BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.1535, 2013

KEMENTERIAN LUAR NEGERI. Tunjangan. Kinerja. Pegawai. Pelaksanaan.

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI KEMENTERIAN LUAR NEGERI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Luar Negeri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Kementerian Luar Negeri;

Mengingat

: 1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.1535

2

Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093); 4.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

7.

Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 203);

8.

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintahan;

9.

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian dan Lembaga; 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri; 12. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor: SK. 08/A/KP/VI/2004/01 tentang Penempatan Suami Isteri yang Mempunyai Status Diplomat Pejabat Dinas Luar Negeri; 13. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor: 151/B/KP/I/2013/01 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Luar Negeri;


2013, No.1535

3

14. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 31/B/KP/VI/2013/01 Tahun 2013 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Kementerian Luar Negeri; MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI KEMENTERIAN LUAR NEGERI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1.

Pegawai di Kementerian Luar Negeri yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai lain yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di Kementerian Luar Negeri.

2.

Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai yang merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan didasarkan pada capaian kinerja Pegawai tersebut yang sejalan dengan capaian kinerja organisasi dimana Pegawai tersebut bekerja.

3.

Kinerja adalah sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan.

4.

Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam surat permohonan izin/pemberitahuan serta disetujui oleh pejabat yang berwenang sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

5.

Keadaan kahar (force majeure) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia dan tidak dapat dihindarkan berupa bencana alam dan kerusuhan yang menyebabkan suatu kegiatan tidak dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Pasal 2

Selain berhak menerima penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai juga diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulannya. Pasal 3 Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini juga berlaku bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Luar Negeri, baik yang telah mendapatkan


2013, No.1535

4

Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil maupun yang belum mendapatkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. BAB II KOMPONEN PENENTU BESARAN TUNJANGAN KINERJA Pasal 4 (1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan 3 (tiga) komponen, yaitu: a. Kinerja; b. Kehadiran menurut ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Luar Negeri; dan c. Ketaatan pada kode etik, dan disiplin Pegawai Negeri Sipil. (2) Ketentuan mengenai kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a serta penerapannya diatur dalam Peraturan Menteri. Pasal 5 Pemberian Tunjangan Kinerja dihitung berdasarkan pada: a.

Kehadiran menurut hari dan jam kerja serta ketaatan pada kode etik, dan disiplin Pegawai Negeri Sipil, dengan bobot 70% (tujuh puluh persen); dan

b.

Penilaian prestasi kerjaKinerja dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

c.

Ketentuan mengenai pemberian tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada butir a dan b diberlakukan mulai 1 Januari 2015 BAB III KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA Pasal 6

(1) Hari kerja di Kementerian Luar Negeri adalah 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat. (2) Jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 7½ (tujuh setengah) jam per hari dan 37½ (tiga puluh tujuh setengah) jam per minggu. Pasal 7 Jam kerja di Kementerian Luar Negeri dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sebagai berikut: a.

Hari Senin sampai dengan hari Kamis adalah jam 08.00 – 16.30 dan waktu istirahat adalah jam 12.00 – 13.00; dan


2013, No.1535

5

b.

Hari Jumat adalah jam 08.00 – 17.00 dan waktu istirahat adalah jam 11.30 – 13.00. Pasal 8

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 7, Jam Kerja bagi Pegawai yang melaksanakan dinas secara bergantian berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Kerja yang membawahi Pegawai yang bersangkutan di Kementerian Luar Negeri tentang Hari dan Jam Kerja. Pasal 9 (1) Pegawai wajib masuk dan pulang kerja sesuai ketentuan Hari dan Jam Kerja dengan melakukan presensi elektronik. (2) Presensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat masuk dan pulang kerja. (3) Pengisian daftar hadir dapat dilakukan secara manual dalam hal: a. presensi elektronik sebagaimana dimaksud mengalami kerusakan/tidak berfungsi;

pada

ayat

(1)

b. pegawai belum terdaftar dalam sistem kehadiran secara elektronik; c. presensi tidak terekam dalam sistem kehadiran elektronik; d. Kartu Tanda Pengenal Kementerian (KTPK) tertinggal, rusak atau hilang; dan/atau e. terjadi keadaan kahar (force majeure). (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi Pegawai yang melakukan pekerjaan di luar kantor antara lain mengikuti pendidikan dan pelatihan, tugas belajar, menghadiri rapat, seminar, konsultasi, workshop, perjalanan dinas, cuti dan tugas lain yang berkaitan dengan kedinasan. BAB IV PELANGGARAN HARI DAN JAM KERJA Pasal 10 (1) Pegawai dinyatakan melanggar ketentuan Hari dan Jam Kerja apabila tidak masuk kerja, terlambat masuk kerja, pulang sebelum waktunya, tidak berada di tempat tugas pada saat jam kerja, dan/atau tidak melakukan presensi elektronik, tanpa alasan yang sah. (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat permohonan izin/pemberitahuan yang disetujui oleh: a. Sekretaris Jenderal, untuk surat permohonan izin/pemberitahuan yang diajukan oleh pejabat Eselon I;


2013, No.1535

6

b. Pejabat Eselon I, untuk surat permohonan izin/pemberitahuan yang diajukan oleh pejabat Eselon II; c. Pejabat Eselon II, untuk surat permohonan izin/pemberitahuan yang diajukan oleh pejabat Eselon III dan pejabat fungsional tertentu yang secara struktural berada di bawah pejabat Eselon II; dan d. Pejabat Eselon III, untuk surat permohonan izin/pemberitahuan yang diajukan oleh pejabat Eselon IV, pejabat Fungsional Tertentu, dan pejabat Fungsional Umum. (3) Surat permohonan izin/pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Surat permohonan izin/pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada administrator presensi elektronik di unit kerja masing-masing paling lambat 3(tiga) hari setelah tanggal ketidakhadiran, keterlambatan masuk kerja, pulang sebelum waktunya, tidak berada di tempat tugas, dan/atau tidak melakukan presensi elektronik. (5)

Surat permohonan izin/pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang disampaikan lebih dari 3 (tiga) hari dinyatakan tidak berlaku dan dianggap melanggar ketentuan hari dan jam kerja. Pasal 11

(1) Pelanggaran ketentuan Hari dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dihitung secara kumulatif pada akhir bulan berjalan dengan ketentuan sebagai berikut: a. tidak berada di tempat tugas yang dihitung berdasarkan jumlah waktu ketidakberadaan Pegawai di tempat tugas yang dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsung sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan/atau b. tidak melakukan presensi elektronik masuk kerja dan/atau pulang kerja juga dihitung sebagai keterlambatan masuk kerja atau pulang sebelum waktunya selama 3 (tiga) jam. (2) Penghitungan jumlah Hari dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf (a) dan (b) dilakukan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) dan (2). (3) Pegawai yang melanggar ketentuan Hari dan Jam Kerja serta telah mencapai akumulasi 5 (lima) hari tidak masuk kerja atau lebih, sesuai


2013, No.1535

7

dengan Pasal 6 ayat (1) dan (2), dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pasal 12 Administrator presensi elektronik menyampaikan rekapitulasi perhitungan pelanggaran Hari dan Jam Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf (a) dan (b) kepada atasan langsung Pegawai yang bersangkutan pada awal bulan berikutnya, untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil. BAB V PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA Pasal 13 (1) Bagi pegawai yang diangkat dalam kelas jabatan yang baru, Tunjangan Kinerja diberikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah pegawai yang bersangkutan telah nyata melaksanakan tugas yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Kepala Biro Kepegawaian. (2) Apabila pelaksanaan tugas dalam kelas jabatan yang baru dimulai pada tanggal 1 (satu) atau hari kerja pertama di awal bulan, Tunjangan Kinerja diberikan pada bulan itu juga. (3) Pembayaran Tunjangan Kinerja bulan berjalan dilaksanakan setiap tanggal 14 (empat belas) bulan berikutnya. (4) Pegawai tidak menerima Tunjangan Kinerja jika: a. secara nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu;

atau

tidak

b. diberhentikan sementara atau dinonaktfikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

melaksanakan sesuai

dengan

c. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat; d. diperbantukan atau dipekerjakan pada kementerian/lembaga lain di luar Kementerian Luar Negeri; e. menjalani cuti di luar tanggungan negara atau ijin tugas belajar atas biaya sendiri di luar negeri bagi pasangan suami/istri Pejabat Dinas Luar Negeri atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; f.

sedang bertugas di Perwakilan Republik Indonesia. Pasal 14

(1) Tunjangan Kinerja Calon Pegawai Negeri Sipil dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari kelas jabatan 6.


2013, No.1535

8

(2) Tunjangan Kinerja Pegawai yang melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja Jabatan Fungsional UmumKelas Jabatan 7 (tujuh). (3) Tunjangan Kinerja Pegawai yang dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Tertentu karena tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkatnya, dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya. BAB VI PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA Pasal 15 (1) Pemotongan Tunjangan Kinerja diberlakukan kepada: a. Pegawai yang tidak masuk kerja atau tidak berada di tempat tugas selama 7 ½ (tujuh setengah) jam atau lebih dalam sehari; b. Pegawai yang terlambat masuk kerja; c. Pegawai yang pulang sebelum waktunya; d. Pegawai yang tidak melakukan dan/atau pulang kerja;

presensi

elektronik

masuk

e. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin; dan/atau f.

Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri.

(2) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam persentase (%). Pasal 16 (1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja atau tidak berada di tempat tugas selama 7½ (tujuh setengah) jam atau lebih dalam sehari. (2) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana tercantum


9

2013, No.1535

dalam Lampiran III dan/atau Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 17 Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dihitung secara kumulatif yang dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus persen). Pasal 18 Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)bagi Pegawai yang tidak masuk kerja karena: a.

menjalani cuti tahunan, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen);

b.

menjalani cuti besar, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen);

c.

menjalani cuti sakit, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen) paling lama 3 bulan, dan lebih dari 3 (tiga) bulan tidak diberikan tunjangan kinerja;

d.

menjalani cuti bersalin, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen) untuk persalinan anak yang pertama, kedua dan ketiga; atau

e.

menjalani cuti karena alasan penting, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen). Pasal 19

Pegawai yang sedang menjalani cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c wajib menyerahkan surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku. Pasal 20 (1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e yang berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut: a. Hukuman disiplin ringan: 1. Sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 2 (dua) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan; 2. Sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; atau


2013, No.1535

10

3. Sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis. b. Hukuman disiplin sedang: 1. Sebesar 50% (lima puluh persen) selama 6 (enam) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; 2. Sebesar 50% (lima puluh persen) selama 9 (sembilan) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; atau 3. Sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. c. Hukuman disiplin berat: 1. Sebesar 85% (delapan puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; 2. Sebesar 90% (sembilan puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; 3. Sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan; atau 4. Sebesar 100% (seratus persen), jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidakdengan hormat, dan dapat mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian. (2) Dalam hal banding administratif yang diajukan oleh Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 4 diterima oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian dan hukuman disiplinnya diubah menjadi selain pemberhentian atau hukuman disiplinnya dibatalkan, maka Tunjangan Kinerja Pegawai yang bersangkutan dibayarkan kembali terhitung sejak Pegawai yang bersangkutan menerima keputusan untuk dapat melaksanakan tugas. Pasal 21 Pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik, Tunjangan Kinerja dibayarkan dengan persentase sebagai berikut:


11

2013, No.1535

a.

sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) selama 1 (satu) bulan untuk Pegawai yang mendapatkan sanksi karena melanggar Kode Etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berupa pernyataan secara tertutup;

b.

sebesar 50% (lima puluh persen) selama 1 (satu) bulan untuk Pegawai yang mendapatkan sanksi karena melanggar Kode Etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berupa pernyataan secara terbuka; atau Pasal 22

(1) Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama dalam masa pemberhentian sementara dari jabatan negeri. (2) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan atau keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah, Tunjangan Kinerja Pegawai dibayarkan kembali terhitung sejak Pegawai yang bersangkutan menerima keputusan untuk dapat melaksanakan tugas. BAB VII PEMBERLAKUAN PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA TERKAIT DENGAN HUKUMAN DISIPLIN DAN KODE ETIK Pasal 23 (1) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 3 dan huruf c angka 1, angka 2, angka 3 diberlakukan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan. (2) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3, diberlakukan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke-15 (lima belas) setelah Pegawai menerima hukuman disiplin, apabila Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tidak mengajukan keberatan. (3) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3, diberlakukan mulai bulan berikutnya setelah keputusan atas keberatan ditetapkan, apabila Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin mengajukan keberatan. (4) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c angka 4 diberlakukan mulai bulan berikutnya


2013, No.1535

12

sejak hari ke-15 (lima belas) setelah Pegawai menerima Surat Keputusan Hukuman Disiplin. (5) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberlakukan mulai bulan berikutnya sejak tanggal ditetapkan. (6) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberlakukan mulai bulan berikutnya sejak tanggal penahanan. Pasal 24 (1)

Dalam hal Pegawai dijatuhi lebih dari satu hukuman disiplin pada bulan yang bersamaan, maka terhadap Pegawai yang bersangkutan diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja berdasarkan hukuman disiplin yang paling berat.

(2)

Dalam hal Pegawai dijatuhi hukuman disiplin dan pada bulan berikutnya kembali dijatuhi hukuman disiplin, maka terhadap Pegawai yang bersangkutan diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja berdasarkan hukuman disiplin yang paling berat. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 25

(1)

Hukuman disiplin yang dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan se dang dijalani oleh Pegawai yang bersangkutan diberlakukan pemotongan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

(2) Hukuman disiplin yang diajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan keputusan atas keberatan ditetapkan setelah berlakunya Peraturan Menteri ini, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. (3) Terhadap hukuman disiplin yang diajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dan sampai dengan mulai berlakunya Peraturan Menteri ini belum ada keputusan atas banding administratif tersebut, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai sesuai ketentuan Peraturan Menteri ini. (4) Pegawai yang sedang menjalani pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan sampai dengan mulai berlakunya Peraturan Menteri ini masih dalam status pemberhentian sementara dari jabatan negeri, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai sesuai ketentuan Peraturan Menteri ini. (5) Pegawai yang sedang menjalani cuti sakit sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan saat berlakunya Peraturan Menteri ini


2013, No.1535

13

masih menjalani cuti dimaksud, kepadanya diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai sesuai ketentuan Peraturan Menteri ini. (6) Pada masa peralihan, Tunjangan Kinerja Pegawai tahun 2013 akan dibayarkan sesuai dengan tingkat kehadiran, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan 31 Desember 2013. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2013 MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA R.M MARTY M. NATALEGAWA Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 24 Desember 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA AMIR SYAMSUDIN


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents