BUPATI BANGLI PROVINSI BALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG

BUPATI BANGLI PROVINSI BALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BANGLI TAHUN 2016-2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGLI, Menimbang

:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021; b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, pasal 260 mengamanatkan, Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah; d. bahwa perencanaan pembangunan dapat memberikan arah bagi peningkatan pengembangan sosial ekonomi dan kemampuan masyarakat dengan menciptakan Integritas, sinkronisasi, dan mensinergikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021;

Mengingat

:

1. 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16);

10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 1); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 8); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2013); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI dan BUPATI BANGLI MEMUTUSKAN: Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BANGLI TAHUN 2016-2021 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bangli. 2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas-tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Bupati adalah Bupati Bangli. 4. Perangkat daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bangli. 5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap

pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, dan keuangan daerah serta program perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disebut dengan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bangli untuk periode 5 (lima) Tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. 8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah. 10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 (1) RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021 diselenggarakan berdasarkan asas transparan, renponsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

(2) RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021 bertujuan untuk : a. terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi Pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; b. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; dan c. menjamin terciptanya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. BAB III MATERI MUATAN DAN FUNGSI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH Pasal 3 (1) RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021 memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebiajakan umum dan program PD, lintas PD dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. (2) RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan RKPD setiap tahun, Renstra PD, Renja PD dan rencana teknis pelaksanaan dan pengendalian daerah. (3) RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran periode III (ketiga) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021. (4) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BANGLI TAHUN 2016-2021 Pasal 4 RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari : a. BAB I Pendahuluan; b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah; c. BAB III Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan; d. BAB IV Analisis Isu-isu Strategis; e. BAB V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran; f. BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan; g. BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah; h. BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Disertai Kebutuhan Pendanaan; i. BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah; j. BAB X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 5 (1) Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah. (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, meliputi : a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah; b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Peraturan Daerah diundangkan.

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli pada tanggal 16 Agustus 2016 BUPATI BANGLI,

I MADE GIANYAR Diundangkan di Bangli pada tanggal 16 Agustus 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 8 TAHUN 2016,

NOREG. PROVINSI BALI NOMOR : 8.75/ 2016

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BANGLI TAHUN 2016-2021

I.

UMUM Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Penerapan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perencanaan daerah merupakan alat untuk mencapai tujuan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah agar demokratisasi, transparansi, akuntabilitas dapat terwujud. Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk: 1. Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan; 2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program; 3. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran; 4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik; 5. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan dan pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga tercapai efektivitas perencanaan.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana daerah dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up). Dilaksanakannya tata cara dan tahapan perencanaan daerah bertujuan untuk mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya publik yang berdampak pada percepatan proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau terarahnya proses pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat, dan tercapainya tujuan pelayanan publik. Penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah mencakup proses perencanaan pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) terdiri dari proses (1) penyusunan kebijakan, (2) penyusunan program, (3) penyusunan alokasi pembiayaan, dan (4) monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, rencana program, dan alokasi pembiayaan program. Tata cara dan tahapan perencanaan daerah dilakukan oleh lembaga atau badan perencanaan di lingkup pemerintahan pusat dan daerah maupun unit organisasi publik, meliputi: (1) lembaga negara dan lembaga daerah, (2) departemen/nondepartemen dan dinas/nondinas daerah. Proses kegiatan penyelenggaraan perencanaan dilakukan baik pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) maupun koordinasi antar lingkup pemerintahan melalui suatu proses dan mekanisme tertentu untuk mencapai tujuan nasional. Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial-ekonomi dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program oleh organisasi publik dengan rencana kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan. Proses penyelenggaraan perencanaan perlu diikuti oleh adanya mekanisme pemantauan kinerja kebijakan, rencana program, dan pembiayaan secara terpadu bagi penyempurnaan kebijakan perencanaan selanjutnya; dan mekanisme koordinasi perencanaan horizontal dan vertikal yang lebih difokuskan pada komunikasi dan dialog antar lembaga perencanaan dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan saling ketergantungan satu sama lain. Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga negara, lembaga pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Pasal 4

Cukup jelas Cukup jelas

Pasal 5 Pasal 6

Cukup jelas Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 7 TAHUN 2016.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BANGLI TAHUN 2016-2021

Pemerintah Kabupaten Bangli

DAFTAR ISI LAMPIRAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BANGLI TAHUN 2016-2021

BAB

BAB

I. 1.1 1.2

Dasar Hukum Penyusunan….………………………………

I-2

1.3 1.4

Hubungan Antar Dokumen................................................... Sistematika Penulisan ..........................................................

I-5 I-8

1.5

Maksud dan Tujuan................................................................

I-9

II.

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ……………….

II-1

2.1

Aspek Geografi dan Demografi…….......……...................... 2.1.1 Aspek Geografi…………………………..………... 2.1.2 Demografi…….......………………………..............

II-1 II-1 II-23

2.2

Aspek Kesejahteraan Masyarakat……......................….........

II-30

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi…... 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial…….…..........……........ 2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga………………..... Aspek Pelayanan Umum……................…….......…….......... 2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib…….......……............ 2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan…….......…….......... Aspek Daya Saing Daerah…….......…….......…….......……. 2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah…….......................... 2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur……….......... 2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi…….......…….......……..... 2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia…….......……............

II-30 II-41 II-53 II-54 II-54 II-77 II-92 II-92 II-100 II-105 II-107

2.3

2.4

BAB

Halaman PENDAHULUAN…………………………………………… I-1 Latar Belakang ……...…………………………………....... I-1

III. 3.1

3.2

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN………….................... Kinerja Keuangan Masa Lalu…….......…….......……........... 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD…….......…….......….... 3.1.2 Neraca Daerah…….......…….......…….......……......

III-1 III-1 III-1 III-7

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu…………........ 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran…….......…….........

III-11 III-15

RPJMDSemesta Berencana Kabupaten Bangli 2016 -2021

i


3.2.2 3.3

BAB

IV. 4.1

4.2 BAB

V. 5.1

5.2

Analisis Pembiayaan…….......…….......……...........

III-18

Kerangka Pendanaan.............................................................. 3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Proritas Utama.................................. 3.3.2 Proyeksi Data Masa Lalu.......................................... 3.3.3 Penghitungan Kerangka Pendanaan.......................... 3.3.4 Kebijakan Alokasi Anggaran....................................

III-20

ANALISIS ISU–ISU STRATEGIS…..……………………... Permasalahan Pembangunan……………………………….

IV-1 IV-2

4.1.1 Telaah Kondisi Umum Kabupaten Bangli………… 4.1.2 Telaah Rencana Struktur Ruang…………………... 4.1.3 Telaah Rencana Pola Ruang……………………….. 4.1.4 Kajian Lingkungan Hidup Strategis………………. Isu Strategis………………………………………………....

IV-2 IV-2 IV-5 IV-7 IV-22

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN................................ Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Panjang………..…. 5.1.1 Visi Jangka Panjang……………………………....... 5.1.2 Misi Jangka Panjang……………………………...... 5.1.3 Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang…… 5.1.4 Sasaran Pembangunan Jangka Panjang……………. Visi,Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021………………………. 5.2.1 Visi Jangka Menengah……………………………... 5.2.2 Misi Jangka Menengah……………………………... 5.2.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah……………..

V-1 V-1 V-1 V-1 V-2 V-3

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN…………………….

VI-1

BAB

VI.

BAB

VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH……………………………..... 7.1 Kebijakan Umum Pembangunan……………………………

7.2

III-20 III-21 III-27 III-29

V-5 V-5 V-6 V-6

VII-1 VII-1

7.1.1 Amanat RPJM Nasional Tahun 2015-2019………... 7.1.2 Amanat RPJMD Provinsi Bali 2013-2018………… Program Pembangunan Daerah…………………………….. 7.2.1 Program Setiap Perangkat Daerah…………………. 7.2.2 Program Pembangunan Daerah Terkait Dengan Urusan………………………………………………

VII-2 VII-5 VII-11 VII-11 VII-11 ii


BAB

VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN………………… 8.1 Penyusunan Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli…………………………………………... 8.2 Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

BAB

IX. 9.1 9.2

BAB

X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 10.1 Pedoman Transisi…………………………………………. 10.2 Kaidah Pelaksanaan……………………………………….

VIII-1

VIII-1 VIII-1

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH................ Pengukuran Indikator Kinerja............................................. Indikator Kinerja Daerah.....................................................

IX-1 IX-1 IX-2 X-1 X-1 X-1

iii


DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.3 Tabel 2.4 Tabel 2.5 Tabel 2.6 Tabel 2.7 Tabel 2.8 Tabel 2.9 Tabel 2.10 Tabel 2.11 Tabel 2.12 Tabel 2.13 Tabel 2.14 Tabel 2.15 Tabel 2.16 Tabel 2.17

Luas Wilayah Kab/Kota se-Provinsi Bali Tahun 2014................. Data Administrasi wilayah, Jumlah Desa dan Luas Wilayah per kecamatan di Kabupaten Bangli………………………......... Luas Lahan Atas Dasar Ketinggian Tempat di Kabupaten Bangli……………........................................................................ Curah Hujan Kabupaten Bangli Tahun 2015…………………... Kesesuaian Lahan Wilayah Kabupaten Bangli………………… Penggunaan Lahan Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2014…... Luas Kawasan Hutan Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangli......................................................................... Luas Lahan Pengembangan Hutan Rakyat Tahun 2015……….. Sebaran Dusun Pada Desa-Desa Rawan Letusan Gunung Berapi Batur…........................................................................ Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bangli 2010-2014…... Jumlah Penduduk Jompo di Kabupaten Bangli………………… Jumlah Pemeluk Agama di Kabupaten Bangli 2014…………… PDRB Kabupaten Bangli Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun Dasar 2010=100, Tahun 2010─2014…… PDRB Kabupaten Bangli Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010=100, Tahun 2010 – 2014…. Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Bangli Menurut Lapangan Usaha, 2011─2014 Persen)…………………………. Komponen IPM Kabupaten Bangli Tahun 2010 – 2014………. Perkembangan Laju Inflasi Kota Denpasar Tahun 2010-2014…

II-2 II-3 II-3 II-5 II-6 II-8 II-13 II-15 II-20 II-24 II-28 II-29 II-30 II-31 II-33 II-35 II-36

Tabel 2.24

Nilai Koefisien Gini dan Kriteria Bank Dunia Tahun 2010 – 2014………................................................................................. Informasi Status Kesejahteraan Rumah Tangga dan Individu di Kabupaten Bangli……………………………………………… Jumlah Tindak Kriminal Dalam 1 Tahun (yang terdaftar di Kepolisian)……............................................................................ Banyaknya Tahanan Kejaksaan di Kabupaten Bangli Tahun 2010-2014……............................................................................. Banyaknya Perkara Yang Diterima dan Diselesaikan di Kabupaten Bangli Tahun 2010-2014………………………….... Banyaknya Terdakwa / Tertuduh Yang Diselesaikan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Bangli, Tahun 2014………………........................................................... Data Angkatan Kerja di Kabupaten Bangli Tahun 2014………..

Tabel 2.25

Data Grup dan Gedung Kesenian Tahun 2010-2014………….... II-53

Tabel 2.26

Jumlah Klub dan Gedung Olah Raga di Kabupaten Bangli…….

Tabel 2.18 Tabel 2.19 Tabel 2.20 Tabel 2.21 Tabel 2.22 Tabel 2.23

II-37 II-38 II-40 II-41 II-41

II-41 II-52 II-54 iv


Tabel 2.27 Tabel 2.28

Kegiatan Kepemudaan di Kabupaten Bangli…………………… II-54 Angka Kelulusan di Kabupaten Bangli Tahun 2010-2015…….. II-56

Tabel 2.29

Angka Putus Sekolah di Kabupaten Bangli 2015………………

II-57

Tabel 2.30 Tabel 2.31 Tabel 2.32

Sarana Kesehatan di Kabupaten Bangli Tahun 2014…………... Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Bangli……………….. Penemuan Penderita TB (+) di Kabupaten Bangli Tahun 20112015.............................................................................................. Penemuan dan Penanganan Penderita DBD di Kabupaten Bangli Tahun 2011-2015............................................................. Penemuaan dan Penanganan GHPR (Rabies) di Kabupaten Bangli Tahun 2011-2015.............................................................. Data Prevalensi Kasus HIV/AIDS di Kabupaten Bangli Tahun 2006-2015.................................................................................... Perkembangan Panjang Jalan dan Kondisi Jalan Menurut Jenis Permukaan serta Kondisi Jembatan Tahun 2010-2014............... Perkembangan Kendaraan Bermotor dan Sarana Angkutan di Kabupaten Bangli Tahun 2010-2014…………………................ Sarana dan Prasaran Persampahan............................................... Jenis Perizinan Yang Dilayanai.................................................... Realisasi Perizinan…………………………………...........……. Jumlah Wajib KTP dan Penduduk yang Memiliki E-KTP di Kabupaten Bangli Tahun 2014…………………………............ Realisasi Penanaman Modal di Kabupaten Bangli Tahun 20102014.............................................................................................. Standar Capaian Produksi Tananaman Pangan…………............ Produktifitas Pertanian Hortikultura 2011-2015………………. Produksi Pertanian Holtikultura 2011-2015……………………. Standar dan Capaian Produksi Tanaman Perkebunan………….. Produksi Pertenakan di Kabupaten Bangli Tahun 2010-2015….. Keberadaan Lahan Kritis dalam Kawasan di Kabupaten Bangli Tahun 2015.................................................................................. Sisa Lahan Kritis Dalam Kawasan Tahun 2010-2015………….. Sisa Lahan Kritis Luar Kawasan Tahun 2010-2015……………. Pertumbuhan Kunjungan Pariwisata ke Kabupaten Bangli dan Provinsi Bali................................................................................. Produksi Ikan (Ton ) Tahun 2010-2015………………………... Data perkembangan Pedagang Kecil di Kabupaten Bangli Tahun 2011-2015.......................................................................... Data Perkembangan Pedagang Menengah di Kabupaten Bangli Tahun 2011-2015.......................................................................... Data Perkembangan Pedagang Besar di Kabupaten Bangli Tahun 2011-2015......................................................................... Perkembangan Industri Unggulan Kabupaten Bangli Tahun 2011-2015.....................................................................................

II-57 II-59

Tabel 2.33 Tabel 2.34 Tabel 2.35 Tabel 2.36 Tabel 2.37 Tabel 2.38 Tabel 2.39 Tabel 2.40 Tabel 2.41 Tabel 2.42 Tabel 2.43 Tabel 2.44 Tabel 2.45 Tabel 2.46 Tabel 2.47 Tabel 2.48 Tabel 2.49 Tabel 2.50 Tabel 2.51 Tabel 2.52 Tabel 2.53 Tabel 2.54 Tabel 2.55 Tabel 2.56

II-61 II-62 II-63 II-65 II-65 II-69 II-71 II-72 II-74 II-75 II-77 II-80 II-81 II-81 II-83 II-84 II-85 II-86 II-87 II-88 II-89 II-90 II-90 II-90 II-90 v


Tabel 2.57 Tabel 2.58 Tabel 2.59 Tabel 2.60 Tabel 2.61 Tabel 2.62 Tabel 2.63 Tabel 2.64 Tabel 2.65 Tabel 2.66 Tabel 2.67 Tabel 2.68 Tabel 2.69 Tabel 2.70 Tabel 2.71 Tabel 2.72 Tabel 2.73 Tabel 2.74 Tabel 2.75 Tabel 2.76 Tabel 2.77 Tabel 2.78 Tabel 2.79 Tabel 2.80 Tabel 2.81 Tabel 3.1 Tabel 3.2 Tabel 2.84 Tabel 2.85 Tabel 3.5 Tabel 3.6 Tabel 3.7 Tabel 3.8

Perkembangan SIUP Tahun 2011-2015 di Kabupaten Bangli..... Perhitungan LQ Lapangan Usaha di Kabupaten Tahun 2014...... Perhitungan Pertumbuhan Lapangan Usaha Tahun 2012-2014... Perhitungan Share Lapangan Usaha di Kabupaten Bangli Tahun 2014.............................................................................................. Klasifikasi Lapangan Usaha di Kabupaten Bangli Berdasarkan Diagram Growth Share Tahun 2014............................................. Nilai Tukar Petani Bali per Desember Tahun 2010-2015............ Rasio Panjang Jalan per-Jumlah Kendaraan ............................... Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum.......... Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal per Tahun............................................................................................ Rasio Peruntukan Ruang.............................................................. Luas Wilayah Produktif............................................................... Luas Wilayah Kekeringan............................................................ Luas Wilayah Perkotaan............................................................... Jenis dan Jumlah Bank................................................................. Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang.................... Rumah Tangga(RT) Yang Menggunakan Air Bersih................... Rasio Ketersediaan Daya Listrik……………………………….. Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik…………………… Angka Kriminalitas…………………………………......………. Jumlah Demo…………………………………............................ Lama Proses Perizinan.................................................................. Jumlah / Macam Pajak dan Retribusi Daerah ………………….. Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha.............................. Rasio Lulusan S1/S2/S3…………………………………….......

II-91 II-93 II-94

Rasio Ketergantungan…………………………...............……... Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2011-2015……………….. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2011-2015……………………............. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten BangliTahun Anggaran 2011-2015……................... Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten BangliTahun Anggaran 2011-2015…………………………………..……….. Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Bangli…………………… Proporsi Realisasi Belanja dan Anggaran Belanja Kabupaten Bangli Tahun 2011-2015……………………………………….. Realisasi Belanja Pemenuhuan Kebutuhan Aparatur................... Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Bangli Tahun 2013-2015............................................

II-108

II-95 II-96 II-99 II-100 II-100 II-101 II-101 II-102 II-102 II-103 II-103 II-103 II-104 II-104 II-105 II-105 II-105 II-106 II-107 II-107 II-107

III-2 III-4 III-6 III-8 III-10 III-16 III-17 III-18 vi


Tabel 3.9 Tabel 3.10 Tabel 3.11 Tabel 3.12 Tabel 3.13 Tabel 3.14

Defisit Riil dan Penutup Defisit Riil Angaran Kabupaten Bangli Tahun 2013-2015.......................................................................... III-18 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Bangli Tahun 2013-2015.......................................................................... III-19 Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Bangli Tahun 2013-2015...............................

III-20

Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2016-2021....................................................................

III-22 III-24

Tabel 4.1. Tabel 4.2

Proyeksi SiLPA Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2016-2021 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Wajib, Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten BangliTahun Anggaran 20162021………………………………............................................. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2016-2021............................................. Alokasi Kapasitas Riil Berdasarkan Proritas Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2016-2021…………………………………... Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2016-2021……………..... Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah………………………. Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah…………………………...

Tabel 4.3.

Analisis Terhadap Dokumen Hasil KLHS……………………..

IV-8

Tabel 5.1

Visi,Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Bangli Tahun 20162021………................................................................................. Visi, Misi,Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Sasaran…………….................................................................... Strategi dan Arah Kebijakan……………………….…………. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangli dengan Prioritas Nasional……………………………………………… Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangli dengan Prioritas Provinsi Bali…………………………………………. Kebijakan Umumdan Program Pembangunan Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021……………………............................ Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan…............................................................................... Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Bangli………

Tabel 3.15 Tabel 3.16 Tabel 3.17

Tabel 5.2 Tabel 6.1 Tabel 7.1 Tabel 7.2 Tabel 7.3 Tabel 8.1 Tabel 9.1

III-26 III-28 III-30 III-32 IV-4 IV-7

V-7 V-9 VI-2 VII-4 VII-9 VII-21 VIII-4 IX-3

vii


DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1.1 Keterkaitan Perencanaan Nasional dan Perencanaan Daerah................ Gambar 1.2 Diagram Hubungan Perencanaan Pembangunan Dengan Rencana Tataruang............................................................................................... Gambar 2.1 Peta Kabupaten Bangli……………………………………………….. Gambar 2.2 Geologi Wilayah Kabupaten Bangli...................................................... Gambar 2.3 Kesesuaian Lahan Untuk Pertanian....................................................... Gambar 2.4 Potensi Pengembangan Pertanian.......................................................... Gambar 2.5 Penetapan Kawasan Hutan.................................................................... Gambar 2.6 Potensi Pengembangan Hutan Raya..................................................... Gambar 2.7 Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Pulau Bali Pada Wilayah Kabupaten Bangli................................................................................. Gambar 2.8 Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Batur………………….. Gambar 2.9 Potensi Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Bangli………....................................................................................... Gambar 2.10 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangli Tahun 2014.......................................................................................... Gambar 2.11 Diagram Growth Share………………………………….................... Gambar 4.1 Informasi yang Diperlukan Dalam Perumusan Isu-Isu Strategis Kabupaten Bangli……………………………………………………. Gambar 4.2 Peta Rencana Pola Ruang Wilayah…………………………………... Gambar 7.1 Contoh Dukungan Daerah Dalam Pencapaian Nawa Cita Melalui Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah …………..

I-6 I-7 II-1 II-4 II-7 II-11 II-14 II-16 II-18 II-20 II-22 II-25 II-97 IV-1 IV-6 VII-3

viii


DAFTAR GRAFIK Halaman Grafik 2.1

Keberadaan Subak Sawah di Kabupaten Bangli Tahun 2014...........................

Grafik 2.2 Grafik 2.3 Grafik 2.4

Perkembangan Produksi Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan di Kabupaten Bangli Tahun 2010-2014…………………………………………. II-12 Proyeksi Penduduk Kabupaten Bangli Tahun 2010-2020…………………… II-24 Rasio Ketergatungan Tahun 2010-2014 di Kabupaten Bangli.......................... II-26

Grafik 2.5

Piramida Penduduk Bangli Tahun 2014............................................................

II-27

Grafik 2.6

Sex Ratio Penduduk Bangli Tahun 2014..........................................................

II-27

Grafik 2.7

Perkembangan Tempat Peribadatan di Kabupaten Bangli................................

II-29

Grafik 2.8 Grafik 2.9

Struktur Ekonomi Wilayah Berdasarkan Kontribusi Sektor Ekonomi di Kabupaten Bangli Tahun 2014.......................................................................... II-30 Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bangli Tahun 2011-2014....................... II-34


PDRB per-Kapita Tahun Kabupaten Bangli Tahun 2010-2014……………… II-36 Penduduk Miskin di Kabupaten Bangli Tahun 20110-2014………………….. II-38

Grafik 2.12

Garis Kemiskinan per-Kapita di Kabupaten Bangli Tahun 2009-2013………. II-39


Pengeluaran Rata-rata per- Kapita dan Jenis Pengeluaran per-Bulan di Kabupaten Bangli Tahun 2013-2014…………………………………………. II-39 Angka Melek Huruf Kabupaten Bangli Tahun 2010-2014…………………… II-42

Grafik 2.15

Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bangli Tahun 2010-2014…………….

II-42

Grafik 2.16

Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah di Kabupaten Bangli Tahun 2014….

II-43

Grafik 2.17

Angka Partiaipasi Murni (APM) Sekolah di Kabupaten Bangli Tahun 2014...

II-43

Grafik 2.18

Perkembangna Angka Partisipasi Usia Sekolah di Kabupaten Tahun 20102014…………………………………………………………………………... II-44 Perkembangan Siswa Sekolah di Kabupaten Bangli Tahun 2010-2014……… II-44


II-10

Grafik 2.21

Perkembangna Rasio Murid Terhadap Guru SLTP dan SMU/ Kejuruan diKabuapten Bangli Tahun 2009-2014………………………………………. Angka Kematian Ibu per-Kabupaten /Kota di Provinsi Bali Tahun 2014……

II-45 II-46

Grafik 2.22

Angka Kematian Bayi per-Kabupaten /Kota di Provinsi Bali Tahun 2014…..

II-47


Angka Kematian Neonatal per-Kabupaten /Kota di Provinsi Bali Tahun 2013-2014………………………………..…………………………………… II-48 Angka Kematian Balita per-Kabupaten /Kota di Provinsi Bali Tahun 2014…. II-49

Grafik 2.25

Angka Harapan Hidup Kabupaten Bangli Tahun 2010-2014………………… II-50

Grafik 2.26

Klasifikasi Penduduk Usia Kerja Di Kabupaten Bangli Tahun 2012-2014…..

II-51

Grafik 2.27

Angka Pengangguran di Kabupaten Bangli Tahun 2012-2014………………

II-52

Grafik 2.28

Struktur Lapangan Pekerjaan diKabupaten Bangli Tahun 2014……………...

II-53

Grafik 2.29

Angka Partisipasi Sekolah di Kabupten Bangli……………………………….

II-55

Grafik 2.30

Perkembangan Jumlah Sekolah diKabupaten Bangli Tahun 2009-2014…….

II-55

ix


Grafik 2.31 Grafik 2.32 Grafik 2.33 Grafik 2.34 Grafik 2.35 Grafik 2.36

Perbandingan Jumlah Kelas dan Guru SD per-Kecamatan di Kabupaten Bangli Tahun 2014…………………………………………………………… Perkembangan Rasio Guru Terhadap Murid Di Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014…………………………………………………………………….. Fasilitas Keshatan di Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014……………..........

II-56 II-56 II-58

Perkembangan Sarana Prasarana Kesehatan di Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014…………………………………………………………………….. II-58 Perkembangan Jumlah Tenaga Medis di Kabupaten BangliTahun 2009-2014. II-59

Grafik 2.37

Pemanfaatan Sarana Prasarana Kesehatan- Puskesmas Oleh Masyarakat Tahun 2010-2014…………………………………………………………….. Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak di Kabupaten Bangli Tahun 2014……

II-60 II-61

Grafik 2.38

Penemuan Penderita TB-BTA (+) di Kabupaten Bangli Tahun 2011-2015…

II-62

Grafik 2.39

Penemuan dan Penanganan Penderita DBD di Kabupaten Bangli Tahun 2011-2015…………………………………………………………………..... Penemuan dan Penanganan Penderita GHPR (Rabies) di Kabupaten Bangli Tahun 2011-2015…………………………………………………………….. Penemuan Kasus HIP/AIDS di Kabupaten Bangli Tahun 2011-2015……….

Grafik 2.40 Grafik 2.41 Grafik 2.42

II-63 II-64 II-64

Grafik 2.43

Perkembangan Panjang Jalan di Kabupaten Bangli Kurun Waktu Tahun 2009-2014……………………………………………………………………. Perkembangan Kondisi Jalan di Kabupaten Tahun 2009-20014……………..

II-66 II-66

Grafik 2.44

Perkembangan Kondisi Jembatan di Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014…..

II-67

Grafik 2.45

Grafik 2.47

Panjang Jalan di Kabupaten Bangli Berdasarkan Permukaan dan Kewenangan Tahun 2014…………………………………………………….. Kondisi Jalan di Kabupaten Bangli Menurut Kewenangan Pengelolaan Tahun 2014……………………………………………………........................ Jenis Jalan di Kabupaten Bangli Menurut Kecamatan Tahun 2014…………..

Grafik 2.48

Kondisi Jalan di Kabupaten Bangli Menurut Kecamatan Tahun 2014……….

Grafik 2.49

Grafik 2.52

Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bangli Tahun 2010-2014…………………………………………………………………….. Banyaknya Sarana Angkutan Menurut Jenis Yang Ada di Kabuapaten Bangli Tahun 2014……………………………………………........................ Perkembangan Sarana Angkutan Danau di Kabupaten Bangli Tahun 20092014…………………………………………………………………………… Banyaknya Proyek dan Nilai Swadaya Masyarakat …………………………

Grafik 2.53

Produktivitas Padi dan Palawija di Kabupaten Bangli Tahun 2011-2015……. II-78

Grafik 2.54

Capaian Produksi dan Palawija Tahun 2011-2015……………………………

II-79

Grafik 2.55

Capai Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2011-2015…………………….

II-82

Grafik 2.56

Luas Penanganan Lahan Kritis Dalam Kawasan Tahun 2010-2015…………

II-86

Grafik 2.57

Luas Penanganan Lahan Kritis Luar Kawasan Tahun 2010-2015……………. II-86

Grafik 2.58

Kunjungan Pariwisata ke Kabupaten Bangli dan Provinsi Bali………………. II-87

Grafik 2.59

Persentase Pengeluaran per-Kapita Sebulan-Kelompok bukan Makanan Menurut Golongan Pengeluaran per-Kapita Sebulan di Kabupaten Bangli…..

Grafik 2.46


x

II-67 II-67 II-67 II-68 II-69 II-70 II-70 II-76

II-98


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian/lembaga dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan terdiri atas rencana pembangunan jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), rencana pembangunan jangka menengah untuk 5 (lima) tahun berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan rencana pembangunan tahunan untuk 1 (satu) tahun berupa Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 263 ayat (3) mengamanatkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagaimana tertuang dalam Pasal 264 UU No 23 Tahun 2014 serta Pasal 15 PP No. 8 Tahun 2008 menyatakan bahwa RPJMD ditetapkan dengan peraturan daerah, paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain itu, sebagai bagian dari elemen pemerintah yang bertautan dalam fungsi pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli, tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi kepala daerah, melainkan koneksitasnya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Provinsi Bali dan Nasional. Sejalan dengan berlangsungnya Pilkada pada tanggal 9 Desember 2015 dan telah ditetapkannya pasangan I Made Gianyar S.H, M.Hum dan Sang Nyoman Sedana Arta, SE sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada tanggal 21 Desember 2015 oleh KPU serta telah berakhir masa berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli 2016-2021

I-1


Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010-2015 dipandang perlu menyusun RPJMD Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021 sebagaimana amanat dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 23 Tahun 2014. RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan lima tahun tahap ketiga dari RPJPD Kabupaten Bangli Tahun 2005-2025. Nilai strategis dari RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli pada tahap ke tiga ini ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaiaan daya saing perekonomian berlandaskan keunggulan budaya, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan penguasaan dan penerapan ilmu dan teknologi yang terus meningkat tanpa meninggalkan aktivitas dan jati diri budaya lokal. RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021 merupakan dokumen yang disusun melalui proses yang sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari visi misi Bupati Bangli I Made Gianyar S.H, M.Hum dan Wakil Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, SE yang terintegrasi dengan potensi sumber daya alam dimiliki Kabupaten Bangli. RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021 ini disusun agar Pemerintah Kabupaten Bangli mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis Daerah Kabupaten Bangli, Provinsi Bali dan nasional serta tuntutan global yang dinamis. RPJMD Semesta Berencana ini disusun dengan pendekatan: politik; teknokratik; partisipatif; atas-bawah (top-down); dan bawah-atas (bottom-up). Pendekatan politik adalah pendekatan perencanaan pembangunan yang berasal dari proses politik. Perencanaan pembangunan dengan pendekatan teknokratik merupakan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan pembangunan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Keterlibatan stakeholders dimaksudkan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan perencanaan pembangunan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan pembangunan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Dokumen rencana hasil proses perencanan atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda).

1.2. Dasar Hukum Penyusunan Dasar Hukum yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021 adalah: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);


I-2


2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12. 13.

14.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 ); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaiamana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara


I-3


15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);


I-4


26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 210); 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994); 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 30. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6); 31. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16); 32. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 1); 33. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 8); 34. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 9).

1.3. Hubungan Antar Dokumen 1.3.1. Hubungan RPJMD dengan RPJPN, RPJMN, Renstra Kementerian/ Lembaga, RPJPD Provinsi dan RPJMD Provinsi Pembangunan daerah merupakan subsistem dari Pembangunan Nasional, oleh karena itu maka RPJPN diacu oleh RPJPD Provinsi. RPJPD Provinsi diacu oleh RPJPD Kabupaten/Kota. RPJPN dipakai pedoman oleh RPJMN, RPJMN dipakai pedoman oleh RPJMD Provinsi. RPJMD Provinsi diperhatikan untuk menyusun RPJMD Kabupaten/Kota. RPJMD Kabupaten/Kota dijabarkan setiap tahunnya dalam RKPD Kabupaten/Kota. Hubungan-hubungan antara RPJPN dan RPJPD disajikan pada Gambar 1.1.


I-5


Gambar 1.1 Keterkaitan Perencanaan Nasional dan Perencanaan Daerah

Sumber: Kemendagri 2015 1.3.2. Hubungan RPJMD dengan RPJPD Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan. RPJMD harus sinkron dan sinergi antardaerah, antarwaktu, antarruang dan antarfungsi pemerintah, serta dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. RPJPD merupakan dokumen jangka panjang yang digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD. 1.3.3. Hubungan RPJMD dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli akan dijabarkan dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra PD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun oleh Perangkat Daerah yang merupakan dokumen penjabaran teknis dari RPJMD.


I-6


1.3.4. Hubungan RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD. Pasal 263 ayat (4) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa “RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”. Selanjutnya, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa “RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 1.3.5. Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan dengan RTRW dan Dokumen Perencanaan Sektoral Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam penyusunan RPJMD, mengisyaratkan bahwa Rencana Tata Ruang merupakan dasar dalam menyusun prioritas program pembangunan. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli digunakan sebagai dasar penyusunan prioritas program pembangunan sesuai dengan pusat pengembangan wilayah dan tata guna ruang Kabupaten Bangli. Hubungan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli periode tahun 2016-2021 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli digambarkan pada diagram 1.2 di bawah ini: Gambar 1.2 Diagram Hubungan Perencanaan Pembanggunan dengan Rencana Tata Ruang PERENCANAAN PERENCANAANPEMBANGUNAN, PEMBANGUNAN, PERENCANAAN PERENCANAANTATA TATARUANG RUANG DAN PERENCANAAN DAN PERENCANAANSEKTORAL SEKTORAL PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PERENCANAAN TATA RUANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)

Nasional

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMN) RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJPD)

Provinsi

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKPD)

Kabupaten/ Kota

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJPD) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)

RENCANA TATA RUANG NASIONAL

JARINGAN INFRASTRUKTUR ANTARPULAU DAN ANTARPROVINSI

RENCANA TATA RUANG PROVINSI

JARINGAN INFRASTRUKTUR ANTARKABUPATEN ANTARKOTA

RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA

RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKPD)

Kecamatan

PERENCANAAN SEKTORAL

RENCANA TATA RUAG KECAMATAN

JARINGAN INFRASTRUKTUR ANTARKECAMATAN JARINGAN INFRASTRUKTUR ANTARDESA

8

Sumber : Bappenas 2014 RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli 2016-2021

I-7


1.4. Sistematika Penulisan Sesuai dengan PP No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 40 serta Permendagri 54 Tahun 2010, RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021 memuat: BAB I

PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli, dasar hukum penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan mayarakat, aspek pelayanan umum dan daya saing daerah.

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN Bab ini menjelaskan kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, serta kerangka pendanaan.

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Bab ini memuat penjelasan tentang isu strategis sebagai dampak dari kinerja pengelolaan pemerintahan dalam lima tahun lalu yang dipakai acuan dalam menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran lima tahun kedepan.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN Bab ini menguraikan visi dan misi kepala daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan setiap misi yang akan dicapai selama lima tahun ke depan yang dirumuskan bersama para pemangku kepentingan.

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Bab ini berisi perumusan strategi yang merupakan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagai dasar perumusan program pembangunan daerah.

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Bab ini berisi tentang kebijakan umum yang merupakan pedoman penyusunan program prioritas pembangunan jangka menengah daerah bagi setiap perangkat daerah, lintas perangkat daerah, dan kewilayahan. Bab ini juga memuat perumusan program-program yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli dengan memperhatikan renstra yang disiapkan masing-masing perangkat


I-8


daerah yang diintegrasikan dengan visi, misi, kebijakan dan program (indikatif) yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021. BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Dalam Bab ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah dan disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Bab ini menguraikan penjelasan Indikator Kinerja Daerah yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yaitu Indikator Kinerja Kunci sebagai pengukur kemampuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bab ini juga menguraikan Indikator Kinerja Utama sebagaimana amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB X.

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Bab ini memuat penjelasan tentang pedoman transisi serta proses, mekanisme dan metode pelaksanaan tahunan atas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021 ini, mekanisme perencanaan partisipatif secara berjenjang serta evaluasi kinerja dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan dengan mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan arahan kebijakan nasional.

1.5. Maksud dan Tujuan 1.5.1 Maksud Penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 20162021 dimaksudkan untuk memberikan acuan dan dasar hukum bagi pembangunan jangka menengah daerah dalam lima tahun mendatang, serta untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan. 1.5.2. Tujuan Tujuan penyusunan dokumen RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021 tidak dapat dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang


I-9


Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adapun tujuannya adalah: 1. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah ke dalam bentuk strategi, kebijakan, program, dan kegiatan. 2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik secara vertikal maupun horisontal, sekaligus juga sebagai pedoman dalam melihat dan memelihara konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. 3. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan, sejalan dengan upaya menggeser ketergantungan pada pemanfaatan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui kepada pemanfaatan sumber-sumber daya yang dapat diperbaharui. 4. Mengidentifikasi isu-isu pembangunan dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, sehingga betul-betul bisa berorientasi pada pembangunan masyarakat secara menyeluruh, dalam rangka mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 5. Melakukan analisis kebijakan perencanaan pembangunan daerah, untuk dapat merumuskan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang menjamin tercapai pemanfaatan sumber daya secara optimal tersebut di atas. 6. Membagi pencapaian sasaran setiap Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergitas pemahaman antar pelaku pembangunan, baik secara lintas ruang (spasial), maupun lintas kegiatan (sektoral).


I - 10


BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1.Aspek Geografi A. Luas dan Batas Wilayah Secara Geografis Kabupaten Bangli terletak di antara 080 08’ 30” 0 08 31’ 07” Lintang Selatan dan 1150 13’ 43” – 1150 27’ 24” Bujur Timur. Kabupaten Bangli merupakan Kabupaten di Bali yang tidak memiliki wilayah pantai. Luas Wilayah Kabupaten Bangli secara keseluruhan adalah 520,81 km2 atau 9,24 % dari luas Pulau Bali (5.636,66 km2). Gambar 2.1 Peta Kabupaten Bangli

Sumber: RTRW Kabupaten Bangli

Batas-batas administrasi Kabupaten Bangli adalah sebagai berikut: Bagian Utara : Kabupaten Buleleng Bagian Timur : Kabupaten Karangasem Bagian Selatan : Kabupaten Klungkung Bagian Barat : Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Badung RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli 2016 -2021

II - 1


Secara administrasi Kabupaten Bangli, terbagi menjadi 4 (empat) Kecamatan, 68 (enam puluh delapan) desa dan 4 (empat) kelurahan yaitu: Kecamatan Susut, Bangli, Tembuku dan Kintamani. Ibukota Kabupaten Bangli adalah Kawasan Perkotaan Bangli. Tabel 2.1 Luas Wilayah Kab/Kota se-Provinsi Bali Tahun 2014

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Luas (km2) 1.365,88 841,80 839,54 839,33 520,81 418,52 368,00 315,00 127,78 5.636,66

Wilayah Buleleng Jembrana Karangasem Tabanan Bangli Badung Gianyar Klungkung Kota Denpasar Provinsi Bali

% 24,23 14,93 14,89 14,89 9,24 7,42 6,53 5,59 2,27 100,00

L UAS WIL AY AH P R O VINS I B AL I J embrana K arangas em B angli G ianyar K ota Denpas ar

B uleleng Tabanan B adung K lungkung

5,59%2,27% 6,53%

14,93%

7,42% 9,24%

24,23%

14,89% 14,89%

Sumber: BPS Provinsi Bali

Data administrasi wilayah, jumlah desa dan luas luas wilayah per kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.2.

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli 2016 -2021

II - 2


Tabel 2.2 Data administrasi wilayah, jumlah desa dan luas wilayah per kecamatan di Kabupaten Bangli

No 1 2 3 4

Kecamatan

Kintamani Bangli Susut Tembuku Kabupaten Bangli Provinsi Bali

Luas (km2) 366,92 56,26 49,31 48,32 520,81 5.636,66

Persentase 70,45 10,80 9,47 9,28 100,00 9,24

Jml Desa

Jml Kel.

48 5 9 6 68 716

4 4

Sumber: BPS Kabupaten Bangli

Berdasarkan Tabel 2.2 dapat dilihat bahwa luas wilayah Kecamatan Kintamani adalah 70,45 % dari luas wilayah Kabupaten dan bahkan merupakan kecamatan terluas di Provinsi Bali (6,51% dari luas wilayah Provinsi Bali), lebih besar dari luas wilayah Kabupaten Klungkung (315,00 km2) dan hampir sama dengan luas wilayah Kabupaten Gianyar (368,00 km2).

B. Kondisi Fisik Dasar Wilayah a. Topografi Topografi wilayah Kabupaten Bangli berada pada ketinggian antara 100 – 2.152 meter dpl, dengan puncak tertinggi adalah Puncak Penulisan. Secara umum rentang ketinggian wilayah Kecamatan Susut (225 – 950 mdpl), Kecamatan Bangli (200 – 1.175 meter dpl), Kecamatan Tembuku (300 – 891 meter dpl) dan Kecamatan Kintamani (100 – 2.152 meter dpl) dengan proporsi seperti pada Tabel 2.3. Tabel 2.3 Luas Lahan Atas Dasar Ketinggian Tempat di Kabupaten Bangli LuasLahan(Ha) No Kecamatan DataranRendah DataraSedang DataranTinggi Perbukitan Pegunungan 100- 250 % >250- 500 % >500- 750 % >750- 1.000 % >1.000 % 1 Susut 62.50 6.46 2,446.00 41.66 1,297.50 21.39 1,125.00 8.46 0.00 0.00 2 Bangli 340.00 35.14 1,412.50 24.06 917.50 15.12 2,053.50 15.44 902.50 2.49 3 Tembuku 0.00 0.00 1,650.00 28.10 2,539.50 41.86 642.50 4.83 0.00 0.00 4 Kintamani 565.00 58.40 362.50 6.17 1,312.50 21.63 9,476.50 71.27 35,378.50 97.51 Kab. Bangli 967.50 100.00 5,871.00 100.00 6,067.00 100.00 13,297.50 100.00 36,281.00 100.00

Sumber : RTRW Kabupaten Bangli

Kemiringan wilayah bervariasi antar wilayah kecamatan dan secara umum berada pada kondisi dataran sampai landai (0-15%) seluas 12,11% dari luas wilayah, bergelombang (15-30%) seluas 21,7% dari luas wilayah, curam (30-40%) seluas 18,18% dari luas wilayah dan sangat curam (>40%) seluas 48,01% luas wilayah. Kondisi datar relatif hanya terdapat pada kawasan di kaki Gunung Batur, landai dan bergelombang pada wilayah


II - 3


Kecamatan Susut, Bangli dan Tembuku sedangkan bergelombang dan curam serta sangat curam pada wilayah Kecamatan Kintamani. b. Struktur Geologi Ditinjau dari aspek Geologi, secara umum formasi geologi wilayah Kabupaten Bangli termasuk dalam formasi geologi Buyan, Beratan dan Gunung Batur (Qpbb) yang berumur kuarter. Formasi ini pada bagian permukaan di dominasi oleh tufa pasiran dan di beberapa tempat dijumpai tufa batu apung dan endapan lahar. Tufa pasiran umumnya melapuk menengah – tinggi berwarna kuning kecoklatan, berukuran pasir halus – kasar. Tufa batu apung berwarna putih kecoklatan, agak rapuh dan mudah lepas. Endapan lahar berwarna abu-abu sampai abu-abu kehitaman terdiri dari batuan beku andesit dan batuapung dengan masa tufa pasiran bersifat agak rapuh. Pada Kaldera Gunung Batur formasi geologi terdiri dari formasi geologi Batuan Gunung Api Batur (Qvbb) yang mengandung aglomerat, lava, dan tufa (Gambar 2.2). Gambar 2.2 Geologi Wilayah Kabupaten Bangli



II - 4


Berdasarkan peta kerentanan gerakan tanah Pulau Bali, didapatkan bahwa terdapat zona kerentanan gerakan tanah tinggi pada kawasan sekitar dinding Kaldera Gunung Batur yang memiliki kemiringan curam dan sangat curam. Selanjutnya tersebar luas zona kerentanan gerakan tanah menengah terdapat gerakan tanah terutama pada kawasan yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir (pinggir jurang), pada wilayah tebing bagian barat laut, utara dan timur laut Kaldera Gunung Batur, dan tersebar sedikit di selatan Kaldera Gunung Batur. c. Curah Hujan Kabupaten Bangli memiliki iklim tropis, suhu udara relatif rendah berkisar antara 150 - 300C, semakin ke utara suhu semakin dingin. Angka curah hujan rata-rata tahunan terendah adalah 900 mm dan tertinggi 3.500 mm. Penyebaran curah hujan relatif tinggi (2.500 - 3.500 mm) meliputi bagian utara (lereng Gunung Batur) dan semakin rendah ke arah selatan wilayah. Curah hujan tertinggi terjadi bulan Desember – Maret dan terendah pada bulan Agustus. Berikut disajikan data curah hujan pada Tahun 2015 dari 11 Pos Pemantauan yang tersebar di Kabupaten Bangli: Tabel 2.4 Curah Hujan Kabupaten Bangli Tahun 2015

Sumber: BMKG Wilayah III

d. Jenis Tanah Jenis tanah Wilayah Kabupaten Bangli merupakan tanah yang memiliki tekstur sedang dan kasar dengan kedalaman efektif tanah yang bervariasi mulai kurang dari 30 cm sampai dengan lebih dari 90 cm. Sedangkan jenis tanah di wilayah Kabupaten Bangli adalah merupakan tanah Regosol dengan suhu rata-rata 20ºC.


II - 5


e. Kesesuaian Lahan Kesesuaian lahan di wilayah perencanaan dapat dibedakan menjadi beberapa zone/peruntukan lahan yang di analisa berdasarkan atas keseragaman land unit pada tingkat fase lahan, penggunaan lahan, iklim, dan tata guna tanah yang ada. Zone-zone tersebut merupakan dominasi dari penggunaan lahan yang ada di wilayah Kabupaten Bangli, meliputi : Zone untuk permukiman Zone untuk pertanian tanaman pangan Zone untuk perkebunan Zone untuk kawasan hutan produksi Zone untuk hutan lindung Zone untuk untuk pariwisata Berdasarkan analisa kelayakan dengan metode land unit, untuk wilayah perencanaan berlaku persyaratan kesesuaian lahan, seperti pada Tabel 2.5. dan Gambar 2.3 Tabel 2.5 Kesesuaian Lahan Wilayah Kabupaten Bangli Kesesuaian Lahan Zone

Curah HujanM m/Th

Komoditi

Regosol

1500

-

0-15

Regosol coklat kekuningan, regosol berhumus

2000

Padi sawah, padi ladang, palawija, buah-buahan

100-1000

8-25

Regosol coklat kekuningan, regosol berhumus

15002000

Palawija, sayursayuran, buah-buahan, cengkeh, kopi, coklat, vanili, dan tanamantanaman

Hutan Produksi

500-1000

15-25

Regosol

15002000

Tanaman Tahunan yang dapat menahan dan menyimpan air serta dapat dibudidayakan

Hutan Lindung

750-2152

25>40

Regosol

2000

Tanaman Tahunan, keras, mampu menahan tanah, menyerap air dan tidak untuk produksi seperti jati, pinus, mahoni, cemara, dll

Ketinggian m. (dpl)

Kemiringa n(%)

Permukiman

100-500

2-15

Tanaman Pangan

100-500

Perkebunan

Pariwisata

-

-

Jenis Tanah

-

Disesuaikan dengan jenis wisata yang akan dikembangkan



II - 6


Gambar 2.3 Kesesuaian Lahan Untuk Pertanian


f. Hidrologi Hidrologi wilayah terdiri dari air permukaan dan air tanah. Air permukaan terdiri dari Danau Batur dengan luas 1.667 Ha, kedalaman 70 meter, volume 815,58 juta/m3, dengan daerah tangkapan seluas 10.535 Ha. Sungai yang ada di Kabupaten Bangli berjumlah 14 buah yang merupakan hulu-hulu sungai utama yang bermuara di bagian Selatan Pulau Bali. Berdasarkan peta pengendalian pengambilan air tanah dan perlindungan daerah resapan (Dep. ESDM), wilayah Kabupaten Bangli dari bagian utara Kota Bangli ke arah utara semuanya merupakan Daerah Resapan Air yang mengisi Cekungan Air Tanah (CAT) wilayah Kabupaten/Kota Sarbagita termasuk wilayah Kabupaten Bangli bagian selatan. Jumlah potensi mata air di Kabupaten Bangli tersebar di 88 buah titik di 42 desa dengan debit total 1.534,30 ltr/dt. Sungai-sungai yang mengalir di wilayah umumnya pendek dan jenis alirannya bersifat RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli 2016 -2021

II - 7


ephemeral, yang sebagian besar terletak di sebelah Utara, sedangkan yang mengalir ke bagian selatan lebih panjang, aliran sungainya kebanyakan bersifat perenmial. C. Potensi Pengembangan Wilayah Luas lahan yang ada di Kabupaten Bangli, secara garis besar dikelompokkan menjadi lahan pertanian dan lahan bukan pertanian. Lahan pertanian di dikelompokkan lagi menjadi lahan sawah dan lahan pertanian bukan sawah. Penggunaan lahan pada tahun 2014 didominasi berturutturut penggunaannya untuk lahan sawah seluas 2.916 Ha, lahan pertanian bukan sawah 33.454 Ha dan lahan bukan pertanian seluas 15.711 Ha. Pemanfaatan sawah terdapat di 4 (empat) Kecamatan, Kecamatan Kintamani, Bangli, Susut dan Tembuku sedangkan Kecamatan Kintamani didominasi pemanfaatan hutan, tegalan dan kebun Tabel 2.6 Penggunaan Lahan Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2014 Penggunaan Lahan

Susut

Bangli

Tembuku

Kintamani

Jumlah

%

Lahan Pertanian

4.417

4.511

4.312

23.130

33.701

68,20

a. Lahan Sawah b. Lahan Bukan Sawah Lahan Bukan Pertanian

1.241

727

808

140

2.916

5,90

3.176

3.784

3.504

22.990

30.785

62,30

514

1115

520

13.562

15.711

31,80

Sumber: Bangli Dalam Angka 2015

a. Penggunaan Lahan Untuk Permukiman Penggunaan lahan untuk permukiman dalam data BPS direpresentasikan pada penggunaan lahan untuk pekarangan dan sekitarnya. Pengertian pekarangan dan sekitarnya menurut data BPS adalah lahan yang dipakai untuk rumah/bangunan termasuk halaman sekitar rumah (pekarangan) yang tidak diusahakan untuk pertanian. Atas dasar pengertian tersebut, maka dapat diasumsikan pengertian dimaksud dalam hirarki fungsi kawasan termasuk dalam kawasan budidaya pada hirarki 2 sebagai fungsi kawasan permukiman. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Luas pekarangan dan sekitarnya atau kawasan permukiman di Kabupaten Bangli Tahun 2014 adalah 15.711 Ha atau 31,80% dari luas wilayah Kabupaten Bangli. Luas kawasan permukiman di Kabupaten


II - 8


Bangli telah terus meningkat terutama di kawasan perkotaan, dan kawasan-kawasan yang memliki prospek pengembangan ekonomi. Kawasan permukiman terdiri dari kegiatan-kegiatan berikut : • Permukiman Perkotaan yaitu kegiatan perumahan beserta fasilitas penunjangnya di kawasan perkotaan Bangli yang merupakan ibukota Kabupaten Bangli, kawasan perkotaan Kintamani, Kawasan Perkotaan Susut dan Kawasan Perkotaan Tembuku. • Permukiman Perdesaan yaitu kegiatan perumahan di pusat-pusat permukiman desa dan permukiman yang tersebar di kawasan perdesaan • Kawasan dengan dominasi akomodasi wisata beserta fasilitas penunjang pariwisata seperti di Kawasan Penelokan dan Kawasan Toyabungkah • Di dalam hitungan pekarangan atau kawasan permukiman juga termasuk didalamnya kegiatan-kegiatan terbangun dengan fungsi kegaiatan kepariwisataan, kegiatan perindustrian, bangunan infrastruktur wilayah, kegiatan pelayanan pendidikan, pelayanan perkantoran/pemerintahan, pelayanan kesehatan, peribadatan, pertahanan keamanan, dan kegiatan bangunan umum lainnya b. Penggunaan Lahan Untuk Pertanian Lahan Sawah Berdasarkan ketentuan UU. No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta dipertegas dalam UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta kearifan budaya lokal Bali, maka seluruh lahan sawah yang ada di Kabupaten Bangli sepatutnya dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Luas sawah di Kabupaten Bangli yaitu 2.916 Ha atau sebesar 5,90% dari luas wilayah Kabupaten Bangli. Dari data BPS Tahun 2014 subak sawah terbanyak terdapat di Kecamatan Bangli disusul ke Kecamatan Susut, Tembuku dan paling sedikit berada di Kecamatan Kintamani. Total keseluruhan di Kabupaten Bangli terdapat 110 subak sawah, di Kecamatan Bangli terdapat 46 subak sawah sedangkan di Kecamatan Susut sebanyak 36 subak sawah. Sedangkan di Kecamatan Tembuku terdapat 23 subak sawah dan di Kecamatan Kintamani terdapat 5 subak sawah. Keberadaan subak sawah merupakan bentuk sosio-agraris-religius, yang keberadaannya sangat terkait dengan perkembangan sosial masyarakat, ekonomi pertanian dan religius. Keterkaitan antara pertanian dan pariwisata diperankan oleh subak sawah itu sendiri, baik sebagai lembaga sosial-religius yang mendukung kebudayaan Bali, maupun sebagai lembaga agraris ekonomis yang memproduksi berbagai produk yang diperlukan pariwisata.


II - 9


Grafik 2. 1 Keberadaan Subak Sawah di Kabupaten Bangli Tahun 2014

Sumber: Profil Kabupaten Bangli 2015

c. Penggunaan Lahan Untuk Tegalan dan Perkebunan Penggunaan lahan untuk kegiatan perkebunan di Kabupaten Bangli berdasarkan data yang ada merupakan data campuran antara pemanfaatan tegalan atau lahan kering atau hortikultura yang mencapai 59,75% dari luas wilayah. Melihat data tersebut, secara sekilas dapat dilihat bahwa potensi terbesar Kabupaten Bangli adalah perkebunan. Berdasarkan data yang ada keunggulan komoditas perkebunan yang telah dimiliki, Kabupaten Bangli yang telah dikenal luas secara nasional maupun internasional adalah Kopi Arabika. Kopi Arabika Kintamani memiliki citarasa yang khas, dan berciri khusus, sehingga pemerintah telah memberikan Sertifikat Indikasi Geografis terhadap komoditas Kopi Arabika tersebut. Pengakuan ini menunjukkan bahwa komoditas Kopi Arabika adalah unggulan utama Bangli dan Bali yang perlu terus didorong pengembangannya, terlebih sediaan lahan sisa masih cukup luas. Berdasarkan data luas komoditas Kopi Arabika (sebagian besar di Kecamatan Kintamani) baru diusahakan seluas 6.854 Ha. Desa-desa di wilayah Kecamatan Kintamani yang telah mengembangkan Kopi Arabika dan perlu diperluas arealnya adalah : Desa Daup, Selulung, Belantih, Catur, Pengejaran, Belanga, Binyan, Batukaang, dan Mengani. Sedangkan desa-desa sekitarnya yang yang mempunyai telah mengembangkan dengan skala lebih kecil, namun berpeluang untuk dapat dikembangkan secara luas adalah Desa Manikliyu, Langgahan, Lembean, Bunutin, Bayunggede, Bayungcerik, Abuan, dan Bonyoh. Selanjutnya juga telah dikembangkan komoditas baru berupa Kopi Arabika Kopyol di Desa Landih dan telah mengadopsi perkebunan Organik. Komoditas hortikultura meliputi komoditas sayur mayur dan buahbuahan serta tanaman lahan kering lainnya. Komoditas buah yang cukup menonjol di Kabupaten Bangli adalah jeruk Kintamani. Pada keyataannya tidak dapat dipisahkan secara tegas pemanfaatan lahan untuk tanaman jeruk dan tanaman kopi, karena keduanya saling bercampur (tumpangsari). RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli 2016 -2021

II - 10


Sebagian besar areal komoditas perkebunan kopi akan bercampur dengan tanaman jeruk. Pencampuran ini telah memberikan ciri yang khas khusus kepada masing-masing komoditas. Rasa kopi arabika khas Kintamani menurut pendapat yang telah berkembang lebih terasa kecut, sedangkan jeruk kintamani ada rasa pahitnya. Potensi pengembangan tanaman jeruk hampir sama dengan lokasi potensi pengembangan kopi arabika. Gambar 2.4 Potensi Pengembangan Pertanian


Selanjutnya komoditas sayur mayur sangat berkembang di sekitar Danau Batur, dengan memanfaatkan air danau yang diangkat ke daratan untuk


II - 11


pengairan. Komoditas yang menonjol adalah bawang merah, cabe, kol dan sayuran lainnya. Sebaran lokasi pengembangan hortikultura adalah desa Buahan, Kedisan, Songan A, Songan B, Terunyan, Abang Songan, Abang Batudingding, Belandingan, dan Pinggan Grafik 2.2 Perkembangan Produksi Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan di Kabupaten Bangli Tahun 2010-2014


d. Penggunaan Lahan Untuk Hutan Negara Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan alami berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkunganya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah atau hutan milik negara yang fungsinya dapat berupa hutan produksi maupun kawasan lindung. Hutan negara di wilayah Kabupaten Bangli seluas kurang lebih 9.341 Ha, merupakan kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan fungsi Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Taman Wisata Alam (TWA) terdiri atas : 1. Hutan Lindung Penulisan-Kintamani seluas kurang lebih 4.219 Ha; 2. Hutan Lindung Munduk Pengejaran seluas kurang lebih 613 Ha; 3. Hutan Lindung Gunung Abang-Agung seluas kurang lebih 1.407 Ha; 4. Hutan Produksi Terbatas Batur - Bukit Payang seluas kurang lebih 453 Ha; 5. Taman Wisata Alam Batur - Bukit Payang seluas kurang lebih 2.075 Ha; dan 6. Taman Wisata Alam Penelokan seluas kurang lebih 574 Ha.


II - 12


Tabel 2.7 Luas Kawasan Hutan Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangli

Areal Hutan (Ha) No Kecamatan

Hutan Lindung

Hutan Produksi

Hutan Suaka Alam

Hutan Wisata Alam

Total

1

Susut

-

-

-

-

-

2

Bangli

-

-

-

-

-

3

Tembuku

-

-

-

-

-

4

Kintamani

6.239,01

453

-

2.649,27

9.341,28

Total

6.239,01

453

-

2.649,27

9.341,28

Persentase

66,79

4,85

-

28,36

100

Sumber : Bangli Dalam Angka 2015

Di sisi lain tutupan lahan wilayah memang telah kritis. Pada kawasan hutan lindung, hampir sebagian besar luasannya merupakan lahan sangat kritis (tanpa vegetasi) bahkan sebagian besar merupakan lahan bekas aliran lahar di sekitar Gunung Batur. Secara umum jumlah lahan kritis di Kabupaten Bangli adalah 4,23% dari luas wilayah (sangat kritis ), agak kritis (15,37%).


II - 13


Gambar 2.5 Penetapan Kawasan Hutan


e. Penggunaan Lahan Untuk Hutan Raya Hutan raya adalah hutan yang tumbuh diatas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya dengan luas minimum 0,25 Ha, penutupan tajuk tanaman kayu dan tanaman lainnya lebih dari 50%. Pengembangan tanaman hutan raya di Kabupaten Bangli merupakan upaya pendayagunaan lahan yang memiliki karakter topografi yang curam terutama lahan dengan kemiringan di atas 40% serta dalam upaya tetap menjaga kelestarian lingkungan dan menjaga fungsi wilayah sebagai kawasan resapan air Pulau Bali. Pengembangan hutan rakyat diharapkan dapat menghasilkan komoditas kayu-kayuan untuk memenuhi kebutuhan konstruksi bangunan maupun industri kerajinan. RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli 2016 -2021

II - 14


Berdasarkan persyaratan kriteria di atas, maka sediaan lahan yang mungkin dikembangkan adalah seluas 20.149,90 Ha. Namun sangat disadari pula bahwa lahan dengan kemiringan tersebut juga dapat dikembangkan komoditas tanaman perkebunan dan hortikultura terutama buah-buahan. Pada lahan yang sama, dapat dikembangkan berbagai kegiatan sehingga perlu dilakukan harmonisasi sesuai kebutuhan dan tetap dalam koridor terpeliharanya lingkungan. Data dari BPS pada Tahun 2015 pengembangan hutan raya baru mencapai 3.918 Ha yang tersebar di 4 Kecamatan. Tabel 2.8 Luas Lahan Pengembangan Hutan Raya Tahun 2015 NO

KECAMATAN

LUAS (Ha)

JENIS KOMODITAS KAYU-KAYUAN

1

Susut

692

Kelompok kayu campuran (Albizia, Ampupu, Mahoni, Nangka, Jempinis, Cemara, dll)

2

Bangli

983


3

Tembuku

597


4

Kintamani

1.646


JUMLAH

3.918

Sumber : Bangli dalam Angka 2015

Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB adalah sebesar 0,05%. Pesatnya perkembangan pembangunan dan kepariwisataan menyebabkan kebutuhan akan kayu sebagai bahan bangunan dan sebagai bahan baku souvenir untuk wisatawan dimasa mendatang sangat dibutuhkan, sehingga ke depan perlu dikembangkan budidaya tanaman kayu Albesia sebagai kayu serba guna. Potensi pengembangan kayu ini yakni ± 20.149,90 Ha.


II - 15


Gambar 2.6 Potensi Pengembangan Hutan Raya


Selain tanaman kayu-kayuan tersebut di atas, Kabupaten Bangli memiliki ikon sebagai wilayah penghasil bambu di Bali. Kabupaten Bangli merupakan sentra produksi bambu yang memenuhi kebutuhan bambu untuk kabupaten/kota di Provinsi Bali, baik untuk kegiatan upacara, maupun untuk bangunan. Bambu dari Bangli telah mewarnai perwujudan bangunanbangunan atau bahan bangunan arsitektur tradisional Bali di seluruh wilayah Bali maupun mancanegara. Beberapa desa di Bangli sampai saat ini juga tetap mengandalkan ikon bambu sebagai daya tarik wisata, seperti Desa Penglipuran, Desa Pengotan, Desa Bayunggede, serta sebaran desa lainnya yang memang memanfaatkan bambu sebagai bahan baku utama untuk bangunan rumah mereka. f. Penggunaan Lahan Untuk Peternakan Perkembangan peternakan diarahkan untuk meningkatkan populasi dan produksi melalui diversifikasi dan intensifikasi untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Populasi ternak besar (Sapi) di Kabupaten RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli 2016 -2021

II - 16


Bangli pada tahun 2014 adalah 75.164 ekor, sedangkan populasi Kambing dan Babi (Landrace, Bali, Saddle Back) yang dikelompokkan sebagai ternak kecil berturut-turut adalah 1.291 ekor, dan 63.881 ekor. Jumlah pemotongan ternak yang terjadi pada Tahun 2014 tercatat 250 ekor untuk Sapi, 1.458 ekor untuk kambing dan 31.754 ekor untuk Babi. g. Penggunaan Lahan Untuk Perikanan Air Darat Sub sektor perikanan mempunyai peranan yang strategis sebagai sumber pertumbuhan baru dalam upaya meningkatkan perekonomian Kabupaten Bangli di masa mendatang terutama perikanan budidaya di perairan Danau Batur. Komoditi perikanan yang paling potensial untuk dikembangkan di Danau Batur dengan sistem Keramba Jaring Apung (KJA) adalah ikan Nila dengan luas lahan yang baru dimanfaatkan rata-rata 0,8 Ha pertahun dari potensi lahan perairan Danau Batur yang dapat dikembangkan masih sangat luas yaitu maksimal 5% dari luas perairan Danau Batur sebesar 83,35 Ha. Produksi ikan rata-rata pertahunnya sebesar 3.862 ton untuk hasil perikanan budidaya, sedangkan hasil penangkapan rata-rata 843,45 ton. h. Penggunaan Lahan Untuk Kegiatan Kepariwisataan Penggunaan lahan untuk kegiatan kepariwisataan saat ini, didasarkan atas arahan RTRWP Bali dan sebaran daya tarik wisata yang ada dan berpotensi dikembangkan lebih lanjut. Konsentrasi kegiatan kepariwisataan saat ini sangat terlihat di Kawasan Penelokan, Kawasan Desa Penglipuran, dan Kawasan Toyabungkah. Di kawasan tersebut telah berkembang akomodasi wisata dan fasilitas penunjang pariwisata. Perkembangan pemanfaatan ruang untuk kegiatan kepariwisataan, di Kabupaten Bangli juga mempunyai permasalahan yang sangat pelik. Potensi wisata terbesar di Kabupaten Bangli adalah pemandangan alam Gunung Batur dan Danau Batur. Upaya untuk memanfaatkan potensi wisata tersebut dengan membangun fasilitas akomodasi wisata beserta fasilitas penunjangnya memberikan konflik kepentingan antara penjagaan terhadap lingkungan dan terbatasnya lahan untuk pengembangan terutama di Kawasan koridor Kaldera Gunung Batur, di Provinsi Bali satu-satunya Kabupaten yang yang tidak memiliki kawasan pariwisata adalah Kabupaten Bangli. Dalam RTRWP Bali Kawasan penelokan dan sekitarnya ditetapkan sebagai Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus. D. Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Bangli sebagai bagian dari Pulau Bali rentan akan adanya bencana alam, karena kedudukan Pulau Bali pada pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia merupakan wilayah teritorial yang sangat rawan terhadap bencana alam. Dilihat dari potensi bencana yang ada, beberapa bencana yang berpotensi menimpa Kabupaten Bangli dapat dilihat pada, antara lain:


II - 17


a. Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor Kawasan rawan bencana tanah longsor adalah kawasan-kawasan yang mempunyai potensi terjadinya gerakan tanah terutama pada kawasankawasan yang memiliki perbukitan dengan kemiringan terjal. Sebaran kawasan rawan bencana tanah longsor di Pulau Bali terbagi menjadi 4 (empat) kategori yang disebut Zona Kerentanan Gerakan Tanah yaitu: sangat rendah, rendah, menengah, dan tinggi. Kawasan yang termasuk rawan gerakan tanah untuk rawan tanah longsor adalah kawasan yang memiliki zona kerentanan gerakan tanah tinggi. Zona kerentanan gerakan tanah tinggi, berpotensi terjadi pada kawasan dengan perbukitan yang terjal, karena pada zona ini sering terjadi gerakan tanah, sedangkan gerakan tanah lama dan gerakan tanah baru masih aktif bergerak, akibat adanya curah hujan yang tinggi dan dibarengi dengan erosi yang kuat terutama pada kawasan perbukitan yang terjal. Sebaran kawasan rawan gerakan tanah di Kabupaten Bangli terutama terdapat pada kawasan yang memiliki kemiringan tanah di atas 40% yang sebarannya terutama terdapat pada di seluruh dinding Kaldera Gunung Batur, baik kaldera luar maupun kaldera dalam serta pada beberapa spot kawasan tersebar di wilayah Kecamatan Kintamani lainnya serta di pinggir sungai. Kawasan-kawasan tersebut merupakan kawasan yang termasuk dalam zona kerentanan gerakan tanah tinggi. Gambar 2.7 Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Pulau Bali pada Wilayah Kabupaten Bangli


b. Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Berapi Batur Di Provinsi Bali terdapat 2 ( dua ) kawasan rawan letusan gunung berapi yaitu kawasan rawan bencana gunung berapi Gunung Agung dan Gunung Batur. Kedua gunung berapi tersebut dapat diidentifikasi berdasarkan karakteristik fisik sebagai berikut : RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli 2016 -2021

II - 18


¾ Kawasan dengan jarak radius tertentu dari pusat letusan yang terpengaruh langsung dan tidak langsung dengan tingkat kerawanan berbeda; ¾ Kawasan berupa lembah yang akan menjadi daerah aliran lahar dan lava. Gunung berapi Gunung Batur terletak di Kecamatan Kintamani. Berdasarkan analisis data dari Direktorat Vulkanologi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, kawawan rawan bencana alam letusan gunung berapi Gunung Batur hanya berada disekitar lembah Gunung Batur. Berdasarkan uraian sejarah, terjadinya Bahaya Gas beracun dapat berupa mofet (CO dan CO2), Solfatara (H2S, H2SO4) dan adanya gas beracun lainnya yang hanya muncul dan terkonsentrasi di daerah kawah dan lubang letusan terutama bila keadaan cuaca buruk. Berdasarkan data yang ada serta memperhatikan bentang alam Kaldera Gunung Batur, maka kawasan rawan bencana letusan gunung berapi Gunung Batur menjadi 3 (tiga) zona, yang sebarannya dapat dilihat pada Gambar 2.8 dan Tabel 2.9, terdiri atas : 1) Kawasan Rawan Bencana III(Zona Terlarang) Adalah kawasan yang terlanda aliran lava, hujan abu dan kemungkinan adanya gas beracun. Kawasan ini terutama di terletak daerah puncak Gunung Batur, lereng bagian tenggara, selatan, barat daya, barat dan barat laut. Pada kawasan yang termasuk Rawan Bencana III, tidak diperkenankan untuk mendirikan perumahan atau untuk kegiatan wisata. 2) Kawasan Rawan Bencana II (Zona Bahaya) Adalah kawasan yang berpotensi terlanda hujan abu lebat dan kemungkinan perluasan aliran lava serta lontaran batu pijar. Kawasan ini mencakup kaki Gunung Batur sebelah utara, timur laut dan timur hingga berbatasan dengan dinding kaldera dalam Batur dan Danau Batur. Luas zona bahaya meliputi jari-jari ± 3 km dari puncak Gunung Batur. 3) Kawasan Rawan Bencana I (Zona Waspada); Adalah kawasan yang hanya terancam hujan abu dan kemungkinan lontaran batu pijar, meliputi kawasan Kaldera Gunung Batur dengan radius ± 6 km dari puncak Gunung Batur. Kawasan cukup layak dan diperbolehkan adanya kegiatan pemukiman dan penunjangnya.


II - 19


Gambar 2.8 Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Batur PETA KAWASAN RAWAN BENCANA GUNUNG API BATUR


Selanjutnya pada kawasan zona terlarang juga berpotensi terjadi adanya rawan bahaya gas beracun yang dianalisis berdasarkan pada kawasan yang berpotensi dan /atau pernah mengalami bahaya gas beracun terutama didaerah kawah / Kaldera Gunung Berapi Batur. Tabel 2.9 Sebaran Dusun pada Desa-Desa Rawan Letusan Gunung Berapi Batur Desa Batur Utara

Batur Selatan

Batur Tengah

Dusun

Rawan Bencana III

Yeh Mampeh

Rawan Bencana II

Rawan Bencana I

-

-

Tadang Buanasari

-

-

X

Bantang Tingkad

X

-

-

Masembudikarya

-

-

X

Kertabuana

-

-

X

Kertabudi

-

-

X

Toyabongkah

X

-

-

Telemba

-

-

X

Bugbugan

-

-

x

Penelokan

-

-

X

Bubungklambu

-

-

X


II - 20


Desa

Songan A

Dusun

Rawan Bencana III

Rawan Bencana II

Rawan Bencana I

Jati

X

-

-

Dalem

X

X

-

Yehpanas

-

X

-

Serongga

-

X

-

Uludanu

-

X

X

Belingkang

-

X

X

Pulu

-

X

X

X

-

Songan A Tabu

-

X

-

Bantas

-

-

X

Songan B

Songan B

-

X

-

Pinggan

Pinggan

-

-

X

Buanasari

-

-

X

Br. Buanasari

-

-

X

Paketan

-

-

X

Kutadalam

-

-

X

Wiradarma

-

-

X

Surakarma

-

-

X

Pasar

-

-

X

Jayamaruti

-

-

X

Sudihati

-

-

X

Kedisan

Kedisan

-

-

X

Buahan

Binyan

-

-

X

-

X

Sukawana

Kintamani

Buahan

Ab. Btdinding

Suter

Waru

-

-

X

Bubung

-

-

X

Dukuh

-

-

X

Abangdukuh

-

-

X


II - 21


Desa

Trunyan

Dusun

Rawan Bencana III

Rawan Bencana II

Rawan Bencana I

Abang

-

-

X

Mukus

-

-

X

Terunyan

-

-

X


c. Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi adalah kawasan yang berada pada daerah/kawasan yang berpotensi terjadinya gempa bumi atau yang pernah/sering terjadinya gempa bumi. Kawasan rawan bencana gempa bumi ditetapkan dengan kriteria sebagai kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai XII Modified Mercally Intencity (MMI). Untuk Kabupaten Bangli, sejarah kegempaan yang ada tidak terlalu banyak, kecuali gempa setempat terkait letusan gunung berapi Batur yang berupa Gempa Vulkanik. Menurut Peta kawasan rawan bencana gempa bumi di Bali yang diterbitkan oleh Badan Geologi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Kabupaten Bangli termasuk kategori potensi kawasan rawan bencana Provinsi Bali termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Menengah. Gambar 2.9 Potensi Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Bangli

Sumber: Bappeda Provinsi Bali

d. Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Kawasan rawan bencana kebakaran, terutama terjadi pada kawasan lahan kering dan kawasan hutan. Pemicu terjadinya potensi kebakaran adanya kondisi iklim dan cuaca yang merangsang terjadinya kebakaran. RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli 2016 -2021

II - 22


Salah satu penyebab terjadinya kebakaran hutan adalah adanya hutan bervegetasi homogen dan curah hujan rendah, serta dominasi pohon pinus yang mengeluarkan zat ektraktif yang mudah terbakar. Kawasan hutan yang rawan kebakaran yaitu RPH Kintamani Barat, RPH Kintamani Timur dan RPH Penelokan.

2.1.2. Demografi A. Kependudukan Penduduk pada dasarnya bisa dilihat dari dua sisi yaitu penduduk sebagai beban pembangunan dan potensi pembangunan. Penduduk sebagai beban pembangunan karena ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi, sedangkan penduduk sebagai potensi pembangunan akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan itu sendiri karena dengan adanya penduduk yang besar akan menciptakan permintaan sehingga secara kumulatif berdampak positif terhadap kegiatan pembangunan yang dapat mendorong kesejahteraan masyarakat. Data kependudukan merupakan salah satu sumber informasi untuk suatu kegiatan perencanaan. Dengan adanya informasi data kependudukan tersebut, rancangan suatu perencanaan dapat terukur dengan baik dari sisi target sasaran serta dampak atau outcome, yang diharapkan. Pada hakekatnya pengertian penduduk lebih ditekankan pada komposisi penduduk. Pengertian ini mempunyai arti yang sangat luas; tidak hanya meliputi pengertian umur, jenis kelamin dan lainnya, tetapi juga klasifikasi ketenagakerjaan, tingkat pendidikan, agama, ciri sosial, dan angka statistik lainnya yang menyatakan distribusi frekuensi. Selain itu komposisi penduduk juga menyatakan pergerakan sosial yang memperlihatkan perubahan status penduduk. Perubahan ini tidak hanya melalui pertambahan secara alami tetapi juga melalui berbagai kegiatan ekonomi dan sosial. Dari data kependudukan tersebut dapat dibuat sebuah proyeksi beberapa Tahun kedepan, sehingga perencanaan tidak hanya untuk kebutuhan sesaat tetapi juga dapat diimplementasikan dalam jangka waktu tertentu. Proyeksi penduduk tersebut bukan merupakan ramalan, tetapi perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu berdasarkan komponenkomponen laju pertumbuhan penduduk. Menurut BPS, Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar wilayah masuk disuatu wilayah menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk di wilayah yang bersangkutan. Sedangkan kematian dan perpindahan penduduk ke wilayah lain menyebabkan berkurangnya jumlah penduduk di wilayah tersebut. Jumlah penduduk Kabupaten Bangli dari data BPS pada Tahun 2012 sebanyak 218.700 jiwa, sedangkan pada Tahun 2013 sebanyak 220.000 jiwa meningkat di Tahun 2014 menjadi 221.300. Berdasarkan data tersebut dibandingkan Tahun sebelumnya menunjukkan peningkatan dengan angka pertumbuhan 0,55%. Dinamika kependudukan ini disebabkan oleh faktor alamiah seperti kelahiran dan kematian maupun disebabkan oleh perpindahan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli 2016 -2021

II - 23


penduduk. Berkembangnya jumlah penduduk merupakan indikator yang menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi di Kabupaten Bangli semakin membaik. Faktor penarik seperti terbukanya lapangan pekerjaan mampu menarik migrasi penduduk ke Kabupaten Bangli. Tabel 2.10 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bangli 2010-2014

Kecamatan Susut Bangli Tembuku Kintamani Rata-rata

Laju Pertumbuhan 2010-2011

2011 - 2012

0,42 0,93 0,38 0,60 0,58

2012 – 2013

0,51 0,82 0,44 0,58 0,59

2013 – 2014

0,37 0,77 0,38 0,69 0,55

0,46 0,81 0,29 0,65 0,55

Sumber: BPS Kabupaten Bangli Grafik 2.3 Proyeksi Penduduk Kabupaten Bangli Tahun 2010-2020


Jika diperhatikan proyeksi penduduk Kabupaten Bangli sampai Tahun 2020, penduduk di Kabupaten Bangli terus bertambah. Dari hasil proyeksi ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah harus tanggap terhadap pelayanan dan penyediaan sarana prasarana wilayah. Selain itu berbagai masalah kependudukan juga harus diantisipasi. Penataan ruang harus lebih diperhatikan untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Ketersedian data Kepadatan Penduduk sangat diperlukan untuk pengambilan kebijakan pembangunan lebih tepat sasaran. Semakin padat suatu wilayah, maka semakin membutuhkan perhatian yang besar dibanding wilayah yang sebaliknya. Angka Kepadatan Penduduk menunjukan rata-rata


II - 24


jumlah penduduk tiap 1 kilometer persegi. Semakin besar Angka Kepadatan Penduduk menunjukan bahwa semakin padat penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Berdasarkan pembagian distribusi penduduk di 4 (empat) kecamatan yang ada di Kabupaten Bangli pada Tahun 2014, wilayah yang memiliki Angka Kepadatan Penduduk terbesar yakni di Kecamatan Susut sebesar 893,9 jiwa/km2, kemudian yang terkecil yakni Kecamatan Kintamani 252,7 jiwa/km2 (lihat tabel 3.5). Sementara berdasar persentase Distribusi Penduduk, terbesar ada di Kecamatan Kintamani yakni 42%. Gambar 2.10 Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Bangli Tahun 2014


B. Rasio Ketergantungan Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 Tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 Tahun keatas, dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 1564 Tahun. Rasio ketergantungan dapat dibagi menurut usia yakni Rasio Ketergantungan Muda dan Rasio Ketergantungan Tua. Rasio Ketergantungan Muda adalah perbandingan jumlah penduduk umur 0-14 Tahun dengan jumlah penduduk umur 15-64 Tahun. Rasio Ketergantungan Tua adalah


II - 25


perbandingan jumlah penduduk umur 65 tahun ke atas dengan jumlah penduduk di usia 15-64 tahun. Rasio ketergantungan (Dependency Ratio) dapat digunakan sebagai indikator secara kasar untuk menunjukkan keadaan ekonomi. Dependency Ratio merupakan bagian dari salah satu indikator demografi. Semakin tinggi persentase Dependency Ratio menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase Dependency Ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendah beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Berdasarkan data proyeksi penduduk yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangli 2014 menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk yang diklasifikasikan berdasarkan kelompok umur 0-14 tahun pada tahun 2009, sebanyak 48.366 orang dan pada tahun 2014 sebanyak 56.100 orang. Jumlah penduduk usia 15–64 tahun pada tahun 2009 sebanyak 150.840 orang, dan pada tahun 2014 sebanyak 145.200 orang. Sedangkan penduduk usia diatas 65 Tahun ke atas pada tahun 2009 sejumlah 15.779 orang, dan pada tahun 2014 sejumlah 19.900 orang. Dari ketiga kategori tersebut, kategori antara usia 15-64 tahun atau kategori usia produktif mengalami penurunan, seperti pada grafik 2.4 berikut: Grafik 2.4 Rasio Ketergantungan Tahun 2010-2014 di Kabupaten Bangli


C.

Piramida Penduduk dan Sex Rasio Jika diperhatikan piramida penduduk di Kabupaten Bangli tahun 2014 memiliki bentuk limas (expansive) terlihat seperti Grafik 2.5. Bentuk ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia muda lebih banyak daripada usia dewasa maupun tua. Kondisi ini lasim terjadi di Negara-negara berkembang seperti Indonesia, Filipina, Mesir dan Nigeria. Tingkat kelahiran yang tinggi mengakibatkan terlampauinya jumlah penduduk tua. Melebarnya grafik pada usia 5-9 mengindikasikan tingginya tingkat kelahiran pada Tahun 2007-2011.


II - 26


Grafik 2.5 Piramida Penduduk Bangli Tahun 2014

Sumber: Bangli Dalam Angka 2015 Grafik 2.6 Sex Ratio Penduduk Kabupaten Bangli Tahun 2014


Jika diperhatikan indikator lainnya yaitu Sex Ratio. Sex Ratio di Kabupaten Bangli pada tahun 2014 sebesar 102,5. Angka Sex Ratio ini terlihat paling tinggi di Kecamatan Kintamani yaitu sebesar 103,7. Sex Ratio atau Rasio Jenis Kelamin adalah angka perbandingan yang menunjukkan jumlah laki-laki dari setiap 100 orang perempuan yang terdapat di suatu wilayah pada waktu tertentu. D.

Penduduk Lanjut Usia Indonesia akan menikmati bonus demografi ketika jumlah penduduk dengan usia produktif sangat besar, sementara penduduk usia mudanya semakin mengecil dan penduduk lanjut usia (lansia) belum membesar. Pemerintah sendiri mengklaim bonus demografi ini sudah dinikmati sejak 2012 dimana rasio ketergantungan penduduk di bawah 50% per 100 penduduk usia produktif.


II - 27


Dengan kekuatan tenaga kerja produktif, ke depannya Bangsa Indonesia diharapkan mampu menguasai ekonomi dunia. Puncak bonus demografi yang dinikmati Indonesia, diperkirakan terjadi tahun 2028-2031. Setelah itu, jumlah penduduk lansia (jompo) akan membesar. Jumlah penduduk lansia yang membesar ternyata berpotensi memberikan banyak benefit jika tangguh, sehat dan tetap produktif. Penduduk lansia tersebut bahkan diprediksi menjadi bonus demografi kedua bagi Indonesia. Namun demikian, menjadikan penduduk lansia tetap sehat, tangguh dan produktif tentu membutuhkan banyak persiapan serta dukungan dari semua pihak. Persoalan kualitas gizi, sanitasi serta dukungan lingkungan yang sehat kemudian menjadi beberapa hal prioritas yang wajib diwujudkan, sama halnya dengan penyiapan kualitas penduduk usia produktif. Mengingat begitu besarnya peran penduduk lansia, kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah harus komprehensif bersinergi dengan kebijakan penduduk usia produktif Tabel 2.11. Jumlah Penduduk Jompo Di Kabupaten Bangli Kecamatan Susut Bangli Tembuku Kintamani 2014 2013 2012 2011 2010

Jompo Potensial Jompo Terlantar Laki Wanita Jumlah Laki Wanita Jumlah 692 678 1.370 521 622 1.143 765 775 1.540 641 606 1.247 554 566 1.120 816 873 1.689 1.460 1.480 2.940 1.226 1.277 2.503 Jumlah 3.471 3.499 6.970 3.204 3.378 6.582 1.88 7.569 7.778 5.347 780 1.102 47 66 1.13 290 768 462 47 66 1.13 290 768 462 4.93 2.486 2.453

Jumlah 2.513 2.787 2.809 5.44 13.552 7.22 1.89 1.89 4.93

Sumber : Profil Kabupaten Bangli 2015

E.

Agama dan Kepercayaan Kehidupan dan kesadaran untuk menjalankan ajaran agama berkembang dengan baik. Demikian juga telah tumbuh kesadaran yang kuat di kalangan pemuka agama untuk membangun hubungan sosial antar umat beragama baik secara intern maupun eksternal. Perkembangan fasilitas keagamaan dalam bentuk fisik seperti pura, mesjid, vihara, kelenteng dan gereja mengalami perubahan, pada fasilitas pura kayangan tiga sebanyak 552 buah, Swagina sebanyak 211 buah, sedangkan fasilitas Mushola mengalami peningkatan sebanyak 2 buah, sedangkan pada tahun 2014, jumlah pemeluk agama masih tetap paling banyak adalah pemeluk Agama Hindu pemeluk agama Islam, Budha, Protestan dan Katolik. Keberadaan tempat ibadah berbagai agama di Kabupaten Bangli menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Bangli memiliki tingkat toleransi yang tinggi terhadap pemeluk agama lain. Data jumlah pemeluk agama seperti dalam tabel berikut :


II - 28


Tabel 2.12 Jumlah Pemeluk Agama Di Kabupaten Bangli 2014 Kabupaten

Bangli

AGAMA(ORANG) Hindu

Islam

281.062

2.185

Budha

Kristen

Katolik

Konghucu

921

437

149

2

Jumlah

284.756


Grafik.2.7. Perkembangan Tempat Peribadatan di Kabupaten Bangli



II - 29


2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi A. Pertumbuhan PDRB Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Strukur ekonomi Kabupaten Bangli ditunjukkan dengan PDRB 2014 masih didominasi oleh sektor pertanian. Sektor ini mempengaruhi sepertiga nilai PDRB Bangli. Grafik 2.8 Struktur Ekonomi Wilayah Berdasarkan Kontribusi Sektor Ekonomi di Kabupaten Bangli Tahun 2014


Perkembangan PDRB Kabupaten Bangli menurut harga berlaku dan harga konstan periode tahun 2010–2014 tersaji pada Tabel 2.13 dan Tabel 2.14 berikut ini. Tabel 2.13 PDRB Kabupaten Bangli Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun Dasar 2010=100, Tahun 2010─2014 Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013*

2014**

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

A

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

799.564,8

847.953,2

924.141,3

1.038.991,5

1.178.130,4

B

Pertambangan dan Penggalian

64.417,7

74.192,2

88.452,0

101.224,1

113.676,6

C

Industri Pengolahan

279.952,5

291.491,7

314.524,8

358.428,7

418.381,8

D

Pengadaan Listrik dan Gas

843,2

801,1

786,9

770,6

1.018,4


II - 30


Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013*

2014**

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

E

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

F

2.029,8

2.024,3

2.084,0

2.243,1

2.507,2

Konstruksi

191.090,9

214.850,1

274.130,3

306.441,9

332.772,7

G

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

268.044,4

303.780,9

329.229,5

369.589,9

435.825,5

H

Transportasi dan Pergudangan

34.487,2

36.599,4

39.921,7

47.495,5

57.792,8

I

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

309.780,9

349.269,2

399.864,0

475.036,8

590.586,4

J

Informasi dan Komunikasi

127.425,2

138.418,8

150.186,6

159.541,7

178.924,1

K

Jasa Keuangan dan Asuransi

64.906,9

71.453,0

85.991,8

103.467,5

121.460,2

L

Real Estat

95.060,0

102.328,4

111.239,4

125.547,7

145.930,3

M

Jasa Perusahaan

15.655,4

16.294,1

17.621,9

19.960,3

23.256,6

N

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

323.654,7

411.442,5

420.300,5

428.858,4

498.222,3

O

Jasa Pendidikan

58.117,1

64.493,4

68.581,6

84.414,3

99.241,0

p

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

35.901,4

39.437,3

43.748,4

51.990,1

61.060,2

Q

Jasa lainnya

76.524,5

83.521,5

91.873,1

105.484,6

122.862,4

3.048.351,0

3.362.677,7

3.779.486,8

4.381.648,8

2.747.456,5 Produk Domestik Regional Bruto

2.747.456,5

3.048.351,0

3.362.677,7

3.779.486,8

4.381.648,8

* Angka sementara ** Angka sangat sementara

Sumber: BPS Kabupaten Bangli Tabel 2.14 PDRB Kabupaten Bangli Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010=100, Tahun 2010 - 2014 Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013*

2014**

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

A


799.564,8

810.339,8

853.911,4

873.105,1

900.296,4

B


64.417,7

70.840,9

82.019,7

88.785,3

87.888,3

C

Industri Pengolahan

279.952,5

274.540,0

285.470,0

314.755,6

341.204,0

D


843,2

915,2

1.016,3

1.108,0

1.129,0


II - 31


Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013*

2014**

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

E


2.029,8

2.025,5

2.090,2

2.223,8

2.366,8

F

Konstruksi

191.090,9

202.832,6

242.066,6

258.575,0

261.039,1

G


268.044,4

281.724,8

298.306,4

328.017,5

349.238,5

H


34.487,2

35.943,5

37.963,4

40.863,6

44.359,2

I


309.780,9

327.491,2

350.172,0

377.070,5

399.990,3

J


127.425,2

138.046,8

149.227,1

159.101,5

169.074,6

K


64.906,9

67.877,5

74.036,8

84.753,4

92.216,5

L

Real Estat

95.060,0

98.786,5

105.075,8

113.292,5

122.452,7

M

Jasa Perusahaan

15.655,4

16.083,8

16.411,1

18.068,1

19.294,2

N


323.654,7

404.951,3

409.102,6

412.028,5

453.320,7

O

Jasa Pendidikan

58.117,1

64.150,9

64.318,5

73.758,5

81.056,5

P


35.901,4

38.027,8

40.308,1

45.830,7

51.182,2

Q

Jasa lainnya

76.524,5

81.565,2

85.562,0

89.824,0

96.107,3

2.747.456,5

Produk Domestik Regional Bruto

2.747.456,5

2.916.143,2

3.097.058,0

3.281.161,8

3.472.216,3



Pertumbuhan ekonomi, merupakan salah satu indikator untuk menilai tingkat kemajuan pembangunan disuatu daerah yang juga merupakan salah satu dampak nyata atas keberhasilan dari beberapa kebijakan ekonomi yang diterapkan pada waktu sebelumnya sehingga pembangunan secara keseluruhan juga bergerak kearah yang lebih baik. Selama kurun periode 2011–2014 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangli terjadi fluktuasi, Pertumbuhan ekonomi Bangli pada Tahun 2014 sebesar 5,82 lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya 5,94. Dilihat dari pertumbuhan persektor maka pertumbuhan ekonomi pada masing-masing sektor relatife melambat, sektor yang merupakan sektor unggulan yaitu sektor pertanian mengalami pertumbuhan dari 1,35 % di tahun 2011 menjadi 3,11% di Tahun 2014.


II - 32


Daya saing ekonomi daerah bertujuan untuk memberikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yaitu mengembangkan sektor unggulan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, peran pemerintah daerah dalam mengupayakan daya saing daerah menjadi sangat penting dan strategis. Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah meliputi (1) keselarasan, dan (2) keserasian. Selaras dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan peran serta, prakarsa, dan memberdayakan masyarakat yang memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Serasi dalam menyelenggarakan hubungan antar tingkat pemerintahan, baik antar daerah maupun antara pusat dan daerah. Sementara itu, instrumen utama dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pendanaan atas penyerahan urusan kepada daerah yang proporsional, adil, demokratis, dan transparan dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan daerah. Pelaksanaan desentralisasi fiskal bermakna pada mengelola keuangan secara efektif, efisien, dan akuntabel guna mendukung pelayanan publik. Laju pertumbuhan riil PDRB Kabupaten Bangli menurut lapangan usaha yang ada dari Tahun 2011-2014 ditampilkan dalam tabel berikut: Tabel 2.15 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Bangli Menurut Lapangan Usaha, 2011─2014 (Persen) Lapangan Usaha

2011

2012

2013*

2014**

Rata-rata

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

A


1,35

5,38

2,25

3,11

3,02

B


9,97

15,78

8,25

(1,01)

8,25

C

Industri Pengolahan

(1,93)

3,98

10,26

8,40

5,18

D


8,54

11,05

9,02

1,90

7,63

E


(0,21)

3,20

6,39

6,43

3,95

F

Konstruksi

6,14

19,34

6,82

0,95

8,32

G


5,10

5,89

9,96

6,47

6,85

H


4,22

5,62

7,64

8,55

6,51

I


5,72

6,93

7,68

6,08

6,60

J


8,34

8,10

6,62

6,27

7,33

K


4,58

9,07

14,47

8,81

9,23

L

Real Estat

3,92

6,37

7,82

8,09

6,55

N

Jasa Perusahaan

2,74

2,04

10,10

6,79

5,41


II - 33


Lapangan Usaha

2011

2012

2013*

2014**

Rata-rata

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

O


25,12

1,03

0,72

10,02

9,22

P

Jasa Pendidikan

10,38

0,26

14,68

9,89

8,80

Q


5,92

6,00

13,70

11,68

9,32

R

Jasa lainnya

6,59

4,90

4,98

7,00

5,87

Produk Domestik Regional Bruto

6,14

6,20

5,94

5,82

6,03


Sumber : BPS Kabupaten Bangli

Kurun waktu tiga tahun terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Bangli terlihat mengalami penurunan. Periode Tahun 2012-2014 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangli melambat dari 6,2% menjadi 5,82%. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali, bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangli masih diatas rata-rata nasional (5,46) dan masih berada diatas rata-rata Provinsi Bali (3,81). Pelambatan pertumbuhan ekonomi terlihat tidak hanya terjadi di Kabupaten Bangli saja, secara rata-rata pelambatan pertumbuhan ekonomi juga terjadi secara nasional dan regional dalam provinsi. Grafik 2.9 Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bangli Tahun 2011 - 2014

Sumber: BPS Kabupaten Bangli, Tahun 2015


II - 34


Salah satu strategi yang dapat diterapkan dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah yaitu dengan cara meningkatkan daya saing daerah. Daya saing merupakan kemampuan suatu daerah dibanding daerah lain dalam menetapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, daya saing adalah interaksi yang kompleks antara faktor input (sebagai faktor utama pembentuk daya saing) dan output (inti dari kinerja perekonomian, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat) yang ada di daerah masing-masing. B.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Upaya untuk membangun kualitas sumberdaya manusia tetap menjadi perhatian penting, mengingat sumberdaya manusia merupakan subyek dan sekaligus obyek pembangunan. Kualitas sumberdaya manusia semakin baik antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kabupaten Bangli selama kurun waktu 2010–2013 dengan perhitungan metode lama terus mengalami peningkatan, yaitu sebesar 70,71 Tahun 2010 menjadi 72,80 di tahun 2013, sedangkan pada tahun 2014 terjadi perubahan metode perhitungan dengan tiga indikator tunggal yaitu umur angka harapan hidup, lama bersekolah dan harapan lama bersekolah. IPM Kabupaten Bangli tahun 2014 adalah 65,75. Tabel 2.16 Komponen IPM Kabupaten Bangli Tahun 2010 – 2014

Keterangan

Tahun 2010 68,80 83,80

2011 68,98 85,64

2012 69,18 85,83

Umur Harapan Hidup Angka Melek Huruf Rata-rata Lamanya Sekolah 5,93 5,97 6,01 Metode baru Rata-rata Lamanya Sekolah 6,63 6,66 6,68 Metode lama Harapan Lama Bersekolah 10,49 10,50 10,75 Pengeluaran rata-rata perkapita 9.797 10.113 10.341 Rp. (000) IPM BANGLI Metode Baru 63,43 63,87 64,53 IPM BANGLI Metode Lama 70,71 71,42 71,80 Sumber : Bangli Dalam Angka 2015

2013 69,36 85,91

2014 69,44 87,78

6,35

6,38

6,70

N/A

11,01

11,15

10.424

10.469

65,47 72,80

65,75 -

C.

Laju Inflasi Indikator ekonomi yang tidak kalah penting dalam menjaga stabilitas moneter adalah inflasi. Dalam ilmu ekonomi, inflasi sering didefinisikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Jadi besarnya inflasi, hanya menggambarkan besarnya perubahan harga. Bisa saja harga sebenarnya masih tergolong rendah akan tetapi jika meningkat dari periode sebelumnya dikatakan inflasi, atau sebaliknya harga yang relatif tinggi dan hanya mengalami sedikit penurunan disebut sebagai deflasi. Dilihat dari penyebabnya, inflasi bisa terjadi karena dorongan permintaan (demand pull inflation) maupun dorongan kenaikan biaya RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli 2016 -2021

II - 35


produksi (cost push inflation). Inflasi akibat dorongan permintaan terjadi, ketika permintaan akan barang dan jasa sangat tinggi, sehingga menyebabkan harga barang dan jasa tersebut mengalami peningkatan. Sementara inflasi akibat dorongan biaya produksi terjadi ketika biaya produksi (input) mengalami peningkatan sehingga mengakibatkan harga produk-produk (output) yang dihasilkan juga ikut meningkat. Perhitungan angka inflasi tersebut dilaksanakan di 82 (delapan puluh dua) kota di Indonesia yang secara periodik diumumkan oleh Badan Pusat Statistik. Data Perhitungan laju inflasi hanya dilakukan di BPS Provinsi Bali, sehingga untuk mengetahui angka inflasi di Kabupaten Bangli menggunakan acuan perhitungan angka inflasi di kota terdekat, yaitu Kota Denpasar, perkembangan inflasi Tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut : Tabel 2.17 Perkembangan Laju Inflasi Kota Denpasar Tahun 2010-2014 Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 Angka Inflasi

8.10

3.41

5,64

7,38

8,03

Sumber : BPS Provinsi Bali

D.

PDRB Perkapita

PDRB per kapita dapat digunakan sebagai gambaran rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah atau daerah. PDRB perkapita diperoleh dari hasil pembagian antara PDRB dengan jumlah penduduk. Adapun PDRB Perkapita Kabupaten Bangli Tahun 2010-2014 adalah seperti berikut: Grafik 2.10 PDRB Perkapita Kabupaten Bangli Tahun 2010-2014



II - 36


E.

Distribusi Pendapatan Distribusi pendapatan mencermikan bagaimana tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk berdasarkan klasifikasinya untuk mengukur ketimpangan tersebut dapat digunakan koefisien gini atau kriteria Bank Dunia. Koefisien Gini (Gini Ratio) mencerminkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat apabila nilai koefisien gini mendekati 1 maka tingkat ketimpangan semakin timpang dan begitu sebaliknya. Selama kurun waktu Tahun 2010–2014, Kabupaten Bangli berada pada ketimpangan rendah, karena koefisien gini rasio berada dibawah 0,35 dan pada tahun 2014 GR sebesar 0,328 Menurut Bank Dunia indikator ketimpangan didasarkan hanya pada 40% penduduk berpendapatan terendah minimal 17%, sedangkan di Kabupaten Bangli Tahun 2014 sebesar 20,94 %. Ini berarti selama Tahun 2010–2014 tingkat pemerataannya tergolong rendah. Tabel 2.18 Nilai Koefisien Gini dan Kriteria Bank Dunia Tahun 2010 – 2014 Tahun Gini Ratio 40 % Bawah 40 % Tengah 20% Atas

2010 2011 2012 2013 2014 Bali

0,2217 0,2678 0,3052 0,3031 0,3285 0,4150

17,01 23,82 22,52 20,78 20,94 15,49

30,28 38,57 38,68 34,22 37,27 36,79

52,71 37,62 40,70 44,99 42,80 46,90

Sumber : Bali Dalam Angka 2015

F.

Kemiskinan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) melalui Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 (BDT PPLS 2011) mengelompokkan penduduk menurut peringkat kesejahteraan sampai 40% terendah. Mengapa hanya sampai 40%, karena secara ideal, data yang tersedia berisikan nama dan alamat seluruh penduduk Indonesia yang diurutkan menurut peringkat kesejahteraan. Saat Basis Data Terpadu dikembangkan, cakupan 40% dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan penargetan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Cakupan 40% ini juga meliputi kelompok penduduk miskin dan hampir miskin. Rumah tangga dalam Basis Data Terpadu dapat dikelompokkan ke dalam kelompok yang disebut desil. Desil adalah kelompok per-sepuluhan sehingga seluruh rumah tangga dapat dibagi ke dalam 10 desil. Dengan demikian pengelompokan rumah tangga dalam Basis Data Terpadu adalah sebagai berikut: • Desil 1 adalah rumah tangga dalam kelompok 10% terendah • Desil 2 adalah rumah tangga dalam kelompok antara 10-20% terendah


II - 37


• Desil 3 adalah rumah tangga dalam kelompok antara 20-30%

terendah dan seterusnya • Desil 10 adalah rumah tangga dalam kelompok 10% dengan

tingkat kesejahteraan paling tinggi. Basis Data Terpadu berisikan kelompok Desil 1, Desil 2, Desil 3 dan Desil 4 karena memuat 40% rumah tangga dengan peringkat kesejahteraan terendah. Untuk Kabupaten Bangli, peringkat kesejahteraan penduduk sampai Desil 3 dapat dilihat seperti Tabel 2.16 berikut: Tabel 2.19 Informasi Status Kesejahteraan Rumah Tangga dan Individu di Kabupaten Bangli Jumlah Rumah Tangga

Jumlah Individu TOTAL

Kecamatan

Desil 1

Desil 2

Desil 3

SUSUT

312

882

BANGLI

271

TEMBUKU

TOTAL

per Kec

Desil 1

Desil 2

Desil 3

per Kec

1.122

2.316

1.978

4.230

4.346

10.554

841

812

1.924

1.647

3.778

2.924

8.349

248

911

1.145

2.304

1.454

4.066

4.063

9.583

KINTAMANI

1.570

2.584

2.139

6.293

8.957

10.588

7.104

26.649

JUMLAH

988

5.218

5.218

12.837

14.036

22.662

18.437

55.135

Sumber : Basis Data Terpadu PPLS Maret 2012

Jumlah Penduduk Miskin di Bangli sebanyak 12.968 jiwa pada Tahun 2014, meningkat 968 dibanding Tahun sebelumnya. Jumlah Penduduk miskin di Bangli 1,1 % lebih tinggi dari persentase penduduk miskin di Bali, yakni 5,86% untuk kabupaten Bangli sementara untuk provinsi Bali 4,76%. (Sumber BPS Kabupaten Bangli) Grafik 2. 11 Penduduk Miskin di Kabupaten Bangli 2010-2014



II - 38


Sementara bila dilihat dari Garis Kemiskinan per Kapita per Bulan di Kabupaten Bangli Tahun 2013 yakni Rp.258.538. Nilai ini lebih rendah Rp.25.471 dibanding dari nilai provinsi Bali yang mencapai Rp.284.009. Grafik 2.12 Garis Kemiskinan Perkapita di Kabupaten Bangli Tahun 2009-2013

Sumber: Bali Dalam Angka 2015 (berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional - September)

Pada Pengeluaran rata-rata perkapita perbulan, penduduk Kabupaten Bangli mengalami kenaikan Tahun 2014 dibanding Tahun 2013 yakni sebesar Rp 75.152,00. Bila dibandingkan dengan pengeluaran rata-rata perkapita provinsi Bali pada Tahun 2014 yang sebesar Rp. 1.097.749,00 Kabupaten Bangli lebih kecil yakni Rp.407.836,00. Secara lebih detil lihat gambar diagram dibawah. Grafik 2.13 Pengeluaran Rata-rata Perkapita dan Jenis Pengeluaran Perbulan di Kabupaten Bangli Tahun 2013-2014

Sumber: Bali Dalam Angka 2015 RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli 2016 -2021

II - 39


G. Angka Kriminalitas Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi taraf kehidupan manusia adalah masalah keamanan dan ketertiban. Rasa aman dan tertib memang sangat dibutuhkan oleh manusia. Oleh karena itu berikut diuraikan secara terbatas data yang menyangkut pelanggaran hukum yang bersumber dari laporan / data Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri dan Rumah Tahanan Negara Kabupaten Bangli. Banyaknya tahanan Kejaksaan Negeri Bangli selama Tahun 2014 sebanyak 56 orang. Dari jumlah tersebut seluruhnya dapat diselesaikan/ dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Sedangkan mengenai jumlah narapidana yang ada pada Rumah Tahanan Negara Bangli sampai dengan akhir Tahun 2014 sebanyak 80 orang. Sementara, berdasarkan pemetaan angka kriminalitas oleh Polda Bali, tingkat kriminalitas Kabupaten Bangli pada Tahun 2014, menduduki posisi terendah dibanding kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Bali. Angka Kriminalitas yang terjadi di Bangli yakni: 163 Kasus (sumber: Bali Membangun 2015). Tabel 2.20 Jumlah tindak kriminal dalam 1 tahun (yang terdaftar di kepolisian) NO

KABUPATEN/ KOTA

PENCULI KAN (KASUS)

PEMBUNU HAN (KASUS)

1

POLDABALI

-

1

2

POLTABES DENPASAR

1

3

POLRES BADUNG

4

PENCU RIAN (KASUS)

PEME RASAN (KASUS)

PENGGE LAPAN (KASUS)

LAIN-LAIN (KASUS)

21

42

5

90

577

3

118

442

7

193

1.815

-

-

42

135

11

32

320

POLRES BULELENG

-

1

50

52

-

13

727

5

POLRES TABANAN

-

1

20

66

5

17

318

6

POLRES GIANYAR

-

-

68

125

4

31

612

7

POLRES KLUNGKUNG

-

1

35

56

3

22

291

8

POLRES BANGLI

-

1

9

28

2

3

163

9

POLRES KARANGASEM

-

4

50

41

8

16

249

POLRES JEMBRANA

1

1

9

93

1

16

308

10

PENGANI AYAAN (KASUS)

Sumber: Bali Membangun 2015

Pembangunan yang berjalan diharapkan dapat memberi hasil yakni mampu membawa penduduk ke arah yang lebih baik dan maju. Namun demikian dalam proses perjalanannya, tidak dapat dihindari timbulnya konflik kepentingan antar anggota masyarakat. Sepanjang Tahun 2014, jumlah tahanan kejaksaan sebanyak 56 orang dan kesemuaanya telah mendapat vonis pengadilan. Sementara jumlah perkara pidana yang masuk ke Pengadilan Negeri Bangli sebanyak 62 kasus, dan jumlah perkara perdata yang masuk selama Tahun 2014 sebanyak 103 kasus. Dilihat berdasar kelompok umur, pada Tahun 2014 pelaku tindak pidana terbanyak pada kelompok umur diatas 21 Tahun sebanyak 63 orang,


II - 40


untuk usia 16-20 Tahun sebanyak 11 orang dan untuk dibawah usia 16 Tahun ada 1 orang. Tabel 2.21 Banyaknya Tahanan Kejaksaan Di Kabupaten Bangli Tahun 2010-2014 Tahun

Banyaknya tahanan

Dilimpahkan ke Pengadilan Negeri

Divonis/diputus bebas

2014

56

56

56

2013

78

78

78

2012

100

10

100

2011

99

99

99

2010

99

99

99

Sumber: Bangli Dalam Angka 2015 Tabel 2.22 Banyaknya Perkara Yang Diterima dan Diselesaikan di Kabupaten Bangli Tahun 2010-2014 Tahun

Perkara Pidana

Perkara Perdata

Jumlah

Diterima

Diselesaikan

Diterima

Diselesaikan

Diterima

Diselesaikan

2014

62

67

103

96

165

163

2013

90

97

420

459

510

556

2012

122

105

658

608

780

713

2011

115

109

58

49

173

158

2010

108

99

40

34

148

133


Tabel 2.23 Banyaknya Terdakwa / Tertuduh Yang Diselesaikan Menurut Kelompok Umur & Jenis Kelamin Di Kabupaten Bangli, 2014

Kelompok Umur Kurang dari Tahun 16-20 Tahun 21 Tahun keatas

16

Laki-laki 1

Perempuan 0

11 63

0 65


2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial A. Pendidikan Selain pada sektor kesehatan, hal utama yang menjadi prioritas dasar untuk menunjang pembangunan suatu daerah adalah sektor pendidikan. Pembangunan sektor ini dilakukan melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga pendidik, anak didik dan pembangunan sarana prasarana pendidikan. Dengan SDM berkualitas, pembangunan akan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.


II - 41


Pendidikan adalah satu indikator dari kualitas sumber daya manusia, sesuai tujuan Millenium Development Goals (MDGs) untuk menyelesaikan pendidikan dasar bagi semua anak pada tahun 2025. Berdasarkan hal tersebut indikatornya adalah Tingkat Partisipasi Sekolah, Angka Melek Huruf dan Pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk yang putus sekolah. Angka Melek Huruf di Kabupaten Bangli terus mengalami kenaikan dari 83,80 di tahun 2010 menjadi 87,78 di tahun 2014. Semakin tinggi angka melek huruf, maka semakin tinggi kemampuan masyarakat dalam menyerap informasi dari berbagai media. Angka melek huruf masyarakat yang tinggi akan mempengaruhi potensi perkembangan intelektual dan kontribusinya terhadap pembangunan. Grafik 2.14 Angka Melek Huruf Kabupaten Bangli Tahun 2010-2014

Sumber: BPS Kabupaten Bangli Lamanya sekolah atau years of schooling adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir (TPT). Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bangli dari Tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut: Grafik 2.15 Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bangli Tahun 2010-2014

Sumber: BPS Kabupaten Bangli RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli 2016 -2021

II - 42


Grafik 2.16 Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah di Kabupaten Bangli Tahun 2014


Tingkat partisipasi sekolah secara tidak langsung juga menggambarkan kemajuan pendidikan masyarakat. Tingkat partisipasi sekolah dapat berupa Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK (Angka Partisipasi Kasar) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu yang sesuai dengan kelompok umur tersebut, APK digunakan untuk melihat kondisi murid pada suatu jenjang pendidikan tanpa melihat usianya, secara matematis APK adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang bersekolah di SD tanpa melihat usianya dengan jumlah penduduk usia 7–12 tahun. APK penduduk usia 7-12 tahun 2010–2014 angkanya sudah melebihi 100% yang artinya bahwa jumlah murid SD sudah lebih besar jika dibandingkan dengan penduduk usia SD 712 tahun, sedangkan untuk APM pada tahun 2014 menunjukkan angka 99,27 artinya bahwa dari penduduk usia sekolah dasar 7-12 Tahun masih ada yang tidak bersekolah pada usia 7-12 tahun. Gambar 2.17 Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah di Kabupaten Bangli Tahun 2014



II - 43


Grafik 2.18 Perkembangan Angka Partisipasi Usia Sekolah di Kabupaten Bangli Tahun 2010-2014


Grafik 2.19 Perkembangan Siswa Sekolah di Kabupaten Bangli Tahun 2010-2014


Rasio murid dengan guru selama kurun waktu 5 tahun di Kabupaten Bangli mengalami fluktuasi dari 16,48 diTahun 2009 menjadi 12,20 di tahun 2014, sementara untuk SLTA dari 10,13 di Tahun 2009 menjadi 9,06 di tahun 2014.


II - 44


Grafik 2.20 Perkembangan Ratio Murid Terhadap Guru SLTP dan SMU/Kejuruan di Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014


B. Kesehatan Penilaian terhadap derajat kesehatan dapat menggunakan beberapa indikator yang mencerminkan kondisi mortalitas (kematian). Pada Kabupaten Bangli, derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bangli digambarkan melalui Angka Mortalitas; terdiri atas Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Neonatal (AKN), dan Angka Kematian Balita (AKABA). Derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berasal dari sektor kesehatan seperti pelayanan kesehatan dan ketersediaan sarana dan prasarana, melainkan juga dipengaruhi faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, keturunan dan faktor lainnya. Mortalitas merupakan angka kematian yang terjadi pada kurun waktu dan tempat tertentu yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, dapat berupa penyakit maupun sebab lainnya. a. Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan indikator penting yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Angka kematian ibu juga merupakan salah satu target yang telah ditentukan dalam tujuan pembangunan millenium yaitu tujuan ke 5 meningkatkan kesehatan ibu dimana target yang akan dicapai sampai tahun 2015 adalah mengurangi sampai ¾ resiko jumlah kematian ibu. Sensitivitas AKI terhadap perbaikan pelayanan kesehatan menjadikannya indikator keberhasilan pembangunan kesehatan.


II - 45


AKI merupakan kematian ibu pada masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh faktor obstetrik maupun nonobstetrik. Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia belum menunjukkan penurunan yang cukup berarti dan masih tinggi bila dibandingkan dengan negara Asia lainnya. Diperkirakan di dunia setiap tahun terjadi kematian 5 juta persalinan dan 20.000 diantaranya berakhir dengan kematian yang disebabkan kondisi yang berhubungan dengan kehamilan, persalinan dan nifas. Di Indonesia Angka Kematian Ibu saat ini menurut SDKI 2012 adalah 359/100.000 Kelahiran Hidup. Grafik 2.21 Angka Kematian Ibu per Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2014

Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2014

Dilihat dari Grafik diatas sebaran AKI per kabupaten/kota tahun 2014, AKI terendah ada di Kota Denpasar sebesar 16,1 per 100.000 KH dan tertinggi ada di Kabupaten Karangasem yaitu sebesar 200,9 per 100.000 KH,sedangkan untuk Kabupaten Bangli sendiri sebesar 57 per 100.000 KH. Kondisi AKI yang fluktuatif selama 10 tahun terakhir tentunya harus menjadi perhatian kita bersama. Trend masalah yang timbul diantaranya; kematian ibu masih didominasi oleh penyebab langsung obstetri, kematian ibu oleh karena penyebab tidak langsung kecenderungannya mulai meningkat, masih ada kematian ibu yang terjadi bukan di fasilitas pelayanan kesehatan, belum adanya rumah singgah bagi ibu hamil utamanya yang tinggal di daerah perifer, pelaksanaan PONED dan PONEK masih terkendala dengan SDM. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli telah melakukan serangkaian upaya dalam rangka menurunkan AKI diantaranya: • Menerapkan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) pada semua ibu hamil • Memantapkan pelaksanaan PONED dan PONEK • Pemenuhan Unit Transfusi Darah pada semua RSUD kabupaten/kota • Meningkatkan kemitraan Bidan dengan Bidan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli 2016 -2021

II - 46


• Pelayanan Keluarga Berencana yang berkualitas • Pemenuhan sumber daya manusia kesehatan yang kompeten dan berkualitas • Meningkatkan pelayanan Ante Natal Care yang berkualitas dan terpadu serta tindakan berencana dalam mengatasi masalah kesehatan ibu dan bayi baru lahir • Melakukan monitoring-evaluasi dan supervisi fasilitatif berjenjang • Pelaksanaan AMP terus dilakukan pada setiap kasus kematian • Mengupayakan regionalisasi sistem rujukan. b. Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi usia 011 bulan yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada Tahun yang sama. Usia bayi merupakan kondisi yang rentan baik terhadap kesakitan maupun kematian. Dari 5,97% kematian balita per 1.000 kelahiran hidup, sebagian besar (91,87%) disumbangkan oleh umur 0-11 bulan atau bayi, sehingga angka kematian bayi tidak jauh berbeda dengan angka kematian balita. Oleh karena itu banyak upaya kesehatan yang dilakukan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi Grafik 2.22 Angka Kematian Bayi per Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2014

Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Tahun 2014

Berdasarkan Grafik diatas dapat dilihat AKB terendah dicapai oleh Kota Denpasar sebesar 0,6/1000 Kelahiran Hidup, AKB tertinggi dicapai oleh Kabupaten Gianyar sebesar 12,3/1000 Kelahiran hidup, sedangkan untuk AKB Kabupaten Bangli cukup tinggi sebesar 11,7/1000 kelahiran hidup.


II - 47


Permasalahan yang berkaitan dengan kematian bayi di Kabupaten Bangli antara lain: penyebab kematian masih didominasi oleh karena BBLR dan asfiksia, masih adanya disparitas angka kematian bayi antar kabupaten/kota. Berdasarkan masalah tersebut untuk menekan AKB, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli telah melakukan berbagai upaya diantaranya: dilakukannya pelayanan ANC yang berkualitas dan terpadu, meningkatkan pelaksanaan GSI-B dan P4K, meningkatkan fungsi puskesmas dalam memberikan pelayanan neonatal esensial, peningkatan SDM Kesehatan melalui peningkatan keterampilan dan pelatihan, meningkatkan fungsi keluarga dalam perawatan bayi dan balita melalui kelas ibu balita, meningkatkan pemanfaatan buku KIA. c. Angka Kematian Neonatal (AKN) Angka Kematian Neonatal (AKN) adalah jumlah kematian bayi usia sampai 28 hari yang dinyatakan dalam 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Angka Kematian neonatal kabupaten/kota tahun 2013-2014 dapat dilihat pada grafik berikut. Grafik 2.23 Angka Kematian Neonatal per Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2013-2014


Berdasarkan Grafik diatas dapat dilihat sebaran AKN per kabupaten/kota Tahun 2013 tertinggi Kabupaten Gianyar 6,82 per 1000 KH dan terendah Kota Denpasar 0,27 per 1000 KH. Sedangkan Tahun 2014 tertinggi Kabupaten Bangli 8,99 per 1000 KH dan terendah Kota Denpasar 0,43 per 1000 KH. Jika dibandingkan, AKN Provinsi Bali Tahun 2013 dengan Tahun 2014 terjadi peningkatan capaian dari 3,47 per 1000 KH pada Tahun 2013 menjadi 4,59 per 1000 KH pada Tahun 2014, demikian juga sebaran di masing-masing kabupaten, AKN cenderung meningkat. Hal ini disebabkan, kematian neonatal oleh karena BBLR dan asfiksia masih cenderung tinggi. Upaya yang perlu dilakukan adalah peningkatan pelayanan ANC yang berkualitas dan terpadu, meningkatkan pelaksanaan GSI-B dan P4K, meningkatkan fungsi puskesmas dalam memberikan pelayanan neonatal esensial, peningkatan SDM Kesehatan melalui peningkatan keterampilan dan pelatihan, meningkatkan fungsi keluarga dalam perawatan bayi dan balita RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli 2016 -2021

II - 48


melalui kelas ibu balita, meningkatkan pemanfaatan buku KIA. Diharapkan dengan berbagai upaya yang dilakukan dapat menurunkan AKN di tahun berikutnya. d. Angka Kematian Balita (AKABA) Angka Kematian Balita (AKABA) merupakan jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun yang dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. AKABA mempresentasikan peluang terjadinya kematian pada fase antara kelahiran dan sebelum umur 5 tahun. Millenium Development Goals (MDGs) menetapkan nilai normatif AKABA, yaitu sangat tinggi dengan nilai > 140, tinggi dengan nilai 71-140, sedang dengan nilai 20-70 dan rendah dengan nilai <20. Sesuai dengan profil kesehatan kabupaten/kota tahun 2014, capaian nilai AKABA sebesar 6,67 per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini jika dibandingkan dengan nilai normatif AKABA pada target MDGs termasuk kategori rendah karena <20. Kematian Balita disebabkan oleh antara lain BBLR dan asfiksia yang masih cenderung tinggi, penyakit infeksi lainnya, trauma/kecelakaan yang menyebabkan meninggalnya balita. Berdasarkan capaian nilai AKABA pada tingkat kabupaten/kota, diketahui AKABA terendah ada di Kota Denpasar sebesar 0,81 per 1000 KH dan AKABA tertinggi ada di Kabupaten Gianyar yaitu sebesar 13,82 per 1000 KH, sedangkan untuk AKABA Kabupaten Bangli cukup tinggi sebesar 12,55 per 1000 KH. Grafik 2.24 Angka Kematian Balita per Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2014


e. Angka Harapan Hidup Derajat kesehatan masyarakat juga dapat diukur dengan melihat besarnya Angka Harapan Hidup (AHH). Angka Harapan Hidup adalah hasil perhitungan proyeksi yang sering dipakai sebagai salah satu Indikator Kesejahteraan Rakyat. Dengan asumsi kecenderungan Angka Kematian Bayi (AKB) menurun serta perubahan susunan umur penduduk. Selain itu, AHH juga menjadi salah satu indikator yang diperhitungkan dalam menilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli 2016 -2021

II - 49


Grafik 2.25 Angka Harapan Hidup Kabupaten Bangli Tahun 2010 – 2014


Angka Harapan Hidup diperoleh secara langsung melalui sensus penduduk yang dilakukan sekali setiap 10 tahun dan survey nasional lainnya. Untuk Kabupaten Bangli Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 2014 menunjukan 69,44 meningkat sebesar 0,08 dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 69,36 di tahun 2013.

C. Ketenagakerjaan a. Angkatan Kerja Klasifikasi Penduduk Usia Kerja pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu Kelompok Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja, yang termasuk Kelompok Angkatan Kerja adalah mereka yang saat pencacahan dilakukan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : (1) berusia lebih dari 15 Tahun, (2) telah menamatkan pendidikan atau tidak melanjutkan pendidikan kejenjang selanjutnya, serta (3) membutuhkan pekerjaan sebagai penopang hidup.


II - 50


Grafik 2.26 Klasifikasi Penduduk Usia Kerja di Kabupaten Bangli Tahun 2012-2014


Sedangkan yang termasuk Bukan Angkatan Kerja adalah (1) penduduk berstatus sekolah, dan (2) lainnya yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan seperti pensiunan, cacat, dan lain-lain yang sejenis. Perbandingan antara Angkatan Kerja dengan Penduduk Usia Kerja disebut Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Dilihat dari jumlah Penduduk Usia Kerja di Kabupaten Bangli pada tahun 2014 sebanyak 144.833 Dari jumlah tersebut tingkat penggangguran terbuka bernilai 0,67 dengan TPAK bernilai 87,60. Salah satu faktor penyebab pengangguran terbuka tersebut adalah ketersediaan lapangan pekerjaan serta kesiapan memasuki dunia kerja. Pengangguran Terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah penah berkerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.


II - 51


Grafik 2.27 Angka Penggangguran di Kabupaten Bangli Tahun 2012-2014

Sumber: Profil Kabupaten Bangli 2015 Proporsi atau jumlah pengangguran terbuka dari angkatan kerja berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Disamping itu, trend indikator ini akan menunjukkan keberhasilan progam ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu tahun 2012-2014 perkembangan pengangguran di Kabupaten Bangli mengalami penurunan sebesar 70%. Ini menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mengurangi pengangguran dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Membuka lapangan usaha dan pemberdayaan masyarakat merupakan strategi pengurangan pengangguran di Kabupaten Bangli. Tabel 2.24 Data Angkatan Kerja di Kabupaten Bangli Tahun 2014

Jenis Kegiatan

Nilai

I. Angkatan Kerja 1. Bekerja 2. Pengangguran

144.833 143.857 976

II 1. 2. 3.

20.504 7.356 8.231 4.917

Bukan Angkatan Kerja Sekolah Mengurus Rumah Tangga Lainnya

Penduduk Usia Kerja

165.337

TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)

87,6

Tingkat Pengangguran Terbuka Sumber : Bangli Dalam Angka 2015

0,67


II - 52


b. Struktur Lapangan Pekerjaan Proporsi Penduduk Bekerja menurut lapangan pekerjaan merupakan angka yang menunjukan distribusi/penyebaran penduduk bekerja di setiap lapangan pekerjaan. Pergeseran distribusi penduduk bekerja dari lapangan pekerjaan pertanian menuju industri dan jasa merupakan fenomena terjadinya transformasi/perubahan struktural perekonomian. Disamping itu, indikator ini membantu pemerintah untuk memberikan fokus kebijakan dibidang ketenagakerjaan. Grafik 2.28 Struktur Lapangan Pekerjaan di Kabupaten Bangli Tahun 2014


Tiga lapangan usaha utama yang banyak digeluti penduduk di Kabupaten Bangli terbanyak terdapat berada di sektor pertanian yakni 67.264 atau 47,52%, disusul di sektor Industri Pengolahan yakni 33.842 atau 23,91%, dan terakhir di sektor Perdagangan, Rumah Makan dan Hotel yakni 20.186 atau 14,26%.

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga a. Kebudayaan Capaian Kinerja Kebudayaan di Kabupaten Bangli adalah sebagai berikut: Tabel 2.25 Data Grup dan Gedung Kesenian Tahun 2010-2014

Fokus Kebudayaan

Satuan

Jumlah grup kesenian

Grup

Jumlah Gedung Kesenian

Gedung

2010

2011

2012

2013

2014

1.190

1.190

1.190

1.190

1.200

1

1

1

1

1

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bangli


II - 53


b. Pemuda dan Olahraga Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Bangli dalam menjaga kesehatan masyarakatnya adalah dengan kegiatan olahraga. Dengan olahraga maka akan terbentuk tubuh yang sehat dan kuat sehingga seseorang dapat melakukan aktivitas keseharian dengan hasil maksimal. Salah satu upaya pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut adalah dengan membangun fasilitas olahraga yang dapat digunakan penduduk untuk berolahraga. Saat ini Kabupaten Bangli telah mempunyai beberapa fasilitas lapangan olahraga, dimana selama 5 tahun terakhir mengalami penambahan jumlah, seperti dapat dilihat tabel berikut: Tabel 2.26 Jumlah Klub dan Gedung Olah Raga di Kabupaten Bangli Sarana satuan 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah klub olah raga

klub

3

3

3

3

3

Jumlah gedung olah raga

unit

2

3

6

6

6

Sumber: Disdikpora dan Koni Kabupaten Bangli 2015 Dalam upaya menggairahkan dan menggalakkan masyarakat untuk berolah raga, dalam 5 tahun terakhir intensitas kegiatan olah raga juga semakin bertambah, seperti dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.27 Kegiatan Kepemudaan di Kabupaten Bangli Kegiatan

satuan

2010

2011

2012

2013

2014

Jumlah kegiatan kepemudaan dalam 1 tahun

kali

5

6

6

6

6

Jumlah kegiatan olah raga dalam 1 tahun

kali

4

5

5

5

5


2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus layanan urusan wajib A. Pendidikan Perkembangan jumlah sekolah di Kabupaten Bangli dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 di Kabupaten Bangli terdapat TK sebanyak 144 sekolah, angka tersebut meningkat sebanyak 129% dari Tahun 2009. SD meningkatnya hanya 1% dalam kurun waktu 20092014. Untuk SMP meningkat sebesar 12% yaitu sebanyak 28 sekolah pada RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli 2016 -2021

II - 54


tahun 2014 sedangkan untuk tingkat SMU meningkat sebanyak 18% yakni sebanyak 20 sekolah di tahun 2014. Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan perbandingan antara penduduk usia sekolah yang masih bersekolah dengan usia sekolah. APS biasanya diterapkan untuk kelompok umur sekolah menurut jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA. APS untuk kelompok SD di Kabupaten Bangli menunjukan angka 99,27, APS SLTP sebesar 95,6 dan SMA 72,98 tahun 2014. Untuk lebih jelasnya di tampilkan dalam bentuk grafik. Grafik 2.29 Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Bangli

Sumber : BPS Kabupaten Bangli Grafik 2.30 Perkembangan Jumlah Sekolah di Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014


Jika diperhatikan perkembangan rasio guru terhadap murid di Kabupaten Bangli cukup baik yakni di Tahun 2014 rasio untuk SLTP yaitu


II - 55


sebesar 12:1. Artinya setiap 12 orang anak SLTP didampingi oleh 1 orang guru. Sedangkan untuk rasio SLTA yaitu sebesar 9:1. Semakin rendah rasio tersebut semakin baik. Sedangkan jika kita perhatikan kebutuhan guru per kecamatan maka di Kabupaten Bangli Tahun 2014 mengalami kekurangan guru yaitu total sebanyak 259 guru. Di Kecamatan Susut kekurangan guru sebanyak 38 orang, di Kecamatan Bangli sebanyak 43 orang. Sedangkan di Kecamatan Tembuku kekurangan guru sebanyak 61 orang dan di Kecamatan Kintamani kekurangan guru sebanyak 117 orang. Grafik 2.31 Perbandingan Jumlah Kelas dan Guru SD per Kecamatan di Kabupaten Bangli Tahun 2014

Grafik 2.32 Perkembangan Rasio Guru Terhadap Murid di Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014


Perkembangan angka kelulusan periode Tahun 2010–2015 disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.28 Angka Kelulusan di Kabupaten Bangli Tahun 2010-2015 No.

Jenjang pendidikan

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.

Angka kelulusan (AL) SD/MI

100

100

99,97

100

100

100

2.

Angka kelulusan (AL) SMP/MTs

99,97

99,97

99,97

99,60

100

100

3.

Angka kelulusan (AL) SMA/ SMK/ A

99,94

100

100

99,90

99,89

99,99

Sumber: Disdikpora Kabupaten Bangli


II - 56


2.29 Angka Putus Sekolah di Kabupaten Bangli Tahun 2015 No.

Jenjang pendidikan

2015

1.

Angka Putus Sekolah (AP) SD/MI

9

2.

Angka Putus Sekolah (AP) SMP/MTs

0

3.

Angka Putus Sekolah (AP) SMA/ SMK/ MA

3

Sumber: Disdikpora Kabupaten Bangli

B. Kesehatan Infrastruktur kesehatan merupakan hal penting dalam pelayanan pemerintah terhadap pelayanan publik. Sebagai upaya mewujudkan peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk, ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan yang menjadi salah satu faktor yang penting untuk dipenuhi. Perkembangan sarana prasarana kesehatan di Kabupaten Bangli dari tahun ke tahun mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan. Kabupaten Bangli memiliki fasilitas kesehatan sampai pada Tahun 2014 berupa 3 (tiga) rumah sakit yaitu 1 (satu) Rumah Sakit Umum Daerah, 1 (satu) Rumah Sakit Swasta dan 1 (satu) Rumah Sakit jiwa Yang merupakan satu-satunya di Provinsi Bali, puskesmas sebanyak 12 (dua belas) unit, puskesmas pembantu sebanyak 59 lima puluh sembilan ) unit, apotek 7 (tujuh) unit dan toko obat sebanyak 5 (lima) unit. Tabel 2.30 Sarana Kesehatan di Kabupaten Bangli Tahun 2014 No 1 2 3 4

Kecamatan Susut Bangli Tembuku Kintamani Jumlah 2014 2013 2012 2011 2010

Rumah Sakit 3 -

Puskesmas 2 2 2 6

Puskesmas Pembantu 10 8 8 33

3 12 59 3 12 59 3 12 59 2 11 59 2 11 59 Sumber: Bangli Dalam Angka 2015


7 -

Toko Obat 2 1 1 1

7 7 6 6 6

5 5 4 4 1

Apotek

II - 57


Grafik 2.33 Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014


Grafik 2.34 Perkembangan Sarana Prasarana Kesehatan di Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014


Perkembangan tenaga ahli medis di Kabupaten Bangli mengalami peningkatan. Untuk dokter umum tahun 2014 sebanyak 85 orang meningkat dari tahun 2009 sebesar 23%. Dokter spesialis meningkat dari 2 orang di tahun 2009 menjadi 26 orang di tahun 2014.


II - 58


Grafik 2.35 Perkembangan Jumlah Tenaga Medis di Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014


Dokter gigi meningkat sangat signifikan yakni sebanyak 1 orang di tahun 2009 menjadi 30 orang di tahun 2014. Sedangkan untuk perawat meningkat 28%, bidan meningkat 58% dan farmasi meningkat sebanyak 67%. Kondisi ini menunjukkan pemerintah daerah sangat serius meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Bangli. Tabel 2.31 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Bangli Tahun 2014 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tempat Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli RSU Bangli RSJ Pusat Bangli Puskesmas Kecamatan Susut I Puskesmas Kecamatna Susut II Puskesmas Bangli Utara Puskesmas Kecamatan Bangli Puskesmas Kecamatan Tembuku I Puskesmas Kecamatan Tembuku II Puskesmas Kecamatan Kintamani I Puskesmas Kecamatan Kintamani II Puskesmas Kecamatan

Dokter Umum

Dokter Spesialis

Tenaga Kesehatan Dokter Peraw Bidan Gigi at

Farmasi

12

-

-

9

2

2

27 28

20 6

6 2

200 197

77 1

25 6

1

-

2

18

20

-

1

-

3

17

9

2

1

-

2

8

15

2

1

-

3

18

11

1

1

-

3

14

11

2

1

-

2

10

12

1

3

-

1

10

16

1

1

-

1

9

18

1

3

-

2

10

19

1


II - 59


13 14 15

Kintamani III Puskesmas Kecamatan Kintamani IV Puskesmas Kecamatan Kintamani V Puskesmas Kecamatan Kintamani VI Jumlah 2014 2013 2012 2011 2010

2

-

-

10

15

-

2

-

2

14

12

-

1

-

1

8

14

1

85 75 74 72 72

26 25 2 2 2

30 31 2 1 1

552 498 459 513 469

252 241 152 158 181

45 37 47 36 37


Grafik 2.36 Pemanfaatan Sarana Prasarana Kesehatan - Puskesmas oleh Masyarakat Tahun 2010-2014


Pada tahun 2014 jumlah pasien yang masuk ke Rumah Sakit Umum Bangli sebanyak 81.313 orang meningkat sebesar 132,21% bila dibandingkan pada tahun 2010 yang sebanyak 35.017 orang, sedangkan penderita rawat inap di RSU Bangli sebanyak 7.714 orang pada tahun 2014 meningkat sebanyak 30,61% dibandingkan tahun 2010 sebanyak 5.906 orang. 10 Penyakit terbanyak di Bangli pada tahun 2014 adalah kasus diare sebanyak 4.306 kasus atau 16,54% dari keseluruhan kasus. Sementara terendah adalah kasus kulit infeksi.


