BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.1465, 2015
BPKP. Laporan Kinerja. Pemerintah Daerah. Rencana Tindak Pengendalian Penyajian. Asistensi Penyusunan. Pedoman.
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN ASISTENSI PENYUSUNAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN PENYAJIAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahdan Pasal 3, Pasal 18, Pasal 19serta Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang PedomanAsistensi Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Daerah; Mengingat
: 1.
PeraturanPemerintahNomor 60 Tahun 2008 tentangSistemPengendalian Intern Pemerintah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
www.peraturan.go.id
2015, No.1465
2
2.
PeraturanPresidenNomor 192 Tahun 2014 tentangBadanPengawasanKeuangandan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
3.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1842);
5.
Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bagi Fasilitator; MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEDOMAN ASISTENSIPENYUSUNAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN PENYAJIAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH. Pasal 1 Pedoman Asistensi Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai acuan bagi Unit Kerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam membantu Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi risiko atas penyajian laporan kinerja dan menetapkan langkah pengendalian yang diperlukan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dalam rangka peningkatan manajemen kinerja. Pasal 2 Pedoman Asistensi Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini. Pasal 3 Hal lain yang belum diatur dalam Pedoman Asistensi Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Daerah ini
www.peraturan.go.id
3
2015, No.1465
akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Pasal4 Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2015 KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA, ARDAN ADIPERDANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY
www.peraturan.go.id
2015, No.1465
4
LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN ASISTENSI PENYUSUNAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN PENYAJIAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH
PENYUSUNAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN PENYAJIAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pasal 59 huruf (2) mengamanatkan BPKP sebagai pembina penyelenggaraan SPIP. Salah satu bentuk pembinaan yang diamanatkan dalam PP Nomor 60 tahun 2008 tersebut adalah penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP. Hal ini telah dilakukan dengan diterbitkannya Peraturan Kepala BPKP Nomor 10 Tahun 2013 tanggal 13 Pebruari 2013 tentang Pedoman Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SPIP bagi fasilitator. Bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP adalah bimbingan dan konsultasi oleh fasilitator dalam membantu instansi pemerintah dalam melaksanakan seluruh siklus penyelenggaraan SPIP yang meliputi analisis tujuan, perumusan lingkungan pengendalian yang diharapkan, identifikasi risiko, analisis
risiko,
evaluasi
pengendalian
terpasang,
serta
penyusunan
rencana tindak pengendalian yang berisikan rencana revisi kebijakan dan prosedur, pengomunikasian revisi pengendalian, dan monitoring evaluasi hasil revisi pengendalian (Peraturan Kepala BPKP No.10 Tahun 2013 pasal 1 butir 4) Hasil evaluasi LAKIP yang telah dilaksanakan oleh BPKP selama beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa sebagian besar pemda memperoleh
www.peraturan.go.id
2015, No.1465
5
nilai
yang
belum
memuaskan.
Hal
ini
menggambarkan
bahwa
penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) belum sepenuhnya berjalan sesuai praktik-praktik terbaik. Kelemahan ini juga disebabkan kurangnya komitmen Kepala Daerah serta mekanisme pengelolaan data kinerja masing-masing penyelenggara SAKIP yang belum tertib. Atas dasar itulah BPKP dalam hal ini Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan
Keuangan
Daerah
membuat
Pedoman
Asistensi
Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Daerah guna meningkatkan kualitas SAKIP yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai hasil evaluasi Laporan Kinerja. B. Maksud dan Tujuan Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Pedoman Asistensi Penyusunan RTP Penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
ini
dibuat
sebagai
acuan
bagi
fasilitator
dalam
membantu/mengasistensi Pemda untuk mengidentifikasi risiko yang terkait dengan penyajian laporan kinerja serta menetapkan langkah pengendalian yang diperlukan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dalam rangka peningkatan manajemen kinerja. C. Ruang Lingkup Ruang
lingkup
adalah
penyusunan RTP
pada
instansi
pemerintah
provinsi/kabupaten/kota dan SKPD, meliputi RTP atas faktor-faktor yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung pelaporan kinerja. D. Pengguna Pedoman Pihak-pihak yang dituju sebagai pengguna pedoman ini adalah fasilitator pada Perwakilan BPKP seluruh Indonesia. E. Metode Penyusunan RTP Metode yang digunakan dalam menyusun pedoman ini adalah metode yang pragmatis, karena disesuaikan dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan kendala yang ada. Pedoman disusun dengan
www.peraturan.go.id
2015, No.1465
6
menggunakan model analisis sebagaimana dimuat dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 10 Tahun 2013 dengan menekankan focus group discussion sebagai cara pengumpulan dan analisis data untuk perumusan rencana tindak pengendalian. F. Sistematika Pedoman Sistematika penyajian pedoman ini dibagi dalam 3 (tiga) bab dengan urutan sebagai berikut:
1. BAB I
Pendahuluan
Menguraikan tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pengguna Pedoman, Metode Penyusunan Pedoman, dan Sistematika Pedoman 2. BAB II Faktor-faktor yang mendukung penyajian laporan kinerja Menguraikan pengertian laporan kinerja, tujuan pelaporan kinerja, format laporan kinerja, dan faktor-faktor yang mendukung penyajian laporan kinerja. 3. BAB III Langkah-langkah Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Daerah LAMPIRAN: −
Template Rencana Tindak Pengendalian
−
Draft Rencana Tindak Pengendalian
−
Laporan Hasil Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian
www.peraturan.go.id
2015, No.1465
7
BAB II PELAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH
A. Pengertian Pelaporan Kinerja Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan
kinerja
pengungkapan
adalah
pengukuran
(disclosure)
secara
kinerja
memadai
dan
hasil
evaluasi
analisis
serta
terhadap
pengukuran kinerja. B. Tujuan Pelaporan Kinerja 1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai, 2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. C. Format Laporan Kinerja Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan informasi tentang: 1. Uraian singkat organisasi; 2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan; 3. Pengukuran kinerja; 4. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. D. Faktor-faktor yang mendukung penyajian Laporan Kinerja Sebagaimana diuraikan di atas, tujuan pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan
bagi
instansi
pemerintah
untuk
meningkatkan
kinerjanya. Terkait dengan hal itu maka kegiatan yang mendukung penyusunan Laporan Kinerja harus mendapat perhatian agar informasi yang disajikan adalah sesuai dengan ketentuan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada hasil evaluasi.
www.peraturan.go.id
2015, No.1465
8
Selain penyelenggaraan SAKIP yang baik, hasil evaluasi dipengaruhi pula oleh adanya komitmen pimpinan unit kerja terkait manajemen kinerja dan akuntabilitas. Aspek komponen SAKIP yang perlu diperhatikan adalah: 1. Perencanaan Kinerja Perencanaan Kinerja terkait dengan pengelolaan dokumen perencanaan (RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan). Setiap dokumen perencanaan harus mencakup unsur: a.
Pemenuhan, yaitu ada, diformalkan, serta memuat unsur-unsur visi, misi, program, tujuan, indikator kinerja tujuan, target jangka menengah, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan, dan Indikator Kinerja Utama (IKU).
b.
Kualitas, yaitu bahwa unsur-unsur dalam dokumen perencanaan tsb telah memenuhi kriteria yang seharusnya, misalnya Tujuan dan Sasaran dalam Renstra telah berorientasi hasil, Dokumen Renstra telah selaras dengan dokumen RPJMD/dokumen Renstra atasannya.
c.
Implementasi, antara lain yaitu bahwa dokumen perencanaan jangka
menengah
telah
digunakan
sebagai
acuan
dalam
penyusunan dokumen Renstra unit kerja, dokumen perencanaan tahunan, dokumen RKA 2. Pengukuran Kinerja Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah
pengukuran
kinerja
dalam
rangka
menjamin
adanya
peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulanan) dan tahunan.
www.peraturan.go.id
2015, No.1465
9
Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator
kinerja
yang
digunakan
harus
memenuhi
kriteria
spesifik/Spesific; dapat diukur/Measurable; dapat dicapai/Achievable; relevan; dan sesuai dengan kurun waktu tertentu/Timelines. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. 3. Pelaporan Kinerja Pelaporan Kinerja yang baik harus mencakup unsur: a.
Pemenuhan,
yaitu
bahwa
laporan
kinerja
telah
disusun,
disampaikan tepat waktu, disertai dengan softcopy, diunggah ke dalam website, serta menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU. b.
Penyajian,
yaitu
bahwa
laporan
kinerja
bukan
merupakan
kompilasi dari laporan kinerja unit kerja dibawahnya, menyajikan informasi
pencapaian
sasaran
yang
berorientasi
outcome,
menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, serta informasi kinerja tersebut dapat diandalkan. c.
Pemanfaatan, digunakan
yaitu
dalam
bahwa
informasi
yang
perbaikan perencanaan,
disajikan
digunakan
telah untuk
menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan unit kerja, serta digunakan untuk peningkatan dan penilaian kinerja. 4. Evaluasi kinerja. Evaluasi dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan menggunakan pedoman/petunjuk pelaksanaan evaluasi yang selaras dengan pedoman/juklak yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB. Dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Reviu atas laporan kinerja adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa
www.peraturan.go.id
2015, No.1465
10
laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas. Tujuan reviu atas laporan akuntabilitas kinerja adalah membantu penyelenggaraan
SAKIP
serta
memberikan
keyakinan
terbatas
mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas. Reviu dilakukan hanya atas laporan kinerja tingkat K/L/Pemda saja.
www.peraturan.go.id
2015, No.1465
11
BAB III LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) PENYAJIAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH Perolehan nilai yang baik dari hasil evaluasi laporan kinerja dipengaruhi oleh penyelenggaraan SAKIP yang baik, juga oleh adanya komitmen pimpinan
unit
kerja
yang
terkait dengan
manajemen
kinerja
dan
akuntabilitas. Komitmen pimpinan merupakan hal yang penting dalam langkah-langkah penyusunan RTP terkait dengan penyusunan Laporan Kinerja yang berkualitas yang
didasarkan atas risiko yang ada dalam tahapan
penyelenggaraan SAKIP. Sebagaimana diuraikan dalam Bab II sebelumnya, aspek komponen SAKIP yang perlu diperhatikan adalah Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu/Evaluasi Kinerja. Dalam evaluasi laporan kinerja yang telah dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB selama ini, unsur-unsur yang dinilai atas ke-empat komponen tersebut di atas adalah pemenuhan, kualitas, serta implementasi. Dengan demikian, dalam menetapkan rencana tindak pengendalian atas penyajian laporan kinerja, terlebih dahulu harus ditetapkan risiko dari masingmasing komponen terkait dengan unsur-unsur penilaian. Sebagaimana diuraikan dalam Lampiran II Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyampaian Laporan Kinerja mulai dari tingkat SKPD sampai dengan tingkat pemerintah provinsi/kabupaten/kota diatur sebagai berikut: −
Kepala
SKPD
menyusun
laporan
kinerja
tahunan
berdasarkan
perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
www.peraturan.go.id
2015, No.1465
−
12
Bupati/Walikota
menyusun
laporan
kinerja
tahunan
pemerintah
Kabupaten/Kota berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan
menyampaikannya
kepada
Gubernur,
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas, Menteri PAN dan RB, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. −
Gubernur/Bupati/Walikota
menyusun
berdasarkan
kinerja
perjanjian
laporan
yang
kinerja
tahunan
ditandatangani
dan
menyampaikannya kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri PAN dan RB, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Langkah-langkah dalam penerapan Rencana Tindak Pengendalian dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Metode penyusunan RTP dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan pegawai dari tingkat SKPD dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota sebanyak 8 sampai 15 orang. Pegawai yang diundang adalah mereka yang berkompeten dan terkait secara langsung dengan penyusunan laporan kinerja baik di tingkat SKPD maupun tingkat provinsi/kabupaten/kota. 2. Menetapkan rumusan kegiatan dan rumusan tujuan kegiatan. Secara spesifik tujuan dari penyusunan RTP adalah perolehan nilai hasil evaluasi yang tinggi. Evaluasi atas laporan kinerja yang selama ini dilaksanakan adalah evaluasi
atas
laporan
kinerja
provinsi/kabupaten/kota
dengan
mengambil uji petik atas 4 (empat) laporan kinerja SKPD. Oleh karena itu dalam proses penyusunan rencana tindak perlu difokuskan pada capaian di tingkat provinsi/kabupaten/kota meskipun yang dihasilkan tingkat SKPD. 3. Melakukan identifikasi risiko yang ada dari setiap komponen SAKIP terkait dengan unsur pemenuhan, kualitas, dan implementasinya baik di tingkat SKPD maupun di tingkat provinsi/kabupaten/kota. Pengertian risiko adalah keadaan/kejadian/peristiwa yang mempunyai potensi akan terjadi atau tidak terjadi. Jika risiko terjadi, akan
