BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.1609, 2013
KEMENTERIAN KEUANGAN. Dana Iuran. Jaminan Kesehatan. Penyediaan. Pencairan. Tata Cara.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 205/PMK.02/2013 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN JAMINAN KESEHATAN PENERIMA PENGHASILAN DARI PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.
bahwa dalam rangka penyelenggaraan program jaminan kesehatan bagi penerima penghasilan dari Pemerintah oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara perlu mengatur tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana iuran jaminan kesehatan penerima penghasilan dari Pemerintah;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan Dari Pemerintah;
: 1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Mengingat
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.1609
2
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.
Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5342);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
www.djpp.kemenkumham.go.id
3
2013, No.1609
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 1964 tentang
Pemberian Penghargaan/Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2636); 11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29); 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Perencanaan, Penetapan Alokasi, Dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara; 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN JAMINAN KESEHATAN PENERIMA PENGHASILAN DARI PEMERINTAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan dari Pemerintah yang selanjutnya disebut Iuran Jaminan Kesehatan adalah kontribusi dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan oleh Pemerintah setiap bulan untuk penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri. 2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.1609
4
3.
Pegawai Negeri Sipil adalah calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
4.
Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Prajurit TNI adalah anggota Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
5.
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6.
Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang ditentukan oleh Undang-Undang.
7.
Penerima Pensiun adalah Pegawai Negeri Sipil, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pejabat Negara, yang berhenti dengan hak pensiun, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Pegawai Negeri Sipil, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pejabat Negara yang mendapat hak pensiun.
8.
Veteran adalah Veteran sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.
9.
Perintis Kemerdekaan adalah Perintis Kemerdekaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan/Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan.
10. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang selanjutnya disingkat
PPNPN adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai lain yang penghasilannya dibayarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 11. Pembantu
Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
12. Kuasa
Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.1609
5
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah
pejabat yang melaksanakan kewenangan Pengguna Anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 14. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya
disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. 15. Batas atas pembayaran iuran adalah batasan jumlah tertinggi dalam
pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan. BAB II PENYEDIAAN DANA Pasal 2 (1) Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara mendelegasikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk menetapkan KPA BUN dan pejabat perbendaharaan lainnya. (2) Penunjukan KPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ex officio. (3) Pejabat perbendaharaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PPK dan PPSPM. (4) Kewenangan menetapkan pejabat perbendaharaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada KPA BUN. Pasal 3 (1) BPJS Kesehatan mengajukan kebutuhan dana Iuran Jaminan Kesehatan yang menjadi kewajiban Pemerintah setiap tahun kepada KPA BUN paling lambat minggu pertama bulan Januari. (2) Besaran kebutuhan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a.
kebutuhan dana iuran jaminan kesehatan PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Penerima Pensiun, dan Pejabat Negara;
b.
kebutuhan dana iuran jaminan kesehatan Veteran dan Perintis Kemerdekaan; dan
c.
kebutuhan dana iuran jaminan kesehatan PPNPN.
(3) Berdasarkan kebutuhan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPA BUN mengajukan usulan dana Iuran Jaminan Kesehatan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan anggaran Bendahara Umum Negara.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.1609
6
(4) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perwakilan Direktorat Jenderal Anggaran, PPA BUN, dan BPJS Kesehatan menghitung kebutuhan dana Iuran Jaminan Kesehatan. (5) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh perwakilan dari Direktorat Jenderal Anggaran, PPA BUN, dan BPJS Kesehatan. (6) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktorat Jenderal Anggaran mengalokasikan dana Iuran Jaminan Kesehatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 4 (1) Besaran kebutuhan dana iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan: a.
perkiraan penghasilan yang terdiri dari gaji/pensiun pokok dan tunjangan keluarga;
b.
perkiraan jumlah PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Penerima Pensiun, dan Pejabat Negara; dan
c.
tarif iuran jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(2) Besaran kebutuhan dana iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan: a.
perkiraan penghasilan yang dihitung sebesar 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji pokok PNS Golongan IIIA dengan masa kerja 14 (empat belas) tahun;
b.
perkiraan jumlah Veteran dan Perintis Kemerdekaan; dan
c.
tarif iuran jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(3) Besaran kebutuhan dana iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dihitung berdasarkan: a.
perkiraan penghasilan setelah dikurangi pajak penghasilan dengan memperhatikan batas atas pembayaran iuran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai jaminan kesehatan;
b.
perkiraan jumlah PPNPN; dan
c.
tarif iuran jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
7
2013, No.1609
Pasal 5 Proses perencanaan, penetapan alokasi, dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran dana Iuran Jaminan Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan anggaran Bendahara Umum Negara. Pasal 6 Dalam hal terdapat kebijakan yang menyangkut perubahan jumlah kepesertaan, jumlah penghasilan, dan/atau besaran Iuran Jaminan Kesehatan yang mengakibatkan terlampauinya pagu yang telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kekurangannya dapat dipenuhi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran berikutnya. BAB III PENCAIRAN DANA Pasal 7 (1) Dalam rangka pencairan dana Iuran Jaminan Kesehatan, BPJS Kesehatan menyampaikan: a.
nama dan spesimen tanda tangan pejabat yang diberi kewenangan untuk dan atas nama BPJS Kesehatan mengajukan dan menandatangani dokumen tagihan Iuran Jaminan Kesehatan kepada KPA BUN; dan
b.
nomor rekening BPJS Kesehatan yang menampung pencairan dana sebagaimana dimaksud pada huruf a.
(2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, BPJS Kesehatan menyampaikan kembali nama dan spesimen tanda tangan pejabat pengganti yang diberi kewenangan tersebut kepada KPA BUN. Pasal 8 Pencairan dana Iuran Jaminan Kesehatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilakukan setiap bulan berdasarkan perkiraan data peserta, perkiraan penghasilan, dan tarif iuran. Pasal 9 (1) BPJS Kesehatan setiap bulan menyampaikan surat tagihan dana Iuran Jaminan Kesehatan kepada KPA BUN, dengan dilampiri: a.
daftar perhitungan dana Iuran Jaminan Kesehatan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.1609
8
b.
kuitansi/tanda terima sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
c.
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh pejabat BPJS Kesehatan, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2) Surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan. (3) Dalam hal tanggal 5 (lima) merupakan hari libur atau hari yang diliburkan, surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada hari kerja sebelum tanggal 5 (lima). Pasal 10 (1) Berdasarkan surat tagihan dana Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, PPK menerbitkan dan menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada PPSPM dengan dilampiri: a.
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari PPK sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
b.
kuitansi/tanda terima yang telah disetujui oleh PPK.
(2) SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPSPM paling lama 2 (dua) hari kerja setelah dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar dari BPJS Kesehatan. (3) Dalam hal PPK menolak atau mengembalikan tagihan karena dokumen pendukung tagihan tidak lengkap dan tidak benar, PPK harus menyatakan secara tertulis alasan penolakan atau pengembalian tagihan tersebut paling lama 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya surat tagihan. (4) Dalam hal PPK berhalangan, KPA BUN dapat melaksanakan tugas PPK. Pasal 11 (1) Berdasarkan SPP-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, PPSPM menerbitkan dan menyampaikan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara paling lama 2 (dua) hari kerja setelah SPP-LS diterima secara lengkap dan benar dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja.
