

95,38

58

12.000 - 12.500

2,32

1,90

1,55

0,38

95,75

95,40

59

12.500 - 13.000

2,31

1,89

1,54

0,37

95,78

95,43

60

13.000 - 13.500

2,29

1,88

1,53

0,37

95,81

95,46

61

13.500 - 14.000

2,28

1,87

1,52

0,36

95,84

95,49

62

14.000 - 14.500

2,26

1,85

1,51

0,35

95,88

95,54

63

14.500 - 15.000

2,25

1,84

1,50

0,35

95,90

95,56

64

15.000 - 15.500

2,24

1,83

1,49

0,35

95,92

95,58

65

15.500 - 16.000

2,22

1,82

1,48

0,34

95,96

95,62

66

16.000 - 16.500

2,21

1,81

1,47

0,34

95,98

95,64

67

16.500 - 17.000

2,19

1,80

1,46

0,33

96,02

95,68

68

17.000 - 17.500

2,18

1,79

1,45

0,33

96,04

95,70

69

17.500 - 18.000

2,17

1,78

1,44

0,32

96,07

95,73

70

18.000 - 18.500

2,15

1,76

1,43

0,32

96,10

95,77

71

18.500 - 19.000

2,14

1,75

1,42

0,31

96,13

95,80

72

19.000 - 19.500

2,12

1,74

1,41

0,31

96,16

95,83

73

19.500 - 21.000

2,11

1,73

1,40

0,30

96,19

95,86

74

21.000 - 22.000

2,10

1,72

1,39

0,30

96,21

95,88

75

22.000 - 23.000

2,09

1,71

1,38

0,30

96,23

95,90

76

23.000 - 24.000

2,08

1,71

1,38

0,29

96,25

95,92

77

24.000 - 25.000

2,70

1,70

1,37

0,29

95,64

95,31

78

25.000 - 26.000

2,07

1,69

1,36

0,29

96,28

95,95

79

26.000 - 27.000

2,06

1,68

1,36

0,28

96,30

95,98

80

27.000 - 28.000

2,50

1,67

1,35

0,28

95,87

95,55

81

28.000 - 29.000

2,04

1,66

1,34

0,28

96,34

82

29.000 - 30.000

2,03

1,65

1,34

0,28

96,35

83

30.000 - 31.000

2,02

1,65

1,33

0,27

96,38

84

31.000 - 32.000

2,01

1,64

1,32

0,27

96,40

85

32.000 - 33.000

2,00

1,63

1,32

0,27

96,41

86

33.000 - 34.000

2,00

1,62

1,31

0,26

96,43

87

34.000 - 35.000

1,99

1,61

1,31

0,26

96,44

88

35.000 - 36.000

1,98

1,60

1,30

0,26

96,46

89

36.000 - 37.000

1,97

1,60

1,29

0,25

96,49

90

37.000 - 38.000

1,96

1,59

1,29

0,25

96,50

91

38.000 - 39.000

1,95

1,58

1,28

0,25

96,52

92

39.000 - 40.000

1,94

1,57

1,27

0,24

96,55

93

40.000 - 42.000

1,93

1,56

1,27

0,24

96,56

94

42.000 - 44.000

1,93

1,55

1,26

0,23

96,58

95

44.000 - 46.000

1,92

1,54

1,25

0,23

96,60

96

46.000 - 48.000

1,91

1,54

1,25

0,23

96,61

97

48.000 - 50.000

1,90

1,53

1,24

0,23

96,63


Catatan : Untuk biaya pengelolaan kegiatan / AP dengan nilai proyek dibawah 300 juta dapat diberlakukan biaya administrasi khusus / AP dengan koefisien faktor pengali sesuai dengan jarak proyek tersebut yaitu : -

Jarak Jarak Jarak Jarak

0 - 100 km sebesar 1,00 dari biaya AP yang berlaku 100 - 200 km sebesar 1,06 dari biaya AP yang berlaku 200 - 300 km sebesar 1,23 dari biaya AP yang berlaku > 300 km sebesar 1,53 dari biaya AP yang berlaku

b. Kegiatan Fisik Klasifikasi Sederhana NO

BIAYA KEGIATAN (dalam jutaan rupiah)

1

2

1

BIAYA PERENCANAAN (%)

BIAYA PENGAWASAN (%)

BIAYA ADMINISTRASI (%)

