PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
NOMOR : SK.O1/BPSDMP-2014 TENTANG PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN DAN EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
I
l
7
I
-
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
,*{
[email protected]
884.n
tEnr.**
BEqevd..rr
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN fl.MedanMerdekaTimurNo.5 lTerp.:(021)34565rJ5
lakarta
l0l
I0
:86
|
s064
| ro+zoo: I :r'tzeo+ | | xe zsts I nt tsts I
ru*.:\o2j)3847480 website : www.dephub.go.id
PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN NOMOR : SK. 01/BPSDMp-2O14 TENTANG
PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN DAN EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTIUBUNGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN, Menimbang
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan profcsionalitas Dosen di Lingkungan Badan Pcngembangan Sumber Daya Manusia perhubungan serta menjamin ketcraturan dan ketertiban pelaksa.rir, Tridharma Perguruar-r Tinggi perlu diatur pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi pelaksanaan Tridharma Perg,ruan Tinggi Di Lingkungan Badan pengembangan Sumber Daya Manusia perhubungan;
b' bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perru menetapkan peraturan Kepala Badan pengembangan sumber Daya Manusia Perhubungan tenta.g pedoma' Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma perguruLn Tinggi Di Lingkungan Badan pcngcmbangan Sumber Daya Manusia
Perhubungan; Mengingat
1. Undang-Undang i,romor 4a Tahun rggg tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesil Nomor B Tahun rgr4 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun tggg Nomor l69,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. U.dang-Undang Nomor 20 rahun 2003 tentang sistem Pendidikan.Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo3 Nomor 7g,Tambuhu., Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a301);
3. Urrdang-Undang
Nomor i4 Tahun 20os tentang Guru dan Dosen (Lembaran Ncgara Rcpubrik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5g6);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OOT
tentang
Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOZ Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a722);
5.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO8 tentang pelayaran (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor a8a9);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO9 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO9 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a9561;
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2O0g tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol2
tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 158,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
9. Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aage;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2o0s tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Layanan Umum (BLU) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 1
1. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2oog tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo9 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4L Tahun 2oog tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, T\rnjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2oro tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLO Nomor 23, Tambahan Lembaran Irlegara Republik Indonesia Nomor 5i05), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2OlO;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5l rahun 2ol2 tentang sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembarai
Negara Republik Indonesia Tahun 2or2 Nomor ro4, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 5310);
15.
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2olo tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serti Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon
I
Kementerian sebagaimana telah diubah teiakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2olg (Lembaian Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 126); 16' Keputusan
Menteri Negara Koordinator Bidang PengawasanPembangunan dan pendayagunaan Aparatui Negara Nomor gS lKEp IMK.WASPAN/g/ J,ggg tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya;
17. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang PengawasanPembangunan dan pendayagunaan .Aparatui
Negara Nomor s8 Tahun rggg tentang iabatan
Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya;
18. Peraturan Menteri perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2oo7 tentang Pendidikan dan pelatihan Transportasi, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM. 64 Tahun
2009;
19. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2OO9 tentang Sertifikasi pendidik untuk Dosen;
20. Peraturan Menteri perhubungan Nomor KM. 60 Tahun
2o1o tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/pMK.osl2olo yang diubah menjadi peraturan Menteri Keuangan Nomor 164lPMK.05/ 29lo tentang Tata cara pJmbayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Turnjangan Kehormit.r, profesor;
22.Keputusan Menteri perhubungan Nomor SK.175 Tahun 2olo tentang pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
23. Peraturan Menteri perhubungan Nomor pM. g2 Tahun 2013 tentang l'ata cara Tetap peiaksanaan penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Kesepakatan Bersama dan Per.yanjian Kerja Sama di Lingkurrga, Kementerian Perhubungan; 24. Keputusan
Direktur Jenderal pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48lD3lKepl1983 Tentang Beban Tugas Tenaga pengajar
Pada Perguruan Tinggi;
MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN DAN EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal
1
Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:
1.
2.
Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Asesor adalah Dosen dengan persyaratan tertentu yang diberi tugas oleh pimpinan perguruan tinggi untuk menilai dan menverifikasi laporan kinerja dosen.
3.
Dosen Biasa adalah Dosen yang tidak mendapat tugas tambahan dari pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.
4.
Dosen dengan tugas tambahan adalah dosen yang mendapatkan tugas tambahan dari pimpinan perguruan tinggi sesuai dengan rubrik yang telah ditetapkan.