www.djpp.kemenkumham.go.id
9
2013, No.1609
(2) Dalam hal PPSPM menolak atau mengembalikan SPP-LS karena SPPLS tidak lengkap dan tidak benar, PPSPM harus menyatakan secara tertulis alasan penolakan atau pengembalian SPP-LS tersebut paling lama 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya SPP-LS. (3) Keterlambatan pencairan dana Iuran Jaminan Kesehatan sebagai akibat dari keterlambatan pengajuan tagihan oleh BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) dan/atau sebagai akibat proses penolakan atau pengembalian oleh PPK dan/atau PPSPM merupakan tanggung jawab BPJS Kesehatan. Pasal 12 PPK dan PPSPM menyelesaikan tagihan dana Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dengan mempertimbangkan waktu yang diperlukan untuk pencairan dana dari rekening kas negara kepada BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan. Pasal 13 (1) KPA BUN dan BPJS Kesehatan melakukan rekonsiliasi atau perhitungan kembali dana Iuran Jaminan Kesehatan yang telah dicairkan atau ditagihkan dengan tagihan yang seharusnya diajukan berdasarkan realisasi penghasilan dan/atau realisasi data kepesertaan. (2) Rekonsiliasi atau perhitungan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap triwulan. (3) Dalam hal hasil rekonsiliasi atau perhitungan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan jumlah dana yang dicairkan melebihi jumlah dana yang seharusnya diajukan berdasarkan realisasi penghasilan dan/atau realisasi data kepesertaan, kelebihan atas pembayaran tersebut diperhitungkan sebagai potongan dalam Surat Perintah Membayar pencairan dana atas tagihan triwulan berikutnya. (4) Dalam hal hasil rekonsiliasi atau perhitungan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan jumlah dana yang dicairkan kurang dari jumlah dana yang seharusnya diajukan berdasarkan realisasi penghasilan dan/atau realisasi data kepesertaan, kekurangan atas pembayaran tersebut ditambahkan pada pengajuan tagihan triwulan berikutnya. (5) Pada triwulan pertama tahun berikutnya, KPA BUN dan BPJS Kesehatan melakukan rekonsiliasi atau perhitungan kembali dana Iuran Jaminan Kesehatan yang telah dicairkan atau ditagihkan pada tahun anggaran sebelumnya dengan tagihan yang seharusnya diajukan berdasarkan realisasi penghasilan dan/atau realisasi data kepesertaan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.1609
10
(6) Dalam hal hasil rekonsiliasi atau perhitungan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunjukkan jumlah dana yang dicairkan melebihi jumlah dana yang seharusnya diajukan berdasarkan realisasi penghasilan dan/atau realisasi data kepesertaan, kelebihan atas pembayaran tersebut wajib segera disetorkan ke Kas Negara oleh BPJS Kesehatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerimaan negara bukan pajak. (7) Dalam hal hasil rekonsiliasi atau perhitungan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunjukkan jumlah dana yang dicairkan kurang dari jumlah dana yang seharusnya diajukan berdasarkan realisasi penghasilan dan/atau realisasi data kepesertaan, kekurangan atas pembayaran tersebut diusulkan untuk dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran berikutnya. (8) Hasil rekonsiliasi atau perhitungan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) harus dituangkan dalam berita acara sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN DANA Pasal 14 (1) KPA BUN bertanggung jawab terhadap penyaluran dana Iuran Jaminan Kesehatan dari Kas Negara kepada BPJS Kesehatan. (2) Tata cara pertanggungjawaban dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Pasal 15 (1)
BPJS Kesehatan bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dana Iuran Jaminan Kesehatan yang diterimanya.
(2)
Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh auditor independen.
(3)
Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPA BUN dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Pasal 16
(1)
Dalam rangka pelaksanaan program jaminan kesehatan bagi penerima penghasilan dari Pemerintah, KPA BUN dan Direktorat Jenderal Anggaran melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap aspek keuangan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
www.djpp.kemenkumham.go.id
11
(2)
2013, No.1609
Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh KPA BUN, Direktorat Jenderal Anggaran, dan instansi terkait sebagai bahan masukan dalam pengusulan anggaran dan pelaksanaan pencairan dana Iuran Jaminan Kesehatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraPerubahan dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran berikutnya. BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 17
BPJS Kesehatan menyediakan akses jaringan database kepesertaan dalam rangka monitoring pelaksanaan pembayaran dana Iuran Jaminan Kesehatan bagi penerima penghasilan dari Pemerintah. Pasal 18 (1)
Pada semester pertama tahun 2014, KPA BUN dan BPJS Kesehatan melakukan rekonsiliasi atau perhitungan kembali dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang kegiatannya dilaksanakan oleh PT Askes (Persero) yang telah dicairkan atau ditagihkan pada tahun anggaran 2013.