www.peraturan.go.id
2015, No.1465
13
mempunyai dampak negatif terhadap pencapaian tujuan. Dengan demikian risiko perlu dikelola sehingga dapat meminimalkan dampak yang akan terjadi. 4. Setelah risiko dari setiap komponen dapat diidentifikasi, kemudian ditentukan rumusan penyebabnya. Penyebab dari suatu risiko dapat lebih dari satu. 5. Merumuskan dampak yang timbul jika risiko tsb benar-benar terjadi. Risiko yang terjadi dapat menimbulkan satu atau lebih dampak. Untuk tujuan evaluasi atau penetapan rencana tindak pengendalian harus diseleksi satu dampak yang lebih dominan/signifikan di antara dampak lainnya. 6. Dari risiko yang telah diidentifikasi serta kemungkinan dampak yang akan terjadi, ditetapkan kegiatan pengendalian yang harus ada. Kegiatan pengendalian ini bisa dalam bentuk penetapan kebijakan oleh pimpinan unit kerja, penyusunan Standard Operating Procedures (SOP), dan lain-lain sesuai dengan kondisi yang diinginkan. 7. Selanjutnya adalah mengidentifikasi pengendalian yang sudah ada/ yang sudah berjalan. 8. Melakukan penilaian atas efektivitas pengendalian yang ada tsb. Jika dari hasil penilaian ternyata pengendalian yang ada belum efektif, maka
perlu
diciptakan
kegiatan
pengendalian
(rencana
tindak
pengendalian). 9. Atas
masing-masing
rencana
tindak
pengendalian,
ditetapkan
penanggungjawabnya serta waktu pelaksanaan. Hal ini perlu sebagai dasar dilakukannya monitoring oleh pimpinan unit kerja. 10. Rencana Tindak Pengendalian yang telah disepakati mulai dari tingkat SKPD sampai dengan tingkat provinsi/kabupaten/kota pada akhirnya akan diformalkan ke dalam Peraturan Kepala Daerah untuk segera ditindaklanjuti. Langkah-langkah tersebut dituangkan dalam Formulir penyusunan RTP sebagaimana terlampir.
www.peraturan.go.id
2015, No.1465
14
Berikut adalah contoh penuangan pernyataan risiko dari unsur-unsur SAKIP sampai dengan penetapan waktu pelaksanaan rencana tindak pengendalian ke dalam formulir RTP. a. PERENCANAAN KINERJA Pernyataan risiko adalah “Perencanaan Kinerja tidak memberikan arah pembangunan daerah atau tidak mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai pemerintah daerah”. Penyebabnya adalah Perencanaan Kinerja tidak memuat keseluruhan substansi komponen perencanaan kinerja (visi, misi, tujuan, sasaran, program beserta indikator kinerja dan Indikator Kinerja Utama) serta tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan di bawahnya. Dampak yang timbul adalah bahwa pembangunan daerah tidak dapat terlaksana secara efisien, efektif, berkesinambungan, dan terintegrasi. Pengendalian yang harus ada yaitu: 1) Proses penyusunan renstra melibatkan semua komponen yang terkait (Kepala Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Bappeda, dan seluruh SKPD) 2) Visi dan misi calon kepala daerah harus sesuai dengan RPJMN 3) Reviu atas komponen renstra oleh pimpinan unit kerja 4) Dokumentasi atas seluruh hasil reviu Pengendalian
yang
sudah
ada
Bappeda
telah
membentuk
tim
penyusunan Renstra Efektivitas pengendalian yang ada belum memadai Pengendalian yang masih dibutuhkan adalah membentuk tim lintas SKPD dengan koordinator Bappeda untuk melakukan verifikasi, menentukan skala prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan telah berkesinambungan sekaligus memantau bahwa seluruh dokumen tersebut telah memenuhi komponen-komponen evaluasi Penanggungjawab adalah Kepala Daerah/ Kepala SKPD Waktu
pelaksanaan
adalah
segera
setelah
RTP
Akuntabilitas
Pemerintah Daerah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah
www.peraturan.go.id
2015, No.1465
15
