BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.185, 2015
BNP2TKI. Surat Izin Pengerahan. Penerbitan. Tata Cara. Petunjuk Teknis.
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENERBITAN SURAT IZIN PENGERAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA, Menimbang : a.
bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 378 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pejabat Penerbit Surat Ijin Pengerahan (SIP) perlu diatur petunjuk teknis tentang tata cara penerbitan Surat Izin Pengerahan (SIP) calon tenaga kerja Indonesia ke luar negeri;
b.
bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
: 1.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
Mengingat
www.peraturan.go.id
2015, No.185
2
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);
3.
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
4.
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan ILO Convention No.88 Concerning The Organization Of The Employment Service (Konvensi ILO No.88 Mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja);
5.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENERBITAN SURAT IZIN PENGERAHAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1.
Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
2.
Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
3.
Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
www.peraturan.go.id
3
2015, No.185
4.
Pengguna Jasa TKI yang selanjutnya disebut dengan Pengguna adalah instansi Pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, Badan Hukum Swasta dan atau perseorangan di negara tujuan yang mempekerjaan TKI.
5.
Mitra Usaha adalah instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan yang bertanggungjawab menempatkan TKI pada Pengguna.
6.
Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya disingkat SIP adalah izin yang diberikan Pemerintah kepada PPTKIS untuk merekrut calon TKI dari daerah tertentu, untuk jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakan pada calon pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu.
7.
Surat Pengantar Rekrut yang selanjutnya disebut SPR adalah persetujuan untuk melaksanakan rekrut di daerah tertentu dengan jumlah, jabatan, jenis kelamin, Negara dan waktu tertentu yang dikeluarkan oleh Dinas Provinsi.
8.
Surat Permintaan TKI/Job Order/Demand Letter/Wakalah adalah surat dari Pengguna dan atau Mitra Usaha kepada PPTKIS yang disahkan/dilegalisasi oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan mengenai permintaan TKI dengan syarat dan kualifikasi jabatan tertentu.
9.
Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut SISKOTKLN adalah sistem online pelayanan administrasi penempatan TKI dan penerbitan KTKLN yang melibatkan seluruh stakeholder terkait.
10. Perjanjian Kerjasama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara PPTKIS dengan Mitra Usaha atau Pengguna yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan dan perlindungan TKI di negara tujuan. 11. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan Pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak. 12. Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara PPTKIS dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 13. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat BNP2TKI adalah lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
www.peraturan.go.id
2015, No.185
4
14. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat BP3TKI adalah perangkat BNP2TKI yang bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan TKI. 15. Dinas Kabupaten/Kota adalah instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota. 16. Dinas Provinsi adalah instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di Provinsi. 17. Menteri adalah Menteri Ketenagakerjaan. BAB II PENERBITAN SIP Pasal 2 (1) PPTKIS yang akan merekrut calon TKI wajib memiliki SIP dari Kepala BNP2TKI. (2) Kepala BNP2TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Deputi Penempatan up. Direktur Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan sebagai Pejabat Penerbit SIP. Pasal 3 (1) Untuk memperoleh SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PPTKIS mengajukan permohonan secara tertulis melalui online (SISKOTKLN) kepada Direktur Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan dan menyampaikan persyaratan sebagai berikut: a.
copy Perjanjian Kerjasama Penempatan antara PPTKIS dengan Pengguna atau Mitra Usaha PPTKIS dengan menunjukkan aslinya;
b.
surat permintaan TKI/job order/demand letter/ wakalah;
c.
rancangan Perjanjian Kerja; dan
d.
rancangan Perjanjian Penempatan.
(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c harus telah mendapat persetujuan dari Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI. (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diverifikasi terlebih dahulu sebelum diterbitkan SIP. Pasal 4 (1) Apabila dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dinyatakan lengkap dan sah maka SIP dapat diterbitkan dalam waktu 1(satu) hari kerja.
