BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.87, 2013
KEMENTERIAN AGAMA. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan. Provinsi Aceh. Organisasi. Tata Kerja.
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN PROVINSI ACEH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 dan meningkatkan dayaguna dan hasilguna pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan keagamaan di Provinsi Aceh, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Provinsi Aceh;
Mengingat
:
1.
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
2.
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
www.djpp.depkumham.go.id
2013, No.87
2
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 3.
Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnstansi Vertikal Kementerian Agama;
4.
Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592):
5.
Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
6.
Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Agama;
Memperhatikan :
Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor: B/2479/M.PAN-RB/9/2012 tanggal 5 September 2012; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN PROVINSI ACEH. BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 1
(1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Provinsi Aceh yang selanjutnya disebut Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Agama serta Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan. (2) Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh, dipimpin oleh seorang Kepala. Pasal 2 Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi dan tenaga teknis keagamaan.
www.djpp.depkumham.go.id
3
2013, No.87
Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program diklat; b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi dan tenaga teknis keagamaan; c. pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kemitraan dengan satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya; d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Balai Diklat Keagamaan; dan e. pelaksanaan urusan administrasi dan rumah tangga Balai Diklat Keagamaan. BAB II ORGANISASI Pasal 4 (1) Organisasi Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh terdiri dari: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Diklat Tenaga Administrasi; c. Seksi Diklat Tenaga Teknis Keagamaan; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan struktur organisasi Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 5 (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan pelayanan dan pembinaan administrasi, keuangan, dan barang milik negara di lingkungan Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh. (2) Seksi Diklat Tenaga Administrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi. (3) Seksi Diklat Tenaga Teknis Keagamaan mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan tenaga teknis keagamaan.
www.djpp.depkumham.go.id
2013, No.87
4
BAB III ESELONISASI Pasal 6 (1) Kepala Balai merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a. (2) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a. (3) Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a. BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 7 (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan peraturan perundangundangan. (2) Jenis dan jumlah tenaga Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada pada Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh. (3) Dalam menjalankan tugas kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh. BAB V TATA KERJA Pasal 8 Kepala Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh maupun dalam hubungan antar instansi lain di luar Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh. Pasal 9 Kepala Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh bertanggung jawab untuk memimpin, mengorganisasikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 10 Kepala Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh wajib menyusun dan mengembangkan kebijakan, program, serta kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.
www.djpp.depkumham.go.id
5
2013, No.87
Pasal 11 Kepala Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh wajib mengembangkan tata hubungan dan membangun kerjasama dengan semua instansi vertikal Kementerian Agama dan pemerintah daerah. Pasal 12 Kepala Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh wajib menyelenggarakan administrasi keuangan, akuntansi, pelaporan keuangan dan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 13 Kepala Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh wajib melaksanakan pengawasan melekat, penilaian kinerja, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan secara berkala. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penetapannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2012 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, SURYADHARMA ALI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN
www.djpp.depkumham.go.id
2013, No.87
6
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN PROVINSI ACEH
STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN PROVINSI ACEH
KEPALA BALAI DIKLAT KEAGAMAAN Subbagian Tata Usaha
Seksi Diklat Tenaga Teknis
Seksi Diklat Tenaga Administrasi
Keagamaan
Kelompok Jabatan Fungsional
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
SURYADHARMA ALI
www.djpp.depkumham.go.id
