BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. 1306, 2014
BNP2TKI. Sarana dan Prasarana. Fasilitas. Balai Pelayanan Kepulangan TKI. Selapajang. Pengelolaan. Pedoman.
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA NOMOR PER. 22 /KA / VIII /2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA SERTA FASILITAS DI BALAI PELAYANAN KEPULANGAN TENAGA KERJA INDONESIA SELAPAJANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA, Menimbang : a. bahwa penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas, yang aman dan nyaman bagi kepulangan Tenaga Kerja Indonesia ke daerah asal perlu dilakukan sebagai upaya mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, efisien, transparan, dan akuntabel; b. bahwa masyarakat dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) memerlukan adanya suatu pedoman yang dapat menjadi acuan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sarana, prasarana dan fasilitas di Balai Pelayanan Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia Selapajang; c. bahwa pengelolaan sarana dan prasarana serta fasilitas di Balai Pelayanan Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia Selapajang saat ini belum diatur dalam instrumen peraturan;
www.peraturan.go.id
2014, No.1306
2
d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tentang Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Fasilitas di Balai Pelayanan Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia Selapajang; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA SERTA FASILITAS DI BALAI PELAYANAN KEPULANGAN TENAGA KERJA INDONESIA SELAPAJANG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1.
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006.
www.peraturan.go.id
3
2014, No.1306
2.
Balai Pelayanan Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia Selapajang yang selanjutnya disingkat BPKTKI adalah unit pelaksana teknis BNP2TKI yang bertugas memberikan pelayanan kepulangan TKI di Bandara Soekarno-Hatta.
3.
Mitra Usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang melakukan kegiatan usaha di Gedung BPKTKI untuk melayani kebutuhan TKI.
4.
Perjanjian Sewa Menyewa adalah perjanjian tertulis antara BNP2TKI dengan Mitra Usaha yang memuat syarat-syarat untuk melakukan kegiatan sewa menyewa serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.
5.
Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah Semua Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6.
Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang tidak digunakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dengan tidak merubah status kepemilikan.
7.
Sarana dan prasarana serta fasilitas adalah alat, tempat, atau ruangan yang digunakan sebagai penunjang kegiatan kepulangan tenaga kerja Indonesia di bandara Soekarno-Hatta. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
(1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemanfaatan dan pengelolaan BMN berupa sarana dan prasarana serta fasilitas di BPKTKI sehingga memberikan keamanan dan kenyamanan dalam pelayanan kepulangan TKI. (2) Peraturan ini bertujuan untuk : a.
mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan BMN yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel;
b.
memberikan kepastian bagi masyarakat (Mitra Usaha) dan BNP2TKI dalam memanfaatkan dan mengelola sarana dan prasarana serta fasilitas di BPKTKI;
c.
memberikan kemudahan bagi TKI dalam mendapatkan pelayanan berupa:
www.peraturan.go.id
2014, No.1306
4
1. melakukan penukaran uang; 2. mendapatkan pelayanan transportasi ke daerah asal; 3. mendapatkan makanan dan minuman selama menunggu waktu keberangkatan ke daerah asal; serta 4. mendapatkan fasilitas lain yang dibutuhkan. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3 Peraturan ini mengatur tentang : a.
Pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana, serta fasilitas;
b.
Jenis Bidang Usaha dan Jumlah Usaha;
c.
Persyaratan Mitra Usaha;
d.
Hak dan kewajiban, jangka waktu dan tata cara berusaha di BPKTKI Selapajang;
e.
Sanksi;
f.
Keadaan memaksa/force majeur. BAB IV PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA SERTA FASILITAS Bagian Kesatu Pengelolaan Pasal 4
(1) Sarana dan Prasarana serta Fasilitas di lingkungan BPKTKI digunakan untuk pemberian pelayanan kepulangan TKI ke daerah asal. (2) Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Fasilitas di lingkungan BPKTKI menjadi tanggung jawab Kepala BPKTKI. Pasal 5 (1) Untuk memberikan pelayanan kepulangan yang maksimal kepada TKI, sarana dan prasarana serta fasilitas di lingkungan BPKTKI dapat dimanfaatkan oleh Mitra Usaha. (2) Mitra Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya Mitra Usaha yang mendukung pemberian pelayanan kepulangan TKI.
www.peraturan.go.id
2014, No.1306
5
Bagian Kedua Pemanfaatan Pasal 6 (1) Pemanfaatan sarana dan prasarana serta fasilitas di lingkungan BPKTKI oleh Mitra Usaha hanya dapat dilakukan dengan Perjanjian Sewa Menyewa. (2) Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BNP2TKI dengan Mitra Usaha. (3) Dalam pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kepala BNP2TKI menunjuk Kepala BPKTKI sebagai pihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa. BAB V JENIS BIDANG USAHA DAN JUMLAH USAHA Pasal 7 (1) Jenis bidang usaha yang dapat memanfaatkan sarana dan prasarana serta fasilitas adalah: a.
Bank;
b.
money changer;
c.
rumah makan;
d.
travel;
e.
jasa pengiriman barang (cargo);
f.
gerai alat komunikasi/handphone.
(2) Jenis bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Keputusan Kepala BNP2TKI. Pasal 8 Jumlah usaha yang dapat memanfaatkan sarana dan prasarana serta fasilitas ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah TKI yang dilayani dan optimalisasi pelayanan dengan menghindari terjadinya monopoli usaha.
www.peraturan.go.id
2014, No.1306
6
BAB VI PERSYARATAN MITRA USAHA Pasal 9 (1) Mitra Usaha yang berminat membuka usaha dengan menggunakan sarana dan prasarana, serta fasilitas mengajukan permohonan kepada Kepala BNP2TKI. (2) Mitra Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a.
Perseroan Terbatas;
b.
BUMN/BUMD;
c.
Persekutuan komanditer/CV;
d.
Koperasi;
(3) Untuk dapat mengajukan permohonan sebagai Mitra Usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.
memiliki Izin Usaha yang masih berlaku;
b.
memiliki Akte Pendirian;
c.
surat keterangan domisili;
d.
laporan kondisi keuangan 3 (tiga) bulan terakhir/bukti rekening Bank;
e.
SPT tahun terakhir;
f.
bukti pembayaran Pajak 3 (tiga) bulan terakhir;
g.
tidak mempunyai catatan/laporan kasus pelanggaran dalam pelayanan terhadap TKI;
h. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa. (4) Seleksi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Mitra Usaha dapat menyampaikan tawaran fasilitas dalam usaha yang dapat dipertimbangkan dalam penilaian pada saat seleksi. Pasal 10 (1) Untuk menjamin objektifitas penetapan Mitra Usaha, jenis dan jumlah usaha, Kepala BNP2TKI membentuk Tim Seleksi Mitra Usaha dengan Keputusan Kepala BNP2TKI. (2) Tim Seleksi Mitra Usaha bertugas:
www.peraturan.go.id
7
2014, No.1306
a.
melakukan pemeriksaan dan verifikasi administrasi calon Mitra Usaha;
b.
melakukan penilaian terhadap permodalan, pengalaman, dan kelayakan usaha dengan cara pemeriksaan dokumen dan peninjauan lapangan;
c.
merekomendasikan calon Mitra Usaha yang memenuhi syarat kepada Kepala BNP2TKI. Pasal 11
Kepala BNP2TKI menetapkan Mitra Usaha, jenis dan jumlah usaha dalam rangka pemanfaatan sarana dan prasarana serta fasilitas di gedung BPKTKI dengan Keputusan Kepala BNP2TKI berdasarkan rekomendasi Tim Seleksi Mitra Usaha. Pasal 12 (1) Mitra Usaha yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa pemanfaatan sarana dan prasarana serta fasilitas di BPKTKI. (2) Penandatanganan Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala BPKTKI dan Direktur/Pengurus Mitra Usaha. (3) Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat: a.
identitas para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian;
b.
objek perjanjian;
c.
tarif harga sewa;
d.
jangka waktu dan berakhirnya perjanjian sewa menyewa;
e.
hak dan kewajiban para pihak termasuk kewajiban penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan;
f.
sanksi terhadap tidak dipatuhinya perjanjian;
g.
keadaan memaksa/force majeur. Pasal 13
(1) Identitas para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a sekurang-kurangnya meliputi nama, alamat, jabatan.
