BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.637, 2015
LEMSANEG. Penanganan.
Benturan
Kepentingan.
PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LEMBAGA SANDI NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA, Menimbang : a.
b.
c.
Mengingat
: 1.
2.
bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Sandi Negara, diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan; bahwa pemahaman yang tidak seragam mengenai benturan kepentingan menimbulkan penafsiran yang beragam dan berpengaruh pada kinerja Pegawai Lembaga Sandi Negara, sehingga perlu disusun Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lembaga Sandi Negara; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
www.peraturan.go.id
2015, No.637
2
Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4846); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tetang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 8. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65); 10. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara; 11. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Lembaga Sandi Negara;
www.peraturan.go.id
3
2015, No.637
12. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2012 Pedoman Umum Pengawasan Di Lembaga Sandi Negara; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LEMBAGA SANDI NEGARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan: 1. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana Pegawai Lembaga Sandi Negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya. 2. Pegawai Lembaga Sandi Negara yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Sipil dan Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Lembaga Sandi Negara. 3. Informasi Rahasia Jabatan/Instansi adalah informasi yang berkaitan dengan jabatan/instansi yang menyangkut tugas dalam suatu jabatan/instansi atau tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 2 Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lembaga Sandi Negara dimaksudkan untuk dijadikan acuan bagi Pegawai dalam mengenal, mencegah, dan mengatasi Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya. Pasal 3 Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lembaga Sandi Negara bertujuan untuk: a. menciptakan budaya kerja organisasi yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi Benturan Kepentingan; b. meningkatkan pelayanan publik dan mencegah terjadinya kerugian negara; c. meningkatkan integritas; dan d. meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
www.peraturan.go.id
2015, No.637
4
BAB II BENTURAN KEPENTINGAN Bagian Kesatu Bentuk, Jenis, dan Sumber Benturan Kepentingan Pasal 4 Bentuk Benturan Kepentingan meliputi situasi yang: a. menyebabkan Pegawai menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan; b. menyebabkan Pegawai menggunakan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan; c. menyebabkan Pegawai menggunakan informasi rahasia jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan; d. memungkinkan Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya; e. menyebabkan Pegawai dalam proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi; f. memungkinkan kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dan obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai; g. memungkinkan adanya kesempatan Pegawai melakukan penyalahgunaan jabatan; h. memungkinkan Pegawai menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang; i. memungkinkan Pegawai bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya; j. perangkapan jabatan di beberapa instansi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya. Pasal 5 Jenis Benturan Kepentingan meliputi: a. urusan kepegawaian; b. urusan keuangan; c. urusan hukum; d. urusan umum; e. urusan kediklatan; f. urusan pembinaan jabatan fungsional; g. urusan informasi; h. urusan penelitian dan pengembangan; dan i. urusan pelaksanaan pengawasan. Pasal 6 Sumber penyebab Benturan Kepentingan berupa: a. penyalahgunaan wewenang, yaitu dengan membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-
www.peraturan.go.id
5
b. c.
d.
e.
