BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA SALINAN
PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SAMARINDA, Menimbang
: a. bahwa untuk terselenggaranya dan meningkatkan pelayanan publik, khususnya di bidang Perizinan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan Perundang-undangan, perlu adanya jaminan kepastian hukum tentang persyaratan, mekanisme dan prosedur, biaya, waktu serta produk pelayanan yang menjadi pedoman baik bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan maupun bagi Aparat Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
2
4.
5.
6.
7.
8.
9.
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 ); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/II/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan; Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 10); Peraturan Walikota Samarinda Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pola Mekanisme Koordinasi dan Hubungan Kerja serta Penyerahan Sebagian Kewenangan Operasional Kepada Pejabat Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pola Mekanisme Koordinasi dan Hubungan Kerja serta Penyerahan Sebagian Kewenangan Operasional Kepada Pejabat Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda.
3
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7.
8.
9.
Daerah adalah Kota Samarinda; Pemerintahan Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Walikota adalah Walikota Samarinda; Satuan Perangkat Kerja Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda; Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu; Perizinan adalah Pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha baik dalam bentuk Izin maupun Tanda daftar; Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kegiatan penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat; Standar Operasional Prosedur ( SOP ) adalah Pedoman bagi Aparatur Pemerintah yang berhubungan secara langsung dengan publik maupun sebagai penunjang penyelenggaraan aktivitas di lingkungan Pemerintah sesuai dengan aturan dan kewenangan yang berlaku; Tim Teknis adalah Kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Maksud dan Tujuan ditetapkannya Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda adalah :
4
(1) Sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan sehingga dalam pelaksanaan pelayanan dapat berjalan efektif, efisien, transparan, akuntabel dan tepat waktu; (2) Sebagai tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan sebagai acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji penyelenggara pelayanan kepada masyarakat; (3) Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan sehingga dapat mewujudkan terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas. BAB III JENIS PELAYANAN PERIZINAN Pasal 3 Jenis-jenis pelayanan yang dikelola oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda meliputi : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
Izin Lokasi/Penetapan Lokasi; Izin Peruntukkan Penggunaan Lahan; Izin Lingkungan; Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Izin Undian Promosi Barang Berhadiah; Izin Pengumpulan Sumbangan Sosial; Surat Izin Usaha Penerbitan; Izin Operasional Organisasi Sosial; Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA) ; Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol; Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet; Izin Pembungan Air Limbah; Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 Izin Pengumpulan Limbah B3 Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Miras; Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Keramaian; Surat Izin Tempat Usaha (SITU/HO); Surat Izin Usaha Hotel, Rumah Makan, Restoran dan Wisata/Travel; Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Baru ; Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pemutihan; Surat Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor (SIU – AKB); Izin Trayek; Izin Usaha Angkutan Barang; Izin Usaha Angkutan Sungai; Izin Penggunaan dan Pengawasan Pesawat Angkat/Angkut; Izin Penggunaan dan Pengawasan Pesawat Uap; Izin Perluasan Industri (IPI); Izin Penyimpanan Bahan Bakar Untuk Industri; Izin Pendirian Sekolah Swasta;
Perjalanan
5
30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76.
Izin Penyelenggaraan Usaha Parkir; Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Perpanjangan Izin Kursus; Izin Penelitian Konstruksi Untuk IMB; Izin Penelitian Konstruksi Untuk IMB Reklame/Pemakaian Titik; Surat Izin Tempat Usaha Kantor (SIUU); Izin Pemasangan Jaringan Instalasi di Bawah Tanah; Izin Pengguna Instalasi Petir; Izin Pengesahan Pemasangan Escalator; Izin Pengesahan Pemakaian Instalasi Hidrant; Izin Pengesahan Pemakaian Lift; Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); Tanda Daftar Perusahaan (TDP); Tanda Daftar Gudang (TDG); Tanda Daftar Industri (TDI); Surat Izin Usaha Internet; Surat Izin Usaha TV Kabel; Surat Izin Usaha Radio; Surat Izin Usaha TV Lokal; Surat Izin Usaha Bioskop; Surat Izin Usaha Multi Player Online; Surat Izin Usaha Play Station; Surat Izin Usaha VCD/Rental; Surat Izin Usaha Pameran dan Promosi; Izin Pemakaian Kios (IPK); Izin Reklame; Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK); Izin Usaha Penyelenggaraan Informasi dan Promosi; Izin Usaha Galian C; Izin Usaha Ketenagalistrikan Izin Peruntukkan Sektor Migas; Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Sub Sektor Migas; Izin Penyaluran Minyak Pelumas Bekas (MPB); Izin Pendirian Depot Lokal/Tempat Penimbunan Bahan Bakar (Non Niaga); Izin Survey/Seismik; Izin Penumpukan Kayu Bundaran, Kayu Masak dan Bahan Bangunan Lainnya; Izin Pembelian Hasil Hutan Ikutan; Izin Praktik Dokter/Dokter Gigi; Izin Praktik Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis; Izin Praktik Bersama Dokter/Dokter Gigi; Izin Praktik Bersama Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis; Izin Praktek Bidan; Izin Praktek Perawat; Izin Praktek Tekniker Gigi; Izin Praktek Apoteker; Izin Kerja Apoteker; Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian/Asisten Apoteker; Izin Praktek Paramedik/Perawat Gigi;
6
77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98.