www.peraturan.go.id
2014, No.1306
8
(2) Objek perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b meliputi ruangan dan fasilitasnya. Pasal 14 (1) Tarif harga sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur Penerimaan Negara Bukan Pajak. (2) Dalam hal penetapan harga sewa belum ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur Penerimaan Negara Bukan Pajak, maka penghitungan tarif harga sewa dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku. Pasal 15 (1) Jangka waktu Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d berlaku paling lama 1 (satu) tahun. (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 kali paling lama 1 (satu) tahun sepanjang Mitra Usaha memenuhi persyaratan. (3) Mitra Usaha yang telah berakhir masa perpanjangan sewanya dan ingin memperpanjang kembali, maka Mitra Usaha yang bersangkutan harus mengajukan permohonan baru lagi untuk menyewa ruangan usaha. Pasal 16 (1) Perjanjian Sewa Menyewa berakhir apabila jangka waktu sewa telah berakhir. (2) Perjanjian Sewa Menyewa dapat diakhiri apabila Mitra Usaha tidak melaksanakan atau tidak mentaati isi Perjanjian Sewa Menyewa (wanprestasi). Pasal 17 (1) Mitra Usaha wajib mengosongkan dan mengembalikan ruangan beserta fasilitasnya dalam keadaan baik kepada BPKTKI apabila Perjanjian Sewa Menyewa berakhir. (2) Pengembalian ruangan beserta fasilitasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Berita Acara. Pasal 18 (1) Hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
www.peraturan.go.id
2014, No.1306
9
ayat (3) huruf e meliputi hak dan kewajiban BNP2TKI dan Mitra Usaha. (2) Hak BNP2TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.
menerima bukti asli setoran pembayaran uang sewa ke kas negara;
b.
mengawasi perjanjian;
c.
memberikan sanksi kepada Mitra Usaha;
ketaatan
Mitra
Usaha
dalam
melaksanakan
isi
(3) Kewajiban BNP2TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.
menyediakan ruangan beserta fasilitasnya;
b.
menjamin keamanan dan kenyamanan berusaha;
(4) Hak Mitra Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.
mendapatkan ruangan usaha sesuai yang diperjanjikan;
b.
mendapatkan jaminan untuk berusaha secara aman dan nyaman;
c.
mengajukan keluhan/complain;
(5) Kewajiban Mitra Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.
membayar uang sewa 1 (satu) tahun ke kas negara melalui Bank sebelum Perjanjian Sewa Menyewa ditandatangani;
b.
mentaati isi perjanjian;
c.
menyediakan tenaga operasional/karyawan yang kompeten dan mendaftarkannya ke BPKTKI;
d.
memasang display daftar harga yang berlaku untuk semua jenis usaha di BPKTKI. BAB VII SANKSI Pasal 19
(1) BPKTKI dapat menjatuhkan sanksi kepada Mitra Usaha. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a.
Teguran lisan maupun tertulis;
b.
Denda;
c.
Penghentian sementara operasional/suspend;
d.
Pengakhiran perjanjian.
www.peraturan.go.id
2014, No.1306
10
(3) Sanksi berupa teguran lisan maupun tertulis dijatuhkan apabila: g.
tidak menjaga kebersihan ruangan;
h.
tidak menjaga ketertiban;
i.
kegiatan Mitra Usaha berpotensi dan/atau merugikan TKI;
j.
Mitra Usaha menyalahgunakan peruntukan ruangan beserta fasilitasnya;
k.
karyawan tidak menggunakan seragam dan/atau identitas tanda pengenal;
l.
mempekerjakan karyawan tidak sesuai dengan yang didaftarkan.
(4) Sanksi berupa denda dijatuhkan apabila Mitra Usaha merusak ruangan beserta fasilitasnya. (5) Sanksi berupa penghentian sementara operasional/suspend dijatuhkan apabila sanksi yang ditetapkan pada ayat (3) dan (4) tidak dilaksanakan (6) Sanksi berupa pengakhiran perjanjian dijatuhkan apabila Mitra Usaha tidak melaksanakan kewajiban dalam Perjanjian Sewa Menyewa. BAB VIII KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEUR Pasal 20 (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa/force majeur, Perjanjian Sewa Menyewa dapat diakhiri dengan kesepakatan kedua belah pihak. (2) Keadaan memaksa/force majeur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adanya kebijakan pemerintah pusat, kebakaran, gempa bumi, banjir besar yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Sewa Menyewa. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 21 (1) Perjanjian Sewa Menyewa ruangan beserta fasilitasnya yang ada saat ini masih tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian. (2) Mitra Usaha yang saat ini masih menyewa ruangan dan ingin melanjutkan sewanya wajib mengajukan permohonan baru kepada Kepala BNP2TKI sesuai dengan proses yang diatur dalam Peraturan ini.
www.peraturan.go.id
11
2014, No.1306
BAB X PENUTUP Pasal 22 Peraturan Kepala BNP2TKI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BNP2TKI ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2014 KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA, GATOT ABDULLAH MANSYUR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN
www.peraturan.go.id