2015, No.637
batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundangundangan; perangkapan jabatan, yaitu seorang Pegawai menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel; hubungan afiliasi (pribadi, golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh Pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya; gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya; dan kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Pegawai yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada. Bagian Kedua Urusan Kepegawaian
Pasal 7 Jenis Benturan Kepentingan pada urusan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 merupakan pengelolaan kepegawaian yang harus dilakukan secara profesional, berintegritas, obyektif, berorientasi pada pelayanan, transparan, dan responsibel dengan menghindarkan diri dari Benturan Kepentingan, dalam: a. penyusunan formasi Pegawai; b. penerimaan Pegawai; c. pemberian izin cuti, izin belajar, izin ke luar negeri; d. penugasan Pegawai untuk mengikuti diklat (sertifikasi jabatan fungsional, diklat subtantif, diklat kepemimpinan, prajabatan), seminar, konferensi, tugas belajar, assessment, dan workshop; e. pemutakhiran database Pegawai; f. memberikan atau tidak memberikan informasi/dokumen kepegawaian kepada Pegawai dan pihak lain; g. menunda/tidak menyampaikan dokumen keputusan kepegawaian dari unit kerja kepada Pegawai; h. penyampaian data kepegawaian oleh Pegawai kepada unit kerja, antara lain data pendidikan, anggota keluarga, status perkawinan, alamat Pegawai, alamat pensiun; i. menempatkan Pegawai yang memiliki hubungan suami-istri, saudara kandung, serta orang tua dan anak dalam satu unit kerja eselon II di lingkungan Lembaga Sandi Negara; j. pemberian kenaikan pangkat, promosi, mutasi, rekomendasi dipekerjakan/dilimpahkan pada instansi lain, rekomendasi
www.peraturan.go.id
2015, No.637
6
perpanjangan batas usia pensiun (BUP), rekomendasi pensiun dini, dan persetujuan pengunduran diri; k. pengenaan sanksi/ hukuman; l. menunda/tidak memproses pengenaan denda/ganti rugi ikatan dinas; m. menunda/tidak memproses pemberhentian dari Pegawai Negeri Sipil; n. penilaian kinerja/prestasi kerja Pegawai, serta pemberian penghargaan kepada Pegawai dan unit kerja. Bagian Ketiga Urusan Keuangan Pasal 8 Jenis Benturan Kepentingan pada urusan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 merupakan pengelolaan layanan keuangan yang harus dilakukan secara profesional, berintegritas, obyektif, berorientasi pada pelayanan, transparan, dan akuntabel dengan menghindarkan diri dari Benturan Kepentingan, dalam: a. usulan dan revisi anggaran, serta distribusi anggaran dengan mengistimewakan unit kerja/bidang tertentu; b. penyusunan anggaran dengan melakukan mark-up pada mata anggaran, revisi anggaran, dan pelaksanaan/pemanfaatan anggaran; c. perencanaan program/ kegiatan RKA-KL yang tidak sesuai prioritas; d. penggunaan uang persediaan untuk kegiatan di luar peruntukkannya; e. pembayaran kepada yang berhak dengan cara menunda/mempercepat pembayaran karena berbagai alasan di luar ketentuan; f. menunjuk pegawai bagian keuangan/subbagian keuangan sebagai panitia pengadaan barang/jasa; g. berhubungan langsung atau tidak langsung dengan supplier/rekanan baik Pegawai bagian keuangan/subbagian keuangan. Bagian Keempat Urusan Hukum Pasal 9 Jenis Benturan Kepentingan pada urusan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 merupakan pengelolaan layanan urusan hukum yang harus dilakukan secara profesional, berintegritas, berorientasi pada pengguna, nurani dan akal sehat, independen, dan responsibel dengan menghindarkan diri dari Benturan Kepentingan, dengan tidak : a. menugasi pegawai yang memiliki Hubungan Afiliasi dengan pihak yang berperkara; b. terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam menunda/tidak menyampaikan dokumen dan informasi hukum; c. terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam memberikan telaah legislative drafting, legal opinion, dan bantuan hukum.
www.peraturan.go.id
7
2015, No.637
Bagian Kelima Urusan Umum Pasal 10 Jenis Benturan Kepentingan pada urusan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 merupakan pengelolaan layanan urusan umum yang harus dilakukan secara profesional, berintegritas, obyektif, berorientasi pada pelayanan, transparan, dan responsibel dengan menghindarkan diri dari Benturan Kepentingan dalam : a. pembuatan/pengusulan/penetapan spesifikasi pengadaan barang/jasa yang mengarah pada merk tertentu; b. pengusulan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana; c. memenangkan tender/menunjuk langsung penyedia barang/jasa tertentu; d. memberikan suatu keistimewaan dalam pendistribusian belanja modal dan barang inventaris kantor; e. memberikan suatu keistimewaan dalam pemberian izin menempati rumah dinas, kendaraan operasional, dan aset lainnya kepada Pegawai; f. menunjuk rekanan baik langsung maupun tidak langsung yang berasal dari Pegawai Lembaga Sandi Negara dalam pengadaan barang/jasa. Bagian Keenam Urusan Kediklatan Pasal 11 Jenis Benturan Kepentingan pada urusan kediklatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 merupakan pengelolaan layanan kediklatan yang harus dilakukan secara profesional, berintegritas, obyektif, berorientasi pada pelayanan, transparan, dan akuntabel dengan menghindarkan diri dari Benturan Kepentingan, dalam: a. seleksi penerimaan mahasiswa Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN) atau siswa diklat; b. menyisipkan program diklat dan subtantif materi dalam suatu paket diklat; c. memberikan penilaian/evaluasi keberhasilan peserta diklat; d. memanfaatkan/menyebarkan materi ujian/evaluasi, termasuk di dalamnya memberi jalan atau kesempatan dengan dalih apapun kepada pihak yang tidak berhak untuk memperoleh materi ujian; e. menggandakan, memperbanyak, dan mendistribusikan materi diklat; f. membantu peserta diklat dalam menyelesaikan penugasan/kewajiban kediklatan; g. penerbitan atau penundaan penerbitan ijazah/sertifikat; h. mengalokasikan penugasan dosen atau widyaiswara.
www.peraturan.go.id
2015, No.637
8
Bagian Ketujuh Urusan Pembinaan Jabatan Fungsional Pasal 12 Jenis Benturan Kepentingan pada urusan pembinaan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 merupakan pengelolaan layanan pembinaan jabatan fungsional yang harus dilakukan secara profesional, berintegritas, obyektif, berorientasi pada pelayanan, transparan, dan akuntabel dengan menghindarkan diri dari Benturan Kepentingan dalam: a. penentuan peserta diklat sertifikasi jabatan fungsional; b. penilaian angka kredit; c. pemberian rekomendasi dan persetujuan pengangkatan Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum; d. pemanfaatan/penyebaran materi ujian/evaluasi jabatan fungsional sandiman, termasuk di dalamnya memberi jalan atau memberi kesempatan dengan dalih apapun kepada pihak yang tidak berhak untuk memperoleh materi ujian/evaluasi; e. memberikan penilaian/evaluasi keberhasilan peserta sertifikasi Jabatan Fungsional Sandiman; f. menerbitkan atau menunda/mempercepat penerbitan sertifikat Jabatan Fungsional Sandiman. Bagian Kedelapan Urusan Informasi Pasal 13 Jenis Benturan Kepentingan pada urusan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 merupakan pengelolaan urusan informasi yang harus dilakukan secara profesional, berintegritas, obyektif, berorientasi pada pelayanan, transparan, dan akuntabel dengan menghindarkan diri dari Benturan Kepentingan dalam: a. memanfaatkan/menyebarkan informasi/data terkait Lembaga Sandi Negara, termasuk di dalamnya memberi jalan atau memberi kesempatan dengan dalih apapun kepada pihak yang tidak berhak untuk memperoleh informasi/data terkait Lembaga Sandi Negara; b. pemberian hak akses penggunaan aplikasi yang dibangun dan dimiliki oleh Lembaga Sandi Negara kepada pihak lain; c. pemberian layanan aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Lembaga Sandi Negara dengan tidak melakukan komersialisasi kepada pihak lain; d. mempercepat/menghambat layanan informasi publik.
