BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.1372, 2014
BPKP. Jabatan. Kelas Kinerja. Pencabutan.
Jabatan.
Tunjangan
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN DAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Jabatan, Kelas Jabatan dan Tunjangan Kinerja di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
www.peraturan.go.id
2014, No.1372
2
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229); 6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
www.peraturan.go.id
3
2014, No.1372
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10); 8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11); 9. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 10.Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 11. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Kepala
www.peraturan.go.id
2014, No.1372
4
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1261); 12. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1241); 13. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1366); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN DAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN. Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Aparatur Sipil Negara BPKP yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 2. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri dalam suatu satuan organisasi negara. 3. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
www.peraturan.go.id
5
2014, No.1372
4. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 6. Kelas Jabatan adalah pengelompokan jabatan hasil dari penilaian bobot suatu pekerjaan yang terdiri dari kelas satu (1) sampai dengan kelas delapan belas (18) sebagai salah satu dasar pemberian besaran tunjangan kinerja Pegawai. 7. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang besarannya didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan capaian prestasi kerja pegawai. Pasal 2 (1) Kepada Pegawai yang mempunyai jabatan di lingkungan BPKP, selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan. (2) Pegawai diberikan tunjangan kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan. (3) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Kelas: a. Jabatan Pimpinan Tinggi; b. Jabatan Administrasi; dan c. Jabatan Fungsional. (4) Kelas Jabatan untuk masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan besar tunjangan kinerja yang diberikan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini. Pasal 3 (1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dibayarkan terhitung mulai Bulan Juli 2014. (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja pegawai setiap bulannya. Pasal 4 Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), tidak diberikan kepada Pegawai di lingkungan BPKP yang: a. nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/ pekerjaan tertentu pada BPKP;
www.peraturan.go.id
2014, No.1372
6
b. diberhentikan sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966; c. diberhentikan dari jabatan negeri karena menjadi pejabat negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri dan mendapatkan uang tunggu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013; e. dipekerjakan atau diperbantukan pada Badan/Instansi lain di luar lingkungan BPKP; f.
menjalani Masa Persiapan Pensiun atas bebas tugas;
g. menjalankan cuti di luar tanggungan negara; h. dikenakan hukuman disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS) atau Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) atau dalam proses keberatan atas kedua hukuman disiplin tersebut ke Badan Pertimbangan Kepegawaian. Pasal 5 (1) Dalam hal pegawai di lingkungan BPKP yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi maka tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya. (2) Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar daripada tunjangan kinerja pada kelas jabatannya, maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesi pada jenjangnya. Pasal 6 Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Kelas Jabatan pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 7 Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
www.peraturan.go.id
7
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Republik Indonesia.
2014, No.1372
pengundangan Berita Negara
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2014 KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA, MARDIASMO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 September 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN
www.peraturan.go.id
2014, No.1372
8
LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN DAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DAFTAR JABATAN, KELAS JABATAN DAN TUNJANGAN KINERJA BAGI JABATAN PIMPINAN TINGGI No. I.
JABATAN
KELAS JABATA N
TUNJANGAN KINERJA (Rp.)
18
31.162.500
PIMPINAN TINGGI UTAMA
Kepala BPKP II. PIMPINAN TINGGI MADYA 1.
Sekretaris Utama
17
27.577.500
2.
Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian
17
27.577.500
3.
Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan
17
27.577.500
4.
Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah
17
27.577.500
5.
Deputi Bidang Akuntan Negara
17
27.577.500
6.
Deputi Bidang Investigasi
17
27.577.500
III. PIMPINAN TINGGI PRATAMA 1.
Kepala Biro Perencanaan Pengawasan
15
15.997.500
2.
Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
15
15.997.500
3.
Kepala Biro Keuangan
15
15.997.500
4.
Kepala Biro Hukum dan Humas
15
15.997.500
5.
Kepala Biro Umum
15
15.997.500
www.peraturan.go.id
2014, No.1372
9
No.
JABATAN
KELAS JABATA N
TUNJANGAN KINERJA (Rp.)
6.
Direktur Pengawasan Fiskal dan Investasi
15
15.997.500
7.
Direktur Pengawasan Produksi dan Sumber Daya Alam
15
15.997.500
8.
