BERITA DAERAH KOTA BOGOR Nomor 6 Tahun 2016
Seri A Nomor 2
PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2016 Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2016 Seri A Tanggal 19 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR, Ttd. ADE SARIP HIDAYAT Pembina Utama Muda NIP. 19600910 198003 1 003
Walikota Bogor Provinsi Jawa Barat PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BOGOR, Menimbang
: a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang menyatakan bahwa dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bogor tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;
1
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E); 17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E); 18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 1 Seri E); 19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Seri D Nomor 2);
5
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 1 Seri D); 21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 1 Seri D); MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2016. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Bogor. 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Kota Bogor. 3. Walikota adalah Walikota Bogor. 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor. 5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah. 7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. 10. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kota Bogor. 11. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi penerimaan Daerah. 12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang bersifat fungsional bagi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Daerah. 13. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan/atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat serta belanja untuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam APBD.
7
14. Keadaan darurat adalah keadaan yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, tidak diharapkan terjadi secara berulang, berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, dan memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 15. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, pemulihan prasarana dan sarana, serta pengamanan dan ketertiban akibat bencana alam atau bencana sosial. 16. Keperluan mendesak adalah keadaan dengan kriteria yang mencakup program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat. BAB II RUANG LINGKUP DAN ASAS UMUM Pasal 2 Ruang lingkup pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Daerah meliputi penganggaran, pelaksanaan, pencairan, pertanggungjawaban, pelaporan, dan pengawasan. Pasal 3 Asas umum pengelolaan Belanja Tidak Terduga mencakup: a.
tertib;
b. taat pada peraturan perundang-undangan; 8
c.
efisiensi;
d. efektivitas; e.
ekonomis;
f.
transparansi;
g.
akuntabilitas;
h. kepatutan; dan
i.
manfaat. Pasal 4
(1)
(2)
Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bahwa belanja dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah bahwa pengelolaan belanja harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
(3)
Efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan pencapaian keluaran yang maksimal dengan penggunaan masukan (input barang dan jasa) terendah.
(4)
Efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan pencapaian hasil program dari target yang telah ditetapkan, yaitu membandingkan antara keluaran dengan hasil.
(5)
Ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan perolehan masukan (input barang dan jasa) dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
(6)
Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan langkah keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya mengenai pengelolaan belanja.
9
(7)
Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan belanja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
(8)
Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h merupakan pengelolaan belanja yang dilaksanakan secara realistis dan proporsional.
(9)
Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i adalah pelaksanaan program/kegiatan belanja yang sejalan dengan prioritas sesuai kebutuhan. BAB III PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA Pasal 5
(1)
Penganggaran Belanja Tidak Terduga dianggarkan oleh PPKD pada SKPKD dalam kelompok belanja tidak langsung pada APBD Tahun Anggaran berkenaan.
(2)
Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikendalikan oleh PPKD sesuai batasan kewenangan BUD.
(3)
Penyusunan anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya dan estimasi kegiatan kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, yang mendesak, dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan. Pasal 6
(1)
Penganggaran Belanja Tidak Terduga dalam APBD dicantumkan pada kode rekening kelompok belanja tidak langsung, jenis Belanja Tidak Terduga, obyek Belanja Tidak Terduga dan rincian obyek Belanja Tidak Terduga.
(2)
Penganggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada belanja SKPKD. 10
Pasal 7 Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara: a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau b. memanfaatkan uang kas yang tersedia. BAB IV PELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA Bagian Kesatu Peruntukan Pasal 8 (1)
Belanja Tidak yang diperuntukkan: a.
Terduga
merupakan
belanja
kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya;
b. keadaan darurat; c.
keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam APBD; dan
d. pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup. (2)
Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat di Daerah.
11
(3)
Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a.
bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; c.
berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. (4)
Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup: a.
program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
(5)
Pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus didukung dengan bukti-bukti yang sah. Bagian Kedua Penggunaan Pasal 9
Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) dilakukan dengan: a.
pembebanan secara langsung pada Belanja Tidak Terduga yaitu untuk: 1)
belanja kebutuhan tanggap darurat bencana;
2)
pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup; 12
Daerah
b. pergeseran anggaran dari mata anggaran Belanja Tidak Terduga kepada belanja langsung maupun tidak langsung sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan yaitu untuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya. Paragraf 1 Pembebanan Secara Langsung Pasal 10 Mekanisme penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 1) dilaksanakan sebagai berikut: a.
tanggap darurat merupakan status keadaan darurat bencana kota yang ditetapkan dengan Surat Pernyataan Walikota yang menyatakan keadaan tanggap darurat berdasarkan rekomendasi dan/atau laporan kejadian bencana alam, bencana non alam dan/atau bencana sosial oleh BPBD.
b. rekomendasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan pengkajian secara cepat dan tepat yang dilakukan melalui identifikasi terhadap:
c.
1)
cakupan lokasi bencana;
2)
jumlah korban bencana;
3)
kerusakan prasarana dan sarana;
4)
gangguan terhadap dan pemerintahan;
5)
Rencana Kebutuhan Belanja (RKB);
fungsi
pelayanan
umum
setelah surat pernyataan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf a diterbitkan, BPBD mengajukan pencairan dana tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD;
d. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada BPBD paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan pencairan;
13
e.
pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme tambah uang (TU) dan diserahkan kepada BPBD;
f.
penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
g.
BPBD bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya. Pasal 11
Mekanisme penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 2) dilaksanakan sebagai berikut: a.
pengajuan Belanja Tidak Terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah yang disebabkan oleh kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup
b. penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari: 1) restitusi pajak daerah dan/atau retribusi daerah; 2) pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah; c.
pengajuan restitusi pajak daerah dan/atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) disampaikan oleh Kepala OPD kepada Walikota dengan dilengkapi dengan surat permohonan dari wajib pajak daerah dan/atau wajib retribusi daerah, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar dan/atau surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar dan kronologi kejadian yang dapat dipertanggungjawabkan;
d. pengajuan pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) disampaikan oleh PPKD kepada Walikota dengan dilengkapi surat permintaan pengembalian dari Pemerintah.
e. pengajuan penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk selanjutnya dijadikan dasar penggunaan Belanja Tidak Terduga. 14
Paragraf 2 Pergeseran Anggaran Pasal 12 (1)
Penggunaan Belanja Tidak Terduga melalui proses pergeseran anggaran dari mata anggaran Belanja Tidak Terduga kepada belanja langsung maupun tidak langsung untuk keperluan mendesak dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: a. OPD terkait mengajukan permohonan persetujuan penggunaan anggaran belanja tidak terduga kepada Walikota dengan disertai kajian keperluan mendesak; b. berdasarkan permohonan dari OPD terkait, Walikota menetapkan keputusan tentang persetujuan penggunaan Belanja Tidak Terduga; c.
atas dasar persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf b, SKPKD melakukan pergeseran anggaran dari mata anggaran Belanja Tidak Terduga kepada belanja langsung maupun tidak langsung sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan;
d. pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud huruf c di atas, dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah dengan melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD; e.
dalam hal penggunaan Belanja Tidak Terduga dilakukan sebelum perubahan APBD ditetapkan, penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan dalam proses penyusunan perubahan APBD;
f.
apabila penggunaan Belanja Tidak Terduga dilakukan setelah Perubahan APBD ditetapkan, maka Walikota menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
15
g.
(2)
Pencairan dan pertanggungjawaban anggaran belanja keperluan mendesak dilakukan oleh SKPD yang mengajukan permohonan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan.
Tata cara pengadaan barang dan jasa dalam penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pasal 13
Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk pembiayaan penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang bersifat tanggap darurat dan/atau keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari APBD, APBD Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 14 Penggunaan Belanja Tidak Terduga yang telah ditetapkan oleh Walikota diberitahukan kepada DPRD paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor.
16
Pasal 16 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor. Ditetapkan di Bogor pada tanggal 19 Januari 2016 WALIKOTA BOGOR, Ttd. BIMA ARYA Diundangkan di Bogor pada tanggal 19 Januari 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR, Ttd. ADE SARIP HIDAYAT BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2016 NOMOR 2 SERI A Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si. NIP. 19720918199911001
17