www.peraturan.go.id
9
2015, No.637
Bagian Kesembilan Urusan Penelitian dan Pengembangan Pasal 14 Jenis Benturan Kepentingan pada urusan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 merupakan pengelolaan layanan urusan penelitian dan pengembangan yang harus dilakukan secara profesional, berintegritas, obyektif, berorientasi pada pelayanan, transparan, dan akuntabel dengan menghindarkan diri dari Benturan Kepentingan, dengan tidak : a. terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam memanfaatkan/menyebarkan hasil penelitian dan pengembangan bidang persandian, termasuk di dalamnya memberi jalan atau memberi kesempatan dengan dalih apapun kepada pihak yang tidak berhak untuk memperoleh hasil penelitian; b. melakukan komersialisasi hasil penelitian dan pengembangan bidang persandian kepada pihak lain. Bagian Kesepuluh Urusan Pelaksanaan Pengawasan Pasal 15 Jenis Benturan Kepentingan pada urusan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 merupakan urusan pelaksanaan pengawasan yang dalam pelaksanaannya harus dilakukan berdasarkan kode etik auditor dan standar audit dalam: a. memberikan penugasan pengawasan; b. menugasi auditor yang memiliki Hubungan Afiliasi atau kepentingan pribadi kepada auditi; c. pelaksanaan pengawasan; d. membuat laporan pengawasan; e. menyampaikan laporan hasil pengawasan; f. memberikan usulan penanggungjawab atas rekomendasi temuan; g. memanfaatkan/menyebarkan informasi/data pengawasan, termasuk di dalamnya memberi jalan atau memberi kesempatan dengan dalih apapun kepada pihak yang tidak berhak untuk memperoleh informasi/data pengawasan; h. memberikan perintah kepada auditi. BAB III PENCEGAHAN TERJADINYA BENTURAN KEPENTINGAN Pasal 16 Dalam hal pencegahan terjadinya Benturan Kepentingan setiap Pegawai dilarang: a. ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya Benturan Kepentingan;
www.peraturan.go.id
2015, No.637
b. c. d. e. f. g.
h. i. j.
(1) (2) (3)
(1) (2)
10
memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban anggaran Lembaga Sandi Negara; memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki Benturan Kepentingan; melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset Lembaga Sandi Negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan; menerima, memberi, menjanjikan hadiah dan atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya di Lembaga Sandi Negara; mengizinkan mitra kerja atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pegawai; menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan; bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lembaga Sandi Negara; memanfaatkan data dan informasi rahasia Lembaga Sandi Negara untuk kepentingan pihak lain; terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Lembaga Sandi Negara. Pasal 17 Setiap Pegawai menandatangani pernyataan komitmen pengungkapan Benturan Kepentingan. Pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini. Lembar asli pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Inspektorat Lembaga Sandi Negara dan salinannya diberikan kepada Bagian Kepegawaian Lembaga Sandi Negara. Pasal 18 Setiap Pegawai yang berpotensi adanya Benturan Kepentingan dengan tugas dan tanggung jawabnya, dilakukan upaya pencegahan Benturan Kepentingan. Kepala unit kerja di Lembaga Sandi Negara bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pencegahan Benturan Kepentingan di masing-masing unit kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
www.peraturan.go.id
11
2015, No.637
BAB IV PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN Pasal 19 Dalam hal penanganan Benturan Kepentingan, mekanisme penanganan meliputi: a. pelaporan atas Benturan Kepentingan dapat dilakukan melalui atasan langsung apabila pelapor adalah Pegawai yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi Benturan Kepentingan. Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan Laporan Benturan Kepentingan kepada atasan langsung dengan melampirkan bukti-bukti terkait; b. format laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini; c. atasan langsung memeriksa tentang kebenaran Laporan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat 3 (tiga) hari kerja; d. apabila hasil dari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak benar maka keputusan dan/atau tindakan pejabat yang dilaporkan tetap berlaku; e. apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf c benar maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut dan seterusnya hingga didapatkan keputusan akhir pada Pejabat Pembina Kepegawaian; f. pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya Benturan Kepentingan dilaksanakan oleh Inspekorat Lembaga Sandi Negara. Pasal 20 (1) Pegawai atau pihak-pihak lainnya yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan dapat melaporkan melalui Sistem Pengaduan Masyarakat di Lembaga Sandi Negara. (2) Mekanisme pelaporan melalui Sistem Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tersendiri. Pasal 21 Setiap Pegawai yang terbukti melakukan tindakan Benturan Kepentingan akan ditindaklanjuti berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Lembaga Sandi Negara.
www.peraturan.go.id
2015, No.637
12
BAB V PENUTUP Pasal 22 Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lembaga Sandi Negara ini agar dipakai sebagai acuan dalam mengenal, mengatasi, menangani Benturan Kepentingan dan diimplementasikan secara konsisten dan sungguh-sungguh oleh semua pihak yang terkait. Pasal 23 Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 April 2015 KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA, DJOKO SETIADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY
www.peraturan.go.id
13
2015, No.637
www.peraturan.go.id
2015, No.637
14
www.peraturan.go.id
