BERITA DAERAH KOTA JAMBI
SALINAN
TAHUN 2009 NOMOR 48 PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT NASIONAL DAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH KOTA JAMBI PADA RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS SERTA JARINGANNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA JAMBI, Menimbang
: a. bahwa untuk mendukung dan melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Nasional dan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kota Jambi, perlu mengatur teknis pelaksanaan dan penggunaan keuangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan jaminan kesehatan masyarakat Kota Jambi. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Jambi tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Nasional dan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kota Jambi pada Rumah Sakit dan Puskesmas Serta Jaringannya;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4389, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 355); 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2002 Nomor 42); 8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manap (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 6); 9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas – Dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 10); 10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 11); 11. Peraturan Walikota Jambi Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada dinas dan unit pelaksana teknis badan UPTD pada badan Kota Jambi
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
NASIONAL DAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH KOTA JAMBI PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA TAHUN 2009 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah daerah Kota Jambi 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah beserta perangkat otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah 3. Walikota adalah Walikota Jambi 4. Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana otonomi daerah dalam bidang kesehatan daerah Kota Jambi 5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD H.Abdul Manap adalah Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manap 6. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana operasional dinas di lapangan yang berada di wilayah kerja Kecamatan atau beberapa kecamatan 7. Program Jamkesmasnas adalah Program jaminan Kesehatan Masyarakat miskin yang pembiayaannya dibiayai anggaran Pemerintah pusat (APBN) 8. Jamkesmasda adalah Program jaminan Kesehatan Masyarakat miskin yang pembiayaannya dibiayai anggaran Pemerintah Daerah (APBD) 9. Pemberi Pelayanan Kesehatan adalah Puskesmas dan Rumah Sakit yang bekerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan
kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat Nasional dan Daerah Kota Jambi 10. Pengelola Jamkesmas dan Jamkesmasda adalah orang/badan yang bertugas menyelenggarakan manajemen kepesertaan, manajemen pelayanan kesehatan, manajemen keuangan dan administrasi, mengkoordinasikan pelaksanaan jamkesmas dan jamkesmasda, pelaksanaan verifikasi serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan jamkesmas dan jamkesmasda. 11. Pengelola Jamkesmas dan jamkesmasda di Puskesmas ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan 12. Pengelola jamkesmas kota Jambi Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
ditetapkan
berdasarkan
13. Pengelola jamkesmasda kota Jambi ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota 14. Pengelola Jamkesmas dan Jamkesmasda di Rumah Sakit ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit 15. Peserta program jamkesmasnas adalah setiap orang miskin dan tidak mampu selanjutnya disebut peserta Jamkesmas, yang terdaftar dan memiliki kartu dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang pembiayaannya melalui dana APBN 16. Peserta Program Jamkesmasda adalah setiap orang miskin dan tidak mampu selanjutnya disebut peserta Jamkesmasda, yang terdaftar dan memiliki kartu dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang pembiayaannya melalui dana APBD 17. Reagen adalah bahan untuk melakukan pemeriksaan 18. Bahan habis pakai adalah bahan yang digunakan untuk melakukan pelayanan medis 19. Alat medis habis pakai tertentu adalah IOL, Prothesa (Kusta), J Stent (Urologi), Alat Vitrektomi (Mata), Stent Arteri (Jantung), Pompa Kelasi (Thalasemi), VP Shunt (Neurologi), Kateter Double Lumen (Hemodialisa), Mini Plate (Gigi), Implant (Rekonstruksi
