BOX 1. UPAYA MENINGKATKAN LAYANAN PERBANKAN SYARIAH MELALUI OFFICE CHANNELING LAYANAN SYARIAH Pada akhir Januari 2006, Bank Indonesia mengeluarkan suatu terobosan baru bagi perbankan syariah dengan mengeluarkan ketentuan yang memperbolehkan Kantor Cabang bank umum konvensional yang telah memiliki Unit Usaha Syariah untuk melayani transaksi syariah. Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.8/3/PBI/2006 dan dikenal sebagai office channeling layanan syariah tersebut, dilatarbelakangi oleh masih rendahnya minat masyarakat untuk bertransaksi secara syariah disebabkan oleh masih terbatasnya layanan perbankan syariah. Berdasarkan ketentuan tersebut, layanan syariah dapat dibuka oleh bank umum konvensional yang telah memiliki Unit Usaha Syariah dengan persyaratan: 1. Dalam satu wilayah Kantor Bank Indonesia dengan Kantor Cabang Syariah induknya. 2. Dengan menggunakan pola kerja sama antara Kantor Cabang Syariah induknya dengan Kantor Cabang dan atau Kantor Cabang Pembantu. 3. Dengan menggunakan sumber daya manusia sendiri bank yang telah memiliki pengetahuan mengenai produk dan operasional bank syariah. 4. Memiliki pencatatan dan pembukuan terpisah dari Kantor Cabang dan atau Kantor Cabang Pembantu dan menggunakan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi perbankan syariah. 5. Laporan Keuangan Layanan Syariah wajib digabungkan dengan laporan keuangan Kantor Cabang Syariah induknya pada hari yang sama.
Kinerja Bank Syariah di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Bagaimana dengan kondisi perbankan syariah di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat? Jaringan kantor perbankan syariah di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat meliputi 6 Kantor Cabang Bank Umum yang membawahi 2 Kantor Cabang Pembantu, 7 Kantor Kas, 3 Payment Point, 1 Kas Mobil dan 2 ATM. Di samping itu terdapat pula 7 Bank Perkreditan Rakyat yang beroperasi
secara syariah. Bila dilihat dari lokasinya, sebagian besar lokasi jaringan kantor bank syariah masih berlokasi di Kota Makassar. Hal tersebut menunjukkan bahwa layanan perbankan syariah masih terpusat di Kota Makassar. Sementara itu, kinerja perbankan syariah di Sulsel dan Sulbar, dilihat dari aspek total asset, pembiayaan yang diberikan dan dana pihak ketiga, selama 2 tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang cukup menggembirakan. Selama tahun 2005, asset perbankan syariah di Sulsel dan Sulbar tumbuh sebesar 30,28% menjadi Rp546,76 milyar. Sementara pada akhir semester II-2006, asset perbankan syariah Sulsel dan Sulbar telah mencapai Rp664,47 milyar. Dari segi pembiayaan yang diberikan, selama tahun 2005 pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah tercatat sebesar 45,70% menjadi Rp513,40 milyar. Sedangkan pada posisi Juni 2006 perbankan syariah di Sulsel dan Sulbar memberikan pembiayaan sebesar Rp607.601 milyar, atau meningkat 18,35% dibanding posisi Desember 2005. Sementara dari aspek Dana Pihak Ketiga, perbankan syariah pada akhir tahun 2005 mengumpulkan dana masyarakat sebesar Rp277,25 milyar atau tumbuh 49,78% dibanding tahun 2004. Sedangkan pada bulan Juni 2006 jumlah dana pihak ketiga bank syariah tercatat sebesar Rp296,02 milyar atau tumbuh sebesar Rp6,77% dibanding posisi Desember 2005.
700.000 Total Asset
Pembiayaan
Dana Pihak Ketiga
600.000
500.000
400.000 Rp juta 300.000
200.000
100.000
0 Des 2004
Des 2005
Jun 2006
Posisi
Grafik. Perkembangan Bank Syariah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Dengan memperhatikan data-data sebagaimana disebutkan di atas, tak dapat dipungkiri bahwa kinerja perbankan syariah Sulsel dan Sulbar semakin meningkat. Namun demikian, tak dapat dipungkiri pula bahwa pangsa perbankan syariah terhadap keseluruhan perbankan masih demikian kecil. Sebagai gambaran, porsi pembiayaan yang diberikan perbankan syariah hanya mencapai 3,65% dari keseluruhan bank di Sulsel dan Sulbar. Sementara dari segi DPK, perbankan syariah memperoleh pangsa sebesar 1,59%. Tentunya hal ini diharapkan dapat ditingkatkan di masa yang akan datang.
Prospek Perbankan Syariah ke Depan Dengan berlakunya ketentuan office channeling Layanan Syariah, patut dinantikan sikap dari bank umum konvensional yang telah memiliki unit usaha syariah untuk membuka Layanan Syariah. Bila melihat peluang yang ada, potensi pengembangan bank syariah di Sulsel dan Sulbar masih sangat terbuka, mengingat selama ini masyarakat Sulsel dan Sulbar dikenal taat dalam beragama. Pembukaan Layanan Syariah diharapkan dapat menjangkau wilayahwilayah yang selama ini tidak terlayani oleh perbankan syariah.
Dengan meningkatnya jumlah layanan perbankan syariah tersebut, yang diiringi dengan semakin meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah, maka diharapkan minat masyarakat untuk bertransaksi dengan bank syariah akan semakin meningkat, yang pada gilirannya akan meningkatkan peranan bank syariah dalam aktivitas perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
BOX 2. LEMBAGA KEUANGAN MIKRO PILIHAN PELAYAN TERDEPAN USAHA MIKRO DAN KECIL Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berperan penting sebagai penyedia jasa
keuangan
dilayani
oleh
pengganti
bank
bank
dikarenakan
atau
apabila
masyarakat jangkauan
tidak
dapat
pelayanan
bank
terbatas pada suatu daerah. Bentuk LKM secara formal seperti BPR, Koperasi
(konvensional,
syariah),
secara
informal
seperti
Kelompok Simpan Pinjam (KSP).
Keberadaan
LKM
cukup
penting
sebagai
bagian
dari
strategi
pengembangan usaha mikro dan kecil. Hubungan kedekatan antara LKM dan pengusaha mikro dan kecil secara fisik (jarak) dan emosional (komunikasi) menjadikan transaksi dan pelayanan keuangan begitu mudah dan fleksibel.
Kondisi ini menjadikan perkembangan LKM
semakin besar dan tidak dapat diremehkan sebagai bagian dari sistem pelayanan keuangan.
Saat
ini
banyak
diantaranya
perubahan
perkembangan
telah
terjadi
aset
dan
pada
anggota
LKM
di
Sulsel
semakin
besar.
Besaran aset meningkat dikarenakan dukungan lembaga pembiayaan seperti PNM dan perbankan lebih besar dibandingkan sumber dana dari proyek pemerintah.
Semakin besar aset diikuti bertambahnya
anggota karena cakupan pelayanan bertambah luas. Salah satu contoh LKM yang semakin membesar adalah BMT dengan badan hukum koperasi syariah. aset
BMT
bertumpu
pada
pemerintah lebih dominan.
Sebelum tahun 2002 perkembangan
simpanan
anggota
dan
dana
proyek
Jenis transaksi masih dibatasi hanya
pada pembiayaan skala kecil kepada anggota saja.
Setelah tahun
2002, perubahan strategi pembiayaan BMT semakin besar dan luas dengan adanya kepercayaan lembaga keuangan kepada BMT meningkat. Dukungan pembiayaan awalnya diperuntukkan hanya modal kerja untuk anggota kini meluas pada pembiayaan investasi dan konsumtif. BMT
telah
membiayai
pembelian
motor
dan
kepemilikan
rumah
tipe
sederhana. Bentuk kerjasama keuangan BMT dengan lembaga keuangan semakin berkembang.
Pada bulan Juli 2006, BMT melalui Asosiasi BMT Se-
Indonesia (Absindo) telah menandatangani kerjasama dengan salah satu bank umum syariah untuk program channeling office.
Bentuk
kerjasama yang akan dikembangkan dengan sistem channeling atau executing. executing
Untuk pembiayaan di bawah Rp10 juta akan dilaksanakan oleh
BMT
dan
di
atas
Rp10
juta
akan
dilakukan
channeling untuk bank.
Permasalahan adalah
dalam
kerjasama
profesionalisme
LKM
keuangan yang
saat
meliputi
ini
dan
ke
depan
kompetensi
SDM,
pengawasan tingkat kesehatan dan good coporate governance LKM. Permasalahan
lainnya
adalah
dukungan
pemerintah
untuk
mengembangkan LKM belum efektif dan menyeluruh ditandai dengan belum diundangkan RUU LKM yang telah disusun sejak tahun 2002.
Kehadiran
RUU
LKM
menjadi
sangat
penting
untuk
meletakan
pertanggungjawaban bagi pihak yang akan melakukan pengembangan pengawasan secara intensif.
Dalam RUU LKM penjabaran strategi
pengembangan LKM harus jelas dan terarah. LKM
yana
terjadi
adalah
orientasi yang jelas.
perkembangam
Selama belum adanya UU LKM
tidak
mempunyai
Ini merupakan tantangan untuk membangun
LKM yang lebih baik dan sehat untuk melayani pengemabangan usaha mikro dan kecil. (ni)
BOX 3. RESTRUKTURISASI DAERAH BENCANA ALAM BANJIR BANDANG DI SULAWESI SELATAN Menjelang akhir bulan Juni 2006, tingginya curah hujan
di
bencana
sebagian banjir
wilayah
di
Sulawesi
beberapa
telah
kabupaten
menyebabkan di
Sulawesi
Selatan, Sulawesi Utara dan Gorontalo. Menurut banjir
di
beberapa
Sulawesi
pemerhati Selatan
lingkungan,
lebih
bencana
disebabkan
oleh
perubahan peruntukkan lahan dari hutan lindung menjadi Hutan dan
Tanaman kakao.
k emudian
Industri
(HTI),
Perubahan
perkebunan
kondisi
menyebabkan
lahan
bencana
kelapa
sawit
tersebut
yang
banjir
bandang
di
Kabupaten Sinjai, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Gowa, Sidrap, Luwu Utara dan Soppeng. Berdasarkan data dari Pemerintah Daerah Setempat, bencana
banjir
bandang
terjadi
di
beberapa
Selatan
18
Juni
disertai
kabupaten
2006
tanah di
tersebut
longsor
Provinsi
telah
yang
Sulawesi
mengakibatkan
sedikitnya 221 orang meninggal dunia, 125 orang hilang dan 7.798 orang mengungsi, sementara korban luka yang dirawat
jalan
dan
dirawat
inap
sebanyak
2.660
orang.
Selain itu, banjir telah menyebabkan terendamnya ribuan hektar antar
sawah,
rusaknya
kabupaten.
jalan
Adapun
dan
total
jembatan
kerugian
penghubung
diperkirakan
mencapai angka Rp604 miliar. Setelah masyarakat segala makanan
melewati
masih
menempati
keterbatasan. dan
intensitasnya
masa
sudah
pos- p o s
Bantuan
obat -obatan
kritis
berangsung
bencana,
pengungsian
darurat
masih
paska
tetap
dengan
berupa
bahan
mengalir
meski
berkurang.
Hingga
saat
ini Bappeda Sulawesi Selatan tengah menyusun perencana recovery secara menyeluruh a tas dasar pemetaan terhadap daerah
bencana.
Khusus
untuk
program
pemulihan
tersebut, beberapa program jangka pendek- menengah yang akan dilaksanakan antara lain adalah sebagai berikut: ? Pembangunan fasiltas umum berupa MCK (Mandi, Cuci dan Kakus) dan perumah an transisi. ? Pendirian
sekolah
administrasi
darurat,
publik,
kantor
sarana
ibadah,
kantor
layanan
masyarakat
dan
fasilitas kesehatan. ? Penentuan tata wilayah baru yang aman bagi pemukiman penduduk. ? Perbaikan
infrastruktur
fisik
seperti
jalan,
j e m b a t a n , g a r du listrik, dan pasar rakyat. Sementara
itu,
restrukturisasi
daerah
beberapa
program
yang
dalam
rangka
bencana telah
dalam
menjadi
melakukan
jangka agenda
panjang,
Pemerintah
Daerah antara lain adalah: ? Pemulihan
fasilitas
t ra d i s i o n a l ,
umum
layanan
(sarana
kesehatan,
komunikasi, rumah
ibadah
pasar dan
fasilitas umum lain yang bersifat permanen). ? Pemulihan fasilitas pendidikan. ? Pemulihan sendi -sendi perekonomian masyarakat. ? Pemulihan infrastruktur fisik yang bersifat permanen dan memadai. A d a p u n b e b e r a p a k e ndala utama yang masih dihadapi oleh segenap pihak yang berupaya mempercepat pemulihan daerah
yang
dilanda
didalamnya
penduduk
terjadinya
curah
dikhawatirkan infratruktur sempurna
sekitar, hujan
dapat fisik
sehingga
bencana
tersebut,
antara
dalam
skala
me nyebabkan yang
telah
distribusi
lain
termasuk
adalah
masih
sedang
yang
longsor
dibangun
barang
dan
susulan,
masih jasa
belum
termasuk
bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana menjadi cukup
tersendat
serta
lemahnya
koordinasi
di
tingkat
p e l a k s a n a k e g i a ta n . Dari
kegiatan
Pemerintah terkait
Daerah
telah
pemulihan bekerjasama
mencoba
untuk
yang
telah
dengan
dilakukan,
berbagai
melakukan
pihak
perbaikan
terhadap
infrastruktur
dan
jembatan
sementara
pemasangan d i s t r i b u si,
pembersihan
meningkatkan serta
pengamanan
pendirian
sarana untuk
longsoran terhadap
fasilitas
fisik
umum,
memperlancar
dari arus
sarana
seperti
jalan
lalu
dan
lintas,
kesehatan
dan
rumah sementara. Khusus untuk kegiatan perbankan paska bencana,
dilaporkan
bahwa
sektor
perbankan
paska
b e n c a n a berjalan sebagaimana mestinya mengingat daerah yang
terkena
bencana
baik
di
sepanjang
daerah
aliran
sungai maupun di pesisir pantai masih sangat terbatas dalam ini
menggunakan
tercermin
pemerintah (Bank sampai
yang
Mandiri, dengan
fasilitas
dari
hasil
survei
beroperasi BNI
dan
beberapa
terjadipermasalahan terjadinya bencana.
pada
pembiayaan di
BRI) hari
perbankan.
terhadap
sekitar yang
wilayah
menyatakan
paska
debitur
tiga
bencana sebagai
Hal ba nk
bencana bahwa belum akibat