5. 6.
Rubrik adaiah perhitungan beban kerja dosen. Sertifikat penctidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga professional.
7.
Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi berbentuk Sekolah Tinggi, Politeknik dan Akidemi di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
8.
Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. BAB
II
MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Maksud dan Tujuan ditetapkannya Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma perguruan Tinggi Di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia perhr.rbungan, yaitu sebagai'
a'
pedoman dasar dalam penyelenggaraan Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen perguruan tinggi di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubu.rg".r;
b.
acuan bagi Dosen di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dalam perencanaan beban kerja dan pembuatan laporan pengajuan angka kredit serta guna mengetahui tugas-tugas yang musti diemban.
BAB
III
RUANG LINGKUP Pasal 3
Ruang Lingkup Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :
a. b. c. d.
Kewajiban membuat dan mengisi beban kerja dosen; prosedur evaluasi beban kerja dosen; asesor beban kerja dosen; penundaan pembayaran tunjangan profesi. BAB IV
KEWAJIBAN MEMBUAT DAN MENGISI BEBAN KERJA DOSEN Pasal 4
(1) Setiap dosen perguruan tinggi di lingkungan Badan
Pengembangan
Sumber Daya Manusia Perhubungan yang telah mendapatkan sertifikat pendidik wajib membuat dan mengisi Beban Kerja Dosen (BKD) yang terdiri atas laporan kinerja dosen dan kontrak beban kerja dosen, dengan menggunakan contoh format yang tercantum pada lampiran I Format A dan Format B merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepaia Radan ini.
(2) Laporan kinerja dosen yang dibuat dan diisi oleh dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan dan dinilai oleh 2 (dua) asesor.
(3)
Kontrak beban kerja dosen yang dibuat dan diisi oleh dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan dan disetujui Ketua Jurusan/Program Studi masing-masing perguruan tinggi. Pasal 5
(1) Beban Kerja Doseir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)
merupakan pelaksanaan tugas Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit 12 (dua belas) satuan kredit semester (SKS) dan paling banyak 16 (enam belas) satuan kredit semester (SKS).
(2)
Beban Kerja dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas Tridharma Perguruan Tinggi sebagai berikut :
a'
melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran serta penelitian paling sedikit 9 (Sembilan) SKS;
b. melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat dan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi paling sedikit 3 (tiga) SKS.
-
Pasal 6
Beban Kerja Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dibuat oleh dosen dalam setiap semester. Pasal 7
(1) Kewajiban membuat dan mengisi beban kerja dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan sosialisasi dan fasilitasi oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan dan dilaksanakan oleh asessor dengan menggunakan prinsip saling asah, asih dan asuh.
(2) untuk dapat memenuhi jumlah
SKS yang dipersyaratkan untuk bidang pendidikan dan pengajaran serta penelitian, Pimpinan Perguruan Tinggi memberikan prioritas kepada dosen yang sudah mendapatkan sertifikat pendidik untuk mendapatkan tugas pendidikan perguruan tinggi yang bersangkutan. Pasal 8
(1)
Bagi doscn biasa wajib membuat darn mengisi beban kerja dgsen untuk semua unsur Tridharma Perguruarr Tinggi.
(2) Dosen dengan tugas tambahan
sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Ketua/Direktur, Pembantu Ketua/Pembantu Direktur, Ketua .-lurLrsan, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan sesuari dengan rubrik yang ditetapkan pcrguruan tinggi. Pasal 9
Dosen yang mendapat tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2), rvajib melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS paling banyak 16 (enarl belas) SKS pada setiap semester. Pasal 10
(1)
Pengisian beban l<erja dosen sebagaimana dimaksurd dalam Pasal 4 ayaL (1) dilakukan berdasarkan rubrik beban kerja dosen yang dibuat oleh Perguruan Tinggi dengan mendapatkan persetujuan Senat Perguruan Tinggi yang bersangkutan dan mengacu pada rubrik beban kerja dosen scsuai dcngan kctcntuan pcraturan pcrunclar-rg-unclangern.
(2)
Pengisian beban kerja dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dan dilampiri dengan bukti pendukung sebagaimana yang tercantum rubrik masing-masing Perguruan Tinggi.