(2)
Dalam hal hasil rekonsiliasi atau perhitungan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan jumlah dana yang dicairkan melebihi jumlah dana yang seharusnya diajukan berdasarkan realisasi penghasilan dan/atau realisasi data kepesertaan, kelebihan atas pembayaran tersebut wajib segera disetorkan ke Kas Negara oleh BPJS Kesehatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerimaan negara bukan pajak.
(3)
Dalam hal hasil rekonsiliasi atau perhitungan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan jumlah dana yang dicairkan kurang dari jumlah dana yang seharusnya diajukan berdasarkan realisasi penghasilan dan/atau realisasi data kepesertaan, kekurangan atas pembayaran tersebut diusulkan untuk dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran berikutnya. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 19
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana APBN Yang
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.1609
12
Kegiatannya Dilaksanakan Oleh PT Askes (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.02/2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 20 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2013 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, MUHAMAD CHATIB BASRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.1609
13 LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 205/PMK.02/2013 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNG-JAWABAN DANA IURAN JAMINAN KESEHATAN PENERIMA PENGHASILAN DARI PEMERINTAH
1.
PERHITUNGAN PENCAIRAN IURAN JAMINAN KESEHATAN KEBUTUHAN BULAN … IURAN PEGAWAI NEGERI: Perhitungan per Pegawai Iuran Per Kebutuhan Rp. bulan /Pensiunan Pegawai/Pensiunan a. PNS Pusat b. TNI c. Polri d. Pensiunan Jumlah Kekurangan Triwulan … Kelebihan Triwulan … Total Catatan Perhitungan: - Data Peserta per tanggal … - Data Gaji Pokok berdasarkan PP Nomor … Rata-rata Iuran Golongan Jumlah Peserta Jumlah Iuran (3% Gapok + Tj.Kel) PNS PUSAT Gol I Gol II Gol III Gol IV Jumlah Iuran per PNS Pusat TNI Gol I Gol II Gol III Gol IV Jumlah Iuran per prajurit TNI POLRI Gol I Gol II Gol III Gol IV Jumlah Iuran per anggota Polri
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.1609
14
PENERIMA PENSIUN Gol I Gol II Gol III Gol IV Jumlah Iuran per pensiunan
2.
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI Perhitungan: -
Rp.
Data Peserta Penghasilan Iuran Jaminan Kesehatan Kebutuhan (iuran per peserta x jumlah peserta) Kekurangan triwulan … Kelebihan triwulan … Total
3.
VETERAN DAN PERINTIS KEMERDEKAAN Perhitungan: - Data Peserta - Gaji PNS Gol III A masa kerja 14 tahun - Iuran Jaminan Kesehatan per peserta ((Gaji x 45%) x 4%) - Kebutuhan (iuran per peserta x jumlah peserta) - Kekurangan triwulan … - Kelebihan triwulan … Total TOTAL KEBUTUHAN Mengetahui,
Rp.