3 <

FISIK (%) 6

50

5,76

3,74

3,00

87,50

2

50-100

5,76

3,74

2,70

87,80

3

100-200

5,10

3,50

2,40

89,00

4

200-300

4,45

3,65

1,55

89,43

5

300-400

4,19

3,38

1,37

90,35

6

400-500

3,94

3,11

1,20

91,56

7

500-600

3,80

3,02

1,12

91,56

8

600-700

3,66

2,93

1,08

91,82

9

700-800

3,52

2,84

1,02

92,11

10

800-900

3,38

2,75

1,93

91,43

11

900-1.000

3,25

2,66

0,90

92,69

12

1.000 -1.100

3,20

2,61

0,88

92,81

13

1.100 -1.200

3,15

2,57

0,86

92,93

14

1.200 -1.300

3,10

2,53

0,84

93,05

15

1.300 -1.400

3,05

2,49

0,82

93,17

16

1.400 -1.500

3,01

2,45

0,79

93,29

17

1.500 -1.600

2,96

2,40

0,77

93,42

18

1.600 -1.700

2,91

2,36

0,75

93,54

19

1.700 -1.800

2,86

2,32

0,73

93,66

20

1.800 -1.900

2,81

2,28

0,71

93,77

21

1.900 -2.000

2,73

2,24

0,68

93,90

22

2.000 -2.250

2,69

2,21

0,67

93,98

23

2.250 -2.500

2,65

2,18

0,66

94,05

24

2.500 -2.750

2,62

2,15

0,65

94,13

25

2.750 -3.000

2,58

2,12

0,63

94,22

26

3.000 -3.250

2,54

2,09

0,62

94,29

27

3.250 -3.500

2,51

2,06

0,61

94,37

28

3.500 -3.750

2,47

2,03

0,60

94,45

29

3.750 -4.000

2,44

2,00

0,58

94,53

30

4.000 -4.250

2,40

1,97

0,57

94,61

31

4.250 -4.500

2,36

1,94

0,56

94,69

32

4.500 -4.750

2,33

1,91

0,55

94,76

33

4.750 -5.000

2,29

1,89

0,53

94,84

34

5.000 -5.250

2,27

1,87

0,52

94,89

35

5.250 -5.500

2,26

1,86

0,51

94,93

36

5.500 -5.750

2,24

1,84

0,51

94,96

37

5.750 -6.000

2,23

1,83

0,50

95,00

38

6.000 -6.250

2,21

1,82

0,49

95,04

39

6.250 -6.500

2,19

1,80

0,49

95,08

40

6.500 -6.750

2,18

1,79

0,48

95,11

41

6.750 -7.000

2,16

1,77

0,48

95,15


42

7.000 -7.250

2,15

1,76

0,47

95,19

43

7.250 -7.500

2,13

1,75

0,46

95,23

44

7.500 -7.750

2,11

1,73

0,46

95,26

45

7.750 -8.000

2,10

1,72

0,45

95,30

46

8.000 -8.250

2,08

1,70

0,45

95,34

47

8.250 -8.500

2,07

1,69

0,44

95,38

48

8.500-8.750

2,05

1,68

0,43

95,41

49

8.750

- 9.000

2,03

1,66

0,43

95,45

50

9.000

- 9.250

2,02

1,65

0,42

95,49

51

9.250

- 9.500

2,00

1,63

0,42

95,53

52

9.500

- 9.750

1,99

1,62

0,41

95,56

53

9.750 - 10.000

1,97

1,61

0,40

95,60

54

10.000 - 10.500

1,96

1,59

0,40

95, 63

55

10.500 - 11.000

1,94

1,58

0,39

95,67

56

11.000 - 11.500

1,93

1,57

0,39

95,69

57

11.500 - 12.000

1,92

1,56

0,38

95,73

58

12.000 - 12.500

1,90

1,55

0,38

95,75

59

12.500 - 13.000

1,89

1,54

0,37

95,78

60

13.000 - 13.500

1,88

1,53

0,37

95,81

61

13.500 - 14.000

1,86

1,52

0,36

95,84

62

14.000 - 14.500

1,85

1,51

0,35

95,88

63

14.500 - 15.000

1,84

1,50

0,35

95,90

64

15.000 - 15.500

1,82

1,49

0,35

95,92

65

15.500 - 16.000

1,81

1,48

0,34

95,96

66

16.000 - 16.500

1,80

1,47

0,34

95,98

67

16.500 - 17.000

1,78

1,46

0,33

96,02

68

17.000 - 17.500

1,77

1,45

0,33

96,04

69

17.500 - 18.000

1,76

1,44

0,32

96,07

70

18.000 - 18.500

1,74

1,43

0,32

96,10

71

18.500 - 19.000

1,73

1,42

0,31

96,13

72

19.000 - 19.500

1,72

1,41

0,31

96,16

73

19.500 - 21.000

1,71

1,40

0,30

96,19

74

21.000 - 22.000

1,70

1,39

0,30

96,21

75

22.000 - 23.000

1,69

1,38

0,30

96,23

76

23.000 - 24.000

1,69

1,38

0,29

96,25

77

24.000 - 25.000

1,68

1,37

0,29

95,64

78

25.000 - 26.000

1,67

1,36

0,29

96,28

79

26.000 - 27.000

1,66

1,36

0,28

96,30

80

27.000 - 28.000

1,65

1,35

0,28

95,87

81

28.000 - 29.000

1,65

1,34

0,28

96,34

82

29.000 - 30.000

1,64

1,34

0,28

96,35

83

30.000 - 31.000

1,63

1,33

0,27

96,38

84

31.000 - 32.000

1,62

1,32

0,27

96,40

85

32.000 - 33.000

1,61

1,32

0,27

96,41

86

33.000 - 34.000

1,61

1,31

0,26

96,43

87

34.000 - 35.000

1,60

1,31

0,26

96,44

88

35.000 - 36.000

1,59

1,30

0,26

96,46

89

36.000 - 37.000

1,58

1,29

0,25

96,49

90

37.000 - 38.000

1,57

1,29

0,25

96,50

91

38.000 - 39.000

1,56

1,28

0,25

96,52

92

39.000 - 40.000

1,56

1,27

0,24

96,55

93

40.000 - 42.000

1,93

1,27

0,24

96,56

94

42.000 - 44.000

1,93

1,26

0,23

96,58

95

44.000 - 46.000

1,92

1,25

0,23

96,60

96

46.000 - 48.000

1,91

1,25

0,23

96,61

97

48.000 - 50.000

1,90

1,24

0,23

96,63


II.

PERSENTASE BIAYA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA KEGIATAN NON FISIK PAGU KEGIATAN (dalam jutaan rupiah)

NO 1

2

SWAKELOLA

PIHAK KE III

Adm & Persiapan

Pelaksanaan

Adm & Persiapan

Pelaksanaan

3

4

5

6

-

-

1

0

-

5

2

5

-

10

7,0%

93,0%

7,0%

93,0%

3

10

-

25

6,0%

94,0%

6,5%

93,5%

4

25

-

50

