BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2010 NOMOR 7 SERI E PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 9 TAHUN 2010

BERITA DAERAH KOTA BOGOR

TAHUN 2010 NOMOR 7 SERI E PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KEBERHASILAN KECAMATAN DAN KELURAHAN DALAM PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEKTOR PERKOTAAN DI KOTA BOGOR WALIKOTA BOGOR, Menimbang

:

a. bahwa untuk lebih memotivasi kinerja pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kecamatan dan kelurahan dalam rangka optimalisasi penerimaan PBB di Kota Bogor, perlu diadakan penilaian keberhasilan pengelolaan PBB bagi kecamatan dan kelurahan; b. bahwa dalam rangka penilaian keberhasilan kecamatan dan kelurahan dalam pemungutan, pengelolaan administrasi, dan pengamanan target penerimaan PBB Sektor Perkotaan di Kota Bogor, perlu dibuat pedoman penilaian; c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota;

1

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36); 2

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4575); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II; 11. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor

Kep.301/PJ.7/1986 tentang 973  562

Pelaksanaan

Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II; 3

12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 107 Seri E); 13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E); 14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2008 Nomor 2 Seri D); MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KEBERHASILAN KECAMATAN DAN KELURAHAN DALAM PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEKTOR PERKOTAAN DI KOTA BOGOR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Bogor. 2. 3.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Walikota adalah Walikota Bogor.

4.

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

5.

Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut PBB adalah PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan. 4

6.

Tim Intensifikasi adalah Tim Intensifikasi PBB Kota Bogor.

7.

Rencana penerimaan adalah rencana penerimaan potensi PBB Sektor Perkotaan pada tahun anggaran yang bersangkutan.

8.

Potensi adalah besarnya jumlah ketetapan PBB yang dapat dipungut terdiri dari jumlah pokok ketetapan PBB tahun pajak berjalan ditambah jumlah tunggakan yang masih dapat ditagih.

9.

Jumlah tunggakan adalah jumlah tunggakan PBB selama 3 (tiga) tahun terakhir.

10. Kecepatan pelunasan/pencapaian rencana penerimaan sampai dengan Triwulan IV adalah Bulan Oktober tahun anggaran berjalan. 11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut SPPT adalah besarnya ketetapan PBB tahun pajak yang bersangkutan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan PBB. 12. Daftar Penerimaan Harian yang selanjutnya disebut DPH adalah rekapitulasi penerimaan setoran pembayaran PBB dari Wajib Pajak (WP). BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Peraturan ini merupakan pedoman untuk menetapkan kriteria penilaian keberhasilan kecamatan dan kelurahan dalam pengelolaan PBB Sektor Perkotaan. BAB III PENENTUAN KRITERIA PENILAIAN Pasal 3 Penentuan kriteria penilaian keberhasilan kecamatan dan kelurahan dalam pengelolaan PBB Sektor Perkotaan ditetapkan dengan kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

5

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 4 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Ketua Tim Intensifikasi PBB Kota Bogor. Pasal 5 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor. Ditetapkan di Bogor pada tanggal 5 April 2010 WALIKOTA BOGOR, ttd DIANI BUDIARTO Diundangkan di Bogor pada tanggal 5 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR, BAMBANG GUNAWAN S. BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2010 NOMOR 7 SERI E Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR Kepala Bagian Hukum, BORIS DERURASMAN 6

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR : 9 TAHUN 2010 TANGGAL : 5 APRIL 2010 TENTANG : PEDOMAN PENILAIAN KEBERHASILAN KECAMATAN DAN KELURAHAN DALAM PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEKTOR PERKOTAAN DI KOTA BOGOR. I.

Kriteria Penilaian 1. Kriteria Penilaian Kecamatan a. Keberhasilan dalam pencapaian rencana penerimaan diberikan bobot 50% (lima puluh perseratus) dengan ketentuan: 1) pencapaian target nilai ketetapan (rupiah) diberikan bobot 25% (dua puluh lima perseratus); 2) pencapian target Wajib Pajak (WP) diberikan bobot 25% (dua puluh lima perseratus). b. Keberhasilan dalam optimalisasi dan intensifikasi pengelolaan PBB diberikan bobot sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dengan ketentuan: 1) Operasi Sisir/Gebyar tingkat kecamatan diberikan bobot 15% (lima belas perseratus); 2) kreativitas dan inovasi lainnya diberikan bobot 10% (sepuluh perseratus). c. Keberhasilan dalam pengelolaan administrasi PBB (administrasi penyampaian, pemungutan, dan penyetoran) diberikan bobot sebesar 25% (dua puluh lima perseratus). 2. Kriteria Penilaian Kelurahan a. Keberhasilan dalam pencapaian rencana penerimaan diberikan bobot 55% (lima puluh lima perseratus). b. Keberhasilan kuantitas penggunaan DPH kolektor diberikan bobot sebesar 15% (lima belas perseratus). 7

c. Keberhasilan kuantitas absensi kolektor diberikan bobot sebesar 10% (sepuluh perseratus). d. Keberhasilan dalam optimalisasi dan intensifikasi pengelolaan PBB diberikan bobot sebesar 20% (dua puluh perseratus) dengan ketentuan: 1) tertib administrasi Penyampaian SPPT PBB sebesar 5% (lima perseratus); 2) tertib administrasi pemungutan dan penyetoran sebesar 15% (lima belas perseratus); a) pertanggungjawaban dan penggunaan Tanda Terima Sementara (TTS) diberikan bobot 5% (lima perseratus); b) Operasi Sisir/Gebyar diberikan bobot 5% (lima perseratus); c) kreativitas dan inovasi lainnya diberikan bobot 2% (dua perseratus); d) keberhasilan dalam pengelolaan administrasi PBB sebesar 3% (tiga perseratus). II. Perhitungan pemberian nilai untuk masing-masing dilaksanakan dengan ketentuan: I.