(3) Perguruan Tinggi di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber
Daya
Manusia Perhubungan harus sudah menetapkan rubrik paling lama (dua) bulan setelah Peraturan Kepala Badan ini ditetapkan.
(4) untuk memudahkan
2
pengisian bebar-r kcrja doscn berpedoman pada cara pengisian yang ditetapkan tersendiri oleh Kepala Badan.
BAB V PROSEDUR EVALUASI BEBAN KERJA DOSEN (BKDI Pasal
1
1
(1) BKD yang telah dibuat dan diisi oleh dosen disertai bukti
pendukung dimintakan penilaian dan verifikasi kepada asesor dan apabila memenuhi persyaratan diberikan persetujuan oleh asesor 1 dan asesor 2.
(2) Apabila BKD masih diperlukan perbaikan dan kelengkapan bukti pendukung, diberikan saran dan pertimbangan oleh asesor untuk perbaikan dan kelengkapan bukti tersebut, dan dapat diajukan kembali kepada asesor untuk mendapatkan persetujuan.
(3) BKD yang telah djnilai oleh asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada Ketua Jurusan untuk mendapatkan pengesahan. Pasal 12
BKD yang sudah disahkan oleh ketua jurusan didokumentasikan
oleh
perguruan tinggi yang bersangkutan. Pasal 13
(1)
BKD yang telah disahkan oleh Ketua Jurusan dilakukan kompilasi pada Tingkat Jurusan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II Format A merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kepala Badan ini.
(2)
Kompilasi BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diteruskan kepada perguruan tinggi untuk dibuatkan kompilasi pada tingkat perguruan tinggi dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II Format B merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kepala Badan ini.
(3)
Kompilasi BKD pada tingkat perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diteruskan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan untuk dibuatkan kompilasi pada tingkat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, untuk seluruh pergurLlan tinggi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II Format C merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kepala Badan ini.
(4) Kompilasi BKD pada tingkat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diteruskan dan/atau disampaikan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekurang-kurangnya setiap tahun dengan tembusan kepada Menteri Perhuburngan. Pasal 14
BKD dapat digunakan sebagai data dukung untuk pengajuan kenaikan jabatan dan pangkat dosen.
BAB VI ASESOR BEBAN KERJA DOSEN (BKDI Pasal 15
(1) Setiap perguruan tinggi harus menyiapkan asesor sesuai dengan kebutuhan.
(2)
Asesor yang sudah dimiliki oleh masing-masing perguruan tinggi wajib disampaikan datanya kepada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan darat, laut dan udara sesuai bidang tugasnya, dengan tembusan kepada Kepala Badan. Pasal 16
Untuk dapat menjadi asesor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
(1)
a. dosen yang masih aktif (fungsional dosen); b. telah mengikuti sosialisasi penilaian kinerja
c. ditugaskan oleh pemimpin
dosen;
perguruan tinggi yang bersangkutan;
d. satu atau seltrruhnya dapat berasal dari Perguruan Tinggi sendiri ataupun dari perguruan tinggi lain; e. rnempunyai rumpun atau sub rumpun ilmu yang sesuai dengan dosen yang dimiliki;dan f. mempunyai kualfikasi jabat-an fungsional minimal Lektor. (2) Asesor yang
telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan nomor identilikasi registrasi asesor (NIRA) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pasal 17
(1)
Pimpinan perguruan tinggi menetapkan nama-nama asesor 1 dan asesor 2 untuk menilai nanla-nama dosen yang akan dinilai.
(2)
Asesor 1 dapat ditetapkan menjadi asesor 2 dan sebaliknya asesor 2 dapat ditetapkan sebagai asesor 1 dalam menilai para dosen yang akan dinilai.
(3) Asesor tidak dibenarkan menilai dirinya sendiri dan saling
menilai
tidak dibenarkan menilai B sebagai dosen dan B sebagai asesor tidak dibenarkan menilai A sebagai dosen). (4. sebagai asesor
BAB VII PENUNDAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI Pasal 18
(1) Bagi dosen yang tidak
menyampaikan BKD sesuai batas waktu yang ditentukan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkulan akan ditunda pembayaran tunjangan profesi.
(2)
Pembayaran tunjangan profesi akan dibayarkan setelah BKD dosen yang bersangkutan disahkan oleh ketua jurusan/program studi pergrruan tinggi yang bersangkutan. o
BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 19
(1)
Masing-rnasing unit kerja yang membuat kompilasi dan laporan berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, menunjuk dan menetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang evaluator dan kompilator.