5,0%

95,0%

6,0%

94,0%

5

50

-

75

4,0%

96,0%

5,5%

94,5%

6

75

-

100

3,0%

97,0%

5,0%

95,0%

7

100

-

150

3,0%

97,0%

4,5%

95,5%

8

150

-

200

2,5%

97,5%

4,0%

96,0%

9

200

-

500

2,0%

98,0%

3,5%

96,5%



500

1,5%

98,5%

3,0%

97,0%

10



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2017 FORMAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN 1.

FORMAT SURAT PERNYATAAN KETERLAMBATAN KOP PERANGKAT DAERAH SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini: 1. .................................................. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 2. .................................................. Pengawas Teknis Lapangan Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa: Kegiatan

: ...........................................................

Pekerjaan

: ...........................................................

Lokasi

: ...........................................................

Sumber Dana

: ...........................................................

Tahun Anggaran

: ...........................................................

Nilai Kontrak

: ...........................................................

Pelaksana

: ...........................................................

Alamat

: ...........................................................

Berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Kerja (SPMK) Nomor:..........................tanggal................ pekerjaan dimaksud harus selesai pada tanggal...................., sedang kenyataannya pekerjaan dimaksud selesai pada tanggal ............................ Dengan demikian maka pekerjaan dimaksud dinyatakan: TERLAMBAT (........ hari kalender)/TIDAK TERLAMBAT Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Blora, tanggal................................... YANG MENYATAKAN, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

PENGAWAS TEKNIS LAPANGAN

..................................

..................................

MENYETUJUI, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ................................


2. CONTOH SURAT PERMOHONAN PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN KOP PT/CV/UD Blora, ............................... Kepada Yth. Nomor

:

Lampiran

:

Perihal

: Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran cq. Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan ............................ .......................................... Di BLORA

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa sehubungan dengan kegiatan ................................................. pekerjaan .................................. Tahun Anggaran ..............yang pelaksanaannya dipercayakan kepada kami berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak dan addendum kontrak (bilamana ada)/Surat Pesanan Nomor: ...................... tanggal................. dengan ini kami laporkan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai 100% sesuai dengan back-up data dari Konsultan Pengawas (terlampir), maka dari itu kami mohon untuk diadakan pemeriksaan hasil pekerjaan, selanjutnya pekerjaan tersebut akan kami serahkan untuk yang pertama (PHO)*. Demikian permohonan ini kami buat harap menjadikan periksa dan terima kasih. HORMAT KAMI PT/CV/UD...................................

Direktur TEMBUSAN : kepada Yth. 1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan; 3. Konsultan Pengawas; 4. Pengawas Teknis Lapangan Dinas Pekerjaan Umum**; 5. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; 6. Arsip. * Format untuk kontrak konstruksi ** Bilamana Perangkat Daerah diluar DPU Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Blora T.A. 2017

3. CONTOH SURAT PERMINTAAN PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN KOP PERANGKAT DAERAH Blora, ............................... Kepada Yth. Nomor

:

Ketua Panitia Penerima Hasil

Lampiran

:

Pekerjaan Kegiatan ..............

Perihal


............................................. Di BLORA

Menunjuk surat dari Direktur PT/CV/UD ............Nomor ................ tanggal ................... perihal Permohonan pemeriksaaan hasil pekerjaan, kami mohon bantuannya untuk dapat mengadakan pemeriksaaan hasil pekerjaan fisik dan administrasi sesuai dengan back-up data dari konsultan pengawas dari kegiatan ...................... pekerjaan ..............................., guna bahan pertimbangan penyerahan pertama pekerjaan (PHO)* dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan melaporkan hasilnya kepada kami. Demikian untuk menjadikan periksa dan atas bantuannya diucapkan terima kasih.

An. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan ...................................

................................... TEMBUSAN : kepada Yth. 1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; 2. PT/CV/UD..........................; 3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan; 4. Konsultan Pengawas; 5. Pengawas Teknis Lapangan Dinas Pekerjaan Umum**; 6. Arsip. * Format untuk kontrak konstruksi ** Bilamana Perangkat Daerah diluar Perangkat Daerah Teknis


2. CONTOH SURAT UNDANGAN PEMERIKSAAN KOP PERANGKAT DAERAH Blora, ............................... Kepada Yth. Nomor Lampiran

: :

1. Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

Perihal


2. Direktur PT/CV/UD........... 3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Di BLORA

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Saudara besok pada : Hari/tanggal : ....................................... Pukul : ....................................... Tempat : ....................................... Acara : Pemeriksaan Hasil Pekerjaan untuk Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan (PHO) Kegiatan ....................................................... Demikian atas kehadirannya diucapkan terima kasih KETUA PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN Kegiatan ...................................

................................... TEMBUSAN : kepada Yth. 1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; 2. Pejabat Pembuat Komitmen; 3. Arsip.


3. CONTOH NOTULEN RAPAT PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

NOTULEN RAPAT Hari/tanggal : Pukul : Tempat : Acara :

..................................................... ..................................................... ..................................................... Rapat Pemeriksaan Hasil Pekerjaan untuk Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan (PHO) Kegiatan ................................................................................................

Berdasarkan surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: ............................ tanggal ........................, kami Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Perangkat Daerah..................... yang dibentuk dengan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Perangkat Daerah Nomor ....................... tanggal ...........telah mengadakan rapat pemeriksaan hasil pekerjaan ......................................... dalam rangka penyerahan pertama. Rapat dihadiri oleh : Panitia Penerima Hasil Pekerjaan : 1. ................................................. 2. ................................................. 3. ................................................. 4. ................................................. 5. ................................................. Dst Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan: ...................................................... Pengawas teknis Lapangan: ...................................................... Direktur PT/CV/UD .............. ................. Rapat dibuka oleh Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dengan penjelasan kepada anggota tim mengenai tata cara penerimaan hasil pekerjaan yang meliputi pemeriksaan administrasi kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik di lapangan. Demikian notulen rapat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. PT/CV/UD............................

KETUA PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

................................

................................

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN ..............................................

...................................... Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Blora T.A. 2017

4. CONTOH DAFTAR HADIR RAPAT PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

DAFTAR HADIR RAPAT Hari/tanggal : Pukul : Tempat : Acara :

NO 1

Rapat Pemeriksaan Hasil Pekerjaan untuk Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan (PHO) Kegiatan .............................................................................

NAMA

JABATAN

2 3 PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

1.

Ketua

2.

Sekretaris

3.

Anggota

4.

Anggota

5.

Anggota dst UNSUR LAPANGAN

1.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

2.

Pengawas Teknis Lapangan

3.

Konsultan Pengawas* PT/CV/UD Direktur/Pelaksana/Kontraktor

* Bilamana ada konsultan pengawas


TANDA TANGAN 4

5. CONTOH HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRASI

HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRASI Kegiatan Pekerjaan Lokasi Sumber Dana Tahun Anggaran Nilai Kontrak Pelaksana Alamat

: : : : : : : :

............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. .............................................

NO

URAIAN

HASIL PEMERIKSAAN

INSTRUKSI

1

2

3

4

ADMINISTRASI UMUM No/tanggal SK PPHP No/tanggal SK PPBJ No/tanggal SK Pengawas Lapangan Laporan/back up data konsultan pengawas* DOKUMEN KONTRAK (ADENDUM KONTRAK BILA MANA ADA) Nomor /tanggal SPK/Kontrak Dokumen Lelang Surat Penawaran Rencana Kerja dan Syarat-syarat Gambar Rencana No/tanggal Pemeriksaan

Surat

Permintaan

Surat Tanda Bukti Setoran Astek Surat Tanda Bukti Setoran Galian Gol C Surat Tanda bukti Setoran Pajak-Pajak Jaminan Uang Muka Jaminan Pelaksanaan Pengadaan Fasilitas Direksi Papan Nama Proyek Brak Kerja dan Kantor Direksi Perlengkapan Kantor Direksi ADMINISTRASI TEKNIK Buku Direksi Buku Tamu Buku Material


1

2

3

4

Buku Kegiatan Lapangan LAPORAN-LAPORAN Laporan Harian Laporan Mingguan Laporan Bulanan Back-up Data MC-01 MC-02 MC-03 MC-04 MC – RETENSI Foto Dokumentasi 0%, 50%, 100% Asbuilt drawing Masa berlaku jaminan pelaksanaan Demikian Hasil Pemeriksaan Administrasi kegiatan....................................ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Blora, .........................................

PENGAWAS TEKNIS LAPANGAN

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN 1. ......................

..................................

2. ...................... 3. ......................

KONSULTAN PENGAWAS

4. ...................... 5. ......................

1. ........... 2. ........... 3. ........... 4. ........... 5. ...........

Dst.. .......................... PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

..........................

SETUJU HASIL PEMERIKSAAN PT/CV/UD......................................... .......................................... Direktur

* Format untuk kontrak konstruksi Dan bilamana ada konsultan pengawas


6. CONTOH DAFTAR KERUSAKAN DAN KEKURANGAN

DAFTAR KERUSAKAN DAN KEKURANGAN Kegiatan Pekerjaan Lokasi Sumber Dana Tahun Anggaran Nilai Kontrak Pelaksana Alamat NO 1

: : : : : : : :

............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. .............................................

JENIS PEKERJAAN 2

TEMUAN LOKASI 3

KETERANGAN 4

Dst. Blora, ................................ PENGAWAS TEKNIS LAPANGAN


..................................

2. ...................... 3. ......................

KONSULTAN PENGAWAS *

4. ...................... 5. ......................

1. ........... 2. ........... 3. ........... 4. ........... 5. ...........

Dst.. ..........................

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

..........................

SETUJU HASIL PEMERIKSAAN PT/CV/UD.........................................

.......................................... Direktur

* Bilamana ada konsultan pengawas


7. FORMAT BERITA ACARA PENILAIAN KEMAJUAN PEKERJAAN KOP PERANGKAT DAERAH

BERITA ACARA PENILAIAN KEMAJUAN PEKERJAAN KEGIATAN /PEKERJAAN

BERITA ACARA PENILAIAN KEMAJUAN PEKERJAAN NOMOR : LAMPIRAN :

Pada hari ini ............... tanggal................bulan.................tahun..............: Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan .......................................................... Berdasarkan

Keputusan

Pengguna

Anggaran

Nomor

........................

tanggal............................ telah mengadakan penilaian atas kemajuan fisik pekerjaan kegiatan ............................................................ Lokasi

: ...................................................

Pelaksana PT/CV/UD

: ...................................................

Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor

: ...................................................

Tanggal

: ...................................................

Harga Pemborongan

: ...................................................

Adendum Kontrak (bilamana ada) Telah Mencapai Prestasi NO

URAIAN PEKERJAAN

1

2

:

............ % meliputi:

SATUAN

3

I

PERSYARATAN UMUM

1

Direksi Keet

II

PEKERJAAN TANAH

RENCANA VOLUME

BOBOT %

VOLUME

BOBOT %

4

5

6

7

Unit

1

Galian Tanah

2

Urugan Kembali

Tanah

3

Timbunan Pilihan

Tanah

4 5

REALISASI

dst


1 III

2

3

5

6

7

PEKERJAAN KONSTRUKSI BETON

1

Beton K-225

2

Begisting

3

Pembesian

4

Pasangan Batu

5

Pengadaan/Pasang baja

6

Pengadaan/Pasang baja

7

Dst.

IV

4

PEKERJAAN LAINLAIN

1

Plesteran

Unit

2

Pasangan kayu

3

Pengecatan Dst

Pelaksanaan: Pekerjaan........................................................................................Tahun Anggaran ............ tersebut telah menggunakan produksi dalam negeri. Demikian Berita Acara Penilaian kemajuan Pekerjaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Blora, ................................ PENGAWAS TEKNIS LAPANGAN

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

..................................

.................................. 1.

KONSULTAN PENGAWAS*

2.

..........................

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

..........................

SETUJU HASIL PEMERIKSAAN PT/CV/UD......................................... .......................................... Direktur

* Bilamana ada konsultan pengawas Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Blora T.A. 2017

8. CONTOH LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KOP PERANGKAT DAERAH Blora, ............................... Kepada Yth. Nomor Lampiran Perihal

: : : Laporan Pemeriksaan Hasil

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran c/q. Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan ............................ .......................................... Di BLORA

Bersama ini dilaporkan dengan hormat bahwa hasil pelaksanaan

pemeriksaan

kegiatan...........................................

dapat

pekerjaan diterima

untuk

penyerahan pekerjaan pertama (PHO), sebagaimana berita acara terlampir Demikian untuk menjadikan periksa.

KETUA PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN Kegiatan ...................................

...................................


9.

FORMAT BERITA ACARA PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PEKERJAAN PENYERAHAN PERTAMA PEKERJAAN KOP PERANGKAT DAERAH

BERITA ACARA PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PEKERJAAN PENYERAHAN PERTAMA PEKERJAAN Kegiatan

: ...........................................................

Pekerjaan

: ...........................................................

Lokasi

: ...........................................................

Sumber Dana

: ...........................................................

Tahun Anggaran

: ...........................................................

Nilai Kontrak

: ...........................................................

Pelaksana

: ...........................................................

Alamat

: ...........................................................

Pada hari ini, ...............tanggal..................bulan................... tahun............ yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Penerima Hasil Pekerjaan kegiatan ............................. keputusan

Perangkat

Pengguna

Daerah

...........................,

Anggaran.......................