b. PERJANJIAN KINERJA Pernyataan risiko adalah “Perjanjian kinerja yang disusun bukan merupakan perwujudan komitmen antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tupoksi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia”. Penyebabnya adalah Perjanjian kinerja unit kerja tidak selaras dengan perencanaan kinerja unit kerja diatasnya (RPJMD, Renstra, RKPD, dan Perjanjian Kinerja Pemda). Dampak yang timbul adalah Perjanjian Kinerja tidak mendukung keberhasilan visi dan misi pemda karena bukan merupakan tolok ukur kinerja. Pengendalian yang harus ada: 1) FGD untuk menyelaraskan komponen perjanjian kinerja dengan dokumen perencanaan unit kerja di atasnya 2) Adanya pemutakhiran atas komponen perjanjian kinerja dalam hal terjadi perubahan. (PermenPAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 lampiran I poin E) Pengendalian yang sudah ada Kebijakan kepala daerah/kepala SKPD untuk menyusun perjanjian kinerja Efektivitas pengendalian yang ada belum memadai Pengendalian yang masih dibutuhkan adalah agar Perjanjian Kinerja di monitor pencapaiannya secara berkala. Penanggungjawab adalah Kepala Daerah/Kepala SKPD. Waktu
pelaksanaan
adalah
segera
setelah
RTP
Akuntabilitas
Pemerintah Daerah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah c. PENGUKURAN KINERJA Pernyataan risiko adalah “Capaian kinerja tidak menggambarkan keberhasilan kinerja yang sesungguhnya”. Penyebabnya karena tidak ada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja yang ditetapkan tidak memenuhi kriteria SMART. Dampak yang timbul adalah bahwa hasil pengukuran kinerja tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
www.peraturan.go.id
2015, No.1465
16
Pengendalian yang harus ada yaitu bahwa Gubernur/Bupati/Walikota melakukan pembinaan dalam pengembangan dan penetapan IKU di lingkungan masing-masing (pasal 13 Peraturan MenPAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007) Pengendalian
yang
sudah
ada
yaitu
hanya
berupa
kebijakan
pengukuran kinerja secara tahunan, yang membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Efektivitas pengendalian yang ada belum memadai Pengendalian yang masih dibutuhkan adalah agar: 1) Kepala Daerah menetapkan IKU sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi dalam suatu dokumen 2) Dilakukan reviu terhadap IKU secara berkala. 3) Kepala SKPD menetapkan indikator kinerja sekurang-kurangnya indikator keluaran (output) Penanggungjawab
adalah
pimpinan
unit
kerja
(Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala SKPD) Waktu
pelaksanaan
adalah
segera
setelah
RTP
Akuntabilitas
Pemerintah Daerah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah. d. PENGELOLAAN DATA KINERJA Pernyataan risiko adalah “Pengelolaan data kinerja belum memadai”. Penyebabnya karena: 1) Tidak ada instruksi dari pimpinan untuk menyusun SOP dan peraturan tentang pengelolaan kinerja 2) SDM yang kurang kompeten 3) Data kinerja masih belum terintegrasi Dampaknya Laporan yang dihasilkan tidak valid. Pengendalian yang harus ada: 1) SOP dan peraturan tentang pengelolaan data kinerja 2) Tersedianya SDM yang kompeten dan memadai Pengendalian yang sudah ada instruksi lisan dan pengawasan dari pimpinan unit kerja
www.peraturan.go.id
2015, No.1465
17
Efektivitas pengendalian yang ada belum memadai Pengendalian yang masih dibutuhkan adalah Tersusunnya SOP dan peraturan tentang pengelolaan data kinerja serta sosialisasi kepada pegawai/bagian/bidang yang terkait dengan pengelolaan data kinerja. Penanggungjawab adalah pimpinan unit kerja Waktu
pelaksanaan
adalah
segera
setelah
RTP
Akuntabilitas
Pemerintah Daerah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah e. PELAPORAN KINERJA. Pernyataan
risiko
adalah
“Laporan
Kinerja
tidak
mencerminkan
prestasi kerja yang sesungguhnya dicapai”. Penyebabnya karena pengelolaan data kinerja belum memadai. Dampaknya laporan kinerja tidak dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Pengendalian yang harus ada berupa SOP dan peraturan tentang pengelolaan data kinerja. Pengendalian yang sudah ada berupa instruksi lisan. Efektivitas pengendalian yang ada kurang memadai. Pengendalian yang masih dibutuhkan adalah tersusunnya SOP dan peraturan tentang pengelolaan data kinerja serta sosialisasi kepada pegawai/bagian/bidang yang terkait dengan pengelolaan data kinerja. Penanggungjawab adalah Kepala Daerah/Kepala SKPD Waktu
pelaksanaan
adalah
segera
setelah
RTP
Akuntabilitas
Pemerintah Daerah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah. f.