Rp. Jakarta,
Kepala Grup Keuangan
Manajer Umum
Manajer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
MUHAMAD CHATIB BASRI
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.1609
15
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 205/PMK.02/2013 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNG-JAWABAN DANA IURAN JAMINAN KESEHATAN PENERIMA PENGHASILAN DARI PEMERINTAH
FORMAT KUITANSI/TANDA TERIMA Tahun Anggaran : ……………………… (1) Nomor Bukti : ……………………… (2) Kode Akun : ……………………… (3) Sudah terima dari Jumlah uang Untuk Pembayaran
KUITANSI TANDA TERIMA : ………………………………………………………….…. (4) : ………………………………………………………….…. (5) (………………………………………………………..….) (6) : ………………………………………………………..…… (7) Jakarta, ...................................... (8)
BPJS Kesehatan ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… …………………………………………
(9) (10) (11) (12)
Setuju dibayar : a.n. Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, ……………………………………… (13) ……………………………………… (14) ……………………………………… (15) PETUNJUK PENGISIAN KUITANSI TANDA TERIMA NOMOR URAIAN ISIAN Diisi tahun anggaran berkenaan (1) Diisi nomor urut kuitansi (2) Diisi kode akun tagihan lengkap dengan kode kegiatan, kode output, (3) dan kode mata anggaran (xxx.xxx.xxxxxx) dapat lebih dari satu mata anggaran Diisi nama satuan kerja yang bersangkutan (4) (5) Diisi jumlah uang dengan angka
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.1609
(6) (7)
(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
16
Diisi jumlah uang dengan huruf Diisi uraian pembayaran, misalnya: a. Belanja Asuransi Kesehatan PNS Pusat dan Pensiunan b. Belanja Asuransi Kesehatan TNI c. Belanja Asuransi Kesehatan Polri d. Belanja Asuransi Kesehatan Veteran & PKRI e. Belanja Asuransi Kesehatan PPNPN Diisi tanggal penerbitan kuitansi Diisi jabatan penandatangan kuitansi Diisi tanda tangan disertai dengan cap dinas di atas materai sesuai ketentuan Diisi nama lengkap penandatangan kuitansi Diisi nomor induk pegawai penandatangan kuitansi Diisi tanda tangan disertai cap dinas Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Diisi nama lengkap penandatangan setuju bayar Diisi Nomor Induk Pegawai penandatangan setuju bayar MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
MUHAMAD CHATIB BASRI
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.1609
17 LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 205/PMK.02/2013 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNG-JAWABAN DANA IURAN JAMINAN KESEHATAN PENERIMA PENGHASILAN DARI PEMERINTAH
FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK KOP SURAT BPJS KESEHATAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK ………………………………………….. (1) Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ………………………………………..... (2) Jabatan : ………………………………………….. (3) Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa: 1. atas pencairan dana APBN sebagaimana tertuang dalam Kuitansi Nomor: ……..………… (4), tanggal ………………….. (5), sejumlah Rp. ………………..(6) akan dibayarkan sesuai dengan peruntukannya; 2. selaku penanggung jawab kegiatan, kami bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana Iuran Jaminan Kesehatan penerima penghasilan dari Pemerintah; 3. apabila dikemudian hari terdapat kelebihan pencairan dana Iuran Jaminan Kesehatan penerima penghasilan dari Pemerintah, kami bersedia untuk menyetor kelebihan dimaksud ke Rekening Kas Negara; dan 4. bukti-bukti pembayaran sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas, akan kami simpan dengan sebaik-baiknya guna kelengkapan administrasi perusahaan dan keperluan pemeriksaan aparat fungsional. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya. Jakarta, .................................. (7)
BPJS Kesehatan ……………………………………… ………………………………………
(8) (9)
……………………………………… ………………………………………
(10) (11)
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.1609
18
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) NOMOR (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
URAIAN ISIAN Diisi nomor urut SPTJM Diisi nama lengkap pembuat SPTJM Diisi jabatan pembuat SPTJM Diisi nomor kuitansi berkenaan Diisi tanggal kuitansi berkenaan Diisi jumlah uang dalam kuitansi berkenaan Diisi tanggal penerbitan SPTJM Diisi jabatan penandatangan SPTJM Diisi tanda tangan disertai dengan stempel dinas di atas materai sesuai ketentuan Diisi nama lengkap penandatangan SPTJM Diisi nomor pegawai penandatangan SPTJM MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
MUHAMAD CHATIB BASRI
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.1609
19 LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 205/PMK.02/2013 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNG-JAWABAN DANA IURAN JAMINAN KESEHATAN PENERIMA PENGHASILAN DARI PEMERINTAH
FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA Nomor ………………………………………
(1)
Satuan Kerja
: ………………………………………. (2)
Kode Satuan Kerja
: ………………………………………. (3)
Nomor/Tanggal DIPA
: ………………………………………. (4)
Yang bertanda tangan di bawah ini, Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Jenderal …… Kementerian Keuangan, menyatakan bahwa dana Iuran ... yang kegiatannya dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan yang dibayarkan kepada BPJS Kesehatan sebagai berikut: Kode Program,
Nilai
Nomor dan Tanggal
Keg.Output, Akun
(dalam rupiah)
Kuitansi
(SPTJM)
(5)
(6)
(7)
(8)
sesuai SPTJM, menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya. Jakarta, .................................. (9)
Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen, ……………………………………… (10) ……………………………………… (11) ……………………………………… (12)
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.1609
20
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTB) NOMOR
URAIAN ISIAN
(1)
Diisi nomor urut SPTB
(2)
Diisi nama satuan kerja pembuat SPTB
(3)
Diisi kode satuan kerja pembuat SPTB
(4)
Diisi nomor tanggal DIPA
(5)
Diisi
kode
program,
kegiatan,
output,
dan
akun
(999.9999.99.999999) (6)
Diisi jumlah uang untuk akun belanja berkenaan
(7)
Diisi nomor dan tanggal kuitansi berkenaan
(8)
Diisi nomor dan tanggal SPTJM berkenaan
(9)
Diisi tanggal penerbitan SPTB
(10)
Diisi tandatangan disertai stempel dinas di atas materai sesuai ketentuan
(11)
Diisi nama lengkap penanda tangan SPTB
(12)
Diisi NIP penanda tangan SPTB MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
MUHAMAD CHATIB BASRI
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.1609
21 LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 205/PMK.02/2013 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNG-JAWABAN DANA IURAN JAMINAN KESEHATAN PENERIMA PENGHASILAN DARI PEMERINTAH
BERITA ACARA REKONSILIASI PENCAIRAN DANA IURAN JAMINAN KESEHATAN TRIWULAN … TAHUN ANGGARAN … Nomor … Pada hari ini, ... tanggal ... bulan … tahun ... di Jakarta telah dilaksanakan rekonsiliasi/perhitungan kembali Iuran Jaminan Kesehatan Triwulan … Tahun Anggaran ... antara Kuasa Pengguna Anggaran dan BPJS Kesehatan. Materi rekonsiliasi/perhitungan kembali Iuran Jaminan Kesehatan Triwulan adalah perbandingan antara dana Iuran Jaminan Kesehatan Triwulan yang telah dicairkan dengan dana Iuran Jaminan Kesehatan Triwulan yang seharusnya diterima berdasarkan realisasi penghasilan dan/atau realisasi data kepesertaan sebagai berikut: 1.
Pencairan dana Iuran Jaminan Kesehatan a.
SPM/SP2D-LS bulan …
Rp.
b.
SPM/SP2D-LS bulan …
Rp.
c.
SPM/SP2D-LS bulan …
Rp.
Jumlah 2.
Rp.
Iuran Jaminan Kesehatan yang seharusnya diterima berdasarkan realisasi penghasilan dan/atau data peserta a.
Bulan …
Rp.
b.
Bulan …
Rp.
c.
Bulan …
Rp.
Jumlah 3.
Rp.
Kelebihan/kekurangan pencairan dana Iuran Jaminan Kesehatan Triwulan … sebesar
4.
Rincian
kelebihan/kekurangan
Rp. pencairan
dana
Iuran
Jaminan
Kesehatan tersaji dalam lampiran Berita Acara ini. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas, BPJS Kesehatan wajib: a. memperhitungkan
kelebihan/kekurangan
pencairan
dana
Iuran
Jaminan
Kesehatan
Triwulan ... dengan pencairan dana Iuran Jaminan Kesehatan Triwulan berikutnya; atau
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.1609
22
b. menyetorkan kelebihan pencairan dimaksud ke rekening kas negara dalam hal rekonsiliasi merupakan rekonsiliasi akhir tahun. Jakarta, … Kuasa Pengguna Anggaran/PPK
BPJS Kesehatan
NIP MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
MUHAMAD CHATIB BASRI
www.djpp.kemenkumham.go.id