Kosmetik), Implant Spine & Non Spine (Orthopedi), Stent (Bedah, THT, Kebidanan). BAB II TATA LAKSANA PELAYANAN KESEHATAN Bagian Kesatu Pasal 2 (1) Setiap peserta jamkesmas/Jamkesmasda berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi: a. pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama (RJTP) b. rawat inap tingkat pertama (RITP) c. rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL) d. rawat inap tingkat lanjutan (RITL) e. pelayanan gawat darurat (2) Pelayanan kesehatan dalam program ini menerapkan pelayanan berjenjang berdasarkan rujukan (3) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut : a. tingkat pertama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Jambi b. tingkat kedua Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jambi c. tingkat ketiga Rumah Sakit Rujukan Nasional (4) Perawatan rawat jalan tingkat pertama diberikan di Puskesmas dan jaringannya, perawatan rawat jalan lanjutan diberikan di Rumah sakit yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah (5) Pelayanan rawat inap diberikan di Puskesmas perawatan dan ruang rawat inap kelas III di Rumah Sakit pemerintah dan Rumah Sakit swasta yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah (Dinas Kesehatan)
(6) Pada keadaan gawat darurat seluruh pemberi pelayanan kesehatan (PPK) wajib memberikan pelayanan kepada peserta walaupun tidak memiliki perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Penggantian biaya pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesmasnas diklaim ke Departemen Kesehatan melalui Tim pengelola Jamkesmas Kota Jambi dan bagi peserta Jamkesmasda diklaim ke pengelola Jamkesmasda Kota Jambi setelah diverifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada program ini; (7) Pelayanan obat di Puskesmas beserta jaringannya dan di rumah sakit dengan ketentuan sebagai berikut : a. obat yang diberikan untuk peserta Jamkesmas dan Jamkesmasda adalah obat Generik yang tersedia di Puskesmas dan jaringannya b. obat yang diberikan untuk peserta Jamkesmas dan jamkesmasda adalah obat dan bahan habis pakai di rumah sakit mengacu pada Formularium obat pelayanan kesehatan program Jamkesmas yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan c. apabila terjadi kekurangan atau ketiadaan obat pada butir b di atas maka rumah sakit berkewajiban memenuhi obat tersebut melalui koordinasi dengan Tim Pengelola Jamkesmas dan Jamkesmasda Kota Jambi d. pemberian obat untuk pasien rawat jalan tingkat pertama (RJTP) dan rawat jalan tingkat lanjut (RJTL) diberikan selama 3 hari kecuali untuk penyakit-penyakit kronis tertentu dapat diberikan lebih dari 3 hari sesuai dengan ketentuan medis e. apabila terjadi peresepan obat diluar ketentuan sebagaimana butir b di atas maka pihak Rumah Sakit bertanggung jawab menanggung selisih harga tersebut f. pemberian obat di rumah sakit menerapkan prinsip pemberian obat dalam paket satu hari (One day Dispensing)
g. instalasi Farmasi/Apotik dapat mengganti obat sebagaimana butir b di atas dengan obat-obatan yang sejenis dan harganya sepadan dengan sepengetahuan dokter penulis resep h. pada kasus-kasus diagnosis sederhana dokter yang memeriksa harus mencantumkan nama jelas i. pada penegakkan diagnosis dokter berkewajiban mencantumkan kode diagnosa berdasarkan ICD 9 dan/atau ICD 10 sebagai dasar pengajuan klaim. j. pada kasus-kasus dengan diagnosa yang komplek harus dicantumkan nama dokter yang memeriksa dengan diketahui oleh Komite Medik Rumah Sakit k. pembayaran pelayanan kesehatan mengacu pola tarif paket Jamkesmas dan Jamkesmasda sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas (INA-DRG) l. verifikasi pelayanan di Puskesmas dilaksanakan oleh Tim Pengelola Jamkesmas dan Jamkesmasda Kota Jambi m. verifikasi pelayanan Jamkesmas di Rumah Sakit dilaksanakan oleh pelaksana verifikasi internal dan independen, pelayanan Jamkesmasda di Rumah Sakit dilakukan oleh verivikasi internal dan tim pengelola Jamkesmasda Kota Jambi n. peserta tidak boleh dikenakan biaya dengan alasan apapun Bagian Kedua Prosedur Pelayanan Pasal 3 (1) Prosedur untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi peserta sebagai berikut : a. peserta yang memerlukan pelayanan berkunjung ke Puskesmas dan jaringannya
kesehatan
dasar
b. untuk mendapatkan pelayanan kesehatan menunjukkan kartu peserta Jamkesmas dan Jamkesmasda c. penggunaan SKTM dan kartu lain yang berhubungan dengan keluarga miskin hanya berlaku untuk satu kali pelayanan kecuali pada kondisi pelayanan lanjutan terkait dengan penyakitnya harus dikoordinasikan dengan Tim Pengelola Jamkesmas Kota Jambi (biaya dibebankan dana cadangan pelayanan tidak langsung Jamkesmasda) d. Peserta yang memerlukan pelayanan rujukan maka yang bersangkutan dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan disertai surat rujukan dari Puskesmas dan kartu peserta yang ditunjukkan sejak awal sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan, kecuali kasus emergensi e. Pelayanan rujukan sebagaimana butir 4 diatas meliputi: 1). Pelayanan rawat jalan lanjutan spesialistik di Rumah Sakit 2). Pelayanan rawat inap kelas III di rumah Sakit 3). Pelayanan Obat-obatan 4). Pelayanan rujukan spesimen dan penunjang diagnostic f. Bila peserta tidak dapat menunjukkan kartu peserta sejak awal mendapatkan pelayanan kesehatan, maka yang bersangkutan diberi waktu maksimal 2 x 24 jam hari kerja untuk menunjukkan kartu tersebut, pada kondisi tertentu meliputi anak terlantar, gelandangan, pengemis karena domisili yang tidak memungkinkan segera mendapatkan SKTM dibiayai dalam program Jamkesmas dan Jamkesmasda (2) Prosedur pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir pada bagan alur pelayanan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini
BAB III PENDANAAN DAN PEMANFAATAN DANA Bagian Kesatu Pendanaan Pasal 4 (1) Dana program Jamkesmas di Puskesmas dan jaringannya bersumber dari DIPA Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan RI. (2) Dana Program Jamkesmasda di Puskesmas dan jaringannya bersumber dari APBD Kota Jambi. (3) Dana Jamkesmas di Rumah Sakit Daerah Kota Jambi bersumber dari Departemen Kesehatan RI berdasarkan klaim yang diajukan oleh pihak Rumah Sakit (4) Dana Jamkesmasda di Rumah Sakit Daerah Kota Jambi bersumber dari APBD Kota Jambi berdasarkan klaim yang diajukan oleh pihak Rumah Sakit ke Tim Pengelola Jamkesmasda. Pasal 5 (1) Dana Program Jamkesmas dan Jamkesmasda merupakan satu kesatuan untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya (2) Alokasi dana Jamkesmas di setiap Puskesmas ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Alokasi Dana per Kabupaten/Kota (3) Alokasi dana Jamkesmas tiap Puskesmas dihitung berdasarkan jumlah masyarakat miskin yang ditetapkan Menteri Kesehatan dikali Rp.1000 dikali 12 bulan
(4) Alokasi dana Jamkesmasda tiap Puskesmas dihitung berdasarkan jumlah masyarakat miskin yang ditetapkan Walikota Jambi dikali Rp. 1000 dikali 12 bulan (5) Alokasi dana Program Jamkesmasda merupakan satu kesatuan untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, alokasi dana setiap Puskesmas ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Jambi Pasal 6 (1) Alokasi dana Jamkesmasda setiap Puskesmas dibayarkan melalui bendaharawan Tim Pengelola Jamkesmasda Kota Jambi langsung ke Pengelola Jamkesmasda di Puskesmas (2) Setelah pihak Puskesmas menerima kemudian mengisi tanda terima dan dimasukkan ke rekening dan dibukukan ke buku kas Jamkesmas Puskesmas Pasal 7 Prosedur pencairan dan dan penggunaan dana oleh Puskesmas untuk kegiatan-kegiatan di Puskesmas harus mengikuti prosedur sebagai berikut : a. Puskesmas membuat Plan Of Action (POA) kegiatan dan pembiayaannya yang disepakati (Minilokakarya setiap bulan) yang dihadiri oleh Tim Pengelola Jamkesmas Kota Jambi dan disetujui oleh Kadinkes Kota Jambi b. Pencairan dana berikutnya dilakukan dengan tetap membuat POA dari hasil minilokakarya termasuk membuat laporan pemenfaatan dana sebelumnya dan laporan hasil kegiatan. Laporan tersebut diverifikasi oleh Tim Pengelola jamkesmas Dinkes Kota Jambi c. Pada Kondisi Kebutuhan dana untuk kegiatan sebelumnya mengalami kekurangan, Puskesmas dapat mengajukan
pengambilan dana tambahan dengan tetap meminta persetujuan Kadinkes Kota Jambi Bagian Kedua PEMANFAATAN DANA Pasal 8 (1) Pemanfaatan dana dan besaran untuk jasa pelayanan kesehatan mengacu pada Perda Nomor 33 Tahun 2002, untuk retribusi jasa pelayanan disetor ke kas daerah dan dikembalikan lagi untuk dana kegiatan jamkesmas di Puskesmas (2) Pemanfaatan dana, Biaya operasional serta biaya pelayanan kesehatan dalam Peraturan Walikota ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2009 (3) Pembagian jasa pelayanan (jasa mediks) diambil sebesar 25% dari jasa pelayanan (Retribusi) yang didapatkan puskesmas, dibagi untuk setiap petugas sesuai kesepakatan. (4) Pajak penghasilan dari jasa pelayanan kesehatan wajib di setor ke kas negara (5) Jasa sarana dalam rangka menunjang kegiatan program jamkesmas sebanyak 25% dari jasa pelayanan (Retribusi) yang didapat puskesmas digunakan untuk penyediaan sarana adan prasarana pelayanan seperti bahan habis pakai, reagen, obat-obatan khusus apabila tidak tersedia di Puskesmas maupun gudang farmasi. Pasal 9 (1) Pemanfaatan dana dan besaran untuk jasa pelayanan kesehatan mengacu pada Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Rumah Sakit yang disetor ke kas daerah dan dikembalikan lagi untuk dana kegiatan Jamkesmas di Rumah Sakit.