REVIU DAN EVALUASI KINERJA Pernyataan risiko adalah “Pedoman reviu yang disusun oleh Pemda belum disesuaikan dengan pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian PAN dan RB”. Penyebabnya karena: 1) Tidak ada instruksi dari pimpinan untuk menyesuaikan pedoman reviu yang ada dengan pedoman reviu/evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian PAN dan RB,
www.peraturan.go.id
2015, No.1465
18
2) SDM yang ada kurang berkompeten. Dampaknya hasil reviu kinerja tidak optimal. Pengendalian yang harus ada berupa tersedianya pedoman reviu yang telah sesuai dengan pedoman Kementerian PAN dan RB. Pengendalian yang sudah ada pedoman reviu yang sudah disusun pemda Efektivitas pengendalian yang ada belum memadai. Pengendalian yang masih dibutuhkan membentuk tim penyusun pedoman reviu yang mencakup unsur-unsur SKPD dan Pemda, dan membentuk tim yang melakukan pemantauan atas tindaklanjut hasil reviu untuk perbaikan kinerja Pemda dan SKPD Penanggungjawab adalah Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) Waktu
pelaksanaan
adalah
segera
setelah
RTP
Akuntabilitas
Pemerintah Daerah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah. Keseluruhan hasil rencana tindak pengendalian dituangkan dalam draft peraturan kepala daerah sebagaimana terlampir untuk diproses lebih lanjut sehingga menjadi kebijakan di Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
www.peraturan.go.id
2015, No.1465
19
BAB IV PELAPORAN
Laporan penyusunan RTP Penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dibuat dalam bentuk surat dengan susunan sistematika, sebagai berikut: 1. Dasar Penugasan Dasar penugasan merupakan ketentuan peraturan-peraturan yang mendasari penugasan tersebut. 2. Latar Belakang Latar
belakang
menguraikan
tentang
latar
belakang
perlunya
dilakukan penyusunan RTP Penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. 3. Tujuan Kegiatan Tujuan kegiatan menguraikan tentang tujuan kegiatan asistensi yang dilakukan sesuai dengan penugasan. 4. Ruang Lingkup Ruang lingkup menguraikan tentang ruang lingkup penyusunan RTP yang merupakan hasil identifikasi risiko yang memerlukan perbaikan pengendalian intern atas permasalahan kelemahan pengendalian internnya. 5. Hasil Penyusunan RTP Penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Hasil penyusunan RTP menguraikan tentang hasil penyusunan RTP dengan menggunakan metode tertentu berdasarkan hasil identifikasi risiko untuk memperbaiki pengendalian intern yang sudah ada. 6. Simpulan Simpulan menguraikan tentang simpulan atas hasil penyusunan RTP. 7. Saran Diuraikan saran kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota).
www.peraturan.go.id
2015, No.1465
20
www.peraturan.go.id
21
2015, No.1465
www.peraturan.go.id
2015, No.1465
22
Lampiran Pedoman Nomor 2
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH …………………………………………… A. Pendahuluan Hasil evaluasi LAKIP selama beberapa tahun terakhir menunjukkan nilai yang belum memuaskan. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) belum sepenuhnya berjalan sesuai
praktik-praktik
terbaik.
Masih
banyak
ditemukan
kelemahan-
kelemahan dalam penyelenggaraan SAKIP. Dengan demikian perlu ditetapkan suatu kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan yang ada agar penyelenggaraan SAKIP dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan lebih berkualitas. Kebijakan tersebut dibuat dalam bentuk Rencana Tindak Pengendalian (RTP) atas penyajian laporan kinerja pemerintah daerah yang harus diterapkan dalam lingkungan unit organisasi, sehingga diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan, misi dan visi Pemerintah …………. dan sekaligus dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas pemerintah daerah.
B. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor………... 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 3. Peraturan …………………. Nomor … Tahun ….. tanggal ………… tentang ………….. 4. Surat Keputusan ……………….. Nomor …………….. tentang……………
www.peraturan.go.id
2015, No.1465
23
C. Maksud dan Tujuan Rencana Tindak Pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Pemerintah ………… sebagai rencana
tindak
(action
plan)
penguatan
SPIP
baik
dalam
bentuk
pembangunan lingkungan pengendalian maupun infrastruktur kebijakan pengendalian yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas pemerintah daerah. D. Manfaat Manfaat RTP atas akuntabilitas pemerintah daerah di lingkungan Pemerintah …………………………, antara lain sebagai berikut : 1. Sebagai dasar penguatan SPIP secara menyeluruh sehingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari terkait dengan akuntabilitas pemerintah daerah. 2. Sebagai pedoman bagi pimpinan dan pegawai di lingkungan unit organisasi dalam menyelenggarakan proses SAKIP sehingga diperoleh keseragaman tindak dalam penyelenggaraan proses SAKIP tersebut. 3. Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penerapan RTP penyajian laporan kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan SPIP. E. Ruang Lingkup Ruang lingkup penyusunan RTP meliputi analisis atas faktor-faktor yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung pelaporan kinerja. F. Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Hasil analisis risiko atas tujuan penyajian laporan kinerja pemerintah daerah menyimpulkan
terdapat
sebanyak……
risiko
yang
berkaitan
dengan
akuntabilitas pemerintah daerah……. yang selanjutnya akan menjadi prioritas dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun ….., sebagai berikut:
www.peraturan.go.id
2015, No.1465
24
URAIAN PENYELENGGARAAN SAKIP DAN PENYUSUNAN No
Tujuan
Risiko
LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH
1 2 3 4 5
G. Informasi dan Komunikasi Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi yang dapat memberikan keyakinan kepada pemilik risiko bahwa pengendalian telah berjalan sesuai dengan rencana dan telah dikomunikasikan antara pemberi dan penerima informasi dengan rincian sebagai berikut: No
Tujuan
Risiko
Informasi yang Dibutuhkan
1 2 3 4 5
H. Pemantauan Terhadap rencana tindak pengendalian yang telah ditetapkan, perlu adanya kegiatan pemantauan untuk menjaga efektivitas rencana yang sudah dibuat.
www.peraturan.go.id
2015, No.1465
25
Kegiatan pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dapat dilihat pada tabel berikut: No
Risiko
Informasi
Pemantauan
Utama
dan
Bentuk
Dilakukan
yang
Komunikasi
Pemantauan
Oleh
Waktu
Dipantau 1 2 3 4 5
Sekretaris Daerah
www.peraturan.go.id
2015, No.1465
26
Lampiran Pedoman Nomor 3
Contoh Laporan Hasil Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Akuntabilitas Pemerintah Daerah
KEPALA SURAT
Nomor
:
(tanggal laporan)
Lampiran: Satu set Hal
: Laporan Hasil Kegiatan Penyusunan RTP Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Yth. Gubernur/Bupati/Walikota di ………
Dengan
ini
kami
sampaikan
Laporan
Hasil
Asistensi
Penyusunan
RTP
Akuntabilitas Pemerintah Daerah untuk Pemerintah Daerah (nama Pemda yang bersangkutan), sebagai berikut : 1. Dasar Penugasan 1) Keputusan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2) Peraturan Kepala BPKP, Nomor: 3) Surat
Tugas
Kepala
, tanggal
Perwakilan
BPKP
Juni 2015. (kantor
perwakilan
yang
bersangkutan) Nomor ST-…/ PW…/…./……, tanggal ……….., perihal Penyusunan RTP Akuntabilitas Pemerintah Daerah. 2. Latar Belakang Diisi dengan uraian kelemahan dari hasil evaluasi Laporan Kinerja.
www.peraturan.go.id
2015, No.1465
27
3. Tujuan Kegiatan Tujuan kegiatan adalah untuk menghasilkan rencana tindak atas kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyajian laporan kinerja pemerintah daerah untuk menghasilkan nilai hasil evaluasi yang lebih tinggi atas laporan kinerja pemerintah daerah. 4. Ruang Lingkup Asistensi penyusunan RTP dilakukan terhadap kegiatan yang memerlukan perbaikan
pengendalian
intern
atas
permasalahan
kelemahan
dalam
penyajian laporan kinerja pemerintah daerah. 5. Hasil Asistensi Penyusunan RTP Diuraikan pokok-pokok yang tertuang dalam kertas kerja penyusunan rencana tindak pengendalian 6. Simpulan Diuraikan simpulan 7. Saran Diuraikan
saran
yang
diberikan
kepada
pimpinan
daerah
(Gubernur/Bupati/Walikota) Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.
Kepala Perwakilan
Nama NIP ……………………. Tembusan : 1. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah; 2. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota………. 3. Inspektur (Pemda yang bersangkutan))
www.peraturan.go.id
