BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.955, 2013
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA. Surat Pernyataan. Etika Profesi. Persyaratan. Registrasi.
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG SURAT PERNYATAAN AKAN MEMATUHI DAN MELAKSANAKAN KETENTUAN ETIKA PROFESI TERKAIT PERSYARATAN REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA, Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan praktik kedokteran yang merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Surat Pernyataan Akan Mematuhi dan Melaksanakan Ketentuan Etika Profesi Terkait Persyaratan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi;
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.955
2
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG SURAT PERNYATAAN AKAN MEMATUHI DAN MELAKSANAKAN KETENTUAN ETIKA PROFESI TERKAIT PERSYARATAN REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini, yang dimaksud dengan: 1.
Surat Pernyataan Akan Mematuhi dan Melaksanakan Ketentuan Etika Profesi selanjutnya disingkat SPAMMEP adalah pernyataan tertulis yang dibuat oleh Dokter dan Dokter Gigi sebagai bagian persyaratan Registrasi yang menegaskan janji untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi kedokteran/kedokteran gigi.
2.
Kode Etik Kedokteran, yang selanjutnya disebut Kodeki adalah etika profesi kedokteran yang diterbitkan oleh Ikatan Dokter Indonesia yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh Dokter dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.
Kode Etik Kedokteran Gigi, yang selanjutnya disebut Kodekgi adalah etika profesi kedokteran gigi diterbitkan oleh Persatuan Dokter Gigi Indonesia yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh Dokter Gigi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.
Dokter dan Dokter Gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
5.
Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Dokter dan Dokter Gigi yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya.
6.
Registrasi Ulang adalah pencatatan ulang terhadap Dokter dan Dokter Gigi yang telah diregistrasi setelah memenuhi persyaratan yang berlaku.
7.
Surat Izin Praktik adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada Dokter dan Dokter Gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.955
3
8.
Surat Tanda Registrasi Dokter dan Dokter Gigi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada Dokter dan Dokter Gigi yang telah diregistrasi.
9.
Konsil Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
10. Konsil Kedokteran, yang selanjutnya disingkat KK adalah organ di dalam KKI yang melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang KKI untuk profesi Dokter. 11. Konsil Kedokteran Gigi, yang selanjutnya disingkat KKG adalah organ di dalam KKI yang melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang KKI untuk profesi Dokter Gigi. 12. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk praktik kedokteran atau kedokteran gigi. 13. Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi. 14. Etika Profesi adalah sekumpulan nilai-nilai dan moralitas profesi kedokteran dan kedokteran gigi yang tercantum dalam Kodeki/Kodekgi, fatwa-fatwa etik, pedoman, dan kesepakatan etik lainnya dari IDI/PDGI sebagai Organisasi Profesi. Pasal 2 Pengaturan SPAMMEP bertujuan untuk : a.
mendorong terlaksananya kedokteran/kedokteran gigi;
ketentuan
etika
profesi
b.
meningkatnya keterpercayaan publik terhadap profesionalisme Dokter dan Dokter Gigi;
c.
memenuhi persyaratan registrasi Dokter dan Dokter Gigi;
d.
memberikan perlindungan kepada pasien. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 3
(1) Untuk memenuhi persyaratan Registrasi, Dokter dan Dokter Gigi wajib membuat SPAMMEP. (2) SPAMMEP mencakup yang diatur dalam Etika Profesi.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.955
4
BAB III SPAMMEP UNTUK PERSYARATAN REGISTRASI Pasal 4 (1) Dokter dan Dokter Gigi membuat SPAMMEP dengan cara mengisi formulir SPAMMEP dan ditandatangani. (2) Formulir SPAMMEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KKI ini. (3) Formulir SPAMMEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Organisasi Profesi dan ditetapkan melalui surat keputusan Organisasi Profesi. BAB IV PENCATATAN ETIKA Pasal 5 (1) Bagi Dokter dan Dokter Gigi yang melakukan pelanggaran etika setelah menandatangani SPAMMEP, akan dilakukan pencatatan oleh KKI berdasarkan pelaporan dari Organisasi Profesi. (2) Organisasi Profesi akan melaporkan Dokter dan Dokter Gigi yang sudah menjalani sanksi etika dan telah direhabilitasi kepada KKI. (3) Pelaporan dari Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Organisasi Profesi. (4) Organisasi Profesi bersama KKI mengembangkan sistem pencatatan tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketentuan Etika Profesi. Pasal 6 Pencatatan pelaksanaan ketentuan Etika Profesi yang dilaporkan Organisasi Profesi akan menjadi bahan pertimbangan KKI dalam melakukan registrasi ulang. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Peraturan KKI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.955
5
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan KKI ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Februari 2013 KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA, MENALDI RASMIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN
www.djpp.kemenkumham.go.id