II - 60


Grafik 2.37 Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak di Kabupaten Bangli Tahun 2014


Meningkatnya penyakit menular yang disebabkan oleh perilaku manusia dan penyakit tidak menular. Data lima tahun terakhir menggambarkan adanya peningkatan kasus penyakit menular yang disebabkan oleh perilaku manusia. Beberapa penyakit menular tersebut adalah sebagai berikut: a. Penyakit Tuberculosis (TB) Penyakit TB ini sangat merugikan, bukan hanya dari aspek kesehatan tetapi juga dari aspek sosial maupun ekonomi. Penularan TB ini sangat dipengaruhi oleh perilaku manusia, untuk itu perlu dilakukan usaha-usaha untuk mencegah terjadinya penyebaran TB lebih luas yaitu salah satunya dengan cara melakukan sosialisasi tentang penyakit TB di semua tatanan masyarakat. Adapun penanggulangan penyakit TB dalam waktu lima tahun terakhir adalah sebagai berikut: Tabel 2.32 Penemuan Penderita TB (+) Di Kabupaten Bangli Tahun 2011-2015 NO 1 2 3 4

KECAMATAN Bangli Tembuku Susut Kintamani Jumlah

2011 52 58 33 12 32

TAHUN (%) 2012 2013 414 61 17 65 41 44 39 33 37 46

2014 17 53 61 47 45

2015 22 24 44 40 34

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli


II - 61


Grafik 2.38 Penemuan Penderita TB BTA (+) di Kabupaten Bangli Tahun 2011-2015

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli b. Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)

Penyakit DBD merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Kasus DBD tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang sangat tajam. Namun sampai saat ini belum ada kematian akibat penyakit ini. Untuk mengantisifasi timbulnya KLB DBD adalah melakukan berbagai upaya salah satunya yaitu dengan melaksanakan abatisasi pada tempat penampungan air dan melakukan fogging sehingga penyakit DBD tidak menjadi masalah kesehatan bagi masyarakat. Tabel 2.33 Penemuan dan Penanganan Penderita DBD Di Kabupaten Bangli Tahun 2011-2015 NO KECAMATAN 1 2 3 4

TAHUN 2011 2012 2013 2014 Bangli 27 5 44 90 Tembuku 16 7 21 51 Susut 16 14 16 63 Kintamani 17 24 25 61 Jumlah 76 50 106 245 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli


2015 135 74 86 54 347

II - 62


Grafik 2.39 Penemuan dan Penanganan Penderita DBD di Kabupaten Bangli Tahun 2011-2015


c. Penyakit Rabies Penyakit rabies mulai dirasakan di Provinsi Bali mulai tahun 2010 yang pertama kali ada kematian di daerah unggasan Badung. Rata-rata gigitan di Kabupaten Bangli 10 perhari sehingga dalam satu Tahun ada kasus gigitan antara 3650-4000 kasus. Kasus kematian akibat Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) dari Tahun 2010-2015 sebanyak 8 (delapan) orang. Penanggulangan penyakit rabies yang menyangkut hewan menjadi tugas dan tanggungjawab dinas peternakan sedangkan yang menyangkut manusia menjadi tanggungjawab Dinas Kesehatan. Capaian penanggulangan penyakit rabies Tahun 2013 sebesar 2058, capaian Tahun 2014 sebesar 3.564 dan capaian Tahun 2015 sebesar 3.185. Tabel 2.34 Penemuan dan Penanganan Penderita GHPR (Rabies) Di Kabupaten Bangli Tahun 2011-2015 NO 1 2 3 4

KECAMATAN Bangli Tembuku Susut Kintamani Jumlah

TAHUN 2011 966 788 679 1735 4200

2012 806 738 593 2045 4274

2013 318 388 350 1002 2058

2014 757 684 553 1476 3564

2015 692 545 389 1556 3185



II - 63


Grafik 2.40 Penemuan dan Penanganan Penderita GHPR (Rabies) Di Kabupaten Bangli Tahun 2011-2015


d. Penyakit HIV/AIDS Penyakit HIV/AIDS juga merupakan penyakit yang menjadi masalah kesehatan masyarakat. Data kasus HIV/AIDS secara kumulatif dari Tahun 20062015 ada 239 kasus. Yang terdiri dari 70 kasus AIDS dan 169 kasus HIV yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Bangli. Data kasus HIV/AIDS yang ditemukan di Kabupaten Bangli lima tahun terakhir adalah sebagai berikut: Grafik 2.41 Penemuan Kasus HIV/AIDS di Kabupaten Bangli Tahun 2011-2015

NO 1 2 3 4 5

TAHUN JML KASUS 2011 29 2012 31 2013 32 2014 36 2015 28 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli


II - 64


Tabel 2.35 Data Prevalensi Kasus HIV/AIDS Di Kabupaten Bangli 2006-2015

Laki 113

HIV Jumlah AIDS Jumlah Perempuan Laki Perempuan 56 169 49 21 70 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli

Total 239

C. Pekerjaan Umum a.

Sistem Jaringan Jalan Jalan merupakan prasarana untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Makin meningkatnya usaha pembangunan menuntut pula peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar perdagangan antar daerah. Data Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangli tahun 2014 menunjukkan panjang jalan Kabupaten Bangli adalah 733,274 km, panjang jalan dalam keadaan baik 346,580 Km. Panjang jalan dalam keadaan rusak yaitu sepanjang 201,734 km di tahun 2014. Selengkapnya disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini. Tabel 2.36 Perkembangan Panjang Jalan Dan Kondisi Jalan menurut Jenis Permukaan Serta Kondisi JembatanTahun 2010 – 2014 Keterangan Panjang Jalan (km)

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

1

Aspal

478,564

551,20

478,564

712,674

733,274

2

Kerikil

-

-

-

-

-

3

Geladag

-

-

-

2,500

0,500

4

Tanah

-

-

19,300

1,300

Kondisi Jalan 1

Baik

151,305

197,88

151

350,298

346,580

2

Sedang

158,092

181,37

158

126,304

184,960

3

Rusak

169,167

170,96

169

256,670

201,734

Kondisi Jembatan 1

Baik

4

16

4

26

28

2

Sedang

14

3

-

-

-

3

Rusak

-

-

-

-

-



II - 65


Grafik 2.42 Perkembangan Panjang Jalan di Kabupaten Bangli Kurun Waktu Tahun 20092014

Grafik 2.43 Perkembangan Kondisi Jalan di Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014

Sumber Profil Kabupaten Bangli 2015

Pada tahun 2014 total panjang jalan di Kecamatan Kintamani sepanjang 172,31 km, dari panjang tersebut sebesar 41% dengan kondisi baik, 28% kondisi sedang dan sepanjang 30% dengan kondisi rusak. Di Kecamatan Tembuku total panjang jalan yaitu sebesar 133,25 km sebanyak 47% kondisi baik, 22% kondisi sedang dan 30% kondisi rusak. Kecamatan Bangli memiliki total panjang jalan sepanjang Tingkat Pelayanan Jalan (TPJ) pada jalan-jalan provinsi dengan fungsi kolektor primer di Kabupaten Bangli menunjukkan bahwa sebagian menunjukkan tingkat pelayanan yang baik (tingkat pelayanan A dan B) dan hanya di beberapa ruas jalan sering mengalami perlambatan atau bahkan kemacetan pada saat-saat tertentu, seperti ruas jalan Penelokan – Batur. Kelambatan dan kemacetan pada ruas jalan tersebut kecenderungannya terjadi pada saat dilaksanakannya kegiatan pujawali di Pura Batur dan di sekitar Penelokan karena aktivitas keluar masuk parkir museum dan parkir wisata di kawasan Penelokan. Panjang jembatan di Kabupaten Bangli adalah 256,9 m terdiri dari 4 buah jembatan provinsi dan 15 buah jembatan kabupaten dan 9 Jembatan desa.


II - 66


Grafik 2.44 Perkembangan Kondisi Jembatan di Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014

Grafik 2.45 Panjang Jalan di Kabupaten Bangli Berdasarkan Jenis Permukaan dan Kewenangan Tahun 2014

Grafik 2.46 Kondisi Jalan di Kabupaten Bangli Menurut Kewenangan Pengelolaan Tahun 2014

Grafik 2.47 Jenis Jalan di Kabupaten Bangli Menurut Kecamatan Tahun 2014

Sumber Profil Kabupaten Bangli 2015

Di Kecamatan Bangli total panjang jalan sepanjang 83,704 km dengan kondisi baik sebanyak 83%, kondisi sedang 12% dan kondisi rusak 5%. Kecamatan Susut memiliki total panjang jalan sepanjang 256,97 km dengan kondisi baik sebanyak 16%, kondisi sedang sebanyak 72% dan rusak sebanyak 12%.


II - 67


Grafik 2.48 Kondisi Jalan di Kabupaten Bangli Menurut Kecamatan Tahun 2014


b.

Sarana Transportasi Sarana Transportasi di Kabupaten Bangli ditunjukkan oleh peran angkutan umum, angkutan pribadi dan angkutan danau. Pemanfaatan angkutan umum di Kabupaten Bangli dilayani oleh keberadaan terminal Type B terdiri atas Terminal Lokasrana Bangli dan Terminal Kintamani serta sebaran Terminal Type C di Susut dan Tembuku, yang melayani angkutan antar kota dan angkutan perdesaan dengan jumlah armada yang kecenderungannya terus menurun.Pada Tahun 2014 jumlah Perusahaan Otobus (PO) sebanyak 2 perusahaan, dengan jumlah Bus Besar sebanyak 5 buah, 23 bus sedang, 10 bus kecil, 44 Mobil Penumpang Umum (MPU) dengan jumlah total sesuai dengan ijin sebanyak 88 kendaraan. Perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Bangli Tahun 2010-2014 terlihat mengalami kenaikan. Khususnya sepeda motor meningkat sangat tinggi yaitu sebesar 26% dan truk meningkat 47% dalam kurun waktu 2010-2014. Sedangkan untuk mobil angkutan massal yakni bus sangat memprihatinkan yakni menurun sebesar 98% dalam kurun waktu 2010-2014. Sedangkan peningkatan mobil pribadi meningkat sangat tajam yakni mencapai 22 kali lipat semenjak Tahun 2010 sampai Tahun 2014.Komposisi kendaraan bermotor pada Tahun 2014 dirinci menurut jenisnya adalah mobil penumpang (minibus) 3.423 unit, mobil barang (pick up) 4.565 unit dan sepeda motor 75.749 unit.


II - 68


Tabel 2.37 Perkembangan Kendaraan Bermotor dan Sarana Angkutan di Kabupaten Bangli Tahun 2010 – 2014 Keterangan Sarana Angkutan

2010

1 Angkutan Danau 21 Kendaraan Bermotor Menurut Jenisnya 1 Truck/Pick Up 3.330 2 Bus/Station 1.620 3 Jeep 340 4 Sedan 149 5 Sepeda Motor 37.971

2011

Tahun 2012

2013

2014

27

28

33

33

3.646 2.394 40.031

3.957 33 2.468 41.596

4.594 29 2.955 44.759

4.885 31 3.458 46.304

Sumber: Dinas Pendapatan Provinsi Bali / Bali Dalam Angka 2015 Grafik 2.49 Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bangli Tahun 2010-2014



II - 69


Grafik 2.50 Banyaknya Sarana Angkutan Menurut Jenis yang Ada di Kabupaten Bangli Tahun 2014


Angkutan danau, di Kabupaten Bangli terdapat di Danau Batur yang didukung oleh keberadaan 4 unit dermaga yaitu Dermaga Kedisan, Dermaga di Desa Trunyan, Dermaga Kuburan Trunyan, dan Dermaga Toya Bungkah. Angkutan danau selain untuk melayani kebutuhan transportasi penduduk juga untuk angkutan pariwisata. Jumlah angkutan danau terjadi penurunan yang cukup signifikan dari data Tahun 2010 sebanyak 21 dan Tahun 2014 berkurang menjadi 33 buah, dan dilengkapi pula 1 buah speedboat untuk patroli keselamatan pelayaran. Grafik 2.51 Perkembangan Sarana Angkutan Danau di Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014



II - 70


D. Pengolahan limbah dan Persampahan Prasarana lingkungan terdiri dari prasarana pengolahan limbah dan pengelolaan persampahan. Penanganan air limbah dilakukan secara individu dan belum ada pelayanan sistem perpipaan komunal dan terpusat. Sampai tahun 2014 prasarana air limbah masih individual berupa MCK dan jamban keluarga. Pengelolaan persampahan di Kabupaten Bangli dilayani oleh keberadaan Tempat Pemrosesan Sampah (TPA) regional Bangklet yang melayani Kabupaten Bangli, sebagian Kabupaten Gianyar (sebagian Kecamatan Tegalalang dan Payangan), sebagian Kabupaten Klungkung (Kecamatan Banjarangkan) dan sebagian Kabupaten Karangasem (Kecamatan Selat, Sidemen dan Rendang). Volume sampah yang dikelola sebanyak 1126,77 (m3/hari) dengan sarana pendukung pengelolaan persampahan yang dimiliki Kabupaten Bangli tahun 2014 seperti dalam tabel berikut : Tabel 2.38 Sarana dan Prasarana Persampahan NO 1

2

PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN Sarana Pengumpulan (unit)

JUMLAH/JENIS

- Gerobak Sampah

9

- Container /LHC

-

Sarana Pemindahan (Unit) - TPS - Tranfer Depo - Kontainer

3

KETERANGAN

82 17

Sarana Pengangkutan (Unit) - Truck Sampah

5

- Dump Truck

4

- Arm Roll Truck

7

- Compactor

-

4

- Kendaraan Penyisir pick –up

2

5

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) - Luas Areal (Ha)

4,75 Ha

- Sistem Pengolahan

Landfill

* Peralatan - Buldozer

1

- Backhoe

-

- Loader

1

- Shovel - Exavator 6

Personil (Orang) - Sopir Truck - Penyapuan/Pengumpulan


289 16 196

II - 71


- Pengangkutan

65

- Pembuangan Akhir

12

- Pemilahan/Pengolahan

-


E. Pelayanan Perizinan Jenis Perizinan yang diselenggarakan di Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Bangli sesuai dengan Peraturan Bupati Bangli Nomor 15 Tahun 2010 sebagai berikut: Tabel 2.39 Jenis Perizinan yang Dilayani NO

1 2

JENIS PELAYANAN

DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN PERIZINAN/NON PERIZINAN

Persetujuan Prinsip Membangun

Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor 06 Tahun 2003

Izin Lokasi (IL)

Peraturan Bupati Bangli Nomor 03 Tahun 2005

3

Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPT)

-

4

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 28 Tahun 2011

5

Perubahan Fungsi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)


6

Pemecahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)


7

Balik Nama Izin Mendirikan Bangunan (IMB)


8

Duplikat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)


9

Legalisir Izin Mendirikan Bangunan (IMB)


10

Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)


11

Izin Usaha Pemondokan (IUP)

Peraturan Mendikbudpar RI No. PM.86/HK.501/MKP/2010

12

Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor : 12 Tahun 1993

13

Izin Gangguan (Hinder Ordonantie)


14

Surat Izin Usaha Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan RI


II - 72


15 16

(SIUP)

Nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007 yang telah dirubah menjadi Nomor : 46/MDAG/PER/9/2009

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP Mikol)

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 43/M-DAG/PER/9/2009

Izin Usaha Industri (IUI)

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 41/M-IND/PER/6/2008

17

Izin Usaha Bahan Bakar (IUBB)

Surat Pelimpahan dari Gubernur Bali No. 541/7773/Ekbang, Tanggal 21 Oktober 2003

18

Izin Usaha Industri Depot Air Minum

19

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)


20

Tanda Daftar Gudang (TDG)


21

Tanda Daftar Industri (TDI)

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 41/M-IND/PER/6/2008

22

Izin Usaha Taman Rekreasi

Peraturan Mendikbudpar RI No. 91/HK.501/MKP/2010

23

Izin Usaha Hotel Melati

Peraturan Mendikbudpar RI No. KM.3/HK.001/MKP.02/2010

24

Izin Usaha Restoran/Rumah Makan/Warung Wisata

Peraturan Mendikbudpar RI No. PM.87/HK.501/MKP.02/2010

25

Izin Usaha Bar


26

Izin Usaha Pondok Wisata


27

Izin Usaha Jasa Boga


28

Izin Operasional Salon

Peraturan Menkes RI No. PM.87/HK.501/MKP.02/2010

29

Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT)

-

-

Sumber : Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Bangli

Selama kurun waktu 2011-2015 permohonan perizinan yang telah diproses pada Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Bangli dari jenis perizinan yang sering di mohonkan oleh masyarakat sebagai berikut :


II - 73


Tabel 2.40 Realisasi Perizinan TAHUN NO

JENIS IZIN 2011

2012

2013

2014

2015

32

40

31

74

18

67

94

60

74

48

1

Persetujuan Prinsip

2

Izin Mendirikan (IMB)

3

Izin Gangguan (HO)

32

51

30

41

45

4

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

308

284

194

166

218

5

Tanda (TDP)

290

300

194

166

218

6

Tanda Daftar Industri (TDI)

13

30

15

21

23

7

Izin Usaha Bahan Bakar

4

4

2

-

-

8

Tanda Daftar Usaha Pariwisata

-

-

-

-

4

9

SIUP Mikol

-

-

-

-

1

746

803

526

542

575

JUMLAH

Daftar

Bangunan

Perdagangan

Sumber : Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Bangli

F. Pelayanan Kependudukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu ini wajib dimiliki bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 Tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin. Anak dari orang tua Warga Negara Asing yang memiliki ITAP dan sudah berumur 17 Tahun juga wajib memilki KTP. Dengan memiliki KTP maka seseorang telah dapat melakukan hak dan kewajiban sebagai Warga Negara dengan sepenuhnya seperti membayar pajak, memiliki SIM, dan lain-lain. Kepemilikan KTP bagi Warga Negara selain merupakan hasil kerja pemerintah yakni dengan optimalitas layanannya, juga dipengaruhi oleh adanya kesadaran dari warga masyarakat sendiri. Kartu Tanda Penduduk elektronik atau electronic-KTP (e-KTP) adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi. Program e-KTP diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Data jumlah yang sudah memiliki e-KTP di Kabupaten Bangli seperti pada tabel berikut :


II - 74


Tabel 2.41 Jumlah Wajib KTP dan Penduduk Yang Memiliki E- KTP di Kabupaten Bangli Tahun 2014

Sumber: Bali Membangun 2014

G. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Bangli sangat mendukung kelancaran sejumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. PKK mengadakan kerjasama kegiatan yang sesuai dengan program kerjanya bersama dengan Perangkat Daerah di Kabupaten Bangli, diantaranya yakni: BPMPD, Bagian Hukum, Badan Kesbangpollinmas, BPPKB dan Dinas Kesehatan. Bersama dengan BPMPD Kabupaten Bangli, PKK melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dan penilaian Lomba Desa Terpadu, yang diikuti 68 desa dan 4 kelurahan dari 4 Kecamatan se-Kabupaten Bangli.

H. Pemberdayaan Masyarakat Partisipasi dan pemberdayaan merupakan hal yang menjadi pusat perhatian dalam proses pembangunan belakangan ini di berbagai daerah. Kemiskinan yang terus melanda dan menggerus kehidupan masyarakat akibat proses restrukturisasi menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap strategi partisipasi sebagai sarana percepatan proses pembangunan. Partisipasi dan pemberdayaan merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial dan transformasi budaya. Proses ini pada akhirnya akan dapat menciptakan pembangunan yang lebih berpusat pada masyarakat (people centered). Menurut Moeljarto, ada beberapa alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat penting. Masyarakat adalah focus utama dan tujuan akhir dari pembangunan, karena itu partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut. Memandang masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan menjadi sangat penting dalam rangka memanusiakan masyarakat. Proses humanisasi ini pada gilirannya mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli 2016 -2021

II - 75


Pembangunan yang fokus dan sumber utamanya masyarakat akan dapat mengubah peranan masyarakat tersebut sebagai penerima pasif menjadi anggota masyarakat yang mampu berperan aktif dalam pembangunan. Berdasarkan data BPS nilai swadaya masyarakat dalam melakukan pembangunan dekade dua tahun terakhir mengalami penurunan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, nilai pemberdayaan masyarakat Bangli tertinggi pada tahun 2012 yakni senilai Rp 45 Miliar, tetapi pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi Rp14,5 Miliar

Grafik 2.52 Banyaknya Proyek dan Nilai Swadaya Masyarakat

Sumber: Profil Kabupaten Bangli Tahun 2015

I. Penanaman Modal Salah satu penggerak perekonomian adalah adanya investasi yang mendukung pembangunan. Investasi adalah penanaman modal yang diharapkan dapat menghasilkan tambahan dana pada masa yang akan datang yang berguna untuk membuka lapangan kerja dan penampungan hasil produksi di daerah serta multiplier effect dari investasi akan meningkatkan produktivitas, memacu pertumbuhan dan berpeluang meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Investasi dapat menjadi pendorong roda perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan ketika semua pihak mendapat manfaat maksimal dari aktivitas tersebut. Pendanaan investasi mayoritas masih berasal dari pemerintah, dan ditopang pula oleh pendanaan perbankan dan penanaman modal baik dalam negeri maupun asing. Kabupaten Bangli membuka diri untuk investor yang akan membuka usaha baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Realisasi penanaman modal di Kabupaten Bangli dapat di lihat pada tabel berikut:


II - 76


Tabel 2.42 Realisasi Penanaman Modal Di Kabupaten Bangli Tahun 2010-2014 (dalam jutaan rupiah)

No.

Jenis Penanaman Modal

1

Penanaman Modal Dalam Negeri

2

Penanaman Modal Asing

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

31.181

26.058

31.479

21.252

23.128

1.556

2.093

140

140

1.284

Sumber : Bali Dalam Angka 2015

2.3.2 Fokus layanan urusan pilihan A. Pertanian Pembangunan pertanian memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis pertanian tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui pembentukan kapital, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, penyerap tenaga kerja, sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usaha tani yang ramah lingkungan a. Pertanian Tanaman Pangan Komoditas prioritas yang dikembangkan Kabupaten Bangli adalah padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar merupakan komoditas tanaman pangan utama. Produktifitas tanaman pangan tahun 2011 sampai dengan 2015 di Kabupaten Bangli akan ditampilkan dalam grafik berikut:


II - 77


Grafik 2.53 Produktivitas Padi dan Palawija di Kabupaten Bangli Tahun 2011-2015

Capaian Produktifitas (Ton/Ha)

30 25

Padi Jagung

20

Kedelai

15

Kacang tanah Ubi Kayu

10

Ubi Jalar

5

0 Tahun 2011 2012 2013 2014 2015

Keterangan Produktivitas ( Ton/Ha) 2011 Komoditi

2012

2013

2014

2015

Tar

Reali

Tar

Reali

Tar

Reali

Tar

Reali

Tar

Reali

get

sasi

get

sasi

get

sasi

get

sasi

get

sasi

Padi

5,37

4,98

5,53

5,03

5,54

5,10

5,55

5,35

5,55

5,79

Jagung

4,80

4,84

4,64

4,60

4,88

4,99

4,91

4,10

4,60

3,52

Kedelai

1,00

1,12

1,16

1,18

1,16

0,88

1,19

0,67

0,68

1,17

K.tanah

1,34

1,31

1,41

1,11

1,41

1,13

1,41

1,16

1,14

1,19

Ubi kayu

16,05

24,19

16,47

19,23

16,47

15,84

16,48

21,59

17,94

21,97

Ubi jalar

12,89

11,67

13,13

9,20

13,13

9,61

13,13

11,32

9,30

11,04

Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan Kabupaten Bangli


II - 78


Capaian Produksi (Ton)

Grafik 2.54 Capaian Produksi Padi dan Palawija Tahun 2011- 2015

40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Tahun 2011 2012 2013 2014 2015

Padi Jagung Kedelai Kacang tanah Ubi Kayu Ubi Jalar

Keterangan Produksi ( Ton ) 2011

Komoditi Target

2012 Reali sasi

Target

2013 Reali Sasi

Target

2014 Reali sasi

Target

2015 Reali sasi

Target

Reali sasi

Padi

29.473

31.497

30.354

30.073

30.423

29.915

30.455

29.999

30.015

28.571

Jagung

15.134

9.123

13.024

8.442

13.704

6.029

13.775

4.241

4.965

1.985

Kedelai

141

46

149

13

148

14

152

12

13

88

K.tanah

2.173

1.741

1.796

1.368

1.796

1.198

1.801

996

1.452

993

Ubi kayu

15.504

22.517

15.943

16.711

15.943

10.184

15.950

11.336

14.894

6.812

Ubi jalar

37.982

36.548

37.111

25.939

37.111

21.045

37.111

21.425

23481

12.870


Dilihat dari Standar dan capaian Produksi padi dan palawija Ton/Ha, untuk komoditas padi capaian Produksi mencapai 4,98 s/d 5,79Ton/Ha Gabah Kering Giling dibanding dengan standar produksi 5,00 s/d 7,6 Ton/Ha Gabah Kering Giling, komoditas Jagung capaian Produksi mencapai 3,52 s/d 4,99 Ton/Ha pipilan kering dibanding dengan standar produksi 4,00 s/d 5,40 Ton/Ha pipilan kering, komoditas Kedelai capaian Produksi mencapai 0,67 s/d 1,18 Ton/Ha biji kering dibanding dengan standar produksi 1,50 s/d 2,00 Ton/Ha biji kering, komoditas Kacang Tanah capaian Produksi mencapai 1,11 s/d 1,31 Ton/Ha biji kering dibanding dengan standar produksi 1,80 s/d 2,40 Ton/Ha biji kering, komoditas Ubi Kayu capaian Produksi mencapai 15,84 s/d 24,19 Ton/Ha Umbi Basah dibanding dengan standar produksi 22,00 s/d 30,50 Ton/Ha umbi basah, komoditas Ubi Jalar capaian Produksi mencapai 9,20 s/d 11,67 Ton/Ha Umbi Basah dibanding dengan standar produksi 18,00 s/d 28,50 Ton/Ha umbi basah.


II - 79


Tabel 2.43 Standar dan Capaian Produksi Tanaman Pangan

No

Komoditas

1.

Standar (Ton/ Ha)

Capaian (Ton / Ha)

5 s/d 7,6

4,98 s/d 5,79

GKG

4 s/d 5,40

3,52 s/d 4,99

Pipilan Kering

1,50 s/d 2,00

0,67 s/d 1,18

Biji Kering

1,80 s/d 2,40

1,11 s/d 1,31

Biji Kering

22,00 s/d 30,50

15,84 s/d 24,19

Umbi Basah

18,00 s/d 28,50

9,20 s/d 11,67

Umbi Basah

Keterangan

Padi 2. Jagung 3.

Kedelai 4.

Kacang Tanah 5. Ubi Kayu 6. Ubi Jalar Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan Kabupaten Bangli

Pencapaian luas tanam padi dan palawija Tahun 2011 s/d 2015, dilihat dari data capaian untuk komoditas Padi, Jagung, Kedelai, Kacang tanah, Ubi kayu, Ubi jalar dari tahun ke tahun mengalami penurunan disebabkan karena : - Menurunnya debit air untuk mengairi lahan sawah dan musin kemarau - Banyaknya jaringan irigasi yang masih rusak - Penerapan teknologi belum optimal - Penanganan panen dan pasca panen produk pertanian belum memadai; - Masih lemahnya sistim budidaya tanaman sesuai anjuran - Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian masih cukup tinggi; - Sarana dan prasarana produksi pertanian belum optimal; - Pengendalian Organisme Penggangu Tanaman (OPT) belum optimal; - Lemahnya Kapasitas kelembagaan dan SDM petani dan penyuluh; - Tata guna dan tata kelola air belum optimal; - Belum optimalnya diversifikasi tanaman;


II - 80


b. Pertanian Hortikultura Disamping bidang pertanian tanaman pangan juga terdapat pertanian hortikultura, berikut akan di uraikan produktivitas masing-masing komoditi dalam bentuk tabel: Tabel 2.44 Produktifitas Pertanian Hortikultura 2011-2015 Komoditas Jeruk siem Mangga Pisang Pepaya Nangka Bawang Merah Kubis Cabai Besar Cabai Rawit Buncis Petsai Tomat

2011 28,54 28,32 52,95 50,85 85,13 118,04 358,88 78,94 27,36 156,64 149,58 229,00

Tahun 2012 2013 35,92 39,71 22,70 199,29 49,32 56,59 61,85 28,58 121,00 24,88 114,00 125,00 312,70 347,84 101,87 93,52 57,91 38,31 141,77 251,31 105,61 113,17 200,51 251,31

Ket 2014 28,84 36,78 41,40 32,00 70,88 117,00 325,13 75,18 26,20 100,85 127,31 155,42

2015 33,91 32,26 34,69 32,21 49,27 152,64 338,29 75,59 92,70 62,12 200,30 152,00

Kg/Phn Kg/Phn Kg/Phn Kg/Phn Kg/Phn Kw/Ha Kw/Ha Kw/Ha Kw/Ha Kw/Ha Kw/Ha Kw/Ha


Tabel 2.45 Produksi Pertanian Hortikultura 2011-2015 Komoditas Jeruk siem Mangga Pisang Pepaya Nangka Bawang Merah Kubis Cabai Besar Cabai Rawit Buncis Petsai Tomat

2011 89.202 82 92.339 2.501 4.000 91.602

2012 109.656 828 103.312 2.408 7.845 84.198

Tahun 2013 118.981 2.451 177.096 1.995 2.303 75.520

2014 70.698 3.931 132.328 764 3.046 94.805

2015 100.224 3.344 80.885 703 3.180 95.570

Ket Ton Ton Ton Ton Ton Ton

23.690 42.155 3.502 5.206 21.541 8.114

20.539 49.000 9.962 5.387 12.145 8.281

22.853 42.366 2.682 7.715 17.542 7.715

25.782 44.583 6.813 5.295 25.589 6.310

44.776 45.130 22.063 2.562 18.428 3.588

Ton Ton Ton Ton Ton Ton


c. Perkebunan Bidang perkebunan unggulan yang diusahakan oleh petani adalah kopi Arabika, kelapa, cengkeh dan tembaka. Khusus untuk kopi Arabika menjadi komoditas unggulan daerah yang sudah diekspor di beberapa negara yang mana kopi Arabika dengan pengolahan basah terkenal mempunyai aroma dan rasa yang spesifik yang tidak ada duanya di dunia yang banyak diminati diluar negeri. RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli 2016 -2021

II - 81


Pencapaian produksi tanaman unggulan perkebunan tahun 2011-2015 disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 2.55 capaian Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2011- 2015

3,500,000 Capaian Produksi (Kg)

3,000,000 2,500,000

Kopi Arabika

2,000,000

Kelapa Cengkeh

1,500,000

Tembakau

1,000,000 500,000

20 11 20 12 20 13 20 14 20 15

0 Tahun

Keterangan Komoditi

Produksi (Kg) 2011

2012

2013

2014

2015

Target

Reali Sasi

Target

Reali sasi

Target

Reali Sasi

Target

Reali Sasi

Target

Reali Sasi

Kopi Arabika

2.630.453

2.506.490

2.745.348

2.507.362

2.748.987

2.504.831

2.657.908

2.338.287

2.658.963

2.456.363

Kelapa

3.181.250

2.899.532

3.243.250

3.052.665

3.264.250

2.504.831

3.285.650

2.490.856

3.306.235

2.504.472

Cengkeh

35.240

34.940

36.750

35.360

35.820

35.434

36.760

34.775

35.467

34.830

Tembakau

11.675

11.338

12.764

11.214

11.645

11.250

12.986

12.500

17.632

16.191


Pencapaian produksi Kopi Arabika, Kelapa, Cengkeh, Tembakau tahun 2011-2015, dilihat dari grafik untuk masing-masing komoditas dari tahun ke tahun mengalami penurunan disebabkan karena : - Cuaca yang tidak menentu - Serangan hama dan penyakit tanaman Dilihat dari pencapaian produksi perkebunan perlu adanya perbaikan dan regenerasi komoditas, Pengembangan, Peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan, pembinaan peningkatan produksi perkebunan , peningkatan SDM petani dengan memberikan penyuluhan peningkatan produksi perkebunan, pengendalian hama tanaman yang menyebabkan


II - 82


penurunan produksi, Intensifikasi tanaman serta penanganan panen dan pasca panen tanaman perkebunan. Dilihat dari Standar dan capaian Produksi Perkebunan Kg/ha, untuk komoditas Kopi Arabika Produksi mencapai 665 s/d 680 Kg/Ha Ose dibanding dengan standar produksi 665 s/d 680 Kg/Ha Ose, komoditas Kelapa capaian Produksi mencapai 2.200 s/d 5.000 Kg/Ha butir dibanding dengan standar produksi 4.000 s/d 6.000 Kg/Ha butir, komoditas Cengkeh capaian produksi mencapai 310 s/d 1.180 Kg/Ha biji kering dibanding dengan standar produksi 1.500 s/d 2.000 Kg/Ha biji kering, komoditas tembakau capaian produksi mencapai 548 s/d 680 Kg/Ha kering dibanding dengan standar produksi 600 s/d 700 Kg/Ha kering, Perbandingan standar dengan pencapaian komoditas perkebunan Kg/Ha, dapat dilihat pada grafik berikut: Tabel 2.46 Standar dan Capaian Produksi Tanaman Perkebunan

No

Komoditas

1.

Standar

Capaian

(Kg/ Ha)

(Kg / Ha)

665 s/d 680

613 s/d 670

Keterangan Ose

Kopi Arabika 2.

2.200 s/d

4.000 s/d 6000

5.000

Butir

Kelapa 3.

1.500 s/d 2.000

310 s/d 1.180

Kering

600 s/d 700

548 s/d 680

Kering

Cengkeh 4. Tembakau


d. Peternakan Pada sub sektor peternakan, di Kabupaten Bangli banyak diusahakan ternak sapi, babi dan unggas seperti ayam buras, ayam petelur, ayam pedaging dan itik. Populasi Sapi Bali di Kabupaten Bangli pada Tahun 2015 sebanyak 72.880 ekor turun dari tahun 2010 sebanyak 97.830 ekor. Sedangkan populasi babi pada Tahun 2015 sebanyak 63.497 ekor turun dibandingkan tahun 2010 sebanyak 69.280 ekor, ayam buras tahun 2015 RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli 2016 -2021

II - 83


populasiya sebanyak 421.052 ekor, ayam petelur sebanyak 1.730.300 ekor, ayam pedaging 1.803.900 ekor. Secara umum populasi unggas mengalami peningkatan tiap tahun, kecuali populasi ayam pedaging mengalami penurunan rata-rata sebesar 7,45% selama 6 tahun terakhir yaitu tahun 20102015, selengkapnya ditampilkan dalam tabel berikut: Tabel 2.47 Produksi Peternakan di Kabupaten Bangli Tahun 2010-2015 Tahun

Uraian 2010

Rata 2 Pening katan( %)

2011

2012

2013

2014

2015

97.830

94.063

96.733

81.226

75.164

72.880

(14,62)

127

139

133

100

97

-

(0,23)

- Ternak Babi

69.280

71.254

105.735

44.562

63.881

63.497

(4,36)

- Ayam Buras

257.416

398.192

393.828

411.182

411.182

421.052

5,38

- A.Ras Petelur

628.350

871.760

880.835

1.313.500

1.418.600

1.730.300

46,72

2.094.116

1.366.800

1.343.300

1.795.800

1.969.000

1.803.900

(7,45)

79,94

78,59

89,37

74,10

56,14

34,81

(39,33)

1.969,66

2.028,41

2.269,12

1.805,27

1.942,46

2.464,81

11,17

- Ayam Buras

388,53

388,24

383,98

400,90

392,23

584,86

20,17

- Ayam Ras

287,78

437,04

634,19

443,83

606,34

417,45

18,39

- Ayam Buras

108,115

136,978

165,40

172,70

172,70

176,84

5,38

- Ayam Ras Petelur

4.071,708

410,232

5.707,90

8.511,48

8.551,40

13.136,90

52,68

364.800

360.000

170.000

43.200

N/A

0,30

Populasi Ternak( Ekor) - Sapi Bali - Sapi Perah

-A.Ras Pedaging

Produksi Daging ( Ton) - Sapi Bali - Babi

Produksi Telor ( Ton)

Produksi Susu ( Liter) - Susu

304.800

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Air Darat

B. Kehutanan Di bidang perhutanan mempunyai fungsi strategis yang memang berada di tengah–tengah Pulau Bali yang perlu dijaga kelestarianya. Pada kawasan hutan lindung, hampir sebagian besar luasannya merupakan lahan sangat kritis bahkan sebagian besar merupakan lahan bekas aliran lahar disekitar Gunung Batur. Secara umum jumlah lahan kritis di Kabupaten Bangli adalah 4,23% dari luas wilayah (sangat kritis dan kritis), agak kritis (15,37%).


II - 84


Penanganan lahan kritis baik di dalam maupun diluar kawasan hutan baru 9.865 Ha (23,08%) dari luas lahan kritis yang ada 42.739,72 Ha, relatif sangat kecil. Maka kebijakan yang diharapkan agar masyarakat ikut secara kontinyu berpartisipasi merehabilitasi lahannya. Dari data/ fakta yang ada proyeksi hasil hutan kayu dan non kayu lima Tahun kedepan rata - rata / tahun produksi bambu + 1.963.284 Bt / tahun. Sedangkan produksi albisia rata-rata perTahun 28.282 m3, adapun produksi diatas merupakan proyeksi yang akan diharapkan hasil untuk menambah penghasilan petani dan keluarga sekaligus upaya untuk melestarikan sumber daya alam. Keberadaan Lahan Kritis di Kabupaten Bangli sampai dengan tahun 2015 berdasarkan Buku Laporan Lahan Kritis BP DAS Unda Anyar tahun 2015 adalah sebagai berikut : Tabel 2.48 Keberadaan Lahan Kritis Dalam Kawasan di Kabupaten Bangli Tahun 2015 Keberadaan Lahan Kritis Keterangan Dalam Kawasan Hutan Lindung Luar Kawasan

Sangat Kritis (Ha) 1.842,96

Kritis (Ha) 2.373,24

Agak Kritis (Ha) 3.565,15

Potensial Kritis (ha) 1.531,84

Jumlah 9.341,28

-

2.319,66

12.575,89

16.203,77

42.739,72

Sumber : Lap.Lahan Kritis BP DAS Unda Anyar 2015

Keberadaan lahan kritis di luar dan di dalam kawasan hutan yang telah tertangani di Kabupaten Bangli saat ini adalah Lahan kritis di dalam kawasan baru tertangani sampai dengan tahun 2015 seluas 1.705 Ha (18,25%) dari lahan kritis seluas 9.341,28 Ha, lahan kritis di luar kawasan hutan seluas 42.739,72 Ha dan baru tertangani sampai dengan tahun 2015 seluas 9.865,50 Ha (23,08%) dan sisanya 32.874,22 Ha (76,91%), penanganan lahan kritis dapat tertangani sebesar 2,34% sd 6,84% dari luas lahan kritis yang ada di kabupaten Bangli. Luas penanganan lahan kritis dalam kawasan dan diluar kawasan disajikan dalam data dan grafik berikut:


II - 85


Grafik 2.56 Luas Penanganan Lahan Kritis Dalam Kawasan Tahun 2010-2015 10,000.00 8,000.00 6,000.00 4,000.00 2,000.00 0.00

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Lahan Kritis dalam 9,341.28 8,086.28 7,986.28 7,886.28 7,786.28 7,686.28 Kawasan


Tabel 2.49 Sisa Lahan Kritis Dalam Kawasan Tahun 2010-2015 Tahun

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Luas Lahan kritis dalam kawasan (ha) 9.341,28 8.086,28 7.986,28 7.886,28 7.786,28 7.686,28 Jumlah

Luas Lahan Yang ditangani (Ha) 1.255 100 100 100 100 50 1.705

Sisa (Ha)

Keterangan

8.086,28 Kewenangan 7.986,28 Pemerintah 7.886,28 Provinsi 7.786,28 7.686,28 7.636,28 7.636.28


Luas penanganan lahan kritis luar kawasan di Kabupaten Bangli pada tahun 2010 - 2015 adalah sebagi berikut: Grafik 2.57 Luas Penanganan Lahan Kritis Luar Kawasan Tahun 2010-2015 50,000.00 40,000.00 30,000.00 20,000.00 10,000.00 0.00

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Lahan Kritis luar Kawasan 42,739.7 41,739.7 39,389.7 36,464.7 35,064.7 33,977.2



II - 86


Tabel 2.50 Sisa Lahan Kritis Luar Kawasan Tahun 2010-2015 Tahun

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Luas Lahan kritis Luar kawasan (Ha) 42.739,72 41.739,72 39.389,72 36.464,72 35.064,72 33.977,22 Jumlah

Luas Lahan Yang ditangani (Ha) 1.000,00 2.350,00 2.925,00 1.400,00 1.087,50 1.103,00 9.865,50

Sisa (Ha)

Keterangan

41.739,72 Kewenangan 39.389,72 Pemerintah 36.464,72 Kabupaten 35.064,72 33.977,22 32.874,22 32.874,22


C. Pariwisata Salah satu Indikator pokok dalam menilai keberhasilan pembangunan pariwisata di daerah adalah meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan. Semakin banyak wisatawan yang datang/berkunjung, maka diharapkan dapat memberikan multiflier effect terhadap peningkatan perekonomian masyarakat lokal. Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bangli pada tahun 2014 baru mencapai 647.607 orang meningkat dari 425.905 orang di tahun 2010. Dari sisi pencapaian indikator penerimaan PAD sektor pariwisata mencapai Rp. 14.144.840.500,- pada tahun 2015 meningkat 680% dari pencapaian PAD tahun 2010 sebesar Rp. 1.813.462.000,-. Grafik 2.58 Kunjungan Pariwisata ke Kabupaten Bangli dan Provinsi Bali

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Bali RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli 2016 -2021

II - 87


Tabel 2.51 Pertumbuhan Kunjungan Pariwisata ke Kabupaten Bangli dan Provinsi Bali No

Tahun

Jumlah Kunjungan ke Kab. Bangli

1 2005 311.008 2 2006 247.895 3 2007 261.527 4 2008 356.214 5 2009 397.600 6 2010 425.905 7 2011 541.504 8 2012 548.152 9 2013 616.637 10 2014 647.607 RATA-RATA PERTUMBUHAN

Pertum buhan (%)

Jumlah Kunjungan Ke Prov. Bali

-20,29 5,50 36,21 11,62 7,12 27,14 1,23 12,49 5,02 9,65

3.367.147 3.731.945 4.179.433 4.849.274 5.882.091 7.124.749 8.240.100 10.159.261 10.332.670 11.687.467

Pertumbuhan (%) 10,83 11,99 16,03 21,30 21,13 15,65 23,29 1,71 13,11 15,00

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Bali

D. Perikanan Perikanan merupakan salah satu bidang pembangunan yang sangat strategis dan potensial dalam pembangunan daerah. Potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Bangli sangat besar karena danau dan sungai yang dimiliki bisa dimanfaatkan dalam pengembangannya. Apabila potensi ini mampu dikelola dengan baik niscaya akan dapat memberikan kesejahtraan bagi masyarakat. Selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 produksi perikanan budidaya mengalami peningkatan rata-rata sebesar 56,40%. Pada tahun 2010 produksi mencapai 1.788,22 ton. Pada tahun 2011 meningkat menjadi 1.985,15 ton. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan produksi menjadi sebesar 3.862,00 ton, pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 5.238,00 ton, pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 6.379,00 ton dan pada tahun 2015 kembali meningkat yaitu menjadi 6.415,00 ton. Demikian juga produksi perikanan tangkap yaitu pada tahun 2010 produksi sebesar 213,50 ton, dan pada akhir tahun 2015 mengalami peningkatan produksi menjadi 932,0 ton. Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 produksi perikanan tangkap rata-rata mengalami peningkatan sebesar 62,72%.


II - 88


Tabel 2.52 Produksi Ikan (Ton)Tahun 2010-2015

Tahun

Jenis Produksi

Ratrata Peningk atan (%)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.788,22

1.985,15

3.862,00

5.238,00

6.397,00

6.415,00

56,40

22,77

30,20

43,00

63,00

101,5

65,0

48,11

12,00

8,20

31,00

30,00

71,5

34,5

48,39

10,77

22,00

12,00

33,00

30,0

30,5

47,81

154,45

233,85

1014,00

1170,00

2.027,5

1.745,5

83,74

1611,00

1721,10

2.805,00

4.005,00

4.268,0

4.604,5

48,16

1.611,00

1.721,10

2.805,00

4.005,00

4.268,0

4.604,5

48,16

213,50

454,57

843,5,00

913,50

930,1

932,0

62,72

a. Sungai

11,35

30,20

49,50

53,00

68,4

61,7

68,93

b. Waduk

13,00

20,70

28,00

29,50

44,9

40,7

51,58

c. Danau

189,15

403,67

766,00

831,00

816,8

829,6

62,87

2.001,72

2.439,72

4.705,50

6.151,50

7.327,1

7.347,0

57,18

16,92

12,28

20,85

23,99

29,40

N/A

Budidaya Ikan a. Sawah - Inmindi -Non Inmindi b. Kolam/Salir. c. Perairan Umum - Jaka/ Karamba Penangkapan Ikan di Perairan Umum

Jumlah Konsumsi Ikan ( Kg/Kap/Th)

0,80

Sumber Dinas Peternakan dan Perikanan Air Darat

E. Perdagangan Disektor perdagangan perkembangan unit usaha meningkat rata-rata 2,35 % per tahun, penyerapan tenaga kerja meningkat 6,28% per tahun dan terjadi lonjakan pertumbuhan modal usaha pada tahun 2013 sebesar 109,09 %. Sementara perkembangan usaha dagang menengah terjadi lonjakan di tahun 2013 untuk unit usaha sebesar 109,09 % demikian juga tenaga kerja sebesar 109,09 % sedangkan modal usaha sebesar 18,22 %. tetapi untuk usaha pedagang besar hampir tidak ada perkembangan dari tahun 2011-2015. Data selengkapnya di tampilkan dalam bentuk tabel dibawah ini.


II - 89


Tabel 2.53 Data Perkembangan Pedagang Kecil Di Kabupaten Bangli Tahun 2011-2015 Unit Tenaga Modal Usaha Nilai Penjualan Usaha Kerja (Rp.)

Tahun 2011 2012 2013 2014 2015

10.824 10.954 11.443 11.693 11.874

24.180 26.012 27.821 28.379 30.814

45.675.000 55.825.000 116.725.000 123.525.000 125.425.000

50.242.500 61.407.500 128.397.500 135.877.500 137.967.500

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bangli

Tabel 2.54 Data Perkembangan Pedagang Menengah Di Kabupaten Bangli Tahun 2011-2015 Tahun Unit Tenaga Modal Usaha Nilai Penjualan Usaha Kerja (Rp.) 2011 63 315 1.590.525 1.749.577.500 2012 77 385 1.666.350 1.832.985.000 2013 161 805 1.742.400 1.916.640.000 2014 169 845 1.821.825 2.004.000.750 2015 173 864 2.153.700 2.369.070.000 Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bangli

Tahun

Tabel 2.55 Data Perkembangan Pedagang Besar Di Kabupaten Bangli Tahun 2011-2015 Unit Usaha Tenaga Modal Usaha Nilai Pedagang Kerja (Rp.) Penjualan

2011 2012 2013 2014 2015

16 16 16 16 17

176 192 201 288 221

168.000.000 168.016.000 168.080.000 168.160.000 171.051.000

252.000.000 252.624.000 253.120.420 277.464.000 298.339.250


Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Bangli sesuai dengan Grafik 2.8 rata-rata kontribusinya adalah 9,87 % per Tahun. F. Perindustrian Capaian kinerja pelayanan urusan pilihan di bidang perindustrian dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015, diuraikan sebagai berikut: Tabel 2.56 Perkembangan Industri Unggulan Kabupaten Bangli Tahun 2011 – 2015 TAHUN

2011

KOMUDITI Anyaman Bambu Kerajinan Kayu Kerajinan Emas Perak

TENAGA KERJA

NILAI PRODUKSI (Rp.000)

KAPASITAS PRODUKSI

NILAI INVESTASI

4,945

9,265

28,600,500

452,675

9,271,875

11,440,200

2,797

5,589

25,120,500

3,375,380

2,391,435

10,048,200

538

2,120

7,584,365

434,678

11,825,778

3,033,746

UNIT USAHA


NILAI BB/BP (RP. 000)

II - 90


Garmen

525

1,875

6,837,698

1,526,500

2,612,925

2,735,079

78

510

5,300,000

2,213,500

242,190

2,120,000

Jumlah Anyaman Bambu

8,883

19,359

73,443,063

8,002,733

26,344,203

29,377,225

4,952

9,904

28,701,792

455,584

9,285,000

11,480,717

Kerajinan Kayu Kerajinan Emas Perak

2,908

5,811

25,279,300

871,700

2,486,340

10,111,720

549

2,153

7,978,875

2,586,079

12,067,569

3,191,550

525

1,875

6,937,608

453,695

2,612,925

2,775,043

85

770

5,902,500

179,355

263,925

2,361,000


9,019

20,513

74,800,075

4,546,413

26,715,759

29,920,030

4,957

9,914

28,730,772

456,044

9,294,375

11,492,309


3,095

7,127

25,617,121

883,349

2,646,225

10,246,848

552

2,210

7,926,402

2,687,599

12,133,512

3,170,561

Garmen

525

1,875

6,837,696

453,695

2,612,925

2,735,078

Kopi

130

855

6,502,000

243,540

403,650

2,600,800


9,259

21,981

75,613,991

4,724,227

27,090,687

30,245,596

4,977

9,954

28,846,692

457,884

9,331,875

11,538,677


3,105

7,227

25,699,890

886,203

2,654,775

10,279,956

553

2,214

7,940,761

2,692,468

12,155,493

3,176,304

Garmen

525

1,875

6,837,696

453,695

2,612,925

2,735,078

Kopi

130

855

6,502,000

243,540

403,650

2,600,800


9,290

22,125

75,827,039

4,733,790

27,158,718

30,330,816

4,997

9,994

28,962,612

459,724

5,101,937

11,585,045


3,378

7,773

27,959,238

911,319

4,793,382

11,183,695

553

2,214

7,940,761

2,692,468

12,155,493

3,176,304

Garmen

525

1,875

6,837,696

453,695

2,612,925

2,735,078

Kopi

130

855

6,502,000

243,540

403,650

2,600,800

9,583

22,711

78,202,307

4,760,746

25,067,387

31,280,923

Kopi

2012

Garmen Kopi

2013

2014

2015

Jumlah


Tabel 2.57 Perkembangan SIUP Tahun 2011-2015 di Kabupaten Bangli SIUP Tahun Pedagang Pedagang Pedagang Jumlah kecil menengah besar 2011 2.686 26 16 2.728 2012 2.861 41 18 2.920 2013 3.049 47 18 3.114 2014 3.207 8 0 3.215 2015 3.420 4 1 3.425 Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bangli


II - 91


2.4. Aspek Daya Saing Daerah Aspek daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. Untuk menilai daya saing daerah diperlukan analisis untuk menentukan tingkat spesialisasi sektor basis. Analisis LQ menunjukkan potensi dari tempat terkait dengan kondisi kekayaan yang ada di wilayah tersebut. 2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah A. Analisis LQ Kabupaten Bangli Sektor basis adalah sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah karena mempunyai keunggulan kompetitif yang cukup tinggi. Sedangkan sektor non basis adalah sektor-sektor lainnya yang kurang potensial tetapi berfungsi sebagai penunjang sektor basis (Sjafrizal , 2008). Sektor basis ekonomi suatu wilayah dapat dianalisis dengan teknik Location Quotient (LQ), untuk mengetahui seberapa besar tingkat spesialisasi sektor basis. Teknik analisis LQ dapat menggunakan variabel tenaga kerja atau PDRB suatu wilayah sebagai indicator pertumbuhan ekonomi wilayah. Location Quotient merupakan rasio antar jumlah tenaga kerja pada sektor tertentu atau PDRB terhadap total jumlah tenaga kerja sektor tertentu atau total nilai PDRB suatu daerah dibandingkan dengan rasio tenaga kerja dan sektor yang sama dengan daerah yang lebih tinggi (referensi). Metode Location Quitionet digunakan untuk mengindentifikasi sektor unggulan potensi perekonomian Kabupaten Bangli. Analisis LQ menunjukkan potensi dari tempat terkait dengan kondisi kekayaan yang ada di wilayah tersebut. LQ berguna untuk melihat spesialisasi kegiatan produksi suatu wilayah. Pada dasarnya, teknik ini menyajikan perbandingan relatife antara kemampuan suatu sektor di daerah yang diselidiki dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang lebih luas. Apabila hasil perhitungan rasio lebih besar dari 1 (LQ > 1) menunjukkan sektor tersebut sektor unggulan atau basis dan jika LQ = 1 menunjukkan keswasembadaan, dalam artian memiliki potensial yang sama dengan sektor sejenis di daerah tertentu, sehingga hanya cukup untuk melayani kebutuhan daerah sendiri. Dan bila LQ < 1 menunjukkan tergolong bukan sektor unggulan dalam artian bahwa wilayah tersebut tidak mampu untuk mencukupi kebutuhannya sendiri dan cenderung untuk import/mendatangkan barang dari luar daerahnya.


II - 92


Si

LQ =

Si S N1 N

S

N1 N

Si =

N1

S N

Keterangan: = Jumlah produksi komoditas x di Kabupaten Bangli = Jumlah seluruh produksi komoditas di Provinsi Bali = Jumlah produksi komoditas x di Kabupaten Bangli = Jumlah seluruh produksi komoditas x di Provinsi Bali

Tabel 2.58 Perhitungan LQ Lapangan Usaha di Kabupaten Bangli Tahun 2014 No.

Lapangan Usaha

1

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estat Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

PDRB

Nilai PDRB Bangli *Bali 1.178.130.400,0 22.899.521.400

LQ 1,84

113.676.600,0 418.381.800,0 1.018.400,0 2.507.200,0

1.955.757.700 9.984.338.700 225.954.500 286.673.600

2,08 1,50 0,16 0,31

332.772.700,0 435.825.500,0

14.114.257.000 12.937.596.300

0,84 1,20

57.792.800,0 590.586.400,0

14.203.195.100 36.111.285.200

0,15 0,58

178.924.100,0 121.460.200,0 145.930.300,0 23.256.600,0 498.222.300,0

8.034.798.200 6.647.927.200 6.813.218.600 1.534.457.100 7.828.075.700

0,80 0,65 0,76 0,54 2,27

99.241.000,0 61.060.200,0

7.465.413.800 3.090.468.600

0,47 0,71

122.862.400,0

2.315.341.200

1,89

4.381.648.900,0

156.448.280

Sumber :Profil Kabupaten Bangli 2015 *Angka Sementara

Penilaian menggunakan LQ akan memberi gambaran apakah suatu komoditas bersifat ekspor atau habis diwilayah sendiri. Batasan ekspor dapat diartikan keluar dari kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai nasional, semuanya berdasarkan ketersediaan data dan pembanding yang dimiliki. Berdasarkan hasil perhitungan LQ Kabupaten Bangli terhadap Provinsi Bali, bahwa sektor unggulan adalah sektor pertanian (subsektor Tanaman Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan) dan sektor bangunan. Dimana memiliki LQ>1 yang merupakan syarat utama menjadi sektor unggulan. RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli 2016 -2021

II - 93


Adapun sektor selain pertanian (subsektor Tanaman Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan) merupakan sektor belum potensial/non basis dengan sektor sejenis di daerah tertentu, sehingga bukan merupakan sektor unggulan. B. Analisis Growth Melalui perhitungan LQ, akan diperoleh sektor ekonomi yang memiliki potensi untuk dilakukan ekspor (distribusi keluar daerah lain). Selanjutnya dilakukan analisis Growth yang dilakukan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan dari sektor ekonomi tersebut setiap Tahunnya (minimal dalam kurun waktu 3 tahun terakhir).

Tn − (Tn − 1) X 100% Rumus = Tn − 1

Dimana : Tn : Σ Produksi Tahun ke-n Tn-1 : Σ Produksi Tahun ke n-1

Tabel 2.59 Perhitungan Pertumbuhan Lapangan Usaha Tahun 2012 - 2014

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi

924.141.300

1.038.991.500

1.178.130.400,0

Nilai Growth 2012– 2013 (%) 12,43

88.452.000

101.224.100

113.676.600,0

14,44

12,30

314.524.800

358.428.700

418.381.800,0

13,96

16,73

786.900

770.600

1.018.400,0

-2,07

32,16

2.084.000

2.243.100

2.507.200,0

7,63

11,77

274.130.300

306.441.900

332.772.700,0

11,79

8,59

329.229.500

369.589.900

435.825.500,0

12,26

17,92

39.921.700

47.495.500

57.792.800,0

18,97

21,68

399.864.000

475.036.800

590.586.400,0

18,80

24,32

150.186.600

159.541.700

178.924.100,0

6,23

12,15

85.991.800

103.467.500

121.460.200,0

20,32

17,39

12

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estat

111.239.400

125.547.700

145.930.300,0

12,86

16,23

13

Jasa Perusahaan

17.621.900

19.960.300

23.256.600,0

13,27

16,51

14

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan

420.300.500

428.858.400

498.222.300,0

2,04

16,17

68.581.600

84.414.300

99.241.000,0

23,09

17,56

Nilai PDRB No.

Lapangan usaha 2012

1 2 3 4 5

6 7

8 9 10 11

15

2013


2014

Nilai Growth 2013 – 2014 (%) 13,39

II - 94


16 17

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya

43.748.400

51.990.100

61.060.200,0

18,84

17,45

91.873.100

105.484.600

122.862.400,0

14,82

16,47


Berdasarkan perhitungan analisis growth diatas diketahui secara keseluruhan sektor lapangan usaha pada tahun 2014 memiliki nilai pertumbuhan atau growth (+), dari tahun 2012 hingga Tahun 2014 memiliki nilai pertumbuhan (+) pada semua sektor lapangan usaha, kecuali pada sektor pengadaan listrik dan gas. seperti pada nilai pada lapangan usaha penyediaan akomodasi, makanan dan minuman, nilai growth dibandingkan antara tahun 2012-2013 dengan tahun 2013-2014 peningkatan nilainya mengalami peningkatan dari 18,80 menjadi 24,32 sedangkan di sektor pertanian yang merupakan sektor utama terjadi kenaikan pertumbuhan dari 12,43 menjadi 13,39. Sedangkan sektor konstruksi mengalami penurunan dari 11,79 menjadi 8,59. C. Analisis Share Analisis share digunakan untuk melihat karakteristik struktur ekonomi di suatu wilayah. Share dengan nilai >1 diberi poin 3, nilai = 1 diberi poin 2 dan nilai <1 diberi poin 1. Share positif yaitu sektor yang mempunyai poin sama atau lebih dari 2 menunjukkan sektor tersebut berpotensi untuk dikembangkan. Penetapan tanda positif hanya diperuntukkan untuk sektor yang mempunyai poin sama atau lebih dari 2 dengan pertimbangan bahwa sektor tersebut mempunyai kontribusi dalam perekonomian regional. Share = NP1 × 100 % NP 2 Keterangan: NP1 = Nilai produksi komoditas x di Kabupaten Bangli NP2 = Nilai produksi komoditas x di Provinsi Bali Tabel 2.60 Perhitungan Share Lapangan Usaha di Kabupaten Bangli Tahun 2014 No. 1 2 3 4 5

Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Kabupaten Bangli

Provinsi Bali*

1.178.130.400,0 22.899.521.400

Share 5,14

113.676.600,0

1.955.757.700

5,81

418.381.800,0 1.018.400,0 2.507.200,0

9.984.338.700 225.954.500 286.673.600

4,19 0,45 0,87


II - 95


No. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Lapangan Usaha

Kabupaten Bangli

Provinsi Bali*

Konstruksi 332.772.700,0 14.114.257.000 Perdagangan Besar dan 435.825.500,0 12.937.596.300 Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan 57.792.800,0 14.203.195.100 Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan 590.586.400,0 36.111.285.200 Makan Minum Informasi dan Komunikasi 178.924.100,0 8.034.798.200 Jasa Keuangan dan Asuransi 121.460.200,0 6.647.927.200 Real Estat 145.930.300,0 6.813.218.600 Jasa Perusahaan 23.256.600,0 1.534.457.100 Administrasi Pemerintahan, 498.222.300,0 7.828.075.700 Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan 99.241.000,0 7.465.413.800 Jasa Kesehatan dan Kegiatan 61.060.200,0 3.090.468.600 Sosial Jasa lainnya 122.862.400,0 2.315.341.200 Sumber : Profil Kabupaten Bangli 2015

Share 2,36 3,37 0,41 1,64 2,23 1,83 2,14 1,52 6,36 1,33 1,98 5,31

Untuk menyatakan kontribusi yang diberikan itu besar atau tidak adalah dengan melihat ketentuan berikut: bila share bernilai x>2 diberi tanda (+) dan dinyatakan kontribusi yang diberikan besar dan bila share bernilai 1<x<2 diberi tanda (-) dan dinyatakan kontribusi yang diberikan kecil (rendah). D. Klasifikasi Sektor Berdasarkan Tingkat Pertumbuhan

Berdasarkan pertimbangan klasifikasi sektor ditinjau dari tingkat pertumbuhan pada tahun 2014 Kabupaten Bangli, maka ditetapkan komoditas-komoditas unggulan menjadi beberapa klasifikasi sektor, yaitu :

Tabel 2.61 Klasifikasi Lapangan Usaha di Kabupaten Bangli Berdasarkan Diagram Growth Share Tahun 2014 No. 1 2 3 4 5 6 7

Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran;

Growth (+)

Share (+)

KlasifikasiSektor Sektor Dominan

(+) (+) (+) (+)

(-) (+) (-) (-)

Sektor Potensial Sektor Dominan Sektor Potensial Sektor Dominan

(+) (+)

(+) (+)

Sektor Dominan Sektor Dominan


II - 96


8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estat Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya

(+) (+)

(-) (+)

Sektor Potensial Sektor Dominan

(+) (+) (+) (+) (+)

(+) (+) (+) (+) (+)

Sektor Dominan Sektor Dominan Sektor Dominan Sektor Dominan Sektor Dominan

(+) (+)

(+) (+)

Sektor Dominan Sektor Dominan

(+)

(+)

Sektor Dominan

Sumber :Profil Kabupaten Bangli 2015

Gambar 2.11 Diagram Growth Share

(+)

Share (+)

(-)

Growth(-) a.

Sektor Unggulan Komoditas yang masuk dalam klasifikasi sektor unggulan menunjukkan bahwa komoditas tersebut memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi (+) dan kontribusi yang diberikan cukup besar (+). Sektor unggulan nantinya akan menjadi sektor basis suatu wilayah.Tidak ada komoditas yang masuk dalam sektor unggulan. b. Sektor Potensial Komoditas yang masuk dalam sektor potensial menunjukkan bahwa komoditas tersebut memiliki tingkat pertumbuhan yang rendah (-) tetapi kontribusi yang diberikan cukup besar (+).Sektor potensial ini nantinya mampu dijadikan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli 2016 -2021

II - 97


sebagaisektor basis dalam jangka panjang. Hal ini berarti bahwa sektor tersebut dapat dikembangkan menjadi basis ekonomi Kabupaten Bangli dengan perlakuan-perlakuan khusus. Tidak ada komoditas yang masukdalam sektor unggulan. c. Sektor dominan Komoditas yang masuk dalam sektor dominan menunjukkan bahwa komoditas tersebut memiliki tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi (+) akan tetapi memiliki kontribusi yang kecil (-). Sektor dominan dapat dikembangkan menjadi sektor basis dengan adanya perlakuan-perlakuan khusus. Berdasarkan analisis diatas, sebagian besar sektor lapangan usaha termasuk dalam klasifikasi sektor dominan. d. Sektor statis Komoditas yang masuk dalam sektor statis menunjukkan bahwa komoditas tersebut memiliki tingkat pertumbuhan yang rendah (-) dan memiliki kontribusi yang kecil (-). Berdasarkan analisis diatas, tidak ada komoditas yang termasuk sektor statis. E. Pengeluaran dan Konsumsi

Secara Ekonomi, pengukuran tingkat kesejahteraan dapat digambarkan dengan perbandingan antara pengeluaran dan pendapatan seseorang. Namun demikian, kesulitan untuk mengukur pendapatan membuat tingkat kesejahteraan secara moneter didekati dengan besarnya pengeluaran seseorang.Dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pengeluaran masyarakat Bangli secara rata-rata mencapai Rp. 346.295 per Kapita per bulan untuk konsumsi makanan dan Rp. 343.618 untuk konsumsi non makanan. Grafik 2.59 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Kelompok Bukan Makanan Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan di Kabupaten Bangli, 2014



II - 98


F. NTP/Nilai Tukar Petani (Farmers Term Of Trade)

NTP (Nilai Tukar Petani/Farmers Term of Trade) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian terhadap barang dan jasa yang diperlukan petani untuk konsumsi rumah tangganya maupun untuk biaya produksi produk pertanian. Nilai Tukar Petani diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase). Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani. Data yang digunakan bersumber dari BPS Provinsi Bali. Tabel 2.62 Nilai Tukar Petani Bali per Desermber Tahun 2010-2015

Sumber: BPS Provinsi Bali Keterangan: - NTP = Nilai Tukar Petani - Ib = Indeks Harga Yang Dibayar Petani - It = Indeks Harga Yang Diterima Petani


II - 99


2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur A. Perhubungan a. Rasio Panjang Jalan Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan. Perkembangan Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan tahun 2010–2014 disajikan pada tabel berikut ini. Tabel 2.63 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan No.

Uraian

1.

Panjang jalan

2.

Jumlah kedaraan

3.

Rasio (1/2)

2010

2011

478.564

551.204

43.410 90,71

2012

2013

2014

478.564

733.274

733.274

46.071

48.054

52.337

54.678

83,58

100,41

71,37

74,57

Sumber: Bangli Dalam Angka 2015 (diolah)

b. Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Perkembangan jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum periode tahun 2010–2014 disajikan pada tabel berikut ini. Tabel 2.64 Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum No. 1.

Uraian Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum

2010

2011

2012

2013

2014

2.376

864

816

815

810

Sumber: Dishubkominfo Kabupaten Bangli, 2015

c. Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun

Perkembangan jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per Tahun periode tahun 2010–2014 disajikan pada Tabel 2.180 berikut ini.


II - 100


Tabel 2.65 Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/ Terminal Per Tahun No.

Uraian

2010

1.

Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/t erminal per Tahun

2011

7.445

6.358

2012

2013

2014

14.858

15.130

12.925

Sumber: Dishubkominfo Kabupaten Bangli 2015

B. Penataan Ruang a. Rasio Peruntukan Ruang Perkembangan rasio peruntukan ruang periode tahun 2010–2014 disajikan pada Tabel berikut ini. Tabel 2.66 Rasio Peruntukan Ruang No.

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

1.

Realisasi Peruntukan Ruang

43.723,92

43.723,00

43.723,00

43.723,00

43.723,00

Rencana peruntukan Ruang

52.081,00

52.081,00

52.081,00

52.081,00

52.081,00

Persentase (1/2x100)

83,95

83,95

83,95

83,95

83,95

2.

3.

Sumber: Dinas Tata Kota Kabupaten Bangli, 2015

b. Luas Wilayah Produktif (Ha)

Luas wilayah produktif adalah persentase realisasi luas wilayah produktif terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW. Luas wilayah produktif diasumsikan bahwa wilayah produktif yang dimaksud adalah wilayah pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dan perkebunan. Sehingga dapat dilakukan perhitungan untuk mengetahui luas wilayah produktif. Perkembangan luas wilayah produktif periode tahun 2010– 2014 disajikan pada tabel berikut ini.


II - 101


Tabel 2.67 Luas Wilayah Produktif No.

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

1.

Jumlah luas wilayah produktif (Ha)

36.374

36.374

36.374

36.374

36.374

2.

Jumlah luas 41.408 seluruh wilayah budidaya (Ha)

41.409

41.409

41.409

41.40

3.

Persentase (1/2 x 100)

87,84

87,84

87,84

87,84

87,84

Sumber: BAPPEDA PM Kabupaten Bangli, 2015

c. Luas Wilayah Kekeringan

Luas wilayah kekeringan adalah luas wilayah kekeringan terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW. Perkembangan luas wilayah kekeringan periode tahun 2010–2014 disajikan pada tabel berikut ini. Tabel 2.68 Luas Wilayah Kekeringan No.

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

1.

Jumlah luas wilayah kekeringan (ha)

0

0

0

0

0

2.

Jumlah luas seluruh 41.408 wilayah budidaya (ha)

41.409

41.409

41.409

41.409

3.

Persentase (1/2 100)

0

0

0

0

x

0


d. Luas Wilayah Perkotaan

Luas wilayah perkotaan adalah persentase realisasi luas wilayah perkotaan terhadap luas rencana wilayah budidaya sesuai dengan RTRW. Perkembangan luas wilayah perkotaan periode tahun 2010–2014 disajikan pada tabel berikut ini.


II - 102


Tabel 2.69 Luas Wilayah Perkotaan No.

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

1.

Jumlah luas wilayah perkotaan (ha)

14.521

14.521

14.521

14.521

14.521

2.

Jumlah luas seluruh 41.408 wilayah budidaya (ha)

41.408

41.408

41.408

41.408

3.

Persentase (1/2 100)

35,07

35,07

35,07

35,07

x

35,07


C. Otonomi Daerah a. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang Perkembangan jenis dan jumlah bank periode tahun 2010–2014 disajikan pada Tabel berikut ini. Tabel 2.70 Jenis dan Jumlah Bank No.

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

1.

Jumlah Bank/BPR

7

7

7

7

7

Sumber: Dinas Perizinan Kabupaten Bangli

b. Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang

Perkembangan jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang tahun 2010–2014 disajikan pada tabel berikut ini. Tabel 2.71 Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang No.

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

1.

Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabangnya

0

0

0

0

0

Sumber: Dinas Perizinan Kabupaten Bangli


II - 103


D. Lingkungan Hidup a. Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air Bersih

Perkembangan rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih periode Tahun 2010–2014 disajikan pada tabel berikut ini. Tabel 2.72 Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih No.

Uraian

1.

Jumlah rumah tangga pengguna air bersih

2.

Jumlah seluruh rumah tangga

3.


2010

2011

2012

2013

2014

29.350

31.350

33.350

35.350

37.350

59.106

65.366

69.299

69.473

69.787

49,65

47,96

48,12

50,88

53,52

Sumber: Dinas PU dan Disdukcapil Kab. Bangli 2015

E. Energi a. Rasio Ketersediaan Daya Listrik Adapun rasio ketersediaan Daya Listrik di Kabupaten Bangli tahun 2010-2014 disajikan pada tabel berikut Tabel 2.73 Rasio Ketersediaan Daya Listrik No.

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

1.

Daya listrik 27.921.000 terpasang

31.509.850

34.975.150

38.893.550

44.028.100

2.

Jumlah kebutuhan

43.764.876

43.438.539

48.403.00

47.853.004

53.239.210

3.

Persentase (1/2 x 100)

63,80

72,54

72,26

81,28

82,70

Sumber: PLN Cabang Bangli

b. Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik Perkembangan persentase rumah tangga yang menggunakan listrik periode tahun 2010–2014 disajikan pada tabel berikut ini.


II - 104


Tabel 2.74 Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik No.

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

1.

Jumlah rumah tangga pengguna listrik

33.170

34.896

37.017

39.922

43.811

2.

Jumlah seluruh rumah tangga

59.106

65.366

69.299

69.473

69.787

3.


56,12

53,39

53,42

57,46

62,78

Sumber: PLN Cabang Bangli dan Disdukcapil

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi A. Otonomi Daerah a. Angka Kriminalitas Perkembangan angka kriminalitas yang tertangani periode tahun 2010–2014 tersaji pada tabel berikut ini. Tabel 2.75 Angka Kriminalitas No. 1.

Indikator

2010

2011

2012

2013

2014

133

158

713

556

163

Jumlah tindak kriminal yang ditangani

2.

Jumlah penduduk

3.

Angka kriminalitas yg ditangani (1/2 x 10000)

216.100 217.400 218.700 220.000 221.300 6,15

7,27

32,60

25,27

7,37


b. Jumlah Demo Perkembangan jumlah demonstrasi yang tertangani periode tahun 2010–2014 tersaji pada tabel berikut ini. Tabel 2.76 Jumlah Demo No. 1.

Indikator Jumlah demo

2010

2011

2012

2013

2014

0

0

5

0

0

Sumber: Polres Bangli 2015


II - 105


c. Lama Proses Perijinan Lama proses perijinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perijinan (dalam hari). Tabel 2.77 Lama Proses Perijinan No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Uraian Persetujuan Prinsip Membangun Izin Lokasi (IL) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPT) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Perubahan Fungsi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pemecahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Balik Nama Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Duplikat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Legalisir Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Izin Usaha Pemondokan (IUP) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Izin Gangguan (Hinder Ordonantie)

Lama mengurus (hari) 14 14

Jumlah persyaratan (dokumen) 15 14

14

8

Gratis

14

14

Sesuai Perda No. 29 Th 2011

14

7

Gratis

14

7

Gratis

14

5

Gratis

14

5

Gratis

14

4

Gratis

14

5

Gratis

14 14

10 12

Gratis

Biaya resmi (Rp) Gratis Gratis

Gratis

14

14

Sesuai Perda No 28 Tahun 2011

14.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

3 hari setelah survey lapangan

9

Gratis

15.

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP Mikol)

14

12

Gratis

16.

Izin Usaha Industri (IUI)

13

Gratis

17.

Izin Usaha Bahan Bakar (IUBB) Izin Usaha Industri Depot Air Minum Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Tanda Daftar Gudang (TDG) Tanda Daftar Industri (TDI) Izin Usaha Taman Rekreasi Izin Usaha Hotel Melati Izin Usaha Restoran/Rumah Makan/Warung Wisata Izin Usaha Bar Izin Usaha Pondok Wisata Izin Usaha Jasa Boga

9

Gratis

-

-

-

14 14 14 14 14

8 12 11 12 12

Gratis

14

14

Gratis

14 14 14

11 7 13

Gratis

13.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

14 Setelah survey lapangan 14


Gratis Gratis Gratis Gratis

Gratis Gratis

II - 106


28.

Izin Operasional Salon Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT)

29.

14

19

Gratis

-

-

-

Sumber: Kantor Perizinan Kabupaten Bangli, 2015

d. Jumah/Macam Pajak dan Retribusi Daerah Jumah/macam pajak dan retribusi daerah tahun 2010–2014 tersaji pada tabel berikut ini. Tabel 2.78 Jumah/Macam Pajak dan Retribusi Daerah No. 1.

Indikator Jumlah/Macam Retribusi Daerah

Pajak

2010

2011

2012

2013

2014

15

23

23

23

24

dan

Sumber: Dispenda Kabupaten Bangli, 2015

e. Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha Jumlah perda yang mendukung iklim usaha periode tahun 2010–2014 tersaji pada tabel berikut ini. Tabel 2.79 Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha

No. 1.

Indikator Jumlah perda mendukung usaha

yang iklim

2010

2011

2012

2013

2014

1

3

3

5

5

Sumber: Bagian Hukum dan HAM Kabupaten Bangli, 2015

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia A. Ketenagakerjaan a. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Rasio lulusan S1/S2/S3 periode tahun 2010–2014 tersaji pada Tabel berikut ini. No.

Indikator

Tabel 2.80 Rasio Lulusan S1/S2/S3 2010 2011 2012

2013

2014

1.

Jumlah lulusan S1/S2/S3

5.189

5.964

6.436

6.511

6.543

2.

Jumlah penduduk

216.100

217.400

218.700

220.000

221.300

3.

Rasio (1/2 x 10.000)

240,12

274,33

294,28

295,95

295,66

Sumber: Disdukcaapil dan BPS RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli 2016 -2021

II - 107


b. Rasio Ketergantungan Perkembangan rasio ketergantungan periode tahun 2010–2014 tersaji pada tabel berikut ini. Tabel 2.81 Rasio Ketergantungan No. 1.

Indikator Rasio ketergantungan

2010

2011

2012

2013

2014

53,59

53,10

52,72

52,67

52,41



II - 108


BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kinerja keuangan Pemerintah Daerah sangat terkait dengan aspek kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan aspek kondisi neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari perkembangan struktur APBD yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Sementara itu, neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi Aset Pemerintah Daerah, kondisi Kewajiban Pemerintah Daerah, serta kondisi ekuitas dana yang tersedia. Gambaran kinerja pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, diuraikan sebagai berikut: 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Kinerja pelaksanaan APBD dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi APBD, perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah, permasalahan yang muncul, serta potensi dan tantangan ke depan. Secara umum gambaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: a. Pendapatan Daerah Sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bangli meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lainlain pendapatan daerah yang sah. Perkembangan rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah periode tahun 2011-2015 disajikan pada Tabel 3.1 berikut ini.

III - 1


Tabel 3.1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2011-2015 Uraian

No

1

PENDAPATAN

1.1

Pendapatan Asli Daerah

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan 1.1.3 Daerah yang Dipisahkan 1.1.4 Lain-lain PAD yang sah 1.2

Dana Perimbangan

RataRata Pertum buhan (%)

2011

2012

2013

2014

2015*

543.397.296.190,20

622.718.265.074,96

702.904.029.712,53

793.647.679.010,96

873.400.676.331,56

12,61

22.963.226.126,08

40.751.049.551,70

56.661.569.808,08

76.141.461.020,04

87.662.787.954,73

41,50

3.811.440.233,00

6.107.124.593,00

7.679.635.781,00

11.802.144.519,00

12.557.945.219,50

36,52

12.652.616.052,84

10.101.008.545,00

11.286.789.894,00

14.995.768.691,00

18.566.237.388,00

12,06

2.425.425.290,41

2.563.279.399,78

3.425.035.157,67

3.550.338.261,55

4.008.691.268,61

13,97

4.073.744.549,83

21.979.637.013,92

34.270.108.975,41

45.793.209.548,49

52.529.914.078,62

135,95

372.360.434.599,00

459.413.968.609,00

513.012.768.177,00

546.402.981.593,00

569.345.607.183,00

11,44

14.512.036.183,00 -

8,29

21.634.023.599,00

24.211.805.609,00

23.512.514.177,00

16.826.056.593,00

1.2.2 Dana Alokasi Umum

321.381.411.000,00

396.942.913.000,00

450.812.694.000,00

486.381.005.000,00

499.734.801.000,00

11,93

1.2.3 Dana Alokasi Khusus

29.345.000.000,00

38.259.250.000,00

38.687.560.000,00

43.195.920.000,00

55.098.770.000,00

17,68

148.073.635.465,12

122.553.246.914,26

133.229.691.727,45

171.103.236.397,92

216.392.281.193,83

11,59

1.2.1 Dana Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

1.3

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

1.3.1 Pendapatan Hibah

-

-

-

-

-

-

1.3.2 Pendapatan Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan 1.3.3 Pemerintah Daerah lainnya

-

-

-

-

-

-

51.507.846.265,12

72.005.747.214,26

76.161.490.727,45

97.884.223.397,92

117.658.814.193,83

23,57

1.3.4 Dana Penyesuaian dan otonomi khusus

91.782.184.200,00

39.289.956.000,00

55.975.166.000,00

71.999.013.000,00

96.577.827.000,00

12,01

lainnya 4.783.605.000,00 1.3.5 Bantuan keuangan dari prov atau pemerintah daerah

11.257.543.700,00

1.093.035.000,00

1.220.000.000,00

2.155.640.000,00

33,34

*sebelum laporan hasil pemeriksaan BPK Sumber: Bagian Keuangan Kabupaten Bangli

III - 2


Tabel 3.1 di atas menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah periode tahun 2011-2015 cenderung meningkat. Pada tahun 2011 pendapatan daerah sebesar Rp. 543.397.296.190,20 meningkat menjadi Rp. 873.400.676.331,56 pada tahun 2015 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12,61 persen. Rata-rata pertumbuhan tertinggi ada pada pendapatan asli daerah yaitu sebesar 41,50 persen dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 11,59 persen, serta diikuti terakhir oleh dana perimbangan sebesar 11,44 persen. Kontribusi terbesar PAD periode tahun 2011-2015 bersumber dari lainlain PAD yang sah sebesar 135,95 persen. Sumber PAD lainnya adalah Pendapatan Pajak Daerah yang memberikan kontribusi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 36,52 persen, selanjutnya hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pertumbuhan rata-ratanya sebesar 13,97 persen sedangkan pendapatan restribusi daerah sebesar 12,06 persen. b. Belanja Daerah Belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan serta sulit untuk diukur dalam pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan. Sedangkan, belanja langsung yaitu belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Perkembangan rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah periode tahun 2011-2015 disajikan pada Tabel 3.2 berikut ini.

III - 3


Tabel 3.2 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2011-2015

No.

B 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6.

2.1.7. 2.1.8. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3.

Uraian

BELANJA Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten dan Pem. Desa Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Total Jumlah Belanja

Ratarata pertu mbuha n (%)

2011

2012

2013

2014

2015*

366.225.962.712,01 305.727.750.189,00 0,00 165.000.000,00 7.022.750.974,00 15.517.355.000,00

395.736.955.723,96 345.288.249.856,97 0,00 1.415.000.000,00 6.479.550.000,00 0,00

475.739.671.237,83 371.523.672.414,83 0,00 165.000.000,00 32.678.300.244,00 2.264.325.000,00

556.735.255.346,17 417.521.985.26,00 0,00 0,00 61.031.213.202,00 3.255.000.000,00

642.300.046.614,28 475.644.605.714,00 0,00 0,00 74.508.638.352,00 1.080.000.000,00

142,31 126,36 -30,77

1.573.292.500,00

1.787.335.000,00

1.972.461.800,00

2.420.830.000,00

3.335.672.211,00

21,12

35.104.500.549,01

40.555.934.116,99

67.135.911.779,00

71.375.084.865,00

91.066.802.548,28

28,74

1.115.313.500,00 208.679.570.653,91 18.789.137.900,00 75.202.509.208,00 114.687.923.545,91 574.905.533.365,92

210.886.750,00 196.495.419.386,00 19.555.793.850,00 94.598.698.414,00 82.340.927.122,00 592.232.375.109,96

0,00 176.603.987.325,90 20.116.994.600,00 93.724.028.511,90 62.762.964.214,00 652.343.658.563,73

1.131.142.014,17 205.641.743.143,90 19.937.561.016,00 115.486.912.877,90 70.217.269.250,00 762.376.998.490,07

0,00 254.348.382.971,78 46.606.485.655,00 97.029.104.048,50 110.712.793.268,28 896.648.429.586,06

-45,27 6,04 1,51 8,03 4,39 11,91


III - 4

15,17 11,71


Tabel 3.2 di atas menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan per tahun belanja daerah periode tahun 2011-2015 sebesar 11,91 persen. Rata-rata pertumbuhan pada komponen belanja langsung adalah 6,04 persen lebih rendah dari belanja tidak langsung sebesar 15,17 persen. c.

Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bangli meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Perkembangan rata-rata pertumbuhan realisasi pembiayaan daerah periode tahun 2011-2015 disajikan pada Tabel 3.3 berikut ini.

III - 5


Tabel 3.3 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2011-2015

No.

3.1 3.1.1 3.1.2

Uraian PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya

3.2.1

Penerimaan piutang daerah Penerimaan kembali investasi dana bergulir PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

3.2.2

Pembayaran pokok utang

3.1.3 3.2

PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

2011

2012

2013

58.468.825.286,09

24.780.383.971,37

58.468.825.286,09

Rata2 pertum -buhan (%)

2014

2015*

54.132.910.936,37

101.336.096.529,04

127.941.507.170,93

43,57

24.780.383.971,37

54.132.910.936,37

100.203.466.932,07

128.106.777.049,93

43,45

-

-

-

-

-

-

-

1.132.629.596,97

-

-25,00

2.664.464.473,00

1.133.363.000,00

4.489.815.153,00

4.500.000.000,00

-

59,73

2.576.000.000,00

500.000.000,00

4.000.000.000,00

4.500.000.000,00

-

157,98

88.464.473,00

633.363.000,00

489.815.153,00

-

-

148,32

56.288.621.147,09

23.647.020.971,37

49.643.095.783,37

-

127.941.507.170,93

12,99

24.780.383.971,37

54.132.910.936,37

100.203.466.932,07

128.106.777.049,93

101.625.506.705,43

52,68

*sebelum laporan hasil pemeriksaan BPK Sumber: Bagian Keuangan Kabupaten Bangli (data diolah)

III - 6


3.1.2. Neraca Daerah Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas, dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Perkembangan neraca daerah periode tahun 2011-2015 dan rata-rata pertumbuhannya disajikan pada Tabel 3.4 berikut ini.

III - 7


Tabel 3.4 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Bangli tahun 2011-2015

No. I a. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 b. 1

2 c. 1 2 3 4 5

Uraian ASET Aset Lancar Kas di kas daerah Kas di bendahara pengeluaran Kas di bendahara penerimaan Kas di kas BLUD & JKN Puskesmas Piutang Pajak Piutang restribusi Bagian tuntutan ganti rugi Piutang lainnya Persediaan Penyisihan piutang tak tertagih Aset lancar lainnya Investasi Jangka Panjang Investasi non permanen dana bergulir Dana bergulir diragukan tertagih Investasi permanen penyertaan modal daerah Aset Tetap Tanah Peralatan dan mesin Gedung dan Bangunan Jalan,irigasi dan jaringan Aset tetap lainnya

2011

2012

2013

2014

2015*

Rata2 Pertumbuhan (%)

606.625.415.147,79 55.233.968.144,78 24.471.011.622,40 339.546.461,01 124.851.700,00

677.113.892.522,64 84.985.758.322,48 51.502.762.356,78 198.705.627,86 3.151.425.032,61

714.019.055.118,65 138.818.846.371,02 93.261.981.005,47 165.931.308,00 124.111.127,38

806.569.075.331,61 200.001.970.502,06 119.939.926.878,36 313.582.643,09 693.094.103,65

833.384.704.302,41 155.450.726.705,92 95.903.424.202,48 15,153,783,00 145.909.730,40

8,34 34,75 50,03 7,75 676,89

0

2.435.797.234,59

6.775.554.618,60

7.853.267.528,48

5.569.696.389,55

41,25

1.221.503.229,80 388.919.732,02 2.697.571.771,77 23.366.378.522,58 2.578.637.038,57 0 45.548.066,66 14.164.416.617,31 2.412.390.000,00 2.412.390.000,00

1.323.546.608,00 1.328.321.638,32 441.482.840,00 19.653.176.372,87 5.224.765.030,34 -320.254.163,33 46.029.744,44 23.801.148.927,42 2.133.390.000,00 2.412.390.000,00

1.491.701.575,00 3.884.307.825,60 374.954.840,00 27.644.960.326,99 5.744.318.576,87 -648.974.832,89 0 24.412.146.455,12 1.356.342.400,00 1.326.000.000,00

16.096.081.900,00 3.526.448.103,31 374.954.840,00 32.772.326.079,00 18.987.921.399,68 -555.632.973,51 0 36.387.938.128,18 657.110.000,00 665.689.400,00

26.284.762.173,60 4.587.554.560,70 515.384.719,00 23.888.118.457,75 19.544.978.394,42 -21.004.255.704,98 0 35.518.757.378,36 574.190.967,52 638.212.400.00

265,85 113,71 -15,31 4,05 86,51 942,12 -24,74 29,32 -28,04 -23,71

0

-279.000.000,00

30.342.400,00

-8.579.400,00

-64.021.432,48

101,77

11.752.026.617,31

19.534.368.927,42

23.055.804.055,12

35.730.828.128,18

34.944.566.410,84

34,26

520.112.433.408,31 77.163.016.219,00 102.691.586.699,20 202.000.714.449,61 390.101.226.545,85 11.220.173.348,20

544.440.683.174,56 73.828.016.219,00 120.058.101.076,41 206.338.117.449,69 422.767.462.830,23 14.238.772.542,66

533.363.994.964,61 73.380.251.219,00 122.330.716.422,10 219.898.529.063,87 455.757.552.725,49 5.223.673.796,11

554.637.781.809,30 73.380.251.219,00 136.613.072.739,95 231.132.730.271,82 495.828.030.803,49 5.894.995.419,00

625.632.878.092,28 78.438.854.219,00 163.245.041.011,35 277.999.232.504,25 584.506.618.867,49 6.861.106.505,00

4,86 0,49 12,49 8,53 10,71 -1,79

III - 8


6 7 d 1 2 3 II e 1 2 3 4 f III g 1 2 3 4 5

h 1 2 3

Kontruksi dalam pengerjaan Akumulasi penyusutan Aset Lainnya Aset tidak berwujud Aset lain-lainnya Kemitraan dengan pihak ketiga KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Utang perhitungan pihak ketiga Utang dalam negeri pemerintah pusat Utang dalam negeri pemerintah provinsi Utang Jangka pendek lainnya Kewajiban Jangka Panjang Ekuitas Dana Ekuitas dana lancer Sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) Pendapatan yang ditangguhkan Cadangan piutang Cadangan persediaan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek Ekuitas dana investasi Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang Diinvestasikan dalam aset tetap Diinvestasikan dalam aset lainnya

5.810.882.000,00 -268.875.165.853,55 17.114.596.977,39 0 16.439.596.977,39 675.000.000,00 802.110.722,40 802.110.722,40 7.577.654,00

7.774.763.000,00 -300.564.549.943,43 23.886.302.098,18 0 23.211.302.098,18 675.000.000,00 489.815.153,28 489.815.153,28 0

5.335.960.648,00 -348.562.688.909,96 17.424.067.327,90 0 17.424.067.327,90 0 4.576.920.317,02 4.576.920.317,02 0

9.116.190.458,00 -397.327.489.101,96 15.541.384.892,07 34.100.000,00 15.507.284.892,07 0 2.152.010.527,93 2.152.010.527,93 0

10.231.798.958,00 -495.649.773.972,81 16.782.342.125,85 34.000.000,00 16.748.242.125,85 0 3.192.830.543,05 3.192.830.543,05 0

21,38 16,62 2,42 -0,07 3,32 -25,00 197,72 197,72 -25,00

633.363.000,00

0

0

0

0

-25,00

0

141.266.453,28

0

0

100

-25,00

161.170.068,40 0 605.823.304.425,39 54.431.857.422,38

348.548.700,00 0 652.822.928.441,94 84.495.943.169,20

4.576.920.317,02 0 709.381.449.992,63 134.241.926.045,00

2.152.010.527,93 0 804.417.064.803,65 197.849.959.974

3.192.830.443,05 0 833.439.808.987,84 0

331,20 0,00 8,36 15,37

24.780.383.971,37

54.132.910.936,37

100.203.466.923,07

128.106.777.049

0

32,85

147.448.158,01 27.719.921.322,83 2.578.637.038,57

3.155.779.315,47 22.472.303.040,30 5.224.765.030,34

124.111.127,38 32.746.949.734,70 5.744.318.576,87

693.094.103,65 52.214.177.949,70 18.987.921.399,68

0 0 0

575,66 -3,44 60,78

-794.533.068,40

-489.815.153,28

-4.576.920.317,02

-2.152.010.527,93

0

160,77

551.391.447.003,01

568.326.985.272,74

575.139.523.947,63

606.567.104.829,55

0

-22,57

14.164.416.617,31

21.667.758.927,42

24.351.461.655,12

36.387.938.128,18

0

3,70

520.112.433.408,31

544.440.683.174,56

533.363.994.964,61

554.637.781.809,30

0

-23,34

17.114.596.977,39

23.886.302.098,18

17.424.067.327,90

15.541.384.892,07

0

-24,57


III - 9


Analisis terhadap data neraca daerah sekurang-kurangnya dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut: 1. Rasio likuiditas Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar (current ratio) dan rasio quick (quick ratio). Rasio lancar merupakan perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Sedangkan rasio quick merupakan perbandingan antara aset lancar dikurang persediaan dengan kewajiban jangka pendek. 2. Rasio solvabilitas Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio total utang terhadap total aset dan rasio utang terhadap modal. Rasio total utang terhadap total aset merupakan perbandingan antara total kewajiban dengan total aset. Sedangkan rasio utang terhadap modal merupakan perbandingan total utang dengan total ekuitas. Hasil analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas periode tahun 2011-2015 tersaji pada Tabel 3.5 berikut ini. Tabel 3.5 Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Bangli No. A.

Uraian 2011 2012 2013 2014 Rasio Likuiditas Rasio lancar (current 1. 68,8608 173,5058 30,3302 92,9373 ratio) Rasio quick (quick 2. 65,6460 162,8390 29,0751 84,1139 ratio) B. Rasio Solvabilitas Rasio total utang 3. 0,0013 0,0007 0,0064 0,0027 terhadap total aset Rasio utang terhadap 4. 0,0013 0,0008 0,0065 0,0027 modal *Sebelum laporan hasil pemeriksaan BPK Sumber: Bagian Keuangan Kabupaten Bangli, (data diolah)

2015* 48,6874 42,5659

0,0038 0,0038

Berdasarkan analisis rasio keuangan Kabupaten Bangli sebagaimana yang disajikan pada Tabel 3.5 di atas menunjukkan bahwa rasio lancar pada tahun 2013 mempunyai nilai 30,3302, yang berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Bangli kewajiban jangka pendek yang sangat kecil. Rasio lancar pada tahun 2015 sebesar 48,6874 yang berarti bahwa aset lancar adalah 48,6874 kali lipat bila dibandingkan dengan kewajiban yang jatuh tempo, dan setiap Rp.1,00 utang dijamin oleh Rp 48,6874 aset lancar. Kondisi ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli tidak berani mengambil resiko dengan utang yang lebih banyak. Sama seperti halnya rasio lancar, rasio quick pada tahun 2015 sebesar 42.5659, hal ini berarti kemampuan Pemerintah Kabupaten Bangli dalam membayar kewajiban jangka pendeknya cukup besar. Rasio quick merupakan III - 10


salah satu ukuran likuiditas terbaik, karena mengindikasikan apakah Pemerintah Daerah dapat membayar kewajibannya dalam waktu dekat yang mengurangkan persediaan pada total aset lancar. Meskipun persediaan masuk dalam kategori aset lancar, namun memerlukan tahap untuk menjadi kas. Apalagi persediaan di Pemerintah Daerah bukan merupakan barang dagangan, sehingga sebagai faktor pengurang dalam aset lancar pada saat penghitungan rasio quick. Rasio total utang terhadap total aset menunjukkan seberapa besar pengaruh utang terhadap aktiva, di mana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh utang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bangli. Besar rasio total utang terhadap total aset pada tahun 2015 sebesar 0,0038 hal ini berarti pengaruh utang terhadap aktiva sangat kecil. Rasio utang terhadap modal menunjukkan seberapa perlu utang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, di mana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Pada tahun 2015 rasio utang terhadap modal Pemerintah Kabupaten Bangli sebesar 0,0038. Hal ini menunjukkan bahwa nilai total utang masih jauh di bawah nilai modal yang dimiliki Kabupaten Bangli, dan semakin mandiri serta tidak tergantung pada utang. 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang. Hak dan kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan untuk pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan perpaduan dari beberapa peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat yang dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi, diwujudkan dalam APBD yang tiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam implementasinya kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah setiap tahunnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bangli juga diselenggarakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 III - 11


tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian diubah dan dilengkapi dengan ketentuan baru yang diatur dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah. a.

Kebijakan Umum Pendapatan Daerah Kebijakan umum pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Bangli diarahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pembangunan sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, agar dapat semaksimal mungkin mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Dalam konteks keuangan daerah, yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah hak-hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang didapat dari sumber penerimaan internal maupun eksternal Pemerintah Daerah. Sumber penerimaanpendapatan daerahsecara garis besar mencakup PAD, pendapatan dari dana perimbangan pusat-daerah, dan lain-lain sumber pendapatan yang sah. Pendapatan daerah dari sumber PAD didapat dari penerimaan pajak-pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Kemudian pendapatan daerah dari sumber dana perimbangan didapat dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang mana kebijakan penetapannya merupakan kewenangan Pemerintah (Pusat). Selanjutnya, untuk pendapatan dari sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah didapat dari penerimaan dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, dana penyesuaian/otonomi khusus, bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan Pemerintah telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan, hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dibiayai dari APBN. Kebijakan otonomi daerah telah memberikan kebebasan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola keuangannya sendiri agar mampu mendanai aktivitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 merupakan landasan bagi daerah untuk membangun daerahnya secara mandiri dan lebih mengandalkan kemampuan dan potensi yang dimiliki daerah. Kebijakan pendapatan harus terus diupayakan dalam rangka meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah melalui upaya meningkatkan pelayanan dan efektifitas serta efisiensi biaya operasional kinerja pendapatan unitunit produksi. Untuk itu pendapatan dari PAD perlu ditingkatkan dari tahun sebelumnya. Demikian juga pendapatan yang bersumber dari bantuan Pemerintah III - 12


Pusat (DAU, DAK, dan dana perimbangan lainnya) maupun bantuan dari Pemerintah Provinsi Bali terus dapat diefektifkan melalui koordinasi akurasi data maupun kegiatan prioritas yang bernilai regional, terkait dengan bagi hasil dari Pemerintah Provinsi. Upaya-upaya penting yang terus dilakukan dalam rangka meningkatkan penerimaan PAD tersebut adalah: 1. Menghitung kembali potensi PAD secara rill, khususnya pada sumber-sumber pendapatan tertentu dalam kerangka ekstensifikasi dan intensifikasi pungutan PAD, baik sumber-sumber retribusi daerah maupun pajak. 2. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan cara mengoptimalkan sumbersumber penerimaan daerah yang bersifat ekonomis dan rasional dengan merangsang pertumbuhan potensi perekonomian daerah. 3. Optimalisasi peran BUMD guna memacu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah, serta dapat memberikan kontribusinya secara signifikan terhadap peningkatan PAD. 4. Mempelajari kemungkinan meningkatkan pendapatan melalui penjualan jasajasa publik. 5. Menyempurnakan administrasi penerimaan pendapatan daerah dan meningkatkan pengendalian pendapatan daerah untuk menjamin efektivitas pengumpulan pendapatan. Sedangkan, upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan dana perimbangan adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pendapatan daerah, antara lain melalui penyampaian akurasi data maupun penyusunan kegiatan prioritas yang berskala nasional dan regional. 2. Pengusulan kegiatan khusus dan strategis dalam skala daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan potensi perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sumber pendapatan daerah Kabupaten Bangli terdiri dari: 1. PAD meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 2. Dana perimbangan meliputi: dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi: pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya, pendapatan lainnya, dan dana penyesuaiandan otonomi khusus. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang dilakukan periode tahun 2011-2015 diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah terutama sumber penerimaan dari PAD termasuk pajak daerah dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta penerimaan III - 13


lain-lain PAD yang sah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah juga dilakukan dengan mengoptimalkan dana perimbangan termasuk dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak. Dalam kurun waktu tahun 2011-2015, dari sisi pengelolaan pendapatan daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah, terdapat perubahan peraturan terkait pajak dan retribusi daerah, yaitu ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perubahan perundangundangan tersebut mengakibatkan adanya perubahan dan penyesuaian kebijakan terkait pengelolaan pendapatan daerah.Undang-undang tersebut ditetapkan dalam upaya memperbaikii sistem pemungutan serta optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah, melalui perluasan objek dan penambahan jenis pajak daerah.Penetapan undang-undang tersebut memberikan dukungan terhadap langkah yang sangat strategis guna lebih memantapkan kebijakan desentralisasi fiskal, khususnya dalam rangka membangun hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah yang lebih ideal. b. Kebijakan Belanja Daerah Kebijakan pengelolaan belanja daerah didasarkan pada dokumen RPJMD Kabupaten Bangli Tahun 2010-2015 dan mempedomani dokumen perencanaan RKPD, serta dibahas secara bersama sesuai mekanisme ketentuan perundangundangan. Kebijakan umum belanja daerah pada periode tahun 2011-2015 adalah: 1. Peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik, di samping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan efisiensi dan efektivitas, sesuai dengan prioritas daerah yang diharapkan dapat memberikan dukungan dalam pelaksanaan programprogram strategis daerah; 2. Menitikberatkan alokasi belanja daerah pada 6 bidang urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar dan beberapa penunjang urusan; 3. Meningkatkan alokasi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, berupa pelayanan pendidikan, kesehatan, meningkatkan akses penduduk untuk mendapatkan perumahan yang layak, lapangan kerja, meningkatkan ketahanan pangan serta pelayanan sosial; 4. Mengarahkan pada peningkatan perekonomian daerah, khususnya untuk meningkatkan nilai tukar petani, melalui fasilitasi usaha/industri olahan, baik skala rumah tangga, kecil, dan menengah; 5. Melakukan efisiensi belanja, yaitu dengan meminimalkan belanja yang tidak langsung terarah kepada masyarakat (khususnya belanja barang) menjadi belanja yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat; 6. Belanja daerah disusun berdasarkan sasaran/target kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang harus dicapai setiap tahunnya (performancebased budgeting); Disamping kebijakan belanja yang dituangkan dalam RPJMD, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Bangli sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia juga mempedomani kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, diantaranya: 1. Kebijakan yang tertuang dalam dokumen perencanaan, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi; III - 14


2. 3.

4.

Standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Kementerian, sebagai pedoman dalam pelaksanaan perencanaan kinerja kegiatan pembangunan; Tujuan pembangunan millenium atau MDGs, yang meliputi penanggulangan kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, memastikan kelestarian lingkungan hidup, dan membangun kemitraan global untuk pembangunan; Pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI).

c.

Kebijakan Pembiayaan Daerah Dengan memperhatikan perkembangan kebijakan pembiayaan daerah yang ada dan kebutuhan pembangunan daerah, maka arah kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Bangli yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 20102015 adalah sebagai berikut: 1. Menciptakan pembiayaan anggaran yang memiliki resiko terkecildan relatif tidak mengganggu stabilitas maupun kesinambungan anggaran pusat maupun daerah; 2. Menyediakan pembiayaan dari dana cadangan untuk membiayai kegiatan tertentu yang pengerjaannya memerlukan waktu lebih dari satu tahun anggaran; 3. Menjadikan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten dalam BUMD sebagai langkah perbaikan kinerja BUMD yang bersangkutan. 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran Gambaran proporsi penggunaan anggaran periode tahun anggaran sebelumnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan Pemerintahan Kabupaten Bangli dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah, diuraikan sebagai berikut: a.

Proporsi Realisasi Belanja Daerah Dibanding Anggaran Proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran periode tahun 20132015 disajikan pada Tabel 3.6 berikut ini.

III - 15


Tabel 3.6 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Bangli Tahun 2013-2015 2013 No

Uraian

A 1

PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer Lain-lain Pendapatan Yang Sah BELANJA Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Bagi hasil transfer Surplus/defisit PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Jumlah Pembiayaan Netto SILPA

2 3

B 1 2 3 4

C 1 2

2015*

2014

Anggaran

Realisasi

%

Anggaran

Realisasi

%

Anggaran

Realisasi

%

680.300.719.487,28

702.904.029.712,53

103,32

783.842.365.263,46

793.647.679.010,96

101,25

880.620.212.564,93

873.468.101.331,56

99,19

46.229.390.000,00

56.661.569.808,08

122,57

66.000.000.000,00

76.553.186.120,04

115,99

88.000.000.000,00

87.730.212.954,73

99,69

629.304.154.487,28

645.149.424.904,45

102,52

716.118.365.263,46

716.286.217.990,92

100,02

789.177.382.564,93

783.582.248.376,83

99,29

4.767.175.000,00 749.596.991.643,24 671.601.404.824,24 73.558.124.889,00

1.093.035.000,00 652.343.658.563,83 587.608.232.549,83 62.762.964.214,00

22,93 87,03 87,49 85,32

1.724.000.000,00 882.297.868.939,93 784.797.969.165,41 88.830.751.760,35

1.220.000.000,00 762.419.033.590,07 688.649.792.325,90 70.217.269.250,00

70,77 86,41 87,75 79,05

3.442.830.000,00 1.009.437.479.014,86 873.550.336.405,09 131.802.271.979,77

2.155.640.000,00 899.784.101.797,06 785.735.636.317,78 110.712.793.268,28

62,61 89,14 89,95 84,00

2.465.000.000,00

0

0,00

6.248.318.014,17

1.131.142.014,17

18,10

708.401.000,00

0

0,00

1.972.461.930,00 -69.296.272.155,96 69.296.272.155,96

1.972.461.800,00 50.560.371.148,70 49.643.095.783,37

100,00 172,96 71,64

2.420.830.000,00 -98.455.503.676,47 98.455.503.676,47

2.420.830.000,00 31.640.370.520,89 96.466.406.529,04

100,00 132,14 97,98

3.376.469.630,00 -128.817.266.449,93 128.817.266.449,93

3.335.672.211,00 -26.316.000.465,50 127.941.507.170,93

98,79 79,57 99,32

74.286.087.309,24

54.132.910.936,37

72,87

102.955.503.676,47

100.966.406.529,04

98,07

128.817.266.449,93

127.941.507.170,93

99,32

4.989.815.153,28

4.489.815.153,00

89,98

4.500.000.000,00

4.500.000.000,00

100,00

-

-

69.296.272.155,96

49.643.095.783,37 100.203.466.932,07

71,64

98.455.503.676,47

96.466.406.529,04 128.106.777.049,93

97,98

128.817.266.449,93

127.941.507.170,93 101.625.506.705,43

*sebelum laporan hasil pemeriksaan BPK Sumber: Bagian Keuangan Kabupaten Bangli, (data diolah)

III - 16

99,32


Berdasarkan Tabel 3.6 di atas diperoleh gambaran bahwa, proporsi realisasi belanja tidak langsung (belanja operasi) lebih besar dibanding realisasi belanja langsung (belanja modal) setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi dana APBD Kabupaten Bangli untuk mendanai program pembangunan selama ini relatif lebih kecil, meskipun trennya menurun dari 85,32 persen pada tahun 2013 menjadi 84,00 persen di tahun 2015. b. Analisis Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Gambaran belanja daerah yang menginformasikan proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Bangli disajikan pada Tabel 3.7 berikut ini. Tabel 3.7 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

No.

Uraian

A.

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1

Gaji dan Tunjangan

2

2013

2014

Rata2 pertumbuhan (%)

2015*

283.029.649.130,00

311.116.716.085,00

329.328.535.622,00

7,89

Tambahan Penghasilan PNS

85.959.748.945,83

103.699.253.269,00

142.995.500.677,00

29,27

3

Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/ WKDH

1.812.000.000,00

1.912.000.000,00

1.912.000.000,00

2,76

4

Tunjangan Profesi Guru

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

272.077.307,00

406.193.371,00

511.593.973,00

37,62

449.797.032,00

387.822.540,00

896.975.442,00

58,75

371.523.272.414,83

417.521.985.265,00

616.282.161.171,28

29,99

5 6 7

Biaya Pemungutan Pajak Daerah Insentif Pemungutan Pajak Daerah Insentif Pemungutan Pajak Restribusi Daerah Sub jumlah

B.

BELANJA LANGSUNG

1

Honorarium PNS

2

Honorarium Non PNS

3

Uang lembur

4

Pegawai BLUD

5

Uang untuk pihak ketiga

6

Belanja barang Sub jumlah

C. 1

2

3

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran pokok pinjaman dalam negeripemerintah pusat Pembayaran pokok pinjaman dalam negerilainnya Sub jumlah

0,00 2.757.576.875,00

4.566.916.416,00

9.970.403.500,00

91,97

14.408.478.725,00

13.482.142.600,00

20.408.611.560,00

22,47

77.619.000,00

95.952.000,00

187.807.000,00

59,67

0

1.792.550.000,00

15.011.080.725,00

368,71

2.873.320.000,00

0

828.582.870,00

-50,00

93.724.428.512,00

115.486.912.877,90

126.382.661.702,50

16,33

113.841.423.112,00

135.424.473.893,90

172.789.147.357,50

23,27 0,00

4.000.000.000,00

4.500.000.000,00

0

-43,75

489.815.153,00

0

0

-50,00

0

0

0

0,00

4.489.815.153,00

4.500.000.000,00

0

-49,89

III - 17


489.854.510.679,83

A+B+C

557.446.459.158,90

692.042.204.480,28

18,97

*Sebelum laporan hasil pemeriksaaan BPK Sumber: Bagian Keuangan Kabupaten Bangli

Berdasarkan Tabel 3.7 di atas diperoleh proporsi penggunaan anggaran yang digunakan untuk belanja pemenuhan kebutuhan aparatur periode tahun 2013-2015 disajikan pada Tabel 3.8 berikut ini. Tabel 3.8 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Bangli Tahun 2013-2015 No.

Uraian

Total Belanja Untuk Pemenuhan KebutuhanAparatur (Rp) (a)

Total Pengeluaran (Belanja +Pembiayaan Pengeluaran)(Rp) (b)

(a) / (b) x 100%

Prosentase

1.

Tahun anggaran 2013

371.523.272.414,83

489.854.510.679,83

75,84

2.

Tahun anggaran 2014

417.521.985.265,00

557.446.459.158,90

74,90

3.

Tahun anggaran 2015

616.282.161.171,28

692.042.204.480,28

89,05

Tabel 3.8 di atas menunjukkan bahwa, selama periode tahun 2013-2015 rata-rata belanja untuk belanja pemenuhan kebutuhan aparatur adalah sebesar 89,05 persen. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi belanja untuk belanja pemenuhan kebutuhan aparatur persentasenya relatif lebih besar apabila dibandingkan dengan belanja untuk pelayanan publik dan diharapkan belanja untuk pelayanan publik lebih meningkat lagi pda tahun-tahun berikutnya. Efektifitas dan efisiensi belanja daerah perlu dioptimalkan untuk belanja yang kemanfaatannya lebih besar di masyarakat 3.2.2. Analisis Pembiayaan Perkembangan kondisi defisit riil anggaran dan penutup defisit riil anggaran Kabupaten Bangli periode tahun 2013-2015 tersaji pada Tabel 3.9 berikut ini. Tabel 3.9 Defisit Riil dan Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bangli Tahun 2013-2015 No. 1.

Uraian Realisasi pendapatan daerah

2013

2014

2015*

702.904.029.712,53

794.059.404.110,96

873.322.191.601,16

652.343.658.563,83

762.419.033.590,07

899.784.101.797,06

49.643.095.783,37

96.466.406.529,04

0,00

917.275.365,33

-64.826.036.008,15

-26.461.910.195,90

54.132.910.936,37

100.203.466.932,07

128.817.266.449,93

0

2.306.639.844,40

0,00

Dikurangi realisasi: 2.

Belanja daerah

3.

Pengeluaran pembiayaan daerah

A.

Defisit riil Ditutup oleh realisasi penerimaan pembiayaan

4.

5.

Sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun anggaran sebelumnya Penerimaan piutang daerah

III - 18


B.

Total realisasi penerimaan pembiayaan daerah

55.050.186.301,70

37.684.070.768,32

127.941.507.170,93

A+ B

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

55.967.461.667,03

(27.141.965.239,83)

101.479.596.975,03

*Sebelum laporan hasil pemeriksaan BPK

Tabel 3.9 di atas menunjukkan bahwa periode tahun 2013-2015 realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bangli mengalami peningkatan. Artinya realisasi pendapatan daerah melebihi realisasi belanja daerah masing-masing sebesar Rp. 702.904.029.712,53 pada tahun 2013, Rp. 794.059.404.110,96 pada tahun 2014, dan hanya pada tahun 2015 pendapatan lebih kecil sebesar Rp. 873.322.191.601,16. Untuk realisasi sisa lebih perhitungan APBD Kabupaten Bangli periode tahun 2013-2015, tersaji pada Tabel 3.10 berikut ini. Tabel 3.10 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Bangli Tahun 2013-2015 2013 No 1 2 3

4

5

6

7

Uraian Jumlah SILPA Pelampauan penerimaan PAD Pelampauan penerimaan dana perimbangan Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya kewajiaban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan Kegiatan lanjutan

2014

2015

Rp

% dari SILPA

Rp

54.132.910.936,37

100,00

100.203.466.932,07

100,00

128.106.777.049,93

100

1.751.049.551,70

3,23

10.432.179.808,08

10,41

10.141.461.020,04

7,92

97.265.417,88

0,18

15.845.270.417,17

15,81

167.852.727,46

0,13

-

(3.674.140.000,00)

(3,67)

(504.000.000,00)

-0,39

52.277.018.312,79

96,57

97.253.333.079,41

97,06

119.920.870.449,86

93,61

489.815.153,28

0,90

4.576.920.317,02

4,57

2.152.010.527,93

1,68

-

-

-

% dari SILPA

-

% dari SILPA

Rp

-

Sumber: Bagian Keuangan Kabupaten Bangli

Tabel 3.10 di atas menunjukkan bahwa periode tahun 2013-2015 terlihat adanya kecenderungan peningkatan SiLPA. SiLPA bermakna positif jika merupakan hasil dari efektifnya PAD sehingga terjadi overtarget dan dibarengi oleh efisiensi anggaran belanja Pemerintah Daerah. Sedangkan SiLPA bermakna negatif bila berasal dari tertundanya belanja langsung program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah. Dari 7 (tujuh) jenis sumber penerimaan SiLPA terdapat 1 (satu) jenis saja yang berkontribusi terhadap bertambahnya penerimaan SiLPA, III - 19


yaitu sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. Kondisi ini merupakan fakta yang kurang relevan dengan pendekatan perencanaan pembangunan yang harus makin akurat dalam perencanaan alokasi kegiatan. Hasil evaluasi terhadap SiLPA tersebut diharapkan untuk rencana ke depan jumlah SiLPA dapat diperkecil. Salah satu solusi untuk memperkecil SiLPA adalah pada saat mengajukan usulan kegiatan dalam proses perencanaan pembangunan dilengkapi dengan KAK dan dokumen penunjang lainnya.

3.3. Kerangka Pendanaan Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama, dan program pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun ke depan, serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. 3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. Sedangkan, belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya. Untuk mengetahui perkembangan pengeluaran periodik wajib dan mengikat, serta prioritas utama disajikan pada Tabel 3.11 berikut ini.

Tabel 3.11 Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Bangli Tahun 2013-2015 No.

Uraian

A.


1

Gaji dan Tunjangan

2

3

Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/ WKDH Tunjangan Profesi Guru

4

Biaya Pemungutan Pajak Daerah

5 6

2013

2014

Rata2 pertumbuhan

2015*

283.029.649.130,00

311.116.716.085,00

329.328.535.622,00

7,89

1.812.000.000,00

1.912.000.000,00

1.912.000.000,00

2,76

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

Insentif Pemungutan Pajak Daerah

272.077.307,00

406.193.371,00

511.593.973,00

37,62

Insentif Pemungutan Pajak Restribusi Daerah

449.797.032,00

387.822.540,00

896.975.442,00

58,75

III - 20


Sub jumlah

285.563.523.469,00

B.

BELANJA LANGSUNG

1

Honorarium PNS

2

Honorarium Non PNS

3

Uang lembur

4

Pegawai BLUD

5

Belanja barang Sub jumlah

C.

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

1

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

2 3

313.822.731.996,00

332.649.105.037,00

7,95 0,00

2.757.576.875,00

4.566.916.416,00

9.970.403.500,00

91,97

14.408.478.725,00

13.482.142.600,00

20.408.611.560,00

22,47

77.619.000,00

95.952.000,00

187.807.000,00

59,67

0

1.792.550.000,00

15.011.080.725,00

368,71

93.724.428.512,00

115.486.912.877,90

126.382.661.702,50

16,33

110.968.103.112,00

135.424.473.893,90

171.960.564.487,50

24,51 0,00

4.000.000.000,00

4.500.000.000,00

0

-43,75

Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri-pemerintah pusat

489.815.153,00

0

0

-50,00

Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri-lainnya

0

0

0

0,00

Sub jumlah A+B+C

4.489.815.153,00

4.500.000.000,00

0

-49,89

401.021.441.734,00

453.747.205.889,90

504.609.669.524,50

12,18

*Sebelum laporan hasil pemeriksaan BPK Sumber: Bagian Keuangan Kabupaten Bangli

Berdasarkan Tabel 3.11 di atas menunjukkan bahwa pengeluaran periodik, wajib dan mengikat serta prioritas utama untuk belanja tidak langsung periode tahun 2013-2015 pertumbuhannya sebesar 7,95 persen. Sedangkan untuk belanja langsung pertumbuhannya sebesar 24,51 persen dengan pertumbuhan paling tinggi berasal dari belanja BLUD, yaitu sebesar 368,71 persen.

3.3.2. Proyeksi Data Masa Lalu Proyeksi data masa lalu merupakan proyeksi data untuk lima tahun ke depan yang didasarkan pada rata-rata pertumbuhan selama lima tahun kebelakang. Adapun proyeksi untuk periode tahun 2016-2021, meliputi: proyeksi pendapatan, proyeksi belanja tidak langsung dan belanja langsung yang periodik, wajib, mengikat serta prioritas utama, serta proyeksi SiLPA. a. Proyeksi Pendapatan Proyeksi pendapatan daerah menggunakan rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan periode tahun 2011-2015 sebesar 21.65 persen, dengan tahun dasar 2015 dan proyeksi tahun 2016 yang merupakan tahun pertama RPJMD maka dapat dikalkulasikan proyeksi pendapatan sebagaimana disajikan pada Tabel 3.12 berikut ini.

III - 21


Tabel 3.12 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2016-2021 Rata2 No.

Uraian

PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH

Pertumbuhan

2015

Pertumbuhan

2016

2017

2018

2019

2020

2021

873,400,676,331.56

10.05

1.039.813.104.555,94

1.253.979.612.796,37

1.518.444.087.108,56

1.846.662.419.584,74

2.256.115.069.521,68

2.769.617.085.506,56

21,65

Pendapatan Asli Daerah

87,662,787,954.73

15.13

101.132.858.905,11

116.909.437.559,32

135.423.225.588,71

157.189.548.031,19

182.827.303.558,08

213.080.881.816,27

16,07

12,557,945,219.50

6.40

13.362.146.843,91

14.217.324.241,92

15.127.232.993,41

16.095.375.904,98

17.125.479.962,90

18.221.510.680,53

6,40

18,566,237,388.00

23.81

22.986.829.008,27

28.459.992.995,14

35.236.317.327,28

43.626.084.482,91

54.013.455.198,29

66.874.058.881,00

23,81

1.1.3

Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

4,008,691,268.61

12.91

4.526.218.208,86

5.110.552.979,62

5.770.325.369,29

6.515.274.374,47

7.356.396.296,21

8.306.107.058,05

12,91

1.1.4

Lain-lain PAD yang sah

52,529,914,078.62

14.71

60.257.664.844,07

69.121.567.342,63

79.289.349.898,73

90.952.813.268,84

104.331.972.100,69

119.679.205.196,70

14,71

1.2

569,345,607,183.00

4.20

772.968.948.540,00

936.034.468.655,20

1.138.309.280.989,54

1.390.525.487.864,88

1.706.668.342.155,11

2.105.030.009.287,33

22,19

1.2.1

Dana Perimbangan Dana Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

14,512,036,183.00

-13.75

19.142.434.000,00

21.056.677.400,00

23.162.345.140,00

25.478.579.654,00

28.026.437.619,40

30.829.081.381,34

10,00

1.2.2

Dana Alokasi Umum

499,734,801,000.00

2.75

568.278.934.000,00

664.488.557.526,20

776.986.470.315,39

908.530.279.739,78

1.062.344.456.099,73

1.242.199.372.517,41

16,93

1.2.3

55,098,770,000.00

27.56

185.547.580.540,00

250.489.233.729,00

338.160.465.534,15

456.516.628.471,10

616.297.448.435,99

832.001.555.388,58

35,00

1.3

Dana Alokasi Khusus LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

216,392,281,193.83

26.47

165.711.297.110,83

201.035.706.581,85

244.711.580.530,31

298.947.383.688,66

366.619.423.808,48

451.506.194.402,96

22,20

1.3.1

Pendapatan Hibah

-

1.3.2

Pendapatan Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pmerintah Daerah lainnya Dana Penyesuaian dan otonomi khusus Bantuan keuangan dari prov atau pemerintah daerah lainnya

-

117,658,814,193.83

20.20

117.900.992.110,83

145.690.255.951,35

180.029.449.279,09

222.462.390.474,17

274.896.775.908,93

339.689.945.990,66

23,57

96,577,827,000.00

34.14

43.090.305.000,00

48.265.450.630,50

54.062.131.251,22

60.554.993.214,49

67.827.647.899,56

75.973.748.412,29

12,01

2,155,640.000.00

76.69

4.720.000.000,00

7.080.000.000,00

10.620.000.000,00

15.930.000.000,00

23.895.000.000,00

35.842.500.000,00

50,00

1

PENDAPATAN

1.1 1.1.1 1.1.2

1.3.3 1.3.4

1.3.5

Sumber: Bagian keuangan dan Dispenda Kabupaten Bangli, 2015

III - 22


Tabel 3.12 di atas menunjukkan bahwa untuk periode tahun 2016-2021, pendapatan daerah diproyeksikan naik setiap tahunnya dari pendapatan tahun 2015. Proyeksi pendapatan ini merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan atau berbeda atau bersifat indikatif sepanjang faktorfaktor penghitungnya atau asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan. Komponen pendapatan yang berkontribusi paling besar diproyeksikan dari lainlain pendapatan asli daerah yang sah, kemudian dana perimbangan, dan PAD. Dari prediksi diatas juga memungkinkan ada sumber pendanaan lainnya dari dana APBN, APBD Provinsi, pemerintah daerah lainnya, swasta/Corporate Social Responsibility (CSR), maupun partisipasi masyarakat yang dapat mempercepat pencapaian target kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli lima tahun mendatang.

b. Proyeksi SiLPA Sebagaimana diketahui tingkat pertumbuhan SiLPA periode tahun 20112015 sebesar 52.68 persen. Namun demikian, dengan mempertimbangkan bahwa tahun-tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan lebih baik, sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SiLPA harus mampu menutup defisit anggaran yaitu maksimal sebesar 6 persen dari total APBD, maka diperoleh proyeksi SiLPA sebagaimana disajikan pada Tabel 3.13 berikut ini.

III - 23


Tabel 3.13 Proyeksi SiLPA Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2016-2021

Uraian

Tahun

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya ( Tahun 2010-2015) Uraian

Tahun

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

2010

2011

58,468,825,286.09

24,780,383,971.37

2016

2017

62.388.786.273,36

75.238.776.767,78

2012

2013

2014

100,203,466,932.07

128,106,777,049.93

101,625,506,705.43

2018

2019

2020

2021

75.922.204.355,43

92.333.120.979,24

112.805.753.476,08

138.480.854.275,33

54,132,910,936.37

(Hasil Proyeksi 2016-2021)

Sumber: Olahan data Bappeda PM 2015

III - 24

2015


c. Proyeksi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Yang Periodik, Wajib, Mengikat Serta Prioritas Utama Proyeksi belanja tidak langsung dan belanja langsung yang periodik, wajib, mengikat, serta prioritas utama periode tahun 2016-2021 diproyeksikan cenderung meningkat. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.14 berikut ini.

III - 25


Tabel 3.14 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Wajib, Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2016–2021 No. A. 1 2

3 4 5 6

7

8 B. 1 2 3 4 5 C 1

Uraian BELANJA TIDAK LANGSUNG

Data tahun dasar (2015)

Rata-rata pertumbuhan

Proyeksi 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Gaji dan Tunjangan Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/ WKDH Biaya Pemungutan Pajak Daerah

329.328.535.622,00

3,40%

361.393.736.667,28

373.681.123.713,97

386.759.963.043,96

400.296.561.750,50

414.306.941.411,76

428.807.684.361,17

1.912.000.000,00 0

8,18% 10,00%

2.668.000.000,00 105.000.000,00

2.934.800.000,00 115.500.000,00

2.961.480.000,00 127.050.000,00

3.257.628.000,00 139.755.000,00

3.583.390.800,00 153.730.500,00

3.941.729.880,00 169.103.550,00

Insentif Pemungutan Pajak Daerah Insentif Pemungutan Pajak Restribusi Daerah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi//Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Tidak Terduga Sub jumlah BELANJA LANGSUNG Honorarium PNS

511.593.973,00

6,40%

668.107.342,20

710.866.212,10

756.361.649,67

804.768.795,25

856.273.998,15

911.075.534,03

896.975.442,00

23,81%

1.149.341.450,41

1422999650

1761815866

2181304224

2700672760

3343702944

91.066.802.548,28

19,31%

112.976.642.690,00

141.521.737.654,90

173.173.911.420,39

205.491.302.562,43

238.540.432.818,67

272.394.476.100,54

3.335.672.211,00

18,55%

3.634.897.585,22 1.000.000.000,00 483.595.725.735,11

4.267.731.723,71 1.000.000.000,00 525.654.758.954,68

5.036.355.032,07 1.000.000.000,00 571.576.937.012,09

5.972.146.038,79 1.000.000.000,00 619.143.466.370,96

7.113.893.516,12 1.000.000.000,00 668.255.335.804,70

8.509.556.956,15 1.000.000.000,00 719.077.329.325,89

9.970.403.500,00

10,00%

13.909.047.500,00

15.299.952.250,00

16.829.947.475,00

18.512.942.222,50

20.364.236.444,75

22.400.660.089,23

20.408.611.560,00 187.807.000,00 15.011.080.725,00 126.382.661.702,50 171.960.564.487,50

10,00% 0,00% 10,00% 10,00%

29.764.256.236,00 203.000.000,00 16.735.000.000,00 147.162.792.649,97 207.774.096.385,97

32.740.681.859,60 203.000.000,00 18.408.500.000,00 161.879.071.914,97 228.531.206.024,57

36.014.750.045,56 203.000.000,00 20.249.350.000,00 178.066.979.106,46 251.364.026.627,02

39.616.225.050,12 203.000.000,00 22.274.285.000,00 195.873.677.017,11 276.480.129.289,73

43.577.847.555,13 203.000.000,00 24.501.713.500,00 215.461.044.718,82 304.107.842.218,70

47.935.632.310,64 203.000.000,00 26.951.884.850,00 237.007.149.190,70 334.498.326.440,57

10.000.000.000,00

12.000.000.000,00

14.000.000.000,00

10.000.000.000,00 905.623.595.660,69

12.000.000.000,00 984.363.178.023,40

14.000.000.000,00 1.067.575.655.766,46

Honorarium Non PNS Uang lembur Pegawai BLUD Belanja barang dan jasa Sub jumlah PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Sub jumlah Total A B+C

427.051.579.796,28

4.684.000.000,00

599.012.144.283,78

4.684.000.000,00 696.053.822.121,08

6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 760.185.964.979,25

8.000.000.000,00 8.000.000.000,00 830.940.963.639,11

Sumber: Bappeda PM (data diolah)

III - 26


Berdasarkan Tabel 3.14 di atas menunjukkan bahwa belanja dan pengeluaran wajib, mengikat serta prioritas utama periode tahun 2016-2021 diproyeksikan mengalami kenaikan dari belanja dan pengeluaran wajib, mengikat serta prioritas utama dengan memperhatikan belanja tahun tahun 2015. 3.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan Setelah menganalisis kondisi pengelolaan keuangan daerah masa lalu sebagai kerangka keuangan, selanjutnya akan digambarkan kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan periode tahun 2016-2021. Perkiraan kapasitas riil kemampuan daerah disajikan secara indikatif, yaitu tidak kaku dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Selengkapnya secara indikatif tersaji pada Tabel 3.15 berikut ini.

III - 27


Tabel 3.15 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021 Proyeksi No.

Uraian 2016

2017

2018

2019

2020

2021

1.039.813.104.555,94

1.253.979.612.796,37

1.518.444.087.108,56

1.846.662.419.584,74

2.256.115.069.521,68

2.769.617.085.506,56

101.625.506.705,43

62.388.786.273,36

75.238.776.767,78

75.922.204.355,43

92.333.120.979,24

112.805.753.476,08

1.141.438.611.261,37

1.316.368.399.069,73

1.593.682.863.876,34

1.922.584.623.940,17

2.348.448.190.500,92

2.882.422.838.982,64

Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

696.053.822.121,08

760.185.964.979,25

830.940.963.639,11

905.623.595.660,69

984.363.178.023,40

1.067.575.655.766,46

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah

445.384.789.140,29

556.182.434.090,48

762.741.900.237,23

1.016.961.028.279,48

1.364.085.012.477,52

1.814.847.183.216,18

1.

Pendapatan

2.

Sisa lebih riil perhitungan anggaran Total penerimaan Dikurangi:

3.


III - 28


Dengan melihat proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah sebagaimana disajikan Tabel 3.15 di atas, maka dalam mengalokasikan anggaran harus benar-benar sesuai prioritas daerah agar keterbatasan kemampuan keuangan daerah tersebut dapat dimanfaatkan seefektif mungkin. 3.3.4. Kebijakan Alokasi Anggaran Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut ke dalam prioritas program/kegiatan. Prioritas program/kegiatan dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II, dan prioritas III, di mana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II. Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Prioritas I Dialokasikan untuk mendanai pengeluaran wajib, mengikat serta prioritas utama (6 urusan wajib pemerintahan dengan layanan dasar) Prioritas II Dialokasikan untuk pendanaan: a. Program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2016-2021, yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (dedicated) kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana. Program tersebut harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas II juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Prioritas III Merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja, seperti: dana pendamping DAK, tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan dan pemerintahan desa, serta belanja tidak terduga. Pengalokasiannya prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka alokasi kapasitas riil keuangan daerah berdasarkan prioritas disajikan pada Tabel 3.16 sebagai berikut.

III - 29


Tabel 3.16 Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Berdasarkan Prioritas Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2016-2021 Alokasi No

Jenis dana

2016 %

1 a. b. 2 3

Prioritas I Belanja Tidak Langsung Belanja langsung Prioritas II Prioritas III Total

2017 Rp

%

2018 Rp

%

2019 Rp

%

2020 Rp

%

2021 Rp

%

Rp

50,36

572.500.001.845,86

46,25

606.012.387.600,39

40,50

642.208.178.387,01

35,63

681.485.376.379,62

30,98

723.866.603.940,52

26,83

769.645.150.187,02

32,20

365.984.185.459,89

28,91

378.865.289.575,82

24,74

392.366.670.559,99

21,26

406.680.017.769,89

18,04

421.601.009.469,82

15,24

437.173.296.269,25

18,17

206.515.816.385,97

17,33

227.147.098.024,57

15,76

249.841.507.827,02

14,37

274.805.358.609,73

12,94

302.265.594.470,70

11,59

332.471.853.917,77

22,24

252.771.500.175,79

21,70

284.348.891.125,47

29,24

463.727.271.326,75

36,66

701.194.855.661,07

42,01

981.501.061.055,23

48,12

1.380.394.966.781,15

27,40

311.483.109.239,72

32,05

420.007.120.343,87

30,25

479.747.414.162,57

27,71

529.904.391.899,48

27,01

631.080.525.505,17

25,04

718.382.722.014,47

100,00

1.136.754.611.261,37

100,00

1.310.368.399.069,73

100,00

1.585.682.863.876,34

100,00

1.912.584.623.940,17

100,00

2.336.448.190.500,92

100,00

2.868.422.838.982,64


III - 30


Secara ringkas kerangka pendanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bangli tahun 2016-2021 disajikan pada Tabel 3.17 berikut ini.

III - 31


Tabel 3.17 Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2016-2021 Proyeksi No.

Uraian 2016

2017

2018

2019

2020

2021

A.

PENERIMAAN

1.141.438.611.261,37

1.316.368.399.069,73

1.593.682.863.876,34

1.922.584.623.940,17

2.348.448.190.500,92

2.882.422.838.982,64

a.

Pendapatan

1.039.813.104.555,94

1.253.979.612.796,37

1.518.444.087.108,56

1.846.662.419.584,74

2.256.115.069.521,68

2.769.617.085.506,56

b.

Sisa lebih riil perhitungan anggaran

101.625.506.705,43

62.388.786.273,36

75.238.776.767,78

75.922.204.355,43

92.333.120.979,24

112.805.753.476,08

B.

BELANJA

1.136.754.611.261,37

1.310.368.399.069,73

1.585.682.863.876,34

1.912.584.623.940,17

2.336.448.190.500,92

1


677.467.294.699,61

770.340.787.072,97

830.515.449.187,82

891.480.357.409,04

973.575.531.797,34

1.059.886.036.389,52

PRIORITAS I

365.984.185.459,89

378.865.289.575,82

392.366.670.559,99

406.680.017.769,89

421.601.009.469,82

437.173.296.269,25

a.

Gaji dan Tunjangan

361.393.736.667,28

373.681.123.713,97

386.759.963.043,96

400.296.561.750,50

414.306.941.411,76

428.807.684.361,17

b.

Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH

2.668.000.000,00

2.934.800.000,00

2.961.480.000,00

3.257.628.000,00

3.583.390.800,00

3.941.729.880,00

c.

Biaya Pemungutan Pajak Daerah

105.000.000,00

115.500.000,00

127.050.000,00

139.755.000,00

153.730.500,00

169.103.550,00

d.

Insentif Pemungutan Pajak Daerah

668.107.342,20

710.866.212,10

756.361.649,67

804.768.795,25

856.273.998,15

911.075.534,03

e

Insentif Pemungutan Pajak Restribusi Daerah

1.149.341.450,41

1.422.999.649,76

1.761.815.866,36

2.181.304.224,15

2.700.672.759,91

3.343.702.944,05

III - 32

2.868.422.838.982,64


Proyeksi No.

Uraian 2016

2017

2018

2019

2020

2021

PRIORITAS III

311.483.109.239,72

420.007.120.343,87

479.747.414.162,57

529.904.391.899,48

631.080.525.505,17

718.382.722.014,47

a.

Tambahan Penghasilan PNS

184.923.518.964,50

194.730.930.860,95

214.204.023.947,05

235.624.426.341,75

259.186.868.975,92

285.105.555.873,52

b.

Belanja Hibah

7.689.770.000,00

46.072.893.967,44

55.778.900.235,67

67.290.461.837,91

82.195.686.667,53

100.884.799.364,39

c.

Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan

19.745.525.986,05

23.905.242.958,15

28.838.769.359,10

35.226.722.857,51

d.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa Lainnya

112.976.642.690,00

152.805.929.805,72

178.300.373.189,64

195.475.963.680,72

244.515.105.740,08

277.619.994.712,87

e

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintah Desa

3.634.897.585,22

4.267.731.723,71

5.036.355.032,07

5.972.146.038.79

7.113.893.516,12

8.509.556.956,15

f.

Belanja Tidak Terduga

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

g

Belanja uang untuk diserahkan kepada pihak ketiga

1.258.280.000,00

1.384.108.000,00

1.522.518.800,00

1.674.770.680,00

1.842.247.748,00

2.026.472.522,80

2

BELANJA LANGSUNG

459.287.316.561,76

540.027.611.996,76

755.167.414.688,51

1.021.104.266.531,13

1.362.872.658.703,58

206.515.816.385,97

227.147.098.024,57

249.841.507.827,02

274.805.358.609,73

302.265.594.470,70

13.909.047.500,00

15.299.952.250,00

16.829.947.475,00

18.512.942.222,50

29.764.256.236,00

32.740.681.859,60

36.014.750.045,56

39.616.225.050,12

PRIORITAS I a.

Belanja honorarium pns

b

Belanja Honorarium Non PNS

0

III - 33

43.236.342.584,74

1.808.536.802.593,12 332.471.853.917,77

20.364.236.444,75

22.400.660.089,23

43.577.847.555,13

47.935.632.310,64


Proyeksi No.

Uraian 2016

c.

Uang Lembur

d.

Belanja Pegawai BLUD

e.

C.

