BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.407, 2009
DEPARTEMEN. Bisnis.
Pertahanan.
Pengambilalihan.
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG PELAKSANAAN PENGAMBILALIHAN AKTIVITAS BISNIS TENTARA NASIONAL INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pelaksanaan Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169); 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); dan 3. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis Tentara Nasional Indonesia.
2009, No.407
2
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PELAKSANAAN PENGAMBILALIHAN AKTIVITAS BISNIS TENTARA NASIONAL INDONESIA. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksudkan dengan : 1. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah Panglima. 2. Aktivitas Bisnis TNI adalah setiap kegiatan usaha komersial yang dimiliki dan dikelola oleh TNI baik secara langsung maupun tidak langsung. 3. Aktivitas Bisnis TNI secara langsung adalah setiap kegiatan usaha komersial yang dimiliki dan dikelola langsung oleh TNI. 4. Aktivitas Bisnis TNI secara tidak langsung adalah setiap kegiatan usaha komersial yang dimiliki dan dikelola oleh TNI, dilakukan melalui Koperasi atau Yayasan bekerjasama dengan pihak ketiga. 5. Pengambilalihan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengambil alih aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI. 6. Penataan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menata aktivitas Koperasi, Yayasan dan pemanfaatan Barang Milik Negara yang dimiliki dan dikelola oleh TNI. 7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 8. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. 9. Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 10. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi TNI dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan dan bangun serah guna atau bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan. 11. Menteri adalah Menteri Pertahanan Republik Indonesia. 12. Panglima adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia.
3
2009, No.407
Pasal 2 Peraturan Menteri ini meliputi Pelaksanaan Pengambilalihan Aktivitas Bisnis yang dimiliki dan dikelola secara langsung oleh TNI; penataan Koperasi dan Yayasan di lingkungan TNI; dan penataan pemanfaatan Barang Milik Negara di lingkungan TNI. Pasal 3 (1)
Aktivitas Bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI secara langsung dilakukan dalam bentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV) atau Persekutuan Firma (Fa).
(2)
Aktivitas Bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI secara tidak langsung dilakukan dalam bentuk badan hukum Koperasi atau Yayasan.
(3)
Aktivitas Bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI dalam bentuk pemanfaatan Barang Milik Negara dilakukan antara Markas Besar TNI dan jajarannya dan/atau masing-masing Angkatan dan jajarannya di lingkungan TNI, atau badan hukum Koperasi dan Yayasan di lingkungan TNI dengan pihak ketiga. Pasal 4
(1)
Saham yang dimiliki oleh Markas Besar TNI dan jajarannya dan/atau masing-masing Angkatan dan jajarannya di lingkungan TNI dalam suatu PT diambil alih oleh Pemerintah.
(2)
Penyertaan modal yang dimiliki oleh Markas Besar TNI dan jajarannya dan/atau masing-masing Angkatan dan jajarannya di lingkungan TNI dalam suatu CV dan Fa diambil alih oleh Pemerintah. Pasal 5
Penataan Koperasi di lingkungan TNI dilakukan sesuai dengan UndangUndang Koperasi yang meliputi penataan susunan organisasi, kegiatan usaha dan penyertaan modal Koperasi dalam badan usaha lain. Pasal 6 (1)
Susunan organisasi Koperasi di lingkungan TNI tidak berstatus struktural dalam organisasi TNI.
(2)
Perangkat organisasi Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas.
(3)
Pengurus dan Pengawas dalam Koperasi di lingkungan TNI diangkat berdasarkan Rapat Anggota sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.
2009, No.407
4
Pasal 7 (1)
Kegiatan usaha Koperasi di lingkungan TNI dilakukan untuk melayani kebutuhan anggota.
(2)
Koperasi yang kegiatan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan tujuan pendiriannya. Pasal 8
Koperasi di lingkungan TNI dapat memiliki saham dalam suatu badan usaha perseroan (PT) atau melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain dengan persetujuan Rapat Anggota. Pasal 9 (1)
Penataan Yayasan di lingkungan TNI dilakukan sesuai dengan UndangUndang Yayasan.
(2)
Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi organisasi dan kepengurusan, maksud dan tujuan serta kegiatan Yayasan dan penyertaan kekayaan Yayasan dalam badan usaha lain. Pasal 10
(1)
Organ Yayasan terdiri dari Pembina, Pengurus, dan Pengawas.
(2)
Pengurus Yayasan di lingkungan TNI tidak boleh dijabat oleh Prajurit TNI.
(3)
Pengurus dan Pengawas diangkat oleh Pembina Yayasan berdasarkan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Pasal 11
(1)
Maksud dan tujuan Yayasan di lingkungan TNI adalah bidang sosial, bidang keagamaan dan/atau bidang kemanusiaan.
(2)
Kegiatan Yayasan harus sesuai dengan maksud dan tujuan sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan.
(3)
Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang maksud dan tujuan Yayasan di lingkungan TNI dengan cara mendirikan badan usaha yang sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan dan/atau melakukan penyertaan dalam badan usaha paling banyak 25% (duapuluh lima persen) dari seluruh kekayaan Yayasan.
5
(4)
2009, No.407
Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas. (5) Pengurus dapat menerima gaji, upah, atau honorarium sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan. (6) Kegiatan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya, harus diambil langkah-langkah untuk pembubarannya. (7) Yayasan dapat melakukan penggabungan sesuai dengan Undang-Undang Yayasan. Pasal 12 Pelaksanaan tentang penataan: a. Koperasi meliputi: susunan organisasi, kegiatan usaha dan penyertaan modal Koperasi dalam badan usaha lain; dan b. Yayasan meliputi: susunan organisasi dan kepengurusan, maksud dan tujuan serta kegiatan Yayasan dan penyertaan kekayaan Yayasan dalam badan usaha lain, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Panglima. Pasal 13 Pemanfaatan Barang Milik Negara yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Pasal 14 (1) Menteri membentuk Tim Pengendali untuk pelaksanaan Pengambilalihan Aktivitas Bisnis yang dimiliki dan dikelola TNI, penataan Koperasi, Yayasan dan pemanfaatan Barang Milik Negara yang diketuai oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Departemen Pertahanan. (2) Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat dan anggota yang terdiri dari unsur : a. Departemen Pertahanan; b. Departemen Keuangan; c. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia; d. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; e. Kementerian Badan Usaha Milik Negara; f. Markas Besar TNI; dan g. Markas Besar Angkatan.
2009, No.407
6
(3)
Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengendali di bawah pengawasan Inspektorat Jenderal Departemen Pertahanan secara fungsional.
(4)
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk : a.
melakukan pengendalian dan evaluasi hasil Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI yang dimiliki dan dikelola secara langsung;
b.
melakukan pengendalian terhadap penataan Koperasi, Yayasan dan pemanfaatan Barang Milik Negara di lingkungan TNI;
c.
mengevaluasi hasil penataan Koperasi, Yayasan dan pemanfaatan Barang Milik Negara di lingkungan TNI agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
d.
melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan.
Menteri
melalui
(5)
Keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat ditambah dan/atau dilengkapi serta dapat membentuk Subtim sesuai kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri.
(6)
Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim, dibebankan kepada Anggaran Belanja pada Departemen Pertahanan. Pasal 15
Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang Koperasi, Yayasan dan pemanfaatan Barang Milik Negara di lingkungan TNI, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini. Pasal 16 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
7
2009, No.407
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2009 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, JUWONO SUDARSONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR
