Pendahuluan Profesi Bedah Saraf meskipun keberadaannya di Indonesia sudah lebih dari 50 tahun, namun hingga saat ini masih banyak rakyat Indonesia yang belum mengenal dan belum dapat merasakan manfaatnya. Keadaan ini tercermin dari masih banyaknya provinsi atau daerah di luar ibu kota provinsi yang belum memiliki sarana pelayanan bedah saraf. Dengan demikian, apa yang tercantum dalam UUD 45 tentang hak mendapatkan pertolongan kesehatan, belum sepenuhnya dapat terlaksana. Kendala tidak meratanya pertolongan bedah saraf ini terutama disebabkan oleh tidak cukupnya dana untuk mendirik pusat pertolongan bedah saraf, sehingga menghambat terlaksananya pengadaan alat diagnostik dan operasi bedah saraf yang tergolong sangat mahal. Akibat lebih lanjut, meskipun saat ini telah selesai dididik cukup banyak ahli bedah saraf, namun oleh karena ketidaksiapan sarana dan fasilitas tersebut di atas, maka tenaga ahli ini tetap tidak dapat bekerja dengan benar dan baik sesuai standar minimal profesi bedah saraf Indonesia. Hal lain yang menambah kompleksitas masalah pelayanan bedah saraf adalah masalah penunjang. Pusat pertolongan bedah saraf sangat bergantung kepada keberadaan dokter spesialis 'penunjang ilmu bedah saraf', atau dengan kata lain, seorang ahli bedah saraf tidak dapat bekerja tanpa dibantu dokter spesialis penunjang. Dengan telah diselesaikan standar pendidikan dokter spesialis bedah saraf, langkah selanjutnya adalah kebutuhan untuk mengadakan kurikulum pendidikan spesialis bedah saraf. Kurikulum ini harus disusun dengan mengacu pada standar etika, sedangkan standar etika tidak dapat disusun bila tidak ada standar profesi. Berdasarkan keadaan ini, jelas bahwa standar profesi perlu mendapat prioritas untuk diadakan segera. Dengan adanya standar profesi ini, maka dapat pula diikuti oleh penyusunan standar pelayanan. Standar pelayanan ini penting untuk membantu mendirikan maupun memperbaiki pusat pertolongan bedah saraf. Standar profesi seyogianya dapat menjadi acuan, baik bagi tenaga spesialis maupun stake holder, dalam memecahkan berbagai masalah dan menentukan arah perkembangan di bidang bedah saraf di Indonesia. Dengan demikian, standar profesi akan dapat berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu, standar profesi yang kami susun akan terdiri dari: *Aturan umum *Aturan khusus *Aturan tambahan Semoga standar profesi ini dapat berguna untuk menyusun Standar Etika, Standar Pelayanan, maupun perencanaan membuka pusat-pusat pertolongan bedah saraf di Indonesia.
Aturan Umum 1.Profesi Bedah Saraf 1.1. Yang dimaksud dengan profesi bedah saraf adalah pekerjaan bedah saraf. 1.2. Bedah Saraf adalah cara pengobatan bedah pada penderita yang potensial dan / atau telah menunjukkan adanya kelainan saraf. 2.Organisasi 2.1. Anggota profesi digalang dalam satu perhimpunan yang disebut Perhimpunan Bedah Saraf Indonesia, disingkat PERSPEBSI. 2.2. Pendidikan dan mutu dari Spesialis Bedah Saraf Indonesia, diatur dan diampu oleh Kolegium Bedah Saraf Indonesia (KBSI), yang pembentukkannya diatur oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). 2.3. Anggota PERSPEBSI : 2.3.1. Spesialis Bedah Saraf bangsa Indonesia lulusan Institusi Pendidikan Dokter Spesialis (IPDS) Bedah Saraf di Indonesia, yang telah mempunyai Surat Kompetensi dari KBSI dan teregistrasi di KKI. 2.3.2. Spesialis Bedah Saraf bangsa Indonesia lulusan luar negeri, yang telah menjalani adaptasi dan terregistrasi sesuai dengan aturan KKI. 2.3.3. Spesialis Bedah Saraf bangsa asing, yang telah memenuhi semua ketentuan dan terregistrasi sesuai dengan aturan KKI. 3.Kompetensi Bedah Saraf 3.1. Yang dimaksud dengan kompetensi adalah pengetahuan, ketrampilan, sikap dan kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang dokter spesialis bedah saraf. 3.2. Kompetensi dalam bidang bedah saraf terdiri dari dua kategori 3.2.1. Kompetensi Spesialis Bedah Saraf Dasar, mencakup a.Mampu memberikan penyuluhan, pelayanan dan perawatan pasca tindakan terhadap penyakit yang tergolong harus dikuasai sampai tingkat mandiri dalam proses pendidikan dokter spesialis bedah saraf. (Taksonomi Bloom : K6.P6.A5) b.Siap mengembangkan kompetensi terhadap penyakit yang penguasaan dalam proses pendidikan spesialis bedah saraf tergolong hanya sampai tingkat magang (K6.P2.A3) atau pengayaan (K6). c.Dapat melaksanakan diagosa dan tindakan bedah saraf terhadap penyakit dengan Indeks Kesulitan I dan II d.Siap mengantisipasi kemajuan dalam bidang bedah saraf, baik teknik operasi maupun diagnostik canggih. e.Mampu mengadakan penelitian dalam bidang bedah saraf. f.Mampu merencanakan dan melaksanakan kerja sama antar disiplin. g.Dapat menjadi pendidik ilmu bedah saraf di program S1.
h.Siap meningkatkan profesionalisme dalam sikap dan kualitas kepribadian 3.2.2. Kompetensi Spesialis Bedah Saraf Konsultan / Subspesialisasi a.Memiliki pengetahuan medalam di cabang ilmu bedah saraf. b.Mampu memberikan pelayanan subspesialistik dalam satu atau lebih cabang ilmu bedah saraf. c.Mampu mengadakan penelitian dan pengembangan dalam bidang subspesialistik. 3.3. Cakupan kompetensi subspesialistik adalah : 4.Tugas dan Kewajiban 4.1.Spesialis Bedah Saraf sebagai dokter bertanggung jawab dalam pelayanan kesehatan, dan tunduk secara umum pada Kode Etik Kedokteran yang dikeluarkan MKEK IDI, secara khusus pada Kode Etik Profesi Bedah Saraf yang dikeluarkan oleh Komisi Etik PERSPEBSI. 4.2.Dalam menjalankan profesinya, kompetensi spesialis bedah saraf dikhususkan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan di bidang bedah saraf. 4.3.Spesialis Bedah Saraf harus dapat mengembangkan ilmu dan ketrampilannya. 4.4.Spesialis Bedah Saraf dapat berperan dalam bidang pendidikan dan penelitian yang terkait bidang bedah saraf. 4.5.Spesialis Bedah Saraf harus dapat berperan dalam pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam bidang bedah saraf. 5.Tata kerja 5.1.Spesialis Bedah Saraf dalam menjalankan profesinya harus memiliki Ijin Praktek 5.2.Spesialis penunjang bedah saraf minimal yang dibutuhkan untuk pelayanan bedah saraf adalah sebagaimana diuraikan dalam kriteria RS Dasar. 5.3.Penderita Penderita dapat datang langsung ke ahli bedah saraf, atau dirujuk oleh dokter lain, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. 5.4.Pelayanan pertolongan Bedah Saraf. 5.4.1. Jenis pelayanan bedah saraf, berupa Rawat Jalan dan Rawat Inap 5.4.1.1. Rawat jalan / One Day Care: a.Pelayanan konsultasi b.Pengawasan penderita dan perawatan luka sesudah operasi. c.Tindakan bedah saraf minimal invasif yang dapat dikerjakan di luar kamar operasi rumah sakit. 5.4.1.2. Rawat inap : a.Dilakukan di RS dasar atau RS lanjut
b.Rawat inap adalah perawatan di rumah sakit untuk tujuan diagnostik, bedah maupun rehabilitasi, dengan jenis kasus sesuai kriteria rumah sakit. 5.4.2. Kriteria Rumah Sakit 5.4.2.1. RS Dasar a.Merupakan ujung tombak pelayanan bedah saraf, sekurangkurangnya memiliki spesialis dari ilmu penunjang yang dibutuhkan untuk pelayanan bedah saraf, yaitu : *Spesialis Penyakit Dalam dan Spesialis Penyakit Anak. *Spesilais Penyakit Saraf. *Spesialis Radiologi. *Spesialis Anestesi. b.Pelayanan bedah saraf dikhususkan pada kasus bedah saraf emergensi dan 10 besar, serta menyiapkan kasus-kasus sulit untuk dirujuk ke RS lanjut. c.Harus memiliki fasilitas minimal untuk diagnosa bedah saraf, yaitu alat rontgen dan CT scan. d.Harus memiliki fasilitas minimal untuk pengobatan bedah saraf, yaitu set kraniotomi dan laminektomi dasar. e.Rumah sakit ini dapat mempekerjakan spesialis bedah saraf dengan kompetensi minimal. 5.4.2.2. RS Lanjut a.Adalah rumah sakit yang mempunyai fasilitas diagnosa dan pengobatan bedah saraf, diatas standar fasilitas minimal RS dasar. b.Memiliki fasilitas diagnotik radiologi canggih / neuroradiologi dan MRI. c.Pelayanan bedah saraf sudah mampu melakukan pembedahan yang kompleks dan subspesialistik. d.Spesialis yang bekerja di rumah sakit ini, sekurang- kurangnya telah mempekerjakan spesialis bedah saraf dengan kompetensi yang lebih tinggi dari kompetensi minimal (telah mengikui CPD subspesialistik) e.Dapat dijadikan RS pendidikan, setelah terakreditasi sesuai peraturan KKI. 5.5.Pengembangan profesi dan alih teknologi 5.5.1. Pengembangan ilmu bedah saraf yang dilakukan tenaga ahli luar negeri, diatur oleh KBSI. 5.5.2. Kerjasama dengan profesi dan / atau institusi bedah saraf di luar negeri, mengacu pada ketentuan KKI. 6.Pengawasan 6.1. Profesi bedah saraf mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh KKI, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, KBSI.
6.2. Pengawasan dilakukan terhadap profesi maupun tempat kerja. 6.2.1. Pengawasan terhadap profesi. a. Kompetensi bedah saraf dimonitor melalui registrasi berkala yang dilakukan oleh KKI, dengan mengacu pada Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh KBSI. b.Sertifikat Kompetensi, dalam kurun waktu masa berlakunya, dapat dibatalkan berdasarkan keputusan bersama KBSI dan PERSPEBSI. 6.2.2.
Pengawasan tempat Dilakukan melalui akreditasi berkala sesuai ketentuan KKI
kerja.
6.2.3. Spesialis Bedah Saraf yang berstatus pendidik tunduk pada peraturan Universitas. 6.3. Kualitas spesialis bedah saraf Indonesia dipantau oleh World Federation of Neurological Surgery (WFNS).
II. Aturan Khusus ( Pengolahan Penderita) 1.Pengelolaan penderita dari sejak masuk, diagnostik, operasi dan rehabilitasi digolongkan dalam kelompok-kelompok : a.Kongenital b.Infeksi c.Neoplasma d.Trauma e.Degenerasi f.Kelainan vaskuler g.Bedah Saraf Fungsional 2.Jenis penyakit dan tata kelola dirangkum dalam tabel di halaman berikut
III. Aturan Tambahan Standar Profesi merupakan acuan dalam menyusun Stamdar Etika dan Kurikulum. Standar profesi akan dapat berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau dalam keadaan dimana dijumpai hal-hal yang belum tercakup dalam Standar Profesi dan memerlukan perubahan.
