BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BLIMBINGSARI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUWANGI, Menimbang
: a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Banyuwangi seiring dengan tingkat perkembangan yang ada, maka dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu membentuk kecamatan baru di Kabupaten Banyuwangi. b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pembentukan kecamatan baru harus dibentuk melelui Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Blimbingsari.
Mengingat
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan; 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012, Nomor 9/E).
3
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI dan BUPATI BANYUWANGI MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG KECAMATAN BLIMBINGSARI.
PEMBENTUKAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi. 4. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi. 5. Pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di Kabupaten Banyuwangi 6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
BAB II PEMBENTUKAN KECAMATAN Pasal 2 Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Peraturan Daerah ini adalah Kecamatan Blimbingsari.
4
Pasal 3 (1) Pembentukan Kecamatan Blimbingsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari 10 desa yang berasal dari Kecamatan Rogojampi sebanyak 8 desa dan dari Kecamatan Kabat sebanyak 2 desa meliputi: a. Desa Blimbingsari; b. Desa Kaotan; c. Desa Watukebo; d. Desa Gintangan; e. Desa Bomo; f. Desa Patoman; g. Desa Kaligung; h. Desa Karangrejo; i. Desa Badean; j. Desa Sukojati. (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Blimbingsari maka Wilayah Kecamatan Rogojampi dan Kecamatan Kabat dikurangi Wilayah Kecamatan Blimbingsari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB III LUAS, BATAS WILAYAH DAN IBU KOTA KECAMATAN Pasal 4 Luas wilayah Kecamatan Blimbingsari 5.047,55 ha.
Pasal 5 Batas Wilayah Kecamatan Blimbingsari adalah sebagai berikut: a. Sebelah Utara : Kecamatan Kabat b. Sebelah Timur : Selat Bali c. Sebelah Selatan : Kecamatan Muncar dan Kecamatan Srono d. Sebelah Barat : Kecamatan Rogojampi
Pasal 6 Ibu kota Kecamatan Blimbingsari.
Blimbingsari
berada
di
Desa
Pasal 7 Batas wilayah Kecamatan Bimbingsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5
BAB IV KEDUDUKAN KECAMATAN Pasal 8 (1) Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat. (2) Camat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. (3) Ketentuan mengenai Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kecamatan Blimbingsari disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah. BAB V PENDANAAN Pasal 9 Pembentukan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi; BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10 Pengisian pegawai Kecamatan Blimbingsari dapat dilakukan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 11 (1) Penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Blimbingsari, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan kewenangannya menginventarisasi, menyediakan atau menyerahkan hal- hal yang meliputi: a. Pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Kecamatan Blimbingsari; b. Barang milik daerah yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan; c. Dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kecamatan Bilimbingsari (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 2 (dua) tahun, terhitung sejak peresmian Kecamatan Blimbingsari. (3) Tata cara inventarisasi, penyediaan, atau penyerahan sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
6
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Peraturan Daerah diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi. Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 9 Oktober 2015 BUPATI BANYUWANGI ttd. H. ABDULLAH AZWAR ANAS Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 22 Januari 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI, ttd. Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP 19561008 198409 1 001 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016 NOMOR 1 NOMOR REGISTER 295-8/2015
7
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BLIMBINGSARI
I. UMUM Bahwa seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, volume kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Banyuwangi, perlu meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat guna memenuhi tuntutan perkembangan zaman saat ini dan pada masa mendatang. Bahwa peningkatan jumlah penduduk, volume kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Banyuwangi tersebut, memberikangambaran perlu adanya peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu membentuk kecamatan baru di wilayah Kabupaten Banyuwangi, yaitu Kecamatan Blimbingsari dengan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
8
Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf c Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. ======================================
1 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR : 8 TAHUN 2015 TANGGAL : 9 Oktober 2015
PETA WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN BLIMBINGSARI
Luas wilayah: 5.047,55 HA
BUPATI BANYUWANGI ttd. H. ABDULLAH AZWAR ANAS