Direktur Pengawasan Industri dan Distribusi
15
15.997.500
9.
Direktur Pengawasan Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri
15
15.997.500
Direktur Pengawasan Lembaga 10. Pemerintah Bidang Perekonomian Lainnya
15
15.997.500
Direktur Pengawasan Lembaga 11. Pemerintah Bidang Pertahanan dan Keamanan
15
15.997.500
Direktur Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Penegakan Hukum 12. dan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara
15
15.997.500
Direktur Pengawasan Lembaga 13. Pemerintah Bidang Kesejahteraan Rakyat
15
15.997.500
Direktur Pengawasan Lembaga 14. Pemerintah Bidang Politik, Sosial dan Keamanan Lainnya
15
15.997.500
15.
Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I
15
15.997.500
16.
Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah II
15
15.997.500
17.
Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III
15
15.997.500
15
15.997.500
Direktur Pengawasan Badan Usaha 18. Agrobisnis, Jasa Konstruksi, dan Perdagangan
www.peraturan.go.id
2014, No.1372
10
KELAS JABATA N
TUNJANGAN KINERJA (Rp.)
Direktur Pengawasan Badan Usaha Jasa 19. Perhubungan, Pariwisata, Kawasan Industri, dan Jasa Lainnya
15
15.997.500
20.
Direktur Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur
15
15.997.500
21.
Direktur Pengawasan Badan Usaha Perminyakan dan Gas Bumi
15
15.997.500
15
15.997.500
15
15.997.500
15
15.997.500
15
15.997.500
26. Inspektur
15
15.997.500
27. Kepala Pusat Informasi Pengawasan
15
15.997.500
No.
JABATAN
22. Direktur Pengawasan BUMD 23.
Direktur Investigasi Instansi Pemerintah Pusat
24. Direktur Investigasi BUMN dan BUMD 25.
Direktur Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan
28.
Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor
15
15.997.500
29.
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan
15
15.997.500
30.
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan
15
15.997.500
31.
Kepala Perwakilan (Perwakilan BPKP Tipe A dan Tipe B)
15
15.997.500
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA, MARDIASMO
www.peraturan.go.id
2014, No.1372
11
LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN DAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DAFTAR JABATAN, KELAS JABATAN DAN TUNJANGAN KINERJA BAGI JABATAN ADMINISTRASI
No. I.
JABATAN
KELAS JABATAN
TUNJANGAN KINERJA (Rp.)
JABATAN ADMINISTRATOR
1.
Kepala Bagian Penyusunan Rencana
13
9.277.500
2.
Kepala Bagian Evaluasi Perencanaan
13
9.277.500
3.
Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai
13
9.277.500
4.
Kepala Bagian Pengangkatan dan Kepangkatan Pegawai
13
9.277.500
5.
Kepala Bagian Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai
13
9.277.500
6.
Kepala Bagian Organisasi
13
9.277.500
7.
Kepala Bagian Tatalaksana
13
9.277.500
8.
Kepala Bagian Anggaran
13
9.277.500
9.
Kepala Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi
13
9.277.500
10.
Kepala Bagian Peraturan Perundangundangan
13
9.277.500
11.
Kepala Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum
13
9.277.500
www.peraturan.go.id
2014, No.1372
12
KELAS JABATAN
TUNJANGAN KINERJA (Rp.)
13
9.277.500
13. Kepala Bagian Tata Usaha
13
9.277.500
14. Kepala Bagian Rumah Tangga
13
9.277.500
15. Kepala Bagian Perlengkapan
13
9.277.500
16. Kasubditwas Fiskal
13
9.277.500
17. Kasubditwas Investasi
13
9.277.500
No. 12.
JABATAN Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga
18.
Kasubditwas Produksi dan Sumber Daya Alam I
13
9.277.500
19.
Kasubditwas Produksi dan Sumber Daya Alam II
13
9.277.500
20. Kasubditwas Industri dan Distribusi I
13
9.277.500
21. Kasubditwas Industri dan Distribusi II
13
9.277.500
22.
Kasubditwas Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri I
13
9.277.500
23.
Kasubditwas Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri II
13
9.277.500
24.
Kasubditwas Lembaga Pemerintah Bidang Perekonomian Lainnya I
13
9.277.500
25.