2017

2018

2019

2020

2021

203.000.000,00

203.000.000,00

203.000.000,00

203.000.000,00

203.000.000,00

203.000.000,00

16.735.000.000,00

18.408.500.000,00

20.249.350.000,00

22.274.285.000,00

24.501.713.500,00

26.951.884.850,00

Belanja Barang Jasa

145.904.512.649,97

160.494.963.914,97

176.544.460.306,46

194.198.906.337,11

213.618.796.970,82

234.980.676.667,90

PRIORITAS II

252.771.500.175,79

284.348.891.125,47

463.727.271.326,75

701.194.855.661,07

981.501.061.055,23

1.380.394.966.781,15

4.684.000.000,00

6.000.000.000,00

8.000.000.000,00

10.000.000.000,00

12.000.000.000,00

14.000.000.000,00

4.684.000.000,00

6.000.000.000,00

8.000.000.000,00

10.000.000.000,00

12.000.000.000,00

14.000.000.000,00

0

0

0

0

0

0

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembentukan dana cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang SURPLUS/DEFISIT = A – (B + C)


III - 34

Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dalam dokumen RPJMD, analisis isu-isu strategis menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bangli. Penyajian analisis isu-isu strategis diharapkan dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan digunakan sebagai pedoman untuk menentukan kinerja pembangunan Kabupaten Bangli dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis. Isu-isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Kabupaten Bangli dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau suatu kondisi/keadaan yang apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dalam jangka menengah. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis adalah permasalahan dan hasil layanan daerah Kabupaten Bangli, hasil analisis RPJM Provinsi Bali, RPJMN dan hasil telaah RTRW, dan Hasil telaah KLHS. Gambar 4.1 Informasi yang Diperlukan Dalam Perumusan Isu-Isu Strategis Kabupaten Bangli Hasil Analisis Gambaran Umum Daerah

Hasil Analisis RPJM 2010 ‐2015

Isu – isu Strategis

Hasil Telaah RTRW

Hasil Analisis KLHS

Analisis isu-isu strategis dalam perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar Pemerintah Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan. Analisis isu-isu strategis dalam perencanaan pembangunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli 2016-2021

IV - 1


meliputi: 1) Analisis kondisi geografi dan KLHS untuk menentukan permasalahan pembangunan, 2) Analisis Lingkungan Internal dan 3) Analisis Lingkungan Eksternal. 4.1 Permasalahan Pembangunan Dewasa ini kondisi umum daerah, baik struktur ruang, pola ruang, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sangat terkait dengan daya dukung lingkungan. Oleh sebab itu maka dalam menganalisis isu-isu strategis untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah, diawali dengan menelaah kondisi kondisi umum daerah, baik struktur ruang, pola ruang, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). 4.1.1 Telaah Kondisi Umum Kabupaten Bangli Gambaran Umum Kabupaten Bangli pada Bab II menyimpulkan bahwa secara umum perkembangan Kabupaten Bangli menunjukan kondisi yang cukup baik, hal ini ditunjukan oleh data makro ekonomi Kabupaten Bangli terus meningkat. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku meningkat secara signifikan dari 2.747.456,50 pada tahun 2010 menjadi 4.381.648,80 pada tahun 2014. Laju pertumbuhan ekonomi PDRB Atas dasar Harga konstan cukup baik, dari 2.747.456,50 pada tahun 2010 menjadi 3.4772.216,30 pada tahun 2014 Penurunan angka kemiskinan dari 16.970 jiwa pada tahun 2010 menjadi 12.968 jiwa pada tahun 2014. Berbagai program ekonomi kerakyatan berjalan dengan baik, seperti: program pendidikan, program kesehatan, program pertanian dalam arti luas, program pembangunan infrastruktur dan lingkungan serta program-program lainnya. 4.1.2 Telaah Rencana Struktur Ruang Rencana struktur ruang adalah susunan pusat - pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Bangli, meliputi: a. Pusat-pusat kegiatan, b. Sistem jaringan transportasi sebagai sistem jaringan prasarana utama, dan c. Sistem jaringan prasarana lainnya. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten, meliputi : a. Sistem perkotaan yang berkaitan dengan kawasan perdesaan, dan b. Sistem jaringan prasarana wilayah. Sistem perkotaan yang berkaitan dengan kawasan perdesaan, meliputi : a. Sistem perkotaan, dan b. Sistem perdesaan. Sistem jaringan prasarana wilayah meliputi : a. Sistem jaringan transportasi sebagai sistem jaringan prasarana utama, b. Sistem jaringan energi, c. Sistem jaringan telekomunikasi, RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli 2016-2021

IV - 2


d. Sistem jaringan sumber daya air, dan e. Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya Gambar 4.1 Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Bangli

Sumber: Perda RTRW Kabupaten Bangli

Berdasarkan hasil telaah struktur ruang wilayah maka dalam penyusunan RPJMD diperoleh hasil sebagai berikut : RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli 2016-2021

IV - 3


Tabel 4.1 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah

No.

1

2

Rencana Struktur Ruang

Sistem Perkotaan

Rencana Jaringan Prasarana Wilayah

Struktur Ruang Saat Ini

Sistem Perkotaan

Sistem Jaringan Transportasi

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan Program pembangunan jalan dan jembatan Program pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong Program pembangunan turap/talud/bronjong Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Program pengendalian banjir Program pengembangan perumahan Program lingkungan sehat perumahan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Program RPJMD sesuai RTRW sesuai RTRW

sesuai RTRW sesuai RTRW

sesuai RTRW

sesuai RTRW sesuai RTRW sesuai RTRW sesuai RTRW

Program Rehabilitasi dan sesuai RTRW Pemeliharaan Prasarana dan Fasiitas LLAJ Program Pembangunan sesuai RTRW Sarana dan Prasarana Perhubungan

4.1.3 Telaah Rencana Pola Ruang Berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional maka RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli 2016-2021

IV - 4


pengertian rencana pola ruang adalah rencana yang menggambarkan letak, ukuran dan fungsi dari kegiatan-kegiatan lindung dan budidaya. Substansi dari rencana pola ruang meliputi batas-batas kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan kawasankawasan lainnya (kawasan lindung dan budidaya). Adapun tujuan pengembangan rencana pola ruang adalah : 1. Pemanfaatan ruang harus memperhatikan daya dukung lingkungan, 2. Tersedianya lahan yang dapat menampung perkembangan jumlah penduduk dan tenaga kerja, 3. Terciptanya sinkronisasi antara rencana pola ruang dan rencana struktur ruang yang dikembangkan, 4. Memperhatikan kesesuaian lahan dan kondisi eksisting; 5. Mewujudkan aspirasi masyarakat. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana pola ruang wilayah kabupaten berfungsi: Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten, a. Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang, b. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun, dan c. sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten.

Gambar 4.2 Peta Rencana Pola Ruang Wilayah


IV - 5


Sumber: Perda RTRW Kabupaten Bangli

Adapun hasil telaah pola ruang wilayah dapat dilihat pada tabel 4.2


IV - 6


Tabel 4.2 Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah

No

1

2.

3.

Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat Ini

Rencana kawasan lindung

Rencana kawasan lindung

Kawasan rawan bencana Rencana kawasan budidaya

Kawasan rawan bencana Rencana kawasan budidaya

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Program perlindungandan kenservasi sumber daya alam Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Program RPJMD Sesuai proritas

Sesuai proritas

Sesuai proritas

Sesuai proritas

Sesuai proritas

Sesuai proritas

Sesuai proritas

4.1.4 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rangkaian analisis sistematis untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (KRP). Apabila KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui maka kebijakan, rencana dan program yang ada wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS. Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.


IV - 7


Tabel 4.3 Analisis Terhadap Dokumen Hasil KLHS

Ringkasan KLHS

Implikasi terhadap Program RPJMD Program RPJMD mendukung daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan

Aspek Kajian

1

Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan

Cukup

2

Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup

Cukup

Program terkait dengan lingkungan hidup

Dalam perumusan Program RPJMD, Perangkat Daerah memperhatikan dampak dan risiko lingkungan hidup

3

Kinerja layanan/jasa ekosistem

Cukup

Program terkait dengan : pendidikan, kesehatan, PU dan tata ruang, perumahan dan pemukiman, pertanian dalam arti luas

Dalam perumusan Program RPJMD, Perangkat Daerah memperhatikan Kinerja layanan/jasa ekosistem

4.

Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam

Cukup

Program-program pembangunan

Dalam perumusan Program RPJMD, Perangkat Daerah memperhatikan pemanfaatan sumber daya alam

5.

Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi

Cukup


Dalam perumusan Program RPJM, Perangkat Daerah memperhatikan


Catatan bagi Perumusan Program RPJMD

No

Dalam perumusan Program RPJMD, Perangkat Daerah memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan

IV - 8


terhadap perubahan iklim

tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim

6.

Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

Cukup


7.

Ketersediaan tanaga listrik

Kurang

Pembangunan Dalam perumusan jaringan sutet dan Program RPJMD, gardu induk Perangkat Daerah memperhatikan petersediaan tenaga listrik


Dalam perumusan Program RPJMD, Perangkat Daerah memperhatikan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

IV - 9


4.2. Permasalahan Pembangunan Permasalahan pembangunan daerah dapat terjadi karena kinerja pembangunan yang dicapai saat ini belum sesuai dengan yang direncanakan serta adanya upaya untuk mencapai pembangunan masa yang akan datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.Perumusan permasalahan pembangunan daerah bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan Kabupaten Bangli di masa lalu.Identifikasi permasalahan pembangunan Kabupaten Bangli diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan/atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya.Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah. Adapun permasalahan pembangunan Kabupaten Bangli berdasarkan urusan adalah sebagai berikut: 1.

Pendidikan Permasalahan pembangunan daerah dalam Urusan Pendidikan meliputi: 1) Ada 13 indikator capaian SPM jenjang pendidikan dasar yang belum tercapai dari 18 Indikator SPM yaitu: No 1

2

3

4

5

6

Komponen/Indikator Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 6 km untuk SMP dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD tidak melebihi 32 orang Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SMP tidak melebihi 36 orang. Untuk SD setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis; Untuk SMP setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis; Di setiap SMP tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan

Persentase Capaian Sudah Belum 90 10

Tiga desa (kutuh, Malet dan Terunyan) bersekolah ke luar kabupaten

88,36

11,64

96,70

3,30

94,6

5,4

80,20

19,80

Kec. Bangli = 19 Kec. Susut = 21 Kec. Tembuku = 13 Kec. Kintamani = 24

75,86

24,14

Yang belum tersedia Laboratorium IPA : SMPN 4 Bangli


Keterangan

Yang Belum : - SMPN 1 Bangli - SMPN 6 Kintamani Yang belum Kec. Bangli = 23 Kec. Susut =6 Kec. Tembuku = 8, Kec. Kintamani = 75

IV - 10

Pemerintah Kabupaten Bangli kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik

7

8

9

10

11

12

13

Di setiap SD tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; Di setiap SMP tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru. Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau DIV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik; Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masingmasing sebanyak 40% dan 20%; Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris

56

44

72,5

27,5

Yang Belum : Kec. Susut= 3 Kec. Tembuku = 2 Kec. Kintamani= 5

70,13

29,87

Yang Kurang: - Kec. Tembuku = 25 - Kec. Susut = 20 - Kec. Kintamani = 49 - Kec. Bangli = 21

8

92

Yang Belum : - Kec. Bangli =5 - Kec. Kintamani=11 -Kec. Susut =3 -Kec. Tembuku = 4

96,95

3,05

Yang Belum : - Kec Bangli =1 - Kec. Kintamani =4

52

48

53,57

46,43


SMPN Satap1 Kintamani SMPN Satap 3 Kintamani SMPN satap 5 Kintamani SMP WD suter SMP TP 45 Kayuambua - Kec. Bangli = 14 - Kec. Susut = 15 - Kec. Tembuku = 9 - Kec. Kintamani = 36

yang belum memenuhi standar disebabkan guru yang belum sertifikasi belum mencapai 35%

karena adanya pengkuotaan peserta sertifikasi

IV - 11


2) Ada 2 Indikator capaian SPM Jenjang Pendidikan Dasar oleh Satuan Pendidikan yang belum tercapai dari 14 indikator No

Komponen/Indikator

1

Setiap SD menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan

2

Persentase Capaian Sudah Belum 60 40

76,26

23,74

Keterangan Yang belum memenuhi standar : - Kec. Bangli =3 - Kec. Kintamani= 14 - Kec. Tembuku = 4 - Kec. Susut =5

Yang belum disebabkan karena ada 403 yang belum sertifikasi

3) Adanya beberapa kendala dalam penuntasan wajib belajar dua belas tahun. 2.

Kesehatan Permasalahan pembangunan daerah dalam Urusan Kesehatan meliputi: 1) Pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tahap Pertama untuk masyarakat masih terkendala mutu layanan. 2) Tata kelola manajemen puskesmas yang belum maksimal 3) Belum semua pelayanan di Puskesmas terstandarisasi 4) Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya No

Nama

Jumlah

1 2 3 4 5 6

Puskesmas Non Rawat inap Puskesmas Rawat Inap Puskesmas Pembantu Polindes Poskesdes Puskesmas Keliling

7 5 59 6 25 12

Baik

1 1 9 2 10 6

Kondisi Rusak Ringan

Rusak Berat

4 3 24 4 15 6

2 1 26 0 0 0

5) Kurangnya jumlah, jenis dan mutu tenaga kesehatan. Dari analisa kebutuhan SDM yang dilaksanakan tahun 2015 terdapat kekurangan SDM kesehatan untuk pelayanan di Puskesmas yaitu: No 1 2 3 4 5 6 7

Pendidikan Dokter umum Bidan Perawat Perawat Gigi Tenaga teknis kefarmasian Apoteker Kesehatan Masyarakat


Jumlah 24 134 141 18 9 3 18

Kebutuhan 33 181 244 21 24 12 19

(+/-) (-9) (-47) (-103) (-3) (-15) (-9) (-1)

IV - 12


8 Kesehatan Lingkungan 29 31 (-2) 9 Nutrisionis 16 18 (-2) 10 Analisis Kesehatan 5 12 (-7) 11 Dokter gigi 17 13 (+4) 6) Meningkatnya penyakit menular dan penyakit tidak menular yang disebabkan oleh perilaku manusia antara lain: a. Penyakit TB b. Kasus DBD tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang sangat tajam sehingga pelaksanaan abatisasi pada tempat penampungan air dan fogging perlu ditingkatkan. c. Rata-rata gigitan di Kabupaten Bangli 10 kasus perhari sehingga dalam satu tahun ada kasus gigitan antara 3650-4000 kasus. Kasus kematian akibat gigitan hewan penular rabies (GHPR) dari tahun 2010-2015 sebanyak 8 orang. Penanggulangan penyakit rabies yang menyangkut hewan menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Peternakan sedangkan yang menyangkut manusia menjadi tanggungjawab Dinas Kesehatan. Capaian penanggulangan penyakit rabies tahun 2013 sebesar 2.058 kasus, capaian tahun 2014 sebesar 3.564 kasus dan capaian tahun 2015 sebesar 3.076 kasus. d. Penyakit HIV/AIDS juga merupakan penyakit yang menjadi masalah kesehatan masyarakat. Data kasus HIV/AIDS secara kumulatif dari tahun 2006-2015 ada 239 kasus. Yang terdiri dari 70 kasus AIDS dan 169 kasus HIV yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Bangli. 7) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat oleh masyarakat masih rendah. 8) Beberapa Indikator Kesehatan masih merupakan masalah yang dihadapi oleh Kabupaten Bangli. Angka Kematian Ibu (AKI ) Di Kabupaten Bangli masih tinggi yaitu 57 per 100.000 kelahiran hidup dibandingkan dengan 4 Kabupaten lainnya di Provinsi Bali, Angka Kematian Bayi 11,7 jauh diatas rata-rata provinsi yaitu 6, Angka kematian Balita (AKABA) 12,55 per 1.000 kelahiran hidup masih diatas rata-rata provinsi 6,67. Angka kematian Neonatal pada tahun 2014 Kabupaten Bangli berada pada urutan tertinggi yaitu 8,99 per 1.000 kelahiran (provinsi = 4,59) 3.

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar pada pekerjaan umum dan penataan ruang dalam mendukung kesejahteraan masyarakat Bangli masih dihadapkan pada permasalahan, seperti: 1) Kondisi bendungan masih mengalami kerusakan ringan sebesar 23 bendungan dari 55 bendungan yang ada. 2) Kondisi Saluran Terbuka (TB) untuk pasangan mengalami Rusak ringan sepanjang 5.368Km dari total 41.767 Km sedangkan untuk belum pasangan mengalami rusak ringan sebesar 30.378 Kmdari total 69.145 km. 3) Kondisi Saluran Tertutup/Terowongan (TT) untuk pasangan mengalami rusak ringan sepanjang 0.368 Km dari 4.337 Km sedangkan untuk yang belum pasangan mengalami rusak ringan sepanjang 15.500 km dari 30.716 km.


IV - 13


4) Kondisi Bangunan Air (BH) mengalami rusak ringan sebanyak 105 buah dari 680 Bangunan Air yang ada dan Rumah Jaga Bendung mengalami rusak ringan sebanyak 9 buah dari 15 rumah jaga bendung yang ada. 5) Prasarana Jalan Kabupaten sepanjang 689,91 km mengalami kerusakan sepanjang 266,545 km (38,63 %) dan dalam kondisi sedang sepanjang: 127,636 km (18,50 %) di tahun 2014. 6) Prasarana jembatan berjumlah 19 buah sebanyak 16 buah dalam kondisi baik dan sebanyak 3 buah dalam kondisi sedang. 7) Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang(PP-PPR) Pasal 59 Ayat 4, setiap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota harus menetapkan bagian dari wilayah dan menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)nya. RDTR harus sudah ditetapkan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditetapkan Perda RTRW. 8) Adanya pelanggaran terhadap rencana tata ruang dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan tata ruang. 9) Belum memadainya jumlah dan kompetensi Aparatur Sipil Negara yang menangani program penataan ruang baik dalam hal perencanaan tata ruang maupun pengendalian pemanfaatan ruang. 10) Belum adanya regulasi tentang pengaturan tata ruang secara optimal. 11) Kurangnya sarana dan prasarana kebersihan dan pertamanan serta penerangan jalan dalam usaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 12) Tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memelihara sarana dan prasarana kebersihan belum optimal. 13) Meningkatnya kebutuhan ruang dalam pengembangan sarana dan prasarana perumahan khususnya di daerah perkotaan, sehingga dibutuhkan ruang pertamanan dan pengelolaan sampah. 14) Masih rendahnya SDM pegawai dan petugas lapangan dalam penguasaan teknologi dan manajemen pengeloaan sampah dan pertamanan. 15) Belum tertatanya lingkungan pemukiman yang bersih, indah dan sehat. 16) Belum optimalnya keindahan kota, lingkungan pemukiman, obyek-obyek wisata,dan fasilitas umum lainnya. 17) Masih kurangnya peran serta masyarakat dalam menjaga dan memelihara kebersihan dan pertamanan. 4.

Perumahan rakyat dan kawasan permukiman Permasalahan pembangunan daerah dalam Urusan Perumahan rakyat dan kawasan permukimanmeliputi: 1) Cakupan pelayanan air bersih masih kurang, salah satu indikatornya adalah layanan PDAM baru mencapai 14.143 RT (Bangli Dalam Angka 2015). 2) Masih rendahnya rumah tangga pengguna listrik yaitu 38.777 RT (Bangli Dalam Angka 2015). 3) Masih dijumpai masyarakat yang menempati rumah tidak layak huni.


IV - 14


5.

Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindunganmasyarakat Permasalahan pembangunan daerah dalam Urusan Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindunganmasyarakat meliputi: 1) Masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap regulasi yang ada. 2) Belum optimalnya standar pelayanan keamanan kepada masyarakat. 3) Belum adanya PPNS yang melaksanakan penindakan dalam kasus tipiring atau pelanggar Peraturan Daerah.

6.

Sosial Permasalahan pembangunan daerah dalam Urusan Sosial meliputi: 1) Sulitnya mengumpulkan data yang akurat tentang penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dari sumber data primer. 2) Terbatasnya SDM yang menangani kasus-kasus sosial di masyarakat 3) Besarnya cakupan permasalahan sosial yang ditangani

7.

Tenaga Kerja Permasalahan pembangunan daerah dalam Urusan Tenaga Kerja meliputi: 1) Terbatasnya lowongan pekerjaan sehingga proses bursa tenaga kerja sangat terhambat. 2) Bidang Pelatihan terbatasnya dana yang tersedia, sehingga kegiatan pelatihan keterampilan kerja terbatas. 3) Belum terciptanya kesejahtraan pekerja/buruh secara optimal, mengingat tidak tersedianya Pegawai Pengawas. 4) Belum optimalnya peran lembaga ketenagakerjaan. 5) Belum semua perusahan menerapkan peraturan perundang-undangan secara optimal. 6) Belum optimalnya peluang kerja luar negeri yang dapat dimanfaatkan oleh pencari kerja, karena masih diperlukan uji kompetensi untuk perlindungan tenaga kerja. 7) Belum optimalnya fungsi Balai Latihan Kerja.

8.

Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak Permasalahan pembangunan daerah dalam Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi: 1) Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. 2) Sistem pencatatan dan pelaporan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Kesejahteraan Perlindungan Anak (KPA) belum berjalan secara kontinyu dan optimal. 3) Belum lengkapnya database di bidang Pemberdayaan Perempuan untuk digunakan sebagai informasi perumusan kebijakan, penyusunan program, kegiatan perlindungan perempuan dan anak. 4) Belum optimalnya aktifitas keluarga dalam kegiatan Kelompok Bina Keluarga Remaja/Lansia (BKR/BKL), Posdaya, Nyama Anyar. 5) Masih kurangnya kelompok Bina Keluarga Lansia yang aktif.


IV - 15


9.

Pangan Permasalahan pembangunan daerah dalam Urusan Pangan meliputi: 1) Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat tidak dibarengi dengan kesiapan dalam kesediaan pangan. 2) Masih tingginya ketergantungan akan bahan pangan pokok beras. 3) Belum optimalnya pemetaan potensi bahan pangan. 4) Belum dikenalnyaproduk pangan baik segar maupun hasil olahan oleh masyarakat luas. 5) Kualitas konsumsi pangan penduduk masih rendah. 6) Belum optimalnya penguasaan dan kemampuan masyarakat dalam menerapkan teknologi dan pengolahan pangan. 7) Masih banyak dijumpai produk pangan yang menggunakan bahan kimia berbahaya, sehingga tidak aman untuk dikonsumsi. 8) Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolan lumbung pangan masyarakat untuk menunjang stabilitas ketersediaan dan distribusi pangan. 9) Kurangnya data dan hasil analisis data yang mutahir, yang bisa dijadikan pedoman dalam menentukan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan di bidang ketahanan pangan.

10. Pertanahan Permasalahan pembangunan daerah dalam Urusan Pertanahan meliputi: 1) Masih terdapat tanah yang belum memiliki dokumen kepemilikan (sertifikat). 2) Belum optimalnya pemanfatan aset yang dimiliki untuk menunjang PAD. 3) Belum optimalnya sistem pencatatan aset tanah milik pemerintah. 11. Lingkungan hidup Permasalahan pembangunan daerah dalam Urusan Lingkungan Hidup meliputi: 1) Pencemaran badan air ( sungai dan danau ) dan tanah akibat pembuangan limbah komersial dan sampah. 2) Menurunnya kualitas udara. 3) Belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan. 4) Kerusakan lahan akibat penggalian pada kawasan yang berfungsi lindung. 5) Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan 12. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Permasalahan pembangunan daerah dalam Urusan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipilmeliputi: 1) Masyarakat tidak cermat terhadap kebenaran dokumen kependudukan yang berdampak pada perbedaan data antar satu dokumen dengan dokumen lainnya. 2) Perkawinan dibawah tangan (adat/agama) yang tidak tercatat pada catatan sipil. 3) Perkawinan dibawah umur tanpa ijin pengadilan. 4) Perkawinan kedua tanpa pengesahan pengadilan atas perceraian dengan pasangan pertama. 5) Penduduk pendatang dengan NIK, KTP ganda (duplicate record).


IV - 16


13. Pemberdayaan masyarakat dan Desa Permasalahan pembangunan daerah dalam Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi: 1) Kurang berkembangnya usaha ekonomi masyarakat miskin. 2) Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. 3) Belum optimalnya peran aktif masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna. 4) Belum optimalnya penyelenggaraan pelatihan untuk mengembangkan, memandirikan, menswadayakan masyarakat. 5) Masih terbatasnya kemampuan pemerintah desa/kelurahan. 14. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana Permasalahan pembangunan daerah dalam Urusan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana meliputi: 1) Tingginya laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bangli yaitu sebesar 1,07%. 2) Belum optimalnya peranan masyarakat khususnya Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) 3) Kurangnya frekwensi tatap muka yang dilaksanakan oleh petugas Keluarga Berencana. 4) Belum optimalnya pelaksanaan forum-forum pembinaan. 5) Terbatasnya sarana dan prasarana dalam pelayanan KB. 15. Perhubungan Permasalahan pembangunan daerah dalam Urusan Perhubunganmeliputi: 1) Fasilitas keselamatan lalu lintas belum dapat mencukupi kebutuhan,baik ditempat-tempatstrategis maupun di lokasi rawan kecelakaan 2) Kondisi terminal kurang memenuhi persyaratan pelayanan angkutan 3) Kualitas sumber daya manusia yang mempunyai basik pengetahuan di bidang transportasi kelalulintasan belum memadai 4) Kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap Undang-Undang Lalu lintas 5) Kondisi pelayanan angkutan umum yang masih terbatas 6) Masih tingginya angka kecelakaan 16. Komunikasi dan informatika Permasalahan pembangunan daerah dalam Urusan Komunikasi dan Informatika meliputi: 1) Belum optimalnya pengawasan terhadap regulasi tentang Komunikasi dan Informatika 2) Masih rendahnya kemampuan SDM aparatur pemerintah dalam penguasaan Teknologi Informasi (TI). 17. Koperasi, usaha kecil, dan menengah Permasalahan pembangunan daerah dalam Urusan UKMmeliputi: 1) Menurunnya jumlah anggota koperasi 2) Rendahnya SDM pengurus koperasi dan pelaku UMKM


Koperasi

dan

IV - 17


3) Rendahnya kemampuan koperasi dan UMKM dalam mengikuti pengembangan usaha 4) Rendahnya kemampuan koperasi dan UMKM untuk mengelola dan mengakses permodalan kelembaga keuangan 5) Rendahnya jiwa kewirausahaan dari koperasi dan UMKM dalam persaingan usaha 7) Lemahnya pemasaran produk unggulan koperasi dan UMKM 8) Kurangnya petugas pelaksana penilai kesehatan KSP/USP koperasi yang memenuhi persyaratan 18. Penanaman modal Permasalahan pembangunan daerah dalam Urusan Penanaman Modalmeliputi: 1) Belum meratanya investasi antar wilayah kecamatan dan antar sektor. 2) Kurangnya informasi tentang potensi dan peluang pengembangan investasi. 3) Rendahnya kesadaran investor dalam memenuhi kewajibannya. 4) Masih adanya tumpang tindih regulasi tentang investasi. 19. Kepemudaan dan olahraga Permasalahan pembangunan daerah dalam Urusan Pemuda dan Olahraga meliputi: 1) Belum tumbuhnya budaya olahraga di masyarakat. 2) Belum optimalnya pengembangan olahraga-olahraga tradisional. 3) Maih kurangnya sarana prasarana, pelatih dan guru olahraga. 20. Statistik Permasalahan pembangunan daerah dalam Urusan Statistik meliputi: 1) Rendahnya sumber data primer. 2) Belum baiknyakualitas data yang dimiliki. 21. Persandian Permasalahan pembangunan daerah dalam Urusan Persandian meliputi: 1) Rendahnya kapasitas aparatur persandian daerah. 22. Kebudayaan Permasalahan pembangunan daerah dalam Urusan Kebudayaan meliputi: 1) Masih rendahnya perhatian terhadap situs-situs peninggalan Budaya 2) Mulai bergesernya budaya dan kearifan lokal. 3) Kurangnya sarana-prasarana pementasan kesenian. 23. Perpustakaan Permasalahan pembangunan daerah dalam Urusan Perpustakaan meliputi: 1) Masih rendahnya minat baca masyarakat. 2) Masih kurangnya alih bahasa terhadap lontar-lontar kuno. 3) Sarana prasarana yang kurang representatif. 4) Minimnya tenaga pustakawan.


IV - 18


24. Kearsipan Permasalahan pembangunan daerah dalam Urusan Kerasipan meliputi: 1) Belum ada ruangan khusus untuk menyimpan arsip (depo arsip). 2) Belum adanya fungsional arsiparis. 3) Kurangnya pemahaman Perangkat Daerah mengenai pentingnya arsip. 25. Kelautan dan Perikanan Permasalahan pembangunan daerah dalam Urusan Kelautan dan Perikanan meliputi: 1) Masih terbatasnya kemampuan Pemerintah Kabupaten melestarikan sumber daya hayati. 2) Belum terpenuhinya kebutuhan bibit ikan sesuai 5T (Tepat Jumlah, Tepat Ukuran, Tepat Jenis , Tepat Waktu dan Tepat Mutu). 3) Kurangnya tenaga teknis sarjana perikanan dan penyuluh perikanan. 4) Rendahnya pengetahuan SDM dalam bidang budidaya ikan. 5) Fluktuatifnya harga pakan ikan. 26. Pariwisata Permasalahan pembangunan daerah dalam Urusan Pariwisata meliputi: 1) Masih Rendahnya Daya Saing Unit Bisnis Kepariwisataan. 2) Masih Rendahnya Aksesibilitas Menuju Ke Obyek Wisata. 3) Masih Kurangnya Penanganan Kemacetan Lalu Lintas di Jalur Pariwisata pada saat High Season. 4) Masih banyak obyek wisata yang belum tertata. 5) Tingginya ketimpangan jumlah kunjungan wisatawan antara Provinsi dengan Kabupaten Bangli. 27. Pertanian Permasalahan pembangunan daerah dalam Urusan Pertanianmeliputi: 1) Masih rendahnya tingkat produksi dan produktivitas produk pertanian. 2) Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian masih cukup tinggi. 3) Sarana dan prasarana pertanian belum optimal. 4) Pengendalian Organisme Penggangu Tanaman (OPT) belum optimal. 5) Penanganan panen dan pasca panen produk pertanian belum memadai. 6) Jejaring informasi pasar produk pertanian belum optimal. 7) Lemahnya Kapasitas kelembagaan dan SDM petani dan penyuluh. 8) Belum optimalnya diversifikasi tanaman. 9) Ancaman penyakit rabies terhadap pelestarian anjing Kintamani. 28. Kehutanan Permasalahan pembangunan daerah dalam Urusan Kehutanan meliputi: 1) Masih rendahnya penanganan hasil hutan kayu dan non kayu. 2) Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan fungsi hutan.


IV - 19


29. Energi dan Sumberdaya mineral Permasalahan pembangunan daerah dalam Urusan Energi dan sumber daya mineral meliputi: 1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian galian C. 30. Perdagangan Permasalahan pembangunan daerah dalam Urusan Perdaganganmeliputi: 1) Belum memadainya sarana dan prasarana perdagangan / pasar. 2) Belum optimalnya manajemen pengelolaan pasar dan penataan pedagang kaki lima. 3) Masih rendahnya jiwa kewirausahaan yang dimiliki pelaku usaha. 4) Terbatasnya kemampuan pelaku usaha baik dalam mengakses informasi pasar maupun permodalan. 5) Terbatasnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan konsumen. 6) Terbatasnya SDM, sarana dan prasarana kemetrologian. 7) Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha di bidang kemetrologian. 8) Terbatasnya kemampuan pelaku usaha untuk memasarkan produk melalui IT. 9) Masih terjadinya disparitas harga bahan pokok dan barang stategis lainnya. 31. Perindustrian Permasalahan pembangunan daerah dalam Urusan Perindustrianmeliputi: 1) Terbatasnya kemampuan pelaku usaha baik di bidang Teknik produksi maupun Manajemen (Efisiensi dan Produktivitas belum optimal). 2) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap lingkungan. 3) Terbatasnya kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya legalitas Usaha dan sertifikat mutu, SNI, HKI dan sertifikasi lainya. 4) Perlunya peningkatan mutu produk serta penyediaan sarana prasarana distribusi dan pemasaran terkait dengan pasar bebas (MEA). 32. Transmigrasi Permasalahan pembangunan daerah dalam Urusan Transmigrasi meliputi: 1) Peserta transmigrasi sangat memilih lokasi, sehingga sulit mendapatkan peserta sesuai dengan lokasi yang ditentukan oleh Pusat. 2) Masih rendahnya pelatihan dan produktifitas tenaga yang akan di transmigrasikan. 3) Masih terjadinya ketimpangan lokasi penempatan transmigran 4) Kesiapan mental dan etos kerja para transmigran masih perlu dibina, agar mereka tidak menjadi perserta transmigrasi yang gagal 5) Para transmigran di lokasi baru masih perlu di fasilitasi, untuk koordinasi dengan pemerintah setempat. Dengan demikian perlu kunjungan ke lokasi transmigrasi untuk mendengarkan keluh kesah mereka.


IV - 20


33. Perencanaan Permasalahan pembangunan daerah dalam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perencanaan meliputi: 1) Masih rendahnya tingkat konsistensi antara dokumen perencanan. 2) Kurangnya data pendukung yang valid dan reliable. 3) Belum terpenuhinya rasio tenaga fungsional perencana. 4) belum optimal sistem penyediaan database untuk perencanaan pembangunan. 34. Keuangan Permasalahan pembangunan daerah dalam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keuangan meliputi: 1) Adanya potensi kebocoran penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat belum optimalnya penggalian dan pemetaan potensi 2) Surat Pertanggung Jawaban keuangan belum memiliki format yang sama antar Perangkat Daerah. 3) SDM pengelola keuangan belum memiliki pemahaman yang sama. 4) Perubahan sistem akrual masih mengalami kendala terkait dasar hukum pelaksanaan kegiatan pada awal tahun. 35. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan Permasalahan pembangunan daerah dalam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan meliputi: 1) Belum optimalnya analisis jabatan 2) Belum optimalnya Analisis Beban Kerja 3) Belum optimalnya pengembangan karir pegawai 4) Belum optimal penanganan masalah disiplin pada Perangkat Daerah 5) Terbatasnya anggaran pengembangan pegawai (diklat, tugas belajar dan assessment) 6) Database kepegawaian belum akurat 36. Penelitian dan pengembangan Permasalahan pembangunan daerah dalam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penelitian dan pengembangan meliputi: 1) Belum berkembangnya penelitian daerah 2) Kuantitas dan Kualitas SDM Peneliti 37. Sekretariat DPRD Permasalahan pembangunan daerah dalam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sekretariat DPRD meliputi: 1) Terjadinya perbedaan pemahaman antara sekretariat dengan pimpinan maupun anggota DPRD tentang pelaksanaan peraturan perundangundangan yang berlaku. 2) Kurang tertib penyampaian materi-materi raperda dari eksekutif untuk dibahas di DPRD.


IV - 21


38. Sekretariat Daerah Permasalahan pembangunan daerah dalam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sekretariat Derah meliputi: 1) Belum adanya sistem pendokumentasian produk-produk hukum berbasis website. 2) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi/mentaati Peraturan Perundang-undangan Daerah. 3) Terbatasnya jumlah tenaga PPNS baik dari kuantitas maupun kualitas dan lemahnya koordinasi. 4) Belum optimalnya pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah. 5) Rentannya masalah ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. 39. Perijinan terpadu Permasalahan pembangunan daerah dalam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Perijinan terpadu meliputi: 1) Belum optimalnya minat masyarakat mengurus ijin. 2) Masih terbatasnya kuantitas dan kualitasSDM yang melayani proses perijinan. 3) Belum optimalnya sarana prasaran serta pemanfaatan IT dalam proses perijinan. 40. Kesbangpoldagri Permasalahan pembangunan daerah dalam Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan aturan Kesbangpoldagri meliputi: 1) Belum optimalnya pendidikan Politik Masyarakat 2) Belum optimalnya peranserta organisasi masyarakat dalam mendukung keamanan serta persatuan dan kesatuan Bangsa

4.2 Isu Strategis Isu strategis merupakan pernyataan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah selama 5 tahun. Adapun kreteria penentuan isu strategis adalah : a. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dikelompokan menjadi satu kesatuan, jika ditangani/dipecahkan secara simultan hasilnya saling mempengaruhi untuk menyelesaikan permasalahan, sebagai dasar perumusan pernyataan isu strategis; b. Pernyataan isu memiliki pengaruh yg besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional; c. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah (kewenangan); d. Luasnya dampak yg ditimbulkannya utk memecahkan permasalahan pembangunan guna meningkatkan pembangunan daerah; e. Memiliki daya ungkit yg signifikan terhadap pembangunan daerah;


IV - 22


f. g.

Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan Prioritas untuk memenuhi janji politik kepala daerah yang perlu diwujudkan.

A. Isu Global Menjelang berakhirnya masa berlaku MDGs (Millenium Development Goals), Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon menunjuk Panel Tingkat Tinggi yang dipimpin bersama pada saat itu oleh Presiden Yudhoyono, Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf dan Perdana Menteri Inggris David Cameron untuk menyusun agenda pembangunan global menggantikan MDGs yaitu Sustainable Development Goals (SDG’s). Rancangan Agenda Pembangunan Sustainable Development Goals (SDG’s) tersebut berisikan 12 butir target penghapusan kemiskinan ekstrim. Ke-12 tujuan pembangunan itu adalah : a) Mengakhiri kemiskinan b) Pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender c) Pendidikan yang berkualitas dan pembelajaran seumur hidup d) Memastikan kehidupan yang sehat. e) Menjamin ketahanan pangan dan gizi yang baik f) Akses universal terhadap air dan sanitasi g) Perlunya ketahanan energi secara berkelanjutan. h) Menciptakan lapangan kerja, penghidupan yang berkelanjutan, dan pertumbuhan yang adil i) Mengelola aset sumber daya alam secara berkelanjutan j) Memastikan tata kelola pemerintahan dan institusi yang efektif k) Memastikan masyarakat yang stabil dan damai l) Menciptakan lingkungan hidup dan katalisator pembiayaan jangka panjang secara global. Kedua belas tujuan pembangunan tersebut merupakan sebuah keberlanjutan dari program internasional MDGs yang berisi delapan tujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender, menurunkan angka kematian anak, dan meningkatkan kesehatan ibu. Kemudian memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, memastikan kelestarian lingkungan hidup dan mengembangkan kemitraan global. Tentunya dalam perjalanannya ke-12 tujuan pembangunan pasca MDG’s ini berimplikasi terhadap pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang di Kabupaten Bangli. Urusan kesejahteraan tetap menjadi poin utama dalam pembahasannya dan hal tersebut sesuai dengan upaya yang dilakukan oleh Kabupaten Bangli 5 tahun kedepan. B. Isu Regional Diera Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) daya saing akan semakin ketat. ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan satu kesatuan basis produksi, sehingga akan terjadi aliran bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil antarnegara ASEAN. Hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan yang perlu disikapi oleh daerah secara cermat dan terintegrasi. Kesiapan Daerah perlu dilakukan di segala bidang secara menyeluruh. Edukasi masyarakat tentang peluang MEA 2015, peningkatan daya saing perekonomian nasional dan daerah,


IV - 23


serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja Indonesia akan menjadi aset berharga bagi Indonesia untuk meraih keberhasilan MEA 2015 bagi kepentingan pembangunan nasional. Bidang kerjasama MEA meliputi pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas; pengakuan kualifikasi profesional, konsultasi mengenai kebijakan makro ekonomi dan keuangan, langkah-langkah pembiayaan dalam perdagangan, peningkatan infrastruktur dan konektivitas komunikasi, perkembangan elektronik transaksi melalui e-ASEAN, mengintegrasikan industri di seluruh wilayah untuk mempromosikan sumber di daerah, dan meningkatkan keterlibatan sektor swasta untuk bangunan MEA. Kerjasama MEA akan mengubah ASEAN ke wilayah dengan pergerakan bebas dari barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan lebih bebas aliran modal. Masyarakat Ekonomi ASEAN ini menjadi sebuah jalan baru untuk Kabupaten Bangli membuka arus investasi. Sesuai dengan arahan RPJPD 20052025 Bangli yang ingin menjadikan Kabupaten yang ramah terhadap investor. Penguatan pasar lokal dan regional menjadi perhatian utama guna mempersiapkan pasar bebas yang berimplikasi pada eksistensi pengusaha lokal untuk dapat berdaya saing. C. Isu Nasional Peluang Indonesia untuk dapat menikmati bonus demografi yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan penduduk non usia kerja kepada penduduk usia kerja. Perubahan struktur ini memungkinkan bonus demografi tercipta karena meningkatnya suply angkatan kerja, tabungan, dan kualitas sumber daya manusia. Kabupaten Bangli dalam menyikapi bonus demografi ini harus segera menyiapkan program-program yang menunjang peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Bangli yaitu dengan : a) Memperluas lapangan kerja b) Meningkatkan pelatihan keterampilan angkatan kerja melalui kualifikasi dan kompetensi, memperbanyak lembaga pelatihan untuk mendukung pasar kerja. c) Meningkatkan kewirausahaan dan pendidikan karakter pemuda. d) Mengembangkan pusat pertumbuhan dengan memperhatikan interkonektivitas antar wilayah. Berdasarkan dinamika internasional, nasional, regional/lokal maupun isu lainnya yang cenderung terjadi dalam 5 (lima) tahun mendatang digunakan kreteria sebagai berikut: 1) Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan diberi bobot 25, 2) Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap sasaran pembangunan nasional diberi bobot paling tinggi sebesar 20, 3) Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat diberi bobot 20, 4) kemungkinan atau kemudahan untuk di tangani diberi bobot 15, 5) tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah diberi bobot 10, 6) memiliki daya ungkit signifikan terhadap pembangunan daerah diberi bobot 10.


IV - 24


Dari kreteria tersebut dalam forum konsultasi Publik tanggal 2 Mei 2016 disimpulkan bahwa isu utama di Kabupaten Bangli adalah: 1) Belum optimalnya produktivitas dan infrastruktur pendukung pertanian guna meningkatkan jenis, mutu serta ketersediaan aneka pangan. 2) Belum optimalnya perlindungan dan pelestarian terhadap keanekaragaman sumber daya alam hayati dan non hayati. 3) Belum optimalnya penanganan panen dan pasca panen produk pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani. 4) Belum optimalnya ketersediaan bahan baku dan permodalan untuk mendukung produktivitas masyarakat dalam bidang sandang. 5) Belum optimalnya ketersediaanperumahan yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan infrastruktur penunjang. 6) Belum optimalnya regulasi di tingkat kabupaten. 7) Belum optimalnya layanan kesehatan. 8) Belum optimalnya layanan pendidikan. 9) Belum optimalnya peranan dan fungsi adat istiadat. 10) Belum optimalnya dukungan pada layanan keagamaan. 11) Belum optimalnya pelestarian budaya. 12) Belum optimalnya layanan Jaminan Sosial. 13) Belum sesuainya antara ketersediaan tenaga kerja dengan lapangan kerja. 14) Belum optimalnya pengembangan pariwisata. 15) Belum optimalnya kinerja aparatur daerah.


IV - 25


BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1 5.1.1

Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran Jangka Panjang Visi Jangka Panjang Setiap organisasi perlu memiliki Visi agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah dengan cepat. Perumusan Visi Kabupaten Bangli mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat seluruh komponen Pemerintah Kabupaten beserta masyarakat yang menjadi subyek dan obyek pembangunan, sehingga memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen, dan mampu menjamin kesinambungan Kepemimpinan Daerah. Berdasarkan permasalahan, tantangan, serta keterbatasan yang dihadapi Kabupaten Bangli dan berdasarkan hasil studi penjaringan aspirasi masyarakat maka Visi Pembangunan Kabupaten Bangli Tahun 2005 – 2025 sebagai berikut: “TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANGLI YANG SEJAHTERA, MANDIRI,TERDIDIK DAN SIAP MENGABDI (SEWYAKIRTI) BERDASARKAN TRI HITA KARANA.” Visi tersebut memiliki makna bahwa perikehidupan masyarakat Bangli dalam pencapaian kesejahteraannya dimotivasi dengan semangat kemandirian bermodalkan kemajuan pendidikan di segala bidang yang selalu siap mengabdikan diri untuk mampu menghadapi segala tantangan dan permasalahan dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada berlandaskan nilai – nilai, norma, tradisi dan kearifan lokal Tri Hita Karana yang bersumber kepada budaya Bali dan Agama Hindu. Tri Hita Karana adalah sebagai perwujudan harmonisasi unsur parhyangan pawongan, dan palemahan, didalam perikehidupan masyarakat Bangli dalam keterikatan hubungan tata pergaulan hidup antar sesama masyarakat di ranah lingkungan kerukunan hidupnya, dan selalu dilandasi srada bhakti kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa.

5.1.2

Misi Jangka Panjang Upaya–upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2005 – 2025 ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Bangli sebagai berikut: 1. Mewujudkan masyarakat Bangli yang tangguh dan unggul, yaitu memperkuat sumberdaya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan V-1


2.

3.

4.

5.

5.1.3

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan daya saing dan kualitas yang tinggi. Melestarikan kebudayaan Bali, yaitu mengutamakan lestarinya budaya Bali sebagai modal dasar jati diri kehidupan masyarakat Bangli melalui pemberdayaan kebudayaan daerah, kelembagaan adat dan tradisional, pemantapan dan penerapan nilai agama, kerukunan antar umat beragama, serta penghormatan kepada norma adat budaya sesuai dengan kemajuan jaman. Mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat Bangli yang berkeadilan dan demokratis, yaitu memperkuat sistem keamanan dan ketertiban dalam peningkatan budaya hukum, politik, serta semakin mantapnya penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik dalam pelaksanaan otonomi daerah melalui peran serta masyarakat sipil, penegakan disiplin dan penegakan supremasi hukum, serta kesetaraan gender. Mewujudkan masyarakat Bangli yang Sejahtera dan Mandiri, yaitu meningkatnya pembangunan ekonomi masyarakat yang dilakukan secara mandiri sebagai wujud peningkatan kesejahteraan dalam menanggulangi dan menurunkan angka kemiskinan sejalan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat. Mewujudkan Bangli yang asri dan lestari, yaitu memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara pemanfaatan kawasan lindung dan kawasan budidaya berupa permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan termasuk kesiagaan untuk menghadapi bencana alam.

Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2005 – 2025 adalah mewujudkan Kabupaten Bangli dan masyarakatnya yang lebih sejahtera, mandiri, dan terdidik yang dilandasi oleh nilai-nilai, norma, tradisi dan kearifan lokal yang bersumber pada Budaya Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. V-2


Sebagai ukuran tercapainya Terwujudnya Masyarakat Bangli yang Sejahtera, Mandiri, Terdidik dan Siap Mengabdi (sewyakirti) berlandaskan Tri Hita Karana dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaransasaran pokok dengan arah, tahapan dan prioritas pembangunan. 5.1.4

Sasaran Pembangunan Jangka Panjang A. Terwujudnya masyarakat Bangli yang Tangguh dan Unggul. a. Terwujudnya masyarakat Bangli yang berakhlak mulia, bermoral dan berdaya saing tinggi. b. Meningkatnya penduduk usia produktif yang ditandai dengan prosentase pertumbuhan penduduk 20 tahun mendatang sebesar 0,24 dengan jumlah penduduk sebanyak 231.394 jiwa dan persebaran penduduk yang lebih merata ke seluruh desa/kecamatan melalui upaya peningkatan mutu sumber daya manusia dengan peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. c. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang dicerminkan dengan peningkatan Indek Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 79,05; beserta Angka Harapan Hidup (AHH) menjadi 77,63; Angka Melek Huruf (AMH) 91,78; rata-rata lamanya sekolah sebesar 10,10; dan daya beli masyarakat sebesar Rp.757.620,d. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Bangli di tahun 2025 yang ditandai dengan menurunnya rerata angka kematian bayi sebesar 1,71 perseribu kelahiran bayi; rerata angka kematian balita 9,05 perseribu kelahiran, dan angka kematian ibu hamil menjadi 31,77 perseratus ribu kelahiran, serta semakin meningkatnya rasio jumlah dan mutu tenaga medis dan paramedis untuk melayani penduduk dalam peningkatan perilaku hidup sehat. e. Meningkatnya kualitas pendidikan pada tahun ke-20 dengan tercapainya penuntasan dan pemerataan pendidikan wajib belajar 12 tahun yang ditandai dengan meningkatnya tingkat dan partisipasi pendidikan di atas angka rata-rata nasional, serta semakin berkembangnya satuan pendidikan yang berstandar nasional maupun internasional, serta satuan pendidikan berbasis muatan lokal (keunggulan lokal) yang berdaya saing tinggi dalam meraih prestasi bidang pendidikan, di berbagai tingkatan maupun jenjang. f. Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bercirikan nilai domestik dengan nuansa global yang ditandai dengan meningkatnya Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). B. Lestarinya Kebudayaan Bali. a. Meningkatnya peranan lembaga Desa Pakraman untuk membentengi kehidupan budaya Bali.

V-3


b. Meningkatnya

penghormatan dan pelestarian nilai-nilai luhur, kehidupan seni, bahasa dan sastra, adat dan tradisi kebudayaan Bali yang ditandai dengan meningkatnya jati diri krama Bangli. c. Meningkatnya penerapan nilai–nilai Agama Hindu dalam perikehidupan masyarakat. d. Terwujudnya kerukunan antar umat beragama dan terciptanya kehidupan beragama dan bermasyarakat yang lebih sejahtera dan aman yang ditandai dengan keharmonisan hidup antar umat beragama dan kerukunan hidup beragama. e. Terwujudnya ketertiban dan keamanan masyarakat Bangli yang berkeadilan dan demokratis: f. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap tertib dan sadar hukum dengan mengutamakan supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia (HAM) serta partisipasi politik kenegaraan. g. Meningkatnya rasa aman masyarakat Bangli yang ditandai dengan rendahnya ketegangan dan konflik sosial maupun perkara kriminal. h. Meningkatnya peranan masyarakat sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. i. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. j. Terwujudnya masyarakat Bangli yang Sejahtera dan Mandiri k. Meningkatnya pertumbuhan investasi yang ditandai dengan peningkatan nilai investasi mencapai 10,09% yang bersumber dari swasta maupun pemerintah, dan mampu menumbuhkan ekonomi sebesar 6,61% sebagai upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran dan pengurangan rumah tangga miskin. l. Terciptanya kesempatan kerja yang cukup besar di sektor pertanian dalam arti luas (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan), sektor tersier dan sektor sekunder. m. Meningkatnya pendapatan perkapita pada tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp 8,71 juta yang ditandai dengan berkembangnya sektor yang berbasis pertanian, pariwisata dan UKM melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan. n. Menjaga stabilitas laju inflasi di bawah angka 2 (dua) digit yang ditandai dengan sasaran tingkat inflasi yang rendah dan stabil dengan tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi daerah. C. Terwujudnya Bangli yang asri dan lestari a. Lestarinya wilayah Kabupaten Bangli sebagai kawasan resapan air dan penjaga ekosistem Bali yang ditandai dengan meningkatnya kualitas hutan dan vegetasi minimal 30% penutupan daerah aliran sungai (DAS), yang sebagian besar berada di wilayah Kabupaten Bangli. b. Menurunnya proporsi luas lahan kritis baik di kawasan hutan maupun kawasan budidaya V-4


c. Terwujudnya pemerataan pengembangan wilayah Bangli guna mempersempit ketimpangan wilayah Bangli bagian utara dengan wilayah Bangli bagian selatan yang ditandai dengan dimekarkannya wilayah Kecamatan Kintamani, kebutuhan pengembangan jaringan jalan provinsi pada ruas Bayunggede – Belancan – Manikliyu – Belantih/Catur, tambahan kelengkapan fasilitas dan perluasan permukiman perkotaan di ibukota kabupaten maupun ibukota masing – masing kecamatan, penegasan fungsi kawasan perkotaan Kayuambua, sebagai kawasan perdagangan dan jasa wilayah. d. Terwujudnya pembangunan konservasi DAS dan prasarana Sumber Daya Alam (SDA), prasarana sumber daya air untuk menunjang kebutuhan air baku, sarana prasarana air minum, air limbah, persampahan, transportasi, energi, dan telekomunikasi maupun telematika yang handal. e. Terpenuhinya kebutuhan air minum dan irigasi non sawah yang ditandai dengan peningkatan pemanfaatan air baku yang ada untuk air minum dan irigasi perkebunan atau hortikultura untuk peningkatan produksi dan nilai tambah kawasan. f. Terwujudnya infrastruktur untuk deteksi dini bencana alam (letusan gunung berapi, gempa, tanah longsor) serta bencana lainnya, dan infrastruktur tanggap darurat terhadap bencana.

5.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021 5.2.1 Visi Jangka Menengah Visi Kabupaten Bangli merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu pada tahun 2016-2021. Sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih maka Visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Bangli tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut: “MEMBUMIKAN AJARAN TRI SAKTI BUNG KARNO UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT BANGLI YANG GITA SHANTI” Untuk lebih memahami akan makna dari Visi tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut: “MEMBUMIKAN” bermakna mewujudkan dalam sikap atau pendirian pada kehidupan sehari-hari. “AJARAN” berarti segala sesuatu yang diajarkan, nasihat, petuah, petunjuk, senantiasa memegang teguh. V-5


“TRI SAKTI BUNG KARNO” merupakan tiga kekuatan yang harus diwujudkan yakni berdaulat dibidang politik, berdikari dibidang ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan. “MASYARAKAT BANGLI” merupakan seluruh insan manusia yang tinggal dalam wilayah Kabupaten Bangli. “GITA SHANTI” terdiri dari dua suku kata“Gita”memiliki makna nyanyian, lagu, puja, atau sesuatu yang dicita-citakan. Sedangkan “Shanti” bermakna kedamaian atau kondisi idaman semua insan dengan selalu mengikuti petunjuk atau ajaran suci Tuhan Yang Maha Esa. Jadi Gita Shanti adalah cita-cita untuk mewujudkan kedamaian

5.2.2

Misi Jangka Menengah Perwujudan visi pembangunan Kabupaten Bangli jangka menengah ditempuh melalui misi pembangunan daerah.Misi merupakan komitmen untuk melaksanakan agenda-agenda utama yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian visi pembangunan. Untuk mewujudkan visi “Membumikan ajaran Tri Sakti Bung Karno untuk mewujudkan masyarakat Bangli yang Gita Shanti” di atas, maka ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Bangli 2016-2021, sebagai berikut: 1. Membangkitkan perekonomian lokal 2. Meningkatkan pendapatan asli daerah 3. Pembenahan tata kelola objek wisata 4. Menekan angka pengangguran dan kemiskinan 5. Perbaikan manajemen pendidikan, pariwisata dan lingkungan 6. Penguatan kelembagaan aparatur pemerintah dan masyarakat 7. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, demokratis dan efisien 8. Pengembangan UMKM berbasis ekonomi kreatif 9. Mengembangkan nilai budaya dan kearifan lokal

5.2.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan penegasan kembali visi dan misi RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli secara lebih detail, terinci, lebih tergambar dengan jelas yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan secara keseluruhan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan yang baik dapat memberi gambaran apa yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan. Untuk menjabarkan misi agar jelas wujudnya dalam masa lima tahun ke depan ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bangli sebagai berikut: V-6


Tabel 5.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021 Visi: Membumikan ajaran Tri Sakti Bung Karno untuk mewujudkan masyarakat Bangli yang Gita Shanti No Tujuan Prioritas Sasaran Strategis 1 2 3 Misi Pertama: Membangkitkan perekonomian lokal 1

Meningkatkan prokduktivitas pertanian dan perikanan melalui pemanfaatan tanah, pemberdayaan masyarakat desa guna ketahanan pangan dan prokduktivitas perekonomian lokal

1) Meningkatnya prokduktivitas pertanian dan perikanan guna ketahanan pangan 2) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa guna mendukung produktivitas perekonomian lokal Misi Kedua: Meningkatkan pendapatan asli daerah 1 Meningkatkan sumber-sumber 1) Meningkatnya pendapatan asli pendapatan asli daerah daerah Misi Ketiga: Pembenahan tata kelola objek wisata 1 Meningkatkan kualitas 1) Meningkatnya ketersediaan infrastruktur guna mendukung infrastruktur dasar guna tata kelola Daya Tarik Wisata mendukung tata kelola Daya (DTW) Tarik Wisata (DTW) 2) Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan, komunikasi dan informatika guna mendukung tata kelola Daya Tarik Wisata (DTW) Misi Keempat: Menekan angka pengangguran dan kemiskinan 1 Menurunkan angka kemiskinan 1) Menurunnya angka melalui kesehatan dan layanan kemiskinan sosial lainnya 2) Meningkatnya cakupan layanan kesehatan 3) Meningkatnya cakupan layanan sosial dasar Misi Kelima: Perbaikan manajemen pendidikan, pariwisata dan lingkungan 1 Meningkatkan manajemen 1) Meningkatnya manajemen pendidikan, dan pariwisata yang pendidikan, dan pariwisata berwawasan lingkungan 2) Meningkatnya manajemen lingkungan

V-7


Misi Keenam: Penguatan kelembagaan aparatur pemerintah dan masyarakat 1 Meningkatkan kelembagaan 1) Meningkatnya kelembagaan aparatur pemerintah dan adat aparatur pemerintah 2) Meningkatnya kelembagaan Desa Dinas, Desa Adat/Desa Pekraman dan Banjar Adat/Banjar Pekraman Misi Ketujuh: Mewujudkan pemerintahan yang bersih, demokratis dan efisien 1 Meningkatkan akuntabilitas 1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kinerja instansi pemerintah 2 Meningkatkan demokratisasi 2) Meningkatnya demokratisasi masyarakat Bangli masyarakat Bangli Misi Kedelapan: Pengembangan UMKM berbasis ekonomi kreatif 1 Meningkatkan kualitas Koperasi, 1) Meningkatnya kinerja UMKM, Penanaman Modal, Koperasi, UMKM, Perindustrian dan perdagangan Penanaman Modal, Perindustrian dan perdagangan Misi Kesembilan: Mengembangkan nilai budaya dan kearifan lokal 1 Melestarikan nilai budaya dan 1) Meningkatnya nilai budaya kearifan lokal dan kearifan lokal

V-8


Tabel 5.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Sasaran

Visi: “Membumikan Ajaran Tri Sakti Bung Karno Untuk Mewujudkan Masyarakat Bangli Yang Gita Shanti” No

Misi

Tujuan

Sasaran

1

Membangkitkan perekonomian lokal

Meningkatkan prokduktivitas pertanian dan perikanan melalui pemanfaatan tanah, pemberdayaan masyarakat desa guna ketahanan pangan dan prokduktivitas perekonomian lokal

Meningkatnya prokduktivitas pertanian dan perikanan guna ketahanan pangan

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Penanggung Jawab urusan

66

67

68

69

71

72

Pangan

- Padi

5,20

5,26

5,32

5,38

5,43

5,49

- Jagung

3,23

3,52

3,71

3,92

4,16

4,22

1,13

1,15

1,16

1,17

1,13

1,15

- Kacang tanah

1,18

1,20

1,22

1,24

1,26

1,28

- Ubi Kayu

17,50

19,50

19,61

19,83

20,10

20,75

- Ubi Jalar

10,54

11,07

11,09

11,11

11,6

11,20

37,39

49,91

62,43

74,96

87,48

100

Indikator Kinerja Sasaran

Target Capaian Setiap Tahun Formula

Satuan

- Konsumsi beras dari ∑ produksi beras x 100% ∑ penduduk produksi sendiri Produktivitas Tanaman Pangan

- Kedelai

Poduksi tanaman Luas tanam

(ton/Ha)

- Persentase jaringan ∑ jaringan irigasi dalam kondisi irigasi kondisi baik x100% ∑ jaringan irigasi baik

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa guna mendukung produktivitas perekonomian lokal

%

%

Pertanian

PU

- Produksi Ikan

∑ Produksi

ton

6.718

12.311

17.904

23.498

29.091

34.684

Pertanian

- Produksi Daging

∑ Produksi

ton

3.581

6.616

9.651

12.685

15.720

18.755

Pertanian

- Kelembagaan ekonomi pedesaan

∑ peningkatan lembaga ekonomi pedesaan x 100% ∑ lembaga Ekonomi pedesaan

%

87

88

89

90

91

92

Pemberdayaa n masyarakat dan Desa

- Persentase pengetahuan dan keterampilan petani

∑ Kelompok tani yang dilatih ∑ Kelompok tani

%

10

20

30

40

60

70

Pertanian

x100%

V-9


No

Misi

Tujuan

2

Meningkatkan pendapatan asli daerah

Meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah

3

4

Pembenahan tata kelola objek wisata

Menekan angka pengangguran dan kemiskinan

Meningkatkan kualitas infrastruktur guna mendukung tata kelola Daya Tarik Wisata (DTW)

Menurunkan angka kemiskinan melalui kesehatan dan layanan sosial

Sasaran Meningkatnya pendapatan asli daerah

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar guna mendukung tata kelola Daya Tarik Wisata (DTW) Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan, komunikasi dan informatika guna mendukung tata kelola Daya Tarik Wisata (DTW) Menurunnya angka kemiskinan


2016

2017

2018

2019

2020

2021



Satuan

- Persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) per tahun

PAD n – PAD n-1 x 100% PAD n

%

16,07

16,07

16,07

16,07

16,07

16,07

Keuangan

- Persentase pertumbuhan pajak daerah per tahun

Pajak n – Pajak n-1 x 100% Pajak n

%

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

Keuangan

- Persentase wajib pajak melaksanakan WP tepat waktu x 100% ∑ WP kewajiban tepat waktu

%

50

65

70

75

80

85

Keuangan

- Persentase jalan dalam kondisi baik (%)

%

49,60

75

100

-

-

-

Panjang jalan kondisi baik x 100% Panjang Jalan

PU

∑ RT - Persentase RT Pengguna Air Bersih x 100% Berakses Air Bersih ∑ seluruh RT

%

62

74.67

87.33

100

-

-

∑ pelanggaran - Persentase & kecelakaan lalin x 100% pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas ∑ Kendaraan

%

46

44

42

40

38

36

Perhubungan

- Persentase pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

∑ PD yang sudah terpasang jaringan IT Kabupaten x 100% ∑ PD

%

30

37

44

51

58

65

Komunikasi dan informatika

- Angka kemiskinan

Persentase penduduk miskin/∑ penduduk

%

5,18

4,91

4,64

4,37

4,10

3,80

Sosial

%

0,66

0,65

0,64

0,63

0,62

0,61

45

50

55

60

65

70

- Angka Pengangguran Jmlh Pengangguran x100% Jmlh Angkatan Kerja terbuka - Perluasan kesempatan kerja

Penduduk yang bekerja Angkatan kerja

V - 10

Tenaga kerja Tenaga Kerja


No

Misi

Tujuan lainnya


Meningkatnya cakupan layanan kesehatan

- Cakupan pelayanan kesehatan KK Miskin

∑ KK miskin yang dilayani ∑ KK Miskin

- Umur Harapan Hidup

Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur

- Angka kematian Ibu

Meningkatnya cakupan layanan sosial dasar

Formula

D hamil JLH

x100%

2018

2019

2020

2021


%

100

100

100

100

100

100

Kesehatan

tahun

70,21

70,78

71,35

71,92

72,48

73,05

Kesehatan

86,7

86,5

57,2

57,2

57

57

Kesehatan

6,5

6,2

6

5,7

5,7

5,7

Kesehatan

7,8

7,6

7,4

7,2

7

7

Kesehatan

<5

<5

<5

<5

<5

<5

Kesehatan

66,8

administrasi kependuduka n dan pencatatan sipil

0,50

pengendalian penduduk dan keluarga berencana

x 1000

D0-<1th x 1.000 ∑ Lahir Hidup

- Angka Kematian Balita

∑ Penduduk usia 0-59Bulan

D0-59 ∑ balita gizi buruk ∑ Balita

- Persentase Penduduk ∑ penduduk memiliki akta catatan berakta ∑ penduduk sipil

- Laju Pertumbuhan Penduduk

2017

Satuan

- Angka Kematian Bayi

- Persentase gizi buruk

2016

Target Capaian Setiap Tahun

Sasaran

x 1.000

x 100%

x 100%

%

%

R= (Pt) 1/t-1 P0

0,55

- Rasio KDRT

∑ KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga

- Persentase PMKS

∑ PMKS x100% ∑ Penduduk

∑ Kasus Perseli- Persentase penyelesaian sihan Tertangani kasus perselisihan di ∑ kasus yang perusahaan dilaporkan

51,8

x100%

54.8

0,54

57.8

0,53

60.8

0,52

63.8

0,51

0,011

0,009

0,007

0,006

0,004

0,002

pemberdayaa n perempuan dan pelindungan anak

%

5,18

4,91

4,64

4,37

4,10

3,80

Sosial

%

90

92

94

96

98

100

V - 11

Tenaga kerja


No

Misi

Tujuan

Sasaran

2016

2017

2018

2019

2020

2021


-

10

10

10

10

10

Transmigrasi

Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan - Angka rata-rata lama yang sedang dijalani, kelas yg diduduki, dan pendidikan sekolah yang ditamatkan.Banyaknya murid usia 7-12, 13-15, 1618 th

6,96

7.39

7.83

8.26

8.70

9,13

Pendidikan

∑Penduduk usia 15th ke atas dapat baca tulis X 100 ∑Penduduk usia 15th ke atas

85,20

86.53

87.86

89.19

90.52

91,85

Pendidikan

orang

996.000

998.000

1.000.000

1.002.000

1.004.000

1.006.000

Perpustakaan

%

16,61

33,21

49,81

66,41

83,01

99,61

Arsip

orang

1.200.000

1.988.279

3.366.209

4.744.140

6.122.070

7.500.000

Pariwisata

%

75

80

85

90

95

100

Pemukiman dan Perumahan

60,5-62,5

62,5-64,5

64,5-66,5

66,5-68,5

68,5-70,5

70,5-72,5

Lingkungan hidup



∑ KKyang menjadi - Jumlah Transmigran per Transmigran dalam satu tahun tahun

5

Perbaikan manajemen pendidikan, pariwisata dan lingkungan

Meningkatkan manajemen pendidikan, dan pariwisata yang berwawasan lingkungan

Meningkatnya manajemen pendidikan, dan pariwisata

- Angka Melek Huruf

- Jumlah pemustaka

∑ pengunjung yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan di Kabupaten Bangli

- Persentase instansi pemerintah yang ∑ PD yang pengelolaan telah menerapkan arsip secara baku kearispannya ------------------------x 100 % mengacu pada ∑ PD peraturan perundangundangan

Meningkatnya manajemen lingkungan

- Jumlah Kunjungan Wisata

∑ wisatawan mancanegara dan nusantara yang berkunjung ke Kab. Bangli

- Persentase Lingkungan Sehat

∑ lingkungan yang memuhi syarat lingkungan sehat x 100% ∑ Lingkungan

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IKLH=(IPAx30%) + (IPUx30%) + (ITHx40%)

Satuan

KK

V - 12


No

Misi

Tujuan

Sasaran



Formula

Satuan


2016

2017

2018

2019

2020

2021

%

33%

37%

42%

47%

52%

60%

Lingkungan Hidup

Produk hukum

225

225

250

250

250

250

Setda

orang

11.079

11.485

11.613

11.738

11.838

11.971

Volume sampah yang dikelola (m3) x 100% - Persentase Pengelolaan sampah Volume produksi sampah (m3)

6

Penguatan kelembagaan aparatur pemerintah dan masyarakat

Meningkatkan kelembagaan aparatur pemerintah dan adat

Meningkatnya kelembagaan aparatur pemerintah

- Jumlah Produk Hukum Daerah yang tidak bertentangan ∑ Produk Hukum yang dengan Peraturan diterbitkan Perundang-undangan dan Kepentingan Umum - Pelayanan administrasi ∑ ASN yang terlayani sesuai SOP dan tepat waktu kepegawaian sesuai SOP dan tepat waktu

Meningkatnya kelembagaan Desa Dinas, Desa Pekraman dan Banjar Adat

7

Mewujudkan pemerintahan yang bersih, demokratis dan

Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

- Persentase pejabat yg telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan

(∑ pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan / ∑ total pejabat PD yg ada ) x 100%

%

20%

30%

50%

70%

80%

100%

- Persentase SDM Desa dan Banjar yang di Bintek

(∑ perangkat Desa yang dibintek / ∑ perangkat Desa yang ada) x100%

%

85

86

87

88

89

90

Pemberdayaa n masyarakat dan Desa

LPD

119

120

121

122

123

124

Setda

- Persentase Ormas yang aktif dalam (∑ Ormas yang terlibat / penguatan persatuan ∑ Ormas) x100% dan kesatuan bangsa

%

75

80

85

90

92

95

- Persentase organisasi generasi muda yang (∑ organisasi muda yang dibina/ ∑ organisasi muda) x memahami tentang 100% nasionalisme

%

50

55

60

70

80

90

Ketenteraman , ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat

- Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah menjadi kategori B

%

0

10

20

30

40

50

Setda

- Jumlah LPD kategori (∑ LPD yang aktif / ∑ LPD yang ada) x100% sehat

(∑ nilai Laporan Kinerja PD yang bernilai B/∑ PD yang membuat Laporan Kinerja) x 100%

V - 13


No

Misi efisien

Tujuan

Sasaran

2016

2017

2018

2019

2020

2021




Formula

Satuan

- Persentase inovasi pelayanan publik

∑ PD berinovasi x100% ∑ PD

%

3

6

12

15

18

20

Setda

- Persentase perangkat daerah yang melaporkan realisasi fisik kegiatan pembangunan tepat waktu

∑ PD yang melaporkan tepat waktu ∑ PD

%

60

66

72

78

84

90

Setda

- Penyelesaian waktu perijinan

Penyelesaian proses perijinan tepat waktu

hari

14

12

12

12

12

12

Perijinan

- Opini BPK

Opini BPK

WDP

WDP

WTP

WTP

WTP

WTP

Keuangan

%

70

75

80

85

87

90

Perencanaan

x100%

%

60

65

70

75

78

80

Perencanaan

x 100%

%

50

58

66

74

82

90

Setda

- Persentase perangkat (∑ perangkat daerah yang mendapat nilai >B / ∑ daerah yang Perangkat Daerah) x 100% mendapat nilai >B hasil penilaian inspektorat

%

6

16

26

36

46

56

(∑ rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti di tahun yang bersangkutan/∑ akumulasi rekomendasi hasil pemeriksaan) x 100%

%

x100%

(∑ program sesuai / ∑

- Kesesuaian RPJMD program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD) x dengan RKPD 100%

- Persentase usulan musrenbang kecamatan yang diserap dalam dokumen RKPD

∑ usulan yang terserap ∑ Usulan

∑ aset yang - Persentase sudah terkelola pengelolaan barang/jaasa dan aset ∑ aset

- Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti

Inspektorat

70

V - 14

73

76

79

82

85


No

Misi

Tujuan

Sasaran

2016

2017

2018

2019

2020

2021


%

100

100

100

100

100

100

Setda

%

50

55

60

70

80

90

Setda

- Persentase pelanggaran ∑ pelanggaran PERDA Peraturan Daerah dan dan PERKADA x 100% Peraturan Kepala ∑ Penduduk Daerah

%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

Jmlh penyelesaian - Penegakan PERDA dan penegakan PERDA x 100% Perkada Jmlh pelanggaran PERDA

%

70

74

78

82

86

90

∑ masyarakat - Persentase masyarakat Yang menggunakan yang menggunakan hak hak suara x 100% pilihnya dalam Pemilu ∑ Pemilih

%

70

70

70

70

70

70



- Persentase ketepatan ∑Laporan waktu penyampaian tepat waktu ∑ Laporan LPPD dan LKPJ Kepala daerah - Persentase Kegiatan Pemerintah Kabupaten Bangli yang dapat diakses publik

Meningkatkan demokratisasi masyarakat Bangli

8

Pengembangan UMKM berbasis ekonomi kreatif

Meningkatkan kualitas Koperasi, UMKM, Penanaman Modal, Perindustrian dan perdagangan

Meningkatnya demokratisasi masyarakat Bangli

Meningkatnya kinerja Koperasi, UMKM, Penanaman Modal, Perindustrian dan perdagangan

Satuan

x 100%

∑ kegiatan yang dipublikasikan x 100% ∑ kegiatan

- Kontribusi sektor industi terhadap PDRB

∑ Kontribusi PDRB dari sektor Industri x 100% ∑ total PDRB

%

10,53

10,83

11,33

11,83

12,33

12,83

Perindustrian

- Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

∑ Kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan ∑ total PDRB

%

10,56

11,06

11,56

12,06

12,56

13,06

Perdagangan

- Pertumbuhan UMKM non BPR/LK UMKM

∑ UMKM non BPR/LK UMKM

UMKM

33.188

33.688

34.188

34.688

35.188

35.688

UMKM

%

92,01

92,80

93,63

94,42

95,55

98,52

UMKM

Investor

268

293

318

343

368

393

M

103

108,5

111

113,5

116

118,5

%

40

46

52

58

64

70

- Persentase Koperasi aktif - Peningkatan jumlah Investor

x 100%

∑ Koperasi aktif x 100 % ∑ Koperasi ∑ Investor di Kabupaten Bangli

- Jumlah peningkatan Nilai Investasi PMA dan nilai investasi PMA dan PMDN skala nasional PMDN skala nasiolal

9

Mengembangka n nilai budaya

Melestarikan nilai budaya dan

Meningkatnya nilai budaya dan

Ketenteraman , ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat

- persentase pelestarian seni dan budaya

∑ Seni Budaya yang dilestarikan ∑ Seni Budaya

x 100%

V - 15

Penanaman Modal

Kebudayaan


No

Misi dan kearifan lokal

Tujuan kearifan lokal

Sasaran kearifan lokal

Indikator Kinerja Sasaran - Persentase rangkaian upacara keagamaan yang dilaksanakan

2016

2017

2018

2019

2020

2021


80

82

84

86

88

90

Setda

Target Capaian Setiap Tahun Formula ∑ rangkaian upacara yang dilaksanakan ∑ rangkaian upacara

Satuan

x 100%

%

V - 16


BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan stratejik selain mengagendakan aktivitas pembangunan, juga mengakomodasi segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat yang dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategyfocussed-management). Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu kewaktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Tema Pembangunan berdasarkan arah kebijakan adalah sebagai berikut: 1. Tahun 2016: Memantapkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik dengan Dukungan Masyarakat untuk Memperkuat Daya Saing Daerah. 2. Tahun 2017: Melalui Gerakan Revolusi Mental Kita Tingkatkan Pengelolaan Kemampuan Daerah, Keterpaduan dan Semangat Bekerja Menuju Bangli yang Gita Shanti 3. Tahun 2018: Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Dengan Penguatan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar. 4. Tahun 2019: Pemantapan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Dengan Memperhatikan Budaya dan Kearifan Lokal 5. Tahun 2020: Peningkatan Kreatifitas dan Inovasi Daerah Menuju Bangli yang Unggul di Segala Bidang. 6. Tahun 2021: Optimalisasi Hasil Pembangunan Untuk Masyarakat Bangli yang Gita Shanti Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021, yang dilaksanakan melalui 9 (sembilan) misi, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan kurun waktu 2016-2021 per misi, adalah sebagai berikut:


VI - 1


Tabel 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Visi :Membumikan ajaran Tri Sakti Bung Karno untuk mewujudkan masyarakat Bangli yang Gita Shanti Misi 1: Membangkitkan perekonomian lokal No Tujuan Prioritas Sasaran Strategis Strategi 1 • Meningkatkan prokduktivitas • Meningkatnya prokduktivitas • Intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian dan perikanan guna pertanian dan perikanan guna pertanian dan perikanan ketahanan pangan ketahanan pangan melalui pemberdayaan masyarakat desa guna • Meningkatnya pemberdayaan • Penguatan perekonomian desa dan ketahanan pangan dan masyarakat desa guna pemberdayaan masyarakat desa. prokduktivitas perekonomian produktivitas perekonomian lokal lokal


VI - 2

Arah Kebijakan • Melakukan penelitian dan pengembangan guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian dalam rangka kedaulatan pangan • Memetakan potensi pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan • Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil potensi pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan termasuk sayuran • Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil potensi kelapa sebagai perkebunan ungulan • Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil potensi sapi bali, babi bali , itik bali dan ayam bali • Memperkuat peningkatan ketahanan pangan melalui perlindungan sawah, perlindungan sumber daya air, kesuburan tanah, dan akses produksi • Meningkatkan produksi buah lokal, seperti sawo, wani dan lain sebagainya. • Mengaktifkan sekee manyi • Memperkuat kelembagaan Subak • Mempertegas peningkatan kedaulatan beras • Mengembangkan kelestarian pertanian Tanaman Bumi Banten • Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa. • Pengembangan kerajinan tenun di pedesaan dan perkotaan


Visi : Membumikan ajaran Tri Sakti Bung Karno untuk mewujudkan masyarakat Bangli yang Gita Shanti Misi 2 : Meningkatkan pendapatan asli daerah No Tujuan Prioritas Sasaran Strategis Strategi 1 • Intensifikasi dan ekstensifikasi • Meningkatkan sumber• Meningkatnya pendapatan sumber-sumber PAD sumber pendapatan asli asli daerah daerah

Visi : Membumikan ajaran Tri Sakti Bung Karno untuk mewujudkan masyarakat Bangli yang Gita Shanti Misi 3 : Pembenahan tata kelola objek wisata No Tujuan Prioritas Sasaran Strategis Strategi 1 • pembangunan, peningkatan • Meningkatkan kualitas • Meningkatnya ketersediaan insfrastruktur penunjang objek wisata infrastruktur guna infrastruktur dasar guna mendukung tata kelola Daya • Peningkatan kualitas pengelolaan tata mendukung tata kelola Daya Tarik Wisata (DTW) ruang dan objek wisata Tarik Wisata (DTW) • Peningkatan ketersediaan dan kualitas • Meningkatnya ketersediaan fasilitas perhubungan, pengelolaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika perhubungan, komunikasi dan informatika guna mendukung tata kelola Daya Tarik Wisata (DTW)


VI - 3

Arah Kebijakan • Pemetaan dan penggalian potensi PAD • Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi • Meningkatkan Pengendalian Perijinan

Arah Kebijakan • Meningkatkan kuantitas maupun kualitas sarana dan prasarana penunjang Daya Tarik Wisata (DTW) • Meningkatkan pelestarian panorama alam dan daerah tujuan wisata • Melakukan rehabilitasi daerah kritis dalam berbagai aspeknya, tahura dan daerah terbuka hijau, reboisasi dan penghijauan • Meningkatkan kualitas tataruang dan kuantitas Daya Tarik Wisata (DTW) • Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perhubungan , komunikasi dan informatika


Visi : Membumikan ajaran Tri Sakti Bung Karno untuk mewujudkan masyarakat Bangli yang Gita Shanti Misi 4 : Menekan angka pengangguran dan kemiskinan No Tujuan Prioritas Sasaran Strategis Strategi 1 • Penanggulangan kemiskinan, • Menurunkan angka • Menurunnya angka pengangguran dan peningkatan kemiskinan melalui kesehatan kemiskinan pemberdayaan masyarakat miskin dan layanan sosial lainnya • Meningkatnya cakupan • Peningkatan Kualitas Pelayanan layanan kesehatan Kesehatan • Meningkatnya cakupan • Peningkatan mutu dan jangkauan layanan sosial dasar pelayanan sosial


VI - 4

Arah Kebijakan • Memastikan jaminan sosial • Membangun kerjasama dan memperkuat hubungan dunia usaha dan potensi lokal • Peningkatkan Gerakan Pembangunan Desa Sistem Gotong Royong (Gerbangdesigot) dan Gerakan pembangunan Sistem Gotong Royong Kota (Gerbangsigota) • Membina dan memberdayakan organisasi perempuan • Melakukan peningkatan pembangunan Rumah Layak Huni (Bedah Rumah) • Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan • Peningkatan akses kesehatan melalui Poskesdes, Polindes dan Pustu • Meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya pada penduduk yang kurang mampu • Meningkatkan kesadaran masyarakat akan PHBS • Meningkatkan perlingdungan perempuan dan anak • Meningkatkan pembinaan kepesertaan dan kemandirian berKB • Meningkatkan penangan terhadap fakir miskin dan PMKS • Meningkatkan minat dan kualitas para calon transmigran • Meningkatkan tertib administrasi umum


Visi : Membumikan ajaran Tri Sakti Bung Karno untuk mewujudkan masyarakat Bangli yang Gita Shanti Misi 5 : Perbaikan manajemen pendidikan, pariwisata dan lingkungan No Tujuan Prioritas Sasaran Strategis Strategi 1 • Meningkatkan manajemen • Meningkatnya manajemen • Meningkatkan akses layanan pendidikan dan pariwisata pendidikan, dan pariwisata pendidikan, dan pariwisata yang berwawasan lingkungan • Meningkatnya manajemen • Peningkatan cakupan pengelolaan, penataan lingkungan hidup dan lingkungan partisipsi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan

Visi :Membumikan ajaran Tri Sakti Bung Karno untuk mewujudkan masyarakat Bangli yang Gita Shanti Misi 6 : Penguatan kelembagaan aparatur pemerintah dan masyarakat No Tujuan Prioritas Sasaran Strategis Strategi 1 • Meningkatkan kelembagaan • Meningkatnya kelembagaan • Peningkatan kesesuaian struktur organisasi perangkat daerah dengan aparatur pemerintah dan adat aparatur pemerintah kebutuhan daerah • Meningkatnya kelembagaan Desa Dinas, Desa Adat/Desa • Peningkatan SDM Aparatur Desa, Desa Adat/Desa Pekraman dan Banjar Pekraman dan Banjar


VI - 5

Arah Kebijakan • Memantapkan pemenuhan kebutuhan PAUD/TK • Memantapkan pemenuhan kebutuhan Dikdas da Wajar 9 Tahun • Mendukung Wajar 12 tahun • Meningkatkan tatakelola perpustakaan dan arsip • Meningkatkan pembinaan dan kualitas sarana prasarana olahraga • Mengembangkan destinasi wisata baru: Wisata Agro, Wisata Spiritual, Wisata Alam dll • Pengembangan SDM Pariwisata dengan melibatkan desa adat. • Meningkatkan kelestarian lingkungan termasuk pengendalian pemanfaatan danau • Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengamankan pelestarian daerah tangkapan air, resapan air, daerah cadangan air, sempadan (jalan, sungai, jurang, danau), darah perlindungan jurang

Arah Kebijakan • Penguatan keberadaan Desa Adat • Meningkatkan kesesuaian struktur organisasi perangkat daerah dengan kebutuhan daerah • Meningkatkan koordinasi antar organisasi perangkat daerah


Adat/Banjar Pekraman

Adat/Banjar Pekraman • Peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara

Visi :Membumikan ajaran Tri Sakti Bung Karno untuk mewujudkan masyarakat Bangli yang Gita Shanti Misi 7 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, demokratis dan efisien No Tujuan Prioritas Sasaran Strategis Strategi 1 • Meningkatkan akuntabilitas • Meningkatnya akuntabilitas • Peningkatan tata kelola kinerja instansi pemerintah penyelenggaraan pemerintahan yang kinerja instansi pemerintah akuntabel • Meningkatkan demokratissasi • Meningkatnya demokratisasi • Peningkatan kualitas dan kuantitas masyarakat Bangli masyarakat Bangli data/informasi pendukung pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan • Peningkatan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat • Penguatan sistem inovasi dan pengembangan IPTEK strategis daerah


VI - 6

• Meningkatkan sumber daya aparatur desa dan kelurahan • Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara

Arah Kebijakan • Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah dari tingkat desa hingga kabupaten • Meningkatkan profesionalisme aparat pemerintah, mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, sampai dengan Desa • Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah • Melibatkan masyarakat dan lembaga-lembaga adat sejak awal, berkaitan dangan pembuatan ataupun sosialisasi produk-produk hukum • Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ketenteraman, ketertiban umum • Meningkatkan kesadaran masyarakat Bangli untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. • Mengembangkan Inovasi dan teknologi tepat guna


Visi :Membumikan ajaran Tri Sakti Bung Karno untuk mewujudkan masyarakat Bangli yang Gita Shanti Misi 8 : Pengembangan UMKM berbasis ekonomi kreatif No Tujuan Prioritas Sasaran Strategis Strategi 1 • Peningkatan produksivitas kualitas • Meningkatkan kualitas • Meningkatnya kinerja Koperasi dan UMKM. Koperasi, UMKM, Koperasi, UMKM, Penanaman • Peningkatan produktivitas usaha Penanaman Modal, Modal,Perindustrian dan berbasis ekonomi kreatrif Perindustrian dan perdagangan perdagangan

Visi :Membumikan ajaran Tri Sakti Bung Karno untuk mewujudkan masyarakat Bangli yang Gita Shanti Misi 9: Mengembangkan nilai budaya dan kearifan lokal 1 • Meningkatnya nilai budaya • Pelestarian seni dan budaya daerah • Meningkatkan nilai budaya dan kearifan lokal dan kearifan lokal • Pengembangan seni dan budaya daerah


VI - 7

Arah Kebijakan • Meningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi dan UMKM • Mengembangkan industri ungulan daerah yang potensial. • Meningkatkan kemitraan pemasaran hasil industri kecil dan menengah

• Mengembangkan dan merevitalisasi seni budaya Bali • Merestorasi peninggalan budaya • Merevitalisasi keberadaan Listibya • Membangun sarana dan prasarana kesenian • Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya lokal • Menguatkan kelompok dan pelaku seni budaya lokal • Meningkatkan kerukunan antar umat beragama


BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1

Kebijakan Umum Pembangunan Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Upaya sistematis dan terencana tadi tentu berisi langkah-langkah strategis, taktis dan praktis, karena masing-masing Negara memiliki usia kedaulatan, sumberdaya andalan dan tantangan yang berbeda. Bagi bangsa Indonesia, secara khusus tujuan pembangunan nasional telah digariskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu untuk: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Agar kebijakan umum dapat dijadikan pedoman dalam menentukan program prioritas yang tepat, kebijakan umum dibuat dalam empat perspektif sesuai strateginya, yaitu: 1. Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan. Kebijakan pada persepektif masyarakat ini diarahkan pada: memberikan jaminan pelayanan dasar kesehatan dengan mengutamakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, lansia dan berkebutuhan khusus, meningkatkan efisiensi usaha tani, serta Mendorong terciptanya kesempatan kerja yang seluas-luasnya. 2. Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai. Kebijakan pada perspektif proses internal ini di arahkan pada: pelaksanaan reformasi birokrasi berbasis kompetensi; meningkatkan system pelayanan publik yang prima; Peningkatankualitas monitoring, evaluasi dalam implementasi program dan kegiatan; serta Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan aspiratif. 3. Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah. Kebijakan pada perspektif kelembagaan ini diarahkan pada: Penataan system dan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran, Meningkatkan kualitas manajemen SDM aparatur, serta Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. VII - 1


4. Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang member jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah. Kebijakan pada perspektif keuangan ini diarahkan pada: Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran yang seimbang, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan aset daerah yang berorientasi pada kepentingan publik. Dengan memperhatikan strategi, arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan, maka ditetapkan program prioritas sebagai berikut: 1. Program peningkatan produktivitas dan infrastruktur pendukung pertanian guna meningkatkan jenis, mutu serta ketersediaan aneka pangan. 2. Program perlindungan dan pelestarian terhadap keanekaragaman sumber daya alam hayati dan non hayati. 3. Program peningkatan penanganan panen dan pasca panen produk pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani. 4. Program peningkatan ketersediaan bahan baku dan permodalan untuk mendukung produktivitas masyarakat dalam bidang sandang. 5. Program pemberdayaan masyarakat desa, termasuk optimalisasi ketersediaan perumahan yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan infrastruktur penunjang. 6. Program optimalisasi regulasi di tingkat kabupaten. 7. Program peningkatan Pendidikan, kesehatan dan layanan sosial. 8. Program peningkatan peranan dan fungsi adat istiadat. 9. Program dukungan pada layanan keagamaan. 10. Program peningkatan pelestarian budaya. 11. Program peningkatan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. 12. Program pembenahan tata kelola pariwisata. 13. Program peningkatan pemerintahan yang demokratis, bersih dan efisien. 7.1.1. Amanat RPJM Nasional Tahun 2015-2019 RPJM Nasional telah dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 20152019. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 20152019 merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 yang ditetapkan melalui UndangUndang Nomor 17 Tahun 2007. RPJMN tahun 2015-2019 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis kementerian/lembaga (Renstra-KL) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMN akan dijabarkan ke dalam

VII - 2


Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Upaya sistematis dan terencana tadi tentu berisi langkah-langkah strategis, taktis dan praktis, karena masing-masing negara memiliki usia kedaulatan, sumber daya andalan dan tantangan yang berbeda. Bagi bangsa Indonesia, secara khusus tujuan pembangunan nasional telah digariskan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu untuk: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007. Dengan berpayung kepada UUD 1945 dan UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP tadi, RPJMN 2015-2019, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (Nawa Cita) dan Tri Sakti.Kabupatenn/kota serta provinsi wajib mendukung pencapaian Nawacita dan Tri Sakti dengan menyusun Program Pembangunan terpadu sesuai dengan arahan RPJMN 2015-2019. Gambar 7.1 Contoh Dukungan Daerah Dalam Pencapaian Nawa Cita Melalui Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah

NAWACITA

RPJMN 2015-2019

VISI & MISI PRESIDEN MENDAGRI 4 Prioritas Pokok • Kedaulatan Pangan • Kedaulatan Energi • Kemaritiman • Pariwisata & Ekonomi Kreatif Prioritas Wajib • Pendidikan • Kesehatan • Penanggulangan Kemiskinan Dimensi Pemerataan • Antar Wilayah • Antar Kelompok Pendapatan

Koordinasi Teknis antara K/L dgn daerah Prov oleh MENDAGRI dgn BAPPENAS EVALUASI PERDA

RENSTRA K/L

MUSRENBANG RPJMD PROV (Multi Stakeholder)

RENSTRA-PD PROV

RPJMD PROV

Peserta: Kemendagri, DPRD, Bappeda & PD Prov, Prov yg berbatasan, Bappenas & K/L MUSRENBANG RPJMD K/K (Multi Stakeholder)

GUBERNUR Koordinasi Teknis antara PROV dgn K/K oleh GUB EVALUASI PERDA

Peserta: Bappeda & PD Prov, DPRD, Bappeda & PD K/K, K/K yg berbatasan

RPJMD K/K

RENSTRA-PD K/K

VII - 3


Tabel 7.1 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangli Dengan Prioritas Nasional No 1

2

3

4

5

6

7

Program Prioritas Kabupaten Bangli Program prioritas pembangunan Kabupaten Bangli nomor satu; Program peningkatan produktivitas dan infrastruktur pendukung pertanian guna meningkatkan jenis, mutu serta ketersediaan aneka pangan.

Program Prioritas Nasional Prioritas Pembangunan Kedaulatan Pangan Prioritas Pembangunan Antar Wilayah

Program prioritas pembangunan Kabupaten Bangli nomor dua; Program perlindungan dan pelestarian terhadap keanekaragaman sumber daya alam hayati dan non hayati.

Prioritas Pembangunan Kedaulatan Energi

Program prioritas pembangunan Kabupaten Bangli nomor tiga; Program peningkatan penanganan panen dan pasca panen produk pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Program prioritas pembangunan Kabupaten Bangli nomor empat; Program peningkatan ketersediaan bahan baku dan permodalan untuk mendukung produktivitas masyarakat dalam bidang sandang.

Prioritas Pembangunan Kedaulatan Pangan

Program prioritas pembangunan nomor lima; Program pemberdayaan masyarakat desa, termasuk optimalisasi ketersediaan perumahan yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan infrastruktur penunjang. Program prioritas pembangunan nomor enam; Program optimalisasi regulasi di tingkat kabupaten.

Prioritas Pembangunan Penanggulangan Kemiskinan

Prioritas Pembangunan Antar Wilayah

Prioritas Pembangunan Kelompok Pendapatan Prioritas Pembangunan Pariwisata & Ekonomi kreatif Prioritas Pembangunan Kelompok Pendapatan

Prioritas Pembangunan Kelompok Pendapatan

Prioritas Pembangunan Antar Wilayah Prioritas Pembangunan Kelompok Pendapatan Program prioritas pembangunan nomor Prioritas Pembangunan Pendidikan tujuh; Prioritas Pembangunan Kesehatan Program peningkatan Pendidikan, Prioritas Pembangunan Antar kesehatan dan layanan sosial. Wilayah Prioritas Pembangunan Kelompok VII - 4


8

9

10

11

12

13

Pendapatan Prioritas Pembangunan Pariwisata & Ekonomi kreatif Prioritas Pembangunan Antar Wilayah Prioritas Pembangunan Kelompok Pendapatan Program prioritas pembangunan nomor Prioritas Pembangunan Pariwisata sembilan; & Ekonomi kreatif Program dukungan pada layanan Prioritas Pembangunan Kelompok keagamaan. Pendapatan Program prioritas pembangunan nomor Prioritas Pembangunan Pariwisata sepuluh; & Ekonomi kreatif Program peningkatan pelestarian budaya. Program prioritas pembangunan nomor Prioritas Pembangunan sebelas; Penanggulangan Kemiskinan Program peningkatan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Prioritas Pembangunan Antar Wilayah Prioritas Pembangunan Kelompok Pendapatan Program prioritas pembangunan nomor Prioritas Pembangunan Pariwisata duabelas; & Ekonomi kreatif Program pembenahan tata kelola pariwisata. Program prioritas pembangunan nomor Prioritas Pembangunan Antar tigabelas; Wilayah Program peningkatan pemerintahan Prioritas Pembangunan Kelompok yang demokratis, bersih dan efisien. Pendapatan Program prioritas pembangunan nomor delapan; Program peningkatan peranan dan fungsi adat istiadat.

7.1.2 Amanat RPJMD Provinsi Bali 2013-2018 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018 telah ditetapkan berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2014.Visi Provinsi Bali merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu pada akhir tahun 2013-2018.Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih maka Visi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Provinsi Bali Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut.“BALI MANDARA” Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera. Visi Pembangunan Bali Mandara ini merupakan kelanjutan dari visi Bali Mandara sebelumnya (Bali Mandara Jilid I). Visi Bali Mandara Jilid II ini diharapkan akan dapat mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Bali dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat provinsi Bali, selaras dengan RPJM Nasional 2010-2014, dan RPJPD Provinsi Bali 2005-2025. “Bali VII - 5


Maju” adalah Bali yang dinamis, Bali yang terus bergerak menurut dinamika pergerakan dan perkembangan dunia. Bali yang senantiasa bergerak dan maju dengan tetap menjunjung kesucian dan keiklasan demi tegaknya dharma. Bali yang maju adalah Bali yang harus tetap “metaksu” yang senantiasa meningkatkan kualitas dirinya sebagai daerah tujuan wisata yang handal, berkharisma dan religius. Bali yang maju adalah Bali yang modern menurut ukuran dan tuntutan nilai-nilai universal yang tidak menyimpang dan atau bertentangan dengan nilai-nilai agama Hindu (Bali) serta adat istiadat Bali. Kemodernan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan peradaban sebagai masyarakat yang berada di perkampungan dunia yang terbuka. “Bali Aman” adalah Bali yang ”dabdab” teratur sekala niskala. Bali yang memiliki keseimbangan antara korelasi kebutuhan hubungan antar manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam lingkungannya, serta hubungan manusia dengan Tuhan nya sejalan dengan konsep Tri Hita Karana. Bali yang aman adalah Bali yang terhindar dari ancaman intervensi virus-virus ideologi yang bertentangan dengan Tri Hita Karana seperti: terorisme, anarkisme dan virus non traditional threat lainnya yang mewarnai jaman Kali. “Bali Damai” adalah Bali yang diselimuti atmosfir kesejukan lahir bathin serta selalu dalam kondisi “tis” dan kondusif. Bali Damai adalah Bali yang menggambarkan adanya komunitas masyarakat Bali, baik di perkotaan maupun pelosok pedesaan yang kental dengan suasana “briyag-briyug, pakedek pakenyem”. Hal tersebut sebagai indikator optimisme masyarakat dalam menatap masa depan yang menjanjikan. “Bali yang Sejahtera” adalah Bali yang “sukerta sekala niskala” sebagai diperolehnya kemajuan, keamanan dan kedamaian yang sejati. Artinya, segala aspek kejadian yang bervibrasi spiritual dan kontekstual potensial menyebabkan Daerah dan Masyarakat Bali maju, aman serta terasanya kedamaian, akan mengantarkan Daerah dan Masyarakat Bali pada kesejahteraan hidup sepanjang masa. Untuk mewujudkan visi “Bali Mandara” di atas, maka ditetapkan “Misi Pembangunan Provinsi Bali 2013-2018”, sebagai berikut. 1) Mewujudkan Bali yang berbudaya, Metaksu, Dinamis, Maju dan Modern. 2) Mewujudkan Bali yang Aman, Damai, Tertib, Harmonis, serta Bebas dari berbagai Ancaman. 3) Mewujudkan Bali yang Sejahtera dan Sukerta Lahir Bhatin Kebijakan Pembangunan Provinsi Bali Provinsi Bali yang perlu didukung Kabupaten Bangli adalah : (1) peningkatan kualitas SDM sehingga bisa menjadi aset utama keunggulan kompetitif provinsi; (2) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur untuk mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi; (3) pengembangan pertanian dalam arti luas sehingga dapat menghasilkan produk unggulan yang mampu bersaing di pasar nasional; (4) perbaikan lingkungan hidup; dan (5) penanganan kemiskinan dengan prioritas pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Kelima prioritas pembangunan tersebut dipadukan dalam kerangka vitalisasi dan aktualisasi melalui sulit terlaksana tanpa diimbangi oleh peningkatan kualitas SDM. Strategi Provinsi Bali yang memberi dampak pada RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli, antara lain : VII - 6


1. Mengendalikan Tingginya Pertumbuhan Penduduk dan Ketimpangan Antar Kabupaten/Kota Pada dasarnya strategi mengendalikan tingginya pertumbuhan penduduk dan ketimpangan antar Kabupaten/Kota merupakan upaya untuk mendukung seluruh capaian sasaran yang dilakukan pada tujuan dari seluruh misi (misi pertama, kedua, dan ketiga). Masalah kependudukan akan menjadi sumber berbagai masalah yang sudah dan akan terjadi di Bali, antara lain: masalah infrastruktur, perumahan, alih fungsi lahan, tata ruang, sosial-budaya, kriminalitas, layanan kesehatan, pendidikan dan lain-lainnya. Pertumbuhan penduduk di Bali meningkat hampir dua kali lipat yaitu dari 1,26% dalam satu tahun pada periode 1990-2000 menjadi 2,15% pada periode 2000-2010.Selain itu, juga terjadi ketimpangan yang cukup tajam dalam hal pertumbuhan penduduk antar kabupaten/ kota di Bali yaitu 4,62% di Kabupaten Badung dan 4,01% di Kota Denpasar, dan hanya sekitar 1,0-1,5% di kabupaten lainnya bahkan kurang dari 1% di Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Klungkung. Bila laju pertumbuhan penduduk per kabupaten/kota di Bali masih tetap sama dengan laju pertumbuhan penduduk tahun 2000-2010 maka perkiraan jumlah penduduk Bali pada tahun 2020 akan mencapai 4.727.270 jiwa, dimana penduduk Kota Denpasar akan melampaui jumlah 1 juta jiwa. Tingginya pertumbuhan penduduk disebabkan oleh karena tingginya arus migrasi masuk dari luar Bali dan tingginya perpindahan penduduk dari kabupaten lain ke Kabupaten Badung dan Kota Denpasar dan juga karena meningkatnya angka kelahiran. Dalam 10 tahun terakhir TFR (angka kelahiran total) di Bali mengalami peningkatan dari 2,10 menjadi 2,30, sedangkan TFR pada tahun 1997 pernah mencapai 1,89. Langkah strategi yang bersifat holistik sangat diperlukan dalam rangka menekan dan mengurangi ketimpangan pertumbuhan penduduk di Bali, seperti; penerapan dan mengawasi tata ruang secara ketat, pengembangan sentrasentra ekonomi dan infrastruktur pendukungnya di Bali Utara, Bali Timur dan Bali Barat, meningkatkan nilai tukar hasil pertanian dalam upaya untuk mengurangi arus urbanisasi, dan meningkatkan intensitas program keluarga berencana terutama dalam hal pengembangan layanan kontrasepsi jangka panjang (IUD, tubektomi dan vasektomi). 2. Mempercepat perbaikan sistem dan akses Pendidikan Strategi ini merupakan upaya untuk mendukung capaian sasaran yang akan dilakukan pada tujuan Suatu perbaikan sistem memerlukan perencanaan yang holistik terhadap seluruh pelaku sistem, baik aspek manajemen (organisasi, prosedur, dan pengendalian), aparatur (tenaga pendidik dan kependidikari), sarana dan prasarana, fakto penunjang lain bagi peserta didik, dan infrastruktur pendidikan, dan komponen lainnya. Suatu perbaikan sistem diharapkan dapat mengefisiensikan biaya dan mengefektifkan tujuan sistem pendidikan antara lain menghasilkan siswa yang bermutu dan sesuai kriteria. Sementara itu, sistem pendidikan yang telah diperbaiki, khususnya pendidikan dasar, ditindaklanjuti dengan agenda pembangunan untuk memenuhi syarat aksesibilitas; baik secara geografis maupun teraksesnya pendidikan dasar oleh masyarakat ekonomi lemah.

VII - 7


3. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Strategi ini merupakan upaya untuk mendukung capaian sasaran yang akan dilakukan target urusan kesehatan di masa lalu masih perlu peningkatan antara lain juga untuk memenuhi target MDGs (bidang kesehatan) dan Indonesia Sehat yang belum tercapai dimasa lalu. Langkah mendasar strategi ini adalah antara lain peningkatan kapasitas kinerja tenaga kesehatan hingga perbaikan infrastruktur kesehatan untuk mempercepat penjaminan kesehatan masyarakat Bali secara merata. 4. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran Strategi ini merupakan upaya untuk mendukung capaian sasaran yang akan dilakukan capaian angka kemiskinan di Bali sudah sangat jauh menurun, tetapi di masa yang akan datang jumlah penduduk miskin di Bali masih tetap ada. Langkah mendasar strategi ini adalah bagaimana penurunan penduduk miskin dapat terus ditingkatkan dan bagaimana tidak terjadi lagi penduduk miskin baru akibat kurangnya kesempatan bekerja atau karena hal lainnya. 5. Pengembangan Infrastruktur Strategi ini merupakan upaya untuk mendukung capaian sasaran yang akan dilakukan pijakan utama strategi ini adalah berkaitan dengan permasalahan utama pembangunan ekonomi Bali yang masih belum merata, sehingga masih terdapat ketimpangan pembangunan antar wilayah utara, selatan, dan barat serta timur Bali.Pengembangan dan peningkatan infrastruktur yang baik diseluruh kawasan/wilayah Bali, diharapkan akan dapat mempercepat pembangunan ekonomi terutama potensipotensi yang ada di pelosok-pelosok pedesaan atau di pusat-pusat ekonomi kerakyatan yang ada di daerah di Provinsi Bali. Infrastruktur merupakan motor penggerak (engine of economic growth) pertumbuhan ekonomi yang menjadi pendorong bagi kesejahteraan penduduk dalam percepatan pertumbuhan penduduk. Perkembangan Kepariwisataan di Bali yang telah berkembang dengan demikian pesat dengan menjadikan Bali sebagai pusat bisnis, perdagangan dan kebudayaan haruslah diimbangi pula dengan penyediaan sarana dan prasarana (infrastruktur) yang layak dan memadai, sehingga selain untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, penyediaan infrastruktur juga dilaksanakan dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata Bali yang secara langsung telah memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Bali.Hal ini sesuai dengan kebijakan pengembangan koridor ekonomi Bali–Nusa Tenggara sebagai pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional dalam MP3EI, dimana dalam mendukung persepektif nasional, Provinsi Bali merupakan pintu gerbang kegiatan utama pariwisata di Indonesia, memerlukan adanya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dalam rangka peningkatan konektivitas (infrastruktur) untuk mendukung kegiatan pengembangan ekonomi utama pariwisata. Bahwa pengembangan pusat perkotaan nasional dan wilayah diserasikan dengan sistem jaringan transportasi, sistem jaringan prasarana dan sarana, dan memperhatikan peruntukan ruang kawasan budidaya di wilayah sekitarnya, baik yang ada sekarang maupun yang direncanakan sehingga pengembangannya dapat meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang yang ada, dimana jaringan prasarana dan sarana dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan menunjang fungsi pusat perkotaan dalam wilayah nasional, sehingga pelayanan prasarana dan sarana dapat VII - 8


menjangkau seluruh masyarakat termasuk di kawasan perdesaan; Sehingga disadari, saat ini, isu-isu penyediaan kebutuhan infrastruktur telah menjadi isu prioritas yang harus ditangani yang memerlukan sinergisitas dalam penyediaannya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 6. Peningkatan pengembangan Pariwisata Budaya dan Ekonomi Kreatif Strategi ini merupakan upaya untuk mendukung capaian sasaran yang akan dilakukan pada tujuan Pembangunan pariwisata yang sangat pesat di Bali, merupakan salah satu keberhasilan masyarakat Bali dalam mempertahankan sendi-sendi budaya lokal.Pemerintah daerah akan proaktif memfasilitasi proses dan agenda pembangunan yang dapat memelihara nilai-nilai budaya daerah, serta memberikan kesempatan ruang gerak yang lebih banyak untuk pembangunan yang berorientasi pada pengembangan budaya lokal dan ekonomi kreatif. Ekonomi kerakyatan berpilar pada ekonomi lokal yang telah ada selama ini yang diselenggarakan oleh masyarakat menengah-bawah (UKM), termasuk yang berbasis hasil-hasil pertanian. Keberhasilan Bali dalam meningkatkan ekspornya menjadi salah satu basis pengembangan strategi ini. Ekonomi kreatif atau ekonomi kerakyatan pada dasarnya mengedepankan kemandirian, dalam arti manufaktur hasil-hasil ekonomi hulu juga diupayakan dapat diselenggarakan agar nilai tambah produk lebih optimal (FDRB). Untuk itu diperlukan kerja keras berbagai pihak, dan berbagai aspek secara holistik dan benar-benar mendapatkan penekanan pada alokasi anggaran yang memadai dari tahun ke tahun. Tabel 7.2 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangli Dengan Prioritas Provinsi Bali No 1

2

3

4

Program Prioritas Kabupaten Bangli Program prioritas pembangunan Kabupaten Bangli nomor satu; Program peningkatan produktivitas dan infrastruktur pendukung pertanian guna meningkatkan jenis, mutu serta ketersediaan aneka pangan. Program prioritas pembangunan Kabupaten Bangli nomor dua; Program perlindungan dan pelestarian terhadap keanekaragaman sumber daya alam hayati dan non hayati.

Program Prioritas Provinsi Bali Program prioritas pembangunan Provinsi Bali nomor delapan; Pertanian dan Ketahanan Pangan

Program prioritas pembangunan Provinsi Bali nomor enam; Lingkungan Hidup, Tata Ruang, dan Pengelolaan Bencana

Program prioritas pembangunan Program prioritas pembangunan Kabupaten Bangli nomor tiga; Provinsi Bali nomor delapan; Program peningkatan penanganan Pertanian dan Ketahanan Pangan panen dan pasca panen produk pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Program prioritas pembangunan Program prioritas pembangunan Kabupaten Bangli nomor empat; Provinsi Bali nomor sembilan; VII - 9


Program peningkatan ketersediaan bahan baku dan permodalan untuk mendukung produktivitas masyarakat dalam bidang sandang. Program prioritas pembangunan nomor lima; Program pemberdayaan masyarakat desa, termasuk optimalisasi ketersediaan perumahan yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan infrastruktur penunjang.

Investasi, Industri Kecil, Koperasi dan UMKM

6

Program prioritas pembangunan nomor enam; Program optimalisasi regulasi di tingkat kabupaten.

7

Program prioritas pembangunan nomor tujuh; Program peningkatan Pendidikan, kesehatan dan layanan sosial.

8

Program prioritas pembangunan nomor delapan; Program peningkatan peranan dan fungsi adat istiadat. Program prioritas pembangunan nomor sembilan; Program dukungan pada layanan keagamaan.

Program prioritas pembangunan Provinsi Bali nomor sepuluh; Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Program prioritas pembangunan Provinsi Bali nomor satu; Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Program prioritas pembangunan Provinsi Bali nomor dua; Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran Program prioritas pembangunan Provinsi Bali nomor tiga; Kesehatan Program prioritas pembangunan Provinsi Bali nomor empat; Pendidikan Program prioritas pembangunan Provinsi Bali nomor tujuh; Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Program prioritas pembangunan Provinsi Bali nomor sepuluh; Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Program prioritas pembangunan Provinsi Bali nomor tujuh; Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Program prioritas pembangunan Provinsi Bali nomor tujuh; Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Program prioritas pembangunan Provinsi Bali nomor dua;

5

9

10

11

Program prioritas pembangunan nomor sepuluh; Program peningkatan pelestarian budaya. Program prioritas pembangunan nomor sebelas;

Program prioritas pembangunan Provinsi Bali nomor dua; Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengurangan Pengangguran Program prioritas pembangunan Provinsi Bali nomor lima; Infrastruktur

VII - 10


12

13

Program peningkatan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Program prioritas pembangunan nomor duabelas; Program pembenahan tata kelola pariwisata. Program prioritas pembangunan nomor tigabelas; Program peningkatan pemerintahan yang demokratis, bersih dan efisien.

Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran Program prioritas pembangunan Provinsi Bali nomor tujuh; Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Program prioritas pembangunan Provinsi Bali nomor satu; Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

7.2 Program Pembangunan Daerah Program prioritas dijabarkan lebih lanjut dalam program pembangunan berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah sebagai berikut : 7.2.1 Program Setiap Perangkat Derah Program setiap Perangkat Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3) Program peningkatan disiplin aparatur 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6) Program Pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah dan Keagamaan 7.2.2 Program Pembangunan Daerah Terkait Dengan Urusan A. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Layanan Dasar 1. Pendidikan Program pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan layanan dasar pendidikan Kabupaten Bangli tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Pendidikan Usia Dini 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3) Program Pendidikan Menengah 4) Program Pendidikan Non Formal 5) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 6) Program manajemen Pelayanan Pendidikan 7) Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) 2.

Kesehatan Program pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan layanan dasar kesehatan Kabupaten Bangli tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Obat dan Perbekelan Kesehatan 2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3) Program Pengawasan Obat dan Makanan VII - 11


4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 3.

Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program pengembangan lingkungan sehat Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Program standarisasi pelayanan kesehatan Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja Program Peningkatan Pengembangan Mutu SDM Pelayanan Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Program Pengembangan Rumah Sakit Daerah Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada BLUD

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan layanan dasar pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Bangli tahun 2016-2021 adalah: 1) Program pembangunan jalan dan jembatan 2) Program pembangunan saluran drainase/gorong–gorong 3) Program Pembangunan turap/talud/bronjong 4) Program rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan 5) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 6) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jarlngan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 7) Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 8) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 9) Program Pengendalian Banjir 10) Program Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 11) Program Perencanaan Tata Ruang 12) Program Pemanfaatan Ruang 13) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 14) Program Pembangunan Infrasturktur Pedesaan

VII - 12


4.

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Program pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan layanan dasar perumahan rakyat dan kawasan pemukiman Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Pengembangan Perumahan 2) Program Lingkungan Sehat Perumahan 3) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 4) Program pengelolaan areal pemakaman

5.

Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Program pada urusan wajib layanan dasar ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Kabupaten Bangli tahun 2016-2021 adalah: 1) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 2) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 3) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 4) Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 5) Program penegakkan Peraturan Perudang-undangan (PERDA/PERKADA) 6) Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

6.

Sosial Program pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan layanan dasar sosial Kabupaten Bangli tahun 2016-2021 adalah: 1) Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 3) Program pembinaan anak terlantar 4) Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 5) Program pembinaan panti asuhan/panti jompo 6) Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 7) Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

B. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan layanan dasar 1. Tenaga Kerja Program pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan layanan dasar tenaga kerja Kabupaten Bangli tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja 2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja 3) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

VII - 13


2.

Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak Program pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan layanan dasar pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Bangli tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 4) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

3.

Pangan Program pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan layanan dasar pangan Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Peningkatan Ketahanan pangan Pertanian/Perkebunan 2) Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat

4.

Pertanahan Program pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan layanan dasar pertanahan Kabupaten Bangli tahun 2016-2021 adalah: 1) Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. 2) Program penyelesaian konflik–konflik pertanahan

5.

Lingkungan hidup Program pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan layanan dasar lingkungan hidup Kabupaten Bangli tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 4) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 5) Program peningkatan pengendalian polusi 6) Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

6.

Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Program pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan layanan dasar administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Penataan Administrasi Kependudukan

VII - 14


7.

Pemberdayaan masyarakat dan Desa Program pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan layanan dasar pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Bangli tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 2) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 3) Program Penguatan SDM Desa dan Banjar 4) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat Miskin

8.

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana Program pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan layanan dasar pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Bangli tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Keluarga Berencana 2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja 3) Program pelayanan kontrasepsi 4) Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 5) Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat 6) Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 7) Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS 8) Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 9) Program penyiapan tenaga pendampingan kelompok bina keluarga 10) Program Nyama Anyar 11) Program Posdaya

9.

Perhubungan Program pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan layanan dasar perhubungan Kabupaten Bangli tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasiitas LLAJ 3) Program peningkatan pelayanan angkutan 4) Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 5) Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 6) Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

10. Komunikasi dan informatika Program pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan layanan dasar komunikasi dan informatika Kabupaten Bangli tahun 20162021 adalah: 1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2) Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi VII - 15


3) Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 4) Program kerjasama informasi dengan mas media 11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah Program pada urusan wajib non layanan dasar Koperasi, usaha kecil, dan menengah Kabupaten Bangli tahun 2016-2021 adalah : 1) Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 12. Penanaman modal Program pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan layanan dasar penanaman modal Kabupaten Bangli tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 2) Program Peningkatan iklim investasi dan Realisasi investasi 13. Kepemudaan dan olahraga Program pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan layanan dasar kepemudaan dan olahraga Kabupaten Bangli Tahun 20162021 adalah: 1) Program peningkatan peran serta kepemudaan 2) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 14. Statistik Program pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan layanan dasar statistik Kabupaten Bangli tahun 2016-2021 adalah: 1) Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 15. Persandian Program pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan layanan dasar persandian Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021 adalah: 1) Program pengembangan persandian daerah 16. Kebudayaan Program pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan layanan dasar kebudayaan Kabupaten Bangli tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Pengembangan Nilai Budaya 2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya 4) Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

VII - 16


17. Perpustakaan Program pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan layanan dasar perpustakaan Kabupaten Bangli tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan perpustakaan 2) Program Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan Umum Daerah 18. Kearsipan Program pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan layanan dasar kearsipan Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021 adalah: 1) Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 2) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 3) Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 4) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi C. Urusan Pemerintahan Pilihan 1. Kelautan dan Perikanan Program pada urusan pemerintahan pilihan kelautan dan perikanan Kabupaten Bangli tahun 2016-2021 adalah: 1) Program pengembangan budidaya perikanan 2.

Pariwisata Program pada urusan pemerintahan pilihan pariwisata Kabupaten Bangli tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3) Program Pengembangan Kemitraan 4) Program Penguatan Keberadaan Geopark Kaldera Batur 5) Program pembenahan tata kelola dan Penatan Obyek-obyek Wisata

3.

Pertanian Program pada urusan pemerintahan pilihan pertanian Kabupaten Bangli tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Peningkatkan Kesejahteraan Petani 2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan) 3) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 4) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 5) program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 6) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 7) Program Pengembangan Agribisnis 8) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 9) Program peningkatan produksi hasil peternakan 10) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani (Peternakan)

VII - 17


4.

Kehutanan Program pada urusan pemerintahan pilihan kehutanan Kabupaten Bangli tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 2) Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

5.

Energi Dan Sumber Daya Mineral Program pada urusan pilihan energi dan sumber daya mineral Kabupaten Bangli tahun 2016-2021 adalah: 1) Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan

6.

Perdagangan Program pada urusan pilihan perdagangan Kabupaten Bangli tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport 3) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 4) Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

7.

Perindustrian Program pada urusan pemerintahan pilihan perindustrian Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistim Produksi 2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 3) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 4) Program pengembangan sentra-sentra industri potensial

8.

Transmigrasi Program pada urusan pemerintahan pilihan transmigrasi Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Tranmigrasi Regional

D. Penunjang Urusan Pemerintahan 1. Perencanaan Program pada penunjang urusan pemerintahan daerah perencanaan Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Kerjasama Pembangunan 2) Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 3) Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 4) Program perencanaan pembangunan daerah 5) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 6) Program Perencanaan Sosial Budaya 7) Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

VII - 18


2.

Keuangan Program pada penunjang urusan pemerintahan daerah keuangan Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021adalah: 1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 2) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten

3.

Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan Program pada penunjang urusan pemerintahan daerah kepegawaian, pendidikan dan pelatihan Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

4.

Penelitian dan pengembangan Program pada penunjang urusan pemerintahan daerah penelitian dan pengembangan Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Penelitian dan pengembangan 2) Program Sistem Inovasi daerah (SIDa)

5.

Sekretariat DPRD Program pada penunjang urusan pemerintahan daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

6.

Sekretariat Daerah Program pada penunjang urusan pemerintahan daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021 adalah: 1) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 2) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 3) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 4) Program Penataan Daerah Otonomi Baru

7.

Inspektorat Program pada penunjang urusan pemerintahan daerah inspektorat Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021 adalah: 1) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 2) Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

8.

Kesbang Poldagri Program pada penunjang urusan pemerintahan daerah Kesbang Poldagri Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021 adalah: 1) Program pengembangan wawasan kebangsaan VII - 19


2) Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 3) Program pendidikan politik masyarakat 9.

Perizinan Terpadu Program pada penunjang urusan pemerintahan daerah perijinan Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021 adalah : 1) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

10. Penanggulangan Bencana Daerah Program pada penunjang urusan pemerintahan daerah penanggulangan bencana daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021 adalah: 1) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 2) Program Penanganan Darurat Bencana 3) Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana 11. Kecamatan Program pada penunjang urusan pemerintahan daerah kecamatan Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021 adalah : 1) Program Penataan Administrasi Kependudukan 2) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

VII - 20


Tabel 7.3 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Bangli 2016–2021

No

Sasaran

1

 Meningkatnya prokduktivitas pertanian dan perikanan guna ketahanan pangan

Strategi

Arah Kebijakan

  Intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian dan perikanan guna ketahanan pangan





Indikator Kinerja Utama

Melakukan penelitian dan pengembangan guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian dalam rangka kedaulatan pangan

Cakupan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan Persentase peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani

Memetakan potensi pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan

Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil potensi pertanian, peternakan,

Target Capaian Kinerja Kondisi Kondisi awal Akhir 2016 2021 0

50%

10%

70%

Persentase peningkatan pengetahuan dan ketrampilan penyuluh

10,42%

10,42%

Produktivitas Padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

4,83 ton/Ha

5,18 ton/Ha

125 ton/Ha

143 ton/Ha

3%

10,5%

0,27 ton/Ha

0,44 ton/Ha

3%

10,5%

Produktivitas tanaman hortikultura unggulan per hektar Persentase populasi ternak meningkat Produktivitas tanaman perkebunan unggulan per hektar Persentase populasi ternak meningkat

VII - 21

Program Pembangunan Daerah Program Penelitian dan Pengembangan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan) Program Pengembangan Agribisnis Program peningkatan produksi hasil peternakan program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Program peningkatan produksi hasil peternakan

Bidang Urusan

PD

Penelitian dan Pengembangan

Bappeda & PM

Pertanian

P3

Pertanian

P3

Pertanian

P3

Pertanian

P3

Pertanian

P2

Pertanian

P3

Pertanian

P3


No

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

perkebunan dan perikanan termasuk sayuran

 Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil potensi kelapa sebagai perkebunan ungulan  Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil potensi sapi bali, babi bali, itik bali dan ayam bali  Memperkuat peningkatan ketahanan pangan melalui perlindungan sawah, perlindungan sumber daya air, kesuburan tanah, dan akses produksi

Indikator Kinerja Utama Persentase Produksi Perikanan budidaya Produktivitas tanaman hortikultura unggulan per hektar Produktivitas Padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

Produktivitas tanaman perkebunan unggulan per hektar

Target Capaian Kinerja Kondisi Kondisi awal Akhir 2016 2021 1,43%

1,55%

125 ton/Ha

143 ton/Ha

4,83 ton/Ha

5,18 ton/Ha

0,27 ton/Ha

0,44 ton/Ha

Persentase populasi ternak meningkat 3%


4,83 ton/Ha

10,5%

5,18 ton/Ha

Rasio sarana jaringan irigasi yang baik 37,39%

VII - 22

100%

Program Pembangunan Daerah Program pengembangan budidaya perikanan Program Pengembangan Agribisnis Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan) program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Program peningkatan produksi hasil peternakan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Bidang Urusan

PD

Kelautan Perikanan

P2

Pertanian

P3

Pertanian

P3

Pertanian

P3

Pertanian

P2

Pertanian

P3

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PU


No

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan


Target Capaian Kinerja Kondisi Kondisi awal Akhir 2016 2021

Persentase embung yang terbangun

 Meningkatkan produksi buah lokal, seperti sawo, wani dan lain sebagainya.

Produktivitas tanaman hortikultura unggulan per hektar

 Mengaktifkan sekee manyi


 Memperkuat kelembagaan Subak  Mempertegas peningkatan kedaulatan beras

Persentase ketersediaan beras

0%

100%

125 ton/Ha

143 ton/Ha

4,83 ton/Ha

5,18 ton/Ha

66%

72%

88,05%

88,50%

Persentase skor pola pangan harapan

 Mengembangkan kelestarian pertanian Tanaman Bumi Banten

Persentase ketersediaan ruang terbuka hijau dari luas kabupaten Bangli

5%

VII - 23

35,00%

Program Pembangunan Daerah Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Program Pengembangan Agribisnis

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan)

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Bidang Urusan

PD


PU

Pertanian

P3

Pertanian

P3

Pangan

Kantor Ketahanan Pangan

Pangan


Lingkungan Hidup

BLH


No

2

Sasaran

Meningkatnya pemberdayaa n masyarakat desa guna produktivitas perekonomian lokal

Strategi

Penguatan perekonomian desa dan pemberdayaan masyarakat desa

Arah Kebijakan  Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa.

Indikator Kinerja Utama Persentase peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan


65%

90%

Persentase peningkatan ekonomi pedesaaan 87%  Pengembangan kerajinan tenun di pedesaan dan perkotaan

Persentase Peningkatan Efisiensi perdagangan dalam negeri

54,16%

92%

8,33%

Persentase peningkatan jumlah UMKM memiliki kewirausahaan 0,73%

2,57%

Persentase peningkatan jumlah UMKM yang memiliki daya saing dan promosi 1,46%

VII - 24

3,47%

Program Pembangunan Daerah

Bidang Urusan

PD

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Pemberdayaan masyarakat Desa

BPMPD

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Pemberdayaan masyarakat Desa

BPMPD

Perdagangan

Disperindag

Koperasi dan UKM

DiskopUMK M

Koperasi dan UKM

DiskopUMK M

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah


No

Sasaran

3

 Meningkatnya pendapatan asli daerah

4

 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar guna mendukung tata kelola Daya Tarik Wisata (DTW)

Strategi

 Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumbersumber PAD

 pembangunan, peningkatan insfrastruktur penunjang objek wisata

Arah Kebijakan


 Pemetaan dan penggalian potensi PAD

Persentase peningkatan pengelolaan keuangan daerah

 Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi  Meningkatkan Pengendalian Perijinan

Persentase Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

 Meningkatkan kuantitas maupun kualitas sarana dan prasarana penunjang Daya Tarik Wisata (DTW)

Persentase Daya Tarik Wisata yang tertangani

Persentase Penegakkan Peraturan PerundangUndangan (PERDA/PERKADA)

Persentase Pembangunan sarana dan prasarana di Desa Wisata

Persentase jalan dan jembatan yang terbangun

Target Capaian Kinerja Kondisi Kondisi awal Akhir 2016 2021 90%

90%

95%

100%

13%

25%

0%

31%

100%

84%

90%

100%

Panjang saluran drainase/ gorong-gorong terbangun 17%

VII - 25

100%

Program Pembangunan Daerah Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program penegakkan Peraturan PerudangUndangan (PERDA/ PERKADA) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program pembenahan tata kelola dan Penatan Obyek-obyek Wisata Program pembangunan jalan dan jembatan Program pembangunan saluran drainase/goronggorong

Bidang Urusan

PD

Keuangan

Dispenda

Perizinan terpadu

Kantor Perizinan

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

POL PP

Pariwisata

Disbudpar

Pariwisata

Disbudpar


PU


PU


No

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Indikator Kinerja Utama Persentase Turap/Talud/Bronjong yang dibangun Persentase rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase Pengembangan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Persentase Infrastruktur kawasan cepat tumbuh

Persentase sarana dan prasarana infrastruktur perdesaan yang baik

 Peningkatan kualitas pengelolaan tata ruang dan objek wisata

 Meningkatkan pelestarian panorama alam dan daerah tujuan wisata

Persentase Geosite yang tertangani

 Melakukan rehabilitasi daerah kritis dalam

persentase lahan kritis


100%

17%

100%

10%

100%

9,87%

100%

3,74%

50%

30,18%

100%

9%

90%

50,60%

30,30%

VII - 26

Program Pembangunan Daerah Program Pembangunan turap/talud/bronjong Program rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Pembangunan Infrasturktur Pedesaan Program Penguatan Keberadaan Geopark Kaldera Batur

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PD

PU

PU

PU

PU

PU

PU

Pariwisata

Disbudpar

Lingkungan Hidup

BLH


No

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

berbagai aspeknya, tahura dan daerah terbuka hijau, reboisasi dan penghijauan  Meningkatkan kualitas tataruang dan kuantitas Daya Tarik Wisata (DTW)

Indikator Kinerja Utama Persentase pengelolaan ruang terbuka hijau dari luas kabupaten Bangli

Jumlah dokumen perencanaan tata ruang Jumlah dok. pemanfaatan ruang sesuai aturan Persentase Pengawasan pemanfaatan ruang Persentase sarana dan prasarana infrastruktur perdesaan yang baik

5

 Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan, komunikasi dan informatika guna

 Peningkatan ketersediaan dan kualitas fasilitas perhubungan, pengelolaan komunikasi dan informatika

 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perhubungan , komunikasi dan informatika


Persentase Pembangunan Prasarana dan fasilitas perhubungan

Persentase Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasiitas LLAJ

Program Pembangunan Daerah Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

5%

35,00%

2

3

dokumen

dokumen

0

1 dokumen

1

1

dokumen

dokumen

30,18%

100%

7,69%

6,24%

VII - 27

100%

100%

Program Perencanaan Tata Ruang Program Pemanfaatan Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Pembangunan Infrasturktur Pedesaan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasiitas LLAJ

Bidang Urusan

Lingkungan Hidup

Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Pekerjaan Umum dan Penataan ruang

PD

BLH

Bappeda PM dan PU DPU Bappeda PM dan DPU

Pekerjaan Umum dan Penataan ruang

DPU

Perhubungan

Dishubkomin fo

Perhubungan

Dishubkomin fo


No

Sasaran

mendukung tata kelola Daya Tarik Wisata (DTW)

Strategi

Arah Kebijakan

Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Persentase Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas

Persentase pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Persentase Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi

Persentase Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi



10%

1,34%

4,47%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

10%

100%

3,54%

100%

VII - 28

Program Pembangunan Daerah Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Program Kerja Sama Informasi dengan Mas Media

Bidang Urusan

PD

Perhubungan

Dishubkomin fo

Perhubungan

Dishubkomin fo

Perhubungan

Dishubkomin fo

Komunikasi dan Informatika

Dishubkomin fo


Dishubkomin fo


Dishubkomin fo


Dishubkomin fo


No

6

Sasaran

 Menurunnya angka kemiskinan

Strategi

 Penanggulanga n kemiskinan, pengangguran dan peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin

Arah Kebijakan  Memastikan jaminan sosial

Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKN, Jamkesda, DLL) Cakupan Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Cakupan pembinaan anak terlantar Cakupan Pembinaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma Cakupan peningkatan pranan Panti Asuhan Cakupan Pembinaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma

Cakupan berfungsinya Kelembagaan Kesejahteraan Sosial  Membangun kerjasama dan memperkuat hubungan dunia usaha dan potensi lokal

Persentase jumlah kerjasama dengan dunia usaha/lembaga


75%

56,65%

57,34%

5,18%

27,03%

5,75%

6,83%

5,45%

27,27%

0,25%

25,69%

100

100

Program Pembangunan Daerah Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program pembinaan anak terlantar Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Program pembinaan panti asuhan/panti jompo Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Bidang Urusan

PD

Kesehatan

Dinkes

Sosial

Dinsosnakert rans

Sosial

Dinsosnakert rans

Sosial

Dinsosnakert rans

Sosial

Dinsosnakert rans

Sosial

Dinsosnakert rans

Sosial

Dinsosnakert rans

Perencanaan

Bappeda PM

Program Kerjasama Pembangunan 0

VII - 29

24%


No

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan  Peningkatkan Gerakan Pembangunan Desa Sistem Gotong Royong (Gerbangdesigot) dan Gerakan pembangunan Sistem Gotong Royong Kota (Gerbangsigota)  Membina dan memberdayakan organisasi perempuan

7

 Meningkatnya cakupan layanan kesehatan

 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

 Melakukan peningkatan pembangunan Rumah Layak Huni (Bedah Rumah)  Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan



Persentase peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Persentase peningkatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Persentase Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan

Bidang Urusan

PD

Pemberdayaan Masyarakat Desa

BPMPD

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

BPPKB

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

BPPKB

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

PU dan Tata Kota

Kesehatan

Dinkes

Kesehatan

Dinkes

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 65%

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan Cakupan pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) Jumlah orang yang terdidik dan terlatih peningkatan peran serta dan kesetaraan gender Persentase pengembangan perumahan


39% dan 10%

0

90%

40% dan 50%

50 orang

0,13

100

57,14

71,43

75

100

VII - 30

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Program Pengembangan Perumahan

Program Obat dan Perbekelan Kesehatan Program Pengawasan Obat dan Makanan


No

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Standarisasi Pelayanan Kesehatan Kebutuhan akan sarana dan prasana rumah sakit terpenuhi

Ketersedian alat kesehatan dan sarana penunjang cakupan pelayanan BLUD yang tertangani

Persentase Peningkatan Pengembangan Mutu SDM Pelayanan Kesehatan Masyarakat

 Peningkatan akses kesehatan melalui Poskesdes, Polindes dan Pustu

Persentase Peningkatan Manajemen Pelayanan Kesehatan Persentase Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya

Target Capaian Kinerja Kondisi Kondisi awal Akhir 2016 2021 66,67

66,67

3

3

100

100

1

1

N/A

100

N/A

100

22,22

40,74

VII - 31

Program Pembangunan Daerah Program standarisasi pelayanan kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata Program Pengembangan Rumah Sakit Daerah Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Program Peningkatan Pengembangan Mutu SDM Pelayanan Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kesehatan Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/

Bidang Urusan

PD

Kesehatan

Dinkes dan RSU

Kesehatan

RSU

Kesehatan

RSU

Kesehatan

RSU

Kesehatan

Dinkes

Kesehatan

Dinkes

Kesehatan

Dinkes


No

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

 Meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya pada penduduk yang kurang mampu


Persentase Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Pengembangan Obat dan Makanan Persentase Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Persentase Peningkatan Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase Peningkatan Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/epidemik Persentase Peningkatan Kemitraan Pelayanan Masyarakat Persentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Persentase Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak Persentase Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)


43,48

100

0

70

33,30

88,88

25

75

73,33

100

66,67

100

50

100

25

100

50

100

VII - 32

Program Pembangunan Daerah puskesmas pembantu dan jaringannya Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Bidang Urusan

PD

Kesehatan

Dinkes

Kesehatan

Dinkes

Kesehatan

Dinkes

Kesehatan

Dinkes

Kesehatan

Dinkes

Kesehatan

Dinkes

Kesehatan

Dinkes

Kesehatan

Dinkes

Kesehatan

Dinkes


No

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKN, Jamkesda, DLL) Persentase Peningkatan dan Keselamatan Kerja

8

 Meningkatnya cakupan layanan sosial dasar

 Peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan sosial

 Meningkatkan kesadaran masyarakat akan PHBS

PersentasePeningkatanPeng embangan Lingkungan Sehat Persentase Lingkungan Sehat Perumahan

Persentase Pemberdayaan Komunitas Perumahan  Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak

 Meningkatkan pembinaan kepesertaan dan kemandirian berKB

Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Persentase KDRT dan Persentase Partisipasi perempuan di lembaga swasta Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk

Target Capaian Kinerja Kondisi Kondisi awal Akhir 2016 2021 25

75

N.A

100

75

75

0%

100%

0,56%

100,00%

100%

100%

0,003% dan 0%

0,002% dan 50%

1,07%

1,05%

VII - 33

Program Pembangunan Daerah Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Lingkungan Sehat Perumahan

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program Keluarga Berencana

Bidang Urusan

PD

Kesehatan

Dinkes

Kesehatan

Dinkes

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Tata Kota

PU+Tata Kota

BPPKB

BPPKB

BPPKB


No

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Indikator Kinerja Utama Persentase angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun) Persentase peserta KB MKJP

Target Capaian Kinerja Kondisi Kondisi awal Akhir 2016 2021 ASFR 42/1000

ASFR 38/1000

0

0

0

2 Kampun g KB

AKI 102/100. 000 kelahiran AKB 7/1.000 kelahiran

AKI 102/100. 000 kelahira n AKB 7/1.000 kelahira n

20 PIK-R

45 PIKR

0

6 SMP dan 4 SMA/S MK

Jumlah Kampung KB yang terbentuk

Persentase AKI dan AKB

Jumlah PIK-R yang terbentuk dan terbina

Jumlah SMP dan SMA/SMK yang mendapatkan penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS

VII - 34

Program Pembangunan Daerah Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Program pelayanan kontrasepsi

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat

Bidang Urusan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana Pengendalian penduduk dan keluarga berencana Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR


Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS


PD

BPPKB

BPPKB

BPPKB

BPPKB

BPPKB

BPPKB


No

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan



Jumlah BKB Kit yang tersedia 0

Jumlah Tenaga Pendamping Kelompok BKB di Kecamatan

0

50 buah

50 org

Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan KS-I 5%

Persentase JKeluarga Pra Sejahtera dan KS-I  Meningkatkan penangan terhadap fakir miskin dan PMKS

Cakupan Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

 Meningkatkan minat dan kualitas para calon transmigran

Jumlah Terkirimnya Transmigran

Program Pembangunan Daerah Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Program penyiapan tenaga pendampingan kelompok bina keluarga Program Nyama Anyar

3%

Program Posdaya 5%

3%

36,53%

75,14%

0

50 KK

VII - 35

Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Tranmigrasi Regional

Bidang Urusan


Pengendalian penduduk dan keluarga berencana Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

PD

BPPKB

BPPKB

BPPKB


BPPKB

Sosial

Dinsosnakert ran

Transmigrasi

Dinsosnakert ran


No

9

Sasaran

 Meningkatnya manajemen pendidikan, dan pariwisata

Strategi

 Meningkatkan akses layanan pendidikan dan pariwisata

Arah Kebijakan


 Meningkatkan tertib administrasi umum

Persentase Penataan Administrasi Kependudukan

 Memantapkan pemenuhan kebutuhan PAUD/TK  Memantapkan pemenuhan kebutuhan Dikdas da Wajar 9 Tahun

APK PAUD

 Mendukung Wajar 12 tahun

51,80%

68% Cakupan layanan pendidikan dasar Sembilan tahun Cakupan layanan pendidikan non formal(%) Cakupan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Cakupan Pelayanan Pendidikan Cakupan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

 Meningkatkan tatakelola perpustakaan dan arsip


Persentase peningkatan kunjungan ke perpustakaan umum daerah

Persentase peningkatan jumlah sarana dan

66,80%

87, 03 %

80%

100%

65%

90%

75%

100%

70%

95%

68%

100%

33,63%

100%

37,60%

62,60%

VII - 36

Program Pembangunan Daerah Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Pendidikan Usia Dini

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program manajemen Pelayanan Pendidikan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Peningkatan Sarana Prasarana

Bidang Urusan

PD

Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Disdukcapil

Pendidikan

Disdik

Pendidikan

Disdik

Pendidikan

Disdik

Pendidikan

Disdik

Pendidikan

Disdik

Pendidikan

Disdik

Perpustakaan

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Perpustakaan

Kantor Perpustakaan,


No

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

 Meningkatkan pembinaan dan kualitas sarana prasarana olahraga

10

 Meningkatnya manajemen lingkungan

 Peningkatan cakupan pengelolaan, penataan lingkungan hidup dan partisipsi masyarakat dalam menjaga kelestarian

 Mengembangkan desti wisata baru: Wisata Agro, Wisata Spiritual, Wisata Alam dll  Pengembangan SDM Pariwisata dengan melibatkan desa adat.  Meningkatkan kelestarian lingkungan termasuk pengendalian pemanfaatan danau



prasarana pada perpustakaan umum Kabupaten Bangli Cakupan Peningkatan Peran Sera Kepemudaan

63%

80%

Cakupan pembinaan dan pemasyarakatan olah raga

70%

90%

25%

84%

Bidang Urusan

Perpustakaan Umum Daerah

Persentase Daya Tarik Wisata yang tertangani,

Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pelestarian Pariwisata dan Budaya Persentase Pengolahan sampah


25%

33%

70%

60%

Persentase usaha/kegiatan yang terawasi 20%

VII - 37

100%

Program peningkatan peran serta kepemudaan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program Pengembangan Kemitraan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

PD

Arsip dan Dokumentasi Kepemudaan dan Olah Raga

Disdik

Kepemudaan dan Olah Raga

Disdik

Pariwisata

Disbudpar

Pariwisata

Disbudpar

Lingkungan Hidup

BLH

Lingkungan Hidup

BLH


No

Sasaran

Strategi

lingkungan

11

12

 Meningkatnya kelembagaan aparatur pemerintah

 Peningkatan kesesuaian struktur organisasi perangkat daerah dengan kebutuhan daerah

 Meningkatnya  Peningkatan kelembagaan SDM Aparatur Desa Dinas, Desa, Desa Desa Adat/Desa Adat/Desa Pekraman dan Pekraman Banjar

Arah Kebijakan  Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengamankan pelestarian daerah tangkapan air, resapan air, daerah cadangan air, sempadan (jalan, sungai, jurang, danau), darah perlindungan jurang  Penguatan keberadaan Desa Adat  Meningkatkan kesesuaian struktur organisasi perangkat daerah dengan kebutuhan daerah  Meningkatkan koordinasi antar organisasi perangkat daerah  Meningkatkan sumber daya aparatur desa dan kelurahan

Indikator Kinerja Utama Persentase status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bangli


11,18%

100%

1,00%

16,67%

85%

90%

75%

97%

Persentase pengendalian sumber polusi bergerak yang terpantau

Persentase penguatan SDM Desa dan Banjar Persentase Kesesuaian kelembagaan dengan peraturan perundangundangan

Persentase penguatan SDM Desa dan Banjar

Program Pembangunan Daerah Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program peningkatan pengendalian polusi

Program Penguatan SDM Desa dan Banjar Penyempurnaan Kelembagaan dan Manajeman Perkantoran

Program Penguatan SDM Desa dan Banjar 85%

VII - 38

90%

Bidang Urusan

PD

Lingkungan Hidup

BLH

Lingkungan Hidup

BLH

Pemberdayaan masyarakat desa

BPMPD

Penunjang Urusan

Setda Ortal

Pemberdayaan Masyarakat Desa

BPMPD


No

Sasaran

dan Banjar Adat/Banjar Pekraman

13

 Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Strategi

Adat/Banjar Pekraman  Peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara

 Peningkatan tata kelola penyelenggaraa n pemerintahan yang akuntabel

Arah Kebijakan

 Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara

 Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah dari tingkat desa hingga kabupaten


Persentase Organisasi Generasi Muda yang memahami tentang Nasionalisme (%) Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif dalam penguatan persatuan dan kesatuan bangsa Persentase Ormas yang mendapat Pendidikan Politik Kebangsaan Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah dengan Nilai Kinerja dengan katagori B Persentase Kesesuaian kelembagaan dengan peraturan perundangundangan Persentase Inovasi Pelayanan Publik

Persentase SKPD yang Melaksanakan SPIP dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Daerah


70%

70%

75%

95%

70%

70%

0

50%

75%

97%

0

20%

7,85%

VII - 39

21,84%


Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyempurnaan Kelembagaan dan Manajeman Perkantoran Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Bidang Urusan

PD

Penunjang Urusan

Kesbangpold agri

Penunjang Urusan

Kesbangpold agri

Penunjang Urusan

Kesbangpold agri

Penunjang Urusan

Bagian Organisasi dan Tatalaksana

Penunjang Urusan

Penunjang Urusan

Penunjang Urusan

Bagian Organisasi dan Tatalaksana Bagian Organisasi dan Tatalaksana

Inspektorat


No

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

 Peningkatkan kualitas dan kuantitas data/informasi pendukung pembangunan daerah dan penyelenggaraa n pemerintahan

 Meningkatkan profesionalisme aparat pemerintah, mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, sampai dengan Desa  Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah

Indikator Kinerja Utama Persentase ASN yang memiliki sertifikat diklat peningkatan komptensi Persentase APIP yang memenuhi standar kompetensi persentase jumlah dokumen master plan pengembangan wilayah strategis

Persentase peningkatan kualitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Persentase jumlah Perda tentang perencanaan dan keuangan daerah Cakupan dokumen perencanaan pembangunan ekonomi ( %) Persentase jumlah dokumen perencanaan sosial budaya persentase jumlah dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam


16%

8,17%

20,93%

0

21,25%

10%

100%

16%

23%

6,69%

18,33%

19,86%

18,49%

0

VII - 40

16,04%

Program Pembangunan Daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Sosial Budaya Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Bidang Urusan

PD

Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

BKD

Penunjang Urusan

Inspektorat

Perencanaan

Bappeda PM

Perencanaan

Bappeda PM

Perencanaan

Bappeda PM

Perencanaan

Bappeda PM

Perencanaan

Bappeda PM

Perencanaan

Bappeda PM


No 14 

Sasaran

Meningkatny a demokratisasi masyarakat Bangli

Strategi

 Peningkatan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat

Arah Kebijakan  Melibatkan masyarakat dan lembaga-lembaga adat sejak awal, berkaitan dangan pembuatan ataupun sosialisasi produk-produk hukum  Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ketenteraman, ketertiban umum

Indikator Kinerja Utama Jumlah Produk Hukum Daerah yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan dan Kepentingan Umum

Persentase Pemeliharaan Trantibmas dan Pencegahan tindak Kriminal Persentase Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Satlinmas


225 Produk Hukum

250 Produk Hukum

13%

100%

0%

100%

13%

100%

85%

85%

13%

100%

Persentase Patroli di wilayah Kab. Bangli

 Meningkatkan kesadaran masyarakat Bangli untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan

Persentase Penanganan Darurat Bencana Persentase Pelaksana penenganan terhadap jumlah kejadian bahaya kebakaran

VII - 41

Program Pembangunan Daerah Program Penataan Peraturan PerundangUndangan

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program Penanganan Darurat Bencana Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Bidang Urusan

PD

Penunjang Urusan

Setda Bag. Hukum

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Penanggulanga n Bencana Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pol PP

Pol PP

Pol PP

BPBD

Satpol.PP & PU


No

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

penanggulangan bencana.

 Penguatan sistem inovasi dan pengembangan IPTEK strategis daerah

15

 Meningkatnya  Peningkatan kinerja produksivitas Koperasi, kualitas UMKM, Koperasi dan Penanaman UMKM. Modal, Perindustrian dan  Peningkatan perdagangan produktivitas usaha berbasis ekonomi kreatrif

 Mengembangkan Inovasi dan teknologi tepat guna

Indikator Kinerja Utama Persentase sarana dan prasarana pengendalian banjir Cakupan penelitian yang dilaksanakan Cakupan pelaksanaan sistem inovasi daerah Persentase peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani

 Meningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi dan UMKM

Persentase peningkatan jumlah koperasi aktif dan berkualitas Persentase peningkatan jumlah UMKM yang memiliki legalitas usaha

 Mengembangkan industri ungulan daerah yang potensial.

Persentase peningkatan jumlah UMKM memiliki kewirausahaan

Jumlah Peningkatan Investor (PMA/PMDN)


100%

0

50%

0

60%

5,00%

3,51%

92,01%

18,63%

98,52%

26,29%

0,73%

2,57%

268 Investor

393 Investor

VII - 42

Program Pembangunan Daerah Program Pengendalian Banjir

Program Penelitian dan Pengembangan Program Sistem Inovasi daerah (SIDa) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Bidang Urusan

PD


PU

Penelitian dan Penembangan

Bappeda PM

Penelitian dan Penembangan

Bappeda PM

Pertanian

P3

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

UMKM



Penanaman Modal

UMKM

UMKM

Bappeda dan PM


No

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Indikator Kinerja Utama Jumlah Peningkatan Nilai Investasi (PMA/PMDN)

Pertumbuhan eksport bersih perdagangan Persentase Peningkatan Kapasitas Iptek Sistim Produksi Persentase Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Persentase pertumbuhan unit usaha industri (IKM)  Meningkatkan kemitraan pemasaran hasil industri kecil dan menengah

Persentase peningkatan jumlah UMKM yang memiliki daya saing dan promosi


16

 Meningkatnya

 Pelestarian

 Mengembangkan

Persentase Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Persentase Pelaksanaan

Target Capaian Kinerja Kondisi Kondisi awal Akhir 2016 2021 105 M

118,5 M

0,90%

1,90%

10,34%

17,24%

0,87%

1,67%

9,70%

16,78%

1,46%

3,47%

40,62%

99,69%

0,38%

1,37%

27%

52%

VII - 43

Program Pembangunan Daerah Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistim Produksi Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program pengembangan sentra-sentra industri potensial Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Program Pengelolaan

Bidang Urusan Penanaman Modal

PD

Bappeda dan PM

Perdagangan

Disperindag

Perindustrian

Disperindag

Perindustrian

Disperindag

Perindustrian

Disperindag


UMKM

Perdagangan

Disperindag

Perdagangan

Disperindag

Kebudayaan

Disbudpar


No




Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

nilai budaya dan kearifan lokal

seni dan budaya daerah

dan merevitalisasi seni budaya Bali  Merestorasi peninggalan budaya  Merevitalisasi keberadaan Listibya  Membangun sarana dan prasarana kesenian

Pelatihan, Peningkatan SDM di Bidang Kebudayaan

Kekayaan Budaya

Persentase Penunjang kegiatan berkesenian

 Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya lokal  Menguatkan kelompok dan pelaku seni budaya lokal  Meningkatkan kerukunan antar umat beragama

Persentase Pelaksanaan Pelatihan, Peningkatan SDM di Bidang Kebudayaan

Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

 Pengembangan seni dan budaya daerah

Persentase Sekee/sanggar/group dalam pengelolaan budaya Cakupan Jumlah Kegiatan Keagamaan dan Adat

30%

55%

27%

52%

28%

60%

8,98%

21,69%

VII - 44

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Bidang Urusan

PD

Kebudayaan

Disbudpar

Kebudayaan

Disbudpar

Kebudayaan

Disbudpar

Penunjang Urusan

Setda Bag. Kesra


BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

8.1 Penyusunan Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Mengacu pada Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang, oleh sebab itu maka Pemerintah Indonesia menerbitkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerinatahan Daerah. Penerbitan UU No. 23 Tahun 2014 dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya mengacu pada pasal 258 UU No. 23 Tahun 2014 Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional. 8.2 Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Sebagaimana amanat pasal 9 UU No. 23 Tahun 2014 Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan, urusan pemerintahan absolut meliputi: 1) politik luar negeri; 2) pertahanan; 3) keamanan; 4) yustisi;

VIII 1


5) moneter dan fiskal nasional; dan 6) agama. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.Berdasarkan prinsip kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah: 1) Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; 2) Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; 3) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; 4) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau 5) Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: 1) pendidikan; 2) kesehatan; 3) pekerjaan umum dan penataan ruang; 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 5) ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; 6) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: 1) tenaga kerja; 2) pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; 3) pangan; 4) pertanahan; 5) lingkungan hidup; 6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 7) pemberdayaan masyarakat dan desa; 8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 9) perhubungan;

VIII 2


10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18)

komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi: 1) kelautan dan perikanan; 2) pariwisata; 3) pertanian; 4) kehutanan; 5) energi dan sumber daya mineral; 6) perdagangan; 7) perindustrian; dan 8) transmigrasi. Pemilihan program prioritas didasarkan pada Peraturan Perundangundangan yang berlaku memperhatikan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Adapun Program prioritas Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021 tersaji pada tabel 8.1 berikut.

VIII 3


Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun Bidang urusan pemerintahan program prioritas pembangunan

Kode

Indikator kinerja program (outcame)

Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD

2016

Target

Program Setiap Perangkat Daerah

2017

Rp. (Juta)

Target

143.033,44

2018

Rp. (Juta)

Target

169.820,53

2019

Rp. (Juta)

Target

124.129,56

1

Cakupan pelayanan Program Pelayanan administrasi Administrasi Perkantoran perkantoran

94%

95%

17.181,77

96%

23.789,03

97%

2

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur

94%

95%

57.721,73

96%

84.944,06

97%

3

Program peningkatan disiplin aparatur

Cakupan peningkatan disiplin apatatur

94%

95%

323,83

96%

5.821,03

97%

5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Cakupan peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

94%

95%

907,86

96%

1.935,01

6

Cakupan peningkatan Program peningkatan pengembangan pengembangan sistem sistem pelaporan pelaporan capaian kinerja capaian kinerja dan dan keuangan keuangan

94%

95%

62.760,20

96%

9

Cakupan Program Pelaksanaan pelaksanaan upacara Upacara Nasional, Daerah nasional, daerah dan dan Keagamaan keagaman

94%

95%

4.138,05

96%

27.149,29

2020

Rp. (Juta)

Target

130.154,60

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)

2021

Rp. (Juta)

Target

231.208,68

Target

210.450,60

98%

28.287,41

99%

6.099,65

98%

6.554,72

99%

6.730,29

100%

7.098,81

100%

32.628,32

Setiap Perangkat Daerah

97%

2.159,94

98%

2.856,56

99%

2.609,60

100%

2.540,94

100%

13.009,91


48.779,40

97%

53.007,22

98%

58.316,28

99%

63.694,99

100%

69.383,99

100%

355.942,08


4.551,99

97%

4.930,10

98%

5.203,28

99%

5.550,79

100%

5.878,86

100%

30.253,08


VIII 4

91.042,35

100%

100%

163.108,78


99%

100%

34.505,65

1.008.797,40

28.936,35

121.076,31

100%

Rp. (Juta)

98%

30.783,37

31.546,69

Rp. (Juta)

PD Penanggu ng Jawab

413.855,22



Tahun Bidang urusan pemerintahan program prioritas pembangunan

Kode



2016

Target

2017

Rp. (Juta)

Target

2018

Rp. (Juta)

Target

2019

Rp. (Juta)

Target

2020

Rp. (Juta)

Target


2021

Rp. (Juta)

Target

Rp. (Juta)

Target


Rp. (Juta)

Urusan Pemerintahan Wajib

1

Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1

1

1

1

1

1

1

1

15

Program Pendidikan Usia APK PAUD Dini

68%

68%

2.873,00

68%

3.040,20

71%

4.224,22

85%

4.646,64

82%

1

1

1

16

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Cakupan layanan pendidikan dasar Sembilan tahun

79%

80%

32.823,92

82%

32.721,10

85%

40.393,21

87%

44.432,53

91%

1

1

1

17

Program Pendidikan Menengah

Cakupan layanan pendidikan Menengah tahun

70%

70%

6.979,84

72%

7.677,83

75%

8.445,61

77%

9.290,17

79%

1

1

1

18

Program Pendidikan Non Cakupan layanan Formal pendidikan non formal

65%

65%

0,00

70%

650,00

75%

700,00

80%

750,00

85%

1

1

1

20

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Cakupan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

74%

75%

314,44

80%

3.006,37

85%

3.251,97

90%

3.577,17

95%

1

1

1

21

Program manajemen Pelayanan Pendidikan

Cakupan Pelayanan Pendidikan

69%

70%

433,75

75%

1.191,37

80%

2.300,51

85%

2.530,56

90%

1

1

1

22

Cakupan Program Pengembangan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Keprofesian (PKB) Berkelanjutan

68%

68%

0,00

70%

418,07

75%

549,87

83%

684,86

95%

Pendidikan

256.599,02

492.382,88

43.424,95

48.704,93

413.808,01

343.069,26

376.696,50

390.028,37

2.272.584,03

65.911,93

73.528,33

80.951,16

372.386,69

59.865,39

VIII 5

4.991,52

48.875,78

10.219,19 900,00

3.934,88

3.783,61

823,35

87, 03 % 100%

81% 90%

100%

95%

100%

5.490,67

53.763,36

11.241,11 1.000,00

4.328,37

4.061,97

1.065,68

87, 03 %

25.266,25

Disdikpora

100%

253.009,91

Disdikpora

81%

53.853,74

Disdikpora

90%

4.000,00

Disdikpora

100%

18.413,20

Disdikpora

95%

14.301,77

Disdikpora

100%

3.541,83

Disdikpora



Kode



2016

Target

1

1

2

Kesehatan

1

1

2

15

Program Obat dan Perbekelan Kesehatan

1

1

2

16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1

1

2

17

Program Pengawasan Obat dan Makanan

1

1

2

18

Persentase Program Pengembangan Pengembangan Obat Obat Asli Indonesia dan Makanan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1

1

2

19

1

1

2

20

1

1

2

21

1

1

2

22

2017

Rp. (Juta)

Target

78.622,52 Persentase peningkatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Persentase Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan

Persentase Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat PersentasePeningkat Program Perbaikan Gizi anPerbaikanGiziMasy Masyarakat arakat PersentasePeningkat Program Pengembangan anPengembanganLin Lingkungan Sehat gkunganSehat Persentase Peningkatan Pencegahan dan Program pencegahan dan penanggulangan penanggulangan penyakit Penyakit Menular menular Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/epidemik

2018

Rp. (Juta)

Target

144.160,79

2019

Rp. (Juta)

Target

103.283,61

57%

57%

2.969,34

86%

3.670,22

86%

43%

43%

5.976,38

83%

380,75

87%

75%

43%

65,41

80%

83,28

85%

30%

30%

0,00

35%

40,00

50,00%

33%

33%

150,00

89%

162,59

89%

25%

25%

141,54

75%

152,00

75%

75%

75%

252,29

75%

240,00

75%

73%

73%

897,57

79%

809,00

84%

3.197,43

926,68

86,87

1.500,00

180,72

274,60 387,25

983,48

2020

Rp. (Juta)

Target

128.411,74

3.304,53

95%

91%

1.000,66

96%

90%

90,62

95%

60%

200,00

65%

89%

199,75

89%

75%

366,03

75%

75%

514,61

75%

89%

1.462,70

95%

VIII 6

2021

Rp. (Juta)

Target

133.720,37

90%


3.444,63

1.077,98

94,53

220,00

419,74

523,25 452,09

1.547,04

Rp. (Juta)

Target

104.846,13

100%

100%

100%

70%

89%

75% 75%

100%

3.602,62

1.152,69

98,62

250,00

440,73

549,41 569,70

1.515,32


Rp. (Juta)

693.045,16

100%

20.188,77

Dinkes

100%

10.515,15

Dinkes

100%

519,33

Dinkes

70%

2.210,00

Dinkes

89%

1.553,53

Dinkes

75%

2.006,83

Dinkes

75%

2.415,94

Dinkes

100%

7.215,12

Dinkes



Kode



2016

Target

1

1

2

23

1

1

2

25

1

1

2

28

1

1

2

30

1

1

2

32

1

1

2

33

1

1

2

34

1

1

2

35

Persentase Peningkatan Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program pengadaan, Persentase peningkatan dan Peningkatan dan perbaikan sarana dan Perbaikan Sarana prasarana puskesmas/ dan Prasarana puskesmas pembantu dan Puskesmas/ Pustu jaringannya dan Jaringannya Persentase Program kemitraan Peningkatan peningkatan pelayanan Kemitraan Pelayanan kesehatan Masyarakat Persentase Program peningkatan Peningkatan pelayanan kesehatan Pelayanan Kesehatan lansia Lansia Persentase Program peningkatan Peningkatan keselamatan ibu Keselamatan Ibu melahirkan dan anak Melahirkan Anak Persentase Program Bantuan Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan Operasional (BOK) Kesehatan (BOK) Persentase Program Jaminan Peningkatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kesehatan Masyarakat Masyarakat (JKN, Jamkesda, DLL) Program standarisasi pelayanan kesehatan

Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Persentase Peningkatan dan Keselamatan Kerja

2017

Rp. (Juta)

Target

2018

Rp. (Juta)

Target

67%

67%

805,96

67%

1.955,52

67%

22%

22%

8.359,71

81%

20.465,29

85%

67%

67%

27,00

73%

40,20

80%

50%

50%

30,02

60%

36,52

70%

25%

25%

1.518,88

40%

1.079,97

55%

50%

50%

2.748,00

60%

2.840,00

70%

25%

25%

14,98

63%

4.022,23

100%

40%

40%

0,00

50%

30,00

63%

2019

Rp. (Juta)

966,74

20.277,38

52,40

38,85

1.101,53

2.945,60

4.171,70

31,50

Target

2020

Rp. (Juta)

Target

67%

1.252,10

67%

67%

37.154,80

70%

87%

65,40

93%

80%

41,29

90%

70%

1.136,82

85%

80%

3.055,42

90%

75%

4.365,00

75%

75%

33,08

88%

VIII 7


2021

Rp. (Juta)

789,71

38.004,40

69,00

53,85

1.173,33

3.055,42

4.583,30

34,73

Target

67%

41%

100%

100%

100%

100%

75%

100%

Rp. (Juta)

791,83

3.448,23

72,45

56,55

1.207,39

3.055,42

4.812,47

36,47

Target


Rp. (Juta)

Dinkes & RSU

67%

6.561,86

41%

127.709,81

Dinkes

100%

326,45

Dinkes

100%

257,08

Dinkes

100%

7.217,92

Dinkes

100%

17.699,87

Dinkes

75%

21.969,67

Dinkes

100%

165,77

Dinkes



Kode



2016

Target

1

1

2

36

Program Peningkatan Pengembangan Mutu SDM Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1

1

2

37

Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kesehatan

Persentase Peningkatan Pengembangan Mutu SDM Pelayanan Kesehatan Masyarakat Persentase Peningkatan Manajemen Pelayanan Kesehatan

2017

Rp. (Juta)

Target

2018

Rp. (Juta)

Target

40%

40%

0,00

50%

119,22

63%

40%

40%

0,00

50%

34,00

63%

10%

13%

1.275,15

26%

50.000,00

36%

1

1

2

26

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata

1

1

2

38

Ketersedian alat Program Pengembangan kesehatan dan Rumah Sakit Daerah sarana penunjang

20%

30%

8.390,29

35%

10.000,00

40%

1

1

2

39

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada BLUD

70%

72%

45.000,00

74%

48.000,00

76%

1

1

3

1

1

3

15

Program pembangunan jalan dan jembatan

1

1

3

16

Program pembangunan Panjang saluran saluran drainase/gorong- drainase/ goronggorong gorong terbangun

Kebutuhan akan sarana dan prasana rumah sakit terpenuhi

cakupan pelayanan BLUD yang tertangani


130.302,73 Persentase jalan dan jembatan yang terbangun

285.780,42

2019

Rp. (Juta)

125,18

35,70

5.000,00

12.000,00

49.000,00

Target

2020

Rp. (Juta)

Target

75%

131,44

88%

75%

37,49

88%

39%

5.000,00

46%

45%

18.000,00

50%

78%

51.000,00

80%

215.433,10

97.849,90

31%

6.500,00

19%

30.050,00

40%

42.575,00

54%

29.685,00

67%

83%

17%

4.955,86

45%

10.046,93

53%

1.440,00

67%

3.680,00

85%

VIII 8

2021

Rp. (Juta)

138,01

39,36

5.000,00

20.000,00

53.000,00

Target

100%

100%

49%

55%

82%

116.858,38

77%


36.755,00

4.752,00

Rp. (Juta)

144,91

41,33

5.000,00

23.000,00

55.000,00

Target

100%

68.500,00

3.740,00

Rp. (Juta)

100%

658,77

Dinkes

100%

187,87

Dinkes

52%

71.275,15

RSU

60%

91.390,29

RSU

84%

301.000,00

RSU

991.434,59

DPU

100%

214.065,00

DPU

100%

28.614,79

DPU

145.210,06

100%




Kode



2016

Target

2017

Rp. (Juta)

Target

2018

Rp. (Juta)

Target

1

1

3

17

Program Pembangunan turap/talud/bronjong

Persentase Turap/Talud/Bronjong yang dibangun

50%

24%

4.355,86

56%

2.514,80

67%

1

1

3

18

Program rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan

Persentase rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan

12%

17%

97.018,51

61%

144.546,19

85%

Persentase sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran yang memadai

80%

45%

250,00

100%

1.900,00

Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

60%

10%

1.450,00

24%

4.212,50

52%

31,64%

37,39 %

6.203,50

48,84 %

12.959,50

60,43%

10%

10%

0,00

20%

9.120,00

40%

1

1

3

19

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

1

1

3

23

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

24

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Rasio sarana jaringan Irigasi, Rawa dan irigasi yang baik Jaringan Pengairan Lainnya

26

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Persentase embung Konservasi Sungai, yang terbangun Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

1

1

1

1

3

3

2019

Rp. (Juta)

Target

1.950,00

138.198,90

Rp. (Juta)

12.225,00

9.120,00

Target

78%

1.950,00

89%

89%

27.022,90

95%

-

401,20

2020

-

657,00

77,10%

73,02%

13.287,00

86,46%

60%

12.120,00

80%

VIII 9

2021

Rp. (Juta)

1.950,00

33.620,40

Target

100%

100%

-

56,40%


2,98

14.178,00

14.120,00

Rp. (Juta)

1.950,00

27.092,90

-

100%

100%

100%

2,66

14.284,50

17.120,00

Target


Rp. (Juta)

100%

14.670,66

DPU

100%

467.499,80

DPU

100%

2.150,00

DPU

100%

6.726,34

DPU

100%

73.137,50

DPU

100%

61.600,00

DPU



Kode



2016

Target

1

1

3

27

Persentase Program Pengembangan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Minum dan Air Limbah

1

1

3

28

Program Pengendalian Banjir

Persentase sarana dan prasarana pengendalian banjir

1

1

3

29

Program Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Persentase Infrastruktur kawasan cepat tumbuh

1

1

3

30

Program Perencanaan Tata Ruang

1

1

3

31

1

1

3

1

1

3

2017

Rp. (Juta)

Target

2018

Rp. (Juta)

Target

9,87%

9,87%

2.318,00

79%

36.740,00

43,12%

52,60 %

800,00

62,08 %

550,00

71,56%

0

3,74%

323,00

12,99 %

125,50

22,24%

Jumlah dokumen perencanaan tata ruang

2 dok

2 dok

330,00

6 dok

825,00

6 dok

Program Pemanfaatan Ruang

Jumlah dok. pemanfaatan ruang sesuai aturan

0.00

0

0,00

0

-

1 dok

32

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Persentase Pengawasan pemanfaatan ruang

20%

20%

50,00

0

-

25%

33

Program Pembangunan Infrasturktur Pedesaan

Persentase sarana dan prasarana infrastruktur perdesaan yang baik

26,72%

30,18 %

5.748,00

44,14 %

32.190,00

89%

58,11%

2019

Rp. (Juta)

7.000,00

800,00

800,00

825,00

50,00

40,00

8,00

Target

2020

Rp. (Juta)

Target

100%

7.000,00

81,04%

1.000,00

90,52%

31,49

1.000,00

40,75%

3dok

400,00

0

-

0

50%

40,00

75%

72,07%

8,00

86,04%

VIII 10

2021

Rp. (Juta)

Target

-

3dok


1.500,00

1.500,00

440,00

-

40,00

8.000,00

Rp. (Juta)

Target

50%

3dok

0

100%

100%

2.000,00

2.000,00

480,00

-

40,00

8.000,00

Rp. (Juta)

53.058,00

DPU

100%

6.650,00

DPU

50%

5.748,50

DPU

23 dok

3.300,00

Bappeda PM dan PU

1 dok

50,00

DPU

100%

210,00

Bappeda PM dan DPU

100%

53.954,00

-

100%


DPU



Kode



2016

Target

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

1

1

4

1

1

4

15

Persentase Program Pengembangan pengembangan Perumahan perumahan

1

1

4

16

Program Lingkungan Sehat Perumahan

1

1

4

17

1

1

4

20

1

1

5

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

5

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1

1

15

2017

Rp. (Juta)

Target

95,00

2018

Rp. (Juta)

Target

7.487,36

0,13%

80,00

17,44 %

1.000,00

36,64%

Persentase Lingkungan Sehat Perumahan

0%

0%

0,00

19%

5.537,36

41%

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Persentase Pemberdayaan Komunitas Perumahan

0%

0,56%

15,00

17,32 %

450,00

34,45%

Program pengelolaan areal pemakaman

Persentase Pengelolaan Areal Pemakaman

0%

0

0,00

16%

500,00

34%

Persentase terkendalinya potensi konflik di Wilayah Kabupaten Bangli

13%

13%

663,50

2.119,12

27%

820,92

Rp. (Juta)

Target

2.400,00

24.430

460,00

755,00

896,96

Target

37.200,90

57,37%

12.430,90

75,76%

22.740

80%

54,93%

550,00

75,79%

54%

1.480,50

76%

2.687,53

60%

VIII 11

960,96

2021

Rp. (Juta)

Target

38.191,94

61%

2.229,98

42%

2020

Rp. (Juta)

28.044,67

0.00

1.345,22

2019

13.036,39

21.867

560,00

2.728,55

1.352,75

Rp. (Juta)

Target

100%

100%

100,00 %

100%

14.537,39

22.701

650,00

3.001,41

1.087,23

Rp. (Juta)

100%

43.484,68

DPU+Tata Kota

100%

97.274,03

Tata Kota

100%

2.685,00

PU+Tata Kota

100%

8.465,46

Tata Kota

14.692,62

Satpol.PP.

5.782,32

Satpol. PP+Kesba ngpoldagri +4 Kecamatan

3.229,08

100%


151.909,17

40.889,29

3.081,71

79%


100%



Kode



2016

Target

1

1

5

2017

Rp. (Juta)

Target

2018

Rp. (Juta)

Target

16

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Persentase Pemeliharaan Trantibmas dan Pencegahan tindak Kriminal

13%

13%

187,79

27%

206,57

43%

Persentase Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Satlinmas

10%

10%

0,00

27%

126,50

43%

1

1

5

19

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

1

1

5

20

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

Persentase Pelaksanaan Pemberantasan Penyakit masyarakat

10%

13%

100,00

27%

110,00

43%

22

Program penegakkan Peraturan PerudangUndangan (PERDA/PERKADA)

Persentase Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan (PERDA/PERKADA)

10%

13%

118,93

27%

130,12

43%

23

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Persentase Pelaksana penenganan terhadap jumlah kejadian bahaya kebakaran

10%

13%

275,00

27%

575,00

43%

1

1

1

1

5

5

2019

Rp. (Juta)

227,23

139,15

121,00

143,14

702,50

Target

2020

Rp. (Juta)

Target

60%

249,95

79%

60%

153,07

79%

60%

133,10

79%

60%

157,40

79%

60%

833,05

79%

VIII 12


2021

Rp. (Juta)

274,95

168,37

146,41

173,20

966,03

Target

100%

100%

100%

100%

100%

Rp. (Juta)

302,44

185,21

161,05

190,52

1.102,63

Target


Rp. (Juta)

100%

1.448,93

Satpol.PP.

100%

772,30

Satpol.PP.

100%

771,56

Satpol.PP.

100%

913,31

Satpol.PP.

100%

4.454,20

Satpol.PP & PU



Kode



2016

Target

21

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Persentase Pelaksanaan Pendidikan politik masyarakat

20%

20%

2017

Rp. (Juta)

0,00

Target

47%

2018

Rp. (Juta)

Target

1

1

5

1

1

6

Sosial Cakupan Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

35%

36,53 %

2.467,00

44,14 %

3.448,00

50,97%

2.808,60

150,00

4.130,27

1

6

15

1

1

6

16

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Cakupan Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

56,25%

56,65 %

225,14

56,74 %

357,39

56,84%

1

1

6

17

Program pembinaan anak Cakupan pembinaan terlantar anak terlantar

5,45%

5,18%

12,46

10,09 %

25,00

14,73%

1

1

6

18

Cakupan Pembinaan Program pembinaan para para Penyandang penyandang cacat dan Cacat dan Eks trauma Trauma

5,45%

5,75%

59,00

5,97%

49,88

6,19%

1

1

6

19

Program pembinaan panti Cakupan peningkatan asuhan/panti jompo pranan Panti Asuhan

5,45%

5,45%

0,00

10,36 %

50,00

15,00%

20

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

15,00%

15,00 %

0,00

17,00 %

100,00

25,17%

6

Cakupan Pembinaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma

Target

4.073,00

459,89

30,00

53,38

50,00

180,00

2020

Rp. (Juta)

64%

Target

200,00

Rp. (Juta)

Target

100%

11.315,77

57,8%

9.248,00

64,63%

57,11%

1.042,39

57,22%

19,1%

205,00

23,2%

6,41%

56,88

6,63%

19,37%

60,00

23,47%

25,45%

290,00

25,57%

VIII 13

2021

-

11.007,27

4.951,27

1

1

Rp. (Juta)

-

Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

1

2019


Rp. (Juta)

200,00

100%

75,14 %

12.330,00

1.132,39

57,34 %

1.217,39

205,00

27,03 %

236,50

6,83%

638,75

60,00

27,27 %

60,00

300,00

25,69 %

310,00

Rp. (Juta)

550,00

Satpol.PP.

49.115,80

Dinsosnak ertran

75,14%

41.014,00

Dinsosnak ertran

57,34%

4.434,59

Dinsosnak ertran

27,03%

713,96

Dinsosnak ertran

6,83%

918,25

Dinsosnak ertran

27,27%

280,00

Dinsosnak ertran

25,69%

1.180,00

Dinsosnak ertran

14.902,64

9.448,00

60,38

Target




Kode



2016

Target Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Cakupan berfungsinya Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

100%

100%

1

2

1

1

2

1

15

Persentase Program Peningkatan peningkatan Kwalitas Kualitas dan Produktivitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Tenaga Kerja

0,67%

66,67 %

210,00

67,32 %

100,00

67,96%

1

2

1

16

Presentase Peningkatan Kesempatan Meningkatnya Kerja kesempatan kerja

97,00%

97,50 %

45,00

98,00 %

200,00

98,50%

1

2

1

17

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

48,83%

51%

30,00

51%

120,00

54%

1

2

2

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

15

Cakupan lembaga Perlindungan dan Pengembangan Ketenaga kerjaan

25.043,19

26.992,48

285,00

420,00

532,99 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 1,14% dan dan Cakupan 0% pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA)

39% dan 10%

100

Target

2

Tenaga Kerja

100%

Rp. (Juta)

1

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

45,00

Target

1

2

21

Rp. (Juta)

2018

1

1

6

2017

209,23

100%

117,15

Rp. (Juta)

105

Target

100%

255,00

265,00

348,86

100%

1.175,00

68,59%

130,00

69,21%

99,00%

745,00

99,50%

56%

300,00

58%

994,36

903,96

40% dan 30%

105

Target

44.961,25

630,00

110,00

2020

Rp. (Juta)

57.853,91

411,79

39,8% dan 20%

2019

40% dan 40%

VIII 14

383,75

2021

Rp. (Juta)

110

Target

100%

Rp. (Juta)

110

51.741,63

53.897,85

3.615,00

3.730,00

2.530,00

69,82 %

2.530,00

750,00

100,00 %

810,00

335,00

60%

1.093,80

40% dan 50%


422,12

390,00

Target

100%

464,34

Rp. (Juta)

575,00

Dinsosnak ertran

260.490,31

9.855,00

Dinsosnak ertran

69,82%

5.610,00

Dinsosnak ertran

100,00 %

2.805,00

Dinsosnak ertran

60,49%

1.440,00

Dinsosnak ertran

5.140,07

BPPKB

1.945,44

BPPKB

1.203,18

40% dan 50%


40% dan 50%



Kode



2016

Target

1

1

2

2

2

2

1

2

2

1

2

3

1

2

3

16

Persentase Penyelesaian Program Penguatan pengaduan Kelembagaan perlindungan Pengarusutamaan Gender perempuan dan anak dan Anak dari tindakan kekerasan

17

Persentase KDRT Program Peningkatan dan Persentase Kualitas Hidup dan Partisipasi Perlindungan Perempuan perempuan di lembaga swasta

18

Jumlah orang yang Program peningkatan terdidik dan terlatih peran serta dan peningkatan peran kesetaraan gender dalam serta dan kesetaraan pembangunan gender

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Rp. (Juta)

Target

Rp. (Juta)

Target

100%

123,76

100%

116,14

100%

0,011% dan 0%

0,003 % dan 0%

100,00

0,003 % dan 48%

75,00

0,002% dan 50%

0

0

100,00

50 orang

103,50

50 orang

1.892,20

Persentase ketersediaan beras

2018

100%

Pangan

16

2017

64%

66%

1.855,50

1.122,65

67%

1.081,00

2019

Rp. (Juta)

193,75

137,50

223,85

Target

Rp. (Juta)

1.104,00

Target

100%

213,13

100%

0,002% dan 50%

151,25

0,002% dan 50%

50 orang

246,24

50 orang

1.146,20

68%

2020

1.159,70

69%

VIII 15

1.117,00

2021

Rp. (Juta)

234,44

166,38

270,86

Target

100%

0,002 % dan 50%

50 orang

1.186,70

71%


1.143,50

Rp. (Juta)

257,88

183,01

297,94

Target

100%

0,002% dan 50%

250 orang

1.253,60

72%

1.210,00

Rp. (Juta)

1.139,10

BPPKB

813,14

BPPKB

1.242,39

BPPKB

7.761,05

72%


7.511,00

Kantor Ketahana n Pangan Kantor Ketahanan Pangan



Kode



2016

Target

17

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat


87,90%

88,05 %

2017

Rp. (Juta)

88,10 %

Rp. (Juta)

2

3

1

2

4

1

2

4

16

Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

cakupan pemanfaatan tanah

0%

1

2

4

17

Program Penyelesaian Konflik – konflik Pertanahan

Persentase Jumlah Penyelesaian Kasus Tanah

0

1

2

5

1

2

5

15

Program Pengembangan Persentase sampah Kinerja Pengelolaan yang tertangani Persampahan

30%

33%

234,91

37%

514,82

42%

1

2

5

16

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

10%

20%

513,85

30%

704,59

40%

0,00

30%

Lingkungan Hidup

0,00

88,20%

400,00

2019

Rp. (Juta)

42,20

Target

300,00

100%

50%

100,00

75%

88,30%

2.738,23

1.232,20

42,70

88,40%

100%

Rp. (Juta)

Target

Rp. (Juta)

43,20

88,50 %

43,60

120,00

47%

4.267,23

52%

60%

1.328,45

80%

-

-

9.031,38

9.867,90

5.473,10

1.456,62

Target

88,50%

60%

100,00 %

5.984,72

1.557,80


Rp. (Juta)

250,05


1.130,00

-

-

7.488,90

VIII 16

2021

-

-

3.462,54

551,73

Target

120,00

500,00

110,00

2020

Rp. (Juta)

610,00

60%

5.820,38

Persentase usaha/kegiatan yang terawasi

41,65

Target

1

Pertanahan

36,70

Target

2018


100%

800,00

Setda Bag. Tapem

100%

330,00

Setda Bag. Tapem

38.409,33

BLH

60%

17.026,51

BLH

60%

6.793,51

BLH



Kode



2016

Target

1

2

5

2017

Rp. (Juta)

Target

2018

Rp. (Juta)

Target

2019

Rp. (Juta)

Target

2020

Rp. (Juta)

Target

17

Perlindungan dan Persentase lahan Konservasi Sumber Daya kritis Alam

50,80%

50,60 %

587,31

47,80 %

878,00

44,30%

Persentase status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bangli

10,00%

11,18 %

257,00

26,04 %

365,82

41,20%

Persentase pengendalian sumber polusi bergerak yang terpantau

0

1,00%

150,00

2,30%

175,00

5,17%

5,00%

5,00%

0,00

7,00%

100,00

14,00%

20%

25%

1.959,73

-

-

-

200 lokasi

200 lokasi

2.117,59

-

-

-

1

2

5

19

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1

2

5

20

Program peningkatan pengendalian polusi

1

2

5

24

Persentase Program pengelolaan ketersediaan ruang ruang terbuka hijau (RTH) terbuka hijau dari luas kabupaten Bangli

1

2

5

26

Program Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan dan Pertamanan

Persentase Sarana Prasarana Kebersihan yang memadai

1

2

5

27

Penanganan dan Pengelolaan Persampahan

Jumlah lokasi sampah yang tertangani

997,41

396,20

175,00

110,00

40,30%

1.158,77

35,30%

58,89%

438,45

78,48%

8,62%

175,00

12,46%

21%

121,00

28,00%

VIII 17


2021

Rp. (Juta)

Target

Rp. (Juta)

1.308,84

30,30 %

1.467,76

484,72

100,00 %

535,21

175,00

16,67 %

175,00

133,10

35,00 %

147,41

-

-

-

-

Target


Rp. (Juta)

60%

6.398,10

BLH

60%

2.477,40

BLH

60%

1.025,00

BLH

611,51

BLH

35,00%

1.959,73

Tata Kota

2.117,59

Tata Kota



Kode



2016

Target

1

2

6

1

2

6

1

2

7

Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

15

Program Penataan Administrasi Kependudukan

2017

Rp. (Juta)

Target

874,14

Persentase Penataan Administrasi Kependudukan

51,8

51,80

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

874,14

2018

Rp. (Juta)

Target

550,05

54,80

2.492,78

550,05

Rp. (Juta)

Target

57,57

3.668,00

619,30

60%

65%

97,00

70%

45,00

75%

16

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Persentase peningkatan ekonomi pedesaaan

86%

87%

29,00

88%

115,00

89%

20

Persentase Program Penguatan SDM penguatan SDM Desa Desa dan Banjar dan Banjar

84%

85%

2.270,00

86%

3.433,00

87%

4

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat Miskin

86%

87%

96,78

88%

75,00

89%

50,00

140,00

3.714,90

90,00

Target

734,99

60,80

734,99

63,80

Rp. (Juta)

Target

976,48

55,00

85%

90%

170,00

91%

88%

4.066,49

89%

90%

105,00

91%

61,00

200,00

4.131,04

120,00

Rp. (Juta)

Target

66,80

1.246,22

92%

90%

92%

66,00

230,00

4.261,98

135,00

Rp. (Juta)

Disdukcap il

5.001,16

Disdukcapi l

23.757,19

BPMPD

90%

374,00

BPMPD

92%

884,00

BPMPD

90%

21.877,40

BPMPD

92%

621,78

BPMPD

66,80

4.692,98

90%


5.001,16

1.246,22

4.512,04

80%

VIII 18

2021

976,48

4.396,49

3.994,90

15

2020

Rp. (Juta)

619,30

Persentase Program Peningkatan peningkatan Keberdayaan Masyarakat Keberdayaan Perdesaan Masyarakat Perdesaan

Persentase Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat Miskin

2019




Kode



2016

Target

1

2

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

8

Rp. (Juta)

Target

1.345,21

15

Program Keluarga Berencana

Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk

16

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

17

18

19

2017

2018

Rp. (Juta)

Target

2.261,23

1,07%

1.279,54

1,07%

1.300,00

1,07%

Persentase angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun)

ASFR 42/1000

ASFR 42/100 0

0,00

ASFR 42/100 0

60,00

ASFR 40/100 0

Program pelayanan kontrasepsi

Persentase peserta KB MKJP

0,4101

0

0,00

0

50,00

0

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

Jumlah Kampung KB yang terbentuk

0

0

0,00

2 Kampu ng KB

180,00

2 Kampu ng KB

AKI 144/100.00 0 kelahiran AKB 7/1.000 kelahiran

AKI 102/10 0.000 kelahir an AKB 7/1.00 0 kelahir an

45,67


50,23

AKI 102/10 0.000 kelahira n AKB 7/1.000 kelahira n


Rp. (Juta)

Target

1.496,50

22,00

53,00

187,00

55,25

2020

Rp. (Juta)

Target

3.087,97

2.698,16

1,07%

Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat

2019

1.546,15

1,06%

ASFR 38/100 0

24,20

ASFR 38/100 0

0

278,30

0

2 Kampu ng KB

205,70

2 Kampu ng KB

60,78

AKI 102/10 0.000 kelahir an AKB 7/1.000 kelahir an

AKI 102/10 0.000 kelahira n AKB 7/1.000 kelahira n

VIII 19

2021

Rp. (Juta)

Target

3.296,77

1,06%


1.600,77

26,62

306,13

226,27

66,86

Rp. (Juta)

Target

ASFR 38/100 0

0

2 Kampu ng KB


1.660,84

29,28

336,74

248,90

73,54

Rp. (Juta)

16.215,78

BPPKB

1,05%

8.883,80

BPPKB

ASFR 38/100 0

162,10

BPPKB

43,80%

1.024,17

BPPKB

2 Kampu ng KB

1.047,87

BPPKB

AKI 102/10 0.000 kelahir an AKB 7/1.000 kelahir an

352,33

BPPKB

3.526,45

1,05%




Kode



2016

Target

1

2

9

1

2

9

20

Program pengembangan Jumlah PIK-R yang pusat pelayanan informasi terbentuk dan terbina dan konseling KRR

21

Jumlah SMP dan SMA/SMK yang Program peningkatan mendapatkan penanggulangan narkoba, penyuluhan PMS termasuk HIV/AIDS penanggulangan narkoba dan PMS

22

Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

Jumlah BKB Kit yang tersedia

23

Program penyiapan tenaga pendampingan kelompok bina keluarga

Jumlah Tenaga Pendamping Kelompok BKB di Kecamatan

25

Program Nyama Anyar

26

Program Posdaya

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Rp. (Juta)

Target

2018

Rp. (Juta)

Target

18 PIK-R

20 PIK-R

20,00

25 PIK-R

309,00

30 PIKR

0

0

0,00


15,00


40 buah

0

0,00

50 buah

166,00

50 buah

0

0

0,00

50 org

90,00

50 org

Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan KS-I

5%

5%

0,00

5%

23,00

3%

Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan KS-I

5%

5%

0,00

5%

18,00

3%

Perhubungan

15

2017

711,00 Persentase Pembangunan Prasarana dan fasilitas perhubungan

7,69%

7,69%

85,00

1.657,75

76,02 %

100,00

2019

Rp. (Juta)

24,20

16,50

292,60

99,00

245,30

206,80

Target

Rp. (Juta)

25.175,00

Target

Rp. (Juta)

Target

29,28

45 PIK-R

32,21

45 PIKR

441,31

BPPKB


91,58

BPPKB

40 PIKR


18,15


50 buah

321,86

50 buah

50 org

108,90

50 org

3%

269,83

3%

3%

227,48

3%

4.168,95

VIII 20

300,00


Rp. (Juta)

26,62

94,57%

2021

Target

35 PIKR

27.430,80

91,86%

2020


19,97

354,05

119,79

296,81

250,23


50 buah

50 org

3%

3%

4.888,10

97,29%

500,00

21,96

389,45

50 buah

1.523,96

BPPKB

131,77

250 orang

549,46

BPPKB

3,00%

1.161,44

BPPKB

3,00%

977,76

BPPKB

326,49

275,25

4.132,00 100,00 %

Rp. (Juta)

600,00

100%

42.988,60

Dishubfor minko

26.760,00

Dishubfor minko



Kode



2016

Target

1

2

9

16

Persentase Program Rehabilitasi dan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pemeliharaan dan Fasiitas LLAJ Prasarana dan Fasiitas LLAJ

1

2

9

17

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

1

2

9

18

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

1

2

9

19

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas

1

2

9

20

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

1

2

10

1

2

10

1

2

10

Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Persentase Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas Persentase peningkata kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

2017

Rp. (Juta)

Target

2018

Rp. (Juta)

Target

6,24%

6,24%

55,00

28,63 %

100,00

46,94%

5,67%

5,67%

156,00

20,44 %

150,00

38,49%

10%

10,00 %

0,00

20,00 %

350,00

40,00%

1,34%

1,34%

165,00

26,40 %

682,75

42,24%

13,51%

13,51 %

250,00

28,38 %

275,00

44,59%


361,88

970,00

15

Persentase Program Pengembangan pengembangan Komunikasi, Informasi dan Komunikasi, Informasi Media Massa dan Media Massa

4,47%

4,47%

286,88

25,26 %

435,00

16

Persentase Program pengkajian dan Pengkajian dan penelitian bidang Penelitian Bidang informasi dan komunikasi Komunikasi dan Informasi

0,00%

0,00%

0,00

100,00 %

175,00

2019

Rp. (Juta)

Target

161,30

496,00

350,00

948,50

300,00

Rp. (Juta)

595,00

Target

64,86%

157,95

84,68%

59,59%

580,00

81,38%

60,00%

1.550,00

80,00%

60,58%

1.256,00

80,21%

62,16%

325,00

81,08%

1.595,00

955,00

46,98%

2020

66,52%

-

1.255,00

-

VIII 21

2021

Rp. (Juta)

Target

Rp. (Juta)

174,60

100,00 %

235,00

599,00

100,00 %

512,00

1.850,00

100,00 %

1.000,00

1.414,50

100,00 %

1.435,00

350,00

100,00 %

350,00

1.470,00

82,95%


1.055,00

-

Target

1.095,00

-

Rp. (Juta)

100%

883,85

Dishubfor minko

100%

2.493,00

Dishubfor minko

100%

5.100,00

Dishubfor minko

100%

5.901,75

Dishubfor minko

100%

1.850,00

Dishubfor minko

6.871,88

Dishubfor minko

100%

4.721,88

Dishubfor minko

100%

175,00

Dishubfor minko

1.520,00

100,00 %




Kode



2016

Target

2017

Rp. (Juta)

Target

2018

Rp. (Juta)

Target

1

2

10

17

Persentase Fasilitasi Program fasilitasi Peningkatan SDM Peningkatan SDM bidang Bidang Komunikasi komunikasi dan informasi dan Informasi

10,00%

10,00 %

0,00

20,00 %

115,00

40,00%

1

2

10

18

Program Kerja Sama Informasi dengan Mas Media


3,54%

3,54%

75,00

49,06 %

245,00

60,61%

1

2

11

1

2

11

15

Persentase Program penciptaan iklim peningkatan jumlah usaha Usaha Kecil UMKM yang memiliki Menengah yang konduksif legalitas usaha

17,09

18,63

18,38

20,16

20,00

21,69

1

2

11

16

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

0,65

0,73

25,68

1,10

105,00

1,47

1,06

1,46

335,95

1,87

325,00

2,27

88,72

92,01

310,00

92,80

424,00

93,63


690,00

Persentase peningkatan jumlah UMKM memiliki kewirausahaan

1

2

11

17

Persentase Program Pengembangan peningkatan jumlah Sistem Pendukung Usaha UMKM yang memiliki Bagi Usaha Mikro Kecil daya saing dan dan Menengah promosi

1

2

11

18

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Persentase peningkatan jumlah koperasi aktif dan berkualitas

874,00

2019

Rp. (Juta)

115,00

245,00

Target

Rp. (Juta)

214,00

426,00

522,00

Target

60,00%

115,00

80,00%

71,23%

225,00

85,38%

1.221,00

1.183,00

21,00

2020

22,00

24,76

1,83

218,00

2,20

2,67

442,00

3,07

94,42

539,00

95,55

VIII 22

2021

Rp. (Juta)

Target

Rp. (Juta)

115,00

100,00 %

115,00

300,00

100,00 %

310,00

1.244,00

23,22


23,00

227,00

442,00

552,00

Target

2,57

3,47

98,52

24,00

231,00

443,00

664,00

Rp. (Juta)

100%

575,00

Dishubfor minko

100%

1.400,00

Dishubfor minko

6.574,00

DiskopUM KM

2629%

128,38

DiskopUM KM

257%

1.020,68

DiskopUM KM

347%

2.413,95

DiskopUM KM

9852%

3.011,00

DiskopUM KM

1.362,00

26,29




Kode



2016

Target

Penanaman Modal

2017

Rp. (Juta)

Target

2018

Rp. (Juta)

Target

1

2

12

0,00

-

640,00

-

1

2

12

15

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Jumlah Peningkatan Investor (PMA/PMDN)

218 Investor

268 Invest or

0,00

293 Investo r

490,00

318 Investo r

1

2

12

16

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Jumlah Peningkatan Nilai Investasi (PMA/PMDN)

103 M

105 M

0,00

108,5 M

150,00

111 M

1

2

13

1

2

13

16

Cakupan Program peningkatan Peningkatan Peran peran serta kepemudaan Serta Kepemudaan

63%

63%

1.153,23

65%

1.896,15

74%

1

2

13

20

Program Pembinaan dan Cakupan pembinaan Pemasyarakatan Olah dan pemasyarakatan Raga olah raga

68%

70%

1.148,03

70%

1.330,00

75%

1

2

14

1

2

14

Kepemudaan dan Olah Raga

2.301,26

Statistik

15

Program pengembangan data informasi/statistik daerah

3.226,15

195,00

Ketersediaan data informasi/statistik daerah

55%

61%

195,00

158,50

Rp. (Juta)

704,00

539,00

165,00

Target

2.585,77

1.620,00

140,00

Target

-

773,90

-

343 Investo r

592,90

368 Investo r

113 M

181,00

116 M

4.219,54

2.294,34

79%

83%

1.925,20

91%

150,00

82%

VIII 23

150,00

2021

Rp. (Juta)

851,84

652,19

199,65

Target

393 Investo r 118,5 M

5.066,50

75%

140,00

74%

2020

Rp. (Juta)

4.205,77

158,50

67%

2019

3.073,78

1.992,72

170,00

Rp. (Juta)

Target

717,41

219,62

80%

90%

2.571,95

2.201,99

170,00

Rp. (Juta) Kantor Perizinan

2.991,50

Kantor Perizinan

915,27

Kantor Perizinan

23.793,16

Disdikpor a

80%

13.575,22

Disdikpora

90%

10.217,94

Disdikpora

983,50

Bappeda PM

983,50

Bappeda PM

393 Investo r 118,5 M

170,00

100%


3.906,76

937,02

4.773,95

170,00

91%


100%



Kode



2016

Target

1

2

15

Persandian

1

2

15

Program Persandian daerah

1

2

16

Kebudayaan

1

2

16

2017

Rp. (Juta)

Target

0,00

Rasio dokumen persandian terhadap kebutuhan

0%

0,00

Presentase Program Pengembangan Keterlibatan Nilai Budaya Masyarakat dalam Pelestarian Budaya

Rp. (Juta)

Target

80,00

90%

7.125,00

15

2018

80,00

2019

Rp. (Juta)

Target

Rp. (Juta)

7.240,50

88,00

90%

40%

1.270,00

48%

700

53%

Presentase Pelaksanaan Pelatihan, Peningkatan SDM di Bidang Kebudayaan

27%

27%

1.890,00

32%

2.496

37%

1

2

16

16


1

2

16

17

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Presentase Sekee/sanggar/ group dalam pengelolaan budaya

28%

28%

3.485,00

35%

3.395

43%

1

2

16

18

Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

Presentase Penunjang kegiatan berkesenian

30%

30%

480,00

35%

650,00

40%

1.790

2.421

3.395

860

96,80

90%

Rp. (Juta)

Target

106,48

2.130

62%

42%

2.420

47%

50%

7.115

58%

45%

1.100

50%

2.220

2.750

7.150

900

Rp. (Juta)

Target

90%

117,13

52%

60%

55%

2.500

2.915

7.435

1.050

Rp. (Juta)

Setda

488,41

Setda Bag. Umum

62.516,50

Disbudpar

67%

10.609,50

Disbudpar

52%

14.892,00

Disbudpar

60%

31.975,00

Disbudpar

55%

5.040,00

Disbudpar

90%

13.900,00

67%


488,41

117,13

13.020,00

57%

VIII 24

2021

106,48

12.765,00

8.466,00

40%

Target

96,80

88,00

90%

2020




Kode



2016

Target

1

1

2

2

17

Perpustakaan

17

21

Presentase Program Pengembangan peningkatan Budaya Baca dan kunjungan ke Pembinaan Perpustakaan perpustakaan umum daerah

22

Program Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan Umum Daerah

Persentase peningkatan jumlah sarana dan prasarana pada perpustakaan umum Kabupaten Bangli

2

17

1

2

18

Kearsipan

18

15

Persentase instansi pemerintah yang pengelolaan Program perbaikan sistem kearsipan mengacu administrasi kearsipan kepada peraturan perundangundangan(%)

16

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

1

2

2

18

Rp. (Juta)

Target

228,88

1

1

2017

Rp. (Juta)

Target

331,58

33,63 %

228,88

51,34 %

298,45

63,51%

34,40%

37,60 %

0,00

42,60 %

33,13

47,60%

70%

3,35%

70%

4,60%

0,00

37,00

241,05

72%

5,86%

15,00

41,50

2019

Rp. (Juta)

Target

318,46

35,92

7,11%

16,50

46,05

Target

381,33

342,36

87,83%

52,60%

38,97

57,60%

432,33

76%

8,37%

VIII 25

18,15

49,56

2021

Rp. (Juta)

Target

408,03

75,67%

260,91

74%

2020

Rp. (Juta)

354,37

5,54%

186,49

Persentase instansi pemerintah yang menitipkan arsipnya di depo

2018

365,75

42,28

9,62%

19,97

52,94

Rp. (Juta)

Target

100%

62,60 %

390,94

45,88

100%

62,60%

80%

10,88 %

21,96

56,89

1.944,84

196,18

2.953,91

1.028,62

80%

10,88%


Rp. (Juta)

2.141,01

436,82

804,52

78%


Kantor Perpustak aan, Arsip dan Dokument asi Kantor Perpustaka an, Arsip dan Dokument asi Kantor Perpustaka an, Arsip dan Dokument asi Kantor Perpustak aan, Arsip dan Dokument asi

91,58

Kantor Perpustaka an, Arsip dan Dokument asi

283,94

Kantor Perpustaka an, Arsip dan Dokument asi



Kode



2016

Target

1

2

18

17

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

1

2

18

18

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

Persentase instansi pemerintah yang menitipkan arsipnya di depo Persentase Pegawai dilingkungan Pemkab yang mendapat bintek kearsipan

3%

3%

1,30%

1,96%

Urusan Pemerintahann Pilihan

2

2

1

2

1

2

2

2

2

Program pengembangan budidaya perikanan

Target

0,00

149,49

Persentase Produksi Perikanan budidaya

70,00%

72%

Presentase Pelaku Program Pengembangan Promosi dan Pelaku Pemasaran Pariwisata pariwisata

2.651,19

2,60%

4%

701,00

Rp. (Juta)

Target

184,55

3,26%

3.159

1.250,00

Target

198,36

76%

3.963

1.280,00

Target

20%

150,00

50%

3,91%

214,61

4,56%

124.478,32

78%

3.778

VIII 26

4.310,00

Rp. (Juta)

500,00

231,62

Target

100%

5,21%

79%

4.671

4.340,00

700,00

249,77

Target

85%

6.063

1.350,00

5,21%

1.228,40

4.380,00

Kantor Perpustaka an, Arsip dan Dokument asi Kantor Perpustaka an, Arsip dan Dokument asi

694.537,18

24.285,59

85%

169.780,00

55%


Rp. (Juta)

100%

6.063,40

109.690,00

35%

Rp. (Juta)

208.247,83

4.671,00

89.930,00

25%

2021

143.589,06

3.778,00

97.920,00

21%

2020

Rp. (Juta)

3.963,00

42.260,00

16%

Rp. (Juta)

128.016,68

3.159,00

74%

2019

0

64.692,70

13.432,81

4%

2018

-

2.651,19

Pariwisata

15

Rp. (Juta)

25.512,58

Kelautan dan Perikanan

20

2017


55%

24.285,59

Dinas Peternaka n Perikanan Darat Kab. Bangli Dinas Peternaka n Perikanan Darat

523.012,81

Disbudpar

16.261,00

Disbudpar



Kode



2016

Target

2

2

2017

Rp. (Juta)

Target

2018

Rp. (Juta)

Target

16

Presentase Daya Program Pengembangan Tarik Wisata yang Destinasi Pariwisata tertangani,

25%

25%

10.079,81

36%

4.100,00

47%

10%

25%

1.152,00

36%

1.360,00

45%

2

2

17

Presentase Keterlibatan Program Pengembangan Masyarakat dalam Kemitraan Pelestarian Pariwisata dan Budaya

2

2

18

Program Penguatan Keberadaan Geopark Kaldera Batur

Presentase Geosite yang tertangani

9%

9%

1.500,00

19%

35.000,00

38%

2

2

19

Program pembenahan tata kelola dan Penataan Obyek-obyek Wisata

Presentase Pembangunan sarana dan prasarana di Desa Wisata

0%

0%

0,00

35%

550,00

60%

2

3

2

3

2

3

Pertanian

5.409,01

12.075,77

2019

Rp. (Juta)

34.500,00

1.390,00

58.350,00

2.400,00

Target

Rp. (Juta)

Program Peningkatkan Kesejahteraan Petani (pertanian/ perkebunan)

Persentase Peningkatan kelas kelompok tani

1,15

3,03

65,00

6,43

300,00

7,96

16

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan)


4,83

4,83

2.543,42

4,91

5.869,97

4,98

535

6.760

Target

58%

3.630,00

73%

26%

1.640,00

65%

55%

70.350,00

73%

70%

10.000,00

80%

17.417,06

13.937,38

15

2020

860

10,38

5,05

7.801

5,14

VIII 27

2021

Rp. (Juta)

3.640,00

1.710,00

80.000,00

20.000,00

Target

84%

70%

90%

90%

20.629,11

8,38


1.080

9.863

Rp. (Juta)

3.650,00

1.750,00

80.000,00

80.000,00

Target

5,18

2.300

10.904

Rp. (Juta)

84%

59.599,81

Disbudpar

70%

9.002,00

Disbudpar

90%

325.200,00

Disbudpar

90%

112.950,00

Disbudpar

93.051,48

P3

15,38

5.140,00

P3

5,18

43.740,89

P3

23.583,15

15,38




Kode



2016

Target

2

3

17

Persentase promosi Program peningkatan produk pertanian/ pemasaran hasil produksi perkebunan unggulan pertanian/perkebunan daerah

2

3

18

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan

2

3

19

2

3

2

2017

Rp. (Juta)

Target

2018

Rp. (Juta)

Target

25,00

6,67

50,00

8,89

100,00

8,89

Persentase peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani

5,00

5,00

0,00

8,51

100,00

12,02

program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Produktivitas tanaman perkebunan unggulan per hektar

0,27

0,27

579,80

0,29

761,00

0,32

20

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

Persentase peningkatan pengetahuan dan ketrampilan penyuluh

30,00

10,42

916,10

10,42

610,00

10,42

3

23

Produktivitas Program Pengembangan tanaman hortikultura Agribisnis unggulan per hektar

125

125

140,00

129

103

133

2

3

21

Program pencegahan dan Persentase tingkat penanggulangan penyakit kesakitan hewan ternak

7,0%

6,50

278,00

6,00

1.000

5,50

2

3

22

Program peningkatan Persentase populasi produksi hasil peternakan ternak meningkat

1,50%

3%

257,60

4,50%

1.317

6%

2

3

15

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani (peternakan)

20%

25%

579,08

30%

1.915

35%

Persentase peningkatan kelas kelompok ternak dan ikan

2019

Rp. (Juta)

110

110

912

830

136

1.194

1.431

1.920

Target

2020

Rp. (Juta)

Target

8,89

120

8,89

3,51

120

3,51

0,35

1.571

0,39

10,42

1.150

10,42

137

169

141

5,00

1.221

4,50

7,5

2.316

9,00

40%

2.089

45%

VIII 28


2021

Rp. (Juta)

130

130

2.772

1.170

202

1.248

1.339

2.695

Target

8,89

3,51

0,44

10,42

143

4,00

10,5

50%

Rp. (Juta)

140

140

3.032

1.200

235

1.277

1.215

3.141

Target


Rp. (Juta)

8,89

650,00

P3

3,51

600,00

P3

0,44

9.627,92

P3

10,42

5.876,10

P3

143,00

985,00

P3

4,00

6.217,75

P2

10,5

7.874,40

P2

0,50

12.339,42

P2+SDA



Kode



2016

Target

2

4

2

4

Kehutanan

2017

Rp. (Juta)

Target

1.076,46

2018

Rp. (Juta)

Target

105,00

2019

Rp. (Juta)

Target

Rp. (Juta)

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Persentase pengurangan kerusakan kawasan hutan

23,08

24,02

1.008,46

24,04

35,00

24,07

17

Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

Persentase pemahaman masyarakat tentang dampak perusakan hutan

-

16,67

68,00

13,33

70,00

13,33

35,00

Target

114,00

109,00

15

2020

40,00

24,13

13,33

74,00

13,33

2

4

2

5

Energi dan Sumber Daya Mineral

2

5

Cakupan pengawasan Program pengawasan dan perlindungan dan penertiban kegiatan rakyat penertiban kegiatan yang berpotensi merusak rakyat yang lingkungan berpotensi merusak lingkungan

0%

0%

2

5

Program Pembinaan dan Cakupan Pembinaan Pengembangan dan Pengembangan Ketenagalistrikan Ketenagalistrikan

12 Bln

12 Bln

690,00

-

-

-

2

5

Program Pengembangan Terbinanya Kinerja Pengelolaan pengelolaan sampah Persampahan plastik

0%

100%

35,00

-

-

-

2

5

Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

100%

100%

40,00

-

-

-

17

850,00

Terbinanya kelompok/pengusaha penghasil limbah

0,00

150,00

16,19 %

150,00

74,00

180,00

165,00

34,29%

165,00

54,29%

VIII 29

180,00

2021

Rp. (Juta)

Target

114,00

24,10

40,00

74,00

195,00

Rp. (Juta)

Target

24,16

13,33

40,00

74,00

210,00

-

-

-

-

-

-

Rp. (Juta)

P3

24,16

1.198,46

P3

13,33

434,00

P3

210,00

100,00 %


1.632,46

114,00

195,00

76,19%


100,00 %

1.750,00

Bagian SDA

900,00

Bagian SDA

690,00

SDA dan Tata Kota

35,00

Bagian SDA

40,00

Bagian SDA



Kode



2016

Target Terwujudnya kesadaran siswa untuk mengkonsumsi olahan pangan lokal

5

Program Peningkatan Ketahanan pangan Pertanian/Perkebunan

2

5

Termonitornya Program Pembinaan dan kegiatan pengawasan bidang pertambangan pertambangan mineral bukan logam dan batuan