www.peraturan.go.id
5
2015, No.185
(2) BNP2TKI menerbitkan SIP berdasarkan kondisi angkatan kerja yang ada di Provinsi yang bersangkutan. (3) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan secara online melalui SISKOTKLN. (4) Bentuk permohonan SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sesuai dengan bentuk terlampir (Lampiran I). Pasal 5 Penerbitan SIP tidak dikenakan biaya apapun. Pasal 6 (1) SIP ditandatangan oleh Direktur Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan dan diberikan penomoran secara otomatis oleh sistem online (SISKOTKLN). (2) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPTKIS dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi daerah rekrut. Pasal 7 (1) PPTKIS yang telah memperoleh SIP melaporkan pada Dinas Provinsi daerah rekrut untuk memperoleh SPR secara online. (2) Dinas Provinsi menentukan daerah rekrut di wilayah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi yang bersangkutan dengan menerbitkan SPR dalam waktu 1 (satu) hari kerja. Pasal 8 PPTKIS yang akan melakukan rekrut harus membawa SIP dan SPR dari Dinas Provinsi daerah rekrut. Pasal 9 Bagi PPTKIS atau Mitra Usaha dan/atau Pengguna yang masih memiliki permasalahan dengan TKI yang ditempatkannya dan belum diselesaikan sesuai batas waktu yang ditentukan (tunda layan), maka penerbitan SIP ditunda sampai masalah TKI diselesaikan. Pasal 10 (1) SIP memuat: a.
nomor dan tanggal surat permintaan TKI;
b.
nama calon pengguna atau mitra usaha di negara tujuan penempatan;
c.
jumlah calon TKI yang akan direkrut pada Provinsi yang bersangkutan;
d.
jenis pekerjaan/jabatan;
www.peraturan.go.id
2015, No.185
6
e.
jangka waktu berlakunya SIP; dan
f.
daerah rekrut.
(2) Daerah rekrut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi beberapa Kabupaten/Kota atau seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi yang bersangkutan. (3) Bentuk dan isi SIP sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala BNP2TKI ini (Lampiran II). Pasal 11 Jangka waktu berlakunya SIP diberikan paling lama 6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan jangka waktu surat permintaan TKI/job order/demand letter/wakalah belum berakhir dan jumlah TKI belum terpenuhi. Pasal 12 (1) Dalam hal jangka waktu berlakunya SIP berakhir dan jumlah TKI belum terpenuhi, maka PPTKIS dapat mengajukan SIP baru untuk merekrut kekurangan jumlah permintaan TKI yang belum terpenuhi dalam surat permintaan TKI/job order/demand letter/wakalah. (2) PPTKIS wajib melaporkan secara tertulis mengenai hasil rekrut di masing-masing Kabupaten/Kota kepada pejabat penerbit SIP (Direktur Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan) dengan tembusan kepada Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota. BAB III PENERBITAN SPR Pasal 13 (1) Dinas Provinsi menerbitkan SPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berdasarkan SIP yang diterbitkan oleh BNP2TKI. (2) Dinas Provinsi mengendalikan daerah rekrut berdasarkan kondisi daerah (peta supply) Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya. (3) Bentuk SPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan bentuk terlampir (Lampiran III). Pasal 14 (1) Untuk memperoleh SPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PPTKIS mengajukan permohonan secara tertulis melalui online (SISKOTKLN) kepada Kepala Dinas Provinsi. (2) Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan SPR secara online melalui SISKOTKLN.
www.peraturan.go.id
7
2015, No.185
(3) Bentuk surat permohonan SPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan bentuk terlampir (Lampiran IV). Pasal 15 (1) Dinas Provinsi menyampaikan SPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) kepada PPTKIS dengan tembusan kepada BP3TKI dan Dinas Kabupaten/Kota daerah rekrut. (2) Dalam hal jumlah Calon TKI dalam SPR tersebut belum terpenuhi, maka PPTKIS melaporkannya ke Dinas Provinsi untuk melimpahkan ke Kabupaten/Kota daerah rekrut lain yang tercantum dalam SPR untuk diterbitkan SPR baru. Pasal 16 Penerbitan SPR tidak dikenakan biaya apapun. Pasal 17 PPTKIS dilarang melimpahkan Calon TKI yang telah direkrut pada PPTKIS lainnya. BAB IV PELAPORAN Pasal 18 BNP2TKI melaporkan secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Menteri Ketenagakerjaan mengenai pelayanan penerbitan SIP. BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 19 (1) Dilarang memberikan SIP kepada PPTKIS yang terkena sanksi peringatan tertulis atau skorsing akibat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI. (2) Dalam hal SIP telah diterbitkan atau diberikan pada PPTKIS namun PPTKIS terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka SIP harus dibatalkan atau ditarik kembali. (3) SIP yang dibatalkan atau ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPTKIS wajib melaporkan kepada Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota.
www.peraturan.go.id
2015, No.185
8
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 20 SIP yang telah diterbitkan sebelum diberlakukannya Peraturan Kepala BNP2TKI ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu SIP tersebut. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2015 KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGANTENAGA KERJA INDONESIA, NUSRON WAHID Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Febuari 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY
www.peraturan.go.id