Kasubditwas Lembaga Pemerintah Bidang Perekonomian Lainnya II
13
9.277.500
26.
Kasubditwas Lembaga Pemerintah Bidang Pertahanan dan Keamanan I
13
9.277.500
27.
Kasubditwas Lembaga Pemerintah Bidang Pertahanan dan Keamanan II
13
9.277.500
Kasubditwas Lembaga Pemerintah Bidang Penegakan Hukum dan 28. Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara I
13
9.277.500
29. Kasubditwas Lembaga Pemerintah Bidang Penegakan Hukum dan
13
9.277.500
www.peraturan.go.id
2014, No.1372
13
No.
JABATAN
KELAS JABATAN
TUNJANGAN KINERJA (Rp.)
Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara II 30.
Kasubditwas Lembaga Pemerintah Bidang Kesejahteraan Rakyat I
13
9.277.500
31.
Kasubditwas Lembaga Pemerintah Bidang Kesejahteraan Rakyat II
13
9.277.500
Kasubditwas Lembaga Pemerintah 32. Bidang Politik, Sosial dan Keamanan Lainnya I
13
9.277.500
Kasubditwas Lembaga Pemerintah 33. Bidang Politik, Sosial dan Keamanan Lainnya II
13
9.277.500
34.
Kasubditwas Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I.1
13
9.277.500
35.
Kasubditwas Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I.2
13
9.277.500
36.
Kasubditwas Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah II.1
13
9.277.500
37.
Kasubditwas Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah II.2
13
9.277.500
38.
Kasubditwas Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III.1
13
9.277.500
39.
Kasubditwas Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III.2
13
9.277.500
13
9.277.500
40. Kasubditwas Badan Usaha Perkebunan 41.
Kasubditwas Badan Usaha Pertanian, Perikanan, Kelautan, dan Kehutanan
13
9.277.500
42.
Kasubditwas Badan Usaha Jasa Konstruksi dan Perdagangan
13
9.277.500
13
9.277.500
Kasubditwas Badan Usaha Jasa 43. Perhubungan
www.peraturan.go.id
2014, No.1372
No.
14
JABATAN
KELAS JABATAN
TUNJANGAN KINERJA (Rp.)
44.
Kasubditwas Badan Usaha Jasa Pariwisata dan Kawasan Industri
13
9.277.500
45.
Kasubditwas Badan Usaha Jasa Lainnya
13
9.277.500
46.
Kasubditwas Badan Usaha Jasa Keuangan
13
9.277.500
47. Kasubditwas Badan Usaha Manufaktur
13
9.277.500
48. Kasubditwas Pertamina
13
9.277.500
49.
Kasubditwas Kontrak Bagi Hasil Perminyakan dan Gas Bumi
13
9.277.500
50.
Kasubditwas Kontrak Kerja Sama Perminyakan dan Gas Bumi
13
9.277.500
51. Kasubditwas BUMD Jasa Keuangan
13
9.277.500
52. Kasubditwas BUMD Jasa Air Minum
13
9.277.500
53.
Kasubditwas BUMD Industri dan Jasa Lainnya
13
9.277.500
54.
Kasubdit Investigasi Instansi Pemerintah Pusat I
13
9.277.500
55.
Kasubdit Investigasi Instansi Pemerintah Pusat II
13
9.277.500
56.
Kasubdit Investigasi Instansi Pemerintah Daerah
13
9.277.500
57. Kasubdit Investigasi BUMN
13
9.277.500
58. Kasubdit Investigasi BUMD
13
9.277.500
Kasubdit Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan Instansi 59. Pemerintah
13
9.277.500
13
9.277.500
Kasubdit Investigasi Hambatan 60. Kelancaran Pembangunan BUMN dan BUMD
www.peraturan.go.id
2014, No.1372
15
No.
JABATAN
KELAS JABATAN
TUNJANGAN KINERJA (Rp.)
61.
Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi
13
9.277.500
62.
Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi
13
9.277.500
63. Kepala Bidang Program dan Sertifikasi
13
9.277.500
64. Kepala Bidang Evaluasi
13
9.277.500
13
9.277.500
Kepala Bidang Perencanaan, 66. Pengembangan, dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan
13
9.277.500
Kepala Bidang Penyelenggaraan 67. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Auditor
13
9.277.500
Kepala Bidang Penyelenggaraan 68. Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan dan Teknis
13
9.277.500
13
9.277.500
13
9.277.500
65.