99. 100. 101. 102. 103. 104. 105.
Izin Praktek Fisioterapis; Izin Praktek Refraksionis Optision; Izin Rumah Bersalin; Izin Klinik Umum; Izin Klinik Gigi; Izin Klinik Kecantikan; Izin Laboratorium; Izin Apotek; Izin Toko Obat; Izin Optikal; Izin Rumah Sakit Tipe C dan D; Izin Balai Kesehatan Ibu dan Anak; Izin Pengobatan Tradisional; Izin Pedagang Besar Farmasi; Izin Toko Alat Kesehatan; Izin Pusat Kebugaran; Izin Depot Air Minum; Izin Pest Control; Tanda Daftar Batra Komplementer Non Modern; Tanda Daftar Batra Komplementer Modern; Tanda Daftar Opersaional Warung Jamu; Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Bidang Hygiene Sanitasi (HS) sebagai berikut : a. Depot Air Minum ( DAM ) ; b. Jasa Boga / Rumah Makan ; c. Home Industri ( P –IRT ) ; d. Hotel ; e. Salon ; f. Pest Control ; g. Optik ; h. Toko Obat ; i. Apotek ; j. Pengobatan Tradisional ; k. Alkes ; l. Pedagang Besar Farmasi. Rekomendasi Rumah Sakit Swasta dan Pemerintah Tipe B; Rekomendasi Peremajaan Angkutan Kota; Rekomendasi Tata Ruang; Rekomendasi Penyelenggaraan Event Olahraga, Pembentukan Perkumpulan Olahraga dan Kepemudaan; Rekomendasi Pendirian Salon Kecantikan; Rekomendasi Kelayakan terhadap Bahaya Kebakaran; Rekomendasi Perizinan maupun bentuk ketentuan lainnya yang berhubungan; dengan keramaian serta menyangkut orang banyak.
7
BAB IV STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pasal 4 Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda memuat : (1) (2) (3) (4) (5)
Dasar Hukum; Persyaratan; Mekansime; Biaya/Retribusi; Waktu Penyelesaian Izin. BAB V BAGAN ATAU ALUR PROSES IZIN Pasal 5
(1) Untuk menyelesaikan sistem dan prosedur pelayanan perizinan dilakukan dengan membuat bagan/alur prosedur; (2) Bagan atau alur prosedur menggambarkan langkah operasional lalu lintas dalam bentuk gambar/simbol; (3) Pedoman Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan bagan/alur prosedur sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dalam bentuk buku pedoman yang disusun oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda. BAB VI MEKANISME PENGADUAN Pasal 6 (1) Di lokasi pelayanan wajib disediakan kotak pengaduan dan saran; (2) Setiap pengaduan dan saran harus ditindaklanjuti dalam bentuk penanganan dan perbaikan pelayanan; (3) Pengaduan diselesaikan oleh Tim Pengaduan dan Pengawasan; (4) Hal-hal yang bersifat kebijakan di koordinasikan dengan Instansi terkait. BAB VII SANKSI Pasal 7 Bagi semua pihak yang melanggar Peraturan Walikota ini dapat diberikan sanksi baik kepada petugas pelayanan maupun penerima layanan.
8
Pasal 8 (1) Sanksi kepada petugas layanan berdasarkan pada peraturan yang berlaku; (2) Sanksi kepada penerima layanan dapat berupa : a. Pengembalian berkas permohonan untuk dilengkapi persyaratannya; b. Penolakan Izin; c. Peringatan untuk meningkatkan aktivitas usaha; d. Pencabutan izin. (3) Sanksi sebagimana pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang memberikan izin, baik pada saat masih dalam proses perizinan maupun setelah perizinan dikeluarkan atas Rekomendasi dari SKPD Teknis selaku pengawas/pembina. BAB VIII KETENTUAN LAIN –LAIN Pasal 9 Pembinaan dan Pengawasan atas diterbitkannya perizinan dilakukan oleh SKPD Teknis berdasarkan peraturan yang berlaku. Pasal 10 Pembinaan dan Pengawasan atas diterbitkannya perizinan dilakukan oleh SKPD Teknis berdasarkan peraturan yang berlaku. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, apabila dikemudian hari ada hal-hal yang diperlukan maka akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah yang bersangkutan.
9
Pasal 12 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Samarinda. Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 21 Januari 2013 WALIKOTA SAMARINDA, ttd H.SYAHARIE JA’ANG Diundangkan di Samarinda pada tanggal 21 Januari 2013 SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA, ttd
H. ZULFAKAR NOOR BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2012 NOMOR 3. Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum
ttd SUPARMI, SH, MH.
Nip. 196905121989032009
