BIAYA PERKARA UNDANG-UNDANG NO. 50 TAHUN 2009
1
TAKAH RAKERPTA 2012
UU NO. 50 TAHUN 2009
Pasal 91A (1) Dalam menjalankan tugas peradilan, peradilan agama dapat menarik biaya perkara. (2) Penarikan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan tanda bukti pembayaran yang sah. (3) Biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara. 2
TAKAH RAKERPTA 2012
(4) Biaya kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan negara bukan pajak, yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan. (5) Biaya proses penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. (6) Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas penarikan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan peraturan Perundangundangan. 3
TAKAH RAKERPTA 2012
Pasal 91B (1)Setiap pejabat peradilan dilarang menarik biaya selain biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91A ayat (3). (2)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 38B. 4
TAKAH RAKERPTA 2012
BIAYA PERKARA
PERMA NOMOR 02 TAHUN 2009 TANGGAL 12 AGUSTUS 2009
5
TAKAH RAKERPTA 2012
BIAYA PROSES
Pasal 1 angka 1: Biaya yang dipergunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata, TUN, dan Uji Materil pada MA. 6
TAKAH RAKERPTA 2012
Besaran Biaya Proses Pasal 2: Kasasi Rp. 500.000,00 PK Rp. 2.500.000,00 Kasasi Niaga Rp. 5.000.000,00 PK Niaga Rp. 10.000.000,00 Kasasi PHI Rp. 500.000,00 7
TAKAH RAKERPTA 2012
Biaya Banding
Perdata
TUN
8
TAKAH RAKERPTA 2012
Rp. 150.000,Rp. 250.000,-
Penggunaan Biaya Proses Tk. Banding dan MA (Pasal 5 ayat (1))
Tk. Banding dan MA: 1. Meterai 2. Redaksi 3. Leges 4. ATK 5. Penggandaan/poto copy perkas perkara 6. Komsumsi persidangan 9
TAKAH RAKERPTA 2012
7. Penggandaan Salinan 8. Pemberitahuan Nomor Register ke Pengadilan
Pengaju 9. Pemberkasan dan penjilidan berkas yg telah diminutasi. 10. Pedrcepatan penyelesaian perkara 11. Insentip Tim Pengelola Biaya Proses 12. Pengadaan perlengkapan kerja Kepaniteraan yang habis pakai 13. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelesaian perkara perdata 10
TAKAH RAKERPTA 2012
Biaya Tk. Pertama Pasal 90 Ayat (2) UU N0. 7/89: Besarnya biaya perkara diatur oleh Menteri Agama dengan persetujuan Mahkamah Agung. Pasal 2 ayat (3) Perma No. 02/09: Besaran panjar Biaya Proses, diatur dan ditetapkan oleh Ketua PengadilanTk. Pertama Pasal 5 ayat (2): Penggunaan dan pengelolaan biaya proses, diatur dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tk Pertama. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11
TAKAH RAKERPTA 2012
UU. NO. 7 TAHUN 1989 Pasal 89 (1)Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon. (2)Biaya perkara penetapan atau putusan Pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau putusan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau putusan akhir. 12
TAKAH RAKERPTA 2012
Pasal 90 (1) Biaya perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 89, meliputi: a. biaya kepaniteraan dan biaya meterai yang diperlukan untuk perkara itu; b. biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara itu; c. biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan oleh Pengadilan dalam perkara itu; d. biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah Pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu. (2) Besarnya biaya perkara diatur oleh Menteri Agama dengan TAKAH RAKERPTA 2012 13 persetujuan Mahkamah Agung.
Pasal 91 (1)Jumlah biaya perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 harus dimuat dalam amar penetapan atau putusan Pengadilan. (2)Jumlah biaya yang dibebankan oleh Pengadilan kepada salah satu pihak berperkara untuk dibayarkan kepada pihak lawannya dalam perkara itu, harus dicantumkan juga dalam amar penetapan atau putusan Pengadilan.
14
TAKAH RAKERPTA 2012
Komponen Biaya Perkara Biaya Kepaniteraan (PNBP) Pendaftaran Redaksi Leges
15
TAKAH RAKERPTA 2012
Biaya Proses: a. biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara itu; b. biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakantindakan lain yang diperlukan oleh Pengadilan dalam perkara itu; c. biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan d. lain-lain atas perintah Pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu. 16
TAKAH RAKERPTA 2012
HIR Pasal 182 (1) Hukuman membayar biaya itu dapat meliputi tidak lebih dari: 1. biaya kantor panitera dan biaya meterai, yang perlu dipakai dalam perkara itu; 2. biaya saksi, orang ahli dan juru bahasa terhitung juga biaya sumpah mereka itu, dengan pengertian bahwa fihak yang meminta supaya diperiksa lebih dari lima orang saksi tentang satu kejadian itu, tidak dapat memperhitungkan bayaran kesaksian yang lebih itu kepada lawannya; 17
TAKAH RAKERPTA 2012
18
3. biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim dan lain-lain; 4. gaji pegawai yang disuruh melakukan panggilan, pemberi-tahuan dan segala surat jurusita yang lain; 5. biaya yang tersebut pada pasal 138, ayat keenam; 6. gajih yang harus dibayar kepada panitera atau pegawai lain karena menjalankan keputusan; TAKAH RAKERPTA 2012
Penjelasan: Kedua pasal tersebut mengatur tentang penghukuman untuk membayar ongkos perkara yang harus dibebankan pada pihak yang kalah. Pasal 182 menyebutkan perincian dari hal-hal yang boleh ditarik biaya. Jenis-jenis pengeluaran di luar perincian itu tidak boleh dimasukkan dalam ongkos perkara. 19
TAKAH RAKERPTA 2012
PRODEO
Pasal 237 HIR Orang-orang yang demikian, yang sebagai penggugat, atau sebagai tergugat hendak berperkara akan tetapi tidak mampu membayar biaya perkara dapat diberikan izin untuk berperkara dengan tak berbiaya. Perma No. 02/09 Pasal 2 Ayat (4): Biaya dengan acara prodeo dibebankan kepada Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20
TAKAH RAKERPTA 2012
UU NO 50 TAHUN 2009 Pasal 60B (1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. (3) Pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan. 21
TAKAH RAKERPTA 2012
Pasal 60C (1) Pada setiap pengadilan agama dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. (3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan. 22
TAKAH RAKERPTA 2012