69.
Kepala Bagian Tata Usaha (Pusdiklatwas)
Kepala Bagian Tata Usaha (Puslitbangwas)
70. Kepala Bidang Program dan Kerjasama 71.
Kepala Bidang Pemanfaatan dan Evaluasi
13
9.277.500
72.
Kepala Bagian Tata Usaha (Perwakilan BPKP Tipe A dan Tipe B)
13
9.277.500
73.
Kepala Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat
13
9.277.500
74.
Kepala Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah
13
9.277.500
13
9.277.500
13
9.277.500
75. Kepala Bidang Akuntan Negara 76.
Kepala Bidang Investigasi
www.peraturan.go.id
2014, No.1372
No. II.
16
JABATAN
KELAS JABATAN
TUNJANGAN KINERJA (Rp.)
JABATAN PENGAWAS
1.
Kepala Subbagian Program
12
8.210.250
2.
Kepala Subbagian Bimbingan Perencanaan
12
8.210.250
3.
Kepala Subbagian Evaluasi Perencanaan BPKP
12
8.210.250
4.
Kepala Subbagian Evaluasi Perencanaan APIP Lainnya
12
8.210.250
5.
Kepala Subbagian Perencanaan Pegawai
12
8.210.250
6.
Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai
12
8.210.250
7.
Kepala Subbagian Data dan Informasi Pegawai
12
8.210.250
8.
Kepala Subbagian Pengangkatan dan Kepangkatan I
12
8.210.250
9.
Kepala Subbagian Pengangkatan dan Kepangkatan II
12
8.210.250
10.
Kepala Subbagian Pengangkatan dan Kepangkatan III
12
8.210.250
11. Kepala Subbagian Pemindahan Pegawai
12
8.210.250
Kepala Subbagian Pemberhentian Pegawai
12
8.210.250
12
8.210.250
12.
13. Kepala Subbagian Kelembagaan 14.
Kepala Subbagian Pembakuan Prestasi Kerja
12
8.210.250
15.
Kepala Subbagian Tatalaksana Pengawasan
12
8.210.250
16.
Kepala Subbagian Sistem dan Prosedur Kerja
12
8.210.250
12
8.210.250
17. Kepala Subbagian Anggaran Rutin
www.peraturan.go.id
2014, No.1372
17
KELAS JABATAN
TUNJANGAN KINERJA (Rp.)
12
8.210.250
19. Kepala Subbagian Perbendaharaan
12
8.210.250
20. Kepala Subbagian Verifikasi
12
8.210.250
21. Kepala Subbagian Akuntansi
12
8.210.250
12
8.210.250
23. Kepala Subbagian Dokumentasi Hukum
12
8.210.250
24. Kepala Subbagian Penelaahan Hukum
12
8.210.250
25. Kepala Subbagian Bantuan Hukum
12
8.210.250
No. 18.
22.
JABATAN Kepala Subbagian Anggaran Pembangunan
Kepala Subbagian Penyusunan Peraturan
26.
Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat
12
8.210.250
27.
Kepala Subbagian Hubungan Antar Lembaga
12
8.210.250
28.
Kepala Subbagian Persuratan, Kearsipan dan Penggandaan
12
8.210.250
29.
Kepala Subbagian Gaji dan Perjalanan Dinas
12
8.210.250
Kepala Subbagian Tata Usaha 30. Perbantuan D 1 (Deputi PIP Bidang Perekonomian)
12
8.210.250
Kepala Subbagian Tata Usaha 31. Perbantuan D 2 (Deputi PIP Bidang Polsoskam)
12
8.210.250
Kepala Subbagian Tata Usaha 32. Perbantuan D 4 (Deputi Wasbid Penyelenggaraan Keuangan Daerah)
12
8.210.250
Kepala Subbagian Tata Usaha 33. Perbantuan D 5 (Deputi Bidang Akuntan Negara)
12
8.210.250
34. Kepala Subbagian Tata Usaha Perbantuan D 6 (Deputi Bidang
12
8.210.250
www.peraturan.go.id
2014, No.1372
18
KELAS JABATAN
TUNJANGAN KINERJA (Rp.)
35. Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan
12
8.210.250
36. Kepala Subbagian Urusan Dalam
12
8.210.250
37. Kepala Subbagian Pemeliharaan
12
8.210.250
12
8.210.250
12
8.210.250
No.
JABATAN Investigasi)
38.
Kepala Subbagian Perencanaan Kebutuhan
39. Kepala Subbagian Pengadaan 40.
Kepala Subbagian Penyaluran dan Inventarisasi
12
8.210.250
41.
Kepala Subbagian Tata Usaha (Inspektorat)
12
8.210.250
42.
Kepala Subbidang Pengumpulan dan Pengolahan Data
12
8.210.250
43. Kepala Subbidang Penyajian Informasi
12
8.210.250
44.
Kepala Subbidang Pengembangan Sistem Aplikasi
12
8.210.250
45.
Kepala Subbidang Pengembangan Teknologi Informasi
12
8.210.250
46. Kepala Subbidang Dukungan Pengguna
12
8.210.250
12
8.210.250
48. Kepala Subbidang Program
12
8.210.250
49. Kepala Subbidang Data dan Informasi
12
8.210.250
50. Kepala Subbidang Sertifikasi
12
8.210.250
51. Kepala Subbidang Evaluasi Sertifikasi
12
8.210.250
52.
Kepala Subbidang Evaluasi Angka Kredit
12
8.210.250
53.
Kepala Subbagian Tata Usaha (Pusbin JFA)
12
8.210.250
47.
Kepala Subbagian Tata Usaha (Pusinfowas)
www.peraturan.go.id
2014, No.1372
19
No.
JABATAN
KELAS JABATAN
TUNJANGAN KINERJA (Rp.)
54.
Kepala Subbagian Kepegawaian (Pusdiklatwas)
12
8.210.250
55.
Kepala Subbagian Keuangan (Pusdiklatwas)
12
8.210.250
56.
Kepala Subbagian Umum (Pusdiklatwas)
12
8.210.250
57.
Kepala Subbidang Perencanaan Program Pendidikan dan Pelatihan
12
8.210.250
58.
Kepala Subbidang Pengembangan Materi Pendidikan dan Pelatihan
12
8.210.250
59.
Kepala Subbidang Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan
12
8.210.250
60.
Kepala Subbidang Pelaporan Pendidikan dan Pelatihan
12
8.210.250
Kepala Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan 61. dan Pengembangan Jabatan Fungsional Auditor
12
8.210.250
Kepala Subbidang Penyelenggaraan 62. Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor
12
8.210.250
12
8.210.250
12
8.210.250
63.
Kepala Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan
Kepala Subbidang Penyelenggaraan 64. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substansi Auditor 65.
Kepala Subbagian Umum (Puslitbangwas)
12
8.210.250
66.
Kepala Subbagian Kepegawaian dan Keuangan (Puslitbangwas)
12
8.210.250
67. Kepala Subbidang Program
12
8.210.250
68. Kepala Subbidang Kerjasama
12
8.210.250
www.peraturan.go.id
2014, No.1372
20
KELAS JABATAN
TUNJANGAN KINERJA (Rp.)
69. Kepala Subbidang Pemanfaatan
12
8.210.250
70. Kepala Subbidang Evaluasi
12
8.210.250
No.
JABATAN
71.
Kepala Subbagian Program dan Pelaporan (Perwakilan BPKP Tipe A)
12
8.210.250
72.
Kepala Subbagian Kepegawaian (Perwakilan BPKP Tipe A)
12
8.210.250
73.
Kepala Subbagian Keuangan (Perwakilan BPKP Tipe A)
12
8.210.250
74.
Kepala Subbagian Umum (Perwakilan BPKP Tipe A)
12
8.210.250
75.
Kepala Subbagian Kepegawaian, Program dan Pelaporan
12
8.210.250
76.
Kepala Subbagian Keuangan (Perwakilan BPKP Tipe B)
12
8.210.250
77.
Kepala Subbagian Umum (Perwakilan BPKP Tipe B)
12
8.210.250
78.
Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum (Perwakilan BPKP Tipe B)
12
8.210.250
4.522.500
III. JABATAN PELAKSANA 1.
Lead Assessor Management Assessment Center
9
2.
Assessor Management Assessment Center
9
3.
Pemberi Konsultansi dan Bantuan Hukum
9
4.
Penelaah Hukum
9
4.522.500
5.
Penganalisis dan Penyusun Peraturan Perundang-Undangan
9
4.522.500
6.
Analis Ketatalaksanaan Tingkat I (Ketua Tim)
8
3.930.000
7.
Analis Organisasi Tingkat I (Ketua Tim)
8
3.930.000
4.522.500 4.522.500
www.peraturan.go.id
2014, No.1372
21
No.
JABATAN
KELAS JABATAN
TUNJANGAN KINERJA (Rp.)
8.
Asisten Assessor Management Assessment Center
8
3.930.000
9.
Asisten Pemberi Konsultansi dan Bantuan Hukum
8
3.930.000
8
3.930.000
10. Asisten Penelaah Hukum 11.
Asisten Penganalisis dan Penyusun Peraturan Perundang-undangan
8
3.930.000
12.
Bendahara Pengeluaran Tingkat I (Bendaharawan Pengeluaran Pusat)
8
3.930.000
Bendahara Pengeluaran Tingkat II 13. (Bendaharawan Perwakilan/Pusatpusat/ Inspektorat)
8
3.930.000
Pengelola Barang Milik Negara (BMN) 14. dan Barang Persediaan Tingkat I (Kantor Pusat)
8
3.930.000
8
3.930.000
8
3.930.000
7
3.277.500
15.
Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Tingkat I (Kantor Pusat)
16. Sekretaris Pimpinan Tingkat I 17.
Analis Ketatalaksanaan Tingkat II (Anggota Tim)
18.
Analis Organisasi Tingkat II (Anggota Tim)
7
19.
Penatausaha Keuangan Tingkat I (Penatausaha Keuangan Pusat)
7
3.277.500 3.277.500
20. Pengadministrasi Umum Tingkat I
7
3.277.500
Pengelola Barang Milik Negara (BMN) 21. dan Barang Persediaan Tingkat II (Bukan Kantor Pusat)
7
3.277.500
22. Pengelola Diklat dan Ujian
7
3.277.500
7
3.277.500
23.
Pengelola Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
www.peraturan.go.id
2014, No.1372
No.
22
JABATAN
Pengelola Sistem Akuntansi Instansi 24. Tingkat II (Unit Kerja Mandiri : Perwakilan/Pusat-pusat/Inspektorat) 25.
Penyedia Layanan Informasi Kehumasan
KELAS JABATAN
TUNJANGAN KINERJA (Rp.)
7
3.277.500
7
3.277.500
26. Penyusun Anggaran
7
3.277.500
27. Sekretaris Pimpinan Tingkat II
7
3.277.500
6
2.850.000
6
2.850.000
Pengelola Data Perundang-undangan 30. dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
6
2.850.000
Penghubung Antar Instansi/Lembaga (Pusat)
6
2.850.000
32. Teknisi Bangunan dan Instalasi Air
6
2.850.000
33. Teknisi Elektrikal dan Mekanikal
6
2.850.000
6
2.850.000
Verifikatur Keuangan Tingkat II (Verifikatur Keuangan Unit Kerja 35. Mandiri : Perwakilan/Pusatpusat/Inspektorat)
6
2.850.000
36. Juru Bayar
5
2.531.250
37. Pengadministrasi Perjalanan Dinas
5
2.531.250
38. Pengadministrasi Umum Tingkat II
5
2.531.250
39. Pengelola Media Kehumasan
5
2.531.250
40. Pengelola Perpustakaan
5
2.531.250
41. Pengemudi Tingkat I
5
2.531.250
28.
Pembuat Daftar Gaji/ Tunjangan Kinerja
29.
Penatausaha Keuangan Tingkat II (Perwakilan/Pusat-pusat/Inspektorat)
31.
34.
Verifikatur Keuangan Tingkat I (Verifikatur Keuangan Pusat)
www.peraturan.go.id
2014, No.1372
23
No.
JABATAN
42.
Penghubung Antar Instansi/Lembaga (Perwakilan)
43.
Satuan Pengamanan Tingkat I (Komandan)
KELAS JABATAN
TUNJANGAN KINERJA (Rp.)