Nomor

berdasarkan .....................

tanggal.............. dengan susunan sebagai berikut : 1. ...................................................

Ketua

2. ...................................................

Sekretaris

3. ...................................................

Anggota

4. ...................................................

Anggota

5. ...................................................

Anggota

Berdasarkan : 1.

Surat

Direktur

PT/CV/UD

nomor...................

tanggal...............

bulan................tahun......... tentang permohonan pemeriksaan. 2.

Surat Pejabat Pembuat Komitmen nomor.............. tanggal................ bulan...............tahun.......... tentang pemeriksaan pekerjaan.

3.

Surat keputusan penunjukanPanitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) nomor ................tanggal.................. bulan ..............tahun........

Setelah

mengadakanpemeriksaan

pelaksanaan dilaksanakan

pekerjaan

sebagaimana

tersebut

diatas

pada

kegiatan.........................................................yang

PT/CV/UD..................................

berdasarkan

Surat

Perjanjian Kontrak Nomor..................... tanggal........ bulan.................... tahun................. dan addendum kontrak Nomor………….. tanggal………….. bulan…tahun…..... (bilamana ada) maka PPHP berpendapat sebagai berikut : Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Blora T.A. 2017

1.

Pelaksanaan Pekerjaan tersebut telah diselesaikan oleh PT/CV/UD 100% pada tanggal.............................

2.

Pekerjaan tersebut dalam keadaan baik dan dapat diterima untuk diserahkan pertama kali (PHO)

3.

Selama masa pemeliharaan semua kerusakan dan kekurangan yang terjadi menjadi tanggung jawab PT/CV/UD.................dan dilakukan secara berkala.

4.

Pelaksana pekerjaan PT/CV/UD............................ bertanggung jawab sepenuhnya apabila terjadi/terdapat temuan dari aparat pemeriksa internal pemerintah (APIP) atau aparat pemeriksa ekstern pemerintah (BPK) dan aparat pemeriksa lainnya.

Demikian

berita

acara

ini

dibuat untuk

dipergunakan

sebagaimana

mestinya. Blora, ................................ PENGAWAS TEKNIS LAPANGAN


..................................

2. ...................... 3. ......................

KONSULTAN PENGAWAS*

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN ..........................

2. ........ 3. ........

4. ...................... 5. ......................

..........................

1. ........

4. ........ 5. ........

Dst.. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Kegiatan.............. ....................................

SETUJU HASIL PEMERIKSAAN PT/CV/UD......................................... .......................................... Direktur MENGETAHUI, Kepala Perangkat Daerah.......................................................... Selaku Pengguna Anggaran

..................................... * Bilamana ada konsultan pengawas


10. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN KOP SKPD

BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN (PHO) Nomor : .......................................... Kegiatan Pekerjaan Lokasi Sumber Dana Tahun Anggaran Nilai Kontrak Pelaksana PT/CV/UD Alamat

: : : : : : : :

Pada hari ini, ...............tanggal ..................bulan................... tahun............ yang bertanda tangan dibawah ini: Nama : NIP : Jabatan : Alamat : Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. Nama : Jabatan : Alamat : Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Berdasarkan: 1. Surat Perjanjian Kontrak Nomor................... tanggal....................... dan adendum kontrak (bilamana ada) 2. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor..................tanggal...................... 3. Justifikasi teknis 4. Surat Pernyataan pelaksanaan pekerjaan tidak terlambat dari pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pengawas teknis lapangan tanggal........................... 5. Berita acara penelitian dan pemeriksaan pekerjaan selesai tanggal........................ PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat melakukan serah terima pekerjaan untuk yang pertama, kegiatan ......................................................... dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 PIHAK KEDUA menyerahkan untuk yang pertama kepada PIHAK PERTAMA pekerjaan........................... Pasal 2 PIHAK PERTAMA menyatakan telah menerima pekerjaan dari PIHAK KEDUA pekerjaan........................ Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Blora T.A. 2017

Pasal 3 PIHAK KEDUA menyerahkan pekerjaan yang dilaksanakan kepada PIHAK PERTAMA dengan memberikan jaminan kualitas atas hasil pelaksanaan pekerjaan yang diserahkan. Pasal 4 PIHAK KEDUA wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan terhitung sejak tanggal ........................................... sampai dengan ............................. (........... hari kalender) Pasal 5 Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PIHAK PERTAMA berhak mencairkan jaminan pemeliharaan untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan dan sanggup dimasukkan dalam daftar hitam. Pasal 6 Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai secukupnya. Blora, tanggal ..................................... PIHAK KEDUA, PT/CV/UD................................

PIHAK PERTAMA, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Kegiatan................................

................................. Direktur

................................. NIP

MENGETAHUI, Kepala Perangkat Daerah.................. Selaku Pengguna Anggaran ................................. NIP


11.

FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS Kami yang bertanda tangan dibawah ini, dalam rangka Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan/Pekerjaan ..................................................................................Tahun Anggaran ........., dengan ini menyatakan bahwa: 1. Tidak akan melakukan praktek KKN; 2. Akan

melaporkan

kepada

pihak

yang

berwajib/berwenang

apabila

mengetahui ada indikasi KKN didalam proses pemeriksaan hasil pekerjaan ini; 3. Dalam proses pemeriksaan dan penerimaan barang/jasa transparan

ini, dan

berjanji

akan

profesional

hasil pekerjaan pengadaan

melaksanakan

dalam

arti

tugas

akan

secara

bersih,

mengerahkan

segala

kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja

terbaik

mulai

dari

penyiapan

penawaran,

pelaksanaan

dan

penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini; 4. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS

ini,

kami

bersedia

dikenakan

sanksi

moral,

sanksi

administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Blora,tanggal.................................

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN Kegiatan.............................................. 1. .............................

: Ketua

: ............................

2. .............................

: Sekretaris

: ............................

3. .............................

: Anggota

: ............................

4. .............................

: Anggota

: ............................

5. .............................

: Anggota

: ............................

Dst..


12.

FORMAT PERNYATAAN JAMINAN KUALITAS

PERNYATAAN JAMINAN KUALITAS Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : .......................................... Jabatan : Direktur Alamat : .......................................... Berdasarkan : - Surat Perjanjian Kontrak (SPK) Nomor:........................ tanggal ..................dan adendum kontrak (bilamana ada) - Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor:................... tanggal ................. Pekerjaan : .......................................... Sumber Dana : .......................................... Nilai Kontrak : Rp. ................................... Tahun Anggaran : .......................................... Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kualitas dan mutu pekerjaan yang saya laksanakan sebagaimana tersebut diatas dan sanggup : 1. Memenuhi hasil pemeriksaan lapangan yang dilaksanakan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan sanggup dikenakan denda atas keterlambatan pekerjaan saya. 2. Memenuhi Hasil Pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Pemeriksa Ekstern Pemerintah (BPK) serta aparat pemeriksa lainnya apabila dalam perhitungan pekerjaan saya terdapat temuan kekurangan pekerjaan untuk menyetorkan kembali ke kas daerah. 3. Memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi lapangan/fisik tetap seperti pada saat penyerahan tahap pertama (PHO) dan apabila saya tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka pejabat pembuat komitmen berhak untuk menggunakan uang retensi atau mencairkan jaminan pemeliharaan untuk membiayai pemeliharaan tersebut dan perusahaan saya sanggup dimasukkan dalam daftar hitam. 4. Menyerahkan administrasi dalam proses serah terima akhir pekerjaan (FHO), apabila saya tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka Pengguna Anggaran berhak memasukkan perusahaan saya kedalam daftar hitam. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab. Blora, tanggal .................................. Yang membuat pernyataan, Materai 6.000 ........................................ Direktur


13. FORMAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN NON FISIK/NON KONSTRUKSI 13.1 FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS Kami yang bertanda tangan dibawah ini, dalam rangka Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan/Pekerjaan …............................................................................... Tahun Anggaran …......, dengan ini menyatakan bahwa: 1. Tidak akan melakukan praktek KKN; 2. Akan

melaporkan

kepada

pihak

yang

berwajib/berwenang

apabila

mengetahui ada indikasi KKN didalam proses pemeriksaan hasil pekerjaan ini; 3. Dalam proses pemeriksaan dan penerimaan barang/jasa transparan

ini, dan

berjanji

akan

profesional

hasil pekerjaan pengadaan

melaksanakan

dalam

arti

tugas

akan

secara

bersih,

mengerahkan

segala

kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja

terbaik

mulai

dari

penyiapan

penawaran,

pelaksanaan

dan

penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini; 4. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS

ini,

kami

bersedia

dikenakan

sanksi

moral,

sanksi

administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Blora, tanggal …............................

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN Kegiatan.............................................. 1. …..........................

: Ketua

: ….........................

2. …..........................

: Sekretaris

: ….........................

3. …..........................

: Anggota

: ….........................

4. …..........................

: Anggota

: ….........................

5. …..........................

: Anggota

: ….........................


13.2 FORMAT BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN JASA KONSULTANSI PENGADAAN APLIKASI / PEMELIHARAAN APLIKASI

KOP PERANGKAT DAERAH

BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN Nomor : …………………… Berdasarkan surat dari PT/CV/UD .......................................Nomor …… tanggal ...................bulan ...................... tahun .................................... perihal permohonan pemeriksaan pekerjaan dengan dilampiri Laporan Hasil Pekerjaan Kegiatan .................................. maka pada hari ini tanggal ............................. bulan ...................... tahun .................... yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

:

Jabatan

:

Alamat

:

Nama

:

Jabatan

:

Alamat

:

Nama

:

Jabatan

:

Alamat

:

Nama

:

Jabatan

:

Alamat

:

Nama

:

Jabatan

:

Alamat

:

Ketua

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota

Selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan ...................... pada Perangkat Daerah.......................... Kabupaten Blora. Selanjutnya, Nama

:

Jabatan

:

Alamat

:

Selaku penyedia barang/jasa berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor ........................................... tanggal .....................................