kriteria

Kecamatan a. Pencapaian target bersih 1. Sampai dengan 60% 2. Lebih dari 60% - 65% 3. Lebih dari 65% - 70% 4. Lebih dari 70%

: 40 poin : 60 poin : 80 poin : 100 poin

b. Pencapian target Wajib Pajak (WP) 1. Sampai dengan 55% 2. Lebih dari 55% - 65% 3. Lebih dari 65% - 75% 4. Lebih dari 75%

: 40 poin : 60 poin : 80 poin : 100 poin

c. Operasi Sisir/Gebyar tingkat kecamatan 1. Tidak pernah 2. 1 kali/tahun

: 40 poin : 70 poin

8

3. Lebih dari 1 kali/tahun d. Kreativitas dan Inovasi lainnya 1. Tidak ada 2. Ada tetapi tidak ada laporan tertulis 3. Ada dan ada laporan tertulis

: 100 poin

: 40 poin : 70 poin : 100 poin

e. Keberhasilan dalam pengelolaan administrasi PBB (program kerja, evaluasi, pelaporan, dan lain-lain) 1. Tidak ada : 40 poin 2. Ada tetapi tidak ada laporan tertulis : 70 poin 3. Ada dan ada laporan tertulis : 100 poin II. Kelurahan a. Keberhasilan dalam pencapaian rencana penerimaan 1. Sampai dengan 40% : 30 poin 2. Lebih dari 40% - 65% : 50 poin 3. Lebih dari 65% - 85% : 80 poin 4. Lebih dari 85% : 100 poin b. Keberhasilan kuantitas penggunaan DPH kolektor 1. Sampai dengan 10% target potensi : 20 poin 2. Lebih dari 10% - 30% target potensi : 45 poin 3. Lebih dari 30% - 50% target potensi : 65 poin 4. Lebih dari 50% target potensi : 100 poin

c. Keberhasilan kuantitas absensi kolektor 1. Sampai dengan 40 kali 2. Lebih dari 40 - 60 kali 3. Lebih dari 60 - 80 kali 4. Lebih dari 80 kali

: 30 poin : 50 poin : 80 poin : 100 poin

d. Tertib administrasi penyampaian SPPT PBB 1. Sampai dengan 40% target potensi 2. Lebih dari 40% - 60% target potensi 3. Lebih dari 60% - 80% target potensi 4. Lebih dari 80% target potensi

: 30 poin : 50 poin : 80 poin : 100 poin

9

e. Pertanggungjawaban dan penggunaan Sementara (TTS) 1. Sampai dengan 200 lembar 2. Lebih dari 200 - 500 lembar 3. Lebih dari 500 - 800 lembar 4. Lebih dari 800 lembar f.

Tanda

Terima

: 30 poin : 50 poin : 80 poin : 100 poin

Operasi Sisir/Gebyar tingkat kelurahan 1. Tidak pernah dilaksanakan 2. 1 - 4 kali/tahun 3. 5 - 10 kali/tahun 4. Lebih dari 10 kali/tahun

: 10 poin : 50 poin : 80 poin : 100 poin

g. Kreativitas dan inovasi lainnya 1. Tidak ada 2. Ada tetapi tidak ada laporan tertulis 3. Ada dan ada laporan tertulis

: 10 poin : 50 poin : 100 poin

h. Keberhasilan dalam pengelolaan administrasi PBB 1. Tidak ada : 10 poin 2. Ada tetapi tidak ada laporan tertulis : 50 poin 3. Ada dan ada laporan tertulis : 100 poin III.

Pengelompokan Kecamatan dan Kelurahan Untuk kepentingan pemberian penghargaan, kecamatan dan kelurahan dibagi dalam 4 (empat) kelompok berdasarkan jumlah bobot dilihat dari indikator potensi jumlah Wajib Pajak (bobot 40%); indikator jumlah nilai ketetapan golongan buku 1, 2, dan 3 (bobot 20%); indikator jumlah nilai ketetapan golongan buku 4 dan 5 (bobot 20%);indikator permasalahan PBB (double unslah, alamat Wajib Pajak dan OP, serta Perusahaan Pengelola Aset/PPA) (bobot 10%); indikator potensi Keluarga Miskin (Gakin) (bobot 5%); dan indikator luas wilayah bobot (5%). Adapun pengelompokkannya adalah sebagai berikut: a. Kelompok I dengan bobot 0 - 55; b. Kelompok II dengan bobot 55 - 65; c. Kelompok III dengan bobot 65 - 75; d. Kelompok IV dengan bobot lebih dari 75. 10

IV.

Penetapan Penerimaan Penghargaan 1. Penetapan penerima penghargaan dilakukan melalui penilaian yang dilaksanakan oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Ketua Tim Intensifikasi PBB Kota Bogor. 2. Penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilaksanakan berdasarkan data, laporan, dan informasi dari instansi, serta penilaian langsung ke masing-masing kecamatan dan kelurahan. 3. Setiap tahun anggaran ditetapkan penerima penghargaan untuk kategori kecamatan dan paling sedikit 3 (tiga) untuk kategori kelurahan dari setiap kelompok kelurahan. 4. Jenis, jumlah, dan penerima penghargaan disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor yang ditetapkan oleh Walikota.

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

WALIKOTA BOGOR, ttd

BAMBANG GUNAWAN S.

DIANI BUDIARTO

11