(2) Pembagian Jasa Pelayanan (Jasa Medic) diambil sebesar 44 % setelah dikeluarkan biaya obat, bahan habis pakai, reagen dan alat medis habis pakai tertentu dari jasa pelayanan (Retribusi) yang didapatkan oleh Rumah Sakit. (3) Pembagian jasa pelayanan (jasa medic) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi berdasarkan Sistem Renumerasi Rumah Sakit. (4) Pajak penghasilan dari jasa pelayanan kesehatan wajib disetor ke Kas Negara. Pasal 10 (1) Operasional pelayanan kesehatan meliputi kegiatan luar gedung seperti, posyandu, puskesmas keliling, rawat kunjungan/perkesmas, sweeping, upaya pelayanan pencegahan sekunder untuk keperluan transportasi sebesar Rp.10.000 perorang untuk satu kali kegiatan (2) Besarnya biaya pelayanan ditentukan sebagai berikut: a. pelayanan rawat inap paket Rp. 50.000 perhari b. pertolongan persalinan normal paket Rp.350.000 per persalinan c. pertolongan dengan penyulit paket Rp.500.000 per persalinan d. pelayanan spesialist Rp.20,000 per konsultasi e. transportasi rujukan kendaraan roda empat Rp.20.000 dan pendamping rujukan Rp.15.000 perorang. f. honor pengelolah Jamkesmas dan jamkesmasda di puskesmas Rp.75.000 perorang. g. kegiatan managemen puskesmas, minilokakarya puskesmas Rp.12.000 perorang persatu kali kegiatan
BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 11 (1) Bagi masyarakat miskin yang tidak mempunyai kartu identitas seperi gelandangan, pengemis, anak terlantar yang karena sesuatu hal tidak terdaftar sebagai peserta Jamkesmas atau Jamkesmasda, akan dikoordinasikan oleh PT. Askes (Persero ) dengan Bagian Sosial Setda Kota Jambi untuk diberikan kartu (2) Bagi bayi yang terlahir dari keluarga peserta Jamkesmas langsung menjadi peserta baru sebaliknya bagi peserta yang meninggal dunia langsung hilang hak kepesertaannya. PENUTUP Pasal 12 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi Ditetapkan di Jambi pada tanggal 2009 WALIKOTA JAMBI
R. BAMBANG PRIYANTO
Diundangkan di Jambi pada Tanggal
2009
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI
KAILANI BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2009
LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA JAMBI Nomor : TAHUN 2009 Tanggal : 2009 Tentang :PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT NASIONAL DAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH KOTA JAMBI PADA RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS SERTA JARINGANNYA
ALUR PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS
RITP Peserta
Loket Pendafta rn
Pelayana n Kesehat an
Pulang
Rujukan
ALUR PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT
RITL
Peserta Dg surat rujukan
Loket Pendaftara n
SKP
Pelayanan Kesehatan PULANG
VERIFIKASI
KASUS EMERGENSI
RJTL
WALIKOTA JAMBI
R. BAMBANG PRIYANTO