(2) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat, Laut dan Udara menetapkan masing-masing 1 (satu) pejabat yang menangani bidang kepegawaian dan perencanaan untuk menyusun kompilasi dan pelaporan BKD dan diteruskan ke Sekretariat Badan c.q Bagian perencanaan untr,rk dibuat kompilasi dan pelaporan tingkat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Pasal 2O
3 (tiga) bulan setelah Peraturan Kepala Badan ini ditetapkan, kompilasi BKD pada Tingkat Pengembangan Sumber Daya Manusia Paling lambat
Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), harus sudah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kcbudayaan. Pasal 2 1
Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada rar-rggal ditetapkan Ditetapkan di pacla tanggal
JAKARTA 3 Januari 2Ol4
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN ttd.
Ir. Salinan
aslinya UMUM 4
e
Y
(rrr/d) NrP. 1961
6 199103 1 004
SANTOSO EDDY WIBOWO, M.Si
BAB VIII KETENTUAN LAIN.LAIN Pasatl 19
(1)
Masing-rnasing unit kerja yang membuat kompilasi dan laporan berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, menunjuk dan menetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang evaluator dan kompiiator.
(2)
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat, Laut dan Udara menetapkan masing-masing 1 (satu) pejabat yang menangani bidang kepegawaian dan perencanaan untuk menyusun kompilasi dan
pelaporan BKD dan diteruskan ke Sekretariat Badan c.q Bagian perencanaan untuk dibuat kompila$i dan pelaporan tingkat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Pasal 20
3 (tiga) bulan setelah Peraturan Kepala Badan ini ditetapkan, kompilasi BKD pada Tingkat Pengcmbangan sumber Daya Manusia Paling lambat
Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), harus sudah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kcbuda-yaan. Pasarl
2l
Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diretapkan Ditetapl
JAKARTA 3 Januari 2Ol4
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN ttd.
Ir. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN UMUM
vhM. ALFAHORI..M.Ikom Penata Tk. I (III/dl NrP. 196LO726 199103 1 004
SANTOSO EDDY WIBOlryO, M.Si
LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN NoMOR : SK. 01/BPSDMP-2O14
TANGGAL : 3 Januari
2O14
FORMAT A LAPORAN KINERJA DOSEN
NAMA NOMOR SERTIFIKAT JURUSAN PERGURUAN TINGGI SEMESTER/TAHUN LAPORAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
10
IDENTITAS
NAMA
NO. SERTIFIKAT PERGURUAN TINGGI
STATUS ALAMAT PT JURUSAN PROGRAM STUDI
JAB. FUNGSIONAL/Gol. Tempat - Tanggal Lahir
31 52: 53:
: :
: :
: :
: : :
Ilmu yang
ditekuni
:
No. HP
kegiatan
Beban keria
Bukti
No
SKS
Penugasan
I. 1
2
Bidans Pendidikan Konsesi dan Kontraktual Dst
SPT
2
Masa Pelaksanaan Tugas
Kinerja Bukti Kinerja
6 bulan
Absensidan daftar nilai
3
4 5
6.
11
o
SKS
Penilaian /Rekomendasi Asesor
100
2
selesai
Capaian
II. I
2
Bi
Penelitan dan Pe Implementasi SPT Pelaksanaan Praktek Darat Taruna KALK dst
Ilmu 1
6 Bulan
Proposal Penelitian
100
o.25
lanjutan
1
6 bulan
absensi
100
1
selesai
1
1 tahun
Daftar bimbingan
100
I
selesaid
3
III 1
2.C IV. 1
2
t Ceramah pada rapat otoritas pelabuhan dengan materi konsesi buhan.... dst
SPT
Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi
Bimbingan akademik dst
SPT
Perlyataar Doaer Saya Dosen_yalg membuat laporan kinerja
ini menyatakan bahwa semua aktifitas dan bukti pendukungnya adalah benar a-ktifitas saya dan saya sanggup menerima sanksi apapun termasuk p"rrgg"rrtlun tunJangan dan mengembalikan yang suda-h saya terima apabila pernyataan ini di kemudian hari terbukii tidlk benar. Dosen yang membuat
Narna
t2
Pernyataan Asesor Saya sudah memeriksa kebenaran dokumen yang ditunjukan dan bisa menyetujui laporan evaluasi ini Asesor I
Asesor II
i3
FORMAT B
KONTRAK BEBAN KERJA DOSEN
NAMA NOMOR SERTIFIKAT JURUSAN PERGURUAN TINGGI SEMESTER
KEMEN1IERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
l4
IDENTITAS
NAMA NO. SERTIFIKA'I' PERGURUAN TINGGI STATUS ALAMAT Frl" JURUSAN PROGRAM STUDI
: : : : : : :
JAB. FUNGSIONAL/GoI.
:
Tempat
:
51 52:
-
Tanggal
Lahir
:
DJ:
Ilmu yang ditekuni
:
No. HP No.
Kegiatan
Beban kerja
Bukti
Masa Pelaksanaan Tugas SKS
Penugasan
Pendidikan
I 1
2 3. 4 5 6 II. 1
2.
B
Hukum Maritim dst
SFrI
2
1 Semester
Implementasi pelaksanaan konsesi Dst
SPT
3
1 Semester
Penelitian
15
J
III. 1
2
IV
i 2
bdian Ke t Ceramah aparat SPT otoritas dst Penun an Tridharma ruan Tinggi Bimbingan SPT akademik dst B
Pe
1
1 Semester
1
1 Semester
Dosen yang membuat
Menyetujui Ketua Jurusan/Prodi
rtd
trd
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN ftd.
Ir. aslinya
NIP. 1961
ldt
103 1 ()04
16
SANTOSO EDDY WIBOWO., M.Si
J
III.
B
Pen
I
M
Ceramah eparat otoritas dst Tridharma Bimbingan akademik dst
2
IV.
bdian
Pen
1
2
t SPT
1
1 Semester
SPT
1
1 Semester
Dosen yang membuat
Menl'etujui Ketua Jurusan/Procli
trd
ttcl t
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN ttd.
Ir. Salinan'sesuai
NIP. 196r
aslinya UMUM
dl 103 1 0()4
t6
SANTOSO EDDY WIBOWO., M.Si
LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN NOMOR : SK. Oi/BPSDMP-2OI4
TANGGAL :3 Januari2Ol4 FORMAT A
LAPORAN KOMPILASI/EVALUASI TINGKAT JURUSAN TAHUN NAMA JURUSAN NAMA PERGURUAN TINGGI No.
Sertifikat
Nama Dosen
:
Semester Gasal
Semester Genap
Kewajiban Khusus
Jumlah per tahun
Profesor Pd
P1
Pg
PK
Pd
Pi
Pg
Pd+Pl
PK
Pg*Pd
I
PERNYATAAN KETUA JURUSAN Saya sudah memeriksa dan bisa menyetujui iaporan evaluasi , Tanggal,
Ketua Jrlrusan,
ttd
t7
ini
Status
Kesimpulan
FORMAT B LAPORAN KOMPILASI/EVALUASI TINGI(AT PERGURUAN TINGGI TAHUN NAMA JURUSAN NAI\,{A PERGURUAN TINGGI:
No
Sertifikat
Nama Dosen
Semester Gasal Pd
Pl
Pg
PK
Semester Genap Pd
P1
Pg
PK
.Iumlah per tahun Kewajiban Khusus Profesor
Pd+Pl
PERNYATAAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI Saya sudah memeriksa dan bisa menyetujui laporan evaluasi
Tanggal,
Ketua/Direktur
18
ini
Pg*Pd
Status
Kesirrrpulan
FORMAT C LAPORAN KOMPILASI/EVALUASI TINGKAT BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN TAHUN NAMA JURUSAN NAMA PERGURUAN TINGGI: --------Nama Dosen
No.
Sertifikat
Semester Gasal Pd
PI
Pg
PK
Semester Genap Pd
Pl
Fo
Kewajiban Khusus Profesor
Jumlah per tahun
Pd+Pl
PK
Status
Pg*Pd
PERNYATAAN KEPALA BADAN SDM PERHUBUNGAN Saya su.dah memeriksa dan bisa menyetujui laporan evaluasi , Tanggal, Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan,
ini
ttd KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN ttd.
Ir. Sali
n aslinya BADA|i PEt'lG SOIII
Ikom NIP. 196
ldl
1991()3 1 004
t9
SANTOSO EDDY WIBOWO, M.Si
Kesimpulan