2

6

Perdagangan

2

6

15

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

2

6

17

2

6

18

2

6

19

2

Persentase Pembinaan Pedagang

2017

Rp. (Juta)

Target

2018

Rp. (Juta)

Target

2019

Rp. (Juta)

Target

2020

Rp. (Juta)

Target

100%

100% %

40,00

-

-

-

100%

100%

45,00

-

-

-

1.175,61

5.882,93

11.494,26

10.332,30

78,27%

78,39 %

115,00

80,24 %

195,00

85,18%

Pertumbuhan eksport Program Peningkatan dan bersih perdagangan Pengembangan Eksport pertahun

0,90%

1,12%

257,00

1,27%

205,00

1,42%

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri


40,62%

40,62 %

475,00

62,49 %

5.446,97

71,79%

Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

Persentase Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

0,19%

0,38%

328,61

0,55%

35,96

0,73%

4.220,00

445,00

5.630,00

37,30

90,12%

5.245,00

95,06%

1,58%

510,00

1,74%

81,09%

5.685,00

90,39%

0,93%

54,26

1,14%

VIII 30


2021

Rp. (Juta)

Target

Rp. (Juta)

-

-

-

-

6.624,95

6.757,28

270,00

100%

295,00

550,00

1,905 %

590,00

5.740,00

99,69 %

5.795,00

64,95

1,37%

77,28

Target


Rp. (Juta)

40,00

Bagian SDA

45,00

Bagian SDA

42.267,33

Disperinda g

100%

10.340,00

Disperinda g

1,905%

2.557,00

Disperinda g

99,69%

28.771,97

Disperinda g

1,37%

598,36

Disperinda g



Kode



2016

Target

2

7

Perindustrian

2

7

15

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistim Produksi

2

7

16

Persentase Program Pengembangan pembinaan perajin Industri Kecil dan Industri Kecil dan Menengah Menengah

2

7

17

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

2

7

19

Program pengembangan sentra-sentra industri potensial

2

8

2

8

Program Tranmigrasi Regional

Rp. (Juta)

Target

897,50

Persentase Peningkatan Kapasitas Iptek Sistim Produksi

2018

Rp. (Juta)

Target

1.015,00

13,79 %

120,00

17,24 %

145,00

17,24%

29,01%

29,51 %

390,00

30,51 %

520,00

31,61%

Persentase Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

0,71%

0,87%

75,00

1,03%

100,00

1,19%

Persentase pertumbuhan unit usaha industri (IKM)

9,70%

10,68 %

312,50

11,90 %

250,00

13,12%

20,00

Jumlah Transmigran yang dikirim

50 KK

10KK

20,00

45,00

10 KK

45,00

2019

Rp. (Juta)

Target

150,00

785,00

105,00

490,00

60,00

10 KK

60,00

2020

Rp. (Juta)

Target

1.525,00

1.530,00

10,34%

Transmigrasi

17

2017

165,00

17,24%

32,71%

695,00

33,91%

1,35%

160,00

1,51%

14,34%

505,00

15,56%

-

40,00

10 KK

40,00

VIII 31

2021

Rp. (Juta)

Target

1.605,00

17,24%

Rp. (Juta)

185,00

17,24 %

200,00

760,00

35,11 %

770,00

115,00

545,00

60,00

Target

1,67%

16,78 %

170,00

560,00

40,00

Rp. (Juta)

Disperinda g

17,24%

965,00

Disperinda g

35,11%

3.920,00

Disperinda g

1,67%

725,00

Disperinda g

16,78%

2.662,50

Disperinda g

265,00

Dinsosnak ertran

265,00

Dinsosnak ertran

40,00

10 KK


8.272,50

1.700,00

60,00

10 KK


60KK



Kode



2016

Target

Penunjang Urusan Pemerintahan

3

Perencanaan

2017

Rp. (Juta)

Target

2018

Rp. (Juta)

38.709,08

49.711,09

2.205,04

2.379,71

Target

2019

Rp. (Juta)

Target

Rp. (Juta)

1

3

1

16

Program Kerjasama Pembangunan

Persentase jumlah kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

16%

16%

0,00

16%

40,00

18%

3

1

18

Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Persentase jumlah dokumen master plan pengembangan wilayah strategis

18,75%

18,75 %

0,00

18,75 %

100,00

19,38%

Persentase peningkatan kualitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

10%

10%

50,00

20%

70,00

40%

1.920,04

13%

1.619,71

14%

3.123,85

2.620,69

3

1

20

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

3

1

21

Program perencanaan pembangunan daerah

Persentase jumlah Perda tentang perencanaan dan keuangan daerah

10%

16%

3

1

22

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Cakupan dokumen perencanaan pembangunan ekonomi ( %)

6,69%

6,69%

90,00

26,39 %

200,00

15,24%

3

1

23

Program Perencanaan Sosial Budaya

Persentase jumlah dokumen perencanaan sosial budaya

19,86%

19,86 %

145,00

13,70 %

100,00

13,70%

45

110

100

1.781

205

120

Target

63.211,44

63.839,51

3

2020

20%

50

22%

20,00%

180

20,63%

60%

133

80%

17%

2.086

17%

16,73%

225

16,73%

17,12%

175

17,12%

VIII 32


2021

Rp. (Juta)

Target

Rp. (Juta)

73.086,21

82.878,12

4.237,69

4.995,02

55

230

146

3.071

24%

21,25 %

100%

23%

60

280

161

3.814

225

18,33 %

245

225

18,49 %

135

Target


Rp. (Juta)

371.435,44

19.562,00

Bappeda PM

24%

250,00

Bappeda PM

21,25%

900,00

Bappeda PM

100%

660,56

Bappeda PM

23%

14.291,44

Bappeda PM

18,33%

1.190,00

Bappeda PM

18,49%

900,00

Bappeda PM



Kode



2016

Target Persentase jumlah dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

0

29,41 %

Rp. (Juta)

2

3

2

3

Program penataan peraturan perundangundangan

Jumlah Peraturan perundang-undangan yang di rancang

90

95%

52,00

95%

55,00

95%

3

2

17

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Persentase peningkatan pengelolaan keuangan daerah

90

90%

1.518,56

90%

1.895,00

90%

3

2

20

Program pengembangan Jumlah wp yang kekayaan dan pelestarian terbina budaya

90

90%

0,00

90%

200,00

90%

3

3

3

3

1.570,56

Kepegawaian, Serta Pendidikan dan Pelatihan Presentase ASN yang memiliki sertifikat diklat peningkatan komptensi

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

17

Presentase administrasi Program Pembinaan dan kepegawaian yang Pengembangan Aparatur diselesaikan tepat waktu

24,60%

2.150,00

3.199,75

16

250,00

Target

3

Keuangan

0,00

Target

1

3

0

Rp. (Juta)

2018

3

3

24

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

2017

2019

Rp. (Juta)

260

Target

Rp. (Juta)

34,71%

3.153,28

2.120,00

335,00

14%

1.226,93

15%

2.110,28

15%

9%

14%

1.972,82

15%

1.043,00

15%

3.715,38

1.169

45,24%

66,55

95%

90%

3.602,00

90%

90%

528,50

90%

6.036,61

Rp. (Juta)

Target

Rp. (Juta)

285

66,04 %

300

73,21

3.962,20

631,35

4.850

16%

15%

1.187

16%

5.858

1.734

Target

66,04%

95%

90%

90%

94,36

4.358,42

844,49

16%

6.589

2.264

Rp. (Juta)

1.370,00

Bappeda PM

95%

401,61

Dispenda

90%

17.456,18

Dispenda+ Perhubung an

90%

2.539,34

Dispenda

33.718,41

BKD

16%

24.348,41

BKD

16%

9.370,00

BKD

8.852,80

16%


20.397,12

5.297,26

7.591,61

15%

VIII 33

2021

4.666,76

95%

4.884,38

9%

275

Target

4.197,05

2.515,50

60,50

2020




Kode



2016

Target

Penelitian dan Pengembangan

3

4

3

4

15

Program Penelitian dan Pengembangan

Cakupan penelitian yang dilaksanakan

5%

3

4

16

Program Sistem Inovasi daerah (SIDa)

Cakupan pelaksanaan sistem inovasi daerah

0

3

5

Sekretariat DPRD

3

5

Persentase Program peningkatan Peningkatan kapasitas lembaga Kapasitas Lembaga perwakilan rakyat daerah Dewan Perwakilan Rakyat

3

6

3

6

15

17

Presentase peningkatan administrasi pemerintahan Program Peningkatan dan Presentase pengembangan terlaksananya pengelolaan keuangan pengelolaan daerah keuangan daerah Prorgam Peningkatan Administrasi Pemerintahan

Target

Target

95,00

5%

0,00

15%

45,00

20%

0

0,00

30%

50,00

35%

13.993,11

90%

Rp. (Juta)

0,45

11,13 %

Bagian Umum

4

Rp. (Juta)

2018

0,00

Sekretariat Daerah

1

2017

13.993,11

18.474,32

15.187,66

19.568,71

1.881,40

2.147,46

Rp. (Juta)

Target

70,00

60,00

22.179,53

100,00

30%

40%

70,00

50%

18.490,75

14,71%

2.883,55

100%

406,00

100%

487,20

100%

85%

85%

807,00

87%

1.161,90

90%

584,64

1.700,88

Rp. (Juta)

Target

150,00

75,00

18.490,75

19,89%

25.367,20

-

100%

643,10

100%

92%

2.023,22

94%

25.013,86

Rp. (Juta)

35%

60%

200,00

75,00

21,94 %

27.585,78

27.990,30

2.584,50

2.842,95

1.153,47

100%

95%

778,16

1.268,82


Rp. (Juta)

895,00

Bappeda PM

35%

565,00

Bappeda PM

60%

330,00

Bappeda PM

125.737,36

Sekretariat DPRD

125.737,36

Sekretariat DPRD

135.831,79

Setda

15.664,02

Setda Bag. Umum

100%

3.606,51

Setda Bag. Umum

95%

8.115,28

Setda Bag. Umum

27.585,78

25.449,45

707,41

Target

275,00

25.013,86

3.324,16

VIII 34

2021

225,00

25%

22.268,47

100%

Target

170,00

22.179,53

17,64%

2020

Rp. (Juta)

130,00

18.474,32

14,69 %

2019


22%



Kode



2016

Target

23

26

27

28

3

6

2

Presentase Program Peningkatan optimalnya Optimalisasi Pemanfaatan pemanfaatan Teknologi Informasi teknologi informasi Jumlah Produk Hukum Daerah yang Program penataan tidak bertentangan peraturan perundangdengan Peraturan undangan Perundang-undangan dan Kepentingan Umum Presentase Program Pembinaan dan pembinaan dan Pengembangan Bidang pengembangan Ketenagalistrikan ketenagalistrikan yang terlaksana Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Presentase pemanfaatan ruang yang terkendali

Persentase cakupan Program Pengembangan pengembangan Lembaga Ekonomi lembaga ekonomi Pedesaan pedesaan

15

Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

15

Jumlah Cakupan perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Persentase Peningkatan Promosi dan Peningkatan Promosi Kerjasama Investasi dan Kerjasama Investasi

Rp. (Juta)

Target

2018

Rp. (Juta)

Target

2019

Rp. (Juta)

Target

2020

Rp. (Juta)

Target

80%

80%

315,30

83%

378,36

85%

80%

85%

100,00

87%

120,00

90%

90%

90%

150,00

-

-

-

-

80%

80%

103,10

-

-

-

-

Bagian Ekonomi

16

2017

602,00

630,00

454,03

144,00

87%

499,44

90%

92%

158,40

94%

1.635,00

680,00

74%

74,84 %

72,00

75,47 %

185,00

76,10%

3,00%

3,05%

133,00

3,06%

140,00

3,07%

2%

6%

397,00

11%

305,00

20%

190,00

135,00

355,00

195,00

77,35%

3,08%

135,00

3,09%

25%

VIII 35

1.305,00

2021

Rp. (Juta)

549,38

174,24

Target

26%

200,00

140,00

305,00

Rp. (Juta)

Target


Rp. (Juta)

95%

2.800,82

Setda Bag. Umum

95%

888,30

Setda Bag. Umum

-

90%

150,00

Setda Bag. Umum

-

80%

103,10

Setda Bag. Umum

4.812,00

Setda Bag. Ekonomi

77,98%

1.017,00

Setda Bag. Ekonomi

3,11%

823,00

Setda Bag. Ekonomi

31,00%

2.972,00

Setda Bag. Ekonomi

95%

95%

645,00

76,72%


604,32

191,66

620,00

77,98 %

3,11%

31%

175,00

140,00

305,00



Kode



2016

Target

3

6

3

Bagian Pembangunan

15

17

3

6

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu

27

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Persentase Peningkatan Penataan Daerah Otonomi Baru

6

5

Bagian Ortal

Target

2018

Rp. (Juta)

Target

2.326,38

16%

16%

521,38

100%

100%

35,61

100%

100%

547,63

100%

600,00

100%

0

20%

437,96

33%

605,00

48%

2.041,59 Jumlah Produk Hukum Daerah yang tidak bertentangan 200 Produk dengan Peraturan hukum Perundang-undangan dan Kepentingan Umum

225 Produ k Huku m

2.041,59

594,50

1.121,38

34%

-

0%

2.250,70

225 Produk Hukum

2.250,70

970,00

2019

Rp. (Juta)

Target

1.721,38

-

660,00

664,50

2.469,17

Target

3.777,33

2.321,38

76%

0%

-

0%

100%

726,00

100%

64%

729,95

81%

2.584,67

250 Produk Hukum

2.584,67

970,00

970,00

VIII 36

2021

Rp. (Juta)

Target

4.515,46

54%

2.469,17

250 Produk Hukum

2020

Rp. (Juta)

3.045,88

15%

Bagian Hukum

26

3

Persentase peningkatan pelayanan Kepala daerah / Wakil Kepala Daerah Persentase Program Peningkatan dan Peningkatan Pengembangan Penelitian RKA-DPA Pengelolaan keuangan SKPD Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

Program Penataan Peraturan PerundangUndangan

Rp. (Juta)

1.542,57

21

4

2017

2.921,38

-

798,60

795,48

2.813,44

970,00

Rp. (Juta)

Target

100%

0%

100%

100%

Rp. (Juta) Setda Bag. Pembangu nan

3.521,38

100,00 %

12.128,28

Bag.Admin istrasi Pembangu nan

-

100,00 %

35,61

878,46

100,00 %

4.210,69

875,18

100,00 %

4.108,06

3.053,53

250 Produk Hukum


20.482,64

5.275,02

2.813,44

250 Produk Hukum


3.053,53

970,00

250 Produk Hukum

Bag.Admin istrasi Pembangu nan Bag.Admin istrasi Pembangu nan Bag.Admin istrasi Pembangu nan

15.213,09

Setda Bag. Hukum

15.213,09

Setda Bag. Hukum

5.444,50

Setda Bag. Ortal



Kode



2016

Target

21


Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah dengan Nilai Kinerja dengan katagori B

Persentase Capaian Program Peningkatan Kinerja Perangkat Pengembangan sistem Daerah dengan Nilai Pelaporan capaian kinerja Kinerja dengan dan keuangan katagori A

Penyempurnaan Kelembagaan dan Manajeman Perkantoran

Persentase Kesesuaian kelembagaan dengan peraturan perundangundangan

Peningkatan Kerja Sama Persentase Inovasi Antar Pemerintah Daerah Pelayanan Publik

3

6

6

6%

6%

70%

3%

6%

6%

75%

3%

Bagian Humas

15

2017

Rp. (Juta)

Target

260,00

0,00

334,50

0,00

2018

Rp. (Juta)

Target

-

12%

80%

9%

1.884,78

285,00

585,00

100,00

2019

Rp. (Juta)

Target

Rp. (Juta)

-

20%

85%

12%

1.970,00

285,00

585,00

100,00

Persentase peningkatan pelayanan kedinasan

50%

8,72%

800,00

14,94 %

1.670,00

16,43%

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Persentase siaran dan tayangan

100%

0,00%

0,00

16,38 %

300,00

18,02%

1.837,00

330,00

Target

-

28%

90%

15%

285,00

585,00

100,00

36%

95%

18%

Rp. (Juta)

Target

285,00

585,00

100,00

2.017,70

19,92%

19,82%

363

21,80%

2.225,77

0,34

Rp. (Juta)

-

50%

97%

20%

2.226,11

18,08%

VIII 37

2021

-

2.380,70

2.167,00

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

2020


285,00

585,00

100,00

2.448,79 21,91 %

2.448,35

23,98 %

0,44

Target

6%

50%

50%

50%


Rp. (Juta)

260,00

Bagian Organisasi dan Tatalaksan a

#REF!


3.259,50


500,00


13.077,38

Setda Bag. Humas

10.998,82

Humas

993,78

Humas



Kode



2016

Target

3

3

6

6

7

8

2017

Rp. (Juta)

Target

2018

Rp. (Juta)

Target

2019

Rp. (Juta)

Target

Program Pembinaan Peningkatan kreatifitas Pemuda dan Olahraga

Persentase pemuda pengibaran bendera pusaka

100%

100,00 %

533,00

0,00%

-

0,00%

-

Program operasional Penerangan

Meningkatnya serapan informasi oleh masyarakat

100%

100%

551,78

0,00%

-

0,00

-

Bagian Keuangan

2.975,88

3.298,47

Program peningkatan dan Persentase sistem pengembangan pengelolaan pengelolaan keuangan keuangan daerah daerah

50%

50%

2.895,88

65%

3.185,47

70%

18

Jumlah pembinaan Program pembinaan dan dan fasilitasi fasilitasi pengelolaan pengelolaan keuangan kabupaten/kota keuangan daerah

4 kali

4 kali

80,00

4 kali

88,00

4 kali

17

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

0,00

1 kali

25,00

1 kali

Jumlah pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Bagian Kesra

2.681,09

Rp. (Juta)

4.882,50

3.504,02

96,80

27,50

0,00%

Cakupan Jumlah Kegiatan Keagamaan dan Adat

8,98%

8,98%

1.852,62

15,20 %

3.135

16,49%

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Cakupan Jumlah Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial

10,41%

10,41 %

223,47

14,67 %

315

16,14%

3.400

347

0

0,00

Rp. (Juta)

Target

-

3.614,84

80%

4 kali

106,48

4 kali

1 kali

30,25

1 kali

5.794,48

3.976,32

117,13

33,28

0,00%

3.697

19,72%

17,76%

381

19,54%

Target

85%

-

4 kali

1 kali

4.373,95

128,84

36,60

21,69 %

4.473

419

21,48 %

461

Rp. (Juta)

551,78

Humas

22.320,35

Bag Keuangan

21.550,48

Bag Keuangan

20 kali

617,25

Bag Keuangan

5kali

152,63

Bag Keuangan

32.050,55

Setda Bag. Kesra

21,69%

20.623,03

Setda Bag. Kesra

21,48%

2.146,58

Setda Bag. Kesra

85%

7.011,31

4.066


533,00

4.539,40

6.373,92

17,92%

Rp. (Juta)

-

4.126,72

75%

VIII 38

2021

-

3.751,57

5.307,25


Target

0

3.628,32

17

2020




Kode



2016

Target

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

3

6

25

Target

Rp. (Juta)

Target

10,46%

10,46 %

305,00

14,67 %

428

16,13%

Cakupan Jumlah Program Pengembangan Pengembangan Nilai Nilai Budaya Budaya (%)

4,71%

4,71%

300,00

15,79 %

1.005

17,13%

983,85

1.093,20

Persentase Ketepatan waktu Penyampaian LPPD

100%

100%

93,00

100%

100,00

100%

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Persentase Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemeliharaan Kamtibmas dan perlindungan Masyarakat

100%

100%

749,20

100%

693,90

100%

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Persentase Pelaksanaan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

100%

100%

60,00

100%

65,00

100%

100%

100%

39,30

100%

39,30

100%

100%

100%

42,35

100%

195,00

100%

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Persentase Kecamatan yang sudah melaksanakan Pelayanan Adminnistrasi Terpadu Persentase Peningkatan Penataan Daerah Otonomi Baru

2019

Rp. (Juta)

470

1.091

Target

110,00

700,00

70,00

39,30

198,00

2020

Rp. (Juta)

Target

17,75%

517

19,52%

18,84%

1.200

20,73%

1.149,30

1.117,30

Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan

Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan

27

Rp. (Juta)

2018

Cakupan Jumlah Sekolah dan TP UKS

Bagian Tata Pemerintahan

9

2017

115,00

100%

100%

720,00

100%

100%

75,00

100%

100%

39,30

100%

100%

200,00

100%

VIII 39

2021

Rp. (Juta)

Target

Rp. (Juta)

569

21,47 %

626

1.320

22,80 %

1.451

1.194,30

100%


120,00

750,00

80,00

39,30

205,00

Target

100%

100%

100%

100%

130,00

760,00

90,00

39,30

210,00

Rp. (Juta)

21,47%

2.914,93

Setda Bag. Kesra

22,80%

6.366,01

Setda Bag. Kesra

6.767,25

Setda Bag. Tapem

1.229,30

100%


100%

668,00

Bagian Tapem

100%

4.373,10

Bagian Tapem

100%

440,00

Bagian Tapem

100%

235,80

Bagian Tapem

100%

1.050,35

Bagian Tapem



Kode



2016

Target

3

3

7

Inspektorat

2017

Rp. (Juta)

Target

1.026,10

2018

Rp. (Juta)

Target

1.370,00

20

Persentase SKPD yang Melaksanakan SPIP dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Daerah

7,85

7,85

834,94

15,07

1.000,00

16,72

21

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Persentase APIP yang memenuhi standar kompetensi

8,17

8,17

191,17

15,80

370,00

17,09

Kesbangpoldagri

17

18

19

602,84

Persentase Organisasi Generasi Program Pengembangan Muda yang Wawasan Kebangsaan memahami tentang Nasionalisme (%) Persentase Organisasi Program kemitraan Kemasyarakatan pengembangan wawasan yang aktif dalam kebangsaan penguatan persatuan dan kesatuan bangsa Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Jumlah Laporan dari Anggota Kominda tentang IPOLEKSOSBUDHA NKAM

829,08

Target

1.100,00

400,00

70%

284,84

70%

299,08

70%

75%

75%

125,00

80%

150,00

85%

4 Kec.di Kab Bangli

4 Kec.di Kab Bangli

168,00

-

-

300,00

157,00

-

2020

Rp. (Juta)

Target

1.786,30

1.356,30

20,11

18,37

430,00

19,65

1.048,66

329,74

70%

90%

164,00

92%

VIII 40

-

Rp. (Juta)

Target

1.837,60

460,00

-

346,24

172,24

-

Rp. (Juta)

Target

21,84

20,93

2.321,70

490,00

95%

-

363,56

180,86

-

Rp. (Juta)

Inspektora t

21,84

8.450,54

Inspektorat

20,93

2.341,17

Inspektorat

4.932,41

Kesbangp oldagri

70%

1.923,46

Kesbangpo ldagri

95%

949,10

Kesbangpo ldagri

4 Kec.di Kab Bangli

168,00

Kesbangpo ldagri

751,05

70%


10.791,70

2.811,70

715,28

70%

-

2021

2.297,60

18,40

985,50

70%

-

Rp. (Juta)

1.500,00

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

8

2019




Kode



2016

Target

21

3

9

3

Target

Rp. (Juta)

Target

72%

72%

0,00

-

210,00

70%

Persentase Ormas yang mendapat Pendidikan Politik Kebangsaan

70%

70%

25,00

70%

170,00

70%

25,00 Persentase Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

94%

95%

Penanggulangan Bencana Daerah

10

11

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Rp. (Juta)

2018

Persentase Masyarakat yang Menggunakan Hak pilihnya dalam Pemilu

Perizinan Terpadu

23

3

Program Pendidikan Politik Masyarakat

2017

25,00

140,00

96%

466,66

140,00

97%

469,75

350,00

178,50

Target

249,50

30%

85,00 %

140,26

85,00 %

310,71

90,00%

23

Program Penanganan Darurat Bencana

Persentase Penanganan Darurat Bencana

85%

85%

276,40

85%

104,04

85%

24

Persentase Program Rehabilitasi dan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Rekonstruksi Pasca Bencana Bencana

85%

85%

50,00

85%

55,00

85%

432,37

-

-

5.028,18

154,44

80,50

1.242,82

2020

Rp. (Juta)

70%

367,50

70%

187,43

Target

98%

359,35

70%

99%

890,04

95,00%

85%

244,39

85%

90,00%

108,55

90,00%

VIII 41

Target

196,80

469,59

-

929,96

348,83

139,41

1.001,18

Rp. (Juta)

Target

70%

206,64

580,06

964,36

Kesbangpo ldagri

1.823,50

Kantor Perizinan

1.823,50

Kantor Perizinan

10.906,65

BPBD

95,00%

8.708,04

BPBD

85,00%

1.591,81

BPBD

90,00%

606,80

BPBD

70%

100%

2.045,94 95,00 %

85%

90,00 %

-

1.408,89

463,71

173,35

1.693,21

Rp. (Juta)

Kesbangpo ldagri

580,06

100%


927,50

-

1.418,20

90,00%

1.388,69

Rp. (Juta)

469,59

1.242,97

-

2021

-

359,35

5.263,12

Persentase Program pencegahan dini Pencegahan dan dan penanggulangan Keseiapsiagaan Pra korban bencana alam Bencana

1.081,24

Rp. (Juta)

249,50

22

Kecamatan

2019


6.839,51



Kode



2016

Target

3

11

1

Kecamatan Bangli

Rp. (Juta)

Target

58,83 Persentase Capaian Kinerja Penataan Adminstrasi Pemerintahan.

15


17

Persentase Program Peningkatan Partisipasi Partisipasi Masyarakat Masyarakat Dalam Dalam Membangun Desa Membangun Desa

2018

Rp. (Juta)

Target

676,30

2019

Rp. (Juta)

Target

2020

Rp. (Juta)

778,43

Target

818,08

60%

5,00

65%

110,43

71%

70%

70%

3,33

74%

565,87

78%

60%

60%

5,00

-

-

-

-

-

-

-

60%

60%

5,00

-

-

-

-

-

-

-

Persentase Capaian Program Pendidikan Non Kinerja Pembinaan Formal. sekolah sehat

60%

60%

5,00

-

-

-

-

-

-

-

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

60%

60%

13,50

-

-

-

-

-

-

-


Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan pem. desa dan kelurahan Capaian Kinerja Mekanisme Perencanaan pembangunan di Tingkat Desa / Kelurahan / Kecamatan.

Capaian Kinerja Monitoring dan Pengawasan Wilayah yang lebih Intensif dan Optimal.

200,68

577,76

75%

235,04

79%

82%

583,03

86%

VIII 42

2021

Rp. (Juta)

Target

323,38

60%

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

21

2017


258,55

64,84

-

-

-

-

Rp. (Juta)

Target

90%

-

-

-

-

284,40

598,32

-

-

-

-

Rp. (Juta)

3.537,74

Kec. Bangli

85%

1.094,09

Kec. Bangli + 4 Kelurahan

90%

2.393,15


882,72

85%


5,00

Kec. Bangli

5,00

Kec. Bangli

5,00

Kec. Bangli

13,50

Kec. Bangli



Kode



2016

Target Program Keserasian kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan perempuan 3

11

2

Capaian Kinerja Pendampingan Program Pemberdayaan perempuan dan Anak.

60%

60%

Kecamatan Susut

15

Program Penataan Admministrasi Kependudukan

17

21

2017

Rp. (Juta)

22,00

Target

-

65,57 Persentase Penduduk Yang tertib Administrasi

2018

Rp. (Juta)

Target

-

-

61,65

2019

Rp. (Juta)

Target

-

2020

Rp. (Juta)

-

79,50

Target

-

-

97,25

Rp. (Juta)

-

Target

-

106,97

3,04

74%

14,76

78%

Persentase Program Peningkatan Partisipasi Partisipasi Masyarakat Masyarakat Dalam Dalam Membangun Desa Membangun Desa

70%

70%

3,33

74%

46,89

78%

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Persentase Desa Yang Diberdayakan

70%

70%

31,02

-

-

-

-

-

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Persentase Meningkatnya Administrasi Aparatur Pemerintah desa

70%

70%

4,15

-

-

-

-

-

Persentase Sekolah Program Pendidikan Non Yang Melaksanakan Formal UKS

70%

70%

4,53

-

-

-

-

-

Persentase Jumlah desa Yang Melaksanakan Perencanaan Pemb.

70%

70%

4,53

-

-

-

-

-

Program Perencanaan Pembangunan daerah

82%

VIII 43

19,21

78,03

86%

86%

22,14

84,84

Rp. (Juta)

Target

90%

90%

25,38

93,32

-

-

-

-


Rp. (Juta)

22,00

Kec. Bangli

529,64

Kec. Susut

90%

101,28

Kec. Susut

90%

369,17

Kec. Susut

70%

31,02

Kec. Susut

70%

4,15

Kec. Susut

70%

4,53

Kec. Susut

70%

4,53

Kec. Susut

-

118,70

70%

62,76

82%

2021

70%

16,74




Kode



2016

Target Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 3

11

3

Persentase Ketentraman Dan Ketertiban Yang Terpelihara

70%

70%

Kecamatan Tembuku 15

17

Rp. (Juta)

14,97

Target

Peningkatan Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan Cakupan Peningkatan Program Peningkatan Partisipasi Partisipasi Masyarakat Masyarakat Dalam Dalam Membangun Desa Membangun Desa Persentase sekolah Program Pendidikan Non dengan UKS yang Formal. baik Program Peningkatan Sistem Pengawasan Persentase kebijakan Internal dan Pengendalian KDH yang berjalan Pelaksanaan Kebijakan dengan baik KDH Persentase kegiatan Program Perencanaan pembangunan yang Pembangunan Daerah dilaksanakan sesuai rencana Program Pemeliharaan Persentase kondisi Keamanan ketertiban masyarakat yang masyarakat dan tertib dan aman Pencegahan tindak berdasarkan kriminal. ketentuan Persentase desa yang diberdayakan

2018

Rp. (Juta)

Target

-

101,00


Program Keserasian kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan perempuan

2017

2019

Rp. (Juta)

Target

101,50

2020

Rp. (Juta)

Target

-

119,40

3%

3%

10,00

14%

23,00

17%

1%

1%

20,00

17%

78,50

18%

6 Desa

6 Desa

6,00

-

-

-

-

-

6 Desa

6 Desa

15,00

-

-

-

-

-

6 Desa

6 Desa

10,00

-

-

-

-

6 Desa

6 Desa

5,00

-

-

-

-

-

6 Desa

6 Desa

35,00

-

-

-

-

-

31,20

88,20

19%

21%

VIII 44

2021

Rp. (Juta)

-

142,80 50,40

92,40

-

-

-

-

-

Target

-

195,20 22%

23%

-

-

-

-

-


81,60

113,60

-

-

-

-

-

Rp. (Juta)

-

Target

70%

230,60 26%

23%

-

-

-

90,80

139,80

-

-

-


Rp. (Juta)

14,97

Kec. Susut

890,50

Kec. Tembuku

26%

287,00

23%

532,50

Kec. Tembuku

6 Desa

6,00

-

6 Desa

15,00

-

6 Desa

10,00

-

-

0

6 Desa

5,00

-

-

0

6 Desa

35,00

-



Kode



2016

Target 3

11

4

Kec. Kintamani 15


17

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

21 16

15

15

16

18

2017

Rp. (Juta)

Target

206,96 Persentase jumlah penduduk yang didata

Persentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa Persentase Program perencanaan perencanaan pembangunan daerah pembangunan daerah Persentase Program pengelolaan pengelolaan kekayaaan Budaya kekayaaan Budaya Program keserasian Persentase kebijakan peningkatan keserasian kebijakan kwalitas anak dan peningkatan kwalitas perempuan anak dan perempuan Persentase Program penciptaan iklim penciptaan iklim usaha kecil menengah usaha kecil yang kondusif menengah yang kondusif Persentase Program pemeliharaan pemeliharaan Keamanan Ketertiban dan Keamanan,Ketertiban pencegahan tindak dan pencegahan kriminal tindak kriminal Persentase Program peningkatan peningkatan kapasitas aparatur kapasitas aparatur pemerintahan desa pemerintahan desa

2018

Rp. (Juta)

Target

241,79

2019

Rp. (Juta)

Target

2020

Rp. (Juta)

265,49

330,57

-

2021

Rp. (Juta)

Target

375,63

Rp. (Juta)

Target

Kec. Kintamani

95%

290,39

Kec. Kintamani

95%

1.452,23

Kec. Kintamani

60%

35,72

79%

41,79

79%

75%

75%

32,23

76%

200,00

78%

60%

60%

5,00

60%

5,00

Kec. Kintamani

75%

75%

30,17

75%

30,17

Kec. Kintamani

60%

60%

19,00

60%

19,00

Kec. Kintamani

70%

70%

20,00

70%

20,00

Kec. Kintamani

75%

75%

34,44

75%

34,44

Kec. Kintamani

75%

75%

30,40

75%

30,40

Kec. Kintamani

220,00

82%

VIII 45

50,57

280,00

56

95%

87%

320

95%

Rp. (Juta) 1.881,63

461,19

86%


60%

45,49

82%

Target


61,19

400,00


BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

9.1 Pengukuran Indikator Kinerja Untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang telah dijabarkan dalam program prioritas pembangunan Kabupaten Bangli lima tahun mendatang, ditetapkan indikator kinerja daerah. Indikator kinerja ini merupakan kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja daerah. Dalam hal ini, indikator kinerja tersebut digunakan untuk mengetahui apakah kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan bila dibandingkan terhadap hasil perencanaan yang hendak dicapai dapat terpenuhi. Indikator Kinerja daerah ini disusun untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi Pemerintah Kabupaten Bangli yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis. Capaian kinerja RPJMD setiap tahun diukur dari dimensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Sistem Renstra dengan LKjIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas: subsistem perencanaan, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja. Dalam modul Pengukuran dan Analisis Kinerja disebutkan bahwa pengukuran kinerja merupakan subsistem kedua dari Sistem AKIP, yaitu setelah subsistem perencanaan kinerja (Meneg PAN, 2008 : 2). Pengukuran kinerja merupakan proses membandingan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan. Pada tahun 2014 Men Pan RB mengeluarkan Peraturan Men Pan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran Indikator Kinerja didasarkan pada Peraturan Men Pan RB Nomor 53 Tahun 2014 tersebut. Dalam Sistem AKIP dilakukan pengukuran capaian keuangan dan fisik seluruh program, sub program, kegiatan, dan kegiatan. Khusus bagi pemerintah daerah, kewajiban melakukan pengukuran kinerja juga diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

IX - 1


9.2

Indikator Kinerja Daerah Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja. Ukuran kuantatif & kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Indikator kinerja memberikan penjelasan sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui upaya dalam mencapai hasil dan hasil kerja yang dicapai.Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif (PP No. 8 Tahun 2008). Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan (PP No. 6 Tahun 2008). Indikator kinerja berfungsi untuk memperjelas tentang apa, berapa dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan organisasi; Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan dan dalam menilai kinerjanya; Membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja organisasi/unit kerja, Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah; Salah satu dasar dalam menentukan jumlah anggaran; dan Sebagai dasar dalam pembangunan arsitektur kinerja Tujuan Penyusunan Indikator Kinerja adalah untuk menyiapkan alat ukur dalam mengukur Rencana Pembangunan serta hasil-hasilnya. Setiap stakeholder dan komponen masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah sejak perencanaan, pelaksanaan maupun kontrol sosial. Syarat-syarat indikator kinerja adalah spesifik dan jelas, dapat diukur secara obyektif, relevan, dapat dicapai, penting, dan menunjukkan keberhasilan, fleksibel dan sensitif terhadap perubahan, dan efektif. Penetapan Indikator kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bangli disajikan pada tabel 9.1

IX - 2


Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Bangli

No

I

Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2015

Target Kinerja 2016

2017

2018

2019

2020

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2021

Indikator Makro

1

Pertumbuhan Ekonomi

6,21

5,96-6,36

6,07-6,47

6,09-6,49

6,17-6,57

6,24-6,64

6,30-6,70

2

Indek Pembangunan Manusia

66,24

67,12

67,73

68,35

68,97

69,60

70,23

3

Laju inflasi

2,75

3-5

2,5-4,5

2,5-4,5

2,5-4,5

2,5-4,5

2,5-4,5

4

PDRB Perkapita harga berlaku (Juta/tahun)

5

Indek Gini

6

Persentase Penduduk Dibawah Garis Kemiskinan

II

1

Penanggung Jawab

Bappeda dan PM Bappeda dan PM TPID

22.626,15

24.272,25

25.922,35

27.556,48

29.162,10

30.657,52

Bappeeda dan PM

0,36

0,35

0,36

0,37

0,38

0,39

0,40

Bappeda PM

5,86

5,18

4,91

4,64

4,37

4,10

3,80

Dinsosnakertr an

22.418,77

Indikator Kinerja Utama Pada Masing-masing Urusan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN LAYANAN DASAR Pendidikan APK PAUD

DISDIKPORA

68%

68%

68%

71%

IX - 3

85%

82%

87, 03 %

DISDIKPORA


Cakupan layanan pendidikan dasar Sembilan tahun Cakupan layanan pendidikan Menengah tahun Cakupan layanan pendidikan non formal Cakupan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

2

79%

80%

82%

85%

87%

91%

100%

DISDIKPORA

70%

70%

72%

75%

77%

79%

81%

DISDIKPORA

65%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

DISDIKPORA

74%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

DISDIKPORA

Cakupan Pelayanan Pendidikan

69%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

DISDIKPORA

Cakupan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

68%

68%

70%

75%

83%

95%

100%

DISDIKPORA

Kesehatan

Dinkes

Angka kematian ibu

57

56

54

52

50

48

46

Dinkes

Aangka kematian bayi

6,9

6,8

6,5

6,2

6

5,7

5,7

Dinkes

Angka kematian Balita

7,9

7,8

7,6

7,4

7,2

7

7

Dinkes

100

100

100

100

100

100

100

Dinkes

100

100

100

100

100

100

100

Dinkes

0

0

35

50

60

65

70

Dinkes

14

14

18

22

26

30

30

Dinkes

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

Dinkes

57%

57%

86%

86%

90%

95%

100%

Dinkes

Persentase Desa Kelurahan UCI(%) Persentase masyarakat yang terlayani(%) Cakupan Pengembangan Obat Bahan Asli Indonesia(%) Persentase Jumlah Desa/ Kelurahan Siaga Aktif(%) Persentase Penurunan Gizi Buruk ( %) Persentase peningkatan pengadaan obat dan perbekalan

IX - 4


kesehatan Persentase Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan Persentase Pengembangan Obat dan Makanan Persentase Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat PersentasePeningkatanPerbaika nGiziMasyarakat PersentasePeningkatanPengemb anganLingkunganSehat Persentase Peningkatan Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/epidemik Persentase Peningkatan Standarisasi Pelayanan Kesehatan Persentase Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya Persentase Peningkatan Kemitraan Pelayanan Masyarakat Persentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Persentase Peningkatan

43%

43%

83%

87%

91%

96%

100%

Dinkes

75%

43%

80%

85%

90%

95%

100%

Dinkes

30%

30%

35%

50,00%

60%

65%

70%

Dinkes

33%

33%

89%

89%

89%

89%

89%

Dinkes

25%

25%

75%

75%

75%

75%

75%

Dinkes

75%

75%

75%

75%

75%

75%

75%

Dinkes

73%

73%

79%

84%

89%

95%

100%

Dinkes

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Dinkes & RSU

22%

22%

81%

85%

67%

70%

41%

Dinkes

67%

67%

73%

80%

87%

93%

100%

Dinkes

50%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Dinkes

25%

25%

40%

55%

70%

85%

100%

Dinkes

IX - 5


3

Keselamatan Ibu Melahirkan Anak Persentase Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Persentase Peningkatan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKN, Jamkesda, DLL) Persentase Peningkatan dan Keselamatan Kerja Persentase Peningkatan Pengembangan Mutu SDM Pelayanan Kesehatan Masyarakat Persentase Peningkatan Manajemen Pelayanan Kesehatan Kebutuhan akan sarana dan prasana rumah sakit terpenuhi Ketersedian alat kesehatan dan sarana penunjang cakupan pelayanan BLUD yang tertangani Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Persentase jalan dan jembatan yang terbangun Panjang saluran drainase/ gorong-gorong terbangun Persentase Turap/Talud/Bronjong yang dibangun Persentase rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan

50%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Dinkes

25%

25%

63%

100%

75%

75%

75%

Dinkes

40%

40%

50%

63%

75%

88%

100%

Dinkes

40%

40%

50%

63%

75%

88%

100%

Dinkes

40%

40%

50%

63%

75%

88%

100%

Dinkes

10%

13%

26%

36%

39%

46%

49%

RSU

20%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

RSU

70%

72%

74%

76%

78%

80%

82%

RSU DINAS PU

77%

31%

19%

40%

54%

67%

100%

DPU

83%

17%

45%

53%

67%

85%

100%

DPU

50%

24%

56%

67%

78%

89%

100%

DPU

12%

17%

61%

85%

89%

95%

100%

DPU

IX - 6


jembatan

4

Persentase sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran yang memadai Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Rasio sarana jaringan irigasi yang baik Persentase embung yang terbangun Persentase Pengembangan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Persentase sarana dan prasarana pengendalian banjir Persentase Infrastruktur kawasan cepat tumbuh Jumlah dokumen perencanaan tata ruang Jumlah dok. pemanfaatan ruang sesuai aturan Persentase Pengawasan pemanfaatan ruang Persentase sarana dan prasarana infrastruktur perdesaan yang baik Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Persentase pengembangan perumahan

80%

45%

100%

60%

10%

24%

52%

56,40%

77,10%

100%

DPU

31,64%

37,39%

48,84%

60,43%

73,02%

86,46%

100%

DPU

10%

10%

20%

40%

60%

80%

100%

DPU

9,87%

9,87%

79%

89%

100%

43,12%

52,60%

62,08%

71,56%

81,04%

90,52%

100%

DPU

0

3,74%

12,99%

22,24%

31,49

40,75%

50%

DPU

2 dok

2 dok

6 dok

6 dok

3dok

3dok

3dok

Bappeda PM dan PU

0.00

0

0

1 dok

0

0

20%

20%

0

25%

50%

75%

100%

Bappeda PM dan DPU

26,72%

30,18%

44,14%

58,11%

72,07%

86,04%

100%

DPU

0.00

0,13%

17,44%

DPU

36,64%

IX - 7

57,37%

DPU

75,76%

0

100%

DPU

DINAS PU dan TATA KOTA DPU+Tata Kota


5

Persentase Lingkungan Sehat Perumahan Persentase Pemberdayaan Komunitas Perumahan Persentase Pengelolaan Areal Pemakaman Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Persentase terkendalinya potensi konflik di Wilayah Kabupaten Bangli Persentase Pemeliharaan Trantibmas dan Pencegahan tindak Kriminal Persentase Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Satlinmas Persentase Pelaksanaan Pemberantasan Penyakit masyarakat Persentase Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan (PERDA/PERKADA) Persentase Pelaksana penenganan terhadap jumlah kejadian bahaya kebakaran Persentase Pelaksanaan Pendidikan politik masyarakat

6

0%

0%

19%

41%

61%

80%

100%

Tata Kota

0%

0,56%

17,32%

34,45%

54,93%

75,79%

100,00%

PU+Tata Kota

0%

0

16%

34%

54%

76%

100%

Tata Kota Satpol.PP.

13%

13%

27%

42%

60%

79%

100%

Satpol. PP+Kesbangp oldagri+4 Kecamatan

13%

13%

27%

43%

60%

79%

100%

Satpol.PP.

10%

10%

27%

43%

60%

79%

100%

Satpol.PP.

10%

13%

27%

43%

60%

79%

100%

Satpol.PP.

10%

13%

27%

43%

60%

79%

100%

Satpol.PP.

10%

13%

27%

43%

60%

79%

100%

Satpol.PP & PU

20%

20%

47%

100%

Satpol.PP.

35%

36,53%

44,14%

75,14%

Dinsosnakertr

64%

SOSIAL Cakupan Pemberdayaan Fakir

50,97%

IX - 8

57,8%

64,63%


Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Cakupan Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Cakupan pembinaan anak terlantar Cakupan Pembinaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma Cakupan peningkatan pranan Panti Asuhan Cakupan Pembinaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma Cakupan berfungsinya Kelembagaan Kesejahteraan Sosial URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN LAYANAN DASAR 1

an

Dinsosnakertr an Dinsosnakertr an

56,25%

56,65%

56,74%

56,84%

57,11%

57,22%

57,34%

5,45%

5,18%

10,09%

14,73%

19,1%

23,2%

27,03%

5,45%

5,75%

5,97%

6,19%

6,41%

6,63%

6,83%

Dinsosnakertr an

5,45%

5,45%

10,36%

15,00%

19,37%

23,47%

27,27%

Dinsosnakertr an

15,00%

15,00%

17,00%

25,17%

25,45%

25,57%

25,69%

Dinsosnakertr an

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Dinsosnakertr an

0,67%

66,67%

67,32%

67,96%

68,59%

69,21%

69,82%

Dinsosnakertr an

97,00%

97,50%

98,00%

98,50%

99,00%

99,50%

100,00%

Dinsosnakertr an

48,83%

51%

51%

54%

56%

58%

60%

Dinsosnakertr an

Tenaga Kerja Persentase peningkatan Kwalitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Presentase Meningkatnya kesempatan kerja Cakupan lembaga Perlindungan dan Pengembangan Ketenaga kerjaan

IX - 9


2

3

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan Cakupan pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Persentase KDRT dan Persentase Partisipasi perempuan di lembaga swasta Jumlah orang yang terdidik dan terlatih peningkatan peran serta dan kesetaraan gender


39,8% dan 20%

40% dan 30%

40% dan 40%

40% dan 50%

40% dan 50%

BPPKB

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

BPPKB

0,011% dan 0%

0,003% dan 0%

0,003% dan 48%

0,002% dan 50%

0,002% dan 50%

0,002% dan 50%

0,002% dan 50%

BPPKB

0

0

50 orang

50 orang

50 orang

50 orang

50 orang

BPPKB

64%

66%

67%

68%

69%

71%

72%

87,90%

88,05%

88,10%

88,20%

88,30%

88,40%

88,50%

0%

30%

60%

100%

50%

75%

Kantor Ketahanan Pangan Kantor Ketahanan Pangan

Pertanahan cakupan pemanfaatan tanah Persentase Jumlah Penyelesaian Kasus Tanah

5

39% dan 10%

Pangan Persentase ketersediaan beras

4

1,14% dan 0%

0

Lingkungan Hidup

IX - 10

100%

Setda Bag. Tapem Setda Bag. Tapem


Persentase sampah yang tertangani Persentase usaha/kegiatan yang terawasi Persentase lahan kritis

6

7

8

Persentase status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bangli Persentase pengendalian sumber polusi bergerak yang terpantau Persentase ketersediaan ruang terbuka hijau dari luas kabupaten Bangli Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Persentase Penataan Administrasi Kependudukan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Persentase peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Persentase peningkatan ekonomi pedesaaan Persentase penguatan SDM Desa dan Banjar Persentase Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat Miskin Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

30%

33%

37%

42%

47%

52%

60%

BLH

10%

20%

30%

40%

60%

80%

100,00%

BLH

50,80%

50,60%

47,80%

44,30%

40,30%

35,30%

30,30%

BLH

10,00%

11,18%

26,04%

41,20%

58,89%

78,48%

100,00%

BLH

0

1,00%

2,30%

5,17%

8,62%

12,46%

16,67%

BLH

5,00%

5,00%

7,00%

14,00%

21%

28,00%

35,00%

BLH Disdukcapil

51,8

51,80

54,80

57,57

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

BPMPD

86%

87%

88%

89%

90%

91%

92%

BPMPD

84%

85%

86%

87%

88%

89%

90%

BPMPD

86%

87%

88%

89%

90%

91%

92%

BPMPD

IX - 11

60,80

63,80

66,80

Disdukcapil


Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk Persentase angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun) Persentase peserta KB MKJP Jumlah Kampung KB yang terbentuk


Jumlah PIK-R yang terbentuk dan terbina Jumlah SMP dan SMA/SMK yang mendapatkan penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS Jumlah BKB Kit yang tersedia Jumlah Tenaga Pendamping Kelompok BKB di Kecamatan Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan KS-I 9

1,07%

1,07%

1,07%

1,07%

1,06%

1,06%

1,05%

BPPKB

ASFR 42/1000

ASFR 42/1000

ASFR 42/1000

ASFR 40/1000

ASFR 38/1000

ASFR 38/1000

ASFR 38/1000

BPPKB

0,4101

0

0

BPPKB

0

0

AKI 144/100.000 kelahiran AKB 7/1.000 kelahiran

0

0

0

0

AKI 102/100.000 kelahiran AKB 7/1.000 kelahiran

2 Kampung KB AKI 102/100.000 kelahiran AKB 7/1.000 kelahiran





18 PIK-R

20 PIK-R

25 PIK-R

30 PIK-R

35 PIK-R

40 PIK-R

45 PIK-R

BPPKB

0

0

6 SMP dan 4 SMA/SMK

6 SMP dan 4 SMA/SMK

6 SMP dan 4 SMA/SMK

6 SMP dan 4 SMA/SMK

6 SMP dan 4 SMA/SMK

BPPKB

40 buah

0

50 buah

50 buah

50 buah

50 buah

50 buah

BPPKB

0

0

50 org

50 org

50 org

50 org

50 org

BPPKB

5%

5%

5%

3%

3%

3%

3%

BPPKB

7,69%

7,69%

76,02%

91,86%

94,57%

97,29%

100,00%

Dishubformin ko

6,24%

6,24%

28,63%

46,94%

64,86%

84,68%

100,00%

Dishubformin ko

BPPKB

BPPKB

Perhubungan Persentase Pembangunan Prasarana dan fasilitas perhubungan Persentase Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasiitas LLAJ

IX - 12


Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan

5,67%

5,67%

20,44%

38,49%

59,59%

81,38%

100,00%

Dishubformin ko

10%

10,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Dishubformin ko

Persentase Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas

1,34%

1,34%

26,40%

42,24%

60,58%

80,21%

100,00%

Dishubformin ko

Persentase peningkata kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

13,51%

13,51%

28,38%

44,59%

62,16%

81,08%

100,00%

Dishubformin ko

4,47%

4,47%

25,26%

46,98%

66,52%

82,95%

100,00%

Dishubformin ko

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

Dishubformin ko

10,00%

10,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Dishubformin ko

3,54%

3,54%

49,06%

60,61%

71,23%

85,38%

100,00%

Dishubformin ko

17,09

18,63

20,16

21,69

23,22

24,76

26,29

DiskopUMK M

0,65

0,73

1,10

1,47

1,83

2,20

2,57

DiskopUMK M

Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

10

11

Komunikasi dan Informatika Persentase pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Persentase Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi Persentase Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Persentase Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Persentase peningkatan jumlah UMKM yang memiliki legalitas usaha Persentase peningkatan jumlah UMKM memiliki kewirausahaan

IX - 13


Persentase peningkatan jumlah UMKM yang memiliki daya saing dan promosi Persentase peningkatan jumlah koperasi aktif dan berkualitas 12

2,67

3,07

3,47

DiskopUMK M

88,72

92,01

92,80

93,63

94,42

95,55

98,52

DiskopUMK M

218 Investor

268 Investor

293 Investor

318 Investor

343 Investor

368 Investor

393 Investor

103 M

105 M

108,5 M

111 M

113 M

116 M

118,5 M

63%

63%

65%

74%

75%

79%

80%

Disdikpora

68%

70%

70%

75%

83%

91%

90%

Disdikpora

55%

61%

67%

74%

82%

91%

100%

Bappeda PM

0%

0%

90%

90%

90%

90%

90%

Setda Bag. Umum

40%

40%

48%

53%

57%

62%

67%

Kantor Perizinan Kantor Perizinan

Persandian Rasio dokumen persandian terhadap kebutuhan

16

2,27

Statistik Ketersediaan data informasi/statistik daerah

15

1,87

Kepemudaan dan Olah Raga Cakupan Peningkatan Peran Sera Kepemudaan Cakupan pembinaan dan pemasyarakatan olah raga

14

1,46

Penanaman Modal Jumlah Peningkatan Investor (PMA/PMDN) Jumlah Peningkatan Nilai Investasi (PMA/PMDN)

13

1,06

Kebudayaan Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pelestarian Budaya Presentase Pelaksanaan Pelatihan, Peningkatan SDM di Bidang Kebudayaan

Disbudpar 27%

27%

32%

37%

42%

47%

52% Disbudpar

IX - 14


17

Presentase Sekee/sanggar/ group dalam pengelolaan budaya Presentase Penunjang kegiatan berkesenian Perpustakaan Presentase peningkatan kunjungan ke perpustakaan umum daerah

18

Persentase peningkatan jumlah sarana dan prasarana pada perpustakaan umum Kabupaten Bangli Kearsipan

28%

28%

35%

43%

58%

60% Disbudpar

30%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

5,54%

33,63%

51,34%

63,51%

75,67%

87,83%

100%

34,40%

37,60%

42,60%

47,60%

52,60%

57,60%

62,60%

Persentase instansi pemerintah yang pengelolaan kearsipan mengacu kepada peraturan perundang-undangan(%)

70%

70%

72%

74%

76%

78%

80%


3,35%

4,60%

5,86%

7,11%

8,37%

9,62%

10,88%


3%

3%

3%

3%

20%

50%

100%

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 1

50%

Kelautan dan Perikanan

IX - 15

Disbudpar

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi


Persentase Produksi Perikanan budidaya 2

72%

74%

76%

78%

79%

81%

610.349

1.200.000

1.988.279

3.366.209

4.744.140

6.122.070

7.500.000

Disbudpar

4%

4%

16%

21%

25%

35%

55%

Disbudpar

25%

25%

36%

47%

58%

73%

84%

Disbudpar

10%

25%

36%

45%

26%

65%

70%

Disbudpar

9%

9%

19%

38%

55%

73%

90%

Disbudpar

0%

0%

35%

60%

70%

80%

90%

Disbudpar

1,15

30,03

6,43

3,96

3,38

3,38

3,38

P3

4,83

4,83

4,91

4,98

5,05

5,14

5,18

P3

25,00

6,67

8,89

8,89

8,89

8,89

8,89

P3

5,00

5,00

8,51

12,02

3,51

3,51

3,51

P3

0,27

0,27

0,29

0,32

0,35

0,39

0,44

P3

Pariwisata Kunjungan Pariwisata Presentase Pelaku Promosi dan Pelaku pariwisata Presentase Daya Tarik Wisata yang tertangani, Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pelestarian Pariwisata dan Budaya Presentase Geosite yang tertangani Presentase Pembangunan sarana dan prasarana di Desa Wisata

3

70,00%

Dinas Peternakan Perikanan Darat

Pertanian Persentase Peningkatan kelas kelompok tani Produktivitas Padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Persentase promosi produk pertanian/ perkebunan unggulan daerah Persentase peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani Produktivitas tanaman perkebunan unggulan per hektar

IX - 16


Persentase peningkatan pengetahuan dan ketrampilan penyuluh Produktivitas tanaman hortikultura unggulan per hektar Persentase tingkat kesakitan hewan Persentase populasi ternak meningkat Persentase peningkatan kelas kelompok ternak dan ikan 4

5

6

30,00

10,42

10,42

10,42

10,42

10,42

10,42

P3

125

125

129

133

137

141

143

P3

7,0%

6,50

6,00

5,50

5,00

4,50

4,00

P2

1,50%

3%

4,50%

6%

7,5

9,00

10,5

P2

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

P2+SDA

Kehutanan Persentase pengurangan kerusakan kawasan hutan Persentase pemahaman masyarakat tentang dampak perusakan hutan Energi dan Sumber Daya Mineral Cakupan pengawasan perlindungan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan

23,08 -

24,02

24,04

24,07

24,10

24,13

24,16

P3

16,67

13,33

13,33

13,33

13,33

13,33

P3

0%

0%

16,19%

34,29%

54,29%

76,19%

100,00%

Bagian SDA

78,27%

78,39%

80,24%

85,18%

90,12%

95,06%

100%

Disperindag

0,90%

1,12%

1,27%

1,42%

1,58%

1,74%

1,905%

Disperindag

40,62%

40,62%

62,49%

71,79%

81,09%

90,39%

99,69%

Disperindag

Perdagangan Persentase Pembinaan Pedagang Pertumbuhan eksport bersih perdagangan pertahun Persentase Peningkatan Efisiensi perdagangan dalam negeri

IX - 17


Persentase Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 7

0,55%

0,73%

0,93%

1,14%

1,37%

Disperindag

10,34%

13,79%

17,24%

17,24%

17,24%

17,24%

17,24%

Disperindag

29,01%

29,51%

30,51%

31,61%

32,71%

33,91%

35,11%

Disperindag

0,71%

0,87%

1,03%

1,19%

1,35%

1,51%

1,67%

Disperindag

9,70%

10,68%

11,90%

13,12%

14,34%

15,56%

16,78%

Disperindag

50 KK

10KK

10 KK

10 KK

10 KK

10 KK

10 KK

Dinsosnakertr an

16%

16%

16%

18%

20%

22%

24%

Bappeda PM

18,75%

18,75%

18,75%

19,38%

20,00%

20,63%

21,25%

Bappeda PM

10%

10%

20%

40%

60%

80%

100%

Bappeda PM

10%

16%

13%

14%

17%

17%

23%

Bappeda PM

6,69%

6,69%

26,39%

15,24%

16,73%

16,73%

18,33%

Bappeda PM

Transmigrasi Jumlah Transmigran yang dikirim PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1

0,38%

Perindustrian Persentase Peningkatan Kapasitas Iptek Sistim Produksi Persentase pembinaan perajin Industri Kecil dan Menengah Persentase Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Persentase pertumbuhan unit usaha industri (IKM)

8

0,19%

Perencanaan Persentase jumlah kerjasama dengan dunia usaha/lembaga Persentase jumlah dokumen master plan pengembangan wilayah strategis Persentase peningkatan kualitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Persentase jumlah Perda tentang perencanaan dan keuangan daerah Cakupan dokumen perencanaan pembangunan ekonomi ( %)

IX - 18


Persentase jumlah dokumen perencanaan sosial budaya Persentase jumlah dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

19,86%

19,86%

13,70%

13,70%

17,12%

17,12%

18,49%

Bappeda PM

0

0

29,41%

24,60%

34,71%

45,24%

66,04%

Bappeda PM

WDP

WDP

WDP

WTP

WTP

WTP

WTP

Keuangan

90

95%

95%

95%

95%

95%

95%

90

90%

90%

90%

90%

90%

90%

Dispenda+Per hubungan

90

90%

90%

90%

90%

90%

90%

Dispenda

10%

20%

30%

50%

70%

80%

100%

BKD

9%

14%

15%

15%

15%

16%

16%

BKD

9%

14%

15%

15%

15%

16%

16%

BKD

5%

5%

15%

20%

25%

30%

35%

Bappeda PM

0

0

30%

35%

40%

50%

60%

Bappeda PM

Keuangan Opini BPK Jumlah Peraturan perundangundangan yang di rancang Persentase peningkatan pengelolaan keuangan daerah Jumlah wp yang terbina Kepegawaian, Serta Pendidikan dan Pelatihan Persentase pejabat yg telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan Presentase ASN yang memiliki sertifikat diklat peningkatan komptensi Presentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu

Dispenda

Penelitian dan Pengembangan Cakupan penelitian yang dilaksanakan Cakupan pelaksanaan sistem inovasi daerah

IX - 19


Sekretariat DPRD Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat

Sekretariat DPRD

90%

11,13%

14,69%

17,64%

14,71%

19,89%

21,94%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

85%

85%

87%

90%

92%

94%

95%

80%

80%

83%

85%

87%

90%

95%

Setda Bag. Umum

84%

85%

87%

90%

92%

94%

95%

Setda Bag. Umum

74%

74,84%

75,47%

76,10%

76,72%

77,35%

77,98%

Setda Bag. Ekonomi

3,00%

3,05%

3,06%

3,07%

3,08%

3,09%

3,11%

Setda Bag. Ekonomi

2%

6%

11%

20%

25%

26%

31%

Setda Bag. Ekonomi

15%

16%

16%

34%

54%

76%

100%

Bag.Administr asi

Sekretariat Daerah Bagian Umum Presentase peningkatan administrasi pemerintahan Presentase terlaksananya pengelolaan keuangan daerah Presentase optimalnya pemanfaatan teknologi informasi Jumlah Produk Hukum Daerah yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Kepentingan Umum

Setda Bag. Umum Setda Bag. Umum

Bagian Ekonomi Persentase cakupan pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Jumlah Cakupan perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Bagian Pembangunan Persentase peningkatan pelayanan Kepala daerah /

IX - 20


Wakil Kepala Daerah

Pembangunan

Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Bag.Administr asi Pembangunan Bag.Administr asi Pembangunan

Persentase Peningkatan Penataan Daerah Otonomi Baru

0%

20%

33%

48%

64%

81%

100%

200 Produk hukum

225 Produk Hukum

225 Produk Hukum

250 Produk Hukum

250 Produk Hukum

250 Produk Hukum

250 Produk Hukum

6%

6%

12%

20%

28%

36%

50%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

97%

3%

3%

9%

12%

15%

18%

20%

Persentase peningkatan pelayanan kedinasan

7%

8,72%

14,94%

16,43%

18,08%

19,92%

21,91%

Humas

Persentase siaran dan tayangan

5%

5%

16,38%

18,02%

19,82%

21,80%

23,98%

Humas

Bagian Hukum Jumlah Produk Hukum Daerah yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Kepentingan Umum

Setda Bag. Hukum

Bagian Ortal Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah dengan Nilai Kinerja dengan katagori A Persentase Kesesuaian kelembagaan dengan peraturan perundang-undangan Persentase Inovasi Pelayanan Publik

Bagian Organisasi dan Tatalaksana Bagian Organisasi dan Tatalaksana Bagian Organisasi dan Tatalaksana

Bagian Humas

Bagian Keuangan

IX - 21


Persentase sistem pengelolaan keuangan daerah Jumlah pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah Jumlah pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

50%

50%

65%

70%

75%

80%

85%

Bag Keuangan

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

Bag Keuangan

0

0

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

Bag Keuangan

8,98%

8,98%

15,20%

16,49%

17,92%

19,72%

21,69%

10,41%

10,41%

14,67%

16,14%

17,76%

19,54%

21,48%

10,46%

10,46%

14,67%

16,13%

17,75%

19,52%

21,47%

4,71%

4,71%

15,79%

17,13%

18,84%

20,73%

22,80%

Bagian Kesra Cakupan Jumlah Kegiatan Keagamaan dan Adat Cakupan Jumlah Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial Cakupan Jumlah Sekolah dan TP UKS Cakupan Jumlah Pengembangan Nilai Budaya (%)

Setda Bag. Kesra Setda Bag. Tapem

Bagian Tata Pemerintahan Persentase Ketepatan waktu Penyampaian LPPD Persentase Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemeliharaan Kamtibmas dan perlindungan Masyarakat Persentase Pelaksanaan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Persentase Kecamatan yang sudah melaksanakan Pelayanan Adminnistrasi Terpadu

Setda Bag. Kesra Setda Bag. Kesra Setda Bag. Kesra

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Bagian Tapem

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Bagian Tapem

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Bagian Tapem

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Bagian Tapem

Inspektorat

Inspektorat

IX - 22


Persentase SKPD yang Melaksanakan SPIP dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Daerah Persentase APIP yang memenuhi standar kompetensi

7,85

7,85

15,07

16,72

18,40

20,11

21,84

Inspektorat

8,17

8,17

15,80

17,09

18,37

19,65

20,93

Inspektorat Kesbangpolda gri

Kesbangpoldagri Persentase Organisasi Generasi Muda yang memahami tentang Nasionalisme (%) Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif dalam penguatan persatuan dan kesatuan bangsa Jumlah Laporan dari Anggota Kominda tentang IPOLEKSOSBUDHANKAM Persentase Masyarakat yang Menggunakan Hak pilihnya dalam Pemilu Persentase Ormas yang mendapat Pendidikan Politik Kebangsaan

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

Kesbangpolda gri

75%

75%

80%

85%

90%

92%

95%

Kesbangpolda gri

4 Kec.di Kab Bangli

4 Kec.di Kab Bangli

-

72%

72%

-

70%

70%

70%

-

-

70%

70%

70%

70%

-

-

Kesbangpolda gri 70%

70%

Kesbangpolda gri Kantor Perizinan

Perizinan Terpadu Persentase Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Penanggulangan Bencana Daerah Persentase Pencegahan dan Keseiapsiagaan Pra Bencana

Kesbangpolda gri

94%

95%

96%

97%

98%

99%

100%

Kantor Perizinan

30%

85,00%

85,00%

90,00%

90,00%

95,00%

95,00%

BPBD

IX - 23


Persentase Penanganan Darurat Bencana Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

BPBD

85%

85%

85%

85%

90,00%

90,00%

90,00%

BPBD

Kecamatan Kecamatan Bangli Persentase Capaian Kinerja Penataan Adminstrasi Pemerintahan. Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Kec. Bangli 60%

60%

65%

71%

75%

79%

85%

70%

70%

74%

78%

82%

86%

90%

Kecamatan Susut Persentase Penduduk Yang tertib Administrasi Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

70%

70%

74%

78%

82%

86%

90%

70%

70%

74%

78%

82%

86%

90%

Kec. Susut Kec. Susut Kec. Tembuku

3%

1%

3%

14%

17%

19%

22%

26%

Kec. Tembuku

1%

17%

18%

21%

23%

23%

Kec. Tembuku

Kec. Kintamani Persentase jumlah penduduk yang didata

Kec. Bangli + 4 Kelurahan Kec. Susut

Kecamatan Tembuku Peningkatan Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan Cakupan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa


60%

60%

79%

79%

IX - 24

82%

86%

95%

Kec. Kintamani Kec. Kintamani


Persentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa

75%

75%

76%

78%

IX - 25

82%

87%

95%

Kec. Kintamani


BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

10.1 Pedoman Transisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada periode berikutnya. Hal ini untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD Kabupaten Bangli setelah RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli berakhir. Pedoman transisi dimaksud antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli pada periode Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil pemilukada berikutnya. 10.2 Kaidah Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021 ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif, dan penuh tanggung jawab, dengan kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut. 1. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli, serta masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan programprogram dalam RPJMD Tahun 2016-2021 ini dengan sebai- baiknya. 2. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli, berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RenstraPD) dengan mengacu visi, misi, tujuan, strategi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah serta kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah masingmasing, yang berpedoman pada RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). 3. Perangkat Daerah Kabupaten Bangli berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli dengan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bangli. 4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangli berkewajiban melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD Semesta Berencana

X-1


Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021 ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). 5. Bupati Bangli berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021 kepada masyarakat. 6. Penyusunan RKPD Kabupaten Bangli Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 berpedoman pada RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021. 7. Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2013-2018, yang dimulai Tahun 2014-2018. 8. DPRD berkewajiban membahas KUA-PPAS yang diajukan oleh Bupati dalam rangka penyusunan RAPBD dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD untuk menjamin agar sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa “DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD”. 9. Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah yang dianggap tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan. 10. Hal tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BUPATI BANGLI,

I MADE GIANYAR

X-2

BUPATI BANGLI PROVINSI BALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG

Recommend Documents