Telah mengadakan pemeriksaan secara seksama pada pekerjaan: Kode Kegiatan

:

Nama Kegiatan

:

Nama Pekerjaan

:

Lokasi

:

Nomor SPK

:

Tanggal:

Biaya Pekerjaan

: Rp......................................

(.....................................)

Dilaksanakan oleh: PT/CV/UD

:

Alamat

:

Dengan ini menyatakan bahwa: Pekerjaan dimaksud sampai dengan tanggal ditandatanganinya berita acara ini telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Perintah Kerja. Nilai Pekerjaan yang bersangkutan telah mencapai ............... % dan dapat diterima/disetujui adalah ................ % atau sebesar Rp. .................................... (..................................) sebagaimana tertuang dalam Lampiran Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Kegiatan .................................................... Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya. Blora, ................................

PENYEDIA BARANG/JASA PT/CV/UD …………………………..

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN 1. ...................... 2. ......................

………………………………..

3. ......................

Direktur

4. ...................... 5. ......................


1. ........... 2. ........... 3. ........... 4. ........... 5. ...........

LAMPIRAN BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN NOMOR: ...............................................................

LAMPIRAN

No.

Jenis Barang/Jasa Yang Diperiksa

Kontrak Jual Beli/Surat Pesanan/ SKO/SPMU/Kwitansi Surat Perintah Kerja Tanggal

Nomor

Tanggal

Biaya Personil -

.......................

-

...........................

-

...................... dst (disesuaikan dengan uraian HPS)

Biaya Non Personil

2

-

.......................

-

...........................

-

...................... dst (disesuaikan dengan uraian HPS)


Nomor

Jumlah Banyak Barang

Harga Satuan

Jumlah Harga

Keterangan

3

Isi/Spesifikasi Aplikasi/Soft ware JUMLAH Blora, ................................

Yang menyerahkan: PT/CV/UD …………………………..

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1. Ketua

: ….....................

...............

2. Sekretaris : ........................

...............

…………………………….

3. Anggota

: .......................

...............

Direktur

4. Anggota

: .......................

...............

5. Anggota

: .......................

...............


13.3 FORMAT BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN KOP PERANGKAT DAERAH

BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN Nomor : …………………… Berdasarkan surat dari PT/CV/UD .......................................Nomor …… tanggal ...................bulan ...................... tahun .................................... perihal permohonan pemeriksaan pekerjaan dengan dilampiri Laporan Hasil Pekerjaan Kegiatan .................................. maka pada hari ini tanggal ............................. bulan ...................... tahun .................... yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

:

Jabatan

:

Alamat

:

Nama

:

Jabatan

:

Alamat

:

Nama

:

Jabatan

:

Alamat

:

Nama

:

Jabatan

:

Alamat

:

Nama

:

Jabatan

:

Alamat

:

Ketua

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota

Selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan ...................... pada Perangkat Daerah.......................... Kabupaten Blora. Selanjutnya, Nama

:

Jabatan

:

Alamat

:

Selaku penyedia barang/jasa berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor ........................................... tanggal ..................................... Telah mengadakan pemeriksaan secara seksama pada pekerjaan: Kode Kegiatan

:

Nama Kegiatan

:

Nama Pekerjaan

:

Lokasi

:

Nomor SPK

:

Tanggal:

Biaya Pekerjaan

: Rp......................................

(.....................................)


Dilaksanakan oleh: PT/CV/UD

:

Alamat

:

Dengan ini menyatakan bahwa: Pekerjaan dimaksud sampai dengan tanggal ditandatanganinya berita acara ini telah dilaksanakan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja. Nilai Pekerjaan yang bersangkutan telah mencapai ............... % dan dapat diterima/disetujui adalah ................ % atau sebesar Rp. .................................... (..................................) sebagaimana tertuang dalam Lampiran Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Kegiatan .................................................... Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya. Blora, ................................

PENYEDIA BARANG/JASA PT/CV/UD …………………………..

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN 6. ...................... 7. ......................

………………………………..

8. ......................

Direktur

9. ...................... 10.

1. ........... 2. ........... 3. ........... 4. ...........

...................... 5. ...........


LAMPIRAN BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN LAMPIRAN NOMOR: ...............................................................

No.

Jenis Barang Yang Diperiksa

Kontrak Jual Beli/Surat Pesanan/ Surat Perintah Kerja Tanggal

Nomor

SKO/SPMU/Kwitansi Tanggal

Nomor

Jumlah Banyak Barang

Harga Satuan

Jumlah Harga

Keterangan

1 2 Dst..... JUMLAH Blora, ................................ Yang menyerahkan: PT/CV/UD …………………………..

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1. Ketua

: ….....................

...............

2. Sekretaris : ........................

...............

…………………………….

3. Anggota

: .......................

...............

Direktur

4. Anggota

: .......................

...............

5. Anggota

: .......................

...............



BUPATI BLORA PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG

Recommend Documents