5
2.531.250
5
2.531.250
44. Caraka
4
2.365.500
45. Operator Telekomunikasi
4
2.365.500
46. Pengemudi Tingkat II
4
2.365.500
47. Pengganda
4
2.365.500
48. Petugas Piket Diklat
4
2.365.500
49. Pramu Kantor
4
2.365.500
50. Pramu Tamu
4
2.365.500
51.
Satuan Pengamanan Tingkat II( Anggota)
4
2.365.500
52. Pemandu
3
2.211.000
53. Pengagenda
3
2.211.000
54. Pramubakti/Pramusaji
3
2.211.000
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA, MARDIASMO
www.peraturan.go.id
2014, No.1372
24
LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN DAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DAFTAR JABATAN, KELAS JABATAN DAN TUNJANGAN KINERJA BAGI JABATAN FUNGSIONAL
No. I.
JABATAN
KELAS JABATAN
TUNJANGAN KINERJA (Rp.)
14
14.160.000
13
9.277.500
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
1.
Auditor Utama
2.
Auditor Madya Pengawasan
3.
Auditor Madya
12
8.210.250
4.
Auditor Muda
10
5.197.500
5.
Auditor Pertama
9
4.522.500
6.
Auditor Penyelia
9
4.522.500
7.
Auditor Pelaksana Lanjutan
7
3.277.500
8.
Auditor Pelaksana
6
2.850.000
sebagai
Koordinator
II. JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA 1.
Widyaiswara Utama
14
14.160.000
2.
Widyaiswara Madya
12
8.210.250
3.
Widyaiswara Muda
10
5.197.500
4.
Widyaiswara Pertama
9
4.522.500
www.peraturan.go.id
2014, No.1372
25
No.
JABATAN
KELAS JABATAN
TUNJANGAN KINERJA (Rp.)
III. JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN 1.
Analis Kepegawaian Utama
13
9.277.500
2.
Analis Kepegawaian Madya
11
7.020.000
3.
Analis Kepegawaian Muda
9
4.522.500
4.
Analis Kepegawaian Pertama
8
3.930.000
5.
Analis Kepegawaian Penyelia
8
3.930.000
6.
Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan
6
2.850.000
7.
Analis Kepegawaian Pelaksana
5
2.531.250
IV. JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER 1.
Pranata Komputer Utama
13
9.277.500
2.
Pranata Komputer Madya
11
7.020.000
3.
Pranata Komputer Muda
9
4.522.500
4.
Pranata Komputer Pertama
8
3.930.000
5.
Pranata Komputer Penyelia
8
3.930.000
6.
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan
6
2.850.000
7.
Pranata Komputer Pelaksana
5
2.531.250
V. JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS 1.
Arsiparis Utama
13
9.277.500
2.
Arsiparis Madya
11
7.020.000
3.
Arsiparis Muda
9
4.522.500
4.
Arsiparis Pertama
8
3.930.000
5.
Arsiparis Penyelia
8
3.930.000
6.
Arsiparis Pelaksana Lanjutan
6
2.850.000
7.
Arsiparis Pelaksana
5
2.531.250
14
14.160.000
VI. JABATAN FUNGSIONAL DOKTER UMUM 1.
Dokter Utama
www.peraturan.go.id
2014, No.1372
No.
26
JABATAN
KELAS JABATAN
TUNJANGAN KINERJA (Rp.)
2.
Dokter Madya
12
8.210.250
3.
Dokter Muda
10
5.197.500
4.
Dokter Pertama
9
4.522.500
VII. JABATAN FUNGSIONAL DOKTER GIGI 1.
Dokter Gigi Utama
14
14.160.000
2.
Dokter Gigi Madya
12
8.210.250
3.
Dokter Gigi Muda
10
5.197.500
4.
Dokter Gigi Pertama
9
4.522.500
VIII. JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI 1.
Perawat Gigi Penyelia
8
3.930.000
2.
Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan
6
2.850.000
3.
Perawat Gigi Pelaksana
5
2.531.250
IX. JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT UMUM 1.
Perawat Penyelia
8
3.930.000
2.
Perawat Pelaksana Lanjutan
6
2.850.000
3.
Perawat Pelaksana
5
2.531.250
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA, MARDIASMO
www.peraturan